Layanan Masyarakat & Penanganan Pengaduan
Halaman Utama
Statistik Pengaduan
Pengaduan Online
Lihat Pengaduan
Berita
MODUL PELATIHAN PENGUATAN SISTEM LAYANAN MASYARAKAT & PENANGANAN PENGADUAN
EUROPEAN UNION
FAQ
Pembuatan Modul Pelatihan Penguatan Sistem Layanan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan ini difasilitasi oleh program Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) yang merupakan kemitraan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Bank Dunia dengan pendanaan dari Pemerintah Kerajaan Belanda dan Uni Eropa. Informasi lebih lanjut: http://www.wapikweb.org Dicetak Maret 2013
MODUL PELATIHAN PENGUATAN SISTEM LAYANAN MASYARAKAT & PENANGANAN PENGADUAN
Daftar Isi
Bab 1 A. B. C.
2
Penjelasan Pelatihan Pendahuluan Alur Pelatihan Jadwal Pelatihan
3 3 5 6
Bab 2 Pengantar A. Pembukaan Pelatihan B. Materi Presentasi (1)
7 7 10
Bab 3 Sistem Pelayanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Prosedur Standar Operasional A. Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat B. Prosedur Operasional Penanganan Pengaduan Materi Presentasi (2) C. Pendalaman Sistem Pelayanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendalaman Materi Presentasi (2) D. Simulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Simulasi Materi Presentasi (2) Simulasi
13 14 16 17 34 35 38 40 40 43 47
Bab 4 Bagian Akhir A. Penanganan Pengaduan Oleh Pihak External Langkah Fasilitasi Muatan Lokal & Penutup Langkah Fasilitasi
57 57 58 59 60
MODUL PELATIHAN
Bab 1
Penjelasan Pelatihan A. Pendahuluan Program Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia melaksanakan agenda reformasi pendidikan dan mencapai tujuan MDGs yakni pendidikan untuk semua. Bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah memperbaiki tata kelola cara pendidikan yang lebih baik dan lebih efisien. Adanya informasi yang baik dan kemampuan untuk benar menganalisis dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan kebijakan yang tepat adalah penting untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik. Saat ini banyak kebijakan dan keputusan tentang alokasi sumber daya yang dibuat dengan informasi yang terbatas. Seringkali ketika data dikumpulkan, ia pergi tidak terpakai sebagian karena ada sedikit pemahaman tentang bagaimana menganalisis data dan menerapkan hasil dalam penentuan bagaimana mengalokasikan sumber daya atau mengembangkan kebijakan. Ada kebutuhan untuk memperkuat sistem informasi dan untuk mengembangkan kapasitas pemangku kepentingan kunci untuk memungkinkan keputusan mengenai kebijakan pendidikan dan alokasi sumber daya. Informasi juga penting untuk akuntabilitas dan transparansi. Jika informasi tidak diberikan kepada penerima pada penggunaan dana dan keputusan alokasi secara transparan, maka penyedia tidak dapat bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya. Sistem harus berada di tempat yang dapat memberikan transparansi. BEC-TF mendukung peningkatan tata kelola pendidikan di tingkat kabupaten di mana transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen kunci yang dapat ditingkatkan dengan, antara cara lain, memperkuat sistem pengaduan dan mekanisme penanganan. Di tingkat pusat, ada upaya besar untuk memperbaiki sistem penanganan pengaduan, misalnya, dengan kemajuan yang signifikan, adalah untuk program BOS. Central pengelolaan BOS telah mengembangkan website BOS dan selanjutnya, difasilitasi oleh DESP dan didukung oleh bantuan teknis WB, situs web diperkaya dengan rekaman keluhan dan sistem pelaporan dan penyampaian pengaduan online dimana masyarakat dapat mengakses laporan status keluhan dan mengirimkan pertanyaan mereka, saran dan online keprihatinan. Kemajuan ini memang secara signifikan membuka akses masyarakat terhadap program ini menghasilkan program yang lebih transparan dan akuntabel BOS. Diharapkan bahwa penanganan informasi dan keluhan pada Tim BOS pusat dapat menjadi pola untuk mengikuti Tim Manajemen BOS Propinsi dan DPRD Kabupaten. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dalam program-program serta pemerintah dapat meningkat. Untuk itu bagaimana mengelola informasi dan menanggapi pengaduan memerlukan perhatian dan perlu ditingkatkan kemampuan dan ketrampilan petugasnya. Pelatihan Peningkatan Kapasitas & Penanganan Pengaduan ini ditujukan bagi Dinas Pendidikan. Dalam hal ini baik juga UPTD, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan untuk memahami prosedur dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
3
BAB I PENJELASAN PELATIHAN
1. Tujuan Pelatihan : a. Dipahaminya Standar Operasional Prosedur Tim Layanan Masyarakat Program Bantuan Operasional Sekolah. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat dapat terimplemetasikan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Program dalam lingkup Dinas Pendidikan. 2. Sasaran Pelatihan : a. Peserta memahami Standar Operasional & Prosedur Tim Layanan Masyarakat (BOS). b. Peserta memahami tujuan, manfaat, prinsip, dan mekanisme SOP Layanan & Penanganan Pengaduan (BOS). c. Tim Layanan & Pengaduan Masyarakat Kabupaten dapat menyusun database status terkini perkembangan tindak-lanjut atas informasi yang telah diterima. d. Peserta memahami peran pelaku Tim Layanan Masyarakat; paham potensi kendala dan dukungan yang diperlukan e. Peserta memahami dan bisa melakukan tindak-lanjut atas informasi, usul dan pengaduan; mengerti strategi dalam melakukan klarifiasi, investigasi dan analisa kasus. f. Peserta paham apa peran Tim Layanan Masyarakat untuk kasus yan telah ditangani pihak eksternal. g. Peserta dapat menyusun Rencana Kerja / Rencana Tindak-lanjut yang realistis. 3. Materi a. SOP Layanan Masyarakat untuk Program BOS b. Aplikasi Pencatatan Database Layanan Mayarakat c. Informasi/Pengaduan yang telah masuk pada Tim Layanan Masyarakat 4. Metode a. Ceramah b. Tanya-jawab c. Diskusi Kelompok d. Simulasi e. Pleno f. Penugasan Kelompok & Penugasan Lapangan 5. Waktu : 2 hari efektif
4
MODUL PELATIHAN
BAB I PENJELASAN PELATIHAN
B. Alur Pelatihan Peningkatan Kapasitas Layanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelatihan Hari 1
Pelatihan Hari 2
• Pengantar, Tujuan Pelatihan, Penyusunan harapan
• Pendalaman Mekanisme Tindak-lanjut Layanana Masyarakat
• Prosedur Operasional Standar Layanan Masyarakat
• Simulasi Klarifikasi, Investigasi, Analisa Kasus
• Alur Informasi & Tindaklanjut & Aplikasi Pencatatan Informasi • Peran Pelaku Program dalam Penanganan Pengaduan
• Peran dalam kasus yg ditangani pihak eksternal • Menyusun RTL dr kasus real • Uji RTL kasus. • Penutup Dan Kesimpulan
Matrik Kurikulum Workshop Penyusunan & Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat No
Pokok Bahasan
Tujuan
Metode
1
Pengarahan Pelatihan
Peserta memahami alur Pelatihan dan tujuannya. Peserta memahami manfaat & pentingnya Pelatihan.
Pengarahan
2
Penyusunan Harapan
Penyusunan Harapn Peserta Pelatihan Organisasi Kelas
Permainan Curah pendapat Penugasan Individual Diskusi Kelompok
3
Penjelasan Sistem dab POS Peserta memahami tujuan, LayMas BOS prinsip, ruang lingkup, alur informasi, mekanisme tindaklanjut Layanan Masyarakat Program BOS.
Ceramah (penjelasan) Tanya-jawab
4
Pendalaman Tahapan Penanganan Pengaduan
Pemahaman yang lebih detail
Tanya-jawab Diskusi Kelompok
5
Simulasi mekanisme Tindak-Lanjut Penanganan
Peserta bisa praktekkan Analisa, Klarifikasi, Investigasi
Penjelasan Tanya-jawab Penugasan Kelompok
8
Peran utk pengaduan yg ditangani pihak external
Peserta memahami bagaimana peran Tim LM-BOS jika suatu pengaduan telah ditangani oleh DPRD atau Hukum
Penjelasan Tanya-jawab
Muatan Lokal
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
5
BAB I PENJELASAN PELATIHAN
C. Jadwal Pelatihan Penguatan Sistem Layanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat Kota ……, tanggal/bulan/tahun No
Waktu
Durasi
Acara
Fas
Hari, tanggal 1
8:30
-
9:20
0:50
Pembukaan pelatihan & Tujuan pelatihan
Dinas Pendidikan ……….
2
9:20
-
9:30
0:10
Penjelasan alur dan jadwal pelatihan
Fasilitator
4
9:30
-
10:00
0:30
Coffe Break
5
10:00
-
10:45
0:45
Penyusunan Harapan Peserta WS
6
10:45
-
11:30
0:45
- Sistem Layanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat & Aplikasi Pencatatan-Pelaporan
7
11:30
-
12:30
1:00
- Penjelasan POS Layanan Masyarakat
8
12:30
-
14:00
1:30
Istirahat, sholat, dan makan siang
9
14:00
-
14:45
0:45
Pendalaman: Langkah2 Penanganan Pengaduan Masyarakat & Contoh Kasus
10
14:45
-
15:15
0:30
Coffe Break
11
15:15
-
16:00
0:45
- Lanjutan Pendalaman
Hari, tanggal
6
1
8:30
-
8:45
0:15
Umpan Balik
2
8:45
-
10:00
1:15
Simulasi Tindak Lanjut Pengaduan (diskusi kelompok)
3
10:00
-
10:30
0:30
Coffe Break
4
10:30
-
12:15
1:45
Simulasi Tindak Lanjut Pengaduan Presentasi Hasil Analisa Kelompok
5
12:15
-
13:45
1:30
Sholat dan makan siang
6
13:45
-
14:45
1:00
Presentasi Hasil Analisa Kelompok
7
14:45
-
15:00
0:15
Persoalan ditangan pihak External
8
15:00
-
15:15
0:15
Coffe Break
9
15:15
-
16:00
0:45
Diskusi & Tanya Jawab Kesimpulan
10
16:00
-
16:15
0:15
Penutupan
MODUL PELATIHAN
Fasilitator
Dinas Pendidikan …………..
Bab 2
Pengantar A. Pembukaan Pelatihan Langkah awal dari suatu pelatihan adalah penting untuk mempersiapkan peserta baik konsentrasi pikiran, suasana hati dan mental untuk dapat mengikuti keseluruhan acara, menyerap informasi dan berpartisipasi aktif selama proses pelatihan. Hal ini perlu untuk mengupayakan pencapaian tujuan pelatihan yang telah direncanakan. Pada tahap pertama Pelatihan ini terdiri dari 3 tahapan, yakni : 1. Pembukaan Pelatihan 2. Penjelasan Tujuan, Alur dan Jadwal Pelatihan 3. Penyusunan Harapan Peserta
Tujuan : 1. Peserta memahami maksud tujuan dan latar belakang diadakannya pelatihan ini, paham nilai penting dan manfaat yang bisa diperoleh. 2. Peserta memahami alur dan jadwal pelatihan, menyepakati aturan kelas selama pelatihan. 3. Peserta dapat mengemukakan harapannya terhadap pelatihan. Pembukaan Pelatihan biasanya diselenggarakan secara formal dengan menghadirkan pejabat untuk membuka pelatihan, dapat juga dilakukan secara informal tidak dengan acara formal kedinasan. Pastikan Agenda Pembukaan Pelatihan telah dikoordinasikan dengan para pejabat terkait. Untuk topik pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, dukungan dari pejabat tinggi yang berpengaruh akan sangat signifikan. Terutama jika peserta baru pertama kali mengikuti pelatihan semacam ini. Kebiasaan sikap yang telah terbangun bertahun-tahun baik dalam masyarakat atau pada lingkungan birokrasi adalah pemahaman bahwa ‘masalah adalah aib’ jadi tidak pada tempatnya untuk membicarakan secara terbuka. Sebenarnya sikap mengingkari adanya masalah atau mendiamkannya dengan harapan waktu akan menyelesaikan atau mengubur masalah bukanlah hal yang baik untuk dipertahankan. Untuk itu pejabat yang memiliki semangat perubahan, terbuka atas saran-kritik dari siapapun, dan keinginan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat termasuk jika harus lakukan penegakan disiplin akan sangat diperlukan untuk menularkan pandangan positif ini kepada para peserta.
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
7
BAB II PENGANTAR
Penjelasan Pelatihan & Penyusunan Harapan Tujuan: 1. Peserta memahami latar belakang dan tujuan Pelatihan. 2. Peserta memahami manfaat yang bisa diperoleh. 3. Peserta memahami Alur dan Jadwal Pelatihan 4. Peserta menyepakati aturan selama di kelas 5. Peserta menyampaikan harapannya terhadap pelatihan
Pegangan Fasilitator 1. Jadwal Pelatihan 2. Materi Presentasi
Bahan dan Alat 1. OHP 2. Metaplan
Waktu: 45 Menit
Langkah Fasilitasi Tahapan ini dilakukan setelah acara pembukaan pelatihan. 1. Fasilitator memberikan salam dan memperkenalkan diri kepada peserta sambil menyampaikan harapan agar peserta lancar dalam mengikuti pelatihan. Jika terdapat Fasilitator lain sebaiknya memperkenalkan diri juga pada kesempatan awal. Selanjutnya Fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berdiri dan bergiliran memperkenalkan nama, asal dan pekerjaannya. 2. Setelah semua peserta memperkenalkan diri, Fasilitator dapat melanjutkan dengan menjelaskan Latar Belakang, Tujuan dan Alur Pelatihan (materi presentasi terlampir). Ada baiknya terlebih jika peserta berasal dari berbagai kalangan, untuk memberikan secara singkat contoh real keadaan yang menjadi latar belakang perlunya penguatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, agar peserta makin paham pentingnya hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Fasilitator menjelaskan bagaimana Pelatihan akan berlangsung dengan jadwal pelatihan yang telah disusun, baik metoda dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh peserta selama pelatihan agar mendapatkan hasil optimal sesuai harapan masing-masing 3. Selanjutnya Fasilitator melanjutkan pada tahap penyusunan harapan. Fasilitator membagikan metaplan (atau kertas ukuran separuh HVS) kepada setiap peserta. Kemudian Fasilitator menayangkan gambar berisi pertanyaan yang harus dicermati peserta yakni: ”Seperti apa kepuasan Anda terhadap pelaksanaan pengelolaan program BOS ?” Peserta diminta berpikir sebagai dirinya sendiri, apakah ia Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
8
MODUL PELATIHAN
BAB II PENGANTAR
Dinas Pendidikan, Komite Sekolah atau Orangtua Siswa/Masyarakat dengan pelaksanaan BOS yang ada dalam lingkungannya. Beri waktu kepada peserta untuk memikirkannya, kemudian sampaikan tugas mereka, yakni (1) menggambarkan ekspresi kepuasan yang sesuai pada kertas, apakah ia puas/tersenyum; atau biasa-biasa saja/wajah datar ; atau tidak puas/ wajah kecewa. Gambar besar pada separuh ukuran kertas yg dibagikan. Kemudian pada paruh kertas yang masih kosong (2) menuliskan 2 alasan nya ia puas/tidak puas/biasa saja. Tidak perlu menuliskan nama. Minta agar peserta jujur dalam menilai, berani menyatakan sikapnya sendiri dan merasa bebas untuk mengungkapkan dengan obyektif penilaiannya tanpa sungkan, karena sudut pandang dan setiap pendapat masing-masing orang berharga. Setelah dirasa cukup, minta peserta untuk menempelkannya ke dinding. Kelompokkan berdasarkan ke-3 ekspresi wajah. Sampaikan kepada peserta bahwa menurut kelas ini (forum terbatas) kepuasan terhadap kualitas pengelolaan program BOS adalah [...ekspresi yg terbanyak...]. Bagaimanapun para peserta yang hadir ini relatif memahami program BOS. Bagaimana jika kita tanyakan kepada masyarakat tentang tingkat kepuasan mereka ? Apakah mendapatkan jawaban yang sama ? Jelaskan bahwa umpan balik dari masyarakat sebagai pemanfaat sangat penting untuk melihat apakah tujuan dan sasaran program tercapai sesuai rencana, karena masyarakat merupakan pemanfaat mereka yang paling tahu. Beri aplause untuk mengakhiri tahap ini. 4. Selanjutnya Fasilitator melanjutkan pada tahap penyusunan harapan. Setelah sedikit informasi mengenai tujuan, alur pelatihan – tanyakan apa yang masing-masing peserta harapkan dari pelatihan ini. Minta mereka masing-masing menuliskannya pada metaplan. Seperti sebelumnya hasil pendapat peserta ini akan ditempel pada bidang yang telah disediakan. Jelaskan kepada peserta bahwa peserta pelatihan ini adalah manusia-manusia dewasa yang telah kenyang pengalaman, masing-masing adalah unik. Untuk itu semangat selama pelatihan berlangsung hendaklah semua bersedia terbuka belajar dari pengalaman orang lain, hendaklah murah hati berbagi pengalam-pengalam terbaik yang dimiliki, tanpa partisipasi aktif dan kesediaan mendengar/berbagi manfaat pelatihan ini tidak akan optimal. Materi inti akan disampaikan dalam waktu setengah hari sampai menjelang istirahat makan siang, setelah itu forum diharapkan lebih berpartisipasi aktif. 5. Sekarang saatnya untuk menyepakati aturan kelas selama pelatihan berlangsung. Ada baiknya juga jika peserta diminta untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi koordinator. Koordinator bisa dipersilahkan memimpin kelas untuk menyepakati aturan agar pelatian dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Setelah selesai Fasilitator mengucapkan terimakasih dan selesai untuk sesi awal ini 6. Fasilitator jangan lupa untuk merekap hasil Tugas yang diberikan pada peserta dan harapan peserta. Sebaiknya catat dalam slide agar jika waktunya diperlukan sudah siap ditayangkan.
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
9
BAB II PENGANTAR
B. Materi Presentasi (1) Pelatihan Penguatan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat BEC-TF Lokasi, Tanggal
[ nama Fasilitator ] [ Pekerjaan ; Posisi ; dll ] [ Nomor kontak Fasilitator ] [ Alamat email Fasilitator ]
Tujuan Sessi 1 : 1. Peserta memahami Alur. Tujuan dan Jadwal pelatihan 2. Peserta mengungkapkan harapan terhadap pelatihan
Alur pelatihan Pelatihan Hari 1 • Pengantar, manfaat yg diharapkan dr pelatihan
• Simulasi Analisa & Tindak Lanjut Kasus :
• Penyusunan harapan
Konfirmasi Klarifikasi,
• Laman P3M-BOS
Investigasi
• POS Pelayanan & Penanganan Pengaduan Masy (P3M)
Rekomendasi
• Mekanisme Tahapan Penanganan (pertanyaan, usulan, pengaduan • Contoh tahapan penanganan
10
Pelatihan Hari 2
MODUL PELATIHAN
• Presentasi Hasil • Diskusi • Penutupan
BAB II PENGANTAR
PENYUSUNAN HARAPAN Seperti apa kepuasan Anda pada pelaksanaan pengelolaan Program BOS ?
TUGAS (tulis di kertas/metaplan) 1. Pilih dan Gambarlah ‘Wajah’ Anda terhadap Kualitas Pengelolaan BOS. (“PUAS” ; “Biasa Saja” ; “TIDAK PUAS” ) 2. Tuliskan 2 alasan mengapa.
Apa yang Anda harapkan dari Pelatihan ini ? Tulis dalam kertas/metaplan
Kesepakatan Kelas
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
11
BAB II PENGANTAR
ATURAN KELAS 1. Tidak merokok dalam kelas. 2. HP silence mode 3. Angkat tangan lebih dulu saat mau bertanya. 4. Yang terlambat tetap masuk dg tidak mengganggu kelas. 5. …
REKAP JAWABAN REKAP HARAPAN 1. Jika ada pengaduan bisa menjawab & memecahkan masalah. 2. Menapatkan trik/jurus terbaik untuk memecahkan masalah BOS di tkt kecamatan. 3. Memahami & mengerti tujuan sebenarnya program BOS. 4. Mendapatkan informasi terbaru ttg BOS 5. Menyamakan persepsi ttg sesuatu agar bisa dijawab sama pula 6. Dll
12
MODUL PELATIHAN
Bab 3
Sistem Pelayanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Prosedur Standar Operasional Tahap selanjutnya adalah penjelasan dua substansi pokok pelatihan ini yakni Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat berikut fasilitas yang telah disediakan oleh Program BOS – Kemdikbud, dan Prosedur Operasional Standar Penanganan Pengaduan. Penjelasan ini penting agar peserta memahami baik latar belakang pengembangan sistem, tujuan sistem, pihak-pihak yang mendukung dan regulasi menyangkut sistem ini. Demikian juga pemahaman yang baik mengenai prosedur operasional pelaksanaannya. Setelah bagian penjelasan maka sessi selanjutnya dari pelatihan ini adalah simulasi, praktek menghadapi dan menganalisa kasus pengaduan, membuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi jika diperlukan. Diskusi untuk memperdalam ataupun membahas muatan lokal yang dianggap penting. Catatan: Jika memungkinkan pada tahap ini bisa dilakukan pelatihan Aplikasi Pencatatan bagi Tim Manajemen BOS secara paralel pada kelas terpisah. Pelatihan ini akan mengajrkan bagaimana mengoperasionalkan fasilitas yang diperuntukkan bagi Dinas Pendidikan. Yakni untuk input, edit, up date perkembangan penanganan pengaduan, merespon pengaduan on line atau SMS, dan mencetak chart atau matrik sebagai bahan laporan Tim Manajemen BOS.
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
A. Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat Tujuan: 1. Peserta memahami latar belakang dan tujuan pengembangan sistem pelayanan dan penanganan pengaduan program BOS. 2. Peserta memahami manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dengan mengimplementasikan sistem. 3. Peserta mengenal dan memahami manfaat yang didapat dari fasilitas laman Pelayanan & Penanganan Pengaduan Program BOS beserta Aplikasinya. 4. Peserta memahami cara menggunakan akses pengaduan yang tersedia baik melalui pengaduan on-line dan melalui sms 1771.
Pegangan Fasilitator 1. Materi Presentasi 2. Juknis Pengelolaan Dana BOS TA 2013
Bahan dan Alat 1. OHP 2. Metaplan 3. Koneksi Internet Waktu: 45 Menit
Langkah Fasilitasi 1. Mengawali sessi Fasilitator dapat menyampaikan penjelasan tujuan sessi kepada peserta. Dengan memahami lebih utuh diharapkan peserta akan dapat mengerti lebih baik pentingnya implementasi layanan masyarakat ini dan peran penting implementasinya dalam keseluruhan pelaksanaan program BOS. Catatan: Jika memungkinkan gunakan 2 OHP untuk presentasi kali ini. Satu OHP untuk menayangkan materi presentasi yang telah disiapkan, dan satu OHP lagi untuk meayangkan laman Pelayanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat – Program BOS on line. Adalah penting untuk melakukan demo online agar peserta lagsung melihat dan paham bagaimana cara mengakses ke laman ini. Namun seringkali dijumpai koneksi internet tidak berjalan baik, lambat, tersendat-sendat. Untuk mengantisipasi hal ini dalam materi presentasi telah dibuat tayangan off-line nya. 2. Tanyakan pada peserta berdasarkan pengalaman mereka selama ini, jika ada Orangtua Siswa ingin bertanya mengenai pengelolaan dana BOS, biasanya kepada siapa ? Jika Orangtua Siswa ingin mengeluh/mengadu, biasanya kepada siapa mereka merasa aman menyampaikan uneg-unegnya ? Setelah peserta berbagi pendapat Fasilitator bisa menambahkan bahwa keluhan tentang BOS juga disampaikan kepada Kepala Daerah, DPR, Kejaksaan, media massa ataupun LSM. Bahkan sebenarnya KPK menerima sangat banyak keluhan mengenai BOS.
14
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Coba tanyakan pada 1-2 peserta seandainya mereka menjadi Menteri Pendidikan, akan lebih suka mengetahui adanya permasalahan tentang BOS dari jajaran dinas pendidikan atau dari Media massa? KPK? ICW? Kejaksaan? Tanyakan kembali kira-kira apa saja yang bisa menjadi penyebab sehingga masyarakat pilih mengadu ke ‘pihak luar’ ? Sampaikan maksud bahwa permasalahan pasti terjadi tidak perlu dihindari, justru jika dihindari atau diabaikan permasalahan akan berkembang lebih banyak karena tidak diselesaikan. Bahkan bisa jadi menjadi penyebab masyarakat lari menyampaikan permasalahan ke pihal luar karena pihak yang berwenang tidak memperhatikan keluhan mereka. Dengan memberikan akses ini kepada masyarakat maka keluhan-keluhan akan tertampung dan ditangani internal, dengan demikian kepuasan masyarakat sebagai pemanfaat akan meningkat terhadap program. 3. Sekarang waktunya Fasilitator menyampaikan materi inti dibantu dengan presentasi. Jelaskan kepada peserta latar belakang pengembangan sistem pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; tujuan yang ingin dicapai; manfaat. Sebaiknya dijelaskan lebih rinci atau sertakan contoh kasus sesuai kategori informasi pada saat menjelaskan Tahapan Penanganan Pengaduan agar bagan lebih dipahami. Jangan lupa menyampaikan bahwa diskusi dan praktek lebih detil akan dilakukan setelah sessi ini. Fasilitator diharapkan menjelaskan bagan Pencatatan dan Pelaporan untuk menjelaskan bagaimana cara konvensional dibandingkan dengan kemudahan yang diberikan setelah disediakan Aplikasi dalam Laman Pengaduan Masyarakat BOS – yang memberi banyak kemudahan bagi Dinas Pendidikan (Tim Manajemen BOS). 4. Demo On-Line: hal ini diperlukan agar peserta tahu bagaimana cara mengakses laman dan memanfaatkan fasilitas yang ada didalamnya. Namun jika koneksi intenet tidak lancar sebaiknya presentasi demo dilakukan off-line menggunakan materi yang telah disiapkan. Sampaikan bagaimana cara masuk, dan manfaat setiap bagian dari laman ini. Manfaat bagi masyarakat umum dan manfaat yang diperuntukkan bagi Dinas Pendidikan. Fasilitator bisa menjelaskan juga bagaimana Dewan Legislatif jika hendak memanfaatkan dan untuk apa, demikian juga bagi Kepala Daerah. Jelaskan maksud pada pengisian pengaduan on-line, diwajibkan mengisi data diri lengkap dan pengaduan dengan informasi yang detil. Sampaikan pula adanya mekanisme filtering pada pengaduan online dan sms – sehingga hanya informasi yang memenuhi syarat yang akan disetujui. Syarat kelayakannya adalah : berisi informasi yang jelas (apa, siapa, dimana), substansi tentang BOS Kemdikbud (tidak bisa merespon BOS Kemenag), pengaduan disertai dasar atau data pendukung, bahasa yang baik. 5. Jelaskan mengenai akses dengan SMS melalui nomor 1771, berikut format pengiriman seperti pada materi presentasi display ke 13. SMS ini dikenakan biaya normal dan bisa dikirim dari semua provider selain XL dan Esia yang masih terkendala teknis. Respon dari sms yg dikirimkan bisa dilihat pada ‘Lehat Pengaduan Online’ di laman Layanan Masyarakat BOS. 6. Pada akhirnya minta peserta mencoba mengirimkan informasi (pertanyaan/saran/ pengaduan) melalui pengaduan online atau melalui SMS 1771 saat itu juga. 7. Selesai
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
15
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
B. Prosedur Operasional Penanganan Pengaduan Tujuan: 1. Peserta memahami batasan wilayah kerja, prinsip dan prosedur penanganan pengaduan program BOS. 2. Peserta memahami tahapan penanganan pengaduan. 3. Peserta mengenal pihak-pihak penanggung-jawab dan siapa pihak yang bisa membantuPenanganan Pengaduan Program BOS. Pegangan Fasilitator 1. Materi Presentasi 2. Juknis Pengelolaan Dana BOS TA 2013 3. Prosedur Operasional Standar Pelayanan & Penanganan Pengaduan Program BOS Bahan dan Alat 1. OHP 2. Metaplan 3. Koneksi Internet Waktu: 60 Menit
Langkah Fasilitasi 1. Mengawali sessi Fasilitator dapat menyampaikan penjelasan tujuan sessi kepada peserta. Dengan memahami lebih utuh diharapkan peserta akan dapat mengerti lebih baik pentingnya implementasi layanan masyarakat ini dan peran penting implementasinya dalam keseluruhan pelaksanaan program BOS. Karena penjelasan mengenai SOP cukup banyak materinya diharapkan selama sessi ini peserta dapat menuliskan terlebih dulu pertanyaannya ke dalam kertas yang telah disediakan, nantinya akan diambil oleh Fasilitator 2. Fasilitator mulai menjelaskan SOP ini bagian demi bagian, slide akan membantu peserta menangkap pokok gagasan yang disampaikan. Pokok-pokok tersebut adalah : a) Tujuan dilakukannya Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. b) Ruang Lingkup : Batasan Informasi; Sumber Informasi, Media Informasi c) Etika Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. d) Tahapan Proses Pencatatan Pengaduan (nantinya ada kelas khusus bagi Dinas Pendidikan). e) Tahapan Proses Penanganan Pengaduan (nantinya akan lebih banyak waktu untuk lakukan simulasi sebagai pendalaman). 3. Pokok penting yang harus disampaikan juga adalah : c) Kriteria Masalah dinyatakan SELESAI untuk tiap kategori informasi. Jelaskan dengan contoh. d) Status Penanganan Pengaduan merupakan bagian dalam Laporan Tim Penanganan Pengaduan
16
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
4. Dalam tahapan penanganan pengaduan jelaskan pentingnya dilakukan KLARIFIKASI dan INVESTIGASI untuk mendapatkan data yang benar-benar obyektif dan akurat sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan penanganan lanjut atau rekomendasi sanksi. Beri contoh untuk lebih jelasnya. 5. Fasilitator menutup sessi dengan mengulang kembali poin penting selama proses sessi ini. Selesai
Materi Presentasi (2)
SISTEM LAYANAN MASYARAKAT & PENANGANAN PENGADUAN Program BOS
LATAR BELAKANG 1. Pelaksanaan dari UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, No 14 Tahun 2008 2. Sistem dibangun dengan support KPK sebagai terjemahan dari pelaksanaan MOU dengan Mendikbud (ps 8). 3. Merupakan pelaksanaan dari agenda Open Government Indonesia (OGI) untuk Kemendikbud yang dicanangkan UKP4 (ps 8). 4. Permendikbud RI, no 76 Th 2012 : Juknis BOS 2013, Bab 9. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
17
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
TUJUAN 1. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam turut serta mengawasi pelaksanaan program BOS 3. Mendapatkan input dari masyarakat tentang perbaikan – perbaikan kebijakan maupun implementasi program 3. Sebagai salah satu media pengawasan terhadap kinerja dinas pendidikan dalam pelaksanaan program BOS (di era otonomi)
Manfaat Sistem Layanan Masyarakat program BOS Mendapatkan feedback dari Masyarakat tentang pelaksanaan Program BOS
1. Media transparansi dan akuntabilitas 2. Mendapatkan informasi yang lebih dekat dari sumber baik berupa pertanyaan, saran maupun pengaduan 3. Meminimalisir pengaduan ke pihakpihak diluar manajemen program
• Ketidakjelasan • Kelemahan
kinerja • Penyimpangan peraturan • Penyalahgunaan dana Segera Diketahui
18
MODUL PELATIHAN
4. Efisiensi penanganan pengaduan. Dapat segera melakukan tindakan penanganan/respon yang diperlukan, termasuk mencegah perluasan masalah 5. Reporting bisa dilakukan dengan lebih mudah, terintegrasi dan up to date. 6. Ketersediaan data yang dapat diunduh secara cepat dan terkini 7. Citra Manajemen dan Program BOS meningkat
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
“ TAHAPAN PENANGANAN PENGADUAN ” Klasifikasi & Investigasi
Registrasi-Klasifikasi
Analisa & Rencana Penanganan
Peenngga P Peng addua uan
Perrt Pe ta tan annyya aan an Sarra Sa an TTa ang nggga appa an Langgssuung La Lang ng Diseminasi Publik
Monniito Mo torriing ng & Evva E allua uassii Prroogr greess Sanksi, Peringatan, Reward
“ PENCATATAN & PELAPORAN berbasis WEB ” PENGADUAN ON-LINE
(1771) SMS INFOEMASI/ PENGADUAN
Server Pusat Aplikasi Database Pengaduan Manajemen BOS
Server berada di PUSAT
Input Web Based
Tampilan Laporan di Web Bisa Diakses Publik
Grafik, Matrik Lengkap dihasilkan otomatis & up to date, siap dimanfaatkan
Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS baik Kab/ Kota; Procinsi dan Pusat
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
19
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Web-based Layanan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan program BOS http://bos.kemdikbud.go.id/ pengaduan • •
Pengaduan Online Aplikasi Pencatatan database
Yang dibutuhkan Manajemen Prov & Kab/ Kota 1. PC / Laptop, 2. Koneksi Internet 3. Operator 4. Username/Password (disediakan BOS PUSAT) • Tim Kab/Kota/Prov mengirim permintaan password dengan email
resmi ke BOS Pusat • Alamat regristrasi akan dikirm melalui email.
MANFAAT SISTEM APLIKASI: 1. Mendapatkan Agregrat Data Pengaduan secara (Kab-Kota/ Provinsi/Nasional), 2. Aplikasi Database: • mudah digunakan, dan • dapat otomatis menghasilkan rekap data, • dapat menyajikan status pengaduan real time
3. Dengan SMS gateway jangkauan akses masyarakat menjadi lebih luas, mudah, murah dan data tidak perlu diinput ulang. 4. Dengan fasilitas Pengaduan On-Line melalui website, memberikan akses lebih cepat untuk menyampaikan informasi penting.
Website Layanan Pengaduan off line
20
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
21
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
22
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
23
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
24
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Terima Kasih
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Program BOS
Tujuan • Mengatur
alur informasi • Memastikan adanya tindak lanjut • Memastikan adanya dokumentasi atas informasi dan tindaklanjutnya • Menyediakan informasi yang dapat diakses publik
Ruang Lingkup Batasan Pengertian
Pertanyaan Usulan Pengaduan
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
25
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Sumber Informasi • Murid & Wali Murid • Guru, Pegawai Sekolah, Kepala Sekolah • Kelompok Masyarakat: Komite sekolah, Dewan pendidikan, LSM, pemerhati pendidikan dll • Hasil Audit • Berita Media Massa
Media • Informasi Langsung • Telepon • SMS • Surat • Email
“ PENCATATAN & PELAPORAN berbasis WEB ” PENGADUAN ON-LINE
(1771) SMS INFOEMASI/ PENGADUAN
Server Pusat Aplikasi Database Pengaduan Manajemen BOS
Server berada di PUSAT
Input Web Based
26
MODUL PELATIHAN
Tampilan Laporan di Web Bisa Diakses Publik
Grafik, Matrik Lengkap dihasilkan otomatis & up to date, siap dimanfaatkan
Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS baik Kab/ Kota; Procinsi dan Pusat
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Etika Layanan Masyarakat • Mudah dihubungi • Pendengar yang baik • Mendengarkan keterangan semua pihak secara adil ‘Audi et alteram partem’ • Bersikap obyektif • Menjaga kerahasiaan • Responsif • Tidak menimbulkan masalah baru • Tidak menerima imbalan
Lingkup Tugas Layanan Masyarakat • Menerima dan mendokumentasikan informasi • Memberikan tanggapan dan umpan balik kepada pelapor • Melakukan tindak lanjut • Melakukan diseminasi publik
Alur Informasi GIM
Unit LM Pusat
Unit LM Propinsi
Unit LM Kabupaten
Informasi: Murid/wali murid, Guru, Staff, kepala sekolah, Komite sekolah, LSM, Berita Media, Hasil supervisi, Hasil Audit dll
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
27
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
“Mekanisme Penanganan Pengaduan BOS” Klasifikasi & Investigasi
Registrasi-Klasifikasi Per erta ertanyaan rrtan rtanyaan tanyaan aann Sarann Saran
Analisa & Rencana Penanganan
Peeng P nga addua uan
PENCATATAN & PELAPORAN
PENANGANAN
Tang Ta nggga appa an Lang Lang La ngsu sung ng
Moonniito M tori ring ng & Eva Ev Eval allua uassii Prrooggrreess Sanksi, Peringatan, Reward
Diseminasi Publik
Proses pencatatan Sekolah, Manajemen, Publik, Monev, Audit
Data Tidak cukup Tidak dicatat
Informasi Data cukup Pencatatan Klasifikasi
Update
Tim LM melakukan pencatatan
28
MODUL PELATIHAN
Publikasi
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Pertanyaan
•Diregistrasi •Dirujuk •Masuk database
Usulan
Pengaduan
•Diregistrasi •Dijawab •Masuk database
•Diregistrasi •Ditangani •Masuk database
Diseminasi Publik
Tindak lanjut
Proses Tindak Lanjut Analisis Masalah Rencana Tindak Lanjut
Klarifikasi & Investigasi
DISEMINASI PUBLIK Tindakan
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
29
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Klarifikasi & Investigasi • Untuk memastikan apakah pengaduan tersebut benar/tidak • Mendapatkan data dan informasi hingga diperoleh gambar yang jelas tentang substansi masalah/perkara Keluaran: Kronologi Masalah lengkap dengan pihak-pihak yang terlibat
Data yang harus diperoleh 5 W 1H • What : Apakah pokok masalahnya? • Who : Siapa pelaku masalah, siapa Korban? • Why : Mengapa terjadi? • Where : Dimana kejadiannya • When : Kapan terjadi? • How : Bagaimana kejadiannya?
Analisis • Merumuskan akar masalah/sebab terjadinya masalah berdasarkan fakta yang diperoleh dalam investigasi • Menetapkan para pihak yang menjadi pelaku masalah • Menentukan stakeholder yang akan membantu penyelesaian masalah
Menyusun & Melaksanakan Rencana Tindak Lanjut • Tahapan/tindakan yang akan dilakukan • Siapa saja yang akan melakukan • Timeline tindakan harus dilakukan Ctt: Rencana harus mencakup beberapa opsi untuk mengantisipasi manakala rencana 1 tidak dapat mencapai target output
30
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Monitoring • Memantau Proses penanganan yang tertuang dalam rencana tindak lanjut • Memantau tindak penanganan oleh pihak eksternal Hasil pemantauan akan menjadi input bagi kelanjutan RTL atau untuk memperbaikinya.
Pengawasan • Pengawasan terhadap kinerja layanan masyarakat dilakukan oleh Pejabat Pemegang Komitmen • Pengawasan dilakukan dengan kewajiban tim layanan melaporkan progres setiap informasi yang
Pemutakhiran Data dan Pelaporan • Setiap terjadi perkembangan atas proses tindaklanjut informasi harus dicatat dalam database layanan informasi. • Secara periodik progres akan disampaikan kepada PPK sebagai bahan laporan. • Laporan terdiri dari 2 macam: - Laporan bulanan kepada PPK - Laporan tri wulan, bersama dengan laporan program BOS secara umum
Diseminasi Publik • Adalah media pertanggungjawaban Program/manajemen • Dilakukan melalui GIM • Diinformasikan melalui papan informasi sekolah
Cara memperoleh data
Dokumen • VERFIKASI Wawancara
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
31
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Alat Bukti • Pengakuan • Pernyataan atau keterangan saksi • Keterangan ahli • Risalah Pertemuan • Kwitansi, Buku rekening, Bukti transfer, dan bukti penarikan
Acuan Target Tindak Lanjut • Pertanyaan telah diberikan jawaban atau feed back kepada pelapor • Usul/saran telah diteruskan kepada pihak yang berkompeten • Ketidaktaatan peraturan Dilakukan upaya pemulihan &/ Dilakukan pembinaan terhadap pelaku &/ Pelaku dikenai teguran tertulis max 2kali &/ Dirujuk ke proses hukum
Lanjutan • Penyalahgunaan dana - Telah terjadi pemulihan pekerjaan &/ - Pengembalian uang/barang &/ - Dikenakan sanksi administrasi &/ - Dikenai sanksi hukum Opsi diatas akan gugur apabila: - Force majeur - Ketidakmengertian atas aturan yang berlaku - Informasi yang diberikan tidak lengkap - Terjadi karena sebab pelaku lain
32
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Form Layanan Masyarakat Program BOS KITA Identitas Pemberi informasi/laporan Nama : ............................................................................(L/P) Alamat : Desa ................................................................................. Kecamatan ................................................................................. Kabupaten ................................................................................. No Telp ................................................................................. Substansi Pertanyaan/Usulan/Pengaduan: .............................................................................................................. .............................................................................................................. Pihak yang dilaporkan Dugaan kerugian (jikada) Lokasi Kejadian : Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten
................................................................. .................................................................
.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ......................., ...............(tempat, waktu) ttd
Form Rencana Tindak layanan Masyarakat Kode Informasi/laporan: …………………. Lokasi
Nama Sekolah: Desa/Kelurahan
Tanggal Kejadian
Kecamatan: Kabupaten
Permasalahan
(Lihat acuan permasalahan dinyatakan selesai; lampiran 1 SOP) Target Penyelesaian*
Target Waktu
PIC
Rencana Tindak
Output/progres
PLAN A
PLAN B
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
33
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
C. Pendalaman Sistem Pelayanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat Agar teori dan prosedur dapat dipahami dengan baik sessi berikut ini adalah pendalaman setiap poin penting dalam Prosedur Standar Operasional Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan tujuan dimiliki kesamaan pemahaman teknis implementasi layanan masyarakat ini baik oleh Dinas Pendidikan atau stake holder yang terlibat didalamnya. Selain menggunakan metode brain storming untuk jajag pendapat yang diarahkan pada refleksi, metode diskusi kelompok/penugasan kelompok, dan diskusi pleno tergantung bagaimana lebih efektif tujuan dapat tercapai. Pergunakan permasalahan yang dialami oleh peserta sebagai bahan diskusi atau sebagai kasus untuk simulasi penanganan. Dengan menggunakan kasus real yang dihadapi peserta akan mendorong peserta dapat melakukan analisa lebih baik, dan menyisir berbagai kemungkinan. Dengan demikian memberikan kondisi peserta melakukan simulasi lebih optimal daripada menggunakan kasus yang tidak dialami atau tidak dipahami peserta. Adalah baik jika dalam sessi ini tinggal pula Manager BOS setempat, akan sangat berarti untuk menanggapi atau memutuskan atas pertanyaan atau menyamakan pemahaman atas suatu hal. Pada akhirnya akan sangat baik jika komitemn penanganan pengaduan masyarakat disampaikan oleh Pejabat setempat kepada seluruh peserta saat penutupan, mungkin. Penting untuk disampaikan meskipun dalam program BOS petugas pelayanan dan penanganan pengaduaan masyarakat adalah Dinas Pendidikan dalam hal ini Tim Manajemen BOS – namun sistem ini diperkenalkan kepada semua stake holder terkait agar semua pihak mengetahui mekanisme dan prosedur yang berlaku dan dapat memberi kontribusi sesuai porsi masing-masing demi kebaikan bagi masyarakat luas.
34
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Pendalaman Tujuan: 1. Peserta lebih memahami bagaimana melakukan penanganan pengaduan program BOS melalui contoh-contoh kasus konkrit. a. Mengkategorikan informasi b. Menanggapi pertanyaan/saran c. Melakukan analisa masalah, klarifikasi, onvestigasi dan membuat rekomendasi tindak-lanjut. 2. Peserta tahu pihak-pihak mana yang bisa dimintai bantuan dalam penanganan pengaduan. Pegangan Fasilitator 1. Materi Presentasi 2. Juknis Pengelolaan Dana BOS TA 2013
Bahan dan Alat 1. OHP 2. Metaplan 3. Plano Waktu: 45 Menit Diskusi Persoalan Lokal : 45 Menit
Langkah Fasilitasi 1. Sessi sebelum ini banyak teori sehingga mungkin didapati peserta menjadi bosan. Untuk memastikan bahwa peserta memahami mekanisme dan prosedur maka perlu dilakukan pendalaman dengan melakukan pembahasan/diskusi dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi sehari-hari. 2. Untuk memelihara suasana dan mood peserta jangan lupa selipkan ice breaker yang mendukung jika diperlukan untuk mendapatkan perhatian penuh kembali. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melempar pertanyaan jajak pendapat, selain memberi waktu pengendapan juga bermanfaat untuk refleksi: 3. Fasilitator dapat memulai dengan dengan melemparkan pertanyaan untuk refklesi (contoh ini bisa dikembangkan). Informasi/pengaduan apa yang paling sering diterima? Selama ini siapa yang paling sering menjadi tempat mengadu ttg pengelolaan Pendidikan? Apakah pengaduan tersebut segera ditanggapi oleh pihak Sekolah atau Tim Penanganan Pengaduan setempat? Mengapa pihak pengelola lebih sering jengkel menanggapi pengaduan ? Atau malah menutup diri? Apa kendala yang dihadapi selama ini
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
35
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Atau Fasilitator bisa bertanya kepada pihak pengelola program apa yang mereka rasa, pikirkan, kendala yang ada pada saat menghadapi permasalahan? Fasilitator kemudian bertanya kepada peserta dari masyarakat seperti Komite Sekolah, pertanyaan yang sama saat mereka menghadapi masalah siapa yang paling simpatik mau mendengarkan atau yang paling tanggap merespon pengaduan masyarakat? Tanyakan: “Jika Anda menjadi Orangtua Siswa dan ingin menyampaikan saran atau menyampaikan keluhan atau bahkan pengaduan adanya masalah –sejujurnya- Anda lebih merasa nyaman menyampaikan pada siapa? Fasilitator bisa membantu peserta menyimpulkan beberapa hal berdasarkan diskusi tersebut. Terutama menyangkut perntingnya membangun TRUST masyarakat untuk mendapatkan kerjasama yang baik. Topik ini bisa menjadi refleksi sikap pengelola program yang kurang simpatik atau kurang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, dan membuat masyarakat enggan untuk menyampaikan langsung saran atau pengaduan mereka kepada pengelola dan merasa lebih baik bicara kepada pihak external yang lebih mendengarkan mereka. 4. Dengan menggunakan contoh-contoh pengaduan yang diterima, Fasilitator membantu peserta melakukan kategori INFORMASI seperi pada POS. Fasilitator menampilkan kembali tayangan tentang: Jenis-jenis Informasi, Sumber Informasi; Media yang bisa digunakan Fasilitator memberikan pertanyaan “Informasi seperti apa yang bisa ditindak-lanjuti ?” Untuk memberikan penjelasan bahwa tidak semua informasi bisa ditindak-lanjuti. Lakukan dengan curah pendapat dan catat/tayangkan hasil pendapat peserta. Tanya juga “Informasi apa yang membuat orang ENGGAN menindak-lanjuti”, untuk mendalami perilaku yang bisa muncul dalam penanganan pengaduan. Mungkin hal yang sensitif atau yang terlalu sering diterima. Fasilitator kemudian menayangkan slide berisi informasi/pengaduan dan meminta peserta mencermati apakah memenuhi persyaratan untuk ditindak-lanjuti? Jika belum memenuhi, keterangan apa yang kurang? Jikapun bisa digali, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Sebelum menayangkan bagan Alur informasi, sebaiknya diawali dengan pertanyaan: kemana saja orang bisa mengadu atau menyhampaikan informasi mengenai pengelolaan dana pendidikan ? Sampaikan bagan alur, dengan menyatakan bahwa masyarakat bisa menggunakan saluran yang mana saja. Tayangkan slide nomor-nomor pengaduan pendidikan yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Fasilitator bisa menceritakan bahwa menerima pengaduan sebenarnya tidak gampang. Jika tidak bisa mendengar dengan baik, maka ia bisa kehilangan informasi penting yang sedang diberikan kepadanya. Sikap-sikap yang menghalangi orang mendapatkan informasi penting antara lain : Enggan, tidak merasa pekerjaan ini penting untuk dilakukan, merasa sudah mengerti atau terlalu cepat menyimpulkan, merasa pekerjaan ini hanya menyusahkan, tidak mau ada masalah (jadi semua informasi dianggap pertanyaan), tidak paham benar tujuan dan mekanisme bidang pendidikan, tidak paham permasalahan yang terjadi dalam implementasi pendidikan.
36
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
5. Perlu kemampuan untuk dapat membuat orang nyaman untuk bercerita atau menyampaikan pengaduan dengan data yang lengkap. Anda harus bisa dipercaya 6. Setelah pendalaman mengenai kategori informasi dan etika (ini hanya contoh) hal analisa masalah bisa diambil satu kasus mudah yang disampaikan peserta. Kemudian Fasilitator bertanya sedemikian agar data-data memenuhi pertanyaan : APA, DIMANA, SIAPA, mungkin perlu juga BERAPA, MENGAPA. Kemudian untuk melihat kebenaran pengaduan tanyakan data apa saja yang perlu diperiksa, bagaimana cara mendapatkan data-data pendukung tersebut. Jika pengaduan benar terjadi, penanganan apa yang harus dilakukan lagi? Rekomendasi sanksi apa yang akan diberikan? Jika pengaduan tidak benar, apa yang akan dilakukan? Buatlah beberapa contoh sehingga peserta paham tahapan penanganan pengaduan, dan hal-hal yang tidak boleh dilupakan. Sebaiknya ada Fasilitator Pendamping yang mencatat gagasan/pertanyaan yang dilontarkan peserta...
Diskusi Permasalahan Peserta. 1. Beri kesempatan pada peserta untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapinya kepada Forum (untuk hal inilah direkomendasikan Manager BOS atau Pejabat yang kompeten hadir untuk mendengar dan jika memungkinkan menanggapi permasalahan seputar BOS/ Pendidikan). Pada saat yang sama beri kesempatan peserta lain yang memiliki jalan keluar yang bisa dibagikan agar diketahui peserta yang lain. Pengalaman best-practice belum tentu merupakan solusi tepat di semua tempat tapi bisa merupakan inspirasi untuk bentuk solusi yang lain. Kadang permasalahan bisa diselesaikan dengan mengubah cara pandang lama. 2. Kemudian sebagai penutup sessi ini Fasilitator menjawab beberapa pertanyaan peserta. Tapi tidak perlu menuntaskan semua pertanyaan hanya di session ini. 3. Kemudian sebagai penutup sessi ini Fasilitator kembali mengingatkan beberapa pokok penting dalam sessi ini. Tidak perlu menuntaskan semua pertanyaan hanya di session ini.
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
37
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Materi Presentasi (2)
KATEGORI INFORMASI Jenis-jenis INFORMASI: 1. PERTANYAAN 2. USULAN 3. PENGADUAN : Penyimpangan PROSEDUR Penyimpangan DANA
CONTOH KASUS 1: SMPN 70 Cendana belum memiliki Kepala Sekolah. Yang melaksanakan BOS hanya Bendahara. Namun tertutup. Dicurigai ada kejanggalan dalam pelaksanaannya. Ketua RT 13, Pulau Kupang, Kab Kapuas – KalTeng SURAT
CONTOH KASUS 2: Apabila Sekolah sudah tidak boleh menarik iuran dari murid dan dana BOS tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, terus solusinya bagaimana ? Guru SMP Pondok Aren, Tangerang. Telpon
CONTOH KASUS 3: Kepala Sekolah tidak transparan dalam mengelola BOS; terjadi konflik fisik dengan salah satu guru; memberhentikan penjaga sekolah; sangat jarang masuk sekolah. Ortu Siswa , Rongkop, Gunungkidul – DIY. SMS 0817xxxxxx
38
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
CONTOH KASUS 4: Dana BOS di SDN 110 Kalibawang tidak dimanfaatkan sesuai panduan BOS karena Ortu siswa masih dimintai iuran untuk siswa. Dan Ketua Komite Sekolah sekongkol dengan Kepala Sekolah untuk lakukan pungutan tsb. Dilakukan sudah beberapa tahun. Pengaduan yg ditangani LSM Mitra
Jadi, Bagaimana kriteria Informasi yang bisa ditindak-lanjuti ? 1. Informasinya jelas, spesifik. (pertanyaan, usulan, pengaduan) 2. Jelas : Lokasi, Siapa, Kapan, Apa Form Pengaduan Lampiran 4 SOP LM BOS
Tampaknya PERLU : 1. INFORMASI dg frekuensi yg lebih sering dan up to date, antara pengelola & pemanfaat BOS 2. Musyawarah KOMITE SEKOLAH sebagai media informasi, 3. Dewan Pendidikan MONITOR tindak-lanjut ‘informasi’,
Apa yg perlu dilakukan agar Layanan Masyarakat dapat dilakukan TERPADU ? 1. KOMITE SEKOLAH harus lebih berperan sebagai mediator, memberikan informasi2 terbaru, membangun pemahaman benar. 2. TRANSPARANSI informasi 3. AKUNTABILITAS pengelolaan BOS
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
39
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
D. Simulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kompetensi yang diperlukan dalam Penanganan Pengaduanmasyarakat tidak hanya pengetahuan saja juga ketrampilan untuk dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik. Oleh karena itu metode simulasi dipakai dalam waktu yang cukup panjang – meskipun sebenarnya paket pelatihan ini masih jauh dar cukup. Paling tidak peserta memilkii gambaran apa yang harus dilakukan dlam melakukan penanganan pengaduan masyarakat. Umpan balik diperlukan untuk mendengar tanggapan peserta setelah mereka merenaungkan informasi yang diperoleh sebelumnya. Dengan demikian Fasilitator juga mendapatkan gambaran apa yang sebenarnya menjadi permasalahan prioritas dalam implementasi pelayanan masyarakat dalam penanganan pengaduan ini. Dilampirkan disini beberapa contoh kasus yang dipakai sebagai materi simulasi: analisas kasus, klarifikasi dan investigasi sampai pada rencana tindak-lanjut dan rekomendasi sanksi jika diperlukan. Namun kasus-kasus ini bisa dikembangkan atau diganti sesuai dengan kebutuhan yang lebih tepat bagi peserta – jika dirasa perlu. Setelah diskusikelompok untuk melakukan simulasi, peserta diminta menempelkan plano hasil diskuisnya dan melihat hasil diskusi pada plano kelompok lain. Masing-masing kelompok akan memberikan saran atau kritiknya, dengan harapan peserta akan makin memahami bentuk analisa kasus yang lebih baik. Lagipula metode ini lebih efektif karena menghemat waktu presentasi. Pada saat pleno tinggal membahas hal-hal yang kurang jelas dan perlu dibahas bersama-sama.
Simulasi Tujuan: 1. Peserta memahami cara lakukan tindak-lanjut penanganan untuk pertanyaan, saran, pengaduan. 2. Peserta memahami cara lakukan tahapan penanganan: klarifikasi, investigasi, analisa masalah, rencana-tindak penanganan, monitoringevaluasi, pengawasan, pelaporan, umpan bali. Pegangan Fasilitator 1. Materi Presentasi 2. Juknis Pengelolaan Dana BOS TA 2013
Bahan dan Alat 1. OHP 2. Metaplan 3. Plano
Waktu: 180 Menit
40
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Langkah Fasilitasi 1. Jelaskan pentingnya simulasi agar dapat memahami lebih baik lagi, dan sampaikan bahwa partisipasi aktif setiap peserta akan mempengaruhi hasil dari simulasi kelompoknya. Agar setiap peserta siap dalam simulasi Fasilitator bisa membagiakan ‘Catatan Kecil’ (materi terlampir) untuk mendorong partisipasi dalam transparansi pengelolaan pendidikan. Beri waktu sebentar bagi peserta untuk mencermati gambar pria kecil yang sedang mengintip. Mintakan kesan beberapa peserta tentang gambar tersebut. Pada intinya sebenarnya menjelaskan bahwa jika kita tidak mengenali dengan baik sumberdaya yang dimiliki kita akan seperti pria kecil yang susah payah mengintip dinding sebelah dengan berdiri di tumpukan begitu banyak tangga, yang sebenarnya dengan hanya 1 tangga saja dia bisa melihat lebih jelas di sebelah. 2. Kemudian bagilah peserta kedalam kelompok dengan anggota 4-5 orang per kelompok, pembagian sebaiknya mencampur berbagai unsur peserta agar mereka berinteraksi dan saling belajar masing-masing peran. Dan tetaplah seksama agar tidak ada kelompok dengan mayoritas peserta yang pasif agar semua kelompok bisa dinamis dalam diskusi. 3. Pengantar Simulasi disampaikan Fasilitator agar peserta memahami apa yang menjadi tugas mereka selama 1 jam ke depan. Bahwa mereka harus mencermati kasus yang diberikan kemudian mengerjakan tiap tahap seperti yang dimintakan dalam pengantar simulasi yakni: pemetaan Masalah; Identifikasi kebutuhan/data yang hilang; setelah semua lengkap kelompok kemudian mendiskusikan bagaimana rencana tindak-lanjut penanganan agar masalah terselesaikan. 4. Fasilitator kemudian membagikan kasus untuk masing-masing kelompok bahas (disediakan beberapa contoh kasus real, atau bisa disusun sendiri). Dan kelompok dipersilahkan memulai diskusinya. Jangan lupa memperlengkapi kelompok dengan plano, spidol. 5. Pada diskusi kelompok ini sebaiknya jumlah Fasilitator cukup untuk mendampingi kelompok. Untuk mengarahkan, membantu menggali data, atau memberi inspirasi bagaimana cara mendapatkan missing information atau menghadapi orang yang tak mau bekerjasama, dll. 6. Batasi waktu bagi kelompok untuk mengerjakan tiap tahapan (A, B, C) namun lebih penting adalah kelompok memenuhi tugas tiap tahap dengan lengkap dan jelas. Untuk itulah Fasilitator harus berkeliling dan terus mengingatkan, memberi clue, mengarahkan jika masih ada data yang tampaknya kurang atau pemetaan permasalahan belum jelas benar. Dalam penanganan pengaduan segala kemungkinan masalah harus dilengkapi dengan alternatif solusinya, dan pada saat memutuskan apa sebenarnya permasalahannya diharapkan data pendukung atau keterangan sudah sangat lengkap sehingga tidak ada lagi keraguan. Jika masih ada keraguan, maka harus cek/konfirmasi/investigasi kembali. Hal ini dimaksudkan agar nanti rencana penanganan tindak-lanjut dan rekomendasinya merupakan rekomendasi yang matang dan telah dipertimbangkan masak-masak. 7. Setelah kelompok menyelesaikan tugasnya dan menempelkan planonya. Saatnya untuk melihat hasil presentasi kelompok lain. Namun setiap kelompok harus meninggalkan 1 orang anggotanya untuk tetap tinggal, agar ia bisa menjelaskan kepada kelompok pengunjung jika bertanya sesuatu. Kelompok lain akan melihat apakah alur tahapannya sudah lengkap, apakah tidak ada data yang lupa untuk diperiksa, atau kelengkapan data/bukti pendudkung masih perlu ditambah, dan bagaimana rekomendasinya penanganannya. Kelompok lain bisa memberikan komentar/saran perbaikan nanti. 8. Kemudian setelah selesai kelompok diminta kembali dan menyepakati mana presentasi
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
41
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
terbaik menurut kelompok, satu kelompok satu suara dan tidak boleh menilai keompoknya sendiri. Setelah menetapkan yang terbaik kelompok akan menempelkan kertas warna/ metaplan di lembar plano kelompok terbaik yang dipilihnya. Pada akhirnya plano yang mendapat tempelan kertas warna terbanyak menjadi kelompok yang menyajikan hasil terbaik. Beri apresiasi kepada kelompok terbaik ini.
Diskusi Pleno 1. Fasilitator meminta peserta kembali duduk dan bertanya apa yang menjadi parameter saat menilai hasil presentasi kelompok lain? Fasilitator bisa menyimpulkan dan tentusaja menambahi jika perlu – mengenai tahapan penanganan pengaduan yang sebaiknya dilakukan. Fasilitator bisa membantu peserta mempertajam bagaimana melakuka penanganan pengaduan dengan bertanya apa saran perbaikan yang diberikan kepada kelompok lain, dan mengapa. Seringkali pada diskusi ini orang mendapatkan berbagai ide atau menjadi lebih terbuka cara pandangnya karena dikuatkan dari pengalaman peserta lain. 2. Setelah selesai dengan membagikan dan menanggapi hasil presentasi masing-masing kelompok, Fasilitator bisa mempersilahkan peserta jika masih ada hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan. Diskusikan bersama pertanyaan-pertanyaan ini. Kareana semua adalah manusia dewasa dengan pengalamannya kadang pengalaman peserta lain bisa menjadi informasi berharga bagi semua pihak. 3. Kalupaun waktu masih belum cukup untuk diskusi, tapi sudah waktunya menutup sessi ini.
42
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Materi Presentasi (2)
Catatan Kecil Pohon TRANSPARANSI 1. Buah-buah : - Performa Kinerja lebih akuntabel. - Mendapatkan Kepercayaan; Respect; dan akhirnya Dukungan dari Masyarakat. - Harga Diri, Citra Diri yang lebih baik, Lebih Nyaman-Ringan. 2. Akar (prasyarat): - Konsisten mengikuti mekanisme & prosedur. - Komitmen kuat,
Transparansi & Masyarakat 1. Sebagai pemanfaat, masyarakat memiliki opini yg lebih obyektif (manfaat, ketepatan sasaran, sesuai kebutuhan, dll). ---sbg subyek--2. Masyarakat sangat bisa tahu diri dan menahan diri. - Jika disediakan media dan diposisikan tepat, partisipasi & kontribusi aktif diberikan. - Jika tdk dihargai, akan ditanggung sampai batas tertentu, akhirnya menjadi ‘people power’.
Transparansi & Government 1. Transparansi = membuka pintu bagi pihak luar untuk melihat apa adanya. 2. Konsekuensi : - Perbaikan ethos kerja, - Kesediaan mendapatkan kritik. - Komitmen ‘melayani masyarakat’ (kebijakan pemerintah yg berpihak pd masyarakat)
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
43
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
VARIABEL PENTING 1. Dukungan Politik 2. Sistem = Peraturan/Kebijakan yg ada 3. Etika = Masyarakat, Elit Politik, Petinggi 4. Keteladanan dari Pemimpin (Leadership)
APA YG HARUS DILAKUKAN ? 1. Memulai dari diri sendiri. 2. Menggunakan segala kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. 3. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk “berproses menjadi dewasa”. 4. Menyampaikan harapan konkrit kepada Pemimpin (Leadership)
Prasyarat Transparansi terjadi di Sekolah:
44
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGANTAR SIMULASI A. Mapping Masalah • Apa masalahnya • Dimana • Kapan terjadi • Siapa pelakunya • Siapa Korbannya • Berapa besar kerugiannya • Siapa Pelapor SUSUN KRONOLOGI !!
B. Identifikasi Kebutuhan Temukan Missing Information !! • Kemana data/informasi dapat diperoleh • Data apa saja yang diperlukan • Siapa yang berpeluang membantu penyelesaian Catatan : disini tahap Klarifikasi dan (mungkin) Investigasi dilakukan. Hasilnya adalah pemertaan masalah lebih jelas dengan data lengkap
C. Menyusun Rencana Tindak lanjut Setelah mendapatkan data lengkap dan gambaran permasalahan lebih utuh, maka mulai menyusun Rencana Tindak-Lanjut yang harus dilengkapi dengan data (atau Laporan) sbb: 1. Data Pendukung: • Apa masalahnya, berikut data/bukti pendukung • Analisa & Penyimpulan 2. Rekomendasi Penanganan • Siapa yang akan melakukan • Melakukan Apa • Dateline pelaksanaan tindakan (batas waktu) • Rencana berikut / Sanksi jika melewati batas waktu belum selesai
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
45
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Menyusun Rencana Tindak lanjut Buat secara detail & Spesifik!!! Buat beberapa alternatif Rencana (Plan A; Plan B; Plan C…)
Tulis pada Plano A. Mapping Masalah Deskripsi Masalah (spesifik) B. Identifikasi Kebutuhan Data/sumber data (spesifik) C. Rencana Tindak Lanjut (spesifik)
PRESENTASI 1. Tempel semua plano hasil diskusi kelompok dengan urutan agar mudah dibaca. 2. Lihat dan Cermati hasil diskusi kelompok lain, beri komentar, saran perbaikan. 3. Sepakati dalam kelompok mana presentasi terbaik dan beri tanda/tempelan dan alasan mengapa menilai terbaik.
46
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Simulasi Kasus 1 Indikasi Penyalahgunaan Dana Berdasarkan manual, dana BOS dikelola oleh kepala sekolah dan Bendahara sekolah. Namun karena SMPN xx kec. Ogan ilir, Sumsel belum memiliki kepala sekolah, sehingga pengelolaan dana BOS hanya dilakukan oleh Bendahara. Sejauh ini guru sekolah merasa tidak pernah terlibat bahkan mengetahui besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah dan penggunaannya. Bapak A menyatakan bahwa besar kemungkinan telah terjadi pelanggaran atas pengelolaan dana BOS. Indikasinya adalah Bendahara tidak pernah terbuka dengan guru, apalagi staf sekolah. Sementara itu biaya operasional sekolah nampak sangat terbatas. Kertas, dan alat tulis sekolah sering kehabisan, dan bila guru meminta kepada bendahara dia selalu mengeluh dengan berbagai alasan bahwa intinya dana BOS sering terlambat datang dan tidak mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Sejauh informasi yang diterima, Komite sekolah tidak dilibatkan dalam proses pencairan dana. Padahal seharusnya salah satu penandatangan specimen adalah ketua komite sekolah. Pada tanggal 28 Januari 2012 Bapak A pernah berpapasan dengan ketua komite. Namun yang bersangkutan terlihat sangat sewot, sehingga bapak A tidak jadi membicarakan kecurigaannya tentang indikasi penyimpangan tersebut. Disisi lain, tersiar rumor bahwa Bandahara sekolah telah membeli kendaraan (Motor) baru. Bahkan seorang wali murid pernah melihat beliau membeli perhiasan untuk istrinya di salah satu toko mas di pasar.
Kasus 2 Indikasi Penyalahgunaan Dana Di Kec. Kedodong, Pesawaran, Lampung Wali murid SMPN 13 Kedondong, Kab Pesawaran, Lampung melaporkan bahwa Herlina, Kepsek SMPN 13 Kedondong, Kab Pesawaran, Lampung telah diduga melakukan penyimpangan dana BOS. Masalah penggunaan dana BOS dan uang Komite sudah diadukan ke Bawasda dan dilimpahkan ke Kadisdik Kab Pesawaran namun hingga saat belum ada tindak lanjutnya. Dari 5 RKB yang dibangun, hanya 1 RKB yang ada bangku sekolahnya. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Husin Basri, Sekretaris BOS Prop untuk ditindaklanjuti. HP: 081295174xx gl 11/6/12 Informasi bahwa pengaduan ini sedang dalam proses di Inspektorat Kabupaten.
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
47
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Kasus 3 Indikasi penyimpangan pengadaan buku Di Jateng Bapak Doni dari kota Solo, Jateng, HP No. HP: 0814528399xx menyampaikan pengaduan bahwa Di kota Solo telah terjadi penyimpangan pengadaan buku. Kepsek melalui ketua MKKS mengkoordinir pembelian buku BSE (IPA); Hal in juga terjadi di kabupaten Klaten dimana penyediaan buku BSE dikoordinir oleh Dinas pendidikan; Sementara itu di Kab Boyolali Kepsek membuat surat edaran untuk pengambilan buku BSE melalui Bappeda. Kondisi ini telah terjadi sejak lama. Pada saat Pak Doni mencoba berdiskusi dengan asosiasi komite, menurut komite hal tersebut tidak masalah sejauh buku yang diperoleh sesuai dengan daftar yang diatur dalam manual BOS. Menurut Kepala Dinas, pada saat dikonfirmasi, pengaduan ini hanyalah masalah kecemburuan, karena Pak Doni adalah salah satu pengusaha –distributor buku yang tidak berhasil mendapatkan keuntungan untuk menjadi penyalur di 3 kabupten tersebut.
Kasus 4 Penggunaan dana BOS yang tidak transparan Agus Setiawan, MPd, wali murid SMPN 3 Blitar, adalah warga asal Semarang. Beliau melaporkan bahwa Kepsek SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 9, SMPN 10 Blitar, Jatim telah melakukan beberapa pelanggaran atas pengelolaan dana BOS antara lain: (1) Besar dana BOS tidak diumumkan ke semua guru; (2) Alokasi BOS tidak dimusyawarahkan & diumumkan; (3) Pembuatan RAPBS tidak musyawarah dg guru; (4) Pembentukan Komite Sekolah ditunjuk kepsek; (5) Banyak kegiatn & kuitansi fiktif (6) Pembelian buku tanpa konsultasi dg guru bidang studi; (7) MKKS minta Rp 333 ribu/ sklh/ bln ke 11 SMPN & MTsN.
48
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Kasus 5 Indikasi Penyalahgunaan Dana Di SMPN 4, Elar, Manggarai Timur Bernandus, guru honorer SMPN 4 Elar, Kecamatan Elar, Manggarai Timur, NTT, HP: 852534838xx Menyampaikan adanya pelanggaran pelaksanaaan program BOS di SMPN 4 Elar oleh kepala sekolah. Adapun pelanggaran tersebut antara lain: (a) (b) (c) (d)
Untuk tahun 2009 - 2011 penggunaan dana BOS yang tidak jelas sebesar Rp 23 juta lebih. kepsek menyusun RAB sendirian. Jumlah siswa real = 98 siswa, yang diusulkan ke Kab = 103 siswa. Honor guru honorer Rp 300 ribu/bln. Jumlah guru 7 orang, terdiri dari 1 guru PNS dan 6 guru honorer.
Menuruut Bernadus, di kecamatan elar memang sudah sering kali terjadi korupsi. Semua orang yang memiliki posisi dan jabatan pasti akan melakukan hal tersebut. Misalnya dana bantuan JPS. Bukan masyarakat miskin yang menikmati uang itu, tapi para pejabat dan elit desa yang akan membagikan uang tersebut kepada kroni-kroninya.
Kasus 6 Indikasi Penyalahgunaan Dana Kec. Banyu Kehulu, Kalbar Kepsek & Bendahara SD No. 76 Pembawang Bale, Kec Banyu Kehulu sejak tahun tahun 2005 - 2008 menggunakan dana BOS secara tidak jelas. Kepsek selama ini tinggal di kec banyu kehilir sehingga sangat jarang mengunjungi sekolah. Diduga sebesar 70% dana BOS telah digunakan tidak sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan secara lisan oleh Pak Asep salah seorang orang tua siswa. Setelah dilakukan klarifikasi oleh Tim dari Dinas kabupaten Bu Kristina, tanggal 11/3/12 diketahui bahwa Pak Alkaf (pengadu) adalah bendahara Komite yang lalu, sekarang tidak memegang jabatan apapun, jadi layak kalau tidak tahu perkembangan BOS sekarang. Kepsek dan bendahara saat ini membantah atas pengaduan tsb. Surat bantahan akan difax. 1/4/09- Info dari B’ Kristina: Masih menunggu surat bantahan dari Kepsek ybs. Berdasarkan surat bantahan tersebut, maka dinyatakan pengaduan tidak benar, dan masalah dinyatakan selesai.
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
49
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
Kasus 7 Pemotongan Dana BOS LSM Anak Bangsa yang memiliki kepedulian atas kemajuan pendidikan menyampaikan pengaduan bahwa Kantor UPTD Kec Ciliwung memotong dana BOS sebesar Rp 500 - Rp 2 ribu/ siswa di semua SD Kec Ciliwung selama 2009-2011 (3,5 tahun). Diperkirakan total dana yang dipotong sebesar Rp 109.935.000,00. Diduga pemotongan dilakukan di semua Kecamatan (32 Kecamatan), dan total kerugian sebesar Rp 3,5 milyar. Hasil konfirmasi pada tanggal 23/2/12 kepada Manajer BOS Disdik Kab Kuningan (Drs. H. Bambang, HP: 081432645xx, Disdik Kab menyatakan bahwa beliau belum menerima tembusan surat tsb, sementara Disdik Prop sudah terima. Dari Hasil kunjungan P’ Dandung ke Kab Kuningan tgl 10/3/12: ada fax tgl 27/2/12 berupa pernyataan tertulis dari Bendahara K3S SD Kantor UPTD dan para Kepsek SDN se Kec Cilimus bahwa pengaduan itu tidak benar.fax 0232-852675). LSM anak bangsa merasa penanganan yan g dilakukan ini tidak serius dan penuh rekayasa. Mereka yakin pasti telah terjadi korupsi berjamaah sehingga tindak lanjut atas pengaduannya tidak dipedulikan. menarik banyak orang.
Kasus 8 Setoran dana untuk UPTD Di Kec Tanjung Bintang, Lampung Selatan Kepala sekolah SDN 2 Jati Asri mengeluh dana operasional program BOS tidak mencukupi. Menurutnya jika ia memperoleh dana tersebut secara utuh, sebenarnya operasional sekolah masih bisa berjalan walaupun sangat mepet. Keluhan ini disampaikan oleh Kepsek pada tanggal 3 Januari 2012. Menurutnya keberaniannya untuk melaporkan didasarkan karena ia mulai tidak tahan dengan perilaku UPTD. Karena setiapkali terjadi pencairan dana BOS, bapak X sebagai utusan UPTD akan mendatangi sekolah dan minta setoran sebagai biaya bantuan pengurusan pencairan dana. Besaran dana yang diminta adalah Rp 2 juta. Menurut nya tindakan ini sudah biasa dilakukan disemua sekolah di kec ini. Kepsek juga mengatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, bapak x juga mendatangi kepsek. Beliau menyarankan untuk menambah jumlah siswa yang dilaporkan sampai dengan 20 orang, sehingga dana BOS yang diterima akan bertambah. Menurut beliau itu akan membantu kalau ternyata dana operasional yang diterma seharusnya tidak mencukupi biaya operasional.
50
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KASUS (Pengaduan On Line) Di Posting Senin, 9 Juli 2012 Oleh xxx, xxx, xxx smpn 113 banda aceh, KOTA BANDA ACEH, N. ACEH DARUSSALAM Di Posting Senin, 21 Mei 2012 Oleh Guslar AC, xxx, xxx SMP N 113 BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH, N. ACEH DARUSSALAM Sebenarnya larangan pungutan liar (pungli) yang di tetapkap tersebut, bisa dengan pengecualian. soalnya sekolah SMP N 113 Banda Aceh adalah salah satu sekolah yang menghalalkan uang OSIS dan Kas kelas yang dibebankan oleh murid sebanyak 422 org. setiap bulannya harus membayar sebesar Rp.5.000.- terdiri dari uang osis Rp.3.000,- uang kas Rp. 2.000,dan lebih ironisnya lagi sekolah ini telah melakukan pungli kepada peserta didik, dengan alasan biaya perpisahan. Mohon Team BOS Pusat memberi petunjuk, tentang larangan pungli dalam rang 9 tahun wajib belajar yang bermutu. dan bagaimana dampak dari pungli osis & kas kelas. Atas Perhatiannya Terima kasih __________________________________________ yang memberi berita di atas adalah salah seorang wartawan yg telah mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- dengan mengancam kepala sekolah. kami sedikit akan memberikan penjelasan masalah uang tersebut, Rp. 2000, itu adalah uang kas kelas, anak2 mengelola sendiri yg di pantau dan di bimbing oleh wali kelas, kebiasaan dari setiap kelas atau sekolah uang kas tersebut mereka gunakan untuk memper indah atau membeli hiyasan2 dinding, dll. sedangkan uang Rp. 3000,- yang diatas dikatakan adalah uang osis, sebenar a itu bukan uang osis akan tetapi dana sosial yg di kelola oleh osis, yang mana uang tersebut di gunakan untuk mengunjungi orang tua siswa yg sakit, meninggal, musiabah lainnya, dan juga di gunakan untuk keperluan hal-hal yang menyangkut tentang siswa yang tidak terkafer oleh dana bos. sekarang saya mau bertanya terutama Guslian Ade Chandra di instansi mana/ lsm mana /perusahaan mana yg tidak ada dana sosial,, hannya orang-orang yang tidak berpri kemanusiaanlah yg tidak memiliki rasa sosial,.. kepda pemantau BOS,, apa salah kalau kami mengajari anak-anak untuk memiliki rasa sosial tersebut? yg perlu diingat yang mengetahui keadaan dan kondisi sianak adalah guru,,,yang mendidik anak adalah guru bukan orang yang telah mengambil uang siswa sebesar Rp. 8.000.000,- tersebut....
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
51
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KASUS (Pengaduan On Line) Di Posting Senin, 2 Juli 2012 Oleh xxx, xxx, xxx SDS KREDO KENDARI BARAT, KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA Salam Sejahtera, langsung saja, “Sekolah kami mempunyai siswa 183 orang, dengan jumlah dana Bos yang kami peroleh sebesar Rp 26.680.000,- per triwulan. Terdiri atas 8 rombel dengan keadaan guru sebagai berikut: 2 tenaga PNS (guru agama & kepala Sekolah) 7 tenaga honorer. Karena kekurangan tenaga PNS tersebut, semua tenaga honorer harus mengambil bagian sebagai wali kelas/guru kelas. Sekolah kami berbasis pelayanan kepada sesama, sehingga tidak membebani siswa yang tidak mampu dengan Iuran SPP. rata-rata hanya Rp 20.000 per bulan. sehingga tidak cukup untuk memberikan honor kepada guru-guru honorer (tidak memenuhi standar UMR). Menanggapi hasil rapat sosialisai dana BOS bulan lalu, yang merevisi bahwa honor GTT dan juga honor-honor kegiatan lainnya hanya dibatasi sebesar 20% dari anggaran. Kalau begitu 20% dari 26.680.000 = 5.336.000,- sedangkan kebutuhan untuk tenaga honorer misalnya : 7 orang x 300000 x 3 bln = Rp 6.300.000,- (untuk honor GTT saja tidak cukup, bagaimana mungkin alokasi 20% itu sudah termasuk dengan ATK dan honor-honor kegiatan yang lainnya?). Mohon dipertimbangkan dan bagaimana solusinya? GTT disekolah kami sebagian sudah berkeluarga,,,mungkinkah mereka bertahan sebagai GTT dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Sekolah kami sudah beberapa kami bermohon untuk diberikan tenaga PNS, tapi sampai sekarang belum ada. Bagaimana, seandainya tenaga honor ini memilih untuk mencari pekerjaan lain, siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak bangsa ini? Terus terang, beban GTT disekolah kami lebih lebih lebih lebih berat jika dibandingkan dengan tugas guru PNS lainnya. dengan keadaan guru yang kurang, GTT harus merangkap beberapa tugas tanpa tambahan penghasilan!!!!! MOHON KEBIJAKSANAAN DAN SOLUSINYA. Terima kasih. NB. knapa Juknis dana BOS 2012 revisinya hanya secara lisan dari mulut ke mulut... knapa tidak cetak ulang saja supaya bisa dijadikan pegangan.
52
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KASUS (Pengaduan On Line) Di Posting Minggu, 3 Juni 2012 Oleh xxx, xxx, xxx semua sekolah SD dan SMP di Cian, CIANJUR, JAWA BARAT Dengan ini saya bermaksud melaporkan kepada Tim BOS tentang adanya pemotongan dana BOS triwulan II yaitu bulan April-Juni Tahun 2012 di Kabupaten Cianjur. Pemotongan dana BOS tersebut terjadi di semua sekolah SD maupun SMP penerima dana BOS yaitu sebesar Rp 3.000/siswa. Dana tersebut digunakan untuk Dana Taktis MK3S. (berdasarkan bukti kwetansi dari sekolah kepada bendahara MK3S di Kecamatan) Kami mendapat kabar bahwa pemotongan dana BOS untuk dana taktik MK3S tersebut dilakukan atas arahan dan sepengetahuan dari pihak Manager BOS Kabupaten Cianjur. Pasalnya dana taktis MK3S yang berasal dari potongan dana BOS tersebut oleh bendahara BOS di setiap sekolah disetorkan kepada bendahara MK3S di kecamatan. Kemudian oleh bendahara MK3S kecamatan dana tersebut diserahkan kepada manager BOS Kabupaten Cianjur. Berdasarkan informasi yang kami peroleh di Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur, tahun 2012 jumlah siswa penerima dana BOS sebanyak 366.996 orang yang terdiri dari 274.430 orang siswa SD dan 92.566 siswa SMP. Kami berharap agar tindakan pemotongan dana BOS dengan alasan untuk dana Taktis MK3S ini segera dihentikan karena melanggar Permendiknas Nomor 51 tahun 2011 tentang Petujuk Teknis penggunaan dana BOS. Terima kasih.
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
53
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KASUS (Pengaduan On Line) Di Posting Rabu, 30 Mei 2012 Oleh BAMBANG KUS, xxx, 02198496325/ 08122597361, SDN BOJONGGEDE VII, TANGERANG, BANTEN mengingat banyak sekali yang bertanya kepada saya khususnya sekolkah di kecamatan teluknaga karena dalam buku juknis 2012 penafsirannya tidak begitu jelas pertanyaannya adalah : 1. bolehkah menggunakan uang Bos selain yang diatur oleh buku juknis seperti biaya pembuatan KTSP. 2. bolehkah dana bos digunakan untuk biaya TRY OUT kelas 6 SD. 3. bolehkah honor koreksi untuk ulangan harian mengingat dilaksanakan jam pelajaran. 4.bolehkah pada kegiatan ulangan umum digunakan untuk : transport pengawas, honor pengawas, honor panitia, konsumsi, honor pengisisan buku induk, honor pengisian dan TTD raport ? 5. bolehkah pada kegiatan ujian sekolah digunakan untuk : transport pengawas, honor pengawas, honor panitia,honor koreksi, konsumsi,honor pengisian dan TTD ijazah dan photo siswa? 6. bolehkah dana bos digunakan untuk kegiatan kkg dalam rangka pembuata silabus, rpp, penetapan hari efektif dan pembuatan program sekolah ? 7. bolehkah dana bos digunakan untuk honor pembuatan RKAS ? 8. bolehkah dana bos digunakan untuk transport semua siswa kelas 6 untuk pendaftaran ke SMP ? 9. bolehkah dana bos digunakan untuk pembelian lemari buku, Lemari kantor, kipas angin, AC ruangan, dan peralatan kantor lainnya ? 10. bolehkah dana bos digunakan untuk membayar uang lelah guru dalam rangka membuat silabus dan RPP diluar jam kerja demikianlah pertanyaan kami mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sekolah SD di kecamatan teluknaga
54
MODUL PELATIHAN
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KASUS (Pengaduan On Line) Di Posting Rabu, 18 April 2012 Oleh xxx, xxx, xxx sdn 72 limbangan, PEMALANG, JAWA TENGAH SDN 72 Limbangan : 1. Sejak Tahun 2008 sampai sekarang TIDAK menyelenggarakan RAPAT KOMITE baik penyusunan RKAS maupun Laporan Pertanggungjawaban. 2. Penandatanganan Berkas RAKS dimintakan dari rumah ke rumah komite. 3. Hampir semua bukti pembayaran/pebelian hanya ditandatangani oleh 2/3 nama yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara. 4. Menurut informasi dari para guru bahwa DANA BOS dibagi dua yaitu 30 % dipegang KS dan 70% dipegang Bendahara BOS. 5. Tidak pernah melibatkan guru lain dalam penggunaan dana BOS. 6. Pada beberapa SPJ sempat saya lihat adanya PEMBELIAN sejumlah BUKU BSE , namun anak2 hanya di pinjami LKS dan ternyata TIDAK PERNAH ADA buku BSE untuk semua mata pelajaran. 7. Setiap kali kami tanyakan tentang rapat KS selalu menolak dengan alasan LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SAYA SUDAH BENAR MENURUT ATASAN SAYA. Selalu begitu. Sebagai catatan bahwa Jumlah Siswa di SD tersebut tiap tahun tidak kurang dari 360 siswa ( paralel ). Hal ini sudah kami laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, bahkan ke Bupati Pemalang, namun tidak ada tanggapan karena ternyata KS nya mempunyai becking Anggota Dewan dari Fraksi yg Berkuasa di DPRD Kabupaten Pemalang yang masih saudara dan tinggal se desa. Dari uraian tersebut sudah jelas adanya Penyimpanagan dalam Penggunaan DANA BOS yang mungkin AK KORUPSI dana BOS. Mohon SEGERA DISELESAIKAN.
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
55
BAB III SISTEM PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KASUS (Pengaduan On Line) Di Posting Minggu, 18 Maret 2012 Oleh xxx, xxx, xxx MTs Al-Hamdullillah cibeber, KOTA CILEGON, BANTEN Kepala Madrasah dan Bendahara Madrasah/BOS kami telah melakukan manipulasi data dan korupsi anggaran BOS dan BSM. Indikasinya : 1. Siswa masih dibebani biaya SPP Rp. 25.000 perbulan selama 5 bulan, artinya setiap orang tua siswa dibebani biaya Rp. 125.000/pertahun 2. Saat penerimaan Siswa Baru masih dibebani biaya antara Rp. 600.000 - Rp. 900.000 3. Nota dan kwitansi belanja barang dan stempel adalah fiktif, tidak pernah ada transaksi antara pedagang dan Madrasah. 4. Tanda tangan gaji guru, manipulasi data dan bilapun asli karena ancaman dari pengurus kepada dewan guru. 5. Alokasi dana BOS dan BSM dipergunakan untuk bangunan dan rehab bangunan. 6. Siswa yang mendapatkan BSM tidak pernah mendapatkan seperti yang tercantum dalam LPJ. mereka hanya mendapatkan 1 buah buku tulis SIDU, 1 buah pensil, 1 buah pulpen, dan 1 buah penghapus. dan masih banyak penyimpangan dan penggelembungan dana, ini pernah dilaporkan ditingkat kota/propinsi namun tidak pernah ada tanggapan. yang lebih mencengangkan lagi ketika diberi peringatan kepala madrasah/bendahara madrasah/BOS mengatakan “selagi tim penyidik masih suka nasi, urusan BERES”. mudah-mudahan dengan laporan ini ada tindakan tegas dan keras khususnya kepada yang bersangkutan umumnya untuk seluruh dunia pendidikan di Indonesia. Selamat Bekerja.
56
MODUL PELATIHAN
Bab 4
Bagian Akhir
Setelah simulasi kegiatan penanganan pengaduan dilakukan dalam kelompok dan mendiskusikan hasil presentasi masing-masing kelompok, sampailan pada bagian terakhir pelatihan ini. Yakni bagaimana menyikapi jika ada pengaduan yang telah ditangani pihak external, dalam hal ini seperti penegak hukum, atau dewan legislatif. Jika diperlukan maka diskusi terhadap persoalan lokal perlu dikemukakan nanti saat diskusi terkahir dari pelatihan ini. Bagian paling akhir adalah penyimpulan dan diharapkan adanya kesepakatan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan bersama-sama. Jika hal ini disampaikan oleh pejabat tinggi terkait maka momen ini akan sangat berpengaruh dan menguatkan para peserta untuk pulang dan segera mengimplementasikannya.
A. Penanganan Pengaduan Oleh Pihak External Tujuan: 1. Peserta memahami alur penanganan proses hukum. 2. Peserta memahami apa perannya jika penanganan telah dilakukan oleh penegak hukum. 3. Peserta memahami apa pernanya jika penanganan telah dilakukan pihak legislatif Pegangan Fasilitator 1. Materi Presentasi 2. Juknis Pengelolaan Dana BOS TA 2013
Bahan dan Alat 1. OHP 2. Metaplan 3. Plano
Waktu: 20 Menit
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
57
BAB IV BAGIAN AKHIR
Langkah Fasilitasi 1. Jelaskan Pada peserta bahwa kadang-kadang akan muncul permasalahan yang rumit dan memerlukan pihak lain untuk terlibat agar dapat terselesaikan. Namun perlu diingatkan pula bahwa penyelesaian melalui hukum merupakan alternatif kesekian, jika dalam kurun waktu wajar yang telah ditetapkan permasalahan tidak kunjung selesai, dan/atau permasalahan meluas, dan/atau permasalahan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, dan/atau pelaku tidak bersikap kooperatif maka penyelesaian secara hukum bisa jadi lebih tepat. Jelaskan pada peserta bahwa kecuali yang jelas-jelas tindak pidana masih ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Dengan catatan diberi waktu yang wajar, karena kecenderungan orang mengulur-ulur waktu dan setelah itu tidak ada sanksi. Misalnya: ada penyimpangan dana untuk kepentingan pribadi – jika jalan kekeluargaan yang dipilih tentu saja tidak bisa memberi waktu satu tahun bagi pelaku untuk mengembalikan. Waktu 2 minggu sampai 1 bulan sudah cukup longgar untuk penyimpangan dana, meskipun dananya sangat besar. 2. Jelaskan pada peserta tahapan proses hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadualn. Dan apa hak kita didalamnya. Demikian juga jika penanganan sudah dilakukan oleh pihak legislatif. 3. Sebelum mengakhiri, beri kesempatan bagi peserta untuk bertanya. Jika perlu sampaikan juga gagasan bahwa mengundang pihak penegak hukum atau legislatif sebagai nara sumber untuk epningkatan transparansi dan akuntabilitas sekolah merupakan gagasan yang sangat baik. Bisa menjadi kerjasama yang positif.
58
MODUL PELATIHAN
BAB IV BAGIAN AKHIR
Muatan Lokal & Penutup Tujuan: 1. Beberapa issu permasalahan lokal bisa dibicarakan bersama-sama oleh berbagai unsur 2. Peserta mendapatkan kesempatan mengemukakan permasalahan peliknya 3. Peserta mendapatkan alternatif solusi bagi permasalahannya 4. Komitmen bersama untuk kualitas pengelolaan pendidikan lebih transparan dan akuntabel Pegangan Fasilitator
Bahan dan Alat 1. OHP 2. Plano
Waktu: 20 Menit
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
59
BAB IV BAGIAN AKHIR
Langkah Fasilitasi 1. Sebaiknya dipastikan kehadiran pejabat berwenang dalam sessi ini. Sebenarnya jauh lebih baik jika Manager BOS mengikuti sessi ini dari awal sehingga sangat paham dengan pentingnya implementasi layanan dan penanganan pengaduan masyarakat yang lebih baik dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas bidang pendidikan. Kesempatan ini dibuat agar peserta bisa pulang selain dengan pengetahuan dan ketrampilan penanganan pengaduan, juga beberapa solusi atau rencana tindak-lanjut atas persoalan penting yang terus dihadapinya. Peserta tidak akan termotivasi mengimplementasikan jika pihak yang lebih tinggi tidak melakukan hal yang sama terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu selain menyediakan media bagi peserta untuk menyampaikan persoalan prioritasnya, juga mendorong agar pejabat terkait dapat berperan aktif dalam implementasi layanan ini dengan memberikan layanan pada lapis pertama ‘konsumen’ mereka. Hal ini akan menciptakan suasana positif dan semangat menjadi lebih baik yang kuat dan bisa disebarkan kepada lingkungan masing-masing peserta.. Fasilitator menjadi moderator yang baik kali ini, tidak perlu tampil untuk memberi jawab atas persoalan dan pertanyaan lokal yang diampaikan peserta. 2. Mintakan kepada peserta dan/atau pejabat tersebut untuk membangun komitemen bersama untuk memberika layanan informasi & penanganan pengaduan lebih baik kepada masyarakat. Adalah baik jika kemudian disepakati agenda kerjanya. Contoh : disepakati memastikan menempel informasi2 penting mengenai BOS pada Papan Informasi Sekolah; sepakat menginformasikan secara terbuka juga dalam Rapat Komite Sekolah; dll. 3. Pelatihan dipersilahkan ditutup oleh panitia. Beri salam, ucapan terimakasih, permohonan maaf atas kekhilafan dan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia. 4. Selesai
60
MODUL PELATIHAN
BAB IV BAGIAN AKHIR
PERAN TIM LM dalam hal Tindak Lanjut oleh Pihak Eksternal Workshop Layanan Masyarakat (BOS)
• Dimana saja kemungkinan pengaduan/masalah BOS diselesaikan? • Apa yang biasanya terjadi? • Apa yang bisa kita lakukan?
Batasan Pihak Eksternal • Kepolisian • Kejaksaan • Pengadilan • Dewan Legislatif
Peran Tim Layanan Masyarakat Penyelidikan & Penyidikan
Memantau Proses BAP Menayakan progres penyelidikan /penyidikan
n a i is
Membantu memberikan ol p informasi/ data yang Keiperlukan dibutuhkan , jikad
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
61
BAB IV BAGIAN AKHIR
Peran Tim Layanan Masyarakat
Ekspose Kasus Penyelidikan
Penyelidikan
• Memantau progres • Membantu informasi atau data yang diperlukan
• Memantau Progres • Membantu memberikan data yang diperlukan
n a a ks
• Memantau ekspose kasus • Mendengarkan pasal yang dkenakan dan tuntutan yang akan dipakai dalam dakwaan
a j e K
Peran Tim Layanan Masyarakat Pembacaan Tuntutan Pembelaan Pembacaan dakwaan Putusan
62
MODUL PELATIHAN
g n e P
n a l i ad
BAB IV BAGIAN AKHIR
Peran Tim Layanan masyarakat • Rapat Komisi
• Rapat gabungan
• Pansus
i d s se o r p D g R n P i D tor
ni o M
Simpulan • Memonitor • Memberi input data/informasi jika diperlukan • Mengupdate status/progres dalam data base • Membuat pelaporan
Terima Kasih
PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
63
BAB IV BAGIAN AKHIR
64
MODUL PELATIHAN
Pembuatan Modul Pelatihan Penguatan Sistem Layanan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan ini difasilitasi oleh program Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) yang merupakan kemitraan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Bank Dunia dengan pendanaan dari Pemerintah Kerajaan Belanda dan Uni Eropa. Informasi lebih lanjut: http://www.wapikweb.org Dicetak Maret 2013
Tim Manajemen BOS Pusat Gedung E, Lantai 15 dan 17, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. (SD) 021-5725632; (SMP) 021-5725980 Email:
[email protected] httip://bos.kemdikbud.go.id