SANGGAHAN CV. RENIA CONTRACTOR (20 April 2016 10:34) Pertanyaan Sanggahan : Kepada yth pokja, kami minta untuk memperlihatkan metode pelaksanaan dari calon pemenang ke satu, dan rencana RK3K. Karena falam hasil evaluasi ini hampir semua di gugurkan dalam metode pelaksanaan, coba anda baca metode pelaksanaan dari kami, kami sudah mencantumkan alat yang dibutuh kan, kalau untuk tenaga kerja menurut LDP hanya 4 orang itu tidak akan bisa selesai dalam waktu yang ditentukan, kalau mau ada rincian tenag kerja harusnya petukang dan pekerja harus di lampirkan dalam ldp banyaknya pekerja jd bisa diterapkan di metode pelaksanaan, klo sekarang diterapkan dalam metode tenaga personil hanya ada 4 orang bagaimana bisa mngerjakan pekerjaan itu nantinya, sekali lagi saya minta dibuka metode pekrjaan calon pemenang pertama . Jawaban Sanggahan : Kepada Yth Direktur CV. RENIA CONTRACTOR atas pemintaan saudara untuk memperlihatkan metode pelaksanaan dari calon pemenang ke satu, dan rencana RK3K tidak bisa kami kabulkan dengan dasar sebagai berikut: 1) Terkait Transparan Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sesuai Penjelasan Pasal 5 huruf c. Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Transparan berarti berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya Jo huruf d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas jo huruf f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini telah jelas terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat harus diterapkan prinsip-prinsip pengadaan, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan serta penjelasan tersebut tidak terkait permintaan data perusahaan pemenang. 2) Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 bagian etika pengadaan huruf b dan c berbunyi sebagai berikut : a) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; b) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; Pada huruf b disebutkan tentang “menurut sifatnya harus dirahasiakan”. Maka kalau dirunut pasal 66 ayat 3 disebutkan: “Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Kemudian dalam penjelasan pasal 66 ayat 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.” Pasal 109 ayat (3) dan (4) (3) E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. (4) Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. Disamping itu tidak ada satu pasalpun dalam Perpres 54/2010 yang menyebutkan tugas organisasi pengadaan yang berkaitan dengan memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain. 3) Berdasarkan Peraturan LKPP No.14 Tahun 2012 Bab III.Bagian B.3. n.1) dan 2) dan seluruh Bab lainnya di jenis pengadan barang/jasa : 1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh Kelompok Kerja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang ½ (seperdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang. Seluruh Pelaksanaan Pelelangan di Kabupaten Serang dilaksanakan secara elektronik (e-tendering) menggunakan SPSE Berdasarkan ketentuan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering. Dalam proses pengadaan secara elektronik sebagaimana tersebut didalam lampiran tata cara E-Tendering angka 2.i, Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat diakses publik dan harus diupload pokja ULP sebagaimaan ditayangkan dalam SPSE. Jo. Angka Romawi III Audit angka 2 b. Auditor dan/atau pemeriksa yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pengadaan, hanya dapat mengakses informasi atau data, mengunduh (download) dan membuka file, baik yang disampaikan oleh Pokja ULP maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas dst. Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pasal 23 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sebagai tambahan referensi pembanding pada draft Pedoman Penjelasan Pasal 23 dijelaskan bahwa yang disebut dengan rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengertian rahasia dagang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang rnenyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 huruf (b) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1, angka 1, 7 dan 8 1) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 2) Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3) Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 6 Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 31 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
Bagian Kedua Informasi yang Dikecualikan Pasal 10 (1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi : a. Informasi yang dapat membahayakan Negara/Daerah ; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat ; c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan /atau e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Berdasarkan point 5.1) s/d 5.9) diatas, maka kami tidak dapat mengabulkan permohonan Bapak terkait untuk memperlihatkan metode pelaksanaan dari calon pemenang ke satu, dan rencana RK3K (CV. Almas), tetapi kami mencoba memberikan contoh salah satu item pekerjaan pada metode pelaksanaan dari calon pemenang ke satu sebagai berikut :
Untuk Metode Pelaksanaan yang Saudara Lampirkan Tidak Sesuai dengan Dokumen pengadaan No: DPMLPK.5055139.DPU/Pokja-Jasa Konstruksi VII/ULP/2016, Tanggal : 22 Maret 2016 Pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA huruf E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN poin 32. Evaluasi Teknis sub poin 32.4 Penilaian persyaratan teknis dilakukan terhadap unsur-unsur teknis sebagai berikut: a. Metode pelaksanaan. Tahapan dan metode kerja atas pekerjaan utama maupun pekerjaan penunjang, diuraikan lengkap (rinci/jelas) memenuhi persyaratan teknis dan secara teknis menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir.
Dan BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN Point O. Unsur-Unsur Teknis yang Dinilai 1. Metode Pelaksanaan ,Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan lingkup pekerjaan paket pengadaan ini, meliputi: - tahapan dalam penyelesaian pekerjaan utama diuraikan secara lengkap (rinci dan jelas); - metode kerja setiap kegiatan bagian pekerjaan utama meliputi metode kerja alat, penggunaan bahan, kebutuhan personil (tenaga kerja) dan waktu penyelesaian pekerjaan diuraikan secara lengkap (rinci dan jelas); - metode kerja setiap kegiatan pekerjaan penunjang/sementara yang terkait dengan pekerjaan utama diuraikan secara lengkap (rinci dan jelas); dan secara teknis diyakini menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir dan memenuhi persyaratan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada Metode Pelaksanaan saudara tidak sesuai dengan yang di persyaratkan dalam LDP, kebutuhan personil (tenaga kerja), Bahan dan Peralatan, Waktu Penyelesaian Pekerjaan pada setiap item pekerjaan. Didalam pelelangan ini Kami menilai eveluasi penawaran telah benar dan sesuai dengan ketentuan. Pada prinsipnya Kami memilih penawaran terbaik dari yang terbaik. Atas jawaban sanggahan ini, Kami berharap jawaban Kami cukup memuaskan Bapak dan Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi Bapak didalam mengikuti pelelangan ini, semoga pelelangan dimasa yang akan datang, Bapak dapat menjadi pemenang lelang. Amin.
Pokja VII Konstruksi-ULP Kab. Serang
