STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TENGAH I.
PEDOMAN UMUM.ww.hukumonline.com A. Dalam Standar Operasional Prosedur ini yang dimaksudkan dengan: 1. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. 2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut BLH adalah Instansi yang bertanggung jawab yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah. 3. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 4. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 5. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang/badan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 6. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan. 7. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya. 8. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa substansi kebenaran pengaduan. 9. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lebih berat: 1
10. Pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat. 11. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi persyaratan tertentu/sertifikasi dan diangkat oleh Gubernur. 12. Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan B. Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi: a. masyarakat dalam melakukan pengaduan; b. instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan penanganan pengaduan; c. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).m C. Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini: a. tata cara pengaduan; dan b. penanganan pengaduan. c. Tindakan yang diambil. II. TATA CARA PENGADUAN. 1. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. 2. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara antara lain: a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau b. melalui telepon. 3. Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan, pengadu mengisi formulir Isian Pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Operasional Prosedur ini. 4. Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir Isian Pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang ditandatangani oleh pengadu dan petugas penerima pengaduan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Operasional Prosedur ini. 5. Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui antara lain: a. surat; b. surat elektronik; c. faksimile; d. layanan pesan singkat; dan/atau 2
e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. f. Identitas pelapor jelas. 6. Pengaduan tertulis memuat informasi: a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi; b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; c. dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.Wwhukumonline.com 7. Pengaduan dapat disampaikan : a. langsung kepada BLH; atau b. melalui Badan/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat untuk ditindaklanjuti secara langsung atau diteruskan kepada BLH; c. melalui Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat untuk diteruskan kepada Badan/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat atau diteruskan langsung kepada BLH. 8. Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh penerima pengaduan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima. 9. Dalam hal pengaduan tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.
III. KEWENANGAN PENANGANAN PENGADUAN. 1.. BLH melakukan penanganan pengaduan yang memenuhi kriteria: a. Pengaduan mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur; b. Pengaduan mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati/Walikota tetapi berpotensi dampak lingkungan lintas kabupaten/kota; c. pengaduan pernah disampaikan kepada Badan/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja. 2. Penanganan pengaduan di BLH dilaksanakan oleh Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanganan pengaduan. nline.com 3
IV. PENANGANAN PENGADUAN. 1. BLH melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan: a. penerimaan; b. penelaahan; c. verifikasi; d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada Pengadu. 2. BLH memberikan tanda terima pengaduan kepada Pengadu atau Kepala Desa/Lurah atau Camat yang meneruskan pengaduan. 3. Tanda terima pengaduan berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan. 4. BLH melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang diterima. 5. Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada angka 4, pengaduan diklasifikasikan menjadi: a. bukan pengaduan lingkungan hidup; atau b. pengaduan lingkungan hidup. 6. Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, BLH memberitahukan kepada pengadu dan mengarahkan agar mengajukan pengaduan kepada instansi/pihak terkait yang sesuai dengan substansi pengaduan. 7. Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, BLH mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan kepada Badan/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. 8. Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, tetapi bukan merupakan kewenangan BLH, pengaduan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. 9. Verifikasi terhadap pengaduan dilaksanakan oleh PPLHD dilengkapi dengan surat penugasan yang ditanda tangani oleh Kepala BLH selaku Pejabat Pemberi Tugas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. 10. Pelaksanaan Verifikasi pengaduan dilakukan berdasarkan tata cara verifikasi pengaduan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Operasional Prosedur ini. 11. Dalam melaksanakan verifikasi pengaduan, PPLHD dapat berkoordinasi dengan PPLHD kabupaten/kota dan dapat meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya, 4
12. PPLHD melaporkan hasil verifikasi pengaduan kepada Pejabat Pemberi Tugas sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Operasional Prosedur ini. 13. Laporan hasil verifikasi melampirkan: a. Berita Acara Verifikasi Pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam LampiranIV; b. Berita Acara Verifikasi Pengaduan pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalamLampiran V; c. Berita Acara Penyerahan Sampel sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan/atau d. bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan, antara lain analisa laboratorium, laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan, dan/atau laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL. 14. Lampiran I, II, III, IV, V, dan VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Operasional Prosedur ini. 15. Hasil verifikasi pengaduan dapat dikategorikan sebagai: a. tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau c. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan. 16. Hasil verifikasi pengaduan disusun oleh PPLHD dengan disertai Rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan. 17. PPLHD melakukan kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali terdapat hal-hal teknis yang memerlukan waktu lebih lama. V. TINDAK LANJUT PENANGANAN. 1. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi dijadikan pertimbangan bagi Pejabat Pemberi Tugas dalam tindak lanjut penanganan pengaduan. 2. Tindak lanjut penanganan pengaduan dapat berupa: a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5
b. melakukan mediasi atau memfasilitasi musyawarah/pertemuan/audiensi untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan; c. melakukan penegakkan hukum administrasi berupa penerapan sanksi administratif lingkungan hidup; d. melakukan penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lingkungan Hidup (PPNS-LH) atau mengkoordinasikan secara terpadu dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). 3. Tindaklanjut penangan pengaduan yang berupa penegakan hukum administrasi maupun hukum pidana dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. BLH menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu, dan menyediakan informasi publik berupa data/ informasi penanganan pengaduan. VI. ANGGARAN BIAYA PENANGANAN PENGADUAN. 1. Biaya pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. 2. Biaya penanganan pengaduan dapat diusulkan untuk dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
6
