Kata Kunci: Disiplin Kerja, PP Nomor 53 Tahun 2010, Kecamatan Barong Tongkok

eJournal Administrative Reform, 2017, 5 (1): 209-219 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2017

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT Nessie Rika Damai Yanti1, Hartutiningsih2, Syahrani3 Abstrak Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh para pegawai di Kantor Kecamatan Barong Tongkok. Faktor-faktor yang mendukung implementasi adalah kejelasan dari peraturan disiplin kerja, hubungan antar personil yang baik serta komitmen Camat untuk menegakkan aturan disiplin kerja kepada para bawahannya. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah masih adanya pegawai yang bersikap acuh tak acuh terhadap teguran pimpinan dan terbatasnya fasilitas pendanaan sehingga upaya dalam peningkatan pemahaman disiplin kerja pegawai belum dapat dilaksanakan. Kata Kunci: Disiplin Kerja, PP Nomor 53 Tahun 2010, Kecamatan Barong Tongkok Abstract Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline Work at the District Office Barong Tongkok been implemented fairly well, but not optimal in improving employee discipline. Factors that support the implementation is clear clauses PP No. 53 of 2016 on Work Discipline Employees that are not multi interpretative relationship between personnel well so as to create conditions conducive for employees to perform their duties and functions as well as a commitment Head of Barong Tongkok to enforce the rules labor discipline to his subordinates so that the public service can be done well. While the factors inhibiting their employees who are still indifferent to the strike leaders and the limited funding facility so that an effort to improve understanding of labor discipline through employee training, seminars or workshops up to now can not be implemented. Keywords: Work Discipline, Regulation No. 53 of 2010, Barong Tongkok Residen Pendahuluan Upaya meningkatkan disiplin kerja PNS dilakukan pemerintah sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda 2

eJournal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 1, 2017: 209-219

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian pada tahun 2010 disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP ini diberlakukan mulai bulan Juni 2010, sehingga segala hal yang berhubungan dengan disiplin kerja PNS mengacu pada peraturan pemerintah ini. Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 ini, terdapat 17 kewajiban dan 15 larangan sebagai penyempurnaan atas 26 kewajiban dan 18 larangan sebagaimana tertera dalam peraturan pemerintah sebelumnya (PP 30 Tahun 2010). Dalam mengimplementasikan PP tersebut, seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah telah dilakukan dengan berbagai daya dan upaya diantaranya absensi dengan menggunakan cara yang manual dan bahkan saat ini sarana teknologi finger print dengan sidik jadi. Kegiatan lainnya adalah apel pagi dan sore bagi pegawai, pengawasan dan pemberian sanksi sebagai telah diatur dalam PP tersebut. Dengan upaya tersebut seharusnya para pegawai pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam bekerja, serta menanamkan rasa disiplin, profesionalisme dan menjunjung tinggi etika dan moral dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai dapat diwujudkan. Namun upaya tersebut belum optimal dalam merubah perilaku disiplin para PNS. Perilaku kurang disiplin PNS masih tetap terlihat lumrah dalam pemandangan sehari-hari, seperti terlambat masuk kerja, meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang jelas dan pulang sebelum waktunya. Masih adanya pegawai melanggar disiplin kerja bisa saja terjadi karena memang pegawai tersebut tidak mengerti dan mengetahui terhadap etika pegawai negeri dan atau adanya pegawai tersebut memang mengerti dan mengetahui tetapi sikap perilakunya pura-pura tidak tahu. Permasalahan disiplin kerja PNS di atas menarik untuk dicermati terutama dalam rangka implementasi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 di Kantor Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Hal tersebut karena pada hasil pengamatan sementara penulis ditemui indikasi kurang optimalnya implementasi peraturan mengenai disiplin kerja tersebut sehingga berpengaruh pada sikap disiplin kerja PNS di Kantor Kecamatan Barong Tongkok. Implementasi Kebijakan Publik Menurut Udoji (dalam Wahab, 1997) bahwa ”the execution of policies will remain dreams if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Menurut James dan Stewart (dalam Winarno, 2002), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau 210

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010... (Nessie Rika Damai Yanti)

tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa, implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun hasil. Meter dan Horn (dalam Winarno, 2002) membatasi implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan kebijakan dapat mencakup beberapa unsur sebagai pendukungnya, unsur-unsur pelaksana kebijakan tersebut adalah elemen penting bagi berhasilnya suatu kebijakan. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas kebijakan harus jelas batasan-batasan yang harus dilakukan mana yang disebut sebagai obyek dan mana yang disebut sebagai subyek sehingga kebijakan itu tampak jelas karena tidak tumpang tindih. Dari pengertian di atas implementasi kebijakan pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang terendah. Namun demikian obyek dari kebijakan adalah orang-orang atau kelompok terhadap siapa yang ditujukan oleh kebijakan itu. Organisasi pelaksana kebijakan meliputi keseluruhan para aktor pelaksana dengan pembagian tugas masing-masing. Implementasi kebijakan publik sangat penting untuk memberikan perhatian yang khusus kepada peran dari kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bertindak sebagai obyek kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 1997) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai berikut : implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya. Berdasarkan pendapat tersebut nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih jauh dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

211


Pembinaan Sumberdaya Manusia Kedudukan manusia dalam suatu organisasi sangat menentukan karena posisinya selain sebagai objek juga subjek dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu hidup matinya organisasi tergantung pada manusia yang ada di dalam organisasi. Apabila pegawai yang ada dalam organisasi bermoral baik, aktif dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk bekerja, maka organisasi akan berkembang dan maju, sebaliknya apabila pegawai bermoral kurang baik, pasif dan tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk bekerja, maka organisasi akan hancur atau tidak berkembang. Itulah sebabnya manusia atau pegawai yang bekerja di dalam organisasi harus selalu dipupuk ke arah positif dengan cara melakukan pembinaan. Thoha (1986:178) menyatakan, bahwa : pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. Ada dua unsur dalam pengertian ini yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu. Pada dasarnya pembinaan pegawai merupakan suatu tindakan yang diarahkan untuk kemajuan, peningkatan atau perbaikan atas sesuatu. Di lingkungan pemerintahan, pembinaan pegawai (aparatur) dilakukan atas segi kemanusiaan dan keahlian. Pembinaan kemanusiaan itu sendiri dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hidup pegawai dan keluarganya baik jasmani maupun rohani, sedangkan pembinaan keahlian dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pegawai untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kedua kebutuhan apabila dipenuhi akan memberikan prestasi yang besar bagi organisasi (Moenir, 1987 : 219). Pembinaan kepegawaian lainnya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai agar dapat mempunyai sikap mental dan moral yang baik sehingga kecil kemungkinannya pegawai tersebut bertindak menyimpang dari aturan normatif. Pembinaan pegawai itu penting karena dapat merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Esensi pembinaan pegawai selain sebagaimana yang dikemukakan di atas dapat membetuk karakteristik dalam mengembangkan kemampuan individu ke arah prestasi kerja yang lebih baik. Disiplin Pegawai Negeri Sipil Disiplin berasal dari kata Latin discipulus yang berarti siswa atau murid. Dibidang psikologi dan pendidikan, kata ini berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik, dan mental serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti pemimpinnya. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau 212


larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Disiplin PNS tersebut diatur ketentuanketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin. Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku. Pembentukan perilaku jika dilihat dari formula Kurt Lewin adalah interaksi antara faktor kepribadian terdiri dari disiplin karena Kepatuhan, disiplin karena Identifikasi, disiplin karena Internalisasi dan dan faktor lingkungan (situasional). Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Undang-undang Pokok Kepegawaian yaitu : 1. Pegawai negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila UndangUndang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 3. Pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang. Sementara itu Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai berikut : 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab; 6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,dan martabat PNS; 7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

213


10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya; memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan, menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Mengenai larangan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 (empat) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu : 1. Menyalahgunakan wewenang; 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

214


12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 13. memberikan dukungan kepada calonPresiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat KeteranganTanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;dan 15. memberikan dukungan kepada calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dansesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Sanksi terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 6 memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu : 1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : a. Teguran lisan. b. Teguran tertulis. 215


c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun. b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun. c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. 3. Hukuman disiplin berat, terdiri dari : a. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untukpaling lama satu tahun. b. Pembebasan dari jabatan. c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Pemahaman Pegawai pada Peraturan Disiplin Kerja Untuk mencapai tingkat disiplin kerja, pegawai memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap aturan-aturan disiplin tersebut, karena dengan memahami aturan tersebut dapat memudahkan pegawai dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai di Kantor Kecamatan Barong Tongkok mengetahui dan memahami Peraturan tentang disiplin kerja, walaupun tidak menjelaskan secara rinci isi dari aturan tersebut, namun secara garis besar sudah menunjukkan bahwa pegawai sudah memahami aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemahaman mengenai disiplin kerja pegawai Kecamatan Barong Tongkok, tidak terlepas dari adanya himbauan kepada pegawai berupa poster dan tulisan yang memuat agar pegawai mengingat waktu dan jam kerja pegawai. Selain itu, adanya peralatan finger print (sidikjari) untuk absensi pegawai yang berada dibagian belakang dipintu masuk kantor, selalu mengingatkan pegawai untuk tidak lupa melakukan absen datang dan pulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nampak dari pengamatan penulis, bahwa pegawai saat datang dan pulang tidak lupa melakukan absensi sidik jari tersebut dengan waktu yang hampir sama pada saat pulang kerja. Pelaksanaan Kewajiban Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan pegawai masih belum optimal. Masalah ini merupakan salah satu hal yang serius dan harus diperhatikan, Diharapkan adanya pengawasan dan ketegasan oleh atasan agar pegawai memiliki disiplin terhadap jam kerja yang lebih baik. Apalagi temuan penelitian menunjukkan masih ada pegawai bahkan tidak hadir ke tempat kerja tanpa adanya alasan kepada pimpinan kecamatan, padahal pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan penentu 216


keberhasilan pembangunan nasional, sudah sepatutnya memiliki disiplin waktu yang lebih baik lagi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab. Secara umum pegawai di Kantor Kecamatan Barong Tongkok telah mencapai sasaran kerja yang ditetapkan, dan dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan cukup baik, walaupun masih ada sebagian kecil pegawai yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Olehnya itu diharapkan para pegawai dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaannya dengan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang harus mereka kerjakan. Karena jika seluruh tugas dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan, maka akan membantu dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian target kerja pegawai dapat lebih optimal. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, para pegawai telah melaksanakan pelayanan dengan cukup baik. Pegawai telah mematuhi prosedur pelayanan yang telah ada. Ketaatan Terhadap Larangan PNS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja di Kantor Kecamatan Barong Tongkok tidak menerima hadiah atau pemberian apa saja baik yang berhubungan dengan jabatan maupun pekerjaannya. Artinya tidak memanfaatkan jabatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan. Hal ini mencerminkan bahwa sejauh ini para pegawai sudah menjalankan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian pula dapat dilihat bahwa pegawai yang bertugas menangani pelayanan di Kantor Kecamatan Barong Tongkok khususnya pelayanan tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, serta dalam memberikan layanan juga cukup baik dan ramah. Sementara itu hasil peneltian lainnya menunjukkan bahwa pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Barong Tongkok dalam pengangkatan jabatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang mana dalam mempromosikan atau mengusulkan pegawai untuk diangkat jabatannya tetap berdasarkan pada prestasi, kinerja, serta syarat-syarat lain Penerapan Sanksi Pelanggaran Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Kantor Kecamatan Barong Tongkok telah sesuai dengan aturan disiplin PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, yang mana pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Sanksi yang pernah dilakukan adalah melalui surat peringatan pertama kepada dua orang pegawai.

217


Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh para pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di Kantor Kecamatan Barong Tongkok. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sebagian pegawai telah memahami aturan tentang disiplin, hanya sebagian kecil pegawai yang kurang memahami ketentuan tentang disiplin kerja. b. Masih ada pegawai yang belum melaksanakan kewajiban untuk hadir dan pulang kerja pada waktu yang ditentukan, bahkan masih ada pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan. c. Para pegawai telah menunjukkan ketaatan untuk tidak menerima hadiah atau pemberian, tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat dan tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. d. Sanksi telah diberikan oleh Camat dalam bentuk surat peringatan kepada pegawai yang melanggar ketentuan disiplin kerja. e. Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi, diantaranya adalah: 1). Pasal-pasal PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai sudah jelas sehingga tidak multi interpretatif dalam menafsirkan maksud dan tujuan ketentuan, 2). Hubungan antar personil yang baik sehingga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 3). Komitmen Camat Barong Tongkok untuk menegakkan aturan disiplin kerja kepada para bawahannya sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah 1). Masih adanya pegawai yang bersikap acuh tak acuh terhadap teguran pimpinan sehingga kurang mengindahkan peringatan untuk lebih disiplin dalam bekerja 2). Pendanaan yang terbatas sehingga upaya dalam peningkatan pemahaman disiplin kerja melalui diklat pegawai, kegiatan seminar atau workshop hingga saat ini tidak dapat dilaksanakan.

Daftar Pustaka Anonim. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara: Jakarta. _____. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara: Jakarta.

218


_____. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Diktat Prajabatan Golongan III. Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara: Jakarta. Moenir. 1987. Manajemen Sumberdaya Manusia. Bumi Aksara: Jakarta. Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan Negara, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara: Jakarta. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo: Yogyakarta. Thoha, Mifftah. 1986. Perspektif Perilaku Organisasi, Konsep dasar dan Aplikasinya. Rajawali: Jakarta.

219

Kata Kunci: Disiplin Kerja, PP Nomor 53 Tahun 2010, Kecamatan Barong Tongkok

Recommend Documents