Pengaduan tiap provinsi

Konsultan Manajemen Pusat Complaint Handling Unit

A. Perkembangan PPM bulan Agustus 2016 Pengaduan pada bulan Agustus 2016 berjumlah 422 pengaduan dengan pengaduan yang telah selesai penanganannya sebanyak 420 (99,53%). Pengaduan yang berstatus proses masingmasing terdapat 1 pengaduan di Provinsi Sumatera Utara dan 1 pengaduan Provinsi Jambi pengaduan. Pengaduan yang paling banyak pada bulan Agustus 2016 terdapat di Provinsi Sumatera utara. Pengaduan terendah terdapat di Provinsi Sumatera barat. Pada bulan Agustus 2016 ini terdapat provinsi tidak mengirimkan data pengaduannya, yaitu : Provinsi Riau dan DKI Jakarta. Grafik 2.1. Capaian Pengaduan tiap Provinsi

Pengaduan tiap provinsi Proses

Selesai

89 72 54

53

47

38 23

18

11

JAMBI

KALIMANTAN BARAT

LAMPUNG

BANGKA BELITUNG

BENGKULU

JAWA BARAT

BANTEN

1 SUMATERA SELATAN

SUMATERA UTARA

1

Pengaduan jenis informatif mencapai 417 kasus (98,8%) dan pengaduan jenis masalah 5 kasus (1,18%). Pengaduan jenis masalah pada bulan Agustus 2016 tidak terdapat kasus penyimpangan dana. Pengaduan jenis ini hanya terdapat pelanggaran mekanisme dan prosedur 4 kasus dan pelanggaran kode etik 1 kasus. Status pengaduan selama periode April – Agustus 2016 terdapat pengaduan status proses di setiap bulannya. Pengaduan status proses tersebut bila belum selesai akan dimasukkan ke dalam status pengaduan bulan Agustus 2016 (status laporan terkini). Pengaduan status proses tersebut tidak dikirim kembali oleh masing-masing KMW. Artinya pengaduan status proses tersebut telah selesai ditangani di bulan sebelumnya. Lebih detail dapat dilihat pada grafik berikut status pengaduan yang masih proses setiap bulannya. II - 1


Pengaduan status proses Selesai

Proses

456

420

386 295

294

16

4 Apr-16

4

2

Mei-16

Jun-16

2

July 16

Agust-16

1) Pengaduan berdasarkan Media Pengaduan pada bulan Agustus 2016 masih dominan pengaduan langsung (tatap langsung) mencapai 390 pengaduan (94%). Sedangkan media yang paling rendah digunakan dalam pengaduan bulan Agustus 2016, yaitu surat, media online dan Buku pengaduan. Media pengaduan yang masih dalam proses fasilitasi terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi. Media pengaduan yang digunakan dalam di provinsi Sumatera utara yang berstatus proses adalah media pengaduan online. Media yang di Provinsi Jambi merupakan media tatap langsung. Grafik 1. Pengaduan berdasarkan Media

Pengaduan berdasarkan media Proses

Selesai

389

1 Surat

1 Pengaduan Online

1 Koordinasi dengan BKM

1 Buku Pengaduan

2 SMS

3 Telepon

8 Kotak Pengaduan

15 Kunjungan Lapangan/Supervisi

Tatap Langsung

1

II - 2


2) Pengaduan berdasarkan asal aduan Berdasarkan asal aduan pada bulan Agustus 2016 yang paling dominan berasal pada tingkat kelurahan 93,8%. Sumber pengaduan yang terendah terdapat di tingkat kecamatan 0,24%. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar masyarakat belum paham terhadap Program Kotaku. Sedangkan pada tingkat kecamatan lebih banyak pengaduan informatif tentang peran pemda dalam penyusunan perencanaan (RPLP/RTPLP). Grafik 2. Pengaduan berdasarkan derajat aduan

Pengaduan berdasarkan asal aduan Proses

Selesai

394

20

2 Kelurahan/Desa

5

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Pengaduan pada tingkat kota/kabupaten pun hampir sama dengan tingkat kecamatan yang lebih mengarah integrasi rencana peningkatan dan pencegahan kawasan kumuh di tingkat kota/kabupaten. 3) Pengaduan berdasarkan kategori Grafik 3. Pengaduan berdasarkan kategori

Berdasarkan kategori Proses

Selesai

22

1

367

1 Pertanyaan

27 Saran

Kritik

2

1

Pelanggaran Kode Etik / Mekanisme Kinerja dan Pelaku Prosedur

1 Mekanisme & prosedur

II - 3


Berdasarkan kategori pengaduan yang tertinggi atau dominan pada kategori pertanyaan sebanyak 367 pertanyaan 87,2%. Pengaduan yang terendah pada kategori mekanisme dan prosedur 1 pengaduan. Pengaduan pertanyaan lebih dominan karena banyak masyarakat yang menanyakan tentang program Kotaku pada konsultan/ pendamping melalui media tatap langsung di tingkat kelurahan. 4) Pengaduan berdasarkan Bidang Pelaksanaan Berdasarkan bidang kegiatan partisipasi masyarakat lebih dominan mencapai 207 aduan (49,05%). Begitupun dengan partisipasi pemda mencapai 174 aduan (41,23%). Dominasi pada bidang ini disebabkan karena tahap pelaksanaan program sedang tahap penyusunan perencanaan baik di tingkat kelurahan maupun kota/kabupaten. Selain itu terdapat kegiatan, audit keuangan di beberapa kelurahan sehingga terdapat pengaduan yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan oleh pemerintah daerah maupun auditor. Grafik 4. Pengaduan berdasarkan program

Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan Proses

Selesai

207 174

31 2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Pemda

Manajemen Proyek

7 Pengawasan

1 Manajaemen

5) Pengaduan berdasarkan Program kegiatan Bila dikaitkan dengan bidang kegiatan maka berdasarkan program kegiatan yang dominan sering ditanyakan oleh masyarakat berkaitan dengan program kumuh skala kelurahan (48,3%) dan program kumuh skala kota/ kabupaten (50,9%). Kedua kegiatan ini pada bulan ini sedang berjalan di siklus tingkat kelurahan maupun tingkat kota/kabupaten.

II - 4


Grafik 5. Pengaduan berdasarkan program

Berdasarkan bidang kegiatan Proses

213

Selesai

204

3

2 Pencegahan & Peningkatan Kumuh Tingkat Kota

Pencegahan & Peningkatan Kumuh Tingkat Kel/Desa

PNPM Mandiri Perkotaan (Loan s.d Desember 2016)

Berdasarkan jenis program pengaduan jenis informatif (pertanyaan,saran dan kritik) lebih dominan dibandingkan kegiatan skala kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dibeberapa daerah sedang pada tahapan penyampaian usulan rencana pada tingkat kota/kabupaten dan proses sosialisasi di tingkat kota/kabupaten terkait perencanaan program.

6) Penyimpangan dana Penyimpangan dana di bulan Agustus 2016 tidak ada kasus yang dilaporkan. Kasus-kasus penyimpangan yang masih status proses di bulan sebelumnya sudah diselesaikan. Beberapa kasus yang berstatus proses dari bulan Januari – Agustus 2016 sebanyak 28 aduan.

II - 5


II - 6

Pengaduan tiap provinsi

Recommend Documents