PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN GORONTALO. Andi Mardiana. Abstrak

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN GORONTALO Andi Mardiana Abstrak Artikel ini berusaha menyajikan betapa perlunya dibentuk unit pengaduan masyarakat (UPM) dalam suatu program, ini merupakan salah satu cara menghindari terjadinya ekses negatif serta menjaga citra penyelenggara program, oleh karena itu perlu diselenggarakan sistem penanganan pengaduan. Sistem ini pada dasarnya akan berperan sebagai pranata komunikasi antara penyelenggara program Pamsimas dengan target group dan pemangku kepentingan lainnya terutama dalam penanganan pengaduan masyarakat. karena dengan tertanganinya secara baik pengaduan masyarakat maka akan mengurangi komplik dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolah suatu program. Dan ini terbukti dalam pelaksanaan Program Pamsimas di Kabupaten Gorontalo berhasil dengan baik berkat tertanganinya dengan baik pengaduan dari semua komponen masyarakat. Kata Kunci: Penanganan, pengaduan, pamsimas. A.

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan program, tentu akan berhubungan dengan isuisu sensitif, baik segi kebijakan, manajemen proyek, pelaksanaan fisik, pengelolaan keuangan, pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, kesetaraan jender dan lain-lain, tidak terkecuali kabupaten gorontalo yang merupakan salah kabuapten yang mendapatkan program pamsimas. Untuk menghindari terjadinya ekses negatif serta menjaga citra penyelenggara program, perlu diselenggarakan sistem penanganan pengaduan. Sistem ini pada dasarnya akan berperan sebagai pranata komunikasi antara penyelenggara program Pamsimas dengan target group dan pemangku kepentingan lainnya terutama dalam penanganan pengaduan masyarakat. Penanganan Pengaduan yang dikelola oleh UPM (Unit-unit Pengaduan Masyarakat) Pamsimas terbatas pada penanganan isu-isu yang terkait dengan Program Pamsimas. Sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan pengaduan yang berkaitan dengan isu-isu implementasi penyediaan air minum dan sanitasi kepada masyarakat secara umum. Untuk kasus seperti ini, sistem penanganan pengaduan Program

61

Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Program Pamsimas

Pamsimas akan menyalurkan informasi tersebut kepada implementing agency terkait. Kabuapaten Gorontalo yang menerima program pamsimas sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, yang sudah menjangkau 69 Desa di 18 Kecamatan, tentu menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan program pamsimas, tapi berkat kerja keras semua pemangku kepentingan maka program pamsimas berhasil dilaksanakan dengan baik dan merupakan kabupaten yang selalu mempunyai progres terbaik di provinsi Gorontalo. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penanganan pengaduan masyarakat yang dapat dimenaj dengan baik oleh oleh pelaku pamsimas di kabupaten Gorontalo, berikut ini akan disajikan langkah-langkah penaganan pegaduan masyarakat dilakukan dikabupaten Gorontalo. Pembangunan di Kabupaten Gorontalo ditujukan untuk membebaskan warga masyarakat dari berbagai belenggu yang menghambat pencapaian potensi dirinya secara hakiki. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat. Sebab akhirnya keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada hasil penilaian keadaan warga masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah ini sangat ditentukan oleh kinerja perekonomian, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan, dan sedikit pada upaya meminimalkan ketimpangan. Dengan terpilihnya Kabupaten Gorontalo sebagai daerah yang mendapatakan program pamsimas diharapkan dapat mempercepat tercapainya program pembanguanan yang sudah dicanakan. B.

Maksud dan Tujuan Secara umum maksud dan tujuan dari Kegiatan Penanganan Pengaduan yang merupakan bagian integral dari M&E (Monitoring & Evaluation) ini menyediakan sistem layanan informasi berkualitas dan tanggapan pengaduan yang resmi, proaktif, dan terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan kegiatan ini diharapkan diperoleh manfaat, antara lain : 1. Terjaganya citra dan tercapainya akuntabilitas publik penyelenggaraan Program Pamsimas. 2. Terbangunnya saling pengertian, pemahaman, itikad baik, peran serta, dan kontribusi pemangku kepentingan yang bermuara kepada keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian hasil Program Pamsimas. 3. Hasil Penanganan Pengaduan juga bisa digunakan sebagai referensi replikasi tentang pengalaman baik (best practice) dalam fasilitasi pelaksaan setiap siklus di masyarakat.

62

http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/ma

Andi Mardiana

C. Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo Secara geografis, Kabupaten Gorontalo terletak di titik tengah wilayah Provinsi Gorontalo. Letak geografi berada diantara 0o24’ – 1° 02’ lintang utara dan 121° 59’ – 123° 02’ bujur timur dengan batas-batas wilayah : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Gorontalo. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boalemo. Luas wilayah sebesar 3.456,98 km2, atau 28,30 % dari Provinsi Gorontalo. Kondisi Kabupaten Gorontalo, sebagian besar datar, perbukitan rendah dan dataran tinggi, tersebar pada ketinggian 0 – 2000 M di atas permukaan laut. Sementara keadaan topografi di dominasi oleh kemiringan 15o – 40o (45 % – 46 %) dengan jenis tanah yang sering mengalami erosi. Kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik, menyebabkan rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi, gelombang pasang, pendangkalan dan banjir. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Gorontalo mengalami dua musim yakni musin kemarau dan musin hujan. Rata-rata curah hujan selama 2007 berkisar 86 mm dan hari hujan rata-rata 14 hh. Sedangkan suhu rata-rata pada siang hari berkisar antara 30,2o C sampai 33,1o C . Suhu udara pada malam hari berkisar antara 27,0o C sampai 29,5o C. D. Pembahasan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat ( PPM) a. Pengertian PPM Penanganan Pengaduan Masyarakat (selanjutnya disebut PPM) adalah suatu kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasikan, mengklarifikasikan, memberikan alternatif solusi kepada pengadu serta mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil Penanganan pengaduan kepada masyarakat. Pengaduan masyarakat Pamsimas terbuka untuk umum. · Pelaku pengaduan adalah masyarakat penerima manfaat, pengelola program Pamsimas (konsultan dan pemerintah), kelompok peduli, serta masyarakat umum. Pengaduan masyarakat dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat umum terhadap pelaksanaan rogram Pamsimas. · Pengaduan masyarakat dapat berupa masukan dan pengaduan masalah Adapun tujuan jangka pendek penanganan pengaduan Masyarakat (PPM) adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program. Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

63


Menyamakan persepsi masyarakat dan pihak terkait dalam menangani berbagai pengaduan untuk menjaga keberlangsungan dan mutu program dan Memberikan alternatif solusi melalui musyawarah dan mufakat terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Sedangkan Jangka Panjang PPM adalah untuk membangun kontrol sosial melalui pembelajaran penerapan prinsip – prinsip universal kemasyarakatan dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan. b. Prinsip - Prinsip Penanganan Pengaduan Penanganan Pengaduan sebagai aktivitas dalam melakukan uji silang (cross check) terhadap proses fasilitasi siklus kegiatan Pamsimas di masyarakat yang sedang atau sudah selesai dilaksanakan, untuk mendapatkan informasi keluhan / pengaduan yang ada dengan realitas di lapangan. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan Penanganan Pengaduan, diperlukan dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 1. Rahasia Identitas pelapor pengaduan harus dirahasiakan untuk menjamin keamanan orang yang melapor dan mencegah terjadi komplik dimasyarakat. 2. Berjenjang

3.

Pengaduan pertama ditangani di tingkat lokal atau ditempat subjek diadukan, misal bila permasalahan muncul tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menangani masalah adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh TFM dan Tim Koordinasi Kabupaten, sedangkan pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan masalah. Bila pelaku di jenjang keberadaan subyek (pemerintah daerah) belum berhasil menangani pengaduan, maka pemerintah pusat akan memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya. Transparansi dan Partisipatif

4.

Dalam menindak lanjuti pengaduan masyarakat harus diikut sertakan dalam proses penyelesaiannya dan difasilitasi oleh TFM dan Tim Koordinasi Kabupaten, sebagai upaya meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap sarana air minum dan kebersihan lingkungan. Proporsional Penanganan pengaduan harus fokus dan disesuaikan dengan jenis, kategori dan lokasi masalahnya.

64


Andi Mardiana

5. Obje ktif Penagaduan yang diterima di tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi dan uji silang (cross check) sesuai prosedur dan sebagai upaya menghindari adanya pemihakan. 6. Akuntabilitas, Proses penanganan pengaduan dipertanggungjawabkan sesuai dengan berlaku.

dan masalah dapat ketentuan atau prosedur yang

Unit Pengaduan Masyarakat adalah komponen LKM yang menampung, mengelola, dan melanjutkan pengaduan masyarakat; serta mengkomunikasi kepada pengelola, pelaksana, dan stakeholder program lainnya baik substansi masalah, alternatif solusinya serta proses, maupun hasil pemecahan masalahnya kepada semua yang terkait. Tugas dan tanggungjawab: 1. Menerima dan mengumpulkan pengaduan dari masyarakat baik yang lewat surat langsung maupun melalui kotak pengaduan LKM, pengaduan langsung dari masyarakat, media masa, maupun temuan lapangan. 2. Mengidentifikasi permasalahan dan mencatat isi pengaduan ke dalam formulir atau buku register pengaduan yang memuat (tanggal pengaduan, nama pengadu bila ada, isi pengaduan, kepada siapa pengaduan ditujukan, dlsb). 3. Memetakan masalah-masalah dari pengaduan yang masuk dengan mengkategorikannya ke dalam (kebijakan, manajemen/organisasi proyek, pembangunan fisik, pengelolaan keuangan, pemberdayaan, pelatihan, kesetaraan jender, dlsb). 4. Dibantu oleh TFM dan konsultan merumuskan penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi atas kebenaran pengaduan tersebut. 5. Segera menyampaikan hasil penanganan pengaduan terhadap pengadu yang bersangkutan dan dicatat dalam buku register pengaduan sebagai basis data pengaduan yang terselesaikan 6. Jika di luar kapasitas untuk menyelesaikannya, melanjutkan pengaduan yang dimaksud ke jajaran yang lebih tinggi untuk dicarikan solusinya dengan mekanisme yang sama Agar dapat secara efektif dan efisien menjangkau semua pemangku kepentingan berbeda domisili dan status sosial ekonomi serta penguasaan Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

65


ilmu pengetahuan dan teknologi, maka digunakan media komunikasi berikut ini. Pengaduan Online, Forum Bebas (Website Pamsimas: http://www.pamsimas. Org), Email: [email protected] Telepon: 021-5260761 / 5260762, Faksimili: 021-5260745, SMS: 081808952148, ini adalah media pegaduan yang disiapkan oleh pelaku pamsimas ditingkat pusat, sedangkan ditingkat desa dapat dilakukan tatap langsung (Diskusi, Lokakarya, Pelatihan), Surat Pos. Dan ditiap-tiap desa di kabupaten Gorontalo sudah disediakan kotak saran dan unit pengaduan masyarakat yang dapat direspon dengan cepat oleh pelaku pamsimas ditingkat desa, tingkat Kecamatan dan kanupaten. Disamping dari masyarakat melalui media Pengaduan juga bisa bersumber dari: 1. Hasil Uji Petik, yang ditemukan oleh PMA 2. Media cetak, biasanya berasal dari temuan wartawan yang dimasudkan kemedia 3. Media elektronik (Televisi, Radio dan atau Video) 4. Laporan Badsan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) yang melakukan audit tiap tahun. c. Tahapan Penanganan Pengaduan : Tahapan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut: -

Registrasi dan Dokumentasi Registrasi atau pencatatan dan dokumentasi di dalam buku arsip (buku registrasi) di maksudkan sebagai mekanisme kontrol.

-

Pengelompokan dan Distribusi Pengaduan yang telah dicatat/diregistrasi dan didokumentasikan, dan didistribusikan sesuai dengan jenjang kewenangan masing-masing subyek, isu dan status pengaduan. Jika ditemukan kasus-kasus yang berdampak luas atas keberadaan kasus tersebut, maka pendistribusiannya harus dikendalikan. Secara umum inti masalah pengaduan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran/penyimpangan adminisitrasi dan prosedur; 2. Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran/penyimpangan penentuan target sasaran (penerima manfaat) dalam pelaksanaan program; 3. Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran/penyimpangan/ penyelewengan dana.

-

Uji Silang dan Analisis

66


Andi Mardiana

Kasus dari hasil pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan uji silang untuk mendapatkan: 1. Kepastian pokok permasalahan yang muncul; 2. Kepastian status kasus. Kasus tersebut apakah sudah ditangani, diselesaikan, dalam proses penanganan, dalam proses uji silang, proses analisa dsb.; 3. Mendapatkan informasi tambahan. Hasil uji silang merupakan masukan untuk menganalisis permasalahan yang muncul untuk meningkatkan akurasi dalam penyusunan alternatif penanganan untuk memberikan rekomendasi tentang penanganan kasus. -

Tindak Turun Tangan Tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisis, yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.

-

Pemantauan dan Investigasi Lanjutan Pemantauan dimaksudkan sebagai alat kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya.

-

Penyelesaian Masalah Dalam penyelesaian masalah mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi, berarti proses penyelesaian harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku sedangkan aparat dan Konsultan atau Tim Fasilitator masyarakat (TFM) hanya memfasilitasi proses penyelesaian masalah.

-

Umpan Balik Umpan balik (feed back) merupakan tanggapan balik masyarakat terhadap penyelesaian kasus yang muncul. Hal ini dapat berupa: 1. Menerima dan menganggap kasus telah selesai; 2. Menerima dengan beberapa catatan persyaratan dan memberikan informasi tambahan; 3. Menolak tanpa alasan; 4. Menolak dengan alasan; 5. Tidak ada tanggapan sama sekali.

Hasil umpan balik dituangkan melalui Berita Acara dan dilampirkan dalam laporan bulanan. Umpan balik tersebut juga merupakan masukan bagi kasus yang mungkin muncul sebagai dampak dari tindakan (tindak turun tangan), dengan demi kian menj adi masukan bagi pelaku Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

67

Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam d Program Pamsimas

Pamsimas sebagai pengaduan lanjutan. Gambar D.1 Tahapan Penanganan n Pengaduan

d. Mekanisme Penanganan Pengaduan : 1. Pengaduan masuk melalui email, pos surat s yang langsung ditujukan ke alamat instansi, telepon/fax/sms., kotak pengaduan TKM, media massa maupun temuan lapangan. 2. Identifikasi permasalahan, dengan mencatat m isi pengaduan tersebut kedalam formulir atau buku reg gister pengaduan yang terdiri dari : a. Tanggal pengaduan

68


Andi Mardiana

b. Nama pengadu (boleh tidak diisi)/alamat email c. Isi pengaduan d. Kepada siapa/institusi mana pengaduan tersebut ditujukan. 4. Lakukan pemetaan masalah atas pengaduan yang masuk dengan mengkategorikannya menjadi kelompok tertentu sesuai dengan isi dari pengaduan (F.CH.03), meliputi : a. Kebijakan b. Manajemen/Organisasi Proyek c. Pembangunan Fisik d. Pengelolaan Keuangan e. Pemberdayaan f. Pelatihan g. Kesetaraan Jender 4. Perumusan dalam menangani pengaduan, namun sebelumnya perlu dilakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran dari pengaduan tersebut - dilakukan oleh Konsultan Kabupaten (DMAC), Konsultan Manajemen Propinsi (PMAC) dan Pembantu Team Leader CMAC di pusat, selambatlambatnya 1 (satu) minggu sejak pengaduan diterima. 5. Jika pengaduan sudah dapat ditangani, hasilnya segera disampaikan kepada pengadu yang bersangkutan serta dicatat kembali dalam buku register pengaduan sebagai basis data pengaduan yang tertangani ) – dilakukan oleh staff Monev DPMU, PPMU dan CPMU, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) sejak pengaduan diterima. 6. Jika pengaduan tidak dapat ditangani, maka dapat dilanjutkan kepada tingkat diatasnya untuk dicarikan penyelesaiannya, dengan mekanisme yang sama. 7. Untuk pengaduan yang yang bermuatan “minggu penyimpangan” dilakukan oleh tim kerja yang ditunjuk khusus oleh Kepala CPMU, tugas pokok tim kerja ini meliputi : - Melakukan uji kebenaran informasi di lapangan melalui mekanisme “check and recheck”. - Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak utama yang berpotensi terlibat dalam kasus “penyimpangan”. - Memberikan penilaian atas fakta yang ada, sehingga nampak jelas seberapa jauh tingkat penyimpangannya. - Menyusun laporan dan sekaligus rekomendasi tindakan penanganan yang disampaikan kepada kepala CPMU, selanjutnya sesuai mekanisme yang ada kepala CPMU akan menindaklanj uti penanganannya sesuai dengan rekomendasi tim kerja atau

Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

69


meneruskan kepada pihak yang lebih berwenang untuk memberikan keputusan/penanganan, - Kegiatan a s/d d dilakukan dalam waktu 2 (dua) minggu sejak diserahkannya “pengaduan” kepada tim kerja. 8. Apapun bentuk penanganan yang akan diputuskan harus mempertimbangkan : - Prinsip obyektivitas, ketidakberpihakan (independen) dan adil. - Menjunjung tinggi azas kemanfaatan yang lebih luas, khususnya menyangkut kelancaran implementasi Pamsimas. - Terbuka untuk dilakukan pengujian kembali bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan fakta lain yang lebih benar. Dengan demikian, mekanisme “rehabilitasi” mendapat peluang yang sejajar dengan mekanisme “hukuman” (punishment). 9. Sebaliknya, terhadap berbagai pengaduan yang ternyata dinilai memberikan kontribusi yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi Pamsimas, di mana hasil kinerjanya jauh melampaui target minimal yang diharapkan, sepatutnya juga memperoleh “imbalan” (reward) yang sepantasnya. Bentuk-bentuk imbalan tersebut dapat berupa : a. Kelayakan memperoleh publisitas b. Ucapan terima kasih dan penghargaan secara resmi c. Piagam penghargaan 10.Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan dikelola oleh bagian Monev DPMU bersama Konsultan Kabupaten (DMAC), bagian Monev PPMU bersama PMAC dan bagian Monev CPMU (dibantu oleh Assistan Team Leader CMAC). Mekanisme penanganan pengaduan ini disusun sematamata untuk membangun kinerja para pelaku utama pelaksanaan Pamsimas di Kabupaten Gorontalo sesuai dengan juknis pelaksnaan pamsimas, yang senantiasa positif dan integratif dengan tuntutan prinsip dan prosedur proyek Pamsimas. Dengan demikian dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya “penyimpangan” dalam upaya pencapaian sasaran proyek.

70


Andi Mardianaa

Gambarr D.2. Mekanisme Penanga anan Pengaduan.

UPM CPMU CMAC

UPM PPMU PMAC

UPM DPMU DMAC

Satlak Kecamatan UPM

Satlak LKM/BKM UPM Satlak

Pengaduan dari masyarakat atau pemaangku kepentingan terkait yang diterima Unit Pengaduan Masyarakat (UPM M) tidak selalu berupa hal yang negatif. Untuk menjaga kelancaran dan citraa penyelenggara program, setiap pengaduan baik yang bersifat positif maupun negatif harus ditindaklanjuti Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 20114( ISSN: 2087-8761)

71


secara proporsional Penghargaan, terhadap berbagai pengaduan yang ternyata dinilai memberikan kontribusi yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi Pamsimas, di mana hasil kinerjanya jauh melampau target minimal yang diharapkan, sepatutnya juga memperoleh “imbalan” (reward) yang sepantasnya. Bentuk-bentuk imbalan tersebut dapat berupa : - Kelayakan memperoleh publisitas - Ucapan terima kasih dan penghargaan secara resmi - Piagam penghargaan Sanksi, untuk penyimpangan yang terjadi akan diberlakukan sanski sesuai dengan jenis penyimpangannnya dan merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agar terjadi efek jera, maka konsistensi dan konsekwensi pemberlakuan sanksi harus dijamin dan didukung oleh semua pihak terkait dalam penyelenggaraan. Adapun sanksi yang diberlakukan dapat berupa: - Teguran lisan - Teguran tertulis - Perbaikan administrasi - Pembatalan BLM - Penggantian dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan - Hukuman yang bersifat pembinaan kepegawaian - Pengajuan ke pengadilan. Pelaporan dalam program Pamsimas merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Pamsimas. Mekanisme pelaporan dan pelaksanaan Pamsimas dilakukan melalui jalur struktural. Semua pelaku program Pamsimas bertanggung-jawab untuk membuat pelaporan atas pelaksanaan program pada tingkat desa/kelurahan, Kabupaten, provinsi dan tingkat pusat secara umum dapat dilihat pada Pedoman khusus mengenai Lapaoran . Namun demikian dalam hal Penanganan Pengaduan Dan Relasi Publik pelaporan yang dilakukan sebagaimana berikut; 1. Laporan Penanganan Pengaduan (Rekap bulan berjalan) dibuat oleh TL CMAC ditingkat Provinsi, Koordinator Fasilitator di tingkat Kabupaten dan Fasilitator Community Development ditingkat Kecamatan yang telah memfasilitasi UPM LKM Di desa/kelurahan dalam melakukan proses penanganan pengaduan. 2. Dari hasil proses penanganan pengaduan tersebut dan deskripsi proses penanganan pengaduan disusun didalam laporan bulanan dan disampaikan langsung secara berjenjang kepada tingkat diatasanya.

72


Andi Mardiana

3. Khusus analisis hasil Penanganan Pengaduan menjadi laporan tersendiri yang harus didistribusikan oleh PMAC kepada PPMU, tembusan ke CMAC. Salah satu indikator keberhasilan program Pamsimas di Kabupaten Gorontalo adalah adalah sudah berjalannya mekanisme kontrol sosial di masyarakat lewat penagangan pengaduan yang sudah dapat dikelolah dengan baik, ini dibuktikan dengan terus menerus memelihara dan mengembangkan program Pamsimas dan program lain. E. Kesimpulan Setelah dilakuakan Penanganan Pengaduan sebagai aktivitas dalam melakukan uji silang (cross check) terhadap proses fasilitasi siklus kegiatan Pamsimas di masyarakat yang sedang atau sudah selesai dilaksanakan, untuk mendapatkan informasi keluhan / pengaduan yang ada dengan realitas di lapangan. Setelah pelaku pamsimas di Kabuapaten gorontalo menerapkan dan mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilakuan Untuk mencapai tujuan pelaksanaan Penanganan Pengaduan, maka hasilnya sangat segnifikan terhadap suksesnya program pamsimas dikabupaten Gorontalo. Mekanisme penanganan pengaduan ini disusun semata-mata untuk membangun kinerja para pelaku utama pelaksanaan Pamsimas di Kabupaten Gorontalo sesuai dengan juknis pelaksnaan pamsimas, yang senantiasa positif dan integratif dengan tuntutan prinsip dan prosedur program Pamsimas. Dengan demikian dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya “penyimpangan” dalam upaya pencapaian sasaran program.

DAFTAR PUSTAKA Agustinah Suplemen Gender dalam Proyek CERD Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian, Dep Tan 1996 Teknis Analisis Jender (TAJ) Untuk Perencanaan Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan Departmen Pertanian Kerangka Analisa Gender Pengurus P3A Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil 1993 Penyadaran Jender dan Perencanaan Dalam Perkoperasian Finalisasi Juklis Keberlanjutan di Tingkat Masyarakat (CMAC) Program Pamsimas Jakarta 2012 Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

73


Gross, Bruce. Van Wijk, Christine and Mukherjee, Nilanjana, 2001. Linking Sustainability With Demand, Gender, and Poverty: A Study in Community-managed Water Supply Projects in 15 Countries; World Bank WSP and IRC International Water and Sanitation Centre Pusat Study Wanita - Universitas Gajah Mada 2000 Materi Pelatihan Lokakarya Pemahama Saga Dalam Penelitian dan Pengembangan Pertanian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pasimas di Tingkat Masyarak (CMAC) program pamsimas Jakarta, 2012 Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita 1992 Teknis Analisis Jender (TAJ) Asian Development Bank Daftar Periksa (Checklist) Gender Modul pelatihan Refersher Tim Fasilitator Masyarakat Program Pamsimas.

74


PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN GORONTALO. Andi Mardiana. Abstrak

Recommend Documents