PENERAPAN PASAL 3AYAT (11) PP No. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKANTOR CAMAT BAMBALAMOTU KABUPATEN MAMUJU UTARA
HELMIANI / D 101 09 556
ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara yang berkedudukan dan berperan penting sebagai abdi masyarakat, menyelenggarakan pelayanan secara adil dan baik kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indeonesia 1945. Eksistensi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Negara sangat penting dalam menentukan keberhasilan Negara kedepan, karena sebagai pelaksana dari berbagai kebijakan publik, kebijakan negara dalam mencapai tujuan nasional. Untuk itu dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu harus secara terstruktur dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah serta didukung oleh partisipasi dan peran aktif serta kontrol dari masyarakat. Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi pemerintah pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan penyimpangan – penyimpangan lainnya yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan pada hal tersebut, Pegawai Negeri Indonesia dipandang masih banyak kekurangan yaitu kurang adanya menghargai kedisiplinan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci : Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara hukum telah
kelangsungan hidupnya, maka perlu bekerja
menempatkan landasan yuridis bagi warga
untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa
negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang
materi, dan salah satu dari pekerjaan itu adalah
layak, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27
dengan cara mengabdi pada Negara dengan
ayat
menjadi Pegawai Negeri.
2
Republik
Undang-Undang Indonesi
Negara yang
Tujuan nasional adalah mewujudkan
berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas
masyarakat yang adil dan makmur secara
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
merata dan berkesinambungan materill dan
kemanusiaan”. Isi pasal tersebut, Negara
spiritual. Hal tersebut dapat dicapai salah
menyadari akan arti penting dan mendasarnya
satunya dengan adanya Pegawai Negeri
masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup
sebagai
manusia.
Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat
Manusia
Tahun
Dasar 1945,
untuk
menjaga
Warga Negara,
Unsur
Aparatur
1
yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan
seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau
kepada Pancasila, UUD NRI 1945, Negara
untuk kenaikan pangkat di dasarkan atas
dan Pemerintah.
kecakapan dan prestasi kerja yang di capai
Kelancaran
penyelenggaraan
oleh pegawai. Kecakapan tersebut harus
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan
nasional
prestasi dibuktikan secara nyata dan sistem
terutama
tergantung
pada
kesempurnaan pegawai negeri. Dalam rangka
prestasi
kerja
ini
tidak
memberikan
usaha mencapai tujuan nasional tersebut di
penghargaan terhadap masa kerja.2
atas diperlukan adanya pegawai negeri yang
Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi
penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila
Negara dan abdi masyarakat yang dengan
dan Undang – Undang Dasar Negara Republik
penuh kesetian dan ketaatan kepada Pancasila,
IndonesiaTahun 1945, Negara dan pemerintah
Undang-Undang
bersatu padu, bermental baik, berwibawa,
Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah dalam
berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan
pembangunan serta wajib menjaga persatuan
tanggung jawabnya sebagai aparatur negara,
dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan
abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk
Republik Indonesia.
Dasar
Negara
Republik
mewujudkan pegawai negeri sebagaimana
Tugas kenegaraan dan jabatan yang
tersebut di atas maka perlu adanya pembinaan
diemban Pegawai Negeri agar dapat berjalan
dengan sebaik – baiknya atas dasar sistem
dengan
karier dan sistem prestasi kerja.
kelancaran pembangunan Nasional, maka
Sistem karir
lancar,
dan
dapat
menunjang
adalah suatu sistem
setiap Pegawai Negeri tersebut harus memiliki
kepegawaian di mana suatu pengangkatan
kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan
pertama di dasarkan atas kecakapan yang
tingkat disiplin yang tinggi pula. Hal tersebut
bersangkutan,
tidak
sedangkan
di
dalam
hanya
kemampuan saja,
akan
dalam tetapi
bidang
pengembangannya selanjutnya yang dapat
keterampilannya
harus
menjadi pertimbangan adalah masa kerja,
didukung dengan tingkat kualitas diri secara
kesetiaan , pengabdian serta syarat – syarat
total, karena kualitas manusia itu ditentukan
objektif lainnya. 1
oleh KSA (Knowledge, Skill, and Attitude)
Adapun sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawaian, dimana pengangkatan 1
C.S.T. Kansil.PokokPokok Hukum Kepegawaian Republik indonesia. Pradnya Paramita. Jakarta. 1983. hlm23
2
Loc. Cit.
2
atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap
Nomor 53 tersebut, ditetapkan dalam Surat
mental. 3
Edaran
Kepala
Badan
Administrasi
Kedudukan seorang Pegawai Negeri
Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010,
Sipil adalah merupakan unsur aparatur negara
yang menetapkan kewajiban dan larangan bagi
yang bertugas untuk memberikan pelayanan
Pegawai Negeri Sipil tersebut.
kepada masyarakat secara profisional, jujur,
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas
2014 Tentang Disiplin Pegwai Negeri Sipil
negara, pemerintahan, dan pembangunan.
dalam Pasal 3 ayat (11), diterangkan dengan
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil
boleh
jelas bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib masuk
dikatakan
selain
kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
menjalankan tugas pemerintahan, juga diserahi
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini
tugas untuk memberikan pelayanan kepada
Pegawai
masyarakat, dan menjalankan pembangunan
kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan
nasional untuk kepentingan rakyat dalam
jam kerja akan dijatuhi hukuman disiplin.
kehidupan bernegara.4 Oleh sebab itu gelar
setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai
Abdi Negara, pengayoman masyarakat tidak
Negeri Sipil yang melanggar Pasal 3 dan Pasal
boleh dicederai dengan kepentingan pribadi,
4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
dan atau golongan. Semua pelayanan yang
Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi
diberikan harus profisional, jujur, dan tidak
hukuman disiplin.
sangat
penting,
karena
membeda-bedakan atau diskriminatif. Pemerintah
dalam
Negeri
Sipil
yang
melanggar
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 rangka
Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri
melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-
Sipil, sehingga perlu suatu pengawasan yang
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
mana agar tercipta GDN (Gerakan Disiplin
Pokok-Pokok
Nasional)
Kepegawaian,
mengganti
dengan diupayakan pembinaan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
secara terpadu, serentak dan komperhensif
yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
dijajaran Pemerintahan Kabupaten Mamuju
perkembangan keadaan, maka diberlakukanlah
Utara.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
B. Rumusan Masalah
tentang
Sipil.
1. Bagaimana penerapan Pasal 3 Ayat (11)
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin
3
Disiplin
Pegawai
Negeri
F.X. Oerip S, PoerwopoespitoMengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 26. 4 Faisal Abdullah. Hukum Kepegawaian Indonesia. Rangkang Education. Yogyakarta.2012, hlm 28
Pegawai Negeri Sipil dikantor Camat Bambalamotu Kab. Mamuju Utara ? 2. Hukuman disiplin apa yang digunakan dalam pelanggaran Pasal 3 Ayat (11) PP 3
No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin
Pada dasarnya, ketentuan hari kerja
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat
bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal
Bambalamotu Kab. Mamuju Utara?
3 Ayat(11)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
II. PEMBAHASAN
Sipilyang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil
A. Penerapan Pasal 3 Ayat (11) PP No. 53
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini
Negeri
Camat
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
Mamuju
kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati
Sipil
Bambalamotu
di
Kantor
Kabupaten
ketentuan jam kerja” adalah setiap Pegawai
Utara. Dilingkungan Pegawai Negeri dalam
Negeri Sipil wajib datang, melaksanakan
rangka menjamin tata tertib dan kelancaran
tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja
pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat suatu
serta tidak berada di tempat umum bukan
ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib
Sipil dimana ketentuan tersebut diatur dalam
memberitahukan
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
berwenang.
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
dan/atau
kepada
Keterlambatan
pulang
cepat
pejabat
yang
masuk
kerja
dihitung
secara
Jam kerja untuk PNS, yang berlaku
kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah)
adalah UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana
jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk
telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999
kerja. Yang
tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun
dimaksud
dengan
“dihitung
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
secara kumulatif sampai dengan akhir tahun
(“UU Pokok-pokok Kepegawaian”).
berjalan” adalah bahwa pelanggaran yang
Kedudukan PNS memang berbeda
dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai
dengan pekerja yang bekerja di sektor swasta.
dengan
bulan
Disebutkan dalam Pasal 3 UU Pokok-pokok
bersangkutan.
Desember
tahun
yang
Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri adalah
Lebih khusus lagi kami ambil contoh,
unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan
ketentuan waktu kerja yang berlaku pada
Abdi
penuh
lembaga Pemerintah Tingkat Pusat yang diatur
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,
dalam Keppres No. 68 Tahun 1995 tentang
Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan
Hari
Pemerintah
Pemerintah:
Masyarakat
yang
dengan
menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan.
tugas
Kerja
di
Lingkungan
Lembaga
Pasal 1
4
1. Hari
kerja
bagi
seluruh
lembaga
Jadi, memang ketentuan mengenai
Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah
waktu kerja bagi PNS berbeda dengan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya
ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku bagi
ditetapkan lima hari kerja mulai hari
pekerja di sektor swasta. Yang berlaku bagi
Senin sampai dengan hari Jumat.
PNS adalah ketentuan dalam UU Pokok-
2. Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari
pokok
Kepegawaian karena
dan
aturan-aturan
UU
Pokok-pokok
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
pelaksananya
(1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan
kepegawaian hanya berisi ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
pokok saja, untuk pelaksanaannya diatur di
a. Hari Senin sampai dengan Hari
dalam
peraturan
yang
berupa
Peraturan
Kamis: Jam 07.30 - 16.00 Waktu
Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan
istirahat: Jam 12.00 - 13.00.
Menteri
b. Hari Jumat:Jam 07.30 - 16.30 Waktu istirahat:Jam 11.30 - 13.00.
dan
lain-lain
peraturan
yang
dikeluarkan oleh masing-masing Instansi / Badan / Lembaga / Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 3 1. Dikecualikan dari ketentuan tentang hari
Penerapan Pasal 3 Ayat (11) Peraturan
dan jam kerja sebagaimana dimaksud
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentag
dalam Pasal 1 adalah:
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini
a. Unit-unit
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
di lingkungan lembaga
Pemerintah sebagaimana dimaksud
di
dalam Pasal 1 yang tugasnya bersifat
diterapkan
pemberian
ketentuan tersebut pagawai di Kantor Camat
pelayanan
kepada
masyarakat; b. Lembaga Sekolah
Camat karna
Bambalamotu
pendidikan Dasar
Kantor
mulai
(SD),
dari
Sekolah
bisa
Bambalamotu dengan
perlu
menerapkan
menyelesaikan
segala
tugasnya dengan baik. Pegawai
kantor
setiap
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),
mengerjakanbeberapa
dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA).
tentunya meminta perhatian dan pelaksanaan
2. Pelaksanaan
yang
sebagaimana
pekerjaan yang cermat dan tepat. memulai
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih
pekerjaan hingga pada penyelesaiannya tidak
lanjut
Pimpinan
terlepas dari ketentuan jam kantor yaitu jam
Lembaga Pemerintah dengan koordinasi
masuk dan jam pulang kantor yang telah
dan setelah mendapat persetujuan Menteri
ditetapkan.
oleh
ketentuan
pekerjaan
harinya
Menteri
atau
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Penerapan ketentuan masuk kerja dan menaati
ketentuan
jam
kerja
sangatlah 5
penting.
Adanya
ketentuan
kantor
dalam suatau organisasi dapat dapat terlaksana
yangdiberlakukan kepada seluruh pegawai
dengan baik, diperlukan adanya moral dan
dapat
etika yang khusus, yaitu; mengabdi kepada
menjadi
satu
jam
patokan
dalam
menjalankan pekerjaan. Ketepatan pegawai mematuhi
ketentuan
jam
baik
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan
ketepatan waktu masuk dan ketepatan waktu
kehidupan sehari-hari setiap pegawai negeri
pulang merupakan salah satu faktor yang
sipil wajib bersikap dan berpedoman pada
menunjukkan
pegawai
etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan
untuk bekerja dan bertanggung jawab terhadap
pemerintahan dalam berorganisasi, dalam
pekerjaannya.
bermasyarakat, setia terhadap diri sendiri dan
B. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
sesama pegawai negeri sipil. Dengan adanya
adanya
kantor,
kepentingan umum dan kepentingan negara.5
kesadaran
Sebagai unsur aparatur Negara dan
kode
masyarakat
Sipil
dimaksudkan sebagai bagian dari upaya
memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak
meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil
tercela, yang berkemampuan melaksanakan
dalam
tugas secara profesional dan bertanggung
pemerintahan dan pembangunan nasional. Dan
jawab
yang lebih utama lagi pegawai negeri sipil
abdi
dalam
Pegawai
Negeri
menyelenggarakan
tugas
etik
bagi
pegawai
melaksanakan
tugas-tugas
sebagai
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
memiliki standar prilaku dan standar bertindak
etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan
dalam
profesi
sipil
pemerintahan dan pembangunan, serta bersih
Pegawai negeri sipil mempunyai kode
suatu
negeri
sudah
melakukan
semestinya
pelayanan
kepada
masyarakat.
perbuatan didalam dan diluar kedinasan.
Prinsip-prinsip Pokok Kode Etik Pegawai
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
Negeri Sipil adalah: 6
2004 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Kode
1. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara
etik pegawai negeri sipil adalah pedoman
kesatuan
sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus
berdasarkan Pancasila, yang bertaqwa
dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri sipil.
Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
Etika
adalah
suatu
perasaan
atau
bersikap
Republik
hormat
Indonesia
yang
menghormati antara
kebiasaan yang baik, menurut suatu ukuran
sesama Warga negara yang memeluk
dan kaidah. Oleh karena itu, etik dapat
Agama/Kepercayaan.
dipersamakan dengan moral. Kaida-kaidanya juga berdasarkan agama, dan adat istiadatyang dianut oleh pihak tertentu. Agar hubungan antara pegawai yang satudengan yang lainya
5
Musanef. Menejemen Kepegawaian di Indonesia. PT.Gunung Agung, Jakarta,cet kedua, 1984. hlm 84 6 Ano Karno Latief, Studi Administrasi Negara Indonesia, Sinar Baru, Bandung 1981, hlm 53
6
2. Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara,
Abdi
Negara,
dan
Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
Abdi
Karena itu setiap pejabat yang berwenang
Masyarakat, setia dan taat sepenuhnya
menghukum sebelum menjatuhkan hukuman
kepada Pancasila serta mengutamakan
disiplin
kepentingan negara atas kepentingan diri
Pegawai Negeri Sipil yang
sendiri, seseorang atau golongan.
pelanggaran disiplin Terhadap PNS yang
3. Pegawai Negeri Sipil menjunjung tinggi
disangka
harus
memeriksa
lebih
dahulu
melakukan
melakukan pelanggaran disiplin
kehormatan Negara, Pemerintah, dan
diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan
Martabat Pegawai Negeri Sipil, serta
adalah untuk mengetahui apakah PNS yang
menaati segala
bersangkutan
undangan,
peraturan perundang-
peeraturan kedinasan,
dan
pelanggaran
benar disiplin.
telah
melakukan
Pemeriksaan
juga
perintah-perintah atasan dengan penuh
bertujuan untuk mengetahui latar belakang
kesadaran,
serta hal-hal yang mendorong pelanggaran
pengabdin
dan
tanggung
jawab.
disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan
4. Pegawai
Negeri
Sipil
memberikan
pelayanan terhadap masuarakat sebaikbaiknya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
sendiri
oleh
pejabat
yang
berwenang
menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
5. Pegawai Negeri Sipil tetap memelihara
yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin
keutuhan, kekompakan, persatuan, dan
PNS, baik di dalam maupun di luar jam kerja.
Kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia
PNS dinyatakan melanggar Peraturan Disiplin
serta Korps Pegawai Negeri Sipil.
apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau
Terhadap
perbuatannya tersebut secara sah terbukti
Pelanggaran Pasal 3 Ayat (11) PP. No.
melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan
53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.
atau larangan PP No. 53 Tahun 2010.
C. Hukuman
Disiplin
Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan
melakukan
53 Tahun 2010, hukuman disiplin adalah
perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur
hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai
dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun
Negeri Sipil karena melanggar Peraturan
2010, dianggap telah melakukan pelanggaran
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
disiplin
kewajiban
PNS
dan
dan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
tentu
saja
harus
mendapatkan hukuman disiplin.
Hukuman atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait kewajiban masuk
Tujuan hukuman disiplin adalah untuk
kerja dan menaati ketentuan jam kerja
memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 7
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
3.
Sipil :
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS
a. Hukuman
terkait
yang tidak masuk kerja tanpa alasan
kewajiban masuk kerja dan menaati
yang sah selama 26 (dua puluh enam)
ketentuan jam kerja (Pasal 8 angka 9)
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
Terdiri dari :
kerja;
1.
disiplin
ringan
Teguran lisan bagi PNS yang tidak
c. Hukuman disiplin berat terkait kewajiban
masuk kerja tanpa alasan yang sah
masuk kerja dan menaati ketentuan jam
selama 5 (lima) hari kerja;
kerja (Pasal 10 angka 9) Terdiri dari :
2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak
1.
Penurunan pangkat setingkat lebih
masuk kerja tanpa alasan yang sah
rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS
selama 6 (enam) sampai dengan 10
yang tidak masuk kerja tanpa alasan
sepuluh) hari kerja; dan
yang sah selama 31 (tiga puluh satu)
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis
sampai dengan 35 (tiga puluh lima)
bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11
hari kerja; 2.
Pemindahan dalam rangka penurunan
(sebelas) sampai dengan 15 (lima
jabatan setingkat lebih rendah bagi
belas) hari kerja;
PNS
b. Hukuman
jabatan
struktural atau fungsional tertentu
kewajiban masuk kerja dan menaati
yang tidak masuk kerja tanpa alasan
ketentuan jam kerja (Pasal 9 angka 11)
yang sah selama 36 (tiga puluh enam)
Terdiri dari :
sampai dengan 40 (empat puluh) hari
Penundaan
sedang
menduduki
terkait
1.
disiplin
yang
kenaikan
gaji
berkala
selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang
2.
kerja; 3.
Pembebasan dari jabatan bagi PNS
tidak masuk kerja tanpa alasan yang
yang menduduki jabatan struktural atau
sah selama 16 (enam belas) sampai
fungsional tertentu yang tidak masuk
dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
kerja tanpa alasan yang sah selama 41
Penundaan kenaikan pangkat selama 1
(empat puluh satu) sampai dengan 45
(satu) tahun bagi PNS yang tidak
(empat puluh lima) hari kerja; dan
masuk kerja tanpa alasan yang sah
4.
Pemberhentian dengan hormat tidak
selama 21 (dua puluh satu) sampai
atas
permintaan
sendiri
atau
dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;
pemberhentian tidak dengan hormat
dan
sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 8
selama 46 (empat puluh enam) hari
kepada
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
kerja atau lebih;
melakukan pelanggaran. Sehingga sanksi yang diberikan kepada pegawai yang
III. PENUTUP
melakukan
pelanggaran
A. Kesimpulan
dengan
prosedur/tahapan
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
tidak
sesuai yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-
pembahasan dapat disimpulkan bahwa :
undangan. Sehingga pegawai tersebut
1. Penerapan Pasal 3 Ayat (11) PP No. 53
seenaknya tidak mematuhi aturan yang
Tentang
Disiplin
PNS
yaitu
terkait
masalah kewajiban masuk kerja dan
diamanatkan oleh undang-undang. B. Saran
mentaati ketentuan jam kerja di kantor
Berdasarkan kesimpulan di atas,
Camat Bambalamotu kabupaten Mamuju
penulis anggap bahwa dalam penerapan
Utara dalam kategori tidak memadai
pasal 3 Ayat (11) PP. No. 53 Tahun 2010
karena tidak sesuai yang diamanatkan
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
oleh peraturan perundang-undangan yang
perlu mendapatkan peratian khusus.
berlaku karna masih banyak pegawai yang
1. Penting
bagi
Pegawai
Negeri
Sipil
tidak menaati ketentuan tersebut dalam
memiliki kesadaran atas kewajibannya
hal ini masuk kerja dan menaati jam kerja.
sebagai
Masih banyak pegawai yang tidak masuk
Masyarakat sesuai yang ditegaskan dalam
kantor dan juga masih banyak pegawai
ketentuan perundang-undangan dan juga
yang tidak tepat waktu masuk dan pulang
dituntut bagi pemimpin dalam hal ini
kantor. Sehingga tingkat kedisiplinan
Camat Bambalamotu untuk lebih tegas
dikantor
dalam menerapkan pasal 3 ayat (11) PP
Camat
Bambalamotu
tidak
maksimal.
Abdi
Negara
dan
Abdi
No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
2. Sanksi hukuman yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara,
pelanggaran terhadap Pasal 3 Ayat (11)
dan juga harus melakukan pembenahan
PP. No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
administrasi kantor terutama pembagian
PNSdi
tugas sesuai dengan bidang tugasnya
kantorCamat
Bambalamotu
Kabupaten Mamuju Utara yaitu sanksi
masing-masing
hukuman
disiplin
efektivitas kerja serta pelayanan terhadap
pemberian
sanksi
ringan
sedangkan
hukuman
disiplin
masyarakat,
guna
dan
maningkatkan
juga
dituntut
bagi
sedang dan pemberian sanksi hukuman
pemerintah Daerah agar menyalurkan
disiplinberatbelum
anggaran
pernah
diberikan
APBD
ke
Kecamatan 9
Bambalamotu untuk pembangunan kantor
sanksi/hukuman yang sesuai dengan apa
Camat yang kurang memadai untuk
yang diatur dalam peraturan perundang-
menampung semua pegawai yang ada
undangan mulai dari
dikantor Camat Bambalamotu agar tidak
sedang sampai sanksi berat tanpa melihat
ada lagi ditemukan Pegawai yang tidak
Status, golongan dan jabatan, agar tidak
masuk kerja dan menaati ketentuan jam
ada lagi terjadi pelanggaran disiplin
kerja.
dilingkungan
Pegawai
sanksi ringan,
Negeri
Sipil
2. Seharusnya Pegawai Negeri Sipil yang
khususnya dilingkungan Kantor Camat
tidak menaati kewajiban masuk kerja dan
Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.
menaati ketentuan jam kerja diberikan
10
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Ano Karno Latief, Studi Administrasi Negara Indonesia, Sinar Baru, Bandung 1981 C. S. T. Kansil.Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia. Pradnya Paramita. 1983 Faisal Abdullah, Hukum Kepegawaian Indonesia, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia 2012 Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, PT. Gunung Agung, Jakarta 1984 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, jakarta, Kencana, 2011. B. Undang-undang Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang No. 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. C. Internet http://bdkjakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=196, kamis tgl 10/10/2013 jam 10.25.
11
BIODATA PENULIS
Nama
: Helmiani
Tempat Tanggal Lahir : Bambalamotu, 21 Juni 1990 Alamat Rumah
: Perdos Blok C 2 No 15
Nomor Telepon
: 082345520949
E-Mail
:
[email protected]
12
