I. PENDAHULUAN Sampai dengan periode Juli 2013 pengelolaan pengaduan masyarakat di PNPM Mandiri Perkotaan wilayah I sampai dengan bulan Juli 2013 telah mencapai 34.600 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai mencapai 34.598 pengaduan (99,99%) dan yang masih proses sebanyak 2 pengaduan (0,01%). Pengaduan informatif sampai dengan periode Juli 2013 masih mendominasi dan mencapai jumlah aduan sebanyak 32.616 pengaduan (94,26%) atau turun 0,22% dan pengaduan masalah 1.503 pengaduan (4,34%) atau turun 1,08% dari bulan sebelumnya. Pengaduan pada bulan Juli 2013 sebanyak 543 pengaduan atau naik 11,48% dari bulan sebelumnya. Penambahan jumlah aduan dibandingkan pengaduan pada periode sebelumnya berkaitan dengan aktiv kembali pendamping di lapangan pasca berkonsentrasi menyelesaikan data tindak-lanjut BPKP di bulan Juni.
II.
PROGRESS PPM WILAYAH I
1. Berdasarkan Lingkup Aduan Pengaduan berdasarkan lingkup keuangan dan adminstrasi secara akumulatif sampai pada periode Juli 2013 mencapai 30.413 pengaduan (87,89%) dan pada lingkup keuangan 4.187 pengaduan (12,10%) dari total pengaduan sebanyak 34.600 aduan. Pengaduan pada lingkup keuangan masih terdapat 1 pengaduan yang masih proses. Begitupun dengan pengaduan pada lingkup keuangan informatif masih terdapat 1 aduan yang berstatus proses. Pengaduan yang berstatus proses tersebut berkenaan dengan tindak-lanjut BPKP di Kab.Subang Propinsi Jawa Barat yang belum selesai sampai dengan periode Juli 2013. Pada periode Juli 2013 secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1.Berdasarkan Lingkup Administrasi dan Keuangan (Periode Juli 2013) Admin
Propinsi Proses NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JABAR BANTEN KALBAR Grand Total
Total
Selesai
1
1
Proses
2605 4190 6494 948 204 1316 178 1050 526 803 2786 5176 1583 2553
2605 4190 6494 948 204 1316 178 1050 526 803 2786 5177 1583 2553
30412
30413
Total
Keuangan
Grand Total
Selesai
1
1
277 282 1413 142 40 106 34 170 69 471 388 501 144 149
277 282 1413 142 40 106 34 170 69 471 388 502 144 149
2882 4472 7907 1090 244 1422 212 1220 595 1274 3174 5679 1727 2702
4186
4187
34600
1
Pengaduan pada lingkup administrasi dan keuangan pada periode Juli 2013, lingkup adminstrasi 495 aduan(87.47%) dan pada lingkup keuangan 48 aduan (12.52%) Propinsi dengan jumlah pengaduan lebih banyak pada lingkup administrasi dan keuangan sampai dengan Juli 2013 terdapat di Propinsi NAD dengan jumlah 117 aduan, disusul Propinsi DKI Jakarta dengan 109 aduan dimana kedua propinsi ini mengalami peningkatan jumlah aduan sekira 10%-14%.
2. Berdasarkan Sifat Pengaduan Pengaduan berdasarkan sifat aduan terdiri dari pengaduan informatif dan masalah pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa pertanyaan, kritik dan saran. Pengaduan informatif secara akumulatif sampai dengan bulan Juli 2013 berjumlah 32.616 dengan jumlah aduan dominan pada kategori pertanyaan 74,75%. Jumlah aduan pada kategori pertanyaan setiap bulan selalu mendominasi. Pengaduan yang bersifat informatif pada kategori kritikan yang dominan dengan jumlah pengaduan di atas seribu terdapat di Propinsi Sumatera Utara. Bila dibandingkan dengan jumlah lokasi kelurahan di Propinsi tersebut 597 kelurahan maka rasio pengaduan di tiap kelurahan berjumlah 2 kritikan setiap kelurahan. Namun demikian rasio kritikan tertinggi terdapat di Propinsi Kalimantan barat dari jumlah kelurahan 88 kelurahan, data aduan informatif kategori kritik mencapai 4 kritik per kelurahan. Sedangkan pada kategori pertanyaan jumlah aduan yang masuk pada kategori pertanyaan di atas seribu aduan terdapat di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Rasio pertanyaan dengan jumlah kelurahan yang dimiliki dimasing-masing propinsi tersebut yang tertinggi terdapat di Propinsi Kalimantan Barat, dengan jumlah 23 pertanyaan per kelurahan disusul Propinsi Sumatera Barat dengan jumlah pertanyaan 20 pertanyaan per kelurahan.
2
Tabel 2.1.Status Pengaduan Informatif (Periode Juli 2013) Propinsi
Kritik
Pertanyaan
Saran
Grand Total
NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JABAR BANTEN KALBAR
566 1289 177 272 39 230 18 222 131 115 274 876 334 381
1737 2229 7521 742 82 764 83 851 281 966 2533 3754 842 1995
371 767 174 63 23 202 7 82 103 115 337 509 294 265
2674 4285 7872 1077 144 1196 108 1155 515 1196 3144 5139 1470 2641
Grand Total
4924
24380
3312
32616
Pertanyaan yang selalu mendominasi dalam setiap aduan yang disampaikan bila dilihat pada siklus pemanfaatan BLM lebih dominan pada pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan infra-struktur dan ekonomi di tahun 2013 ini. Hal tersebut sangat wajar karena hampir sebagian besar dana alokasi BLM di setiap pemanfaatan BLM di kelurahan dipergunakan untuk kegiatan infra-stuktur dan ekonomi apalagi di PNPM ICDD wilayah I kecenderungan pertanyaan pada hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur tersebut pasti akan sangat dominan. Khususnya setelah adanya dana alokasi BLM istisna’a dan Jeddah deklaration yang mengkhususkan dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pelaksanaan infrastuktur umum dan infrastruktur yang mendukung agro-bisnis. Pengaduan yang bersifat masalah yang didasarkan pada kategori yang terdapat di tabel di bawah ini, sampai dengan status Juli 2013 yang lebih dominan terjadi di setiap propinsi adalah yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur dalam setiap pelaksanaan siklus pemberdayaan maupun pada kegiatan pemanfaatan BLM. Secara umum jumlah aduan yang berkaitan dengan hal tersebut mencapai 44%. Disusul dengan kategori penyimpangan dana yang mencapai 11%. Aduan yg berkaitan dengan penyimpangan dana di atas 20 terdapat di Propinsi Jawa Barat, Sumatera selatan, Bengkulu dan Sumatera Utara.
3
Pada grafik trend penyimpangan dana selama periode Januari – Juni 2013 bahwa penyimpangan dana hanya terjadi di bulan Februari – Mei 2013. Penyimpangan tersebut terjadi pada bidang kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan pemanfaatan BLM. Khusus pada pelaksanaan pemanfaatan BLM telah terjadi penyimpangan dana pada pelaksanaan kegiatan infrastruktur di bulan April 2013. Penyimpangan tersebut terjadi di Propinsi sumatera selatan, NAD dan Bangka Belitung. Berdasarkan tabel 2.2. berikut dibawah bahwa masalah pada kategori mekanisme dan prosedur masih mendominasi di bulan Juli 2013, dengan capaian 43,64%. Kesalahan mekanisme dan prosedur tersebut masih dominan terjadi pada pelaksanaan pemanfaatan dana BLM atau pelaksanaan kegiatan tridaya, yakni pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan ekonomi. Tabel 2.2.Pengaduan Masalah berdasarkan kategori (Periode Juli 2013) Propinsi NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JABAR BANTEN KALBAR Grand Total
Force Majeur
Intervens i Negatif
5 12 1
14 8 2
9
3 1
15 2 9 2 2
8
32 12
39
98
Kode Etik 15 35 2 5 19 7 6 23 1 53 18 1 185
Mek. & Prosedur 118 46 19 5 64 114 62 36 26 20 15 177 142 22 866
Penyimp angan Dana 18 39 3 3 42 22 5 6 7 4 50 9 5 213
Perubahan Kebijakan 9 4
1 8 6 2 6 7 31 28 102
Lainnya 29 43 13 3 27 19 5 7 14 48 3 189 48 33 481
Grand Total 208 187 35 13 100 226 104 65 80 78 30 540 257 61 1984
Pengaduan bersifat masalah secara umum berdasarkan pada capaian sampai dengan akhir Juli 2013 berdasarkan rasio kelurahan di masing-masing propinsi bahwa Propinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Riau memiliki jumlah 4
aduan yang lebih dominan. Rasio kelurahan Propinsi yang dominan terdapat di Propinsi Jambi dengan jumlah aduan 1 aduan/ kelurahan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3 Rasio Pengaduan Masalah (Periode Juli 2013) Jmlh Propinsi Masalah Rasio Kelurahan NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JABAR BANTEN KALBAR
401 597 383 103 81 307 122 152 85 110 267 1697 423 88
0,5 0,3 0,1 0,1 1,2 0,7 0,9 0,4 0,9 0,7 0,1 0,3 0,6 0,7
208 187 35 13 100 226 104 65 80 78 30 540 257 61
3. Berdasarkan asal pengaduan Tabel.3.1. Berdasarkan Asal Aduan Kabupaten/ Kota
Kecamatan
Kelurahan
Provinsi
NAD
186
93
2540
60
3
2882
SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JABAR BANTEN KALBAR Grand Total
208 30 30 14 466 19 155 38 73 442 479 363 23 2526
13 16 10 1 21 1 41 82 10 30 112 31 2 463
4181 7787 1041 227 907 169 998 410 1165 2326 5057 1270 2671 30749
36 71 7 2 23 14 19 65 13 355 25 18 3 711
34 3 2
4472 7907 1090 244 1422 212 1220 595 1274 3174 5679 1727 2702 34600
Propinsi
Pusat
5 9 7 13 21 6 45 3 151
Grand Total
Secara akumulatif sampai dengan periode Juli 2013 pengaduan berdasarkan asal aduan paling dominan terdapat di tingkat kelurahan sebanyak 30.749 (88,86%). Pengaduan di tingkat kelurahan masih tetap dominan karena basis saluran aduan lebih banyak disampaikan oleh masyarakat kepada pendamping kelurahan. Artinya
5
kepercayaan masyarakat dalam menyampaikan aduan masih cenderung kepada pihak konsultan. Pengaduan yang masuk pada periode Juli 2013 Propinsi
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
NAD SUMUT RIAU SUMSEL BABEL KEPRI DKI JABAR Grand Total
111 1 20 49 40 37 89 113
5
1
3 1
2 27 4
2 5
8 12
10 1
460
16
54
11
Pusat
2
2
Grand Total 117 1 22 81 45 37 109 131 543
Pada tabel di atas bahwa pada tingkatan kelurahan masih dominan dari masingmasing propinsi. Beberapa propinsi telah menunjukkan adanya pengaduan yang dikelola di tingkat kota/kabupaten, yang cukup dominan terdapat di Propinsi Sumatera selatan dan Jawa Barat.
4. Pengaduan berdasarkan media pengaduan. Pengaduan berdasarkan media penyampaian pada Juli 2013 masih didominasi pengaduan pada media tatap langsung mencapai 433 aduan (93,25%) . Pengaduan yang muncul di bulan Juli 2013 melalui media sms, telephone,lainnya (temuan BPKP) di Kab.Cirebon Jawa Barat dan surat. Media lain yang cukup dominan pada bulan Juli melalui temuan BPKP dengan jumlah aduan terbanyak pada media ini di Propinsi Jawa Barat Kab.Cirebon 19 temuan aduan. Tabel.4.1. Pengaduan berdasarkan Media Aduan Propinsi NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JABAR BANTEN KALBAR Grand Total
Buku aduan 2 5 1 1
Email
Faksimili
6 6 1
5
464
3 9 1 1 36
MB
41 71 14
2
PO 1 3 1
4
1 6 68 380
Lainnya
2
2
7 11 5 3 22 1 63 35 2 5 280
4 2 18
8 3 37
2 1 3 1 12
Telepon 30 59 28 35 16 31 7 54 37 21 122 165 36 15 656
SMS 78 6 1 6 3 10 1 23 18 7 24 255 17 449
Surat 177 104 80 76 14 99 62 55 30 7 58 201 44 13 1020
Tatap Langsung 2545 4224 7777 970 204 1263 137 1083 463 1236 2898 4933 1244 2667 31644
Grand Total 2882 4472 7907 1090 244 1422 212 1220 595 1274 3174 5679 1727 2702 34600
6
Pengaduan secara akumulatif sampai periode Juli 2013 dengan media pengaduan tatap langsung masih mendominasi. Media tatap langsung yang disampaikan oleh masyarakat masih cenderung menggunakan media tatap langsung yang disampaikan oleh masyarakat berupa pertanyaan, kritik dan saran (pengaduan informatif) yang cenderung sering disampaikan kepada pendamping/ fasilitator. Media tatap langsung sampai dengan Juli 2013 yang digunakan dalam penyampaian pengaduan mencapai 91,32% dari jumlah total pengaduan 34.600 pengaduan.
5. Penyimpangan dana. Penyimpangan dana terdiri dari 2 jenis aduan, yaitu : Penyimpangan dana hasil temuan BPKP dan penyimpangan hasil temuan masyarakat (Non BPKP). a) Penyimpangan dana Hasil temuan BPKP Penyimpangan dana hasil temuan BPKP sampai dengan Juli 2013 dari data yang telah dikelola di SIM PPM mencapai 6,4 Milliar dengan dana kembali mencapai 5,9 Milliar atau 92,70% dana telah kembali. Penyimpangan dana hasil temuan BPKP tertinggi terdapat di wilayah OC-2 dengan jumlah dana hasil temuan mencapai 5,2 Milliar dan dana yang telah dikembalikan mencapai 5,03 Milliar (95.29%). Penyimpangan tertinggi di OC-2 terdapat di Propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah dana yang telah disimpangkan mencapai 2,7 Milliar dengan dana telah kembali sebesar 2,6 Milliar(97%). Disusul dari Propinsi Bengkulu yang mencapai 1,6 Milliar dan telah kembali 1,6 Milliar kurang 2,5 juta. Secara keseluruhan ada penurunan data pengembalian dari 6,04 Milliar dana yang telah dikembalikan menjadi 5,9 Milliar.
7
b) Penyimpangan dana Hasil laporan masyarakat (Non BPKP) Penyimpangan dana hasil laporan masyarakat (Non BPKP) sampai dengan status Juli 2013 mencapai 1,7 Milliar, dengan dana yang telah kembali mencapai 538 juta (30%). Jumlah penyimpangan tertinggi terdapat di OC-3 mencapai 813 juta dengan dana kembali 0%. Penyimpangan dana tertinggi di OC-3 berasal dari Propinsi Banten dari kasus dana fixed cost TA.2010 sebesar 595 juta. Dan BKM di Kota Tangerang melakukan penyimpangan dana sebesar 218 juta yang telah melarikan diri. Penyimpangan dana tersebut terjadi pada tahun 2005 sehingga dokumennya tidak dapat terlacak. Tingkat pengembalian dana temuan Non BPKP yang cukup tinggi terdapat di Propinsi Jawa Barat dengan tingkat pengembalian dana mencapai 72.01% dari penyimpangan dana sebesar 282 juta. Masih rendahnya tingkat pengembalian dana pada kasus temuan non BPKP karena masih lemahnya perhatian semua pihak terhadap penyelesaian dan penanganan masalah penyimpangan dana yang tidak diawasi dan ditagih terus pelaporannya.
IV. Isue-issue Strategis Issue strategis yang terjadi selama kurun waktu periode Juli 2013 masih berkisar yaitu : 1) Masih rendahnya tingkat pengembalian dana Non BPKP terutama di Propinsi-propinsi yang telah terjadi penyimpangan dana tetapi kasus penyelesaian penyimpangan dana tersebut tidak diselesaikan secara serius dan menjadi perhatian semua pihak. 2) Permasalahan gaji fiktif dari quota jumlah fasilitator di suatu kota/kabupaten yang menjadi celah terjadinya korupsi atau manipulasi data personil, yang menjadi issue hangat di tahun 2013 bila satker baru pengganti tidak mengetahui prosedur dan dokumen yang harus diverifikasi atau tidak paham terhadap tupoksi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 3) Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat selama ini menjadi tanggung-jawab korkot dan penginputan data diserahkan kepada assmandat sehingga menyebabkan antara pengisian data subtansi aduan dengan penanganan tidak sesuai. Issue ini sudah dilakukan perubahan dengan menjadikan askot CD dan faskel CD untuk menjadikan tugas tersebut
8
bagian dari tupoksinya karena sudah ada di MSAP mereka masingmasing.Tetapi penguasaan terhadap aplikasi SIM PPM menjadi kendala baru saat ini karena belum dilatih. 4) Penyimpangan dana baik dana BLM maupun pelatihan masyarakat pelakunya telah bergeser dari masyarakat/ KSM/ anggota BKM ke pendamping masyarakat fasilitator,bahkan koordinator kota (Korkot) dan subprof Admin KMW. Sudah ada kebijakan dari Pusat dana pelatihan masyarakat tidak dikeluarkan secara terpisah tetapi sudah menjadi bagian daripada BLM. Jadi 10% dari dana BLM untuk pelatihan masyarakat sehingga mekanisme penggunaannya pun mengikuti mekanisme pemanfaatan BLM. Hanya belum dijelaskan, pos penggunaannya. 5) Pengaduan masyarakat yang cenderung lebih dominan melalui media tatap langsung di tingkat kelurahan dengan pertanyaan, kritik dan saran terutama pada kategori pertanyaan. (catatan : apakah hal tersebut menunjukkan masyarakat belum paham tentang program dan masih tergantung kepada faskel/ konsultan atau kah hanya aduan yang dibuat oleh faskel untuk memenuhi syarat quota pengaduan) 6) Unit Pengelola pengaduan baik di tingkat kelurahan, kota/kabupaten maupun propinsi belum berfungsi dan efektif. Pencatatan aduan dan penanganan pengaduan masih di dominasi fasilitator dibandingkan anggota BKM. Keterlibatan aparat pemerintah daerah di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota/kabupaten. Hal ini menjadi kesepakatan di dalam EGM Monev PPM yang dilaksanakan pada April 2013 dimana langkah awal dari pelaksanaan ini adalah melibatkan aparat pemerintah daerah dalam penangaan kasus penyimpangan dana baik temuan BPKP maupun non BPKP.
III. Rekomendasi Berdasarkan Issue permasalahan yang terekam berdasarkan trends di bulan ini, maka rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut : 1) Perlu adanya konsolidasi bersama antara pihak KMP dan KMW di dalam penyelesaian dan penanganan kasus penyimpangan dana. Upaya penyelesaiannya diutamakan melalui jalur non litigasi sehingga diharapkan uang yang telah diselewengkan oleh pelaku dapat dikembalikan dengan jaminan aset yang dapat disita oleh masyarakat yang berhak menerima dana tersebut. 2) Perlunya melakukan pelatihan khusus untuk Tim Satker baru tentang PNPM Mandiri Perkotaan karena berdampak pada proses verifikasi dan pengawasan dari Satker terhadap evaluasi pelaksanaan pendampingan oleh faskel dan Korkot tidak tepat. 9
3) Penanganan masalah pengaduan yang dikhususkan dilakukan oleh faskel CD dan asskot CD di wilayah I dalam pengorganisasiaan penyelesaian masalah dan penginputan data secara substantif di dalam SIM PPM akan lebih efektif sehingga perekaman data dalam SIM lebih baik dibandingkan oleh asmandat. 4) Kecenderungan meningkatnya penyimpangan dana yang diadukan oleh masyarakat dan semakin meningkatnya jumlah pelaku penyimpangan dana oleh konsultan sehingga perlu pembenahan terhadap system recruitmen dan pelatihan/ peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas lebih didorong pada kepedulian dan rasa emphatic seluruh jajaran konsultan terhadap kelompok marginal dengan model pelatihan langsung di lingkungan kelompok tersebut. 5) Perlu adanya sistem kaderisasi anggota BKM di dalam mengantisipasi lemahnya pemahaman anggota BKM terhadap program serta terjadinya disorientasi dan motivasi anggota BKM di dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 6) Perlunya mendorong kota/kabupaten yang mendukung PNPM Mandiri Perkotaan dan telah memiliki Perda Nangkis supaya dapat merevitalisasi TKPKD tingkat kota/kabupaten dan membentuk struktur Pokja Pengelolaan Pengaduan sampai tingkat Kecamatan. Demikian laporan progress pengaduan masyarakat ini disampaikan. Mohon saran dan masukan dalam perbaikan laporan ini sangat diharapkan.
Jakarta, 22 Agustus 2013 PPM KMP PNPM WILAYAH-1
10
