KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN SEKOLAH POLISI NEGARA
JAWABAN SANGGAHAN ATAS PENGADAAN MAKAN DAN EXTRAFOODING DIKTUK BRIGADIR POLRI TA.2016 LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2017
Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas koreksi yang dilakukan CV.Kapapah Jaya dan CV.Ngarimbay, yang telah melakukan rasa keberatan atas hasil evaluasi yang yaitu : 1) CV. Ngarimbay menyatakan bahwa didalam proses pelelangan sebelum ditetapkan harus dilakukan pembuktian dengan mengundang dengan surat resmi pada aplikasi SPSE / LPSE Polda Sumsel dengan alamat website http://www.lpse.sumsel.polri.go.id, sesuai pedoman yang kami laksanakan bahwa dilakukan Pembuktian Kualifikasi penyedia yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan biaya sedangkan dokumen yang saudara sampai tidak memenuhi syarat administrasi (terlampir dalam Berita Acara Hasil pelelangan) 2) CV. Kapapah Jaya, keberatan atas tata cara evaluasi, kami pokja melakukan evaluasi tersebut berdasarkan Dokumen yang kami download yang diterbitkan oleh LKPP yaitu INACPROC – Portal Pengadaan Nasional (Terlampir)
/Dan
Hal 2 Dan dengan ini sebelum mohon maaf kepada CV.Kapapah Jaya dan CV. Ngarimbay untuk dianjukan Black list karena perusahaan saudara telah terbukti melanggar UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, BAGIAN KEEMPAT PERSEKONGKOLAN, 1. pasal 22 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” 2. Pasal 23 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” BAB VIII SANKSI Bagian Pertama Tindakan Administratif 1. Pasal 47 : Ayat : (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau ganti pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). BAGIAN KEDUA PIDANA POKOK 2. Pasal 48 : Ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi- tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 6 (enam) bulan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendahrendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama- lamanya 3 (tiga) bulan. Bagian Ketiga Pidana Tambahan 1. Pasal 49 “ Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: Ayat a. pencabutan izin usaha; atau b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undangundang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. /Adapun
Hal 3 Adapun sebagai dasar kami melakukan Black List selama 2 (tahun) di Satuan kerja Sekolah Polisi Negara Polda sumsel setelah kami melakukan klarifikasi atas dokumen-dokumen yang disampaik oleh : 1. CV.Kapapah Jaya 2. CV.Ngarimbay Ke pengelola LPSE Polda Sumsel bisa membukti secara sistem terdapat dalam LPSE Polda Sumsel yaitu : 1. Nama Badan Usaha User ID LPSE Tanggal Acces log Pukul masuk IP yang di gunakan
: : : : :
CV.Ngarimbay NGARIMBYA 15 Desember 2016 14.05 36.77.95.192
2. Nama Badan Usaha User ID LPSE Tanggal Acces log Pukul masuk IP yang di gunakan
: : : : :
CV.Kapapah Jaya Kapapah 15 Desember 2016 14.07 36.77.95.192
Bukti Pendukung terlampir pada hal 4
IP ADDRES SAMA
Hal 4
Hal 5 Dan Bukti selanjutnya yaitu format dari metode pelaksanaan dan isinya yang disampaikan sama dan jadwal pelaksanaan sama
Sesuai data yang disampaikan : Nama Badan Usaha Alamat Badan Usaha
: :
Nama Pemilik Alamat Pemilik
: :
Nama Badan Usaha Alamat Badan Usaha
: :
Nama Pemilik Alamat Pemilik
: :
Data terlampir
cv. ngrimbay Jalan Setunggal No.07 RT.044 RW.012 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Maya Heryati Jl.Tembusan Lrg. Makmur GG.Damai No.860 RT.017 RW. 003 Kelurahan suka Bangun kecamatan sukarami Palembang cv. Kapapah Jaya Jalan Dwikora I Lrg. Karya 3 No.1650 RT.031 RW.011 Kelurahan sungai pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang Sulaiha, S.Sos Jalan Setunggal No.07 RT.032 RW.011 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
Laporan atas sanggahan terhadap : 1. CV. Ngarimbay 2. CV. Kapapah Jaya Akan diteruskan kepada penanggung jawab LPSE Polda Sumsel Polda Sumsel yaitu Biro Sarana dan Prasarana Polda Sumsel yang beralamat di jalan jenderal Sudirman KM. 4,5 Palembang. Jika menurut pendapat dari Biro Sarana dan Prasarana Polda Sumsel untuk dilakukan Black List secara nasional maka kami akan dilanjutkan ke Lembaga Kebijkan Pengadaan Barang / Jasa (LKPP) di jakarta dan tembusan kepada Kapolri up Assisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana. Demikian untuk menjadi maklum Palembang, 25 Desember 2016 Pokja Layanan Pengadaan Sekolah Polisi Negara Polda Sumsel Ketua TTD
