TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT A.
Berdasarkan; 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
Persyaratan : 1. Adanya delik aduan dari masyarakat 2. Adanya
bukti-bukti
kuat
yang
dipakai
dasar
untuk
memproses
pegawai
yang
bersangkutan. Pelaksanaan : 1. Dibentuk tim pertimbangan hukuman disiplin PNS 2. Berkas diajukan ke Tim Pertimbangan hukuman disiplin 3. Rekomendasi Tim diajukan ke atasan yang berwenang sesuai jenjang kewenangan yang memberikan hukuman disiplin bilamana katagori hukuman sedang dan berat. 4. Apabila terbukti bersalah sesuai bukti-bukti, maka diberikan sanksi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS 1.
Ps. 4 Setiap PNS dilarang :
Ayat (12)
Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan atau d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
Ayat (15)
Memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat
keputusan
dan/atau
tindakan
yang
menguntungkan
atau
merugikan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye dan/atau; d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Ps. 5; PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan/atau Ps. 4 dijatuhi hukuman disiplin.
Ps. 7; 1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. Hukuman disiplin ringan b. Hukuman disiplin sedang, dan c. Hukuman disiplin berat
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimanan dimaksud pada ayau (1) huruf (a) terdiri dari; a. Teguran lisan b. Teguran tertulis, dan c. Teguran tidak puas secara tertulis
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari; a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari; a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b. Penundaan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Ps. 12; Yang berwenang menghukum Ps. 16 ayat (2) Ps. 7 ayat (3) ; Pejabat Struktural Es II dan Fungsional setara jenjang Madya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c.
A.
KPU PROVINSI Diskripsi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat : 1. Pelanggaran yang dilakukan meliputi : a. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota b. Melanggar sumpah /janji jabatan dan/atau kode etik c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 ( tiga ) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah d. Dijatuhi
pidana
penjara
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu f.
Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;atau
g. Melakukan perbuatan terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peratutan perundang-undangan
2. Menindaklanjuti pengaduan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih dan DPR 3. Tindak lanjut pengaduan sebagaimana angka 2 diatas diajukan ke DKPP untuk mendapat verifikasi. 4. Setelah turun verifikasi dari DKPP, diajukan ke KPU untuk mendapat persetujuan.
B.
KPU KABUPATEN/KOTA Diskripsi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat : 1. Pelanggaran yang dilakukan meliputi : a. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota b. Melanggar sumpah /janji jabatan dan/atau kode etik c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 ( tiga ) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah d. Dijatuhi
pidana
penjara
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu f.
Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;atau
g. Melakukan perbuatan terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peratutan perundang-undangan
2. Menindaklanjuti pengaduan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih dan DPR 3. Tindak lanjut pengaduan sebagaimana angka 2 diatas diajukan ke DKPP untuk mendapat verifikasi. 4. Setelah turun verifikasi dari DKPP, diajukan ke KPU untuk mendapat persetujuan. 5. Rekomendasi dari KPU RI ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi.
