I. PENDAHULUAN Berdasarkan progress capaian pengaduan pada periode Maret 2012 jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 801 pengaduan dan secara akumulatif sampai dengan bulan Maret 2012 jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 16.857 pengaduan. Pengaduan bersifat informatif sebanyak 15.863 pengaduan dengan status proses sebanyak 126 pengaduan dan pengaduan bersifat masalah sebanyak 994 pengaduan dengan status proses sebanyak 69 pengaduan.
Progress pengaduan selama kurun waktu triwulan I di tahun 2012 dengan status proses pengaduan terbanyak terdapat di bulan Maret 2012 mencapai 39 pengaduan. Pengaduan dengan status proses terbanyak terdapat di Propinsi Sumatra Utara dengan total pengaduan yang proses terdapat 59 pengaduan. Pengaduan tersebut belum terselesaikan dan bahkan sebagian besar merupakan pengaduan yang bersifat informatif. Pengaduan seluruhnya yang masih berstatus proses selama kurun waktu Januari – Maret 2012 sebanyak 86 pengaduan. Dari 86 pengaduan yang berstatus proses tersebut sebanyak 58 pengaduan merupakan pengaduan informatif dimana pengaduan tersebut seharusnya telah selesai dalam kurun waktu 7 hari/ seminggu. Fasilitasi pengaduan informatif yang lambat kurang respon yang terjadi di beberapa propinsi lebih disebabkan oleh kurang sigapnya pihak konsultan dalam merespon setiap pengaduan yang disampaikan atau ada pula yang disebabkan karena ketidak-pahaman pengelola pengaduan baik, di tingkat KMW maupun korkot kota/ kabupaten di dalam merekam seluruh pengaduan yang masuk.
1
II. PROGRESS PPM WILAYAH I 1. Pengaduan Informatif dan Masalah Pengaduan informatif pada periode Maret 2012 berjumlah pengaduan dengan 779 pengaduan telah selesai dan 32 pengaduan dalam proses. Jumlah pengaduan proses mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 36 pengaduan. Pengaduan informatif yang paling banyak pada periode ini berupa pertanyaan sebanyak 518 pengaduan (69,34%). Propinsi dengan pengaduan informatif tertinggi 181 pengaduan (22,60%)terdapat di Propinsi Sumatra Barat.
Pengaduan informatif sampai dengan periode Maret 2012 (secara akumulatif) berjumlah 15.863 pengaduan dengan pengaduan selesai sebanyak 15.737 (9,20%) dan sedang proses sebanyak 186 pengaduan (1,17%). Pengaduan informatif terbanyak pada periode Maret 2012 terdapat di Propinsi Sumatra Barat dengan jumlah pengaduan sebanyak 179 pengaduan. Pengaduan masalah terbanyak pada periode ini terdapat di Propinsi Sumatra Utara dengan jumlah pengaduan sebanyak 5 pengaduan. Propinsi
Informatif
NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JABAR BANTEN KALBAR Grand Total
67 112 179 28 2 11 31 20 41 62 105 38 83 779
Masalah
Grand Total 5 2 4 2 1 3
2 3 22
67 117 181 28 6 13 32 23 41 62 107 41 83 801
2
Pengaduan informatif secara akumulatif sampai dengan periode Maret 2012 masih pada kategori pertanyaan dengan persentase pengaduan mencapai 68%. Dan pengaduan terbanyak kedua adalah pada kategori kritik dengan capaian 20% dan terakhir pada kategori saran sebanyak 12%.
Pengaduan masalah pada periode Maret 2012 sebanyak 22 pengaduan, dengan pengaduan yang telah selesai sebanyak 15 pengaduan dan proses sebanyak 7 pengaduan. Pengaduan masalah pada periode ini dalam penanganan masalahnya cukup lambat padahal masalah yang masuk meningkat sehingga terdapat fasilitasi yang kurang intensif terhadap penanganan masalah. Secara akumulatif sampai dengan periode Maret 2012 jumlah pengaduan yang bersifat masalah sebanyak 994 pengaduan dengan pengaduan yang telah selesai ditangani sebanyak 925 pengaduan (93,05%) dan yang dalam proses sebanyak 69 pengaduan (6,94%). Pengaduan dengan kategori Penyalahgunaan mekanisme dan prosedur yang paling dominan dengan capaian sebesar 40%.
3
2. Pengaduan Lingkup Administratif dan Keuangan Pengaduan lingkup administratif sampai dengan Maret 2012 sebanyak 660 (86,50%) pengaduan dari total pengaduan 763 pengaduan, dengan pengaduan tertinggi pada lingkup administratif tersebut terdapat di Propinsi Sumatra Barat sebanyak 156 pengaduan (23,63%), Propinsi Jawa Barat sebanyak 98 pengaduan (14,84%),Propinsi Kalbar sebanyak 83 pengaduan (12,57%). Propinsi
Admin
Keu
Grand Total
NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JABAR BANTEN KALBAR
62 81 156 24 6 13 26 18 23 38 98 32 83
5 5 24 5
Grand Total
660
103
6 2 18 24 8 6
67 86 180 29 6 13 32 20 41 62 106 38 83 763
Pengaduan lingkup keuangan pada periode Maret 2012 mencapai 103 pengaduan (13,49%), dengan jumlah pengaduan terbanyak terdapat di Propinsi Sumatra Barat dan DKI Jakarta dengan jumlah pengaduan masing-masing sebanyak 24 pengaduan.
4
Berdasarkan pada grafik diatas jumlah pengaduan yang dominan pada masing-masing propinsi pada periode Maret 2012 pada lingkup administratif. Propinsi yang tidak ada pengaduan masalahnya terdapat di Propinsi Jambi, Sumatra Selatan dan Kalbar. 3. Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah Propinsi NAD SUMUT SUMBAR
Kelurahan
Kecamatan
64
Kabupaten /Kota
Provinsi
Pusat
3
67
86 176
Grand Total
86 1
1
2
180
RIAU
29
29
JAMBI
6
6
SUMSEL
10
LAMPUNG
27
BABEL
18
KEPRI
40
DKI
13
3
26
JABAR
95
5
6
BANTEN
20
KALBAR Grand Total
83 667
3 1
2
13 2
32
2
20
1
9
41 20
62 106
1
8
38 83
10
51
27
8
763
Pada periode Maret 2012 yang tertinggi berada pada derajat tingkat kelurahan dengan jumlah pengaduan 667 pengaduan (87,41%). Sedangkan pengaduan tertinggi pada tingkat kelurahan terdapat di Propinsi Sumatra Barat sebesar 176 pengaduan (26,38%) dari total pengaduan 667 pengaduan. Pengaduan terbanyak pada derajat kecamatan terdapat di Propinsi Jawa Barat sejumlah 5 pengaduan (50%). Pada tingkat kota/ kabupaten pengaduan terbanyak terdapat di Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah pengaduan 26 pengaduan (50,98%). Lalu pada tingkat Propinsi jumlah pengaduan terbanyak terdapat di Propinsi DKI Jakarta sebanyak 20 pengaduan (74,07%). Sedangkan pengaduan yang sering masuk ke pusat terbanyak terdapat di Propinsi Banten dengan pengaduan 8 pengaduan (100%). Pengaduan pada tingkat pusat yang sering dilaporkan oleh Propinsi Banten berkaitan dengan pengaduan yang bersifat masalah.
5
4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian.
Pengaduan melalui Media tatap langsung masih menjadi pilihan utama dari masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduannya baik berupa, pengaduan bersifat informatif dan pengaduan masalah. Pengaduan tatap langsung pada periode Maret 2012 telah mencapai jumlah 15.130 pengaduan (93,23%). Pengaduan terbanyak kedua pada media SMS sebanyak 322 pengaduan, surat sebanyak 296 pengaduan dan telephone sebanyak 299 pengaduan.
5. Penyimpangan Dana. Pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan dana yang masuk pada periode Maret 2012 sebanyak 1 pengaduan dari Propinsi Sumatra Utara. Sedangkan pengaduan penyimpangan dana secara akumulatif sampai dengan periode Maret 2012 sebanyak 126 pengaduan, dengan pengaduan status proses sebanyak 20 pengaduan (15,87%). Penyimpangan dengan status proses terbanyak terdapat di Propinsi Sumut sebanyak 7 pengaduan (38.09%), Propinsi Sumatra Selatan sebanyak 6 pengaduan juga (38.09%), Propinsi DKI 1 pengaduan dan Propinsi Jawa Barat sebanyak 6 pengaduan dari 25 pengaduan. Jumlah penyimpangan dana hasil tindak-lanjut temuan BPKP di wilayah I telah berkurang dari temuan sebesar Rp. 1.574.900.359 telah kembali sebesar Rp. 1.386.370.779 dan dana yang belum kembali sebesar Rp. 188.529.580. Penyimpangan dana yang ditemukan berdasarkan hasil laporan dari masyarakat sebesar Rp. 764.551.469 dengan dana telah kembali sebanyak Rp. 387.836.875 dan sisa dana belum kembali sebesar Rp.376.714.584.
6
6. Pengaduan Pada Pelaksanaan Siklus Pemanfaatan BLM Pada pelaksanaan siklus pemanfaatan BLM baik kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial, pengaduan yang dominan disampaikan oleh masyarakat dihampir seluruh propinsi pada kegiatan pelaksanaan infra-struktur. Namun terdapat perbedaan sedikit di Propinsi Sumatra Barat dimana pengaduan yang agak dominan terdapat pelaksanaan kegiatan ekonomi.
7
III. Progress Pengaduan di masing-masing OC 1. Progress Pengaduan di wilayah OC-1
Progress pengaduan di wilayah OC-1 selama kurun waktu Januari – Maret 2012 terjadi peningkatan di masing-masing Propinsi. Namun peningkatan yang cukup besar terdapat di Propinsi Sumatra Utara antara bulan Februari – Maret 2012 dan pengaduan tertinggi di Bulan Maret. Pengaduan di Propinsi Kepulauan Riau dan Riau peningkatan data pengaduan tidak terlalu besar dan sebagai besar selesai. Sedangkan Pengaduan di Propinsi Sumatra Barat dan NAD masih terdapat pengaduan informatif yang masih dalam status proses. 2. Progress Pengaduan di Wilayah OC-2
Progress pengaduan di wilayah OC-2 dalam kurun waktu Januari – Maret 2012 dengan pengaduan cukup dominan peningkatannya terdapat di Propinsi Lampung dengan status pengaduan selesai semua. Sedangkan
8
pengaduan dengan peningkatan yang cukup rendah terdapat di Propinsi Bengkulu dan Jambi. 3. Progress Pengaduan di Wilayah OC-3
Pengaduan progress di wilayah OC-3 selama kurun waktu triwulan I di tahun 2012 yang menunjukkan peningkatan data pengaduan cukup besar terdapat di Propinsi Kalbar. Sedangkan peningkatan pengaduan yang rendah terdapat di Propinsi Banten. 4. Progress Pengaduan di Wilayah OC-4 Progess pengaduan di wilayah OC-4 Propinsi Jawa Barat pada triwulan I di tahun 2012 mengalami penurunan di bulan Maret 2012 dimana pengaduan yang masuk masih belum diselesaikan seluruhnya.
9
Di KMW Propinsi Jawa Barat terdapat 6 pengaduan penyimpangan dana yang masih dalam proses dan 20 pengaduan lainnya yang statusnya sama masih proses dan bahkan bersifat informatif.
IV. Isue-issue Strategis Issue strategis yang terjadi selama kurun waktu periode sampai Maret 2012 yaitu 1)
Pelaksana fasilitasi pengelolaan pengaduan dan penanganan masalah dilakukan oleh asskot CD pada tingkat kota/kabupaten dan faskel CD untuk di tingkat kelurahan.
2)
Penyimpangan dana fixed cost atau dana pelatihan masyarakat pelaku penyimpangan dana tersebut sudah mulai bergeser dari masyarakat/ KSM/ BKM menjadi faskel, asskot dan Korkot. Penyimpangan dana yang dilaporkan oleh masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana BLM dan fixed cost perlu ada pengawasan khusus dari seluruh pihak stakeholder.
3)
Selama periode Maret – Desember 2011 masih terdapat pengaduan yang masih dalam status proses sebanyak 254 pengaduan. Ada kecenderungan proses penanganan pengaduan belum menjadi prioritas utama bagi pihak pelaku konsultan baik ditingkat propinsi, kota/kabupaten maupun kelurahan.
4)
Keterlambatan gaji selama periode Agustus sampai dengan Desember 2011 berdampak pada progress dan keterlambatan laporan dari lapangan. Issue tersebut bergeser menjadi perbaikan sistem gaji, kenaikan gaji dan perbaikan kesejahteraan faskel yang telah mengabdi cukup lama. Persoalan tersebut apabila tidak segera disikapi akan berujung pada permasalahan yang lebih besar dan meluas karena siklus gaji tersebut berulang setiap tahun.
5)
Pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan dana telah bergeser dari pelakunya anggota BKM, KSM atau masyarakat menjadi fasilitator dan Korkot.
6)
Pengaduan melalui media tatap langsung merupakan pengaduan pendamping yang merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pihak KMW. Sehingga terkesan dipaksakan adanya peningkatan jumlah pengaduan dibeberapa wilayah bukan karena optimalnya pelayanan pengaduan di masyarakat.
7)
Masih terdapat kurangnya pemahaman pengelola data SIM PPM KMW dalam pengelolaan data pengaduan, seperti : Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Banten.
10
8)
Unit Pengelola pengaduan baik di tingkat kelurahan, kota/kabupaten maupun propinsi belum berjalan optimal dan cenderung kurang aktif di dalam merespon permasalahan dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat.
9)
Sosialisasi media pengaduan dan unit pengelola pengaduan belum terdistribusi meluas di kalangan masyarakat maupun pemerintah sehingga keberadaan UPM belum diketahui oleh masyarakat.
10) Masyarakat lebih cenderung menggunakan media pengaduan melalui tatap langsung dan masyarakat sering menyampaikan pertanyaanpertanyaan tentang program langsung kepada pihak konsultan sehingga ada kecenderungan media tatap langsung/ pertemuan lebih memudahkan masyarakat di dalam mendapatkan respon yang cepat. 11)
Respon terhadap pengaduan baik di tingkat KMW (propinsi),korkot (kota/kabupaten) kurang tanggap dan cepat di dalam penanganan masalah sehingga penyampaian respon ini terlambat disampaikan kembali kepada pengadu atau mediator pengaduan.
11
III. Rekomendasi Masalah lemahnya pendampingan fasilitator di tingkat masyarakat khusus pada pelaksanaan siklus pemberdayaan atau pengorganisasian masyarakat ditunjukkan dengan seringnya pengaduan tentang kegiatan dari masing-masing tahapan siklus masyarakat tersebut. Adanya kecenderungan penyimpangan dana pelatihan masyarakat yang dilakukan oleh pihak konsultan, harus menjadi perhatian serius dari seluruh pihak baik dari tingkat pusat maupun ke daerah. Serta harus diberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyimpangan dana tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat baik yang dilakukan oleh BKM, pihak konsultan dan pemerintah daerah maka perlu dibentuk Unit pengaduan PPM yang dikelola bersama melalui Pokja TKPKD yang dikoordinir oleh pemerintah daerah melalui kegiatan KBP kota/kabupaten. Juga dalam peningkatan kontrol masyarakat dalam pengelolaan program perlu dibentuk Pusat Informasi Program (Pusinfo) dimana pengelolaannya dapat melalui Satuan Unit Bersama antara masyarakat, kelompok peduli dan pemerintah daerah. Demikian laporan progress pengaduan masyarakat ini disampaikan. Mohon saran dan masukan dalam perbaikan laporan ini sangat diharapkan.
12
