I. PENDAHULUAN Selama kurun waktu tahun 2012 pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan dana cenderung meningkat dari jumlah dana yang terekam di dalam SIM PPM Pengaduan. Penyimpangan dana hasil temuan BPKP yang terekam sampai tahun 2012 akhir mencapai 1,9 Milliar lebih dari sebelumnya hanya terekam sebesar 700 juta. Perkembangan data pengaduan dari hasil temuan BPKP ini hampir sebagian besar telah berstatus selesai. Hanya sekira 280 juta yang masih dalam proses pengembalian dana. Penyimpangan dana yang dilaporkan/ hasil temuan masyarakat dari 500 juta di tahun 2011 menjadi 1,3 Milliar sampai dengan akhir tahun 2012. Peningkatan jumlah penyimpangan dana selama kurun waktu tahun 2011 – 2012 baik berupa hasil temuan BPKP maupun laporan masyarakat dengan status pengembalian dana BPKP telah selesai 87% dan laporan masyarakat telah selesai sebanyak 47%. Menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan cenderung terjadi peningkatan penyimpangan dana. Tetapi terjadi kontrol sosial yang baik dari semua pihak terhadap pelaksanaan program tersebut. Serta ada keinginan semua pihak untuk menyelesaikan setiap permasalah penyimpangan dana dengan baik dan bertanggung jawab. Selama kurun waktu tahun 2012 jumlah penyimpangan dana yang terdata sebanyak 27 kasus dan sebanyak 21 kasus penyimpangan dana telah selesai ditangani sedangkan 6 kasus penyimpangan dana masih berstatus proses. Sementara secara umum jumlah pengaduan yang masih berstatus proses dari 12.140 pengaduan yang telah terdata selama tahun 2012 sebanyak 24 pengaduan dan sebanyak 10 data pengaduan berasal dari tahun 2011 yang belum selesai. Selama kurun waktu tahun 2012 jumlah pengaduan yang bersifat informatif sebanyak 11.813 pengaduan dan yang bersifat masalah sebanyak 327 pengaduan dari total pengaduan yang telah terdata sebanyak 12.140 pengaduan. Paling dominan pada pengaduan masalah 38 % termasuk kategori penyalahgunaan mekanisme dan prosedur program dari 7 kategori. Sedangkan pengaduan informatif yang paling dominan pada kategori pertanyaan sebanyak 73%. Hal tersebut menunjukkan masyarakat belum paham terhadap program itu sendiri. Di satu sisi pendamping masyarakat/ fasilitator yang melakukan fasilitasi program tersebut minim pengalaman Program Penanggulangan Kemiskinan yang notabene sudah berjalan selama kurang lebih 12 tahun. Apabila dikaji lebih mendalam terhadap kategori informatif dan masalah tersebut diperoleh gambaran data bahwa masyarakat banyak mengajukan pertanyaan pada seputar kegiatan ekonomi dan infrastruktur. Sedangkan yang sering terjadi penyalahgunaan mekanisme dan prosedur berkaitan dengan kegiatan infra-struktur yang paling dominan terjadi di pemanfaatan dana BLM.
1
II.
PROGRESS PPM WILAYAH I
1. Pengaduan Informatif dan Masalah
Progress pengaduan informatif selama tahun 2012 menunjukkan peningkatan dari bulan Januari dengan jumlah 675 aduan, mengalami penurunan jumlah aduan di bulan Agustus dan meningkat di bulan September cukup besar dan akhirnya di bulan Desember 2012 mengalami penurunan ke jumlah 869 aduan. Jumlah aduan paling dominan pada jenis aduan informatif ini terdapat di Propinsi Sumatra Barat dengan derajat aduan terbesar di tingkat kelurahan. Jumlah aduan informatif tersebut ditanggapi secara responsif sehingga tidak terdapat pengaduan baik berupa pertanyaan, saran dan kritik yang tidak ditanggapi.
2
Sedangkan pada jenis aduan masalah selama periode Januari – Desember 2012 pengaduan tertinggi pada bulan Juli 2012, dengan jumlah aduan sebanyak 48 pengaduan. Propinsi dengan jumlah aduan jenis masalah paling dominan terdapat di Propinsi Banten, Sumatra Selatan, Banten dan Jawa Barat. Pengaduan jenis masalah selama kurun waktu tahun 2012 dengan grafik aduan turun naik yang cukup tajam. Hal tersebut menunjukkan adanya akumulasi jumlah aduan yang tidak sama di setiap bulan dan masih adanya aduan yang setiap bulan statusnya masih proses terus. Serta tidak seluruh propinsi yang mengirimkan data aduan berjenis masalah. Aduan yang paling dominan pada jenis masalah lebih banyak pada kategori penyalahgunaan mekanisme dan prosedur serta penyimpangan dana.
2. Pengaduan Berdasarkan Derajat aduan
Berdasarkan derajat/ tingkatan pengelolaan aduan bahwa jumlah aduan yang paling dominan masih terdapat di tingkat kelurahan. Artinya, pengaduan yang disampaikan masyarakat lebih dominan yang berjenis informatif (berupa pertanyaa, kritik, saran) yang disampaikan masyarakat dalam pertemuan langsung dengan fasilitator kelurahan. Pengaduan informatif tersebut dilakukan melalui media tatap langsung/ pertemuan pada saat fasilitasi dengan masyarakat. Bila melihat data pada kegiatan apa saja masyarakat sering mempertanyakan, mengkritik dan memberikan saran? Berdasarkan hal tersebut berdasarkan data dari tahun ke tahun lebih dominan pada kegiatan pemanfaatan BLM atau pada kegiatan pemanfaatan kegiatan infra-struktur, kegiatan ekonomi dan sosial. Hanya pada kategori pertanyaan yang lebih dominan pada kegiatan pemanfaatan BLM ini. 3
Apakah hal tersebut menunjukkan masyarakat masih belum paham? Apakah ada kaitannya antara ketidak-pahaman masyarakat dengan Mekanisme dan prosedur yang lebih dominan pada jenis aduan masalah. Hal tersebut perlu mendapat kajian lebih mendalam terhadap hal tersebut.
3. Pengaduan berdasarkan Media
Seiring dengan penjelasan pada point 2 tentang pengaduan berdasarkan derajat/ tingkatan bahwa pada penyampaian pengaduan masyarakat yang paling dominan masyarakat sering menyampaikan pengaduannya melalui tatap langsung. Bila dikaitkan dengan tingkat/ derajat aduan tersebut disampaikan pada tingkat kelurahan. Hal tersebut bisa menunjukkan bahwa masyarakat sering menyampaikan pengaduan melalui fasilitator dan fasilitator yang mencatat aduan tersebut serta menjawabnya bila mereka tahu jawabannya. Namun dalam beberapa hal/ kasus terdapat pula pengaduan yang berupa pertanyaan dan belum terjawab dalam kurun waktu tahun 2012 ini. Namun kecenderungan seluruh pengaduan informatif yang disampaikan merupakan suatu kewajiban dari fasilitator untuk menyerahkan aduan setiap bulannya karena merupakan bagian dari evaluasi kinerja. Kalau hal tersebut terjadi berarti sudah terjadi salah kaprah dalam pendampingan masyarakat. Khususnya dalam pembelajaran transparansi dan akuntabilitas program di masyarakat.
4. Penyimpangan dana Jumlah penyimpangan dana hasil temuan BPKP yang telah dikelola dan dicatat di dalam SIM PPM sampai dengan Desember 2012 sebesar 1,9 Milliar dan dana yang telah dikembalikan sebesar 1,6 Milliar (87,8%). Bila melihat trendnya data penyimpangan dana hasil temuan BPKP tersebut yang sudah tercatat antara bulan Maret sampai dengan Desember 2012 terjadi peningkatan jumlah 4
penyimpangan dana sebesar 652%. Perkembangan Penyimpangan dana dari bulan April sampai dengan Juni 2012 tidak mengalami pergerakan baik peningkatan penyimpangan dana maupun dana yang dikembalikan. Pada bulan Agustus meningkat dan bertahan sampai dengan bulan September 2012. Selanjutnya naik di bulan Oktober dan bertahan sd bulan Desember 2012 sehubungan demobilisasi Tenaga ahli PPM di KMW Propinsi. Pergerakan data temuan BPKP tersebut seiring dengan inputing data hasil temuan BPKP oleh KMW di SIM PPM dengan data dari Manajemen Keuangan periode tahun 2010 – 2012.
Penyimpangan dana Non temuan BPKP ( pelaporan masyarakat) selama periode Maret – Nopember 2012 mengalami peningkatan sebesar 41%. Jumlah dana yang telah disimpangkan sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar 1,09 Milliar dan yang telah dikembalikan sebesar 519 juta (47,6%). Selama bulan Maret – Juni 2012 jumlah penyimpangan dana berkisar pada angka 700 juta dengan tingkat pengembalian sebesar 50% - 51%. Pada bulan Juli – Nopember 2012 jumlah penyimpangan dana mencapai 1 Milliar lebih dengan tingkat pengembalian dana mencapai antara 44% - 47%. Penyimpangan dana Non temuan BPKP atau yang dilaporkan/ ditemukan oleh masyarakat dimana pelaku dari penyimpangan dana tersebut telah bergeser ke pelaku konsultannya sendiri. Kasus penyimpangan dana hasil temuan BPKP yang cukup baik diselesaikan adalah dalam penyelesaian kasus temuan BPKP di P2KP UPP-1 di wilayah DKI Jakarta dengan kasus dana pinjaman masyarakat yang diselewengkan hampir 2 Milliar dan telah terselesaikan dengan di DPT kan oleh pihak BPKP karena BKM UPP-1 tersebut telah bubar dan dokumen pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. Sedangkan kasus yang sedang mencuat dengan nilai penyimpangan dana sebesar 595 juta terjadi di Propinsi Banten dengan kasus penggelapan dana fixed cost/
5
pelatihan masyarakat oleh seorang Sub-prof Admin di KMW Propinsi Banten dengan modus pengalihan dana rekening bersama ke rekening pribadi. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan proses hukum dimana si pelaku harus mengembalikan dana tersebut dengan menyita asset si pelaku melalui forum BKM Propinsi Banten.
IV. Isue-issue Strategis Issue strategis yang terjadi selama kurun periode Januari – Desember 2012 , yaitu : 1) Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat selama ini menjadi tanggung-jawab korkot dan penginputan data diserahkan kepada assmandat sehingga menyebabkan antara pengisian data subtansi aduan dengan penanganan tidak 2) Penyimpangan dana baik dana BLM maupun pelatihan masyarakat pelakunya telah bergeser dari masyarakat/ KSM/ anggota BKM ke pendamping masyarakat fasilitator dan bahkan koordinator kota (Korkot). 3) Pengaduan masyarakat yang cenderung lebih dominan melalui media tatap langsung di tingkat kelurahan, menjadi indikasi adanya ketidak-pahaman masyarakat terhadap kegiatan program khususnya pada siklus pemanfaatan BLM ( Infrastruktur dan ekonomi). 4) Unit Pengelola pengaduan baik di tingkat kelurahan, kota/kabupaten maupun propinsi belum berfungsi. Pencatatan aduan dan penanganan pengaduan masih di dominasi fasilitator dibandingkan anggota BKM. 5) Pengaduan informatif di dominasi Propinsi Sumatra Barat selama tahun 2012. Pengaduan masalah di dominasi Propinsi Sumatra Selatan, Banten, Sumatra Utara dan Jawa Barat.
6
III. Rekomendasi Berdasarkan beberapa Issue yang terjadi selama tahun 2012, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 1) Penanganan masalah pengaduan yang dikhususkan dilakukan oleh faskel CD dan asskot CD dalam pengorganisasiaan penyelesaian masalah dan penginputan data sehingga antara penanganan dan penginputan datas lebih substantif di SIM PPM. 2) Kecenderungan meningkatnya penyimpangan dana yang diadukan oleh masyarakat dan semakin meningkatnya jumlah pelaku penyimpangan dana oleh konsultan sehingga perlu pembenahan terhadap system recruitmen dan pelatihan/ peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas lebih didorong pada kepedulian dan rasa emphatic seluruh jajaran konsultan terhadap kelompok marginal dengan model pelatihan langsung di lingkungan kelompok tersebut. 3) Serta pembenahan sytem pencairan dana pelatihan masyarakat langsung ke rekening BKM. 4) Korkot perlu mendorong setiap daerah untuk menghasilkan Perda dalam penanggulangan kemiskinan di kota/kabupatennya sehingga akan mendorong TKPKD kota/kabupaten menghidupkan peran Pokja PPM sampai pada tingkat kecamatan. 5) Perlu adanya sistem kaderisasi anggota BKM di dalam mengantisipasi lemahnya pemahaman anggota BKM terhadap program sehingga dalam pergantian BKM masih terpupuk semangat kebersamaan dan kerelawanan serta dengan begitu tidak terjadi disorientasi visi dan misi BKM ke depan. Demikian laporan progress pengaduan masyarakat ini disampaikan. Mohon saran dan masukan dalam perbaikan laporan ini sangat diharapkan.
7
