I. PENDAHULUAN Pengelolaan pengaduan masyarakat di PNPM Mandiri Perkotaan wilayah I sampai dengan bulan Juni 2013 telah mencapai 33.417 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai mencapai 33.415 pengaduan (99,99%) dan yang masih proses sebanyak 2 pengaduan (0,01%). Pengaduan yang telah dikelola tersebut terdiri dari pengaduan informatif sebanyak 31.573 pengaduan (94,48%) dan pengaduan masalah 1.844 pengaduan (5,52%). Pengaduan pada bulan Juni 2013 sebanyak 487 pengaduan. Pengaduan pada bulan ini mengalami penurunan jumlah aduan sebesar 62,24% dari bulan sebelumnya yang mencapai 1.290 aduan. Penurunan jumlah aduan pada bulan Juni 2013 dipengaruhi oleh penginputan data BPKP dan penanganannya sehingga pengaduan pada bulan tersebut terkonsentrasi pada pengaduan tersebut.
II.
PROGRESS PPM WILAYAH I
1. Berdasarkan Lingkup Aduan Pengaduan berdasarkan lingkup keuangan dan adminstrasi pada sampai periode Juni 2013 pengaduan masuk pada lingkup Administrasi sebanyak 29.316 pengaduan (87,73%) dan pada lingkup keuangan 4.100 pengaduan (12.26%). Pengaduan pada lingkup keuangan masih terdapat 1 pengaduan yang masih proses. Begitupun dengan pengaduan pada lingkup keuangan informatif masih terdapat yang berstatus proses. Pengaduan yang berstatus proses tersebut berkenaan dengan tindak-lanjut BPKP di Kab.Subang Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data periode pelaporan periode Juni 2013 secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1.Berdasarkan Lingkup Administrasi dan Keuangan (Periode Juni 2013) PROPINSI
Admin Proses
NAD SUMUT SUMBAR RIAU SUMSEL BENGKULU BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR BANTEN KALBAR Grand Total
Total
Selesai
Keuangan Proses
95 5 62 21 11
95 5 62 21 11
32 14 75 29 39 43
32 14 75 29 39 43
426
426
Grand Total
Total
Selesai 11
11
13 6
13 6
1
1
22 2
22 2
1 5
1 5
106 5 75 27 11 1 32 36 77 29 40 48
61
61
487
1
Pengaduan pada lingkup administrasi dan keuangan pada periode Juni 2013, lingkup adminstrasi 426 aduan(87.47%) dan pada lingkup keuangan 61 aduan (12.52%) Propinsi dengan jumlah pengaduan lebih banyak pada lingkup administrasi dan keuangan sampai dengan Juni 2013 terdapat di Propinsi NAD dengan jumlah 95 aduan, disusul Propinsi DKI Jakarta dengan 75 aduan. Sedangkan Pengaduan pada lingkup keuangan terbanyak di propinsi Kepulauan Riau.
2. Berdasarkan Sifat Pengaduan Pengaduan berdasarkan sifat aduan terdiri dari pengaduan informatif dan masalah pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa pertanyaan, kritik dan saran. Pengaduan informatif tersebut berjumlah sebanyak 464 pengaduan(95.27%) dan selesai semua. Tabel 2.1.Status Pengaduan Informatif dan Masalah (Periode Juni 2013) Informatif
Masalah
PROPINSI
Total Proses
Selesai
Total Proses
NAD SUMUT SUMBAR RIAU SUMSEL BENGKULU BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR BANTEN KALBAR
106 5 75 27 10
106 5 75 27 10
32 36 75 10 40 48
Grand Total
464
Grand Total
Selesai
1 1
1 1
32 36 75 10 40 48
2 19
2 19
464
23
23
106 5 75 27 11 1 32 36 77 29 40 48 487
2
Tabel 2.2.Pengaduan Informatif berdasarkan kategori (Periode Juni 2013) PROPINSI
Kritik
NAD SUMUT SUMBAR RIAU SUMSEL BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR BANTEN KALBAR
Pertanyaan 6 1 1 3
Grand Total
5 2 9 1
96 3 72 23 10 23 27 62 4 29 33
4 9 8 4 2 14
106 5 75 27 10 32 36 75 10 40 48
33
382
49
464
5
Grand Total
Saran 4 1 2 1
Pengaduan yang bersifat informatif pada bulan Juni 2013 masih didominasi pada kategori pertanyaan. Pengaduan kategori pertanyaan yang lebih dominan terdapat di Propinsi NAD, Sumatera Barat dan DKI Jakarta. Sedangkan pertanyaan yang sering ditanyakan pada kategori tersebut berkaitan dengan pemanfaatan BLM kegiatan ekonomi,kegiatan sosial, infrastruktur, pelaksanaan PPMK dst. Tabel 2.3.Pengaduan Masalah berdasarkan kategori (Periode Juni 2013) PROPINSI
SUMSEL BENGKULU DKI JAKARTA JABAR BANTEN
Grand Total
Kode Etik
Mek. & Prosedur
Perubahan Kebijakan
Grand Total
Lainnya
1 1 2
1
2
3
1
1 16
1 1 2 19
1
17
23
Berdasarkan pada kategori masalah hanya terdapat di Propinsi sumatera selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jabar dan Banten. Pada kategori lainnya di Propinsi Jawa Barat terdapat 16 masalah yang berkaitan dengan temuan BPKP di Kabupaten Cirebon. Masalah tersebut antara lain berkaitan dengan pencairan dana BLM dan pelaksanaan kegiatannya oleh pelaku.
3
3. Berdasarkan asal pengaduan Tabel.3.1. Berdasarkan Asal Aduan PROPINSI NAD SUMUT SUMBAR RIAU SUMSEL BENGKULU BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR BANTEN KALBAR Grand Total
Pengaduan pengaduan kelurahan. Pengaduan pengaduan
Kabupaten/Kota
Kecamatan
2
3
6
28 4 10
1
47
7
Kelurahan 106 5 75 25 11 1 23 36 34 25 28 48 417
Provinsi
14 2 16
Grand Total 106 5 75 27 11 1 32 36 77 29 40 48 487
pada periode Juni 2013 berdasarkan asal/derajat aduan dimana tersebut masuk pada bulan Juni 2013 masih mendominasi di tingkat Pengaduan di tingkat kelurahan mencapai 417 pengaduan (85.62%). berasal dari kecamatan 7 aduan (1.43%), kota/ kabupaten 47 (9.65)%, berasal dari Propinsi 16 aduan(3.29%).
Secara akumulatif jumlah pengaduan berdasarkan asal/ derajat aduan masih di dominasi pengaduan dari tingkat kelurahan dengan jumlah aduan sebesar 29.744 dan terdapat status proses di Propinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan temuan BPKP yang masih berstatus proses di Kab.Subang.
4
4. Pengaduan berdasarkan media pengaduan. Pengaduan berdasarkan media penyampaian pada Juni 2013 masih didominasi pengaduan pada media tatap langsung mencapai 433 aduan (93,25%) . Pengaduan yang muncul di bulan Juni 2013 melalui media sms, telephone,lainnya (temuan BPKP) di Kab.Cirebon Jawa Barat dan surat. Media lain yang cukup dominan pada bulan Juni melalui temuan BPKP dengan jumlah aduan terbanyak pada media ini di Propinsi Jawa Barat Kab.Cirebon 19 temuan aduan. Tabel.4.1. Pengaduan berdasarkan Media Aduan PROPINSI
Lainnya
NAD SUMUT SUMBAR RIAU SUMSEL BENGKULU BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR BANTEN KALBAR
1
Grand Total
SMS
Telepon 1
Tatap Langsung
Surat 1
1
1 19
1
1 3
1
9 1
13
1 21
3
16
14
103 5 75 26 11
Grand Total
28 36 54 8 40 47
106 5 75 27 11 1 32 36 77 29 40 48
433
487
Pengaduan secara akumulatif sampai periode Juni 2013 dengan media pengaduan tatap langsung yang lebih dominan terdapat di Propinsi Sumatera Barat, jumlah aduan tersebut mencapai 7.777aduan (25.36%) dengan kategori aduan informatif yakni berupa pertanyaan. Media Pengaduan lainnya yang digunakan seperti, sms 0.61%,telephone 2.87%, lainnya 4.31% dan surat 2.87%. Pengaduan di Propinsi Sumatera Barat cenderung dari bulan ke bulan lebih didominasi dengan pengaduan informatif. Media tatap langsung sampai dengan Juni 2013 yang digunakan dalam penyampaian pengaduan mencapai 91,73% dari jumlah total pengaduan 33.417 pengaduan.
5. Penyimpangan dana. Penyimpangan dana terdiri dari 2 jenis aduan, yaitu : Penyimpangan dana hasil temuan BPKP dan penyimpangan hasil temuan masyarakat (Non BPKP). a) Penyimpangan dana Hasil temuan BPKP
5
Penyimpangan dana hasil temuan BPKP sampai dengan Juni 2013 dari data yang telah dikelola di SIM PPM mencapai 6,4 Milliar dengan dana kembali mencapai 6,09 Milliar atau 93% dana telah kembali.Penyimpangan dana hasil temuan BPKP tertinggi terdapat di wilayah OC-2 dengan jumlah dana hasil temuan mencapai 3,95 Milliar dan dana yang telah dikembalikan mencapai 3,86 Milliar (98%). Penyimpangan tertinggi di OC-2 terdapat di Propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah dana yang telah disimpangkan mencapai 2,7 Milliar dengan dana telah kembali sebesar 2,6 Milliar(97%). b) Penyimpangan dana Hasil laporan masyarakat (Non BPKP)
Penyimpangan dana hasil laporan masyarakat (Non BPKP) sampai dengan status Juni 2013 mencapai 1,86 Milliar, dengan dana yang telah kembali mencapai 593 juta (32%). Jumlah penyimpangan tertinggi terdapat di OC-3 mencapai 813 juta dengan dana kembali 0%. Penyimpangan dana tertinggi di OC-3 berasal dari Propinsi Banten dari kasus dana fixed cost TA.2010 sebesar 595 juta.
6
IV. Isue-issue Strategis Issue strategis yang terjadi selama kurun waktu periode Juni 2013 masih berkisar yaitu : 1) Permasalahan gaji fiktif dari quota jumlah fasilitator di suatu kota/kabupaten yang menjadi celah terjadinya korupsi atau manipulasi data personil yang menjadi issue hangat di tahun 2013 bila satker baru pengganti tidak mengetahui prosedur dan dokumen yang harus diverifikasi atau tidak paham terhadap tupoksi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini terjadi di Propinsi Banten. 2) Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat selama ini menjadi tanggung-jawab korkot dan penginputan data diserahkan kepada assmandat sehingga menyebabkan antara pengisian data subtansi aduan dengan penanganan tidak sesuai. Issue ini sudah dilakukan perubahan dengan menjadikan askot CD dan faskel CD untuk menjadikan tugas tersebut bagian dari tupoksinya karena sudah ada di MSAP mereka masing-masing. 3) Penyimpangan dana baik dana BLM maupun pelatihan masyarakat pelakunya telah bergeser dari masyarakat/ KSM/ anggota BKM ke pendamping masyarakat fasilitator,bahkan koordinator kota (Korkot) dan subprof Admin KMW. Sudah ada kebijakan dari Pusat dana pelatihan masyarakat tidak dikeluarkan secara terpisah tetapi sudah menjadi bagian daripada BLM. Jadi 10% dari dana BLM untuk pelatihan masyarakat sehingga mekanisme penggunaannya pun mengikuti mekanisme pemanfaatan BLM. Hanya belum dijelaskan, pos penggunaannya. 4) Pengaduan masyarakat yang cenderung lebih dominan melalui media tatap langsung di tingkat kelurahan dengan pertanyaan, kritik dan saran terutama pada kategori pertanyaan. (catatan : apakah hal tersebut menunjukkan masyarakat belum paham tentang program dan masih tergantung kepada faskel/ konsultan atau kah hanya aduan yang dibuat oleh faskel untuk memenuhi syarat quota pengaduan) 5) Unit Pengelola pengaduan baik di tingkat kelurahan, kota/kabupaten maupun propinsi belum berfungsi dan efektif. Pencatatan aduan dan penanganan pengaduan masih di dominasi fasilitator dibandingkan anggota BKM. Keterlibatan aparat pemerintah daerah di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota/kabupaten. Hal ini menjadi kesepakatan di dalam EGM Monev PPM yang dilaksanakan pada April 2013 dimana langkah awal dari pelaksanaan ini adalah melibatkan aparat pemerintah daerah dalam penangaan kasus penyimpangan dana baik temuan BPKP maupun non BPKP.
7
III. Rekomendasi Berdasarkan Issue permasalahan yang terekam berdasarkan trends di bulan ini, maka rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut : 1) Perlunya melakukan pelatihan khusus untuk Tim Satker baru tentang PNPM Mandiri Perkotaan karena berdampak pada proses verifikasi dan pengawasan dari Satker terhadap evaluasi pelaksanaan pendampingan oleh faskel dan Korkot tidak tepat. 2) Penanganan masalah pengaduan yang dikhususkan dilakukan oleh faskel CD dan asskot CD di wilayah I dalam pengorganisasiaan penyelesaian masalah dan penginputan data secara substantif di dalam SIM PPM akan lebih efektif sehingga perekaman data dalam SIM lebih baik dibandingkan oleh asmandat. 3) Kecenderungan meningkatnya penyimpangan dana yang diadukan oleh masyarakat dan semakin meningkatnya jumlah pelaku penyimpangan dana oleh konsultan sehingga perlu pembenahan terhadap system recruitmen dan pelatihan/ peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas lebih didorong pada kepedulian dan rasa emphatic seluruh jajaran konsultan terhadap kelompok marginal dengan model pelatihan langsung di lingkungan kelompok tersebut. 4) Perlu adanya sistem kaderisasi anggota BKM di dalam mengantisipasi lemahnya pemahaman anggota BKM terhadap program serta terjadinya disorientasi dan motivasi anggota BKM di dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 5) Perlunya mendorong kota/kabupaten yang mendukung PNPM Mandiri Perkotaan dan telah memiliki Perda Nangkis supaya dapat merevitalisasi TKPKD tingkat kota/kabupaten dan membentuk struktur Pokja Pengelolaan Pengaduan sampai tingkat Kecamatan. Demikian laporan progress pengaduan masyarakat ini disampaikan. Mohon saran dan masukan dalam perbaikan laporan ini sangat diharapkan.
Jakarta, 22 Juli 2013 PPM KMP PNPM WILAYAH-1
8
9
