A. Pelaksanaan PPM di PNPM Mandiri Perkotaan ICDD Phase I Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada phase I oleh KMP ICDD Wilayah I di mulai pada periode Agustus 2010. Jumlah pengaduan yang diserah-kelolakan kepada KMP PNPM ICDD I di akhir Juli 2012 sebanyak 3.857 dengan status selesai sebanyak 3.789 pengaduan dan yang berstatus proses sebanyak 98 aduan. Jumlah aduan tersebut meningkat 60,92% sampai dengan akhir Desember 2010 menjadi 6.207 aduan. Jumlah aduan tersebut meningkat di tahun 2011 menjadi 8.176 aduan atau meningkat 31,72%. 1) Pengaduan Pada Siklus Pemanfaatan BLM Pada kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2011 bahwa jenis pengaduan informatif di kegiatan siklus pemanfaatan BLM yang dominan berupa pertanyaan bidang infrastruktur dan ekonomi. Pengaduan berupa pertanyaan di bidang infrastruktur setiap bulannya mencapai 13% dari seluruh aduan berupa pertanyaan. Pertanyaan bidang ekonomi mencapai rata-rata 12% di tahun 2010 dan menurun di tahun 2011 menjadi rata-rata 10% di tahun 2011. Sedangkan bidang sosial mencapai rata-rata 9% di tahun 2010 menjadi rata-rata 5% di tahun 2011. Penurunan ini seiring dengan bidang kegiatan sosial di tahun 2011 kegiatannya semakin berkurang. Tabel.1. Pengaduan Informatif Pada Siklus BLM Kategori
Detail Bidang
Kritik
Kegiatan Ekonomi Kegiatan Infrastruktur Kegiatan Sosial Kritik Total Pertanyaan Kegiatan Ekonomi Kegiatan Infrastruktur Kegiatan Sosial Pertanyaan Total Saran Kegiatan Ekonomi Kegiatan Infrastruktur Kegiatan Sosial Saran Total Grand Total
Tahun 2010 49 122 21 192 553 587 403 1543 31 69 16
2011 70 220 44 334 581 752 294 1627 57 100 40
Grand Total 180 542 103 825 1547 1945 896 4388 142 297 78
116
197
517
1851
2158
5730
Pengaduan yang berupa pertanyaan di bidang ekonomi yang sering ditanyakan oleh masyarakat berkaitan seputar pinjaman bergulir,pertanyaan tersebut antara lain : kenapa dana ekonomi tidak bisa dicairkan di tahap I, Bagaimana cara menagih dana pinjaman yang menunggak dari KSM,dll. Pertanyaan yang sering disampaikan pada kegiatan infrastruktur, pertanyaan tersebut antara lain, bagaimana penggunaan tanah negara untuk kegiatan infrastruktur, perubahan alokasi/ lokasi pembangunan infrastruktur, ketentuan dasar pembangunan MCK/ drainase, kwalitas pembangunan yang buruk, dll. Kritik pada bidang infrastruktur berkaitan dengan ketidak-puasan masyarakat terhadap hasil pekerjaan infrastruktur tersebut, tidak sesuai dengan RAB, volume kegiatan yang tidak sesuai, pekerjaan yang terlantar, tidak adanya transparansi dalam pekerjaan,dst. Adapun saran pada bidang infrastruktur meliputi kekurangan pekerjaan, kualitas bangunan ditingkatkan,dst. Sementara pengaduan jenis masalah yang lebih dominan berkaitan dengan mekanisme dan prosedur dengan capaian 2% – 3% per tahun. Pada tahun 2011 pengaduan yang berkaitan dengan mekanisme Page 1
dan prosedur tersebut menurun. Pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, force major dan lainnya mengalami peningkatan jumlah aduan. Pengaduan berkaitan dengan mekanisme dan prosedur lebih dominan berkaitan dengan bidang kegiatan infrastruktur, dengan jumlah aduan rata-rata per bulan 21% - 30%. Namun jumlah aduan tersebut menurun ditahun 2011 dari 30% menjadi 21%. Sedangkan pada bidang ekonomi, sosial, pelaku kegiatan, dan alokasi dana BLM (pengaduan di atas 10%) justru mengalami peningkatan. Pengaduan mekanisme dan prosedur pada pelaksanaan infrastruktur berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM kegiatan infrastruktur, UPL, BKM dan perorangan yang melakukan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Tabel 2. Pengaduan Masalah Pada siklus Pemanfaatan BLM Tahun Pengaduan Masalah Mekanisme dan Prosedur Penyimpangan dana Intervensi Negatif Perubahan Kebijakan Kode etik Force Major Lainnya Jumlah
2010
Grand Total 2011
186 35 28 26 24 2 95
133 41 33 51 41 13 55
319 76 61 77 65 15 150
6207
8176
14383
Pengaduan yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur ini banyak disampaikan pada bidang kegiatan ekonomi, infrastruktur, sosial, pelaku kegiatan dan alokasi dana BLM. Seluruh kegiatan mengalami penurunan data, kecuali pada bidang sosial dan ekonomi. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan prosedur pada bidang sosial dan ekonomi belum seluruhnya dipahami secara utuh pada periode tahun 2010 sampai 2011.
Page 2
2) Penyimpangan Dana Penyimpangan dana antara tahun 2010 dengan tahun 2011 meningkat jumlah aduannya. Penyimpangan dana pada bidang ekonomi mencapai 43% di tahun 2010 dan menurun di tahun 2011. Penyimpangan dana pada bidang ekonomi rata-rata 1 aduan setiap bulan. Penyimpangan dana bidang ekonomi tersebut,seperti : pinjaman fiktif, pinjaman salah sasaran, penyalah-gunaan dana oleh oknum UPK/ BKM/ aparat kelurahan, dll. Penyimpangan dana terbanyak kedua pada kurun waktu yang sama adalah pada bidang infrastruktur mencapai 20% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 22% pada tahun 2011. Penyimpangan dana bidang infrastruktur yang sering diadukan, seperti : pemotongan dana oleh BKM, LPJ fiktif, dana dilarikan KSM, pungutan liar, dll. Tabel 3. Tabel Penyimpangan dana tiap bidang kegiatan Tahun
Detail Bidang
2010
BOP BKM BOP Pemda Dana Pinjaman Luar Negeri Lainnya (keu) Pelaksana / Pelaku Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pelaksanaan Kegiatan Sosial Pembiayaan Oleh Konsultan Pembiayaan Proyek ke Konsultan Pencairan Dana BLM ke BKM Peruntukan Kegiatan Lainnya
Grand Total
2011 2
3
2 1 6 8 0 29 16 2 2 5 1 4
41
76
1 2 7
4 1 15 7 1 3 1 1
Grand Total
35
14 9 1 2 2
Penyimpangan dana hasil temuan BPKP pada kurun waktu tahun 2010 – 2011 tidak ada temuan dana yang cukup besar. Selama kurun waktu tersebut jumlah penyimpangan dana temuan BPKP hanya 24 juta. Temuan berkaitan dengan dana tersebut hanya dilaporkan terbesar di wilayah Propinsi Sumatra Utara sebesar 20 juta dan sisanya temuan BPKP di Propinsi Sumatra Selatan. Tabel 4. Jumlah Penyimpangan Periode thn 2010 - 2011 Penyimpangan Dana
Non BPKP BPKP Jumlah
Tahun 2010
Jumlah
2011
275.609.934
343.637.825
619.247.759
24.169.700
-
24.169.700
299.779.634
343.637.825
643.417.459
Penyimpangan dana yang dilaporkan masyarakat (Non BPKP) pada kurun waktu ini hingga mencapai 619 juta. Dana sebesar itu dilaporkan dari 4 Propinsi besar, yaitu : Propinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Pelaku penyimpangan dana tersebut berasal dari KSM, anggota BKM, UPK, faskel serta Korkot. Sejak tahun 2011 pelaku penyimpangan dana mulai dilakukan oleh Korkot. Dana yang diselewengkan oleh korkot tersebut merupakan dana yang digunakan berasal dari dana fixed cost.
Page 3
Tabel 5. Jumlah Pengaduan Kategori Penyimpangan Dana Di Tiap Propinsi Propinsi
Tahun 10
11
Sumut Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri DKI Jakarta Jabar Banten Kalbar
14
6 1
2 1 12 2
Total
35
41
5 2
Grand Total
12 4 1 2 16
1
13 3 1
19 1 4 23 2 1 6 3 1 31 6 1
22
98
2 2
1 6 1
3) Pengaduan pada Siklus Pemberdayaan Tabel 6. Pengaduan Informatif pada Siklus Pemberdayaan Tahun Kategori
Kritik
Detail Bidang Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Pembentukan BKM Pembentukan KSM Penyusunan PJM Pronangkis
Kritik Total
Pertanyaan
Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Pembentukan BKM Pembentukan KSM Penyusunan PJM Pronangkis
Pertanyaan Total
Saran
Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Pembentukan BKM Pembentukan KSM Penyusunan PJM Pronangkis Saran Total Grand Total
Grand Total
2010
2011
2 1 13 9 9
3 4 1 28 13 8
5 4 2 41 22 17
34
57
91
9 2 6 78 49 71
23 18 17 117 54 54
32 20 23 195 103 125
215
283
498
2
5 1 1 12 4 3 26 366
7 1 1 19 6 5 39 628
7 2 2 13 262
Page 4
Pengaduan informatif pada siklus pemberdayaan masyarakat antara tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami peningkatan. Pengaduan bersifat pertanyaan sering disampaikan oleh masyarakat. Pertanyaan yang sering disampaikan/ diadukan oleh masyarakat pada siklus pembentukkan BKM, Penyusunan PJM Pronangkis dan pembentukkan KSM. Namun demikian pada siklus pembentukkan BKM pertanyaan masyarakat lebih tinggi dengan capaian 36% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 40% pada tahun 2011. Proses pembentukkan BKM ini sekiranya harus sudah dipahami oleh masyarakat karena tidak ada lokasi kelurahan baru terutama di tahun 2011 yang melakukan pembentukkan BKM. Namun kenyataannya, pertanyaan tentang proses pembentukkan BKM tersebut masih tinggi dan dominan. Pengaduan masalah pada siklus pemberdayaan di periode ini rata-rata hanya 1-2 pengaduan per tahun. Pengaduan pada kategori mekanisme dan prosedur mencapai 11 aduan (82%) dari 22 pengaduan di tahun 2010 dan menurun di tahun 2011 menjadi 5 pengaduan. Pada kategori ini pengaduan berkaitan dengan siklus pembentukkan BKM cukup dominan, dengan capaian 61% di tahun 2010 dan 45% di tahun 2011. Tabel 7. Pengaduan Masalah Pada Siklus Pemberdayaan. Tahun Kategori Intervensi Negatif
Detail Bidang Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat Pembentukan BKM Pembentukan KSM Penyusunan PJM Pronangkis
2010
2011
1
1 2 1 1
4
1
5
Mek. & Prosedur Total
2 11 2 3 18
2 5 2 2 11
4 16 4 5 29
Grand Total
22
12
34
Intervensi Negatif Total Mek. & Prosedur
Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat Pembentukan BKM Pembentukan KSM Penyusunan PJM Pronangkis
1 2 1
Grand Total
B. Pelaksanaan PPM di PNPM Mandiri Perkotaan ICDD Phase II 1) Pengaduan Pada Siklus Pemanfaatan BLM Pengaduan informatif pada siklus pemberdayaan di tahun 2012 phase II masih dominan pada kegiatan infrastruktur. Kegiatan infrastruktur pada periode ini baik pada kategori pertanyaan, saran dan kritik lebih dominan sama dengan periode tahun 2010 dan 2011. Dari seluruh kategori pengaduan informatif pada siklus pemanfaatan BLM di kategori pertanyaan lebih dominan baik bidang ekonomi, infrastruktur maupun sosial.
Page 5
Tabel 8. Pengaduan Informatif Pada Siklus BLM Kategori Kritik
Kritik Total Pertanyaan
Detail Bidang Kegiatan Ekonomi Kegiatan Infrastruktur Kegiatan Sosial Kegiatan Ekonomi Kegiatan Infrastruktur Kegiatan Sosial
Pertanyaan Total Saran
Kegiatan Ekonomi Kegiatan Infrastruktur Kegiatan Sosial Saran Total
Grand Total
Tahun
Grand Total
10
11
2012
49 122 21 192 553 587 403
70 220 44 334 581 752 294
61 200 38 299 413 606 199
180 542 103 825 1547 1945 896
1543
1627
1218
4388
31 69 16
57 100 40
54 128 22
142 297 78
116
197
204
517
1851
2158
1721
5730
Pengaduan informatif pada kategori kritik, pertanyaan dan saran mengalami peningkatan di tahun 2011 dan menurun di tahun 2012 kecuali kategori saran. Walaupun seluruh kategori cenderung akan bertambah sampai akhir Desember 2012.
Kecenderungan meningkat di akhir tahun 2012 terlihat pada kategori pertanyaan di bidang ekonomi, infrastruktur dan sosial. Status pengaduan informatif yang bersifat pertanyaan sampai dengan Juli 2012 pada bidang ekonomi telah mencapai 10%. Capaian ini sama dengan kategori pertanyaan bidang ekonomi tahun 2011. Begitupula dengan bidang infrastruktur pada periode sama telah mencapai 14% dimana pada periode tahun sebelumnya hanya mencapai 13% atau rata-rata 59 aduan per-bulan. Kecenderungan meningkatnya pengaduan yang bersifat pertanyaan pada siklus pemanfaatan BLM tersebut, khususnya bidang infrastruktur karena alokasi dana kegiatan infrastruktur masih besar sementara pemahaman masyarakat tentang hal ini masih tergantung ke fasilitator.
Page 6
2) Pengaduan Pada Siklus Pemberdayaan Masyarakat
Pengaduan pada siklus pemberdayaan tahun 2012 masih dominan pada kategori pertanyaan. Pertanyaan yang dominan pada siklus pembentukkan BKM, pembentukkan KSM dan penyusunan PJM Pronangkis. Berdasarkan trend aduan setiap tahunnya bahwa pertanyaan tentang pembentukkan BKM semakin meningkat di tahun 2012 dengan capaian 44% dari 36% di tahun 2010. Sedangkan pertanyaan tentang pembentukkan KSM menurun menjadi 16% dari sebelumnya 23% dan penyusunan PJM Pronangkis menjadi 18% di tahun 2012 dari sebelumnya 33%. Tabel 9. Pengaduan Informatif Pada Siklus Pemberdayaan Kategori
Kritik
Detail Bidang Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Pembentukan BKM Pembentukan KSM Penyusunan PJM Pronangkis
Kritik Total
Pertanyaan
Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Pembentukan BKM Pembentukan KSM Penyusunan PJM Pronangkis
Pertanyaan Total
Saran
Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Pembentukan BKM Pembentukan KSM Penyusunan PJM Pronangkis Saran Total Grand Total
Tahun 2010
2011
12
2 1 13 9 9
3 4 1 28 13 8
2 1 2 34 14 9
7 5 4 75 36 26
34
57
62
153
9 2 6 78 49 71
23 18 17 117 54 54
13 26 19 114 42 46
45 46 42 309 145 171
215
283
260
758
2
5 1 1 12 4 3 26 366
2 3 6 18 5 13 47 369
9 4 7 37 11 18 86 997
7 2 2 13 262
Grand Total
Sementara pada kategori kritik pada siklus pembentukkan BKM mengalami peningkatan dari 38% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2012. Peningkatan pertanyaan dan kritik pada tahun 2012 tentang siklus pembentukkan BKM tersebut bisa jadi proses siklus tersebut belum bisa dijalankan secara mandiri oleh masyarakat. Padahal sebagian besar BKM terbentuk telah memasuki tahun keempat/ sudah pengalaman di dalam pelaksanaan siklus ini.
Page 7
Pelaksanaan siklus pembentukkan BKM pada kategori pertanyaan mencapai 31% dari total 997 pengaduan. Begitupula dengan siklus pembentukkan KSM dan penyusunan PJM Pronangkis pada kategori pertanyaan lebih dominan. 3) Penyimpangan Dana
Penyimpangan dana pada pemanfaatan BLM di tahun 2012 berdasarkan jumlah aduan cenderung menurun dibanding tahun 2011. Penyimpangan dana pada kegiatan ekonomi baik di tahun 2012 maupun di tahun periode 2010 dan 2011 masih dominan. Tabel 10. Penyimpangan dana berdasarkan bidang kegiatan Tahun
Detail Bidang
2010
BOP BKM BOP Pemda Dana Pinjaman Luar Negeri Lainnya (keu) Pelaksana / Pelaku Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pelaksanaan Kegiatan Sosial Pembiayaan Oleh Konsultan Pembiayaan Proyek ke Konsultan Pencairan Dana BLM ke BKM Peruntukan Kegiatan Lainnya
2011
Grand Total
2012
2 4 1 15 7 1 3 1 1
Grand Total
35
3
1 1
2 1 6 8 3 39 22 3 2 5 2 5
41
22
98
1 2 7 3 10 6 1
14 9 1 2 2
Penyimpangan dana pada bidang ekonomi di tahun 2012 sebanyak 7 dari 10 pengaduan terjadi di Propinsi Jawa Barat. Penyimpangan dana pada kegiatan infrastruktur terdapat 1 pengaduan di Propinsi Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jambi, dan Sumatra Utara. Penyimpangan dana pada siklus BLM pada kegiatan sosial terjadi di Propinsi Jambi. Tahun
Penyimpangan Dana 2010
2011
Jumlah 2012
Non BPKP
275.609.934
343.637.825
282.645.000
901.892.759
BPKP
24.169.700
-
35.144.240
59.313.940
343.637.825
317.789.240
961.206.699
Jumlah 299.779.634
Jumlah penyimpangan dana secara keseluruhan dari tahun 2004 – 2012 berdasarkan hasil temuan BPKP sejumlah Rp. 1.875.616.944 , dan dana yang telah dikembalikan sebanyak Rp. 1.667.080.019 atau 88,8%. Sisa dana belum kembali sebesar Rp. 208.536.925. Sedangkan penyimpangan dana Non temuan BPKP dari tahun 2011 ke tahun 2012 naik 50% dari 619 juta menjadi 901 juta. Dana yang telah kembali dari penyimpangan dana Non BPKP sejumlah Rp.423.144.375 dari total dana penyimpangan Rp. 901.892.759,-.
Page 8
