I. PENDAHULUAN Pengaduan yang masuk pada bulan Februari 2015 yang dikumpulkan dari tingkat KMW dan pengaduan yang masuk ke KMP berjumlah 762 aduan. Pengaduan telah selesai ditangani sejumlah 759 pengaduan (99,61%). Jumlah pengaduan yang telah masuk sampai dengan bulan Feburari 2015 sebanyak 49.569 pengaduan. Pengaduan yang masih status proses sampai dengan bulan Januari 2015 berjumlah 157 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses pada bulan Februari 2015 berjumlah 3 pengaduan.
Sampai dengan bulan Februari 2015 provinsi yang masih menyisakan kasus yang belum ditangani selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Provinsi tersebut yaitu; Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,Sumatera selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Provinsi Banten. Provinsi yang memiliki pengaduan/ kasus dengan status proses terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 96 pengaduan. Pengaduan yang memiliki kasus terkecil yang belum ditangani terdapat di Provinsi Sumatera selatan dan Provinsi Banten sebanyak 1 pengaduan/ kasus dan sampai saat ini kasus tersebut belum selesai ditangani.
1
II. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA A. Capaian Penanganan Pengaduan Data pengaduan yang masuk pada bulan Februari 2015 Pengaduan telah selesai ditangani sebanyak
sebanyak 762 pengaduan.
759 pengaduan (99,61%). Pengaduan yang
masih status proses sebanyak 3 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses berkategori pertanyaan terdapat 1 dari Provinsi Jawa Barat dan 2 merupakan kritikan di Provinsi Riau.
2
Pengaduan yang berstatus proses berupa pertanyaan berasal dari Kota Depok Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan masyarakat. Sedangkan kritikan yang berstatus proses di Provinsi Riau kota Pekan Baru berkaitan dengan setoran dana UPK ke BPR. (doble entry). Pertanyaan tentang pelatihan masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat disampaikan pada tingkat kelurahan. Sedangkan kritikan setoran dana UPK ke BPR disampaikan pada tingkat kota/kabupaten.
Pengaduan pada tingkat kelurahan dan kota/kabupaten pada bulan Februari lebih mendominasi dibandingkan pada tingkat pengelolaan pengaduan lainnya. Pengaduan yang berasal dari kelurahan lebih banyak dan mendominasi dengan media tatap langsung. Pada bulan ini pengaduan dengan media tatap langsung mencapai 99,61%.
Pengaduan pada
level ini pun masih terdapat 1 pengaduan yang belum selesai ditangani dari Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pengaduan yang berasal dari kabupaten/ kota disampaikan melalui media lain (buku pengaduan). Pengaduan ini masih dalam proses penanganan dan belum selesai.
3
B. Penyimpangan dana 1. Penyimpangan Hasil Temuan BPKP Kasus penyimpangan dana dari temuan BPKP yang terbanyak terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 29 kasus (22,31% ). Kasus penyimpangan terbanyak kedua terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 25 kasus (19,23%) dan Provinsi Bengkulu sebanyak 24 kasus (18,46%), seperti grafik berikut :
4
Temuan BPKP yang masih ditindak-lanjuti atau status proses terdapat 9 kasus (39%). Kasus yang belum selesai tersebut di Provinsi Sumatera Barat 4 kasus, Provinsi Jawa Barat 3 kasus, dan 1 kasus masing-masing di Provinsi jambi dan Sumatera selatan. Sedangkan pelaku penyimpangan dana yang terbanyak terdapat berasal dari BKM sebanyak 51 pelaku. Pelaku ini tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat 18 orang, Sumatera Utara 10 orang dan Provinsi Bengkulu 8 orang. Kasus terbanyak kedua terdapat di kalangan KSM sebanyak 26 orang (20%). Pelaku di kalangan KSM ini dominan berasal dari Provinsi Sumatera Utara 10 orang dan Provinsi Bengkulu 10 orang. Sisanya berasal dari beberapa Provinsi lain, seperti lampung, banten dan jawa barat.
Sedangkan Nilai penyimpangan dana sampai dengan status Februari 2015 mencapai 9,43 Milliar di wilayah I (kecuali Prov.Aceh). Dana yang telah kembali mencapai 8,46 Milliar (89,75%). Provinsi dengan nilai penyimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera selatan dengan total temuan penyimpangan dana mencapai 2,74 Milliar dan dana yang telah dikembalikan mencapai 2,72 Milliar (99,4%). Ada terdapat dana yang telah dinyatakan selesai (Nilai belum selesai) tetapi dana belum kembali seluruhnya sebesar 743 juta. Sedangkan yang masih status proses sebanyak 64 juta.
5
2. Penyimpangan dana Temuan ITDA Penyimpangan dana hasil temuan ITDA pada status Februari 2015 masih terdapat 168 kasus dengan jumlah kasus terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 63 kasus (37%), disusul oleh Sumatera Utara 42 Kasus (25%), dan Provinsi Sumatera selatan 25 kasus (15%).
Nilai penyimpangan hasil temuan ITDA sejumlah 3,5 Milliar dengan nilai penyimpanigan tertinggi sebesar 1,4 Milliar. Nilai penyimpangan tertinggi tersebut terdapat di Provinsi
6
Banten. Disusul Provinsi Jawa barat dengan Nilai penyimpangan mencapai 710 juta dengan dana yang telah kembali 379 juta (53%).
3. Penyimpangan dana Temuan Masyarakat
Penyimpangan dana hasil laporan masyarakat pada status Februari 2015 sebanyak 110 kasus. Sebanyak 105 kasus telah selesai ditangani
dan 5 kasus masih dalam proses
penyelesaian penanganan. Provinsi yang masih menyisakan kasus penyimpangan dana yang belum diselesaikan terdapat di Provinsi
Jawa Barat, Kota jambi, Pekan baru,
Kuantan singingi dan Kota Padang. Serta terdapat 13 kasus yang telah dinyatakan selesai tetapi dana belum kembali 100%. Pelaku penyimpangan dana yang dilaporkan masyarakat sama dengan temuan BPKP ada pada kalangan anggota BKM dan UP-UP. Sebanyak 30 orang (29%) pelaku penyimpangan dana merupakan anggota BKM dan UP-UP. Sedangkan pelaku lainnya sebanyak 38 orang merupakan pelaku yang tidak teridentifikasi statusnya. Pelaku penyimpangan dana kedua yang terbanyak berasal dari KSM sebanyak 26 orang.
7
Nilai penyimpangan dana hasil temuan masyarakat ini mencapai 2,429 Milliar. Dana yang telah dikembalikn mencapai 1,038 Milliar (42,7%). Sisa dana yang belum dikembalikan sebanyak 149 juta.
8
III. Kesimpulan 1. Pengaduan pada bulan Februari 2015 telah masuk dan dikelola sebanyak 762 pengaduan dan telah selesai ditangani 99,67%. 2. Pengaduan yang berstatus proses sebanyak 157 kasus selama periode tahun 2011 – 2015 di tambah 3 kasus di bulan Februari 2015 yang masih proses. 3. Terdapat kasus temuan BPKP dan ITDA yang termasuk kategori adminstratif yang belum terselesaikan padahal kasus-kasus tersebut seyogyanya dapat diselesaikan tidak lebih dari 1 minggu. 4. Kasus penyimpangan dana yang ditemukan masyarakat cenderung penyelesaiannya sangat lambat. Padahal kasus penyimpangan tersebut sudah cukup lama hampir 1,5 tahun lalu. 5. Kasus-kasus penyimpangan dari temuan BPKP, ITDA dan laporan masyarakat lebih banyak ditemukan di Provinsi Jawa Barat. Namun nilai penyimpangannya sangat kecilkecil dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera selatan. 6. Sistem penanganan terpadu dan terintegragsi (Community Base Monitoring) dibawah kendali TKPKD harus segera mulai diterapkan dimasing-masing kota/kabupaten. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya kasus-kasus dan temuan yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Terutama dari pihak kepolisian, kejaksaan dan Satker pemerintah daerah sehingga bila terdapat kasus-kasus penyimpangan dana tidak langsung diserahkan oleh pihak berwajib. Hal ini telah diinisiasi oleh Kota Tangerang selatan yang menyelenggarakan lokakarya pada tanggal 6 Desember 2014 dengan Narasumber Bappeda dari Kabupaten Majalengka yang telah menerapkan system CBM tersebut.
Jakarta, 15 Maret 2015
PPM KMP PNPM WILAYAH-1
9
10
