Konsultan Manajemen Pusat Complaint Handling Unit
A. Perkembangan PPM bulan Nopember 2016 Pengelolaan pengaduan pada bulan Nopember 2016telah dikelola mencapai 635 pengaduan telah selesai semua (100%).Provinsi dengan pengaduan tertinggi pada bulan Nopember 2016 terdapat di Provinsi Sumatera selatan sebanyak 133 pengaduan (21%). Provinsi dengan pengaduan terendah terdapat di Provinsi Sumatra barat sebanyak 3 pengaduan Grafik 2.1. Capaian Pengaduan tiap Provinsi
Capaian pengaduan tiap provinsi Proses 96 20
11
9
3 SUMATERA…
22
KEPULAUAN RIAU
32
RIAU
40
LAMPUNG
BANTEN
JAWA BARAT
SUMATERA…
DKI JAKARTA
SUMATERA…
52
KALIMANTAN…
106
BANGKA…
111
BENGKULU
133
Selesai
Berdasarkan lingkup, pengaduan administratif sebanyak 552 pengaduan (86,8%) telah selesai semua. Pengaduan pada lingkup keuangan terdapat 84 pengaduan (13,2%) dan tidak ada status proses.
Pengaduan berdasarkan lingkup Administrasi
Keuangan
552
84
Selesai
II - 1
Konsultan Manajemen Pusat Complaint Handling Unit
1) Pengaduan berdasarkan Media Grafik 1. Media pengaduan
Pengaduan berdasarkan media Proses
Selesai
597
10
8
1 SMS
Telepon
Kotak Pengaduan
Kunjungan Lapangan/Supervi si
Tatap Langsung
19
Berdasarkan media pengaduan yang paling dominan di bulan Nopember 2016 ada pada media tatap langsung597 pengaduan (94,02%).Media pengaduan terendah melalui SMS hanya 1 pengaduan (0,16%). Media kunjungan lapangan/supervisi 19 kasus ditemukan di Provinsi Sumatera Utara. Media Kotak pengaduan terjadi di Provinsi Sumatera utara (6 kasus), sumatera selatan (2 kasus) dan Riau terdapat 2 kasus. 2. Pengaduan berdasarkan derajat aduan Pengaduan berdasarkan derajat aduan bahwa kasus/ pengaduan lebih banyak pada derajat tingkat kelurahan/desa.Derajat kelurahan/ desa mencapai 590 kasus (95,28%) dan pengaduan yang terendah pada tingkat provinsi 2 pengaduan (0,31%). Derajat pengaduan tingkat kota/kabupaten dari 37 kasus, sebanyak 22 kasus terdapat di DKI Jakarta, 6 kasus di Provinsi Jawa barat, dan sisanya terdapat di Provinsi Banten, Bangka belitung, Riau dan Sumatera barat. Derajat pengaduan penyelesaian pada tingkat kecamatan terdapat di Provinsi DKI jakarta (4 kasus), Jawa barat 2 kasus dan 1 kasus terdapat di Bangka belitung. Sementara media tingkat provinsi terjadi di Provinsi Banten sebanyak 2 kasus.
II - 2
Konsultan Manajemen Pusat Complaint Handling Unit
Grafik 2. Pengaduan berdasarkan derajat aduan
Derajat pengaduan Proses
Selesai
605
37
Kelurahan/Desa
6
Kabupaten/Kota
2
Kecamatan
Provinsi
2) Pengaduan berdasarkan kategori Grafik 3. Pengaduan berdasarkan kategori
Pengaduan berdasarkan kategori Proses
Selesai
554
1 Mekanisme
1 Adanya Intervensi Negatif
32 Kritik
Saran
Pertanyaan
46
Pengaduan berdasarkan kategori yang tertinggi pada kategori pertanyaan 554(87,24%). Pengaduan yang sedikit terdapat pada kategori intervensi negatif dan tidak sesuai mekanisme dan prosedur (0,16%). Kasus pertanyaan terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera selatan sebanyak 134 kasus (24%) dan kasus pertanyaan paling sedikit terdapat di Provinsi Sumatera barat sebanyak 3 kasus (0,5%). Kategori saran tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera utara 17 kasus (37%) dan pengaduan yang terendah terdapat di provinsi kalimantan barat 1 (2,2%). Kategori kritik terbanyak terdapat di Provinsi Jawa barat 10 kasus (31,25%), Provinsi Bengkulu dan sumatera utara
II - 3
Konsultan Manajemen Pusat Complaint Handling Unit
masing-masing 7 kasus (21,88%). Sedangkan kategori intervensi negatif dan tidak sesuai mekanisme dan prosedur terdapat masing-masing 1 kasus di Provinsi Jawa barat. 3) Pengaduan berdasarkan Bidang Pelaksanaan Berdasarkan bidang kegiatan partisipasi masyarakat lebih dominan mencapai 365 aduan (57,5%). Sedangkan bidang pelaksanaan kegiatan yang kasusnya terendah pada kategori pengawasan 6 kasus (0,9%). Bidang kegiatan partisipasi masyarakat paling dominan terjadi pada provinsi Sumatera utara 74 kasus (20,2%) dan Provinsi Sumatera selatan 72 kasus (19,7%). Sedangkan bidang kegiatan yang melibatkan partisipasi pemda paling tinggi terdapat di Provinsi Sumatera selatan sebanyak 38 kasus (22,6%) dan yang terendah terdapat di Provinsi Sumatera barat 1 kasus (0,6%). Kasus pada pelaksanaan manajemen proyek tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta 33 kasus (34,4%) dan yang terendah terdapat di Provinsi lampung 1 kasus (1%). Grafik 4. Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan
Pengaduan dlm bidang pelaksanaan Proses
Selesai
365
168 96 6 Partisipasi Masyarakat
Partisipasi Pemda
Manajemen Proyek
Pengawasan
4) Pengaduan berdasarkan Program kegiatan Pengaduan yang berkaitan dengan program kegiatan berdasarkan skala tingkat kelurahan lebih tinggi sebanyak415 pengaduan (65,25%) dan yang terendah pada Eks. Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan 29 kasus (4,56%). Program kegiatan skala tingkat kelurahan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera selatan 94 kasus dan yang terendah terdapat di Provinsi Sumatera barat 2 kasus (0,5%). Kalau berdasarkan skala kota yang tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera selatan 40 kasus (20,8%) dan yang terendah terdapat di Provinsi Sumatera barat 1 kasus (0,5%).
II - 4
Konsultan Manajemen Pusat Complaint Handling Unit
Grafik 5. Pengaduan berdasarkan program
Pengaduan berdasarkan program Proses
Selesai
415
192 29
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kel/Desa
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kota
PNPM Mandiri Perkotaan (Loan s.d Desember 2016)
II - 5
