KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKOLAH POLISI NEGARA SELOPAMIORO
BERITA ACARA PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN : 2015
NOMOR : BA / 13-AV / VII / 2015
PEKERJAAN : PENGADAAN MAKAN DAN EXTRA FOODING SISWA DIKTUK BA POLRI SPN SELOPAMIORO TA. 2015
TANGGAL : 6 JULI 2015
Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Juli Tahun dua ribu lima belas pada pukul 09.30 WIB s/d 10.30 WIB bertempat di ruang LPSE Polda D.I.Yogyakarta, Pokja ULP telah melaksanakan Penjelasan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Makan dan Extra Fooding Siswa Dik Tuk Ba Polri SPN Selopamioro Polda DIY TA. 2015 melalui website : http://www.lpse.jogja.polri.go.id. Addendum terlampir ;
POKJA IV ULP : ttd
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKOLAH POLISI NEGARA SELOPAMIORO
ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN ( AANVOELING ) NOMOR : ADD – 13A / VII / 2015 / Pokja, tanggal 6 Juli 2015
Perubahan Terhadap
DOKUMEN PENGADAAN Nomor : SDP / 13 / VI / 2015, Tanggal : 29 Juni 2015
untuk Pengadaan Makan dan Extra Fooding Siswa DIk Tuk Ba Polri SPN Selopamioro TA. 2015 Polda D.I. Yogyakarta Addendum dokumen pengadaan diterbitkan oleh Pokja ULP dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan tentang adanya perubahan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen Pengadaan. Pokja ULP SEKOLAH POLISI NEGARA SELOPAMIORO POLDA D.I. YOGYAKARTA Tahun Anggaran 2015
BAB I UMUM TETAP BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI TETAP --BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM TETAP B. DOKUMEN PENGADAAN TETAP C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN TETAP D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN TETAP E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 25. Pembukaan Penawaran TETAP 26. Evaluasi Penawaran 27.1 Tetap 27.1.A) Semula Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan : a. untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan : 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; 4) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Pengadaan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol; dan 5) Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;
b. untuk kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum : 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 2) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; dan Hasil koreksi aritmatik pada bagian lumpsump tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran pada bagian lump Sum. Dirubah menjadi Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan : a) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; d) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Pengadaan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol; dan e) Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula; 27.1.B) Tetap 27.1.C) Semula Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan Lump sum yang melebihi nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal dan harga satuan di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. Dan apabila semua total harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal Dirubah menjadi Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal dan harga satuan di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. 27.1.D) s/d 27.1.G) Tetap 27.2 s/d 27.3 Tetap
27.4.A) Semula Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP; c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP; 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: a) spesifikasi teknis yang ditawarkan dilengkapi contoh, brosur, dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar; b) jangka waktu pelaksanaan dan serah terima pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif sesuai yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; d) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan); e) jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP (apabila diperlukan); dan f) tenaga teknis/terampil sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; Dirubah menjadi Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP; c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP; 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: a) spesifikasi teknis yang ditawarkan dilengkapi dengan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis;
b) c)
d) e)
f)
jangka waktu pelaksanaan dan serah terima pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif sesuai yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; identitas (jenis) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan); jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP (apabila diperlukan); dan tenaga teknis/terampil sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
d s/d I Tetap 27.1 Evaluasi Harga[1 (satu) file ; Semula 27.5.A Evaluasi Harga 27.5.A.1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: (1) Untuk kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan: 1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS; 2) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; Dirubah Menjadi
27.1 Evaluasi Harga[1 (satu) file ; 27.5.B Evaluasi Harga 27.5.A.2) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS; 2) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap
27. Evaluasi Kualifikasi 28. Pembuktian Kualifikasi F. PENETAPAN PEMENANG TETAP G. PENUNJUKAN PEMENAG TETAP H. PELELANGAN GAGAL 34. Pelelangan Gagal
dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 27.5.A.2) s/d 27.5.A.5) Tetap 27.5B s/d 27.5 D Tetap Tetap Tetap
34.1 a s/d bTetap c. Semula : harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; Dirubah menjadi : harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS; d s/d f Tetap 34.2 s/d 34.7 Tetap
I. JAMINAN PELAKSANAAN TETAP J. PENANDATANGANAN KONTRAK 36. Penandatanganan Kontrak 38.1 s/d 38.5 Tetap 38.6 Semula : Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran, beserta penawaran harga; d. syarat-syarat khusus kontrak; e. syarat-syarat umum kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h. gambar-gambar; i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. Dirubah Menjadi : Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran, beserta penawaran harga; d. syarat-syarat khusus kontrak; e. syarat-syarat umum kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) TETAP BAB V LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) TETAP BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TETAP BAB VII PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI TETAP BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI TETAP BAB IX BENTUK DOKUMEN KONTRAK TETAP BAB X SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi 1.1 s/d 1.24 Tetap 1.25 Dihapus 2. Penerapan Tetap 3. Bahasa dan Hukum Tetap 4. Larangan KKN serta penipuan Tetap 5. Asal Material/Bahan (apabila diperlukan) Dihapus 6. Korespondensi Tetap 7. Wakil Sah Para Pihak Tetap 8. Pembukuan Tetap 9. Perpajakan Tetap 10. Pengalihan dan / atau Subkontrak Tetap 11. Pengabaian Tetap 12. Penyedia Mandiri Dihapus 13. Kemitraan / KSO Tetap 14. Penemuan-penemuan Dihapus B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Tetap 16. Penyerahan Lokasi Dihapus 17. SPMK Tetap 18. Program Mutu Dihapus 19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Dihapus 20. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Tetap 21. Persetujuan Pengawas Pekerjaan Dihapus 22. Perintah Tetap 23 Akses ke Lokasi Kerja Dihapus 24. Mobilisasi Dihapus
25.Pemeriksaan Bersama B.2 Pengendalian Waktu 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan 27. Perpanjangan Waktu 28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan 29. Rapat Pemantauan 30. Peringatan Dini B.3 Penyelesaian Kontrak 31. Serah Terima Pekerjaan 32. Pengambilalihan 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan B.4. Perubahan Kontrak 34. Perubahan Kontrak 35. Perubahan Pekerjaan 36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan B.5 Keadaan Kahar 37. Keadaan Kahar 38. Penghentian Kontrak
Dihapus Tetap Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Tetap Dihapus Dihapus Tetap Dihapus Dihapus Tetap 38.1 Tetap 38.2 Semula : Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; c. biaya langsung demobilisasi Personil. Dirubah menjadi : Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
39. Pemutusan Kontrak Tetap 40. Pemutusan Kontrak oleh PPK Tetap 41. Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia Tetap 42. Pemutusan Kontrak akibat lainnya Tetap 43. Peninggalan Dihapus C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 44. Hak dan Kewajiban Penyedia Tetap 45. Penggunaan dokumen kontrak dan Informasi Tetap 46. Hak Atas Kekayaan Intelektual Tetap 47. Penanggungan dan Risiko Tetap
48. Perlindungan Tenaga Kerja 49. Pemeliharaan Lingkungan 50. Asuransi 51. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan 52. Laporan Hasil Pekerjaan
Tetap Dihapus Dihapus Tetap
52.1 Tetap 52.2 s/d 52.7 Dihapus 53. Kepemilikan Dokumen Dihapus 54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia Dihapus 55. Usaha Mikro dan Koperasi Kecil Dihapus 56. Penyedia Lain Dihapus 57. Keselamatan Dihapus 58. Pembayaran Denda Tetap 59. Jaminan Tetap D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK 60. Hak dan Kewajiban PPK Tetap 61. Fasilitas Tetap 62. Peristiwa Kompensasi 62.1 Semula : Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan; f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. ketentuan lain dalam SSKK. Dirubah menjadi : Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; d. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; e. ketentuan lain dalam SSKK. E. PERSONIL DAN / ATAU PERALATAN PENYEDIA 63. Personil dan / atau Peralatan Tetap
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 64. Harga Kontrak 65. Pembayaran 66. Hari Kerja 67. Perhitungan Akhir 68. Penangguhan 69. Penyesuaian Harga G. PENGAWASAN MUTU 70. Pengawasan Dan Pemeriksaan 71. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK 72. Cacat Mutu 73. Pengujian 74. Perbaikan Cacat Mutu H. Penyelesaian Perselisihan 75. Penyelesaian Perselisihan 76. Itikad Baik
Tetap Tetap Dihapus Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap
BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A s/d E TETAP F. DIHAPUS G s/d S TETAP BAB XII SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR Dirubah menjadi BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS BAB XIII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA TETAP BAB XIV BENTUK DOKUMEN LAIN TETAP
Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, 6 Juli 2015 Pokja ULP ttd
