Kata Kunci : Perubahan Status, Kampung, Kelurahan, Barong Tongkok. Keyword: Status Changes, Kampung, Village, Barong Tongkok

eJournal Administrative Reform, 2016, 2 (1): 189-200 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016

EVALUASI TENTANG PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN DI KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN BARONG TONGKOK) Yudi Christianto1, Djumadi2, Enos Paselle3 Abstrak Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan status Kampung Menjadi Kelurahan di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perubahan status pemerintahan kampung menjadi pemerintahan kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 telah membawa perubahan terhadap keadaan Kelurahan Barong Tongkok. Perubahan tersebut bukan hanya menyangkut tata kelola pemerintahan tetapi juga membawa perubahan terhadap susunan dan tata kerja organisasi. Perubahan lain yang terjadi bukan hanya menyangkut efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, tetapi juga mutu pelayanan pada masyarakat telah mengalami peningkatan. Kata Kunci : Perubahan Status, Kampung, Kelurahan, Barong Tongkok Abstract The purpose of this study to describe and evaluate Regional Regulation No. 04 Year 2010 About the change of status of Kampung Being Barong Tongkok District Village in West Kutai. From the results of research showing that changes the status of his government hold the village into the village government set out in the Regional Regulation No. 04 of 2010 has brought changes to the state of Barong Tongkok village. The changes are not just about governance but also bring changes to the organization and administration of the organization. Other changes that occur not only about the effectiveness of the implementation of government functions, but also the quality of public services has improved. Keyword: Status Changes, Kampung, Village, Barong Tongkok Pendahuluan Restrukturisasi merupakan dinamika organisasi, dalam rangka terciptanya struktur organisasi yang efektif dan efisien, karena itu cukup beralasan jika masyarakat kampung menghendaki adanya perubahan status dari pemerintahan 1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda. 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

eJournal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 1, 2017: 189-200

kampung menjadi pemerintahan kelurahan. Dengan perubahan status tersebut disamping lebih kredibel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum lebih efektif dan efisien. Untuk maksud tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan status kampung menjadi kelurahan. Atas dasar acuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan perubahan status kampung menjadi kelurahan Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut ternyata tidak sedikit pemerintahan kampung yang ditingkatkan menjadi pemerintahan kelurahan, dan salah satunya Kampung Barong Tongkok di Kecamatan Barong Tongkok Sejak tahun 2011 telah ditingkatkan menjadi pemerintahan kelurahan. Namun dalam perkembangannya telah menimbulkan masalah, bukan hanya di bidang keuangan, kelembagaan, dan juga di bidang kepegawaian. Karena dengan perubahan status tersebut tentunya status perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil dan tentunya proses yang panjang. Di samping itu kurangnya persiapan yang matang maka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kurang berjalan efektif. Konsep Otonomi Daerah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang membe-rikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah yaitu berasal dari Pemerintah Pusat atau yang disebut juga sebagai pelaksanaan asas desentralisasi (Kaho, Yosef.R. 2001 : 152). Diharapkan dengan berlakunya otonomi daerah yang luas, dinamis dan bertanggung,jawab maka akselerasi pembangunan dapat diwujud kan. Kewenangan luas dimaksud secara tegas diletakkan pada prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu “Penyelenggaraan azas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten/Kota”. Kebijakan Publik Menurut Nugroho (2007:51), kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan 190

Evaluasi Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan... (Yudi Christianto)

UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hokum dan tidak semata-mata kekuasaan) maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Kurniawan dan Lutfi (2012:13) kebijakan publik diklasifikasikan ke dalam empat hal yaitu. Pertama, definisi kebijakan publik dalam lapis pemaknaan sebagai proses decision making (pengambilan keputusan). Kedua kebijakan publik sebagai proses manajerial. Didalamnya kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan. Ketiga, definisi kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat dan keempat, pendefinisian kebijakan publik yang masuk dalam lapis pemaknaan interaksi antara negara dan rakyatnya. Pengertian Evaluasi Kebijakan Menurut Anderson ( dalam Winarno, 2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak kebijakan. Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak-nya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya implementator kebijakan.. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik Evaluasi kebijakan merupakan penilaian sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang bersifat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik pengukurannya dan metode analisisnya. Evaluasi merujuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Abdul Wahab, 2003 : 72). Esensi Evaluasi Kebijakan Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu: 191


a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut. b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan. c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Organisasi Pemerintahan Pada dasarnya organisasi merupakan tempat bagi individu-individu yang ingin mencapai tujuannya, yang tidak bisa dicapai oleh individu itu sendiri tanpa memasuki suatu organisasi. Dengan demikian organisasi memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Thomson (dalam Thoha, 2007:5) organisasi adalan suatu integrasi dan sejumlah spesialis-spesialis yang bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik yang telah diumumkan sebelumnya. Menurut Strong (dalam Syafiie (2003:5), pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara. Maka dari pada itu pemerintahan adalah organ atau badan yang memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang untuk mengurus masyarakat. Dan pihak yang diperintah dalam hal ini harus taat kepada pemerintah, kemudian pemerintah bertugas melindungi masyarakat dan harus memiliki kemempuan dalam rangka penyeleng garaan kepentingan Negara. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Robbin, (2008 : 292) mengatakan bahwa organisasi pemerintah merupakan suatu tata hubungan yang menghubungkan serangkaian aturan yang memaksa seseorang untuk melakukan. Lebih lanjut dikatakan bahwa organisasi pemerintahan merupakan suatu institusi di dalamnya mempunyai komponen yang jelas diantaranya : 1) memiliki struktur yang jelas; ) mempunyai cara yang memberikan kecakapan bagi anggotanya untuk mencapai tujuan; 3) mengandung proses interaksi hubungan kerja; 4) 192


mempunyai pembagian kerja, kekuasaan dan pertanggungan jawab yang dikomunikasikan 5) mempunyai satu atau lebih pusat kekuasaan untuk mengendalikan berbagai usaha yang telah direncanakan; dan 6) adanya usaha pergantian (promosi) kepegawaian, serta 7) mempunyai serangkaian hasil yang ingin dicapai. Perubahan Status Organisasi Pemerintahan Semua organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup di tengah- tengah masyarakat. Masyarakat itu sendiri memiliki sifat dinamis, selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Karakteristik masyarakat seperti itu menuntut organisasi untuk juga memiliki sifat dinamis. Tanpa dinamika yang sejalan dengan dinamika masyarakat, organisasi tidak akan survive apalagi berkembang. Ini berarti bahwa perubahan dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Secara terus menerus organisasi harus menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Proses penyesuaian dengan lingkungan merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi organisasi modern. Menurut Soekanto (2010:210), status adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Menurut Ndraha (2003:247) organisasi pemerintahan sebagai organisasi kekuasaaan, memiliki kemampuan untuk mempengeruhi, merekayasa, dan mengubah lingkungan dengan menggunakan kewenangan, kekuatan, dan paksaan, Konsep Kampung/Desa Menurut Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir (2006:9) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hokum berdasarkan adat dan hokum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 Tentang Desa. adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdsarkan asalusul dan adat –istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Sejalan dengan ketentuan tersebut Wasistiono dan Irawan Tahir (2006:15) menyatakan bahwa “Desa saat ini ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis dan administrative memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari Negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya”. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa 193


yang menekankan pada prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, keadilan, kemandirian, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No 72 tentang Desa, merupakan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah. . Pengertian Kelurahan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Menurut Kansil (2002:56) Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, tetapi tidak memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya. Dari pengertiaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelurahan adalah perangkat kabupaten/kota dibawah kecamatan. Dimana kelurahan melaksanakan tugas pembantuan yaitu penugasan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penugasan ini disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggung jawabannya kepada yang menugaskan. Dalam meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu perubahan status kampung menjadi kelurahan sebagai unit pemerintahan yang berada didalam daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja pemimpin kelurahan (Lurah) sebagai perangkat Kabupaten/ Kota yang setingkat dengan desa dan berada di bawah kecamatan. Pembentukan Kelurahan dan Kebijakan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, dimana peraturan tersebut yang menjadi prakasa Pemerintah Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk melakukanPerubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan adalah tindakan merubah status Kampung menjadi Kelurahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, perubahan status desa menjadi kelurahandapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadikelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat dan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut: a) Luas wilayah b) Jumlah penduduk c) Sarana dan prasarana pemerintahan d) Potensi ekonomi, dan e) Kondisi sosial budaya masyarakat. 194


Sebagaimana yang dimaksud desa yang sudah berubah statusnya menjadi kelurahan, kepala pemerintahannya adalah seorang lurah serta perangkat atau aparat pemeriintahannya adalah dari pegawai negeri sipil. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Mentri. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat. Analisis Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan di Kecamatan Barong Tongkok Perubahan status pemerintahan kampung menjadi pemerintahan Kelurahan merupakan tuntutan masyarakat dalam rangka peningkatan kredibilitas lembaga dan disamping berorientasi pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum. Oleh karena itu pemerintah telah memberikan payung hukum, melalui Permendagri No. 28 tahun 2006 tentang perubahan status pemerintahan desa/Kampung Menjadi Kelurahan. Kemudian dijabarkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2010 tentang perubahan status kampung menjadi kelurahan. Dengan kebijakan tersebut dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaannya. Dengan dilakukan evaluasi mengenai perubahan yang berkenaan dengan status pemerintahan kempung menjadi pemerintahan kelurahan, dapat dideskripsikan sebagai berikut. Struktur Organisasi Sehubungan dengan perubahan status pemerintahan dari kampung menjadi kelurahan sudah barang tentu membawa konsekuensi logis terhadap perubahan struktur organisasi. Perubahan status pemerintahan bukanlah tanpa alasan, tetapu mempunyai orientasi yang lebih baik yaitu terbentuknya pemerintahan yang kridibel yang berujung pada efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum. Demikian halnya perubahan pemerintahan Kampung Barong Tongkok menjadi Pemerintahan Kelurahan Barong Tongkok, agar terciptanya tata pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Karena itu struktur yang dibangun harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi yaitu ”hemat struktur dan kaya fungsi”. Dalam arti struktur organisasi minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal Ditinjau dari struktur organisasi yang dibentuk pada pemerintahan kelurahan Barong Tongkok secara normatif sudah sesuai Peratruran Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.(OPD), dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan status dari pemerintahan kampung menjadi pemerintahan kelurahan, yang terdiri dari 1 orang Kepala Kelurahan, Sekretaris Lurah dan 4 orang kepala seksi. Jumlah tersebut sudah 195


sesuai jika dikaitkan dengan ruang lingkup pemerintahan sudah menggambarkan efisiensi, dan disamping masing-masing unit kerja telah memiliki uraian tugas yang jelas dan terperinci, sehingga kecil kemungkinannya terjadi ditorsi pekerjaan. Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan, bahwa struktur yang dibentuk saat ini sudah sesuai aturan normatif bahkan sesuai kebutuhan. Dengan adanya struktur organisasi pada saat ini justru setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan fungsinya lebih efektif dan efisien karena mekanisme dan prosedur kerja juga pada masing-masing unit kerja lebih jelas dan terperinci. Pada prinsipnya pembentukan struktur organisasi Kelurahan Barong Tongkok sudah memenuhi kualifikasi yang diharapkan, baik ditinjau dari aspek normatif maupun dari aspek efisiensi. Efektivitas Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Umum Orientasi perubahan terhadap status pemerintahan dari pemerintahan kampung menadi pemerintahan kelurahan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Terutama terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum. Dengan terbentuknya sebagai pemerintahan kelurahan diharapkan dapat merubah pula keadaan palayanan di lembaga tersebut. Fakta menunjukkan bahwa secara rutinitas memang mengalami perubahan, bukan hanya efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tetapi juga yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat. Seperti yangdikemukakan oleh beberapa informan bahwa penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum telah mengalami perubahan atau peningkatan hanya saja kurang optimal. Kurang optimalnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan umum disebabkan oleh berbagai aktor, bukan hanya menyangkut keterbatasan sumberdaya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi biaya operasional yang disediakan sangat minim, sehingga kurang membawa konsekuensi terhadap kegiatan lembaga. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa perubahan status pemerintahan ternyat tidak diiringi dengan berbagai faktor penunjang sehingga tidak semua kegiatan lembaga secara rutinitas tidak semuanya dapat diselesaikan lebih efektif. Seharusnya dengan perubahan status pemerintahan diiringi dengan berbagai faktor, bukan hanya faktor sumberdaya aparatur yang sesuai kebutuhan, sarana dan prasarana sesuai perkembangan teknologi, dan anggaran operasional yang memadai. Secara garis besar mengenai efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan umum di Kelurahan Barong Tongkok, dapat dikatakan sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan umum di Kelurahan Barong Tongkok telah mengalami perubahan atau peningkatan meski demikian perubahan tersebut kurang optimal oleh karena itu perlunya pemikiran lebih realistis dan pendekatan struktural sehingga efektivitas

196


penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan umum dapat direalisasikan. 2. Ketidakseimbangan antara beban kerja dengan aparatur yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektivitasnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan umum, dan Sarana dan prasarana kerja yang terbatas menjadi isu yang kurang menunjang efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Dalam hal sarana dan prasarana yang dipersiapkan oleh Lurah Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok ditinjau dari segi kuantitas termasuk cukup memadai atau cukup menunjang pelayanan perijinan maupun non perijinan. Meski demikian perlu penambahan beberapa sarana operasional, mengingat kondisinya tidak semuanya dalam keadaan baik atau atau memadai, seperti sarana komputer tidak semuanya memiliki spesifikasi yang tinggi sehingga tidak mampu mengakses dalam waktu yang cepat. Demikian halnya soal jaringan belum tersedia/belum terfasilitasi sehingga seluruh jenis pelayanan dilakukan secara manua. Melihat tuntutan masyarakat yang begitu besar terhadap pelayanan on line. Maka cukup beralasan jika pihak penyelenggara dapat menyediakan sarana dan prasarana sesuai perkembangan tekjnologi.sehingga pelayanan selain dapat dilakukan secara manual dan juga dapat dilakukan secara online. Meskipun penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan umum dilakukan secara manual tetapi telah menunjukkan indikasi cukup baik karena sebagian besar sarana dan prasarana yang tersedia cukup menunjang. Berdasarkan hasil evaluasi, secara garis besar mengenai kesiapan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan umum di Kelurahan Barong Tongkok, dapat dikatakan sebagai berikut: 1. Dengan perubahan status pemerintahan Kelurahan di Kelurahan Barong Tongkok kurang diikuti dengan kesiapkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga penyelenggaraan pemerintahan dilembaga tersebut kurang optimal. 2. Demi terselenggaranya tugas pemerintahan dan pelayanan umum maka secara rutinitas telah memanfaatkan sarana dan prasrana yang ada meskipun kondisinya tidak prima, dan yang terpenting kepentingan masyarakat dalam segala urusan dapat terlayani, 3. Dengan terbatasnya sarana dan prasarana di lembaga tersebut, maka Lurah telah melakukan upaya melalui pendekatan struktural, sehingga secara bertahap sarana dan prasarana secara bertahap dapat terpenuhi sesuai yang diharapkan.

197


Kesiapan Sumberdaya Aparatur Dalam rangka efektivitas pelayanan publik hendaknya didukung dengan sumberdaya aparatur yang memadai, baik secara kuantiítas maupun kualitas. Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok seiring dengan berubahnya menjadi pemerintahan kelurahan seharusnya diimbangi/disediakan dengan sumberdaya aparatur sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Berdasarkan data menunjukkan bahwa dari 11 orang pegawai. dari jumlah tersebut diantaranya terdapat 3 orang yang berpendidikan SLTA, 2 orang berpendidikan Diploma III dan 6 orang berpendidikan Sarjana, bahkan ada yang berpendidikan Magister. Demikian halnya dari aspek keterampilan menunukkan bahwa tidak semuanya petugas pelaksana memeiliki legalitas pelatihan. Hanya 6 orang aparatur yang memiliki legalitas pelatihan, sedangkan 8 orang lainnya tidak memiliki legalitas pelatihan. Padahal legalitas pelatihan itu sangat urgen untuk dijadikan sebagai modal kerja, sebab dengan memiliki legalitas pelatihan itulah efektivitas kerja pegawai dapat ditingkatkan. Soal kurangnya dukungan aparatur yang kompeten, memang masih dalam penelaahan, karena itu pihak pimpinan lembaga telah berupaya atau melakukan antisipasi, yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan dan atau memberikan kesempatan kepada staf/aparatur untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian dari hasil observasi menunjukkan bahwa terkait dengan pelaksanaan pelayanan di lingkungan kerja pemerintah kelurahan Barong tongkok memang masih dihadapkan oleh terbatasnya aparatur yang kompeten, karena itu cukup beralasan jika semua urusan perijinan maupun non perijinan kurang dapat diselesaikan secara efektif. Apalagi dengan bertambahnya volume pekerjaan yang seharusnya diimbangi dengan sumberdaya aparatur yang memadai justru kurang ditunjang aparatur sesuai kuaalifikasi yang dibutuhkan. Terutama bagi aparatur yang bertindak sebagai pelaksana atau sebagai ujung tombak, justru masih dirasakan perlu ditingkatkan kompetensinya. Karena ditinjau dari latar belakang dan tingkat pendidikan serta legalitas pelatihan, tidak semuanya sesuai bidang tugasnya. Faktor yang Mendukung Evaluasi Perubahan Status Pemerintahan Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung perubahan status kampung menjadi kelurahan di Kelurahan Barong Tokok meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan status kaqmpung menjadi kelurahan. Atas dasar acuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan perubahan status kampung menjadi kelurahan Faktor yang Menghambat Evaluasi Perubahan Status Pemerintahan Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat perubahan status kampung menjadi kelurahan di Kelurahan Barong Tokok 198


meliputi Terbatasnya kewenangan Lurah dalam menentukan kebijakan terutama terkait dengan pengadaan sarana operasional untuk percepatan pengadaan barang inventaris di lingkungan kerjanya. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai atau kurang sesuai kebutuhan sehingga kurang menunjang kelancaran akses, baik dibidang pelayanan umum maupun penyelenggaraan tugas pemerintah kelurahan, dan anggaran operasional yang kurang memadai. Kesimpulan 1. Perubahan status pemerintahan kampung menjadi pemerintahan kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok sebagaimana yang diatur dalam Peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2010 suatu tindakan yang positif. Selain untuk meningkatkan kridibilitas lembaga dan juga meningkatkan eektivitas penyelenggaraan tugas-tugar pemerintahan dan pelayanan umum. Hanya saja perubahan tersebut kurang diimbangi dengan faktor penunjang yang memadai sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kurang optimal. Perubahan status pemerintahan yang dilakukan kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah membawa perubahan yang lebih baik, bukan hanya menyangkut tata kelola pemerintahan tetapi juga membawa perubahan terhadap susunan dan tata kerja organisasi. 2. Faktor yang mendukung evaluasi perubahan status dari kampung menjadi kelurahan antara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan status kaqmpung menjadi kelurahan. Atas dasar acuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 tahun 2010 tentang pedomanan penyelenggaraan perubahan status kampung menjadi kelurahan 3. Faktor lain yang menghambat antara lain terbatasnya kewenangan dalam pengadaan sarana operasional dan pengadaan barang, tebatasnya alokasi anggaran operasional dan Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai atau kurang sesuai kebutuhan sehingga kurang menunjang kelancaran akses, baik dibidang pelayanan umum maupun penyelenggaraan tugas pemerintah kelurhan. Saran-saran 1. Mengingat terbatasnya aparatur yang memiliki kompetensi profesional, maka agar terselenggaranya tugas pemerintahan dan pelayanan umum lebih efektif perlu ditngkatkan kompetensi aparatur melalui usulan kepada pimpinan vertikal pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dibuat dalam rencana kerja tiap tahun. 2. Mengingat terbatasnya sarana dan prasarana operasional perlu penambahan sarana operasional yang memadai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dibuat tiap tahun anggaran . 199


3. Mengingat terbatasnya alokasi anggaran operasional untuk menunjang kegiatan rutinitas, maka dalam ranga efektivitas penye-lenggaraan tugas pemerintahan kelurahan maka perlu menambah anggaran operasional sesuai yang dibutuhkan, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Daftar Pustaka Anonim. 2006. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerin-tahan Daerah. Fokus Media: Bandung. _______. 2006. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Fokus Media: Bandung. _______. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan _______. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Pembentukan Kelurahan _______. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 04 tahun 2010 tentang perubahan status Perubahan Status Kampung Kaho, Yosef.R. 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. Kurniawan dan Lutfi (2012. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI: Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. PT Rineka Cipta: Jakarta. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik. Cetakan Ke- 3. Gramedia: Jakarta. Thoha, Miftah. 2007. Dimensi Prima Administrasi Negara. Media Widya Mandala: Yogyakarta. Winarno. Budi. 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Media Pressindo: Yogyakarta.

200

Kata Kunci : Perubahan Status, Kampung, Kelurahan, Barong Tongkok. Keyword: Status Changes, Kampung, Village, Barong Tongkok

Recommend Documents