MENTERIDAI.AM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 20 Oktober 2016
Yth.
Kepada : Sdr. BupatiMalikota di-
SELURUH INDONESIA
SURAT EDARAN NOMOR: 180/3918/SJ
TENTANG PELAKSANMN DAN PELAPOMN AKSI HAKASASI MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 201 6
Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, serta merealisasikan visi dan misi Presiden Republik lndonesia dalam NAWA CITA dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kelompok rentan ke dalam satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan dan melaiorkan Aksi HAM Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
l.
Pelaksanaan Aksi HAM Femerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016. 1. Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan Aksi HAM Tahun 2016 yang mencakup: harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui rancangan peraturan daerah yang berperspektif HAM dimana salah satu acuannya adalah Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk
a.
b.
c.
Hukum Daerah; identifikasi kasus pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
2
2. Pelaksanakan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dituangkan dalam targei dan data dukung sebagaimana iercantum daiam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
ll.
Dalam mendukung capaian Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 tersebut, BupatiMalikota dapat membentuk Tim RANHAM di daerahnya dengan susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab serta mekanisme pelaporan sebagai berikut: a.Susunan keanggotaan Tim RANHAM Kabupaten/Kota sebagai berikut; Penanggung Jawab BupatiMalikota Sekretaris Daerah Kepala Bagian Hukum 1. Unsur Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 2. Perangkat Daerah terkait.
Ketua Sekretaris Anggota
b.
: : : :
Tugas Tim RANHAM Kabupaten/Kota terdiri dari: 1) melakukan koordinasi perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan
pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016; 2) melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; 3) memegang dan menjaga kerahasiaan akun (usemame dan password) sistem pemantauan;
4) melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dari setiap unit kerja pelaksana aksi selanjutnya untuk dilaporkan dalam website sistem pemantauan: hffp s: //sera mb i. ksp. go. id.-, 5) melakukan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 6) melakukan pemantauan dan memastikan perangkat daerah kabupaten/Kota laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016; c. Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota2016: 1) waktu pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dilakukan secara berkala pada: a. bulan sepuluh (810) dibuka tanggal 28 Oktober 2016 dan di tutup tanggal '1 1 November 2016 pada pukul 23.59 WIB; dan b. bulan dua belas (B12) dibuka tanggal 28 Desember 2016 dan di tutup tanggal 11 Januari 2017 pada pukul 23.59 WlB. 2) laporan capaian Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 pada setiap waktu pelaporan yang telah ditentukan, akan dilakukan verifikasi oleh Sekretariat Bersama RANHAM, dengan kriteria penilaian sebagai berikut: a. wama hijau untuk terpenuhinya semua target ukuran keberhasilan dalam Aksi HAM 2016; dan b. warna merah untuk tidak terpenuhinya target ukuran keberhasilan Aksi HAM 2016.
dan
ke
-3-
d. Tanggung Jawab aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota: 1) pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab RANHAM Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan Kabupaten/Kota kepada Tim MNHAM Provinsi dan Sekretariat Bersama
oleh Tim
2)
RANHAM: dan capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota akan diintegrasikan dengan capaian Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kementerian dan Lembaga sebagai bagian dari capaian nasional, untuk selaniutnya dilaporkan kepada Presiden dan dipublikasikan.
e. Pembiayaan Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
III.
LAIN-LAIN
1.Tim atau kepanitiaan RANHAM yang telah dibentuk untuk
mendukung pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 sebelum dikeluarkannya Surat Edaran ini, tetap dapat melaksanakan tugas pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016; dan 2. Untuk informasi lebih lanjut tentang Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat Bersama RANHAM dan koordinasi terkait penggunaan aplikasi sistem pemantiauan dapat disampaikan melalui e-mail
[email protected]. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya'
MENTERIDAI.AM NEGERI,
TJAHJO KUMOLO
Tembusan: Bapak Presiden Republik lndonesia; Bapak Wakil Presiden Republik lndonesia; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Sosial; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas; dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh lndonesia.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
.J
(o
5 N @l r-
z
Rf << +F 392
9{ 7)
ilc F<
<:< O- 'r )4
coc
<2 Iu 3g :--
LU
-u-
ffis >Q *) ;{
a_ )u) z<
-v u)< <-r @-
tr.-rl 9e 2 \L o ,A
ilz
1<
#il
t3 o_Z
= H _e, z
lJ<
z
g1
*
Do-
uJ za ruf r-
Ul
t
:f .,.... U)
4o *"e=3 ><-z <.(J
)zt- I
ca fo
-v.
-
-Y (o
E o_,E rL=s.E .. c c oi:([l N G i: c O-o.= (E O - riO (D.L cD o- cLE (,: =
- a 3
g;-! cYlYtr
@
;
3i eE * Y rgl
NO -(J i: o- >E
na
* B-
o cD
z f--
L
z
.-.r=v
_1
'a tz
o-
3Es (o
EE B 5 4.1
= -co
E6(E (6 0)
3&,o uj
Ef
E.=t
ro
c)
=.1
t(L
LrJ
:l
lE
l"; to l(5 l-o
IE o
lo c(E
t-- c l(tr (u o lE .v lo)
a (g (E c(o c (tr c (tr
lo Fo IE
$
P )c
-Y- = c:o = I ii,Y
0)
I
U)(J (oa\
X
f .E N
c)
= -
6t z<
6fr zl
i< (t
F
(l
U)
z
o.
o
cl (ol -c
(t F
CI ol thl
=lO-
'-= (s
fr
ta
,E=rEg rSFsEs
I I
!lole.] I
f c o
(o
f< o)
EEE&Eg
.E I
c o
€I o-
a k=l d L=
-(tr
9qEi '6
9rE'c; 9: o 9:
c!
C)
th
<.
(E
E
E(E
q)
0) a oc(o oo
a
c(! E(o
c(o c Y c oE o) o)
o(E0 O.YY
-v.l F(El (/)-l tL E a
c .l (ol F rl Eo Vt Y
t
sb bq E; A fE (,
>l C(5
(o--i(5.-(!C
3E
(L
FJ
o)
c
lc
939e9_l9it
ol J -co (5 .=(tr
z-t uJl Ll
F E, c -c,
l.c
1CP
E -Eq-c9Ec 9E tr (E I5s tr (, 9t E (/) 9b tr+=
z z LrJ
E!A
(u
(ot E 0)
o
c^
E
z
t = N
.c
t.=
>t
o (tr N
(E
(El
G
o
c
l.E
c
E.
(o
f< lz ,o lTl o)
gE-qg 8E 0ts c o E o EE o.Flzo o.ooE
.Y (!
o E o c .F
vo E E E E6.g o E o
alt
-9.
-i 3dg
(u
IC
EteaEsc c c
;:
l.l(E (D
EPEE
E€EE'r*
|
z
..*=46
oq
fi H8 E e (5 c -E XaY 9 i
'#g
o
c '0) E
o
_5 -I
E(u
6bq o o-*
5_E
z
o
(u(Uf >o)u) cc(5 (E(6c
aEpg.
ci a Y.A=
\a
o (E
.>(gcD
Es (!=
'., r5E ..r= !Y -r<
IU
Sc :1 tr16
o o oE' 'ae
0)
io
-Y
-)
of c L = 5
oO h
*
eaBses
o)
o G' Y -Y
z .c(n z o-co)
It!
o-
E
(o
E
o (s ) tz 6 o o) TL o_
C9
tr(5
c F tu Y
co
=s =€. SEEEE z
*<
lJ-
FEa5,aas
E- ".i
(o
E
l
@
a o
l ot<
p==
E
I
= -.=.E* p* EEE E*
) --c =(g '-;
E
l-
e
C
c
-l-
o
Eig,EBETEE 6 t 6otr! I6 tr o- E=,E >.8 F 6 o_o 0)
c.i
I
g
(o
ro '= - - -I(5 ;=(s-!9U) jE
lzoo (tr 0)tr DccOO
c< = (U'r
=' EC (tr(q
s CDT c(o aN tr (, _(I]
tu
JE
Y
E& .
9P
(f)
c o o c
--i
chc (o;o (g F 6-E y,z (,I '7^ -c -Pa ii
i=PEEES 6
=< -=YOOE:
1n
z
?cn
c o
ES
N c o
a< z' IU
(L
(u
o.
.3E (50
:zY E
EC
a Y
'aE hEE-qE f
st E h F 3f;*t xiEBiE*E e= b I I b b E 6 P F 6< i<EEO-o-EO-E.YOr =
o
z
(I]
c
.Eaa=a . rE cE. pEaE ra E3€8ES E.- 6i c.i
t.
-c.
afz<
c
C
ro5to --E
t(!9
O
c\,lvc= t- .= o o (DF o- o.
__\{
a
F
