Bagi provinsi dan kabupaten/kota, agar bisa memanfaatkan sistem tersebut, perlu melakukan registrasi. Gambar berikut menjelaskan proses registrasi yang terdiri dari 2 tahap utama, yaitu mendapatkan kode token dan user name – password. Proses mendapatkan 4 digit kode token. Tim BOS Pusat Tim BOS Pusat memberikan Token ke Tim BOS Provinsi
Tim BOS Provinsi Tim BOS Provinsi dapat meminta kode Token ke Tim BOS Pusat Tim BOS Provinsi Memberikan kode Token ke Tim BOS Kabupaten / Kota
Tim BOS Kabupaten / Kota Tim BOS kabupaten / Kota dapat meminta kode Token ke ke Tim BOS Provinsi
Setelah mendapatkan Token, proses registrasi yang terdiri dari 3 tahap adalah sebagai berikut :
Tahap 1 Klik Registrasi di http://bos. kemdikbud.go.id/pengaduan Masukan Kode Token
Tahap 2 Isi data pengguna Konfirmasi registrasi akan dikirim melalui email
Tahap 3 Username dan Password akan dikirim ke email dan sudah dapat digunakan
Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengaduan Agar sistem P3M berjalan dengan baik, dilakukan pelatihan atau lokakarya peningkatan kapasitas kepada pengelola program BOS dan stakeholder terkait. Berikut cerita menarik dari dari pelatihan peningkatan kapasitas penanganan pengaduan yang telah dilakukan di 20 kabupaten/kota.
memanfaatkan aplikasi P3M, pada bulan April 2012 Walikota dan DPRD komisi V juga menghendaki presentasi sistem ini. Tampak nyata dukungan daerah agar Dinas Pendidikan dapat mengelola pengaduan masyarakat dengan baik.
Kabupaten Sragen Kabupaten Bireun, NAD Pada bulan Desember 2011, diselenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanganan pengaduan dengan peserta terbanyak yakni 62 orang dari tingkat kabupaten (Dinas Pendidikan, Kantor Depag, Dewan Pendidikan) dan pihak sekolah (Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah dan Pengawas Sekolah). Kabupaten Bireuen merasa bahwa Bendahara Sekolah harus mendapatkan penguatan kapasitas berkaitan dengan tanggungjawabnya mengelola keuangan sekolah.
Pelatihan peningkatan kapasitas P3M yang dilakukan pada bulan Juni 2012 merupakan salah satu langkah dari rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen untuk memiliki 80 personil yang paham bagaimana melakukan penanganan pengaduan di tingkat Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) , dan sekolah, sampai 2013. Dengan demikian permasalahan yang muncul akan dapat segera tertangani dengan baik. Pelatihan serupa selanjutnya dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
Kota DEPOK, Jawa Barat
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Meskipun bukan merupakan lokasi BEC-TF, kota Depok berinisiatif mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanganan pengaduan. Hal ini merupakan respon setelah mendengar sosialisasi sistem P3M BOS pada workshop pendataan regional di Bandung. Selain tim Dinas Pendidikan yang mendapatkan pelatihan bagaimana
Semula pelatihan peningkatan kapasitas P3M akan disampaikan pada kabupaten/kota lokasi BEC-TF, namun Dinas Pendidikan Provinsi DIY menginginkan agar baik provinsi dan semua kabupaten-kota mendapatkan pelatihan P3M pada Juli 2012. Peserta dari 5 Dinas Pendidikan kabupaten-kota dan provinsi, juga Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah. Tim Manajer BOS Provinsi DIY menegaskan bahwa aplikasi P3M akan dipakai dalam pelaporan penanganan pengaduan di wilayah provinsi DIY. Respon dari masing-masing kabupaten/ kota untuk sistem sangat positif ‘akan mendorong transparansi pengelolaan program’, namun demikian kami berharap dukungan kebijakan yang lebih tinggi, agar tujuan tercapai – kata mereka.
diundang juga sebagai peserta dari PNPM Generasi (PNPM Mandiri adalah salah satu program pemberdayaan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, dengan kegiatan terfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan).
Di akhir lokakarya dihasilkan kesepakatan untuk melakukan kerjasama Dinas Pendidikan dan PNPM Generasi dalam sosialisasi kebijakan pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Kota Waringin dan mendorong transparansi Timur, Kalimantan Tengah pengelolaan program. Gagasan ini didasari bahwa selama ini jajaran Pada pelatihan bulan September Dinas Pendidikan lebih berkutat 2012, hal menarik adalah Kejaksaan didalam, dan kurang lakukan dan Kepolisian diundang pula pemberdayaan masyarakat. menjadi nara sumber dalam Lokakarya Peningkatan Kapasitas P3M provinsi Jawa Kerjasama ini diharapkan merupakan langkah yang lebih Lokakarya Penanganan Pengaduan Timur yg diikuti 6 kabupaten/kota. efektif menjangkau masyarakat Masyarakat. Sesi tersebut menjadi diskusi menarik karena banyak pertanyaan dari untuk memahami kebijakan pendidikan, dengan demikian permasalahan pengelola BOS mencari solusi titik temu lebih bisa mendorong partisipasi masyarakat. antara kebutuhan dengan aturan, yang ternyata juga tidak mudah dijawab oleh penegak hukum. Koordinasi dengan Kesepakatan ini segera ditindaklanjuti oleh kabupaten pihak-pihak terkait program memang sangat diperlukan Nganjuk dan Trenggalek pada bulan Desember 2012 agar semua pihak memiliki kesepahaman pada tujuan menyelenggarakan lokakarya kerjasama untuk peningkatan partisipasi masyarakat dengan peserta UPTD, Kepala Program dan kesepakatan definisinya. Sekolah, Komite Sekolah bersama pengelola PNPM Generasi. Diskusi makin memperjelas peluang manfaat Provinsi Jawa Timur: Kerjasama dengan yang lebih optimal bagi semua pihak jika bekerja-sama. PNPM Generasi Lokakarya ini menghasilkan kesepakatan agenda kegiatan kerjasama antara Dinas Pendidikan/Sekolah dengan PNPM Pada akhir November 2012 di Surabaya diselenggarakan Generasi di 19 kecamatan, memanfaatkan forum yang ada lokakarya peningkatan kapasitas dalam penanganan untuk sosialisasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat pengaduan masyarakat untuk 6 kabupaten kota yakni dan berkoordinasi dalam perencanaan kegiatan agar Sampang, Bondowoso, Probolinggo (kab-kota), Nganjuk, layanan pendidikan lebih optimal diterima masyarakat. dan Trenggalek. Selain dari Dinas Pendidikan dan Sekolah,
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) Berbasis Web dan SMS: Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Melalui TIK Februari 2013 EUROPEAN UNION
Layanan Masyarakat & Penanganan Pengaduan Halaman Utama
Statistik Pengaduan
SMS: Ketik BOS (spasi) nama sekolah #kota/ kabupaten #isi laporan kirim ke
1771 (tarif normal) ATAU Online: http://bos.kemdikbud.go.id/pengaduan/ Telepon/Fax: Tim Manajemen BOS PUSAT SD: 08001401276; 0215725632 SMP: 08001401299; 0215725980 Fax: 021-5731070;5725645;5725635 ATAU CALL CENTER 177 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tim Manajemen BOS Pusat Gedung E, Lantai 15 dan 17, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. (SD) 021-5725632; (SMP) 021-5725980 Email:
[email protected] httip://bos.kemdikbud.go.id
EUROPEAN UNION
Pengaduan Online
Lihat Pengaduan
Berita
FAQ
Transparansi dan partisipasi adalah pilar utama tata kelola pendidikan sehingga realisasi dari dua pilar tersebut menjadi agenda utama peningkatan tata kelola pendidikan. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pemenuhan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2012 bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Program yang baik akan memastikan bahwa setiap umpan balik berupa pertanyaan, usulan atau pengaduan akan mendapatkan tanggapan dan penanganan. Sistem Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) ditujukan untuk mengatur alur informasi agar diterima pihak yang tepat, memastikan pengelola program menindaklanjuti setiap pengaduan, memastikan setiap proses penanganan didokumentasikan, dan menyediakan bentuk informasi yang dapat diakses publik. Pengembangan sistem ini didukung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Uni Eropa melalui program DESP dan BEC-TF1. Keberhasilan pengembangan sistem P3M BOS berbasis web dan SMS ini juga merupakan bukti pentingnya bekerjasama antar sektor dengan koordinasi yang kuat. Secara internal, tim pendidikan Bank Dunia bekerjasama dengan tim Governance and Anti Corruption (GAC) sedangkan pada sisi pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Nota Kesepahaman untuk kerjasama pemberantasan korupsi, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bentuk fasilitasi penyediaan nomor khusus 1771 dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia untuk layanan SMS. Kerjasama dengan program yang sejalan juga memberikan penguatan yang berarti, sebagai contoh kerjasama dengan proyek KINERJA dari USAID dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Generasi. Pengembangan sistem ini juga secara aktif melibatkan pelaku dan pemangku pendidikan di dinas pendidikan kabupaten/kota dan sekolah, mulai dari desain dan pilot implementasinya. Secara teknis, layanan sistem ini juga sedang diintegrasi dengan layanan Bantu Sekolahku.
1
Program DESP fokus pengembangan sistem dan penguatan kapasitas pusat, sedangkan program BEC-TF lebih fokus pada pengembangan dan penguatan kabpuaten/kota dan sekolah
Gambar 1. Tahapan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
“ TAHAPAN PENANGANAN PENGADUAN ” Klasifikasi & Investigasi
Registrasi-Klasifikasi
Analisa & Rencana Penanganan A
Peng Pe ngad aduua an an
Peerrt P tanya anya an yaa ann & Sar aran an Mooni M nit toori ring ng & Evva E valua alluua a asi si Prrooggrres es Tanngggga Ta appa an L La ang ngsu sung ng
Diseminasi Publik
Sanksi, Peringatan, Reward
Pada pertengahan Januari 2012 situs P3M - program BOS mulai diluncurkan dengan alamat di http://bos. kemdikbud.go.id/pengaduan. Situs ini mempunyai berbagai fasilitas utama, yaitu pencatatan dan pelaporan real time, pengaduan online, dan receiver pengaduan SMS.
Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi pencatatan dan pelaporan berbasis web ini untuk membantu mempermudah dalam pencatatan informasi, mencatat perkembangan penanganan dan penyusunan rekapitulasi data yang bermanfaat dalam pelaporan bagi Dinas Pendidikan. Melalui aplikasi ini memungkinkan didapatkan agregat data kabupaten-kota/ provinsi/nasional secara cepat dan real time.
SMS Pengaduan BOS 1771 Salah seorang Tim Manajemen BOS dr Dinas Pendidikan sedang belajar aplikasi pencatatan Pelayanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) BOS
Pengaduan Online
Sistem Layanan Berbasis Web dan SMS: Mendorong Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Salah satu tantangan adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama dalam cakupan geografis yang luas, jumlah penduduk yang besar, penyedia layanan pendidikan tersebar, dan sarana pendukung yang tersedia tidak merata. Sistem P3M bisa diakses masyarakat hampir oleh seluruh media komunikasi yang ada, mulai dari surat, telepon, surat elektronik (email), SMS, dan secara online melalui situs P3M BOS. Dengan demikian hal ini secara signifikan memperluas akses komunitas dari semua lapisan dan kondisi geografis wilayah.
kemdikdbud.go.id/pengaduan/home/pengaduan. Formulir isian sudah disediakan dalam format yang user friendly. Untuk privasi pengguna sistem menyediakan pilihan bagi masyarakat apakah identitas pribadi akan dicantumkan atau tidak dalam publikasi pengaduan tersebut. Dengan sistem online ini umpan balik dari masyarakat terhadap pengelolaan program BOS dapat diketahui lebih cepat, dan diharapkan dapat direspon dan ditanggapi lebih cepat pula. Selain itu, fasilitas pengaduan online ini mendidik masyarakat untuk dapat memberikan informasi/pengaduan dengan lengkap dan bertanggung jawab. Respon oleh tim Manajemen BOS dapat dilihat pada menu “Lihat Pengaduan Online”.
Selain bisa mendapatkan status penanganan pengaduan masyarakat yang masuk, situs dilengkapi pula dengan fasilitas Pengaduan Online. Masyarakat yang mempunyai akses internet bisa memberikan saran, pertanyaan, dan atau pengaduan secara lebih cepat dan mudah melalui sistem online terintegrasi dengan situs BOS di http://bos.
Nomor ini bisa diakses dari semua operator seluler (kecuali XL dan Esia yang masih terkendala sinkronisasi teknis) dan telah terintegrasi dengan aplikasi pada situs P3M - program BOS sejak November 2012. Pemanfaatan SMS ini berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dengan 10 penyedia jasa telekomunikasi untuk menyediakan nomor pendek ‘1771’ sebagai nomor khusus pengaduan BOS yang
Gambar 2. Mekanisme Pencataan dan Pelaporan P3M berbasis Web Gambar 3. Halaman web site format pengaduan online BOS PENGADUAN ON-LINE
Server Pusat Aplikasi Database S Pengaduan Manajemen BOS
Tampilan Laporan di Web Bisa Diakses Publik
disampaikan melalui SMS. Penyediaan nomor khusus untuk SMS pengaduan BOS ini memberikan akses yang lebih mudah, lebih murah dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Sampai akhir Desember 2012, sistem ini telah menerima 594 informasi dari 30 provinsi. Sebanyak 575 informasi (97%) diterima secara online dimana 412 (69%) pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim BOS. Status proses penanganan ini juga bisa dikases publik melalui laporan online status pengaduan pada laman BOS. Laporan tersebut juga didesain untuk melihat laporan status pengaduan menurut tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenis pengaduan, dan kelompok yang menyampaikan aduan. Sampai saat ini penanganan pengaduan yang masuk, yakni memberi jawaban atas pertanyan; memberi penjelasan atau tanggapan, melakukan inisiatif tindak lanjut, masih dilakukan oleh Tim BOS Pusat. Diharapkan kinerja penyelesaian akan jauh lebih baik pada saat nantinya setiap Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten-Kota terlibat lebih aktif dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut sesuai kewenangan dan tanggung jawab pada wilayah masingmasing.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS TA 2013, tercantum pada Bab IX yang mengatur Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Permendikbud tersebut juga mengatur bagaimana tim Manajemen BOS di semua level harus memanfaatkan sistem berbasis web tersebut, terutama dalam pencatatan dan pelaporan baik kepada tim BOS pusat maupun kepada publik. Demikian juga untuk tim BOS pusat, sekarang jauh lebih mudah melakukan monitoring status perkembangan penanganan pengaduan di setiap kab/kota secara real time. Sepanjang tahun 2012 sistem P3M BOS berbasis situs dan sms inni berserta aplikasinya telah disosialisasikan ke seluruh provinsi dan kota/kabupaten di Indonesia melalui Rapat Koordinasi Regional atau Lokakarya Pendataan BOS. Sebagai respon lebih dari separuh menyatakan bersedia untuk menerapkan sistem P3M ini di wilayah masingmasing.
FORMAT SMS 1771 Format pengiriman SMS informasi/saran/pengaduan ke 1771 adalah sebagai berikut: BOS[spasi][Nama Sekolah]#[Provinsi/Kabupaten-Kota Kecamatan]#[Isi Pesan]. Contoh: BOS SDN Timuran#Jawa Tengah/Solo/Banjarsari#Apa tugas Komite Sekolah? Setelah itu pengirim akan mendapatkan balasan “Terimakasih, pengaduan anda telah masuk, untuk respon pengaduan bisa dilihat melalui http://bos.kemdikbud.go.id/pengaduan”. Untuk pengiriman sms ini akan dikenakan biaya normal
Gambar 4. Status Pengaduan tahun 2012 berdasarkan kategori informasi, media yang digunakan, dan sumber informasi
Pengaduan Berdasarkan Kategori dan Status
250
(1771) SMS INFOEMASI/ PENGADUAN
Dukungan Regulasi: Permendikbud No.76 Tahun 2012
Pengaduan Berdasarkan Media
Pengaduan Berdasarkan Sumber Informasi
214 200 150 100
Orang Tua Siswa 48%
214 87 54
50
Pengaduan Online 94%
53 19
14 Saran
Penyimpangan Peraturan Proses
Penyimpangan Dana
Selesai
Input Web Based Sumber: http://bos.kemdikbud.go.id/pemgaduan
Lain-lain 15%
SMS 3%
24
0 Pertanyaan
Lainnya 3%
Tim Manajemen BOS 3% Hasil Audit 0% Kepala Sekolah 6%
Guru-Pegawai Sekolah 20%
Komite Sekolah 7%
Gambar 1. Tahapan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
“ TAHAPAN PENANGANAN PENGADUAN ” Klasifikasi & Investigasi
Registrasi-Klasifikasi
Analisa & Rencana Penanganan A
Peng Pe ngad aduua an an
Peerrt P tanya anya an yaa ann & Sar aran an Mooni M nit toori ring ng & Evva E valua alluua a asi si Prrooggrres es Tanngggga Ta appa an L La ang ngsu sung ng
Diseminasi Publik
Sanksi, Peringatan, Reward
Pada pertengahan Januari 2012 situs P3M - program BOS mulai diluncurkan dengan alamat di http://bos. kemdikbud.go.id/pengaduan. Situs ini mempunyai berbagai fasilitas utama, yaitu pencatatan dan pelaporan real time, pengaduan online, dan receiver pengaduan SMS.
Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi pencatatan dan pelaporan berbasis web ini untuk membantu mempermudah dalam pencatatan informasi, mencatat perkembangan penanganan dan penyusunan rekapitulasi data yang bermanfaat dalam pelaporan bagi Dinas Pendidikan. Melalui aplikasi ini memungkinkan didapatkan agregat data kabupaten-kota/ provinsi/nasional secara cepat dan real time.
SMS Pengaduan BOS 1771 Salah seorang Tim Manajemen BOS dr Dinas Pendidikan sedang belajar aplikasi pencatatan Pelayanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) BOS
Pengaduan Online
Sistem Layanan Berbasis Web dan SMS: Mendorong Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Salah satu tantangan adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama dalam cakupan geografis yang luas, jumlah penduduk yang besar, penyedia layanan pendidikan tersebar, dan sarana pendukung yang tersedia tidak merata. Sistem P3M bisa diakses masyarakat hampir oleh seluruh media komunikasi yang ada, mulai dari surat, telepon, surat elektronik (email), SMS, dan secara online melalui situs P3M BOS. Dengan demikian hal ini secara signifikan memperluas akses komunitas dari semua lapisan dan kondisi geografis wilayah.
kemdikdbud.go.id/pengaduan/home/pengaduan. Formulir isian sudah disediakan dalam format yang user friendly. Untuk privasi pengguna sistem menyediakan pilihan bagi masyarakat apakah identitas pribadi akan dicantumkan atau tidak dalam publikasi pengaduan tersebut. Dengan sistem online ini umpan balik dari masyarakat terhadap pengelolaan program BOS dapat diketahui lebih cepat, dan diharapkan dapat direspon dan ditanggapi lebih cepat pula. Selain itu, fasilitas pengaduan online ini mendidik masyarakat untuk dapat memberikan informasi/pengaduan dengan lengkap dan bertanggung jawab. Respon oleh tim Manajemen BOS dapat dilihat pada menu “Lihat Pengaduan Online”.
Selain bisa mendapatkan status penanganan pengaduan masyarakat yang masuk, situs dilengkapi pula dengan fasilitas Pengaduan Online. Masyarakat yang mempunyai akses internet bisa memberikan saran, pertanyaan, dan atau pengaduan secara lebih cepat dan mudah melalui sistem online terintegrasi dengan situs BOS di http://bos.
Nomor ini bisa diakses dari semua operator seluler (kecuali XL dan Esia yang masih terkendala sinkronisasi teknis) dan telah terintegrasi dengan aplikasi pada situs P3M - program BOS sejak November 2012. Pemanfaatan SMS ini berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dengan 10 penyedia jasa telekomunikasi untuk menyediakan nomor pendek ‘1771’ sebagai nomor khusus pengaduan BOS yang
Gambar 2. Mekanisme Pencataan dan Pelaporan P3M berbasis Web Gambar 3. Halaman web site format pengaduan online BOS PENGADUAN ON-LINE
Server Pusat Aplikasi Database S Pengaduan Manajemen BOS
Tampilan Laporan di Web Bisa Diakses Publik
disampaikan melalui SMS. Penyediaan nomor khusus untuk SMS pengaduan BOS ini memberikan akses yang lebih mudah, lebih murah dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Sampai akhir Desember 2012, sistem ini telah menerima 594 informasi dari 30 provinsi. Sebanyak 575 informasi (97%) diterima secara online dimana 412 (69%) pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim BOS. Status proses penanganan ini juga bisa dikases publik melalui laporan online status pengaduan pada laman BOS. Laporan tersebut juga didesain untuk melihat laporan status pengaduan menurut tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenis pengaduan, dan kelompok yang menyampaikan aduan. Sampai saat ini penanganan pengaduan yang masuk, yakni memberi jawaban atas pertanyan; memberi penjelasan atau tanggapan, melakukan inisiatif tindak lanjut, masih dilakukan oleh Tim BOS Pusat. Diharapkan kinerja penyelesaian akan jauh lebih baik pada saat nantinya setiap Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten-Kota terlibat lebih aktif dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut sesuai kewenangan dan tanggung jawab pada wilayah masingmasing.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS TA 2013, tercantum pada Bab IX yang mengatur Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Permendikbud tersebut juga mengatur bagaimana tim Manajemen BOS di semua level harus memanfaatkan sistem berbasis web tersebut, terutama dalam pencatatan dan pelaporan baik kepada tim BOS pusat maupun kepada publik. Demikian juga untuk tim BOS pusat, sekarang jauh lebih mudah melakukan monitoring status perkembangan penanganan pengaduan di setiap kab/kota secara real time. Sepanjang tahun 2012 sistem P3M BOS berbasis situs dan sms inni berserta aplikasinya telah disosialisasikan ke seluruh provinsi dan kota/kabupaten di Indonesia melalui Rapat Koordinasi Regional atau Lokakarya Pendataan BOS. Sebagai respon lebih dari separuh menyatakan bersedia untuk menerapkan sistem P3M ini di wilayah masingmasing.
FORMAT SMS 1771 Format pengiriman SMS informasi/saran/pengaduan ke 1771 adalah sebagai berikut: BOS[spasi][Nama Sekolah]#[Provinsi/Kabupaten-Kota Kecamatan]#[Isi Pesan]. Contoh: BOS SDN Timuran#Jawa Tengah/Solo/Banjarsari#Apa tugas Komite Sekolah? Setelah itu pengirim akan mendapatkan balasan “Terimakasih, pengaduan anda telah masuk, untuk respon pengaduan bisa dilihat melalui http://bos.kemdikbud.go.id/pengaduan”. Untuk pengiriman sms ini akan dikenakan biaya normal
Gambar 4. Status Pengaduan tahun 2012 berdasarkan kategori informasi, media yang digunakan, dan sumber informasi
Pengaduan Berdasarkan Kategori dan Status
250
(1771) SMS INFOEMASI/ PENGADUAN
Dukungan Regulasi: Permendikbud No.76 Tahun 2012
Pengaduan Berdasarkan Media
Pengaduan Berdasarkan Sumber Informasi
214 200 150 100
Orang Tua Siswa 48%
214 87 54
50
Pengaduan Online 94%
53 19
14 Saran
Penyimpangan Peraturan Proses
Penyimpangan Dana
Selesai
Input Web Based Sumber: http://bos.kemdikbud.go.id/pemgaduan
Lain-lain 15%
SMS 3%
24
0 Pertanyaan
Lainnya 3%
Tim Manajemen BOS 3% Hasil Audit 0% Kepala Sekolah 6%
Guru-Pegawai Sekolah 20%
Komite Sekolah 7%
Gambar 1. Tahapan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
“ TAHAPAN PENANGANAN PENGADUAN ” Klasifikasi & Investigasi
Registrasi-Klasifikasi
Analisa & Rencana Penanganan A
Peng Pe ngad aduua an an
Peerrt P tanya anya an yaa ann & Sar aran an Mooni M nit toori ring ng & Evva E valua alluua a asi si Prrooggrres es Tanngggga Ta appa an L La ang ngsu sung ng
Diseminasi Publik
Sanksi, Peringatan, Reward
Pada pertengahan Januari 2012 situs P3M - program BOS mulai diluncurkan dengan alamat di http://bos. kemdikbud.go.id/pengaduan. Situs ini mempunyai berbagai fasilitas utama, yaitu pencatatan dan pelaporan real time, pengaduan online, dan receiver pengaduan SMS.
Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi pencatatan dan pelaporan berbasis web ini untuk membantu mempermudah dalam pencatatan informasi, mencatat perkembangan penanganan dan penyusunan rekapitulasi data yang bermanfaat dalam pelaporan bagi Dinas Pendidikan. Melalui aplikasi ini memungkinkan didapatkan agregat data kabupaten-kota/ provinsi/nasional secara cepat dan real time.
SMS Pengaduan BOS 1771 Salah seorang Tim Manajemen BOS dr Dinas Pendidikan sedang belajar aplikasi pencatatan Pelayanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) BOS
Pengaduan Online
Sistem Layanan Berbasis Web dan SMS: Mendorong Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Salah satu tantangan adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama dalam cakupan geografis yang luas, jumlah penduduk yang besar, penyedia layanan pendidikan tersebar, dan sarana pendukung yang tersedia tidak merata. Sistem P3M bisa diakses masyarakat hampir oleh seluruh media komunikasi yang ada, mulai dari surat, telepon, surat elektronik (email), SMS, dan secara online melalui situs P3M BOS. Dengan demikian hal ini secara signifikan memperluas akses komunitas dari semua lapisan dan kondisi geografis wilayah.
kemdikdbud.go.id/pengaduan/home/pengaduan. Formulir isian sudah disediakan dalam format yang user friendly. Untuk privasi pengguna sistem menyediakan pilihan bagi masyarakat apakah identitas pribadi akan dicantumkan atau tidak dalam publikasi pengaduan tersebut. Dengan sistem online ini umpan balik dari masyarakat terhadap pengelolaan program BOS dapat diketahui lebih cepat, dan diharapkan dapat direspon dan ditanggapi lebih cepat pula. Selain itu, fasilitas pengaduan online ini mendidik masyarakat untuk dapat memberikan informasi/pengaduan dengan lengkap dan bertanggung jawab. Respon oleh tim Manajemen BOS dapat dilihat pada menu “Lihat Pengaduan Online”.
Selain bisa mendapatkan status penanganan pengaduan masyarakat yang masuk, situs dilengkapi pula dengan fasilitas Pengaduan Online. Masyarakat yang mempunyai akses internet bisa memberikan saran, pertanyaan, dan atau pengaduan secara lebih cepat dan mudah melalui sistem online terintegrasi dengan situs BOS di http://bos.
Nomor ini bisa diakses dari semua operator seluler (kecuali XL dan Esia yang masih terkendala sinkronisasi teknis) dan telah terintegrasi dengan aplikasi pada situs P3M - program BOS sejak November 2012. Pemanfaatan SMS ini berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dengan 10 penyedia jasa telekomunikasi untuk menyediakan nomor pendek ‘1771’ sebagai nomor khusus pengaduan BOS yang
Gambar 2. Mekanisme Pencataan dan Pelaporan P3M berbasis Web Gambar 3. Halaman web site format pengaduan online BOS PENGADUAN ON-LINE
Server Pusat Aplikasi Database S Pengaduan Manajemen BOS
Tampilan Laporan di Web Bisa Diakses Publik
disampaikan melalui SMS. Penyediaan nomor khusus untuk SMS pengaduan BOS ini memberikan akses yang lebih mudah, lebih murah dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Sampai akhir Desember 2012, sistem ini telah menerima 594 informasi dari 30 provinsi. Sebanyak 575 informasi (97%) diterima secara online dimana 412 (69%) pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim BOS. Status proses penanganan ini juga bisa dikases publik melalui laporan online status pengaduan pada laman BOS. Laporan tersebut juga didesain untuk melihat laporan status pengaduan menurut tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenis pengaduan, dan kelompok yang menyampaikan aduan. Sampai saat ini penanganan pengaduan yang masuk, yakni memberi jawaban atas pertanyan; memberi penjelasan atau tanggapan, melakukan inisiatif tindak lanjut, masih dilakukan oleh Tim BOS Pusat. Diharapkan kinerja penyelesaian akan jauh lebih baik pada saat nantinya setiap Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten-Kota terlibat lebih aktif dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut sesuai kewenangan dan tanggung jawab pada wilayah masingmasing.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS TA 2013, tercantum pada Bab IX yang mengatur Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Permendikbud tersebut juga mengatur bagaimana tim Manajemen BOS di semua level harus memanfaatkan sistem berbasis web tersebut, terutama dalam pencatatan dan pelaporan baik kepada tim BOS pusat maupun kepada publik. Demikian juga untuk tim BOS pusat, sekarang jauh lebih mudah melakukan monitoring status perkembangan penanganan pengaduan di setiap kab/kota secara real time. Sepanjang tahun 2012 sistem P3M BOS berbasis situs dan sms inni berserta aplikasinya telah disosialisasikan ke seluruh provinsi dan kota/kabupaten di Indonesia melalui Rapat Koordinasi Regional atau Lokakarya Pendataan BOS. Sebagai respon lebih dari separuh menyatakan bersedia untuk menerapkan sistem P3M ini di wilayah masingmasing.
FORMAT SMS 1771 Format pengiriman SMS informasi/saran/pengaduan ke 1771 adalah sebagai berikut: BOS[spasi][Nama Sekolah]#[Provinsi/Kabupaten-Kota Kecamatan]#[Isi Pesan]. Contoh: BOS SDN Timuran#Jawa Tengah/Solo/Banjarsari#Apa tugas Komite Sekolah? Setelah itu pengirim akan mendapatkan balasan “Terimakasih, pengaduan anda telah masuk, untuk respon pengaduan bisa dilihat melalui http://bos.kemdikbud.go.id/pengaduan”. Untuk pengiriman sms ini akan dikenakan biaya normal
Gambar 4. Status Pengaduan tahun 2012 berdasarkan kategori informasi, media yang digunakan, dan sumber informasi
Pengaduan Berdasarkan Kategori dan Status
250
(1771) SMS INFOEMASI/ PENGADUAN
Dukungan Regulasi: Permendikbud No.76 Tahun 2012
Pengaduan Berdasarkan Media
Pengaduan Berdasarkan Sumber Informasi
214 200 150 100
Orang Tua Siswa 48%
214 87 54
50
Pengaduan Online 94%
53 19
14 Saran
Penyimpangan Peraturan Proses
Penyimpangan Dana
Selesai
Input Web Based Sumber: http://bos.kemdikbud.go.id/pemgaduan
Lain-lain 15%
SMS 3%
24
0 Pertanyaan
Lainnya 3%
Tim Manajemen BOS 3% Hasil Audit 0% Kepala Sekolah 6%
Guru-Pegawai Sekolah 20%
Komite Sekolah 7%
Bagi provinsi dan kabupaten/kota, agar bisa memanfaatkan sistem tersebut, perlu melakukan registrasi. Gambar berikut menjelaskan proses registrasi yang terdiri dari 2 tahap utama, yaitu mendapatkan kode token dan user name – password. Proses mendapatkan 4 digit kode token. Tim BOS Pusat Tim BOS Pusat memberikan Token ke Tim BOS Provinsi
Tim BOS Provinsi Tim BOS Provinsi dapat meminta kode Token ke Tim BOS Pusat Tim BOS Provinsi Memberikan kode Token ke Tim BOS Kabupaten / Kota
Tim BOS Kabupaten / Kota Tim BOS kabupaten / Kota dapat meminta kode Token ke ke Tim BOS Provinsi
Setelah mendapatkan Token, proses registrasi yang terdiri dari 3 tahap adalah sebagai berikut :
Tahap 1 Klik Registrasi di http://bos. kemdikbud.go.id/pengaduan Masukan Kode Token
Tahap 2 Isi data pengguna Konfirmasi registrasi akan dikirim melalui email
Tahap 3 Username dan Password akan dikirim ke email dan sudah dapat digunakan
Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengaduan Agar sistem P3M berjalan dengan baik, dilakukan pelatihan atau lokakarya peningkatan kapasitas kepada pengelola program BOS dan stakeholder terkait. Berikut cerita menarik dari dari pelatihan peningkatan kapasitas penanganan pengaduan yang telah dilakukan di 20 kabupaten/kota.
memanfaatkan aplikasi P3M, pada bulan April 2012 Walikota dan DPRD komisi V juga menghendaki presentasi sistem ini. Tampak nyata dukungan daerah agar Dinas Pendidikan dapat mengelola pengaduan masyarakat dengan baik.
Kabupaten Sragen Kabupaten Bireun, NAD Pada bulan Desember 2011, diselenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanganan pengaduan dengan peserta terbanyak yakni 62 orang dari tingkat kabupaten (Dinas Pendidikan, Kantor Depag, Dewan Pendidikan) dan pihak sekolah (Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah dan Pengawas Sekolah). Kabupaten Bireuen merasa bahwa Bendahara Sekolah harus mendapatkan penguatan kapasitas berkaitan dengan tanggungjawabnya mengelola keuangan sekolah.
Pelatihan peningkatan kapasitas P3M yang dilakukan pada bulan Juni 2012 merupakan salah satu langkah dari rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen untuk memiliki 80 personil yang paham bagaimana melakukan penanganan pengaduan di tingkat Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) , dan sekolah, sampai 2013. Dengan demikian permasalahan yang muncul akan dapat segera tertangani dengan baik. Pelatihan serupa selanjutnya dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
Kota DEPOK, Jawa Barat
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Meskipun bukan merupakan lokasi BEC-TF, kota Depok berinisiatif mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanganan pengaduan. Hal ini merupakan respon setelah mendengar sosialisasi sistem P3M BOS pada workshop pendataan regional di Bandung. Selain tim Dinas Pendidikan yang mendapatkan pelatihan bagaimana
Semula pelatihan peningkatan kapasitas P3M akan disampaikan pada kabupaten/kota lokasi BEC-TF, namun Dinas Pendidikan Provinsi DIY menginginkan agar baik provinsi dan semua kabupaten-kota mendapatkan pelatihan P3M pada Juli 2012. Peserta dari 5 Dinas Pendidikan kabupaten-kota dan provinsi, juga Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah. Tim Manajer BOS Provinsi DIY menegaskan bahwa aplikasi P3M akan dipakai dalam pelaporan penanganan pengaduan di wilayah provinsi DIY. Respon dari masing-masing kabupaten/ kota untuk sistem sangat positif ‘akan mendorong transparansi pengelolaan program’, namun demikian kami berharap dukungan kebijakan yang lebih tinggi, agar tujuan tercapai – kata mereka.
diundang juga sebagai peserta dari PNPM Generasi (PNPM Mandiri adalah salah satu program pemberdayaan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, dengan kegiatan terfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan).
Di akhir lokakarya dihasilkan kesepakatan untuk melakukan kerjasama Dinas Pendidikan dan PNPM Generasi dalam sosialisasi kebijakan pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Kota Waringin dan mendorong transparansi Timur, Kalimantan Tengah pengelolaan program. Gagasan ini didasari bahwa selama ini jajaran Pada pelatihan bulan September Dinas Pendidikan lebih berkutat 2012, hal menarik adalah Kejaksaan didalam, dan kurang lakukan dan Kepolisian diundang pula pemberdayaan masyarakat. menjadi nara sumber dalam Lokakarya Peningkatan Kapasitas P3M provinsi Jawa Kerjasama ini diharapkan merupakan langkah yang lebih Lokakarya Penanganan Pengaduan Timur yg diikuti 6 kabupaten/kota. efektif menjangkau masyarakat Masyarakat. Sesi tersebut menjadi diskusi menarik karena banyak pertanyaan dari untuk memahami kebijakan pendidikan, dengan demikian permasalahan pengelola BOS mencari solusi titik temu lebih bisa mendorong partisipasi masyarakat. antara kebutuhan dengan aturan, yang ternyata juga tidak mudah dijawab oleh penegak hukum. Koordinasi dengan Kesepakatan ini segera ditindaklanjuti oleh kabupaten pihak-pihak terkait program memang sangat diperlukan Nganjuk dan Trenggalek pada bulan Desember 2012 agar semua pihak memiliki kesepahaman pada tujuan menyelenggarakan lokakarya kerjasama untuk peningkatan partisipasi masyarakat dengan peserta UPTD, Kepala Program dan kesepakatan definisinya. Sekolah, Komite Sekolah bersama pengelola PNPM Generasi. Diskusi makin memperjelas peluang manfaat Provinsi Jawa Timur: Kerjasama dengan yang lebih optimal bagi semua pihak jika bekerja-sama. PNPM Generasi Lokakarya ini menghasilkan kesepakatan agenda kegiatan kerjasama antara Dinas Pendidikan/Sekolah dengan PNPM Pada akhir November 2012 di Surabaya diselenggarakan Generasi di 19 kecamatan, memanfaatkan forum yang ada lokakarya peningkatan kapasitas dalam penanganan untuk sosialisasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat pengaduan masyarakat untuk 6 kabupaten kota yakni dan berkoordinasi dalam perencanaan kegiatan agar Sampang, Bondowoso, Probolinggo (kab-kota), Nganjuk, layanan pendidikan lebih optimal diterima masyarakat. dan Trenggalek. Selain dari Dinas Pendidikan dan Sekolah,
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) Berbasis Web dan SMS: Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Melalui TIK Februari 2013 EUROPEAN UNION
Layanan Masyarakat & Penanganan Pengaduan Halaman Utama
Statistik Pengaduan
SMS: Ketik BOS (spasi) nama sekolah #kota/ kabupaten #isi laporan kirim ke
1771 (tarif normal) ATAU Online: http://bos.kemdikbud.go.id/pengaduan/ Telepon/Fax: Tim Manajemen BOS PUSAT SD: 08001401276; 0215725632 SMP: 08001401299; 0215725980 Fax: 021-5731070;5725645;5725635 ATAU CALL CENTER 177 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tim Manajemen BOS Pusat Gedung E, Lantai 15 dan 17, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. (SD) 021-5725632; (SMP) 021-5725980 Email:
[email protected] httip://bos.kemdikbud.go.id
EUROPEAN UNION
Pengaduan Online
Lihat Pengaduan
Berita
FAQ
Transparansi dan partisipasi adalah pilar utama tata kelola pendidikan sehingga realisasi dari dua pilar tersebut menjadi agenda utama peningkatan tata kelola pendidikan. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pemenuhan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2012 bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Program yang baik akan memastikan bahwa setiap umpan balik berupa pertanyaan, usulan atau pengaduan akan mendapatkan tanggapan dan penanganan. Sistem Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) ditujukan untuk mengatur alur informasi agar diterima pihak yang tepat, memastikan pengelola program menindaklanjuti setiap pengaduan, memastikan setiap proses penanganan didokumentasikan, dan menyediakan bentuk informasi yang dapat diakses publik. Pengembangan sistem ini didukung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Uni Eropa melalui program DESP dan BEC-TF1. Keberhasilan pengembangan sistem P3M BOS berbasis web dan SMS ini juga merupakan bukti pentingnya bekerjasama antar sektor dengan koordinasi yang kuat. Secara internal, tim pendidikan Bank Dunia bekerjasama dengan tim Governance and Anti Corruption (GAC) sedangkan pada sisi pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Nota Kesepahaman untuk kerjasama pemberantasan korupsi, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bentuk fasilitasi penyediaan nomor khusus 1771 dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia untuk layanan SMS. Kerjasama dengan program yang sejalan juga memberikan penguatan yang berarti, sebagai contoh kerjasama dengan proyek KINERJA dari USAID dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Generasi. Pengembangan sistem ini juga secara aktif melibatkan pelaku dan pemangku pendidikan di dinas pendidikan kabupaten/kota dan sekolah, mulai dari desain dan pilot implementasinya. Secara teknis, layanan sistem ini juga sedang diintegrasi dengan layanan Bantu Sekolahku.
1
Program DESP fokus pengembangan sistem dan penguatan kapasitas pusat, sedangkan program BEC-TF lebih fokus pada pengembangan dan penguatan kabpuaten/kota dan sekolah
Bagi provinsi dan kabupaten/kota, agar bisa memanfaatkan sistem tersebut, perlu melakukan registrasi. Gambar berikut menjelaskan proses registrasi yang terdiri dari 2 tahap utama, yaitu mendapatkan kode token dan user name – password. Proses mendapatkan 4 digit kode token. Tim BOS Pusat Tim BOS Pusat memberikan Token ke Tim BOS Provinsi
Tim BOS Provinsi Tim BOS Provinsi dapat meminta kode Token ke Tim BOS Pusat Tim BOS Provinsi Memberikan kode Token ke Tim BOS Kabupaten / Kota
Tim BOS Kabupaten / Kota Tim BOS kabupaten / Kota dapat meminta kode Token ke ke Tim BOS Provinsi
Setelah mendapatkan Token, proses registrasi yang terdiri dari 3 tahap adalah sebagai berikut :
Tahap 1 Klik Registrasi di http://bos. kemdikbud.go.id/pengaduan Masukan Kode Token
Tahap 2 Isi data pengguna Konfirmasi registrasi akan dikirim melalui email
Tahap 3 Username dan Password akan dikirim ke email dan sudah dapat digunakan
Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengaduan Agar sistem P3M berjalan dengan baik, dilakukan pelatihan atau lokakarya peningkatan kapasitas kepada pengelola program BOS dan stakeholder terkait. Berikut cerita menarik dari dari pelatihan peningkatan kapasitas penanganan pengaduan yang telah dilakukan di 20 kabupaten/kota.
memanfaatkan aplikasi P3M, pada bulan April 2012 Walikota dan DPRD komisi V juga menghendaki presentasi sistem ini. Tampak nyata dukungan daerah agar Dinas Pendidikan dapat mengelola pengaduan masyarakat dengan baik.
Kabupaten Sragen Kabupaten Bireun, NAD Pada bulan Desember 2011, diselenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanganan pengaduan dengan peserta terbanyak yakni 62 orang dari tingkat kabupaten (Dinas Pendidikan, Kantor Depag, Dewan Pendidikan) dan pihak sekolah (Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah dan Pengawas Sekolah). Kabupaten Bireuen merasa bahwa Bendahara Sekolah harus mendapatkan penguatan kapasitas berkaitan dengan tanggungjawabnya mengelola keuangan sekolah.
Pelatihan peningkatan kapasitas P3M yang dilakukan pada bulan Juni 2012 merupakan salah satu langkah dari rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen untuk memiliki 80 personil yang paham bagaimana melakukan penanganan pengaduan di tingkat Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) , dan sekolah, sampai 2013. Dengan demikian permasalahan yang muncul akan dapat segera tertangani dengan baik. Pelatihan serupa selanjutnya dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
Kota DEPOK, Jawa Barat
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Meskipun bukan merupakan lokasi BEC-TF, kota Depok berinisiatif mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanganan pengaduan. Hal ini merupakan respon setelah mendengar sosialisasi sistem P3M BOS pada workshop pendataan regional di Bandung. Selain tim Dinas Pendidikan yang mendapatkan pelatihan bagaimana
Semula pelatihan peningkatan kapasitas P3M akan disampaikan pada kabupaten/kota lokasi BEC-TF, namun Dinas Pendidikan Provinsi DIY menginginkan agar baik provinsi dan semua kabupaten-kota mendapatkan pelatihan P3M pada Juli 2012. Peserta dari 5 Dinas Pendidikan kabupaten-kota dan provinsi, juga Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah. Tim Manajer BOS Provinsi DIY menegaskan bahwa aplikasi P3M akan dipakai dalam pelaporan penanganan pengaduan di wilayah provinsi DIY. Respon dari masing-masing kabupaten/ kota untuk sistem sangat positif ‘akan mendorong transparansi pengelolaan program’, namun demikian kami berharap dukungan kebijakan yang lebih tinggi, agar tujuan tercapai – kata mereka.
diundang juga sebagai peserta dari PNPM Generasi (PNPM Mandiri adalah salah satu program pemberdayaan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, dengan kegiatan terfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan).
Di akhir lokakarya dihasilkan kesepakatan untuk melakukan kerjasama Dinas Pendidikan dan PNPM Generasi dalam sosialisasi kebijakan pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Kota Waringin dan mendorong transparansi Timur, Kalimantan Tengah pengelolaan program. Gagasan ini didasari bahwa selama ini jajaran Pada pelatihan bulan September Dinas Pendidikan lebih berkutat 2012, hal menarik adalah Kejaksaan didalam, dan kurang lakukan dan Kepolisian diundang pula pemberdayaan masyarakat. menjadi nara sumber dalam Lokakarya Peningkatan Kapasitas P3M provinsi Jawa Kerjasama ini diharapkan merupakan langkah yang lebih Lokakarya Penanganan Pengaduan Timur yg diikuti 6 kabupaten/kota. efektif menjangkau masyarakat Masyarakat. Sesi tersebut menjadi diskusi menarik karena banyak pertanyaan dari untuk memahami kebijakan pendidikan, dengan demikian permasalahan pengelola BOS mencari solusi titik temu lebih bisa mendorong partisipasi masyarakat. antara kebutuhan dengan aturan, yang ternyata juga tidak mudah dijawab oleh penegak hukum. Koordinasi dengan Kesepakatan ini segera ditindaklanjuti oleh kabupaten pihak-pihak terkait program memang sangat diperlukan Nganjuk dan Trenggalek pada bulan Desember 2012 agar semua pihak memiliki kesepahaman pada tujuan menyelenggarakan lokakarya kerjasama untuk peningkatan partisipasi masyarakat dengan peserta UPTD, Kepala Program dan kesepakatan definisinya. Sekolah, Komite Sekolah bersama pengelola PNPM Generasi. Diskusi makin memperjelas peluang manfaat Provinsi Jawa Timur: Kerjasama dengan yang lebih optimal bagi semua pihak jika bekerja-sama. PNPM Generasi Lokakarya ini menghasilkan kesepakatan agenda kegiatan kerjasama antara Dinas Pendidikan/Sekolah dengan PNPM Pada akhir November 2012 di Surabaya diselenggarakan Generasi di 19 kecamatan, memanfaatkan forum yang ada lokakarya peningkatan kapasitas dalam penanganan untuk sosialisasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat pengaduan masyarakat untuk 6 kabupaten kota yakni dan berkoordinasi dalam perencanaan kegiatan agar Sampang, Bondowoso, Probolinggo (kab-kota), Nganjuk, layanan pendidikan lebih optimal diterima masyarakat. dan Trenggalek. Selain dari Dinas Pendidikan dan Sekolah,
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) Berbasis Web dan SMS: Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Melalui TIK Februari 2013 EUROPEAN UNION
Layanan Masyarakat & Penanganan Pengaduan Halaman Utama
Statistik Pengaduan
SMS: Ketik BOS (spasi) nama sekolah #kota/ kabupaten #isi laporan kirim ke
1771 (tarif normal) ATAU Online: http://bos.kemdikbud.go.id/pengaduan/ Telepon/Fax: Tim Manajemen BOS PUSAT SD: 08001401276; 0215725632 SMP: 08001401299; 0215725980 Fax: 021-5731070;5725645;5725635 ATAU CALL CENTER 177 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tim Manajemen BOS Pusat Gedung E, Lantai 15 dan 17, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. (SD) 021-5725632; (SMP) 021-5725980 Email:
[email protected] httip://bos.kemdikbud.go.id
EUROPEAN UNION
Pengaduan Online
Lihat Pengaduan
Berita
FAQ
Transparansi dan partisipasi adalah pilar utama tata kelola pendidikan sehingga realisasi dari dua pilar tersebut menjadi agenda utama peningkatan tata kelola pendidikan. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pemenuhan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2012 bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Program yang baik akan memastikan bahwa setiap umpan balik berupa pertanyaan, usulan atau pengaduan akan mendapatkan tanggapan dan penanganan. Sistem Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) ditujukan untuk mengatur alur informasi agar diterima pihak yang tepat, memastikan pengelola program menindaklanjuti setiap pengaduan, memastikan setiap proses penanganan didokumentasikan, dan menyediakan bentuk informasi yang dapat diakses publik. Pengembangan sistem ini didukung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Uni Eropa melalui program DESP dan BEC-TF1. Keberhasilan pengembangan sistem P3M BOS berbasis web dan SMS ini juga merupakan bukti pentingnya bekerjasama antar sektor dengan koordinasi yang kuat. Secara internal, tim pendidikan Bank Dunia bekerjasama dengan tim Governance and Anti Corruption (GAC) sedangkan pada sisi pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Nota Kesepahaman untuk kerjasama pemberantasan korupsi, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bentuk fasilitasi penyediaan nomor khusus 1771 dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia untuk layanan SMS. Kerjasama dengan program yang sejalan juga memberikan penguatan yang berarti, sebagai contoh kerjasama dengan proyek KINERJA dari USAID dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Generasi. Pengembangan sistem ini juga secara aktif melibatkan pelaku dan pemangku pendidikan di dinas pendidikan kabupaten/kota dan sekolah, mulai dari desain dan pilot implementasinya. Secara teknis, layanan sistem ini juga sedang diintegrasi dengan layanan Bantu Sekolahku.
1
Program DESP fokus pengembangan sistem dan penguatan kapasitas pusat, sedangkan program BEC-TF lebih fokus pada pengembangan dan penguatan kabpuaten/kota dan sekolah
