I. PENDAHULUAN Pengaduan yang masuk pada bulan April
2015 yang dikumpulkan dari tingkat KMW dan
pengaduan yang masuk ke KMP berjumlah 506 aduan. Pengaduan telah selesai ditangani sejumlah 497 pengaduan (98,22%). Pengaduan secara akumulatif sampai dengan April 2015 mencapa 52.127 pengaduan dan yang selesai ditangani mencapai 52.028 (99,81%)
Beberapa kasus belum selesai ditangani sampai dengan bulan April 2015 telah diselesaikan sebanyak 37%. Pengaduan yang berstatus proses pada bulan Maret 2015 mencapai 157 pengaduan dan telah berkurang menjadi 99 pengaduan yg berstatus proses. Pengaduan yang berstatus proses tertinggi masih terdapat di Provinsi Jawa Barat. Pengaduan yang berstatus proses tersebut 48% dari total pengaduan yang berstatus proses. Pengaduan yang berstatus proses tersebut telah berkurang dari bulan sebelumnya yang mencapai 76 pengaduan. Selama tahun 2015 pengaduan yang masuk cenderung menurun atau berkurang di bulan April 2015. Namun status pengaduan yang proses cenderung bertambah di bulan Maret dan April 2015. Sehingga kemungkinannya terjadi penambahan pengaduan yang belum terselesaikan selain pengaduan yang berstatus proses telah selesai ditangani.
1
II. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA A. Capaian Penanganan Pengaduan Pengaduan pada bulan April 2015 pengaduan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pengaduan dengan status proses tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebanyak 67%. Pengaduan yang berstatus proses lainnya terdapat di Provinsi Jabar dan Jambi.
2
B. Pengaduan berdasarkan kategori
Pengaduan yang masih berstatus proses di bulan April 2015 sebanyak 9 pengaduan. Berdasarkan kategori pengaduan yang berstatus proses terbanyak terdapat pada kategori pertanyaan (5 pengaduan), Mekanisme pengaduan sebanyak 2 pengaduan, 1 pengaduan pada penyimpangan dana dan intervensi negatif. Pengaduan tertinggi yang berkategori pertanyaan yang berstatus proses berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan pencairan dana BLM ke KSM. Pengaduan pertanyaan tersebut berasal dari DKI Jakarta. Pengaduan kategori Mekanisme dan prosedur berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Penyimpangan dana yg berstatus proses berasal dari Provinsi Jambi. Penyimpangan dana berkaitan dengan dana UPK. Sedangkan pada kategori mekanisme dan prosedur berkaitan dengan kegiatan PPMK di Kabupaten Bekasi.
C. Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan (status proses) Pengaduan
berdasarkan
bidang
kegiatan
yang
terbanyak
pada
kegiatan
lainnya
(administratif), kegiatan ekonomi dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan administrasi yang diadukan bersifat pertanyaan, kritik dan saran di level kelurahan. Pengaduan tersebut berkaitan dengan bidang kegiatan antara lain; harapan kerjasama, masalah pergantian anggota, pengumpulan data, sekretariat BKM pindah, teguran kepada KSM dst.
3
Sedangkan pengaduan pada bidang kegiatan ekonomi berkaitan dengan administratif dan keuangan. Kegiatan ekonomi administratif yang sering diadukan (baik berupa pertanyaan, saran dan kritik) seperti berkaitan dengan, kelembagaan UPK, ijin usaha, masalah dana BOP PPMK, laba kegiatan ekonomi bergulir, dst. Sedangkan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi keuangan diantaranya berkaitan dengan penyimpangan dana, kredit macet, kegiatan vocational, dst.
D. Pengaduan berdasarkan derajat aduan
4
Pengaduan pada bulan April 2015 masih dominan pada tingkat kelurahan mencapai 85,97%. Pengaduan pada tingkat kelurahan tersebut masih terdapat yang berstatus proses sebanyak 3 pengaduan. Pengaduan tersebut masing-masing berkategori penyimpangan dana, intervensi negatif, dan Mekanisme dan prosedur. Pada tingkat provinsi yang berstatus proses berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pencairan dana BLM, penentuan lokasi kumuh, Channeling BKM dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur menggunakan aspal. Pengaduan pada tingkat kota/kabupaten merupakan pengaduan status proses bulan sebelumnya yang belum selesai.
E. Penyimpangan dana 1.
Penyimpangan Hasil Temuan BPKP
Penyimpangan dana hasil temuan BPKP mencapai 9,9 Milliar dan telah ditindak-lanjuti dengan dana kembali mencapai 8,9 Milliar (89,78%). Penyimpangan dana dengan nilai tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 2,74 Milliar dan telah dikembalikan dana sebesar 2,72 Milliar (99,43%). Sebaliknya di Provinsi Sumatera Barat penyimpangan dana yang telah dikembalikan baru mencapai 19,88% dari total dana yang digelapkan sebesar 48 juta. Propinsi yang telah menindak-lanjuti dengan pengembalian dana 100% terdapat di Provinsi Riau, Lampung dan Kepulauan riau. Sedangkan total dana yang belum kembali sebesar
5
1,021 Milliar. Dana yang belum dikembalikan tersebut masih ditindak-lanjuti di beberapa Provinsi seperti, Provinsi Sumatera selatan,Bengkulu, DKI Jakarta, Jabar, Sumatera Utara, Banten, Jambi, Kalimantan barat dan Sumatera Barat.
2. Penyimpangan dana Temuan ITDA
Nilai penyimpangan hasil temuan ITDA sejumlah 1,6 Milliar dengan dana yang telah dikembalikan mencapai 1,3 Milliar.(83,15%). Penyimpangan dana yang belum selesai ditindak-lanjuti 100% terdapat di Provinsi Jawa barat dan Bengkulu. Nilai penyimpangan dana yang belum dikembalikan di kedua provinsi tersebut mencapai 272 juta. Provinsi Banten merupakan provinsi dengan temuan ITDA tertinggi sampai dengan April 2015. Nilai penyimpangan dana yang ditemukan oleh ITDA mencapai 1,2 Milliar dari 5 kasus yang telah ditemukan ITDA. Temuan ITDA tersebut telah yang tertinggi berkaitan dengan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman bergulir. Namun telah ditindak-lanjuti dan dikembalikan 100%. Provinsi Jawa barat dengan penyimpangan dana mencapai 232 juta, dengan dana yang telah dikembalikan 30 juta dari 10 kasus penyimpangan dana yang telah ditemukan.
6
3. Penyimpangan dana Temuan Masyarakat
Penyimpangan dana temuan masyarakat sampai dengan April 2015 mencapai 1,7 Milliar. Dana yang telah dikembalikan mencapai 1,38 Milliar (78%). Penyimpangan dana temuan masyarakat tertinggi berada di Provinsi Jawa barat. Nilai penyimpangan dana temuan masyarakat tersebut mencapai 448 juta dengan dana yang telah dikembalikan mencapai 388 juta (86,69%). Provinsi yang telah menindak-lanjuti dan mengembalikan dana 100% terdapat di Provinsi Sumatera utara, Banten, Lampung, Kepulauan riau, DKI Jakarta, dan Bengkulu. Sedangkan Provinsi yang tingkat pengembalian dananya paling rendah 0% terdapat di Provinsi Bangka Belitung, dengan nilai penyimpangan dana sebesar 70 juta. Temuan penyimpangan dana di Provinsi Bangka Barat sebesar 70 juta berkaitan dengan kegiatan PLPBK.
7
III. Kesimpulan 1. Pengaduan pada bulan April 2015 telah masuk dan dikelola sebanyak 506 pengaduan dan telah selesai ditangani 98,22%. Secara akumulatif penanganan pengaduan telah telah selesai 99,81% dari total 52.127 pengaduan. 2. Pengaduan yang berstatus proses pada bulan April berkurang sebanyak 37%. 3. Pengaduan pada bulan April 2015 cenderung menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kasus yang disampaikan masyarakat lebih banyak berkaitan dengan kegiatan lainnya, ekonomi dan sosialisasi. 4. Penyimpangan
dana
temuan
BPKP
tindak-lanjut
penanganannya
lebih
cepat
dibandingkan penyimpangan dana temuan ITDA atau masyarakat. Penyimpangan dana temuan BPKP lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan oleh ITDA maupun masyarakat. 5. Sistem penanganan terpadu dan terintegragsi (Community Base Monitoring) dibawah kendali TKPKD harus segera mulai diterapkan dimasing-masing kota/kabupaten. Pengawasan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah terhadap program P2KP sudah harus dibangun mekanismenya.
Jakarta, 15 Maret 2015
PPM KMP PNPM WILAYAH-1
8
