Site Report Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Waktu : 13 Juli 22 Juli 2009 Lokasi : Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

Kajian PPM Laporan Lapangan-5: Gorontalo

Site Report Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Waktu : 13 Juli – 22 Juli 2009 Lokasi : Kota Gorontalo – Provinsi Gorontalo I. Ringkasan Hasil Sangat Sementara Tim Studi Penanganan Pengaduan Masyarakat sudah berada di lokasi penelitian (Kota Gorontalo) sejak tanggal 13 Juli 2009, seperti sudah direncanakan sebelumnya bahwa kami akan berjumpa Pak Betke (Team Leader Studi Evaluasi PNPM-P2KP di tingkat Nasional). Secara kebetulan Tim kami berjumpa beliau di Bandara saat transit di Makassar. Pada tanggal 14 Juli 2009, bersama-sama bapak Betke Tim Studi PPM melakukan koordinasi ini dengan KMW 5 propinsi Gorontalo, tujuan koordinasi adalah menjelaskan tentang maksud dan tujuan diadakannya kegiatan studi di dua Kelurahan (Kelurahan Biawao, kecamatan Kota Selatan dan Kelurahan Huangobotu, di Kecamatan Dungigi), juga bersama-sama dengan Korkot dan Senior Faskel menetapkan strategi dan teknis pelaksanaan Studi di kedua kelurahan tersebut, selain itu koordinasi dilakukan sebagai bentuk silaturahim kepada seluruh personel di KMW yang sebagian besar adalah wajah-wajah baru (baru satu bulan lebih). Dengan segala keterbatasannya sebagai TL baru, Bapak Thamrin beliau menjelaskan secara umum bahwa mekanisme PPM belum berjalan sesuai dengan harapan, dimana belum dilakukan pencatatan secara khusus, apalagi yang terjadi di masyarakat sebagian besar dari mereka lebih suka melakukan pola pengaduan langsung, masih takut dan malu melakukan pengaduan. Menurut Pak Steve Wolok Tenaga Ahli Monitoring, yang turut mendampingi TL menjelaskan bahwa sudah ada fenomena dimana masyarakat mulai kritis, untuk itu perlu adanya suatu lembaga yang mampu mengakomodasi adanya kecendrungan masyarakat untuk membuka diri dalam mengeritik, mengevaluasi dan memberi saran dalam masyarakatnya. Selain itu perlu adanya perbaikan atas format PPM yang terkesan formal pada saat ini. Tim Studi PPM juga melakukan silaturahim dan koordinasi serupa dengan Ibu Agustin Abdullah selaku Koordinator Kota (Korkot) Gorontalo, Bapak Tjokro Taliki sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-PNPM P2KP) Kota Gorontalo. Ada beberapa catatan khusus yang didiperoleh dari Bapak Tjokro, diantaranya adalah adanya goodwill dari pemerintah kota maupun propinsi untuk berperan secara optimal dalam mensukseskan pelaksanaan PNPM-P2KP. Bahkan secara khusus Bapak Walikota Gorontalo memberikan perhatian dan himbauan agar semua stakeholder P2KP baik lembaga pemerintahan (SKPD) maupun masyarakat dapat bekerjasama dengan baik mensukseskan P2KP, berdasarakan laporan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, bahwa salah satu penilaian kinerja para Lurah dan Camat adalah progress pelaksanaan PNPM-P2KP. Pemerintah Kota Gorontalo juga telah menetapkan program Mahyani (Rumah Layak Huni) sebagai program sempalan dalam PNPM P2KP melalui dana cost sharing APBD.

1


Informasi tentang kebijakan pemerintah kota gorontalo juga Tim Studi PPM didapatkan dari Bpk. M. Iqbal Hasan, ST selaku pejabat Satker Provinsi Gorontalo. Menurut bapak Iqbal, pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksaaan P2KP sudah ditindaklanjuti diantaranya sudah ada yang ditangani sampai kepada Kejaksaan, Pengadilan Negeri Gorontalo dan Kepolisian ini dilakukan untuk mendapatkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lainnya.. Pengaduan yang masuk memang banyak namun belum tetangani secara khusus, dimana di tingkat masyarakat pengaduan tidak dicatat, warga lebih terbiasa berkeluh kesah secara lisan dan masih ada rasa sungkan untuk mengadu secara tertulis, hal ini berkaitan erat dengan budaya warga Gorontalo, walaupun secara individu atau kelompok diantara warga terjadi perselisihan/perbedaan, namun mereka tetap menjaga nama baik warga di wilayahnya dari pencemaran nama baik. Hal ini terindikasikan pada saat pihak kepolisian meminta siapa yang bertindak sebagai pelapor, warga (pengadu) tidak ada yang mau. A. Kelurahan Huango Botu Kecamatan Dungingi : Kelurahan Huango Botu terletak di bagian barat Kota Gorontalo dengan luas wilayah 123,32 Km2 (1,23 Ha), pemanfaatan lahan terdiri dari 78,26 Km2 pemukiman, jasa dan pertanahan, sawah 3 Km2, perkebunan kelapa 18 Km2, kebun 12 Km2, kebun campuran 3,5 Km2, tanah kosong 35 Km2, belukar 1 Km2, tanah rusak 1 Km2. kelurahan Huongu Botu juga dilalui aliran sungai sepanjang 400 M. Di Kelurahan Huongu Botu terdapat 3 lokasi perumahan, pasar kelurahan (Dengan nama : Pasar Jodoh), dan rencana akan dibangun terminal kota di wilayah kelurahan Huongu Botu, diatas lahan seluas 2,5 Km2. Berdasarkan data kelurahan Tahun 2008, penduduk kelurahan Huongu Botu berjumlah 6.410 Jiwa laki-laki dan perempuan atau 1.643 KK, dengan jumlah KK Miskin sebanyak 436 KK ( 26,53 %). Selain itu kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Tomulabotau Selatan Kecamatan Dungingi di sebelah Utara, Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat di sebelah Selatan, Sungai Bulango/Kabupaten Gorontalo di sebelah Barat dan Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah di sebelah Timur. Sebagai informasi tambahan yang juga mempengaruhi karakter masyarakat di kelurahan ini adalah lokasi kelurahan yang berisi sedikitnya ada 10 lingkungan perumahan yaitu; perumahan Asparaga, Perumahan Galaxy, Perumahan Piko, Perumahan Graha, Perumahan Graha Permai, Perumahan Nabila Permai, Perumahan Griya Nabila, Perumahan Dungingi Permai/Mangsai, Perumahan Balkin serta Perumahan Agrindo. A.1. Penganut Agama Masyarakat di kelurahan Huongu Botu pada umumnya beragama Islam, dengan perincian sebagai mana pada Tabel 1 dibawah ini :

2

Kajian PPM Laporan Lapangan-5: Gorontalo Tabel. 1. Gambaran Umum Agama Yang Dianut Warga Kel. Huongu Botu

No. 1 2 3 4 5

Jumlah Orang Berdasarkan Data Tahun 2008

Agama Islam Hindu Kristen Protestan Katholik Budha

5.371 12 150 45 13

Fasilitas rumah ibadah di Kelurahan Huango Botu terdiri dari 9 Unit mesjid dan 1 unit Mushola. A.2. Pendidikan Kelurahan Huango Botu memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dari mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga tingkat pendidikan SLTP. Fasilitas pendidikan, jumlah murid dan guru yang ada di kelurahan Huango Botu dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. Tabel. 2. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kelurahan Huango Botu

No.

Sekolah

Jumlah

1 2 3 4

TK SD SLTP -

4 Unit 4 Unit 1 Unit -

Jumlah Murid 17 290 128 192

Jumlah Guru 11 48 21 -

Sedangkan angka putus sekolah dan komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan hingga Tahun 2008 di kelurhan Huango Botu dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 dibawah ini: Tabel. 3. Jumlah Siswa Purus Sekolah di Kelurahan Huango Botu

No. 1 2 3 4

Uraian SD/MI SLTP/MTs SMU/MA SMK

Jumlah Orang Berdasarkan Data Tahun 2008 621 157 61 -

3

Kajian PPM Laporan Lapangan-5: Gorontalo Tabel. 4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Belum Sekolah Tidak tamat SD Tamat SD/MI Tamat SLTP?MTs Tamat SLTA Tamat D1 Tamat D2 Tamat D3 Tamat Perguruan Tinggi

Jumlah Orang Berdasarkan Data Tahun 2008 528 471 1312 417 1141 22 16 39 462

A.3. Kesehatan Tingkat kesehatan warga kelurahan Huongu Botu pada umumnya cukup terlayani dengan baik, kecuali bagi sebagian besar warga miskin. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan warga, kegiatan P2KP diprioritaskan pada pembangunan MCK melalui BLM tahun 2007 (tahap I), pembangunan Jamban Keluarga dan Rumah Layak Huni (Mahyani) pada tahun 2008 (tahap II), pada tahun 2009 dilanjutkan melalui BLM tahap III. Selain upaya meningkatkan prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan yang terdapat di kelurahan Huango Botu dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini : Tabel. 5. Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis di Kelurahan Huango Botu No

Uraian

I. 1. 2. 3.

Fasilitas Kesehatan Puskesmas Induk Puskesmas Pembantu Posyandu

II. 1. 2. 3. 4. 5.

Tenaga Medis Dokter Umum Dokter Ahli Kandungan Dokter Gigi Perawat Bidan

Jumlah Unit 1 1 2

Orang

2 1 1 4 5

4


A.4. Sosial Politik Kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Huango Botu seperti pada umumnya masyarakat yang hidup di perkotaan menengah yang sedang tumbuh. Warga Huongu Botu di wilayah kelurahannya terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti warga setempat (penduduk asli gorontalo),dan berbagai etnis pendatang antara lain jawa, bugis, sumatera, ambon, minahasa, makasar yang hidup dengan rukun. Warga miskin tersebar di lima lingkungan yang terdiridari 26 RT dan 6 RW. Pertentangan warga masyarakat yang mencolok di kelurahan Huongu Botu justru lebih dipengaruhi oleh perbedaan politik. Jumlah Partai Politik di tingkat kelurahan saat ini mencapai 28 partai, sehingga secara umum warha kelurahan terdiri dari 28 kelompok simpatisan dan pendukung partai-partai yang ada selain mereka yang golput (netral). Perbedaan politik ini telah berdampak pada kahidupan sehari-hari termasuk dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Huongu Botu. Namun walaupun demikian tingkat keamanan dan ketertiban di tingkat kelurahan dapat dijamin, melalui pendekatan persuasif baik yang dilakukan oleh perangkat kelurahan maupun pemerintahan kecamatan dan kota. Organisasi masyarakat yang ada di Kelurahan Huongu Botu dapat dilihat pada Tabel 6. dibawah ini. Tabel. 6. Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan Huongu Botu No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian LSM LPM Partai Politik Organisasi kemahasiswaan Organisasi kepemudaan Organisasi keagamaan Organisasi wanita Karang Taruna Polmas

Jumlah 1 1 28 9 2 1 1

A.5. Ekonomi Pekerjaan masyarakat kelurahan Huango Botu terdiri dari berbagai profesi, seperti : pegawai negeri, pegawai swasta, tentara, polisi, pedagang, petani, buruh kasar , penarik bendi, penarik bentor (Beca Motor) dan masih banyak tenaga kerja produktif yang menganggur (tidak memiliki mata pencaharian). Warga miskin pada umumnya bekerja sebagai penarik bendi, penarik bentor, penarik becak, penarik ojek, buruh bangunan pedagang kecil dan pemilik warung serta buruh tani.

5


Kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat telah mampu membantu penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin seperti produksi kue basah, perabot rumah tangga dari kayu, kerajinan dari sabut kelapa dan ijuk, sulaman krawang, produksi kasur dan bantal, produksi batu-bata, pembuatan bentor dan bengkel las. Tingkat penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel. 7. dibawah ini. Tabel.7. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Ekonomi Produktif Warga Kelurahan Huongu Botu

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bidang Usaha/Kerajinan Kue Basah Perabot Kayo Sabut kelapa/Ijuk Sulaman Krawang Kasur dan Bantal Batu Bata Pembuatan Bentor Bengkel las

Jumlah Kelompok Pengrajin (Sentra) 7 7 4 3 3 32 2 3

Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) 7 22 15 10 2 72 10 8

Kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat, khususnya para pedagang kecil didukung dengan adanya Koperasi Serba Usaha, walaupun koperasi ini dimulai dengan modal usaha sebesar Rp. 10 Juta rupuah, berdasarkan data tahun 2008 baru memiliki anggota sebanyak 10 Anggota. Berdasarkan hasil Pemetaan Sosial P2KP, pendapatan rata-rata warga miskin di kelurahan Huango Botu berkisar antara Rp. 150 hingga Rp. 350 ribu perbulan. Di kelurahan Huango Botu dan masyarakat Kota Gorontalo pada umumnya memiliki budaya yang unik, dimana masyarakat pada umumnya akan mendahulukan membangun rumah tempat tinggal yang baik (dari batu bata) walaupun keadaannya miskin. Pembangunan rumah ini bagi warga dilaksanakan secara bertahap walaupun hingga 10-15 tahun. A.6. Program Pemberdayaan Masyarakat Program pemberdayaan masyarakat yang diterima masyarakat Kelurahan Huango Botu, antara lain Program Keluaraga Harapan (PKH) dan P2KP. Program P2KP dimulai pada Tahun 2005 dengan BLM sebesar Rp. 400 Juta terdiri dari dua kali penyerapan dana, masing-masing RP 200

6


Juta Kegiatan masyarakat pada tahun 2006 di Huango Botu meliputi kegiatan-kegiatan : a. Ekonomi Bergulir (20%) : Rp. 80.000.000,-Kegiatan modal bergulir di Kelurahan Huango Botu mengalami kemacetan. Macetnya angsuran para anggota BKM Ekonomi ini disebabkan dua hal. Pertama, penerima manfaat tidak semua warga miskin yang memiliki pekerjaan sebagai pelaku usaha ekonomi mikro yang sudah berjalan, sehingga dana BLM tidak digunakan untuk mengembangkan usahanya melainkan untuk menutupi kebutuhan konsumsi dan ada yang memanfaatkan untuk perbaikan warung. Kedua, adanya provokator yang mempengaruhi masyarakat bahwa dana BLM merupakan dana bantuan pemerintah, sehingga tidak perlu dikembalikan. b. Prasarana Lingkungan (70 %) : Rp 280.000.000,--. Kegiatan pembangunan prasarana lingkungan dilaksanakan melalui pembangunan MCK dan Jalan Setapak yang dilaksanakan di lima lingkungan sesuai dengan prioritas sasaran penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah masyarakat. Mulai tahun 2008 pembangunan prasarana di arahkan pada pembangunan Jamban keluarga, mengingat beberapa pertimbangan sebagai berikut : b.1. Keterbatasan ada lahan untuk pembangunan MCK b.2. Menghindari adanya persengketaan diantara keluarga penerima manfaat, mengingat telah terjadi penguasaan MCK oleh salah satu keluarga penerima manfaat, dimana MCK dibangun pada lahan miliknya. c. Sosial (10%) : Rp. 40.000.000,-Kegiatan sosial difokuskan pada empat kegiatan yaitu : c.1. Bantuan makanan tambahan bagi balita (peningkatan Gizi) c.2. bantuan beasiswa bagi para anak-anak keluarga miskin c.3. Santunan bagi Lansia c.4. Bantuan pembangunan rumah layak huni (mahyani) dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan sosial dilaksanakan di lima lingkungan RW -1 s/d RW 05, dengan prioritas penerima manfaat berdasarkan keputusan musyawarah dan mengacu kepada Bapuk. A.7.

Kriteria Kemiskinan

Kriteria kemiskinan kelurahan Huongu Botu sesuai dengan hasil FGD RK, yaitu;  Pendapatan perbulan antara 200-350 rupiah/bulan  Tidak memiliki rumah sendiri (numpang atau ngontrak) dan atau tinggal di rumah tidak layak huni  Pendidikan rendah  Pola makan 1X dan atau 2x sehari  Pekerja tidak tetap  Modal usaha kurang

7


   

Terbatasnya keterampilan Janda, tua dan penyandang cacat Lingkungan pemukiman dimana jalan rusak/banjir Drainase dan sanitasi kurang

B. Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo : Kelurahan Biawao terletak di bagian Selatan Kota Gorontalo dengan luas wilayah 38 Ha, yang terbagi atas lahan pemukiman 33 Ha, perkantoran 2 Ha, dan prasarana umum lainnya seluas 3 Ha. Berdasarkan data kelurahan Tahun 2008, penduduk kelurahan Biawao berjumlah 1859 Jiwa dalam 517 KK, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah 908 dan 951 jiwa, dengan jumlah KK Miskin sebanyak 39 KK. B.1. Penganut Agama Masyarakat di kelurahan Biawao pada umumnya beragama Islam, Menurut informan kehidupan beragama ini cukup baik, saling menghargai dan toleransi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat untuk saling kunjung-mengunjungi dalam perayaan keagamaan masing-masing. Berikut adalah komposisi penduduk menurut agama: Tabel. 8. Gambaran Umum Agama Yang Dianut Warga Kel. Biawao No. 1 2 3 4 5

Agama Islam Hindu Kristen Protestan Katholik Budha

Jumlah Orang Berdasarkan Data Tahun 2008 1.150 310 71 345

Kegiatan keagamaan warga masyarakat Kelurahan Biawao di fasilitasi oleh pemerintah daerah dengan prasarana peribadatan berupa; 3 Mesjid, 1 buah gereja kristen, 2 buah gereja katholik dan i buah vihara.. B.2. Pendidikan Sebagian besar warga masyarakat Biawao memiliki visi yang baik mengenai pentingnya pendidikan. Meskipun mengalami keterbatasan ekonomi beberapa warga miskin merasa perlu untuk terus mendukung pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Pengurus BKM ” Mohuyula ” Kelurahan Biawao sebagian besar berpendidikan SLTA dan Sarjana.

8


Tabel. 9. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Tidak pernah sekolah Belum Sekolah Tidak tamat SD Tamat SD/MI Tamat SLTP/MTs Tamat SLTA Tamat D1 Tamat D2 Tamat D3 Tamat Perguruan Tinggi (s1) S2

Jumlah Orang Berdasarkan Data Tahun 2008 9 29 270 150 609 6 6 6 69 64

Kelurahan Biawao memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dari mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga tingkat pendidikan SLTP. Selain itu tersedia pula fasilitas kursus-kursus keterampilan, seperti yang tertera di bawah ini; Tabel. 10. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kelurahan Biawao No.

Sekolah

Jumlah

1 2 3 4 5 6

TK SD SLTP Kursus bahasa Kursus menjahit Kursus Komputer

2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 3 2

Jumlah Murid 57 617 2

Jumlah Guru 5 2 50 -

B.3. Kesehatan Untuk melayani masalah kebutuhan kesehatan masyarakat Kelurahan Biawao baik pemerintah daerah maupun swasta telah menyediakan fasilitas dan jasa yang terkait dengan kesehatan. Kebutuhan akan fasilitas kesehatan masyarakat terakomodasi dalam Program Jangka Menengah yang didanai P2KP dalam bentuk perbaikan drainase, perbaikan rumah, MCK, TPA dan gerobak sampah, peningkatan kesehatan ibu dan anak dan pemberian gizi tambahan anak. Pihak swasta sendiri meskipun tidak gratis ikut membantu menyediakan jasa layanan kesehatan seperti apotik dan toko obat.

9


Tabel. 11. Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis di Kelurahan Biawao No I. 1. 2. 3. 1.

Uraian Fasilitas Kesehatan Puskesmas Induk Puskesmas Pembantu Posyandu Apotik Dokter Umum Toko Obat

Jumlah Unit

Orang

1 4 5 1

B.4. Kegiatan Sosial, Politik dan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Biawao terdiri dari berbagai suku diantaranya yang dominan adalah penduduk asli gorontalo dari berbagai fam, bugis, makassar, minahasa, cina, arab, jawa, ambon dan daerah indonesia timur lainnya. Meskipun ada keragaman penduduk, agama dan adat-istiadat yang menyertainya, kihidupan sosial secara umum berlangsung aman dan dinamis. Pernah juga terjadi gesekan, tetapi itu lebih disebabkan karena persoalan kenakalan remaja, dapat terselesaikan di tingkatan RT. Tidak nampak adanya kecemburuan sosial yang berarti dari masyarakat miskin kepada mereka yang lebih berhasil (kaya). Kebanyakan warga miskin secara berkelompok dan tersebar di wilayah RT 1, 2, 3 RW I serta di RT2/RWII juga di RT!/RWIII. Sebagain besar warga miskin menempati wilayah di belakang jalan dan blok utama kota, menempati lorong-lorong sempit dan sedikit kumuh. Interaksi dengan mereka yang lebih kaya selain dalam toleransi keagamaan juga lebih pada saling membutuhkan secara ekonomi. Aktifitas sosial dan politik masyarakat diwadahi oleh berbagai organisasi dan lembaga, baik yang terbentuk atas inisiatif masyarakat maupun pemerintah. Menurut informan partisipasi politik masyarakat cukup tinggi, ini bisa dilihat dari kegiatan pilkada dan pilpres baru-baru ini. Banyak warga yang terlibat secara aktif aktif sebagai pengurus dan aktivis partai yang berjumlah 9 partai di kelurahan ini.

10


Tabel. 12. Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan Biawao No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian LSM LPM Partai Politik Organisasi kemahasiswaan Organisasi kepemudaan Organisasi keagamaan Organisasi wanita Karang Taruna Polmas

Jumlah 1 1 9 2 1 1 1

Biawao terletak di pusat kota Gorontalo, dimana kehidupan keseharian warga di sini lebih banyak terkait dengan kegiatan ekonomi dan jasajasa yang diperlukan oleh kota Gorontalo sebagai kota yang sedang tumbuh. Sebagaian besar warga masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor informal kota seperti pedagang, penarik bentor, bendi, ojek, buruh bangunan, karyawan toko, pembantu rumah tangga, binatu, tukang jahit, pengumpul barang bekas, tukang kayu, tukang kue. Mereka memiliki kontribusi yang besar baik secara ekonomi maupun sosial dalam gerak dinamika kota Gorontalo. Tabel.13. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Ekonomi Produktif Warga Kelurahan Biawao No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12

Bidang Usaha/Kerajinan Buruh swasta Pegawai negeri Pengrajin Pedagang Penjahit Tukang Batu Tukang Kayu Montir Sopir Pengemudi Bentor Kusir Pengusaha

Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) 46 20 1 40 10 1 3 5 6 42 1 38

11


Berdasarkan hasil Pemetaan Sosial P2KP, pendapatan rata-rata warga miskin di kelurahan Biawao berkisar antara Rp. 200 hingga Rp. 300 ribu perbulan. Di kelurahan Biawao, satu rumah biasanya dihuni oleh lebih dari satu KK, ada norma atau nilai lama untuk saling mengasihi sesama kerabat apalagi yang berkekurangan. Walau sekarang sudah mulai terkikis nilai itu oleh rasa malu memiliki kerabat yang miskin. B.5. Potensi Prasarana dan Sarana serta Kendala Sebagian besar jalan kampung sudah diaspal dan makadam, gang/lorong juga sudah di aspal, plur dan konblok tetapi sebagian dalam kondisi rusak. Ada juga jalan gang yang masih tanah. Dua jembatan beton dalam kodisi baik dan satu jembatan kayu yang rusak berat. Wilayah Kelurahan Biawao di lalui sarana transportasi darat seperti bis umum, angkot,bentor, bendi dan ojek. Prasarana Komunikasi juga sudah ada seperti telepon umum, wartel, warnet dan jumlah pelanggan telpon tetap rumah tangga sebanyak 192 pelanggan. Sebagian besar pelanggan telpon adalah warga pedagang dan perkantoran. Ada kurang lebih 250 unit TV dengan 15 Unit Parabola. Prasarana air bersihterdiri atas sumur pompa (1 unit), sumur gali (71 unit), hidram umum (1 unit), MCK (9 unit) dan PAM t(405 pelanggan). Prasarana drainase ada namun belum tertata dengan baik. Prasarana dan sarana ini menjadi tidak berfungsi dengan baik saat terjadi banjir, karena wilayah Kelurahan Biawao termasuk wilayah yang berpotansi banjir. Kondisi ini dapat menjadi kendala bagi kurang lebih 30 KK yang tinggal dibantaran sungai, 395 KK yang tinggal di daerah rawan banjir dan hanya 15 KK yang relatif aman dari banjir. B.6. Program Bantuan Masyarakat Program Bantuan Masyarakat yang diterima masyarakat Kelurahan Biawao, antara lain Program Rumah Layak Huni (Mahyani) dan P2KP (termask PAKET). Pelaksanaan kegiatan P2KP, diluncurkan dengan maksud pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran nilai-nilai luhur kemanusian: adil, jujur, dapat dipercaya, dan kepedulian, nilai-nilai baik inilah yang dijadikan pondasi untuk penanggulangan kemiskinan melalui Pembelajaran Tridaya ; a. Pembangunan Sarana dan prasarana lingkungan; perbaikan jalan setapak, Gorong-gorong, drainase, MCK, TPA/gerobak sampah dan penataan lingkungan lainnya b. Pemberian pinjaman (modal bergulir) bagi masyarakat miskin dalam peningkatan pendapatan berkelanjutan; usaha kecil masyarakat.

12


c. Kegiatan Sosial; peningkatan kesehatan ibu dan anak, gizi tambahan, pemberian santunan, Bea Siswa, pelatihan, perbaikan rumah kumuh dll. Untuk melaksanakan semua itu dibutuhkan dana stimulus. Kelurahan Biawao menerima bantuan dana BLM 2 kali, pertama dana P2KP II Tahap I dan kedua dana Lama PNPM. Adapun Alokasi dana P2KP II Tahap 1 untuk Kelurahan Biawao yang berlangsung dari tahun 2004 – 2006 sudah terserap Rp. 150.000.000,- dengan perincian sebagai berikut: BLM Pencairan Tahap Pencairan Tahap Pencairan Tahap P2KP II I II III Tahap I 30 juta 75 juta 45 juta Dana bantuan Lama PNPM Tahun 2007, juga sebesar 150.000.000 dengan rincian pencairan sebagai berikut; BLM Lama Pencairan Tahap I Pencairan Tahap I PNPM 90 juta 60 juta d. Dana Bergulir

: Rp. 60 juta

Kondisi terakhir menunjukkan bahwa kegiatan dana bergulir di Kelurahan Biawao mengalami penurunan tingkat pengembalian bahkan cendrung mengalami kemacetan. Menurut informan awalnya pada tahun 2006 tingkat pengembalian cukup tinggi (lebih dari 60%) namun kemudian mengalami penurunan karena akibat dampak dari persoalan yang muncul sebelum, dimana tim audit menemukan adanya kesalahan prosedur peminjaman dana oleh anggota BKM, bahkan ada kecendrungan penyelewengan (tidak berkeinginan mengembalikan). Persoalan ini juga menjadi temuan Tim WB. Warga penerima manfaat menganggapnya sebagai penyelewengan dan ketidak adilan sehingga merekapun tidak meresa perlu mengembalikannya juga. Selain itu muncul juga rumor di masyarakat bahwasannya setiap bantuan dari pemerintah (termasuk P2KP) tidak perlu dikembalikan. e. Pembangunan Prasarana Lingkungan : Rp.31.700.000 (swadya Rp.5.000.000) Kegiatan pembangunan prasarana lingkungan dilaksanakan melalui pembangunan sanitasi, MCK dan utilitas umum lain termasuk jalanjalan lorong. Jalan Setapak yang dilaksanakan di lima lingkungan sesuai dengan prioritas sasaran penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah masyarakat. Mulai tahun 2008 pembangunan prasarana di arahkan pada pembangunan Jamban untuk masing-masing keluarga, mengingat adanya keterbatasan lahan untuk pembangunan MCK dan pengelolaan MCK selama tidak berjalan dengan baik, kurang tanggung-jawab dalam perawatan pemeliharaan.

13


f. Pelayanan Kegiatan Sosial : Rp. 22.800.000 Kegiatan sosial difokuskan pada empat kegiatan yaitu : c.1. Bantuan makanan tambahan bagi balita (peningkatan Gizi) c.2. bantuan beasiswa bagi para anak-anak keluarga miskin c.3. Santunan bagi Lansia c.4. Bantuan pembangunan rumah layak huni (mahyani) dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan sosial dilaksanakan di 3 RW yang mencakup wilayah 9 RT dengan prioritas penerima manfaat berdasarkan keputusan musyawarah dan mengacu kepada Bapuk. B.7.

Kriteria Kemiskinan

Kriteria kemiskinan kelurahan Biawao sesuai dengan hasil FGD RK, yaitu;  Pendapatan perbulan antara 200-300 rupiah/bulan  Tidak memiliki rumah sendiri (numpang atau ngontrak).  Tinggal di rumah tidak layak huni.Memiliki rumah tidak permanen dan semi permanen serta dari bahan bekas pakai, kurangnya sirkulasi, sanitasi dan pencahayaan.  Tidak memiliki MCK, terbiasa memanfaatkan kali untuk mandi-cucikakus serta uang sampah.  Pendidikan rendah  Pola makan 1X dan atau 2x sehari  Pekerja tidak tetap  Modal usaha kurang  Terbatasnya keterampilan  Janda, tua dan penyandang cacat  Lingkungan pemukiman sempit, dimana jalan rusak/banjir  Drainase dan sanitasi kurang II. Pertanyaan Penelitian: 1. Apakah sistem penanganan pengaduan yang ada saat ini efektif ? a. Pemahaman Masyarakat: Pemahaman masyarakat, khususnya warga masyarakat pemanfaat dan Rumah Tangga Miskin (RTM), terhadap Pengelolaan Pengaduan Masyarakat masih sangat lemah, banyak warga masyarakat kelas bawah dan bukan pelaku P2KP tidak mengetahui apa itu PPM dalam P2KP? Walau secara harpiah masyarakat memang tidak tahu tentang PPM-P2KP, akan tetapi realitanya ada juga diantara mereka yang terlibat dalam proses pengaduan dari berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP.. Menurut beberapa informan bahwa memang tidak semua orang tahu tentang PPM, termasuk juga beberapa anggota BKM dan Faskel (baru), informasi tentang PPM di kelurahan Biawao pertama kali diketahui melalui kegiatan sosialisasi P2KP tahun 2004. Itupun terbatas pada informasi tentang alamat pengaduan yang tertera

14


pada Poster-poster dan Kalender P2KP. Tidak disosialisasikan secara lebih dalam tentang bagaimana proses dan mekanisme PPM sebaiknya dijalankan. Selanjutnya sosialisasi tentang PPM disampaikan hanya sebagai sempalan saja pada satu-dua kegiatan siklus P2KP yang dilakukan faskel. Khusus di tingkat faskel dan BKM, mereka belum mengetahui adanya system dan mekanisme PPM yang ada dalam pedoman PPM versi tahun 2009. Beberapa informan di tingkat konsultan memberikan informasi bahwasannya kekurangpahaman masyarakat terhadap PPM, bisa jadi karena imbas dari kurangnya perhatian konsultan (Tim KMW) terhadap fungsi pentingnya PPM bagi perbaikan proses penerapan P2KP di lapangan. Masih ada yang menganggap PPM hanya pekerjaan sampingan saja (tambah-tambah pekerjaan). Faskel bergegas ke lapangan menjemput info pengaduan hanya karena ada permintaan input data pengaduan dari TA. b.

Penerapan Prosedur : b.1. Prosedur pengaduan Proses pengaduan masyarakat Kelurahan Biawao lebih banyak dilakukan secara lisan, baik itu dari warga penerima manfaat ke pelaku P2KP (BKM, Faskel, Askot, Korkot), maupun diantara pelaku itu sendiri. Pernah ada kegiatan pencatatan pada periode 2004 -2007 namun bukan berupa catatan khusus, hanya bagian dari catatan pada buku besar catatan harian BKM. Mekanisme jawaban dan solusi dari berbagai jenis pengaduan yang masuk (informative, masalah maupun saran) juga dilakukan secara lisan. Menurut informan di tingkat BKM, pengaduan yang masuk pada periode tahun 2007 – 2009 menurun di bandingkan periode sebelumnya yang disebabkan antara lain oleh berkurangnya kepercayaan masyarakat pada P2KP, khususnya pengurus BKM. Kasus penyelewengan dana bergulir yang dilakukan oleh pengurus BKM terdahulu. Munculnya kasus ini berimbas pada berkurangnya intensitas kegiatan pendampingan kepada pemanfaat, baik yang dilakukan faskel maupun BKM. Sehingga kegiatan “ menangkap isu-isu pengaduanpun” terhambat. Menurut informan, bahwa di Kelurahan Huangobotu pengaduan juga didisampaikan secara lisan, namun yang menarik adalah bahwa sangat sedikit warga mayarakat yang mau dan berani melakukan pengaduan tentang P2KP. Ini terjadi bukan karena tidak ada masalah yang harus dikemukakan, tetapi lebih pada sangat kuatnya pengaruh kekuasaan Koordinator BKM terhadap berbagai kebijakan dan program yang ada. Latar belakang Koordinator BKM yang aktivis partai dan sekarang terpilih sebagai anggota legislative

15


adalah modal utama untuk “mengendapkan” masalah. Termasuk masalah kesalahan prosedur dan perguliran dana yang sebagian besar dipinjamkan kepada kerabatnya yang ada dikelurahan ini. Selain itu Koordinator BKM ini cukup mampu memanfaatkan dana BLM bagi kepentingan kampanye politiknya. b.2.Penanganan Pengaduan Sekarang ini penanganan pengaduan masyarakat di Biawao cendrung dilakukan secara lisan. Namun ada juga beberapa masalah yang ditangani secara tercatat dan investigatif sifatnya, diantaranya yang berkaitan dengan kesalahan prosedur dan penyimpangan dana bergulir yang dilakukan oleh beberapa Anggota BKM. Penanganan pengaduan yang muncul dari warga pemanfat biasanya ditangkap dan ditangani langsung oleh pelaku P2KP melalui media rapat-rembukrembuk serta sosialisasi pada tiap siklus. Pengaduan yang muncul dari pelaku P2KP cendrung dilakukan secara lisan pada kesempatan informal, rapat dan diskusi. Masih ada rasa enggan (ewuh pakewuh) untuk menyampikan suatu pengaduan diantara sesama warga pemanfaat maupun para pelaku. Penyelesaian kasus pengaduan, terutama yang bersifat informatif biasanya dapat diselesaikan dengan segera diantara mereka. Menurut informan di tingkat BKM, memang tidak semua pengaduan mereka tindak lanjuti dan tangani secara serius, tergantung dari apa yang diadukan dan siapa yang mengadukan. Tidak semua pengaduan muncul muncul karena ketidaktahuan dan maksud baik dan membangun, tetapi lebih banyak yang mengadu atas dasar kecemburuan, konflik lama dan kepentingan pribadi belaka. Ada kecendrungan mereka mengadu (kritis) berasal dari kelompok berpendidikan dan status social dan ekonomi di atas rata-rata. Selain kepada BKM, bahwasannya masyarakat pada tahun 2007 - 2009, juga menjadikan RT sebagai tujuan pengaduan,dimana RT, RW pada saat itu masih memiliki motivasi menjalankan tugas sebagai agen pemerintah, walaupun lebih karena adanya honor. Setelah tidak adanya honor berangsur-angsur peran serta RT dalam berbagai kegiatan pembangunan, termasuk P2KP, mulai berkurang. Secara kuantitas (Data Sim PPM) pengaduan masyarakat di Kelurahan Huangobotu memang relatif sedikit, namun bukan berarti tidak ada isu-isu pengaduan. Pengusaan informasi P2KP yang terpusat pada sosok Ketua BKM juga ikut mewarnai pola penanganan pengaduan. Menurut informan di tingkat konsultan bahwa ada kecendrungan proses pengangan pengaduan sangat tergantung dari kebijakan Koordinator BKM.

16


Isu-isu pengaduan yang tertangkap (bukan diadukan secara langsung) oleh jaringan Koordinator BKM biasanya sudah dapat terselesaikan (diredam) sebeum masalah itu diproses dan diselesaikan. Kekuatan politis dan dukungan masyarakat (kerabat) yang besar menyebabkan masalah-masalah yang ada tidak pernah muncul kepermukaan. c.

Media Yang Digunakan Media yang digunakan warga masyarakat untuk menyampaikan pengaduan sangat bervariasi, baik itu di kelurahan Biawao maupun Huangobotu. Para pemanfaat dan RTM cendrung menggunakan media tatap langsung secara lisan dalam menyampaikan pengaduan. Pengaduan yang muncul dari kelompok pelaku P2KP juga cendrung menggunakan media tatap langsung melalui rapat dan rembuk yang ada dalam berbagai tahapan siklus P2KP. Selain itu ada juga diantara pelaku P2KP (termasuk faskel) yang menggunakan media tulisan (surat elektronik) melaui sms dan website dalam menyampaikan pengaduan. Para stakeholder P2KP (dinas-dinas dan instansi) juga lebih sering menyampaikan pengaduan secara lisan melalui rapat-rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan tidak selalu disampaikan melalui media yang sama, tergantung derajat masalah yang diadukan. Pengaduan yang bersifat informatif cendrung disampaikan secara tertulis, pengaduan yang bersifat penyelewengan dana cendrung diproses dengan media lisan (persuasif) dan tertulis sekaligus (wawancara investigatif dan musyawarah), seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Biawao.

d. Jenis Pengaduan Jenis pengaduan (informasi, saran dan kritikan) yang muncul di Kelurahan Biawao umumya bersumber dari masalah mekanisme penyaluran dan pemanfaatan BLM. Berdasarkan SSI dan FGD terungkap bahwa banyak warga masyarakat (pemanfaat maupun dan RTM) tidak mengerti tentang kriteria penerima BLM (bantuan ekonomi dan social), besarnya bantuan yang diterima serta kesalahpahaman tentang keharusan pengembalian dana pinjaman. Pengaduan juga muncul karena tidak pahaman warga masyarakat tentang visi dan misi P2KP. Sekarang ini di Kelurahan Biawao, jenis pengaduan (informasi, saran dan kritik) yang sedang terangkat kepermukaan adalah masalah penyelewengan dana bergulir yang dilakukan oleh beberapa anggota BKM periode 2004 -2007, Masalah ini tidak

17


hanya berimpas pada kepercayaan masyarakat pada BKM yang sekarang tetapi juga kepada masalah pengembalian dana bergulir. Banyak diantara pemanfaat mengkritik bahwasannya kalau anggota BKM saja menyeleweng dan enggan mengembalikan dana maka merekapun mau juga seperti mereka, biar adil. Meskipun masalah ini sudah diselesaikan secara musyarawah bersama-sama antara pihak BKM, Konsultan, Lurah dan PJOK, tetap saja masih menyisakan luka sosial berupa ketidakpercayaan dan keengganan masyarakat untuk terlibat kembali secara aktif dalam kegiatan-kegiatan P2KP, termasuk dalam pengembalian dana bergulir. Pengaduan juga muncul dari ketidakaktifan beberapa anggota BKM, Orang-orang yang secara structural ada tapi jarang bahkan cenderung tidak pernah kerja. yang menurut beberapa informan ini terjadi karena kesibukan sehari-hari mereka serta gencarnya kritik terhadap kepengurusan P2KP sebelumnya. Selain itu dipicu juga oleh masih banyaknya warga masyarakat dan bahkan sebagian BKM tidak faham tentang Tupoksi mereka. Jenis pengaduan (informasi, saran dan kritikan) di Kelurahan Huangobotu muncul dari ketidaktransparannya Kepengurusan BKM, Dominasi penguasaan informasi oleh Koordinator BKM dan sebagian anggota BKM menempatkan sebagian warga pada posisi yang sulit. Di satu sisi mereka merasa ada ketidakadilan (tidak transparan) disisi lain mereka juga tidak tahu kemana lagi harus mengadu, jika yang diadukan adalah orang yang paling berkuasa di kelurahan itu (lurahpun dalam kontrolnya). Menurut Informan,bahwasannya hanya sedikit sekali orang yang berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Koordinator itu salah. e. Penyelesaian Penanganan Pengaduan Penyelesaian pengaduan masyarakat di kelurahan Biawao yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP cendrung dapat diselesaikan di tingkat dimana pengaduan itu muncul (diantara mereka sendiri), baik selesai di tingkat antar tetangga, tingkatan RT, tingkatan KSM (sesama anggota), maupun di tingkat BKM. Namun demikian ada juga masalah yang harus diselesaikan dengan bantuan pihak ke-tiga. Salah satu kasus yang cukup besar adalah penyelewengan dana oleh Anggota BKM periode 2004 – 2007. Kasus yang teridentifikasi tahun 2008 ini diselesaikan lewat prosedur formal pengelolaan pengaduan masyarat. Kaus yang ditemukan lewat audit dan laporan warga serta temuan kunjungan Tim WB ini penanganannya melalui proses-proses investigasi, klarifikasi, konfirmasi yang berjenjang ini melibatkan anggota BKM, Tokoh masyarakat,

18


Lurah, Konsultan (faskel dan tim Korkot), serta PJOK. Melaui musyawarah berjenjang dari tingkat masyarakat sampai PJOK, disepakati untuk membuat berita acara kesanggupan pengembalian oleh para pelaku dengan tembusan ke Lurah, Konsultan, PJOK, Pemda serta aparat penegak hukum (kepolisian). Menurut salah seorang informan diperoleh informasi bahwa proses penyelesaian pengembalian juga sempat di Bantu Pihak Ketiga untuk menanggulanginya terlebih dulu, karena tidak mampu membayar secara kontan dalam jumlah yang menurut pelaku cukup besar. Masalah tersebut memberikan motivasi tersendiri bagi Walikota Gorontalo untuk memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan P2KP di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Dimana, salah satu ukuran keberhasilan para Lurah dan Camat adalah progress pelaksanaan P2KP. Jadi koordinasi yang terjadi secara berjejang (termasuk pengaduan masyarakat) ada dalam control walikota Gorontalo. Meskipun menrut informan tidak sepenuhnya benar, karena Walikota punya kepentingan untuk meloloskan dan melancarkan program bantuan Rumah Layah Huni (mahyani) di sasaran yang sama dengan P2KP, dan didanai melalui cost sharing P2KP dan Pemkot Gorontalo. Di kelurahan Huangobotu, karena dominannya Koordinator BKM, maka proses penyelesaian pengaduan masyarakat pada akhirnya akan ditentukan oleh kebijakan pak koordinator. Beberapa ketidakpuasaan hanya di bahas dalam keluarga dan tetangga, secara diam-diam dan takut Meskipun sangat dominan dalam penyelesaian beberapa masalah pengaduan yang beraitan dengan P2KP namun tidak semua warga masyarakat merasa didominasi, khususnya warga masyarakat yang menempati posisi elit dilihat dari ukuran ekonomi dan pendidikan. Kelompok masyarakat tidak tahu dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan P2KP.

2. Apakah sistem penanganan pengaduan benar-benar mampu menangkap dan menangani secara rata dan adil semua pengaduan relevan yang ada di berbagai strata masyarakat ? a. Baik di Kelurahan Biawao maupun Kelurahan Hungobotu Unit PPM belum benar-benar mampu menangkap pengaduan secara tertulis dan sistematis dengan mekanisme dan prosedur PPM yang sesuai Pedoman Umum PPM. Di Kelurahan Biawao Unit PPM yang sekarang ini tidak berjalan sesuai fungsinya karena memang belum ada alam posisi Unit PPM. Di Kelurahan Huangobotu memang tidak ada unit PPM, selama ini kegiatan pengaduan diserahkan ke sekretariat BKM.

19


b. Selama ini pengaduan diselesaikan secara lisan dan spontan dengan media tatap langsung. Para pelapor tatap langsung ini menurut informan berasal dari mereka yang memiliki pendidikan relatif lebih tinggi dengan status ekonomi dan sosial yang cukup baik, ada juga yang kritis hanya karena merasa memiliki kekuatan politik tertentu diwilayahnya. Para pengadu tatap langsung lainnya adalah para pelaku P2KP (BKM, UP-UP dan KSM) khusus KSM, biasanya dari KSM ekonomi (dana bergulir). Menurut informan bahwa tidak semua pelapor ditanggapi laporannya (terutama yang bersifat isu). Berdasarkan SSI dengan RTM, terungkap bahwasannya banyak pengaduan yang tidak ditanggapi, tidak tepat waktu penyelesaiannya dan bahkan terlupakan. c. Menurut para informan (terutama ditingkat faskel) bahwasannya pengaduan itu biasa juga muncul dan ditangkap sebagai masalah penting pada saat tim faskel maupun BKM melaksanakan pertemuan-pertemuan koordinasi rutin, biasanya pada awal-awal tahapan siklus. Namun demikian memang pengaduan terbatas hanya muncul dari mereka yang memang terlibat dan diundang dalam pertemuan itu. 3. Perubahan rancangan apa yang diperlukan untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas dan partisipasi public dalam pengelolaan dana di tingkat masyarakat melalui control sosial ? a. Khusus mengenai rancangan perubahan apa yang dibutuhkan berkaitan dengan control social masyarakat pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, beberapa informan dari tingkat konsultan menyampaikan pendapat bahwa perlu diaktifkan kembali upaya penyebarluasan informasi progress pengelolaan keuangan UPK maupun KSM melalui papan informasi (seperti yang dulu), selain itu perlu diimbangi juga dengan kontrol social kegiatan checklist terhadap berbagai masalah yang sudah dianggap selesai, belum selesai dan masih dalam proses. Ini penting untuk melibatkan kontrol social masyarakat tidak hanya pada pengelolaan dana tetapi juga program secara umum. Beberapa informan dari tingkat masyarakat Kelurahan Biawao berharap masalah pengelolaan dana bergulir, terutama yang berkaitan dengan masalah pengembalian sebaiknya di selesaikan oleh KSM dan UPK saja, tidak perlu BKM ikut campur lagi, karena masyarakat pemanfaat merasa lebih tenang dan tidak menanggung malu (kalau masalah sampai diketahui orang banyak) b. Berdasarkan pengamatan dan SSI dengan warga masyarakat (kelurahan Biawao) sebenarnya sudah ada pola pengelolaan pengaduan masyarakat yang secara tidak sengaja terbentuk, yaitu “kegiatan carlota”, berawal dari kebiasaan masyarakat untuk

20


menghabiskan waktu sore dengan bersantai di atas jembatan, kebiasaan ini terus meningkat dari tahun ketahun, sehingga permasalahan yang diobrolkanpun berkembang dari maslah sepakbola sampai Pilpres. Beberapa masalah yang berkaitan P2KP pun juga kerap kali dibicarakan. Masalah-masalah yang muncul disini ini memang kebanyakan tidak selalu diselesaikan tuntas tetapi dari sisi si pengadu ada kepuasan psikologis dapat curhat dan mendapat empati dari warga lainnya. 4. Bagaimana mekanisme control social di tingkat masyarakat dapat dilembagakan sehingga berkelanjutan? a. Menurut informan, beberapa masalah yang muncul karena ketidakmampuan pengurus BKM dalam mengimplementasikan Pedum dan Juknis, sehingga masalah-masalah yang sudah lama terjadi tetapi baru dapat terdeteksi sekarang. Hal ini terjadi karena belum jelasnya mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat (yang dapat mengakomodasi semua pelaku), untuk itu sosialisasi PPM harus kembali dilakukan secara jelas, merata dan terus menerus kepada semua stakeholder. b. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan P2KP yang ada diwilayahnya selama masyarakat merasa aman untuk melakukan pengaduan (sebelum dan sesudah), artinya dibutuhkan lembaga yang idependen (tidak dapat diintervensi, baik oleh pelaku P2KP maupun Pelaku kebijakan/Pemda) sekaligus menjamin keamanan pengadunya. c. Menurut informan, masyarakat akan terus melakukan kontrol sosial selama ada rasa memiliki terhadap program tersebut, Sehingga menjadi sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami program-progrm yang akan singgah di wilayahnya. Bukan menjadi bertambah susah dan bingung dan tidak mandiri karena banyaknya program yang masuk dan hanya menjadikan mereka sebagai target sasaran. Pemanfaat P2KP di Kedua Kelurahan ini adalah juga sasaran program Nuss, Mahyani, BLT, Raskin, Jamkesmas, Diknas, depkes.

III. Gambaran Informan: 1. Informan kunci R.T. Miskin di pilih mengacu kepada hasil Pemetaan Sosial di Tingkat kelurahan. Informan kunci dari kelompok masyarakat ini terdiri dari 20 R.T. Miskin yang meliputi : • R.T. Miskin penerima bantuan social, • R.T. Miskin sebagai Anggota KSM penerima manfaat prasarana lingkungan

21


2. Informan kunci dari kelompok masyarakat penerima manfaat langsung terdiri dari : • Anggota KSM Ekonomi, social dan lingkungan di Kelurahan Biawao 16 Orang • Anggota KSM Ekonomi, social dan lingkungan di kelurahan Huango Botu 17 Orang. 3. Informan kunci dari kelompok pelaku P2KP di tingkat Kelurahan terdiri dari : • Anggota BKM di Kelurahan Biawao sebanyak 7 orang (jumlah anggota BKM yang ada periode 2007 – 2009 adalah 13 orang, mereka yang tidak hadir karena kesibukan dan sakit). • Angota BKM di kelurahan Huango Botu sebanyak 9 orang (Koordinator BKM tidak hadir karena ada pekerjaan) 4. Informan kunci Pemerintahan kelurahan, terdiri dari : a. Kelurahan Biawao : Yustiyarti Podungge (Lurah) b. Kelurahan Huango Botu : Ibrahim Mahmud (Lurah). Sekretsris Kelurahan : Ramli A. Taliki 5. Informan kunci di tingkat kecamatan : a. Kecamatan Kota Selatan • Camat : • PJOK Kecamatan Kota Selatan b. Kecamatan Dungingi : • Camat • PJOK

: Erlina Huwoyon : H.Darwin Pautina : Umar Datau

c. Fasilitator Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan • Senior Fasilitator Kelurahan : Toton H. Wowor • Fasilitator Kelurahan - CD : Sri Usulu • Fasilitator Kelurahan - Teknik : Sarif Puloli • Fasilitator Kelurahan - Ekonomi : Haryani Bulotio • Fasilitator Kelurahan - Teknik : Rahmat Tumenggung d. Fasilitator Kelurahan Huango Botu Kecamatan Dungingi • Senior Fasilitator Kelurahan : Arfan Habibie • Fasilitator Kelurahan - CD : Yasmin Ahmad Hasan • Fasilitator Kelurahan - Teknik : Ridwan Akuha • Fasilitator Kelurahan – Teknik : Nizmawati Husein • Fasilitator Kelurahan - Ekonomi : Adelina Tangaho e. Informan Kunci di Tingkat Kota : A. Pemerintah Daerah : • Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) : Tjokro Taliki • Staf BPMP : Bahtiar Nap B. Konsultan Kota

:

22


• • •

Koordinator Kota Gorontalo : Agustin Abdullah Assiten Koordinator Kota Infra Struktur : Aswin Asisten Manajemen Data :

f. Informan Kunci Tingkat Provinsi A. SNVT

: Muhamad Iqbal Hasan, ST

B. Konsultan Manajemen Wilayah VI • Team Leader • TA Monev • Asmandat Senior

: : Thamrin Lihawa : Stevanus Wolok : Nurul

IV.

Hambatan

A.

Kota Gorontalo

1. Survey RTM tidak bisa dilakukan secara berpasangan dalam satu KK RTM, karena di kelurahan Biawao sama dengan kondisi di kotakota sebelumnya dimana informan laki-laki/suami ketika dijumpai sedang bekerja baik sebagai pedagang , penarik becak, penarik ojek maupun buruh bangunan dan banyak juga informan yang sudah janda. Sedangkan informan warga masyarakat yang mengetahui dan memahami P2KP seperti mantan relawan hanya dapat ditemui beberapa orang dikarenakan sebagian bekerja sebagai pekerja lepas dan sebagian sudah bekerja di luar kota, seperti di kabupaten/kota lain. 2. Sebagian besar Anggota BKM di kelurahan Biawao tidak aktif lagi, hanya 6 orang yang terlibat aktif selama tim studi berada di lokasi sample Kelurahan Biawao. Sehingga tidak banyak informasi dapat tergali dari anggota BKM. Menurut informasi sebagian anggota BKM kepengurusan sekarang adalah anggota pengurus lama, mereka merasa malu untuk terlibat lagi secara aktif dalam kegiatan BKM, bahkan beberapa diantaranya sudah berencana mengundurkan diri. Bahkan ada juga diantara mereka yang terangterangan mundur karena di BKM tidak ada honornya. Sedangkan di kelurahan Huongu Botu, coordinator BKM tidak menghadiri FGD disebabkan kesibukan, sehingga informasi yang diberikan lebih terfokus pada kegiatan teknis BKM. 3. Ketika tim studi PPM berada di lokasi kota Gorontalo, baru saja terjadi pergantian Formasi Tim dan Manajemen Konsultan di tingkat KMW, sehingga tidak semua TA mengetahui dengan baik kondisi kelurahan sample. Sehingga Tim studi dalam SSI dengan KMW lebih banyak menggali informasi dari satu TA saja yaitu TA Monev yang beberapa tahun sebelumnya pernah menjadi Korkot di wilayah sample. 4. Tim faskel juga merupakan bentukan baru, meski ada beberapa yang punya pengalaman faskel di lokasi lain. Jadi tidak semua faskel dapat mengetahui permasalahan dengan baik di lokasi sample, khususnya yang berkaitan dengan penanganan

23


pengaduan masyarakat. Padahal untuk kegiatan crosscheck data yang diperoleh dari BKM, KSM, dan RTM sangat diperlukan informasi yang berimbang dari pihak lain, sesama pelaku kegiatan. C. Komentar Lain 1. Pergantian, rotasi dan luasnya cakupan wilayah yang menjadi tanggungjwab facilitator selama ini menjadi hambatan terjadi pendampingan yang intensif dan fokus terhadap pengembangan kapasitas pelaku dan pemanfaat P2KP di Kelurahan sample. Tim faskel merasa kurang cukup energi untuk dapat focus dalam pekerjaan pendampingan,karena tuntutan target pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai jadwal di tingkat kota serta pemenuhan administrasi keproyekan yang cukup tinggi. Oleh sementara informan jika proses pembiaran ini terus dilakukan maka akan berdampak pada terkikisnya substansi tujuan P2KP. 2. Koordinasi KMW, Korkot dan Satker Propinsi dan Kota berlangsung sangat baik. Berdasarkan pengamatan peneliti pada kegiatan rapat kegiatan koordinasi bulanan maupun insidentil yang dilakukan selama kurun waktu Studi. Ini adalah modal bagi terjadinya sinergi program yang berbasis pengentasan kemiskinan di wilayah Proinsi Gorontalo, khususnya Kota Madya Gorontala. 3. Kota Gorontalo mencirikan saatu kota yang sedang berkembang secara fisik, ekonomi dan budaya.Di kelurahan Biawao, kue ekonomi yang ada telah membagi-bagi masyarakatnya dalam strata yang dibentuk berdasarkan keunggulannya dalan tingkat penghasilan dan produksi. Di kelurahan sample sebagaian besar pemanfaat P2KP adalah menereka yang hanya jadi pelengkap kegiatan ekonomi kota, mereka adalah karyawan toko, buruh pelabuhan, kuli bangunan, tukang bentor, ojek dan sebagian lagi adalah orang-orang yang bekerja serabutan, tidak punya penghasilan dan pekerjaan tetap. Orang-orang pinggiran yang melepaskan beban dan himpitan ekonomi justru pada kegiatan judi dan minum. Kaum ibu sudah mulai banyak terlibat dengan “koperasi”, nama lain untuk rentenir yang menawrkan kredit harian dengan bunga 20%. Namun demikian tidak nampak adanya pelarian pada tindakan kriminalitas. Sebagain besar orang di daerah sample menyatakan bahwa Gorontalo adalah kota yang paling aman. Sedangkan di kelurahan Hoangu Botu, hubungan pemerintah kelutrahan dan masyarakat (miskin) cukup terbuka dan dekat, walaupun pak Ibrahim menjabat lurah baru 8 (delapan) bulan. Salah satu indikasi hubungan lurah dengan BKM cukup dinamis adalah dengan disediakannya satu ruangan bagi BKM untuk berkantor di kantor kelurahan bersama-sama dengan LPM, kondisi ini memicu kegiatan P2KP lebih intensif. Namun demikian berdasarkan penjelasan lurah, coordinator BKM terlalu sibuk dengan jabatannya yang banyak, seperti menjadi ketua Karang taruna, ketua RW, Ketua LPM dan Ketua LPM di Kecamatan,

24


ditambah lagi saat ini beliau sudah definitive terpilih sebagai Anggota DPRD Kota. a. Meskipun di Kelurahan Biawao pada sudah pernah dilakukan pencatatan namun lebih banyak masalah yang disampaikan secara lisan…kemudian dicatat menurut kebutuhan administrasi saja. Selain belum tahu bagaimana cara menyampaian pengaduan sesuai PPM mayarakat juga tidak terbiasa melakukan tulis-menulis dan masih enggan mengadukan sesama mereka, apalagi keluarga sendiri, mereka lebih suka menyelesaikan masalah diantara sesama mereka saja. Kecuali masalah-masalah pidana seperti kriminalitas dan narkoba. Secara umum ini juga terjadi di Kelurahan Huangobotu. b. Secara administrasi kedua kelurahan ini masuk wilayah kota, namun pola interaksi sesama warga masih mengindikasikan adanya dominasi kekerabatan yang kuat. Para menerima manfaat sebagaian besar adalah mereka yang masih satu kekerabatan (saudara) dengan anggota BKM, UP-UP dan KSM. Masih ada nilai yang berlaku untuk melidungi dan memelihara keluarga yang kurang mampu. Sistem keluarga ini masih ada mesipun sudah mulai sedikit bergeser, karena pertambahan jumlah keluarga dan terbatasnya sumber mata pencaharian. Namun di kelurahan Huano Botu kekerabatan ini terkadang rusak oleh perbedaan politik (dukungan terhadap partai politik), seperti yang terjadi di kelurahan Huango Botu adanya penguasaan MCK oleh salah seorang penerima manfaat yang sekaligus sebagai pemilik lahan yang digunakan untuk membangun MCK. Pada awalnya keterangan yang disampaikan munculnya keadaan tersebut disebabkan oleh karena penerima manfaat lain tidak bertanggungjawab terhadap pemeliharaan MCK, disamping penyerahan yang tidak disertai dengan Surat Pernyataan penerahan lahan bermaterai dari keluaraga. Namun dalam SSI dengan RT. Miskin diketahui bahwa salah satu pemicunya disebabkan juga oleh perbedaan dukungan politik terhadap partai politik yang ada di kelurahan Huango Botu. c. Ditingkat Konsultan (Faskel, Askot dan Korkot) penanganan pengaduan yang berasal dari masyarakat biasanya dilakukan menurut bidang tanggung jawab faskel, (keuangan, teknik maupun social). Koordinasi yang terbatas dari Faskel (ke BKM saja) dan pendampingan yang tidak terjadwal dengan baik (sesuai masalah dan kebutuhan administrasi saja), berpengaruh pada kemampuan faskel mengantisipasi adanya pengaduan dan masalah secara lebih mendalam. Faskel juga cendrung lebih banyak mendapat informasi pengaduan secara sepihak dari BKM. Atau elit kelurahan saja. Faskel-faskel yang baru masuk dan belum mendapatkan pembekalan yang cukup (peldas dan lainnya) belum menganggap PPM sebagai sesuatu yang cukup penting dalam P2KP, sehingga belum muncul sensitifitas dalam menangkap dan memproses suatu

25


pengaduan. Khusus untuk dalam menangkap pengaduan yang bersifat informative memang ada keterbatasan faskel baru yang belum dilatih dalam memahami pengaduan (substansi masalah), ini berkaitan dengan belum banyaknya informasi yang diperoleh faskel baru, baik mengenai masyarakat itu sendiri maupun tentang pedum dan juknis P2KP. 4. Pengaduan yang tercatat dan mulai diperoses secara jelas ada pada tingkat Korkot. Beberapa masalah yang sempat naik ke tingkat Pemkot dan KMW pada akhirnya akan ditindaklanjuti kembali oleh Korkot dan Tim Faskel dimana masalah itu muncul. Laporan pengelolaan pengaduan menjadi bagian data laporan bulanan Korkot. Hanya masalah-masalah yang dianggap penting saja yang di input oleh TA Monev sebagai laporan progress pengaduan masyarakat.

26

Site Report Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Waktu : 13 Juli 22 Juli 2009 Lokasi : Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

Recommend Documents