I. PENDAHULUAN Pada awal tahun 2016 pengaduan yang berkaitan dengan program PNPM Mandiri Perkotaan mencapai
59.586
pengaduan
dengan
pengaduan
selesai
mencapai
59.344
pengaduan(99,59%). Pengaduan yang berstatus proses sebanyak 242 pengaduan atau turun 58 pengaduan dari 300 pengaduan yang berstatus proses di bulan sebelumnya. Pengaduan yang berstatus proses yang tersisa sebanyak 201 kasus merupakan temuan BPKP dan ITDA. Pengaduan proses lainnya berasal dari laporan masyarakat.
Berdasarkan grafik di atas bahwa pengaduan proses pada bulan ini telah berkurang di beberapa Provinsi. Provinsi dengan status pengaduan proses yang telah selesai ditangani selama kurun waktu satu bulan terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Provinsi dengan status proses yang tidak berubah terdapat di Provinsi Banten, Riau dan Jambi. Provinsi lainnya seperti, Kalimantan Barat, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera selatan dan DKI Jakarta tidak ada pengaduan proses di bulan Januari 2016. Kasus penyimpangan dana di Program PNPM Mandiri Perkotaan pada periode tahun 2015 dan periode tahun sebelumnya yang berstatus proses sebanyak 34 kasus. Kasus yang menjadi temuan BPKP dan ITDA sebanyak 23 kasus. Sisanya pengaduan sebanyak 11 kasus merupakan pengaduan yang dilaporkan masyarakat.
II. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA A. Capaian Penanganan Pengaduan Pengaduan pada bulan Januari 2016 yang masuk dan dikelola sebanyak 668 pengaduan dengan pengaduan selesai sebanyak 667 pengaduan(99,85%). Pengaduan berstatus proses sebanyak 1 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses tersebut berasal dari Provinsi Jawa Barat.
Pengaduan secara akumulatif sampai dengan bulan Januari 2016 mencapai 59.586 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai ditangani sebanyak 59.344 pengaduan (99,59%). Pengaduan yang masih status proses sebanyak 242 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses yang tersisa sebanyak 201 kasus merupakan temuan BPKP dan ITDA. Pengaduan proses lainnya berasal dari laporan masyarakat. B. Pengaduan berdasarkan kategori Pengaduan berdasarkan kategori yang paling dominan pada kategori pertanyaan (70,96%). Pengaduan yang berstatus proses sebanyak 242 pengaduan dengan 201 kasus merupakan temuan BPKP dan ITDA. Pengaduan yang berstatus proses yang dominan berdasarkan kategori Mekanisme dan prosedur sebanyak 150 kasus. Pengaduan pada kategori ini berkaitan dengan kegiatan infrastruktur, kegiatan ekonomi, pelaksanaan sosialisasi, pemeriksaan pembukuan/ Audit dan lainya.
Pengaduan pada kategori pertanyaan tidak ada yang berstatus proses pada bulan Januari 2016. Kategori lain yang tidak ada status proses pada kategori intervensi negatif dan force majeur. Pada kategori penyimpangan dana terdapat kasus yang masih berstatus proses sebanyak 34 kasus. Kasus tersebut 23 kasus berasal dari temuan BPKP dan ITDA. Sisa kasus lainnya berasal dari laporan masyarakat melalui media tatap langsung,
C. Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan
Berdasarkan bidang kegiatan pengaduan tertinggi pada bidang kegiatan lainnya (adm) 20%, pelaksanaan kegiatan infrastruktur
(17%) dan kegiatan ekonomi
(11%) merupakan
pengaduan yang tertinggi yang sering diadukan dimasyarakat, maupun temuan BPKP dan ITDA. Tren pengaduan yang berkaitan dengan infrastruktur dan ekonomi setiap bulan nya cukup tinggi.
D. Pengaduan berdasarkan asal aduan Pengaduan berdasarkan asal aduan pada periode Januari – Desember 2015 yang tertinggi berada pada tingkat kelurahan mencapai 8.170 aduan (87%). Pengaduan berasal dari kelurahan terdapat 190 kasus yang masih berstatus proses dari 300 kasus yang berstatus proses. Pengaduan berdasarkan dengan status pengaduan proses terendah terdapat pada tingkat kecamatan sebanyak 1 pengaduan.
Pengaduan yang berasal dari tingkat kelurahan sangat mendominasi mencapai 51.909 pengaduan.(87,1%) Juga pengaduan yang berstatus proses pada tingkat kelurahan sebesar 175 pengaduan (72,3%) lebih tinggi pada tingkat pengaduan lainnya, dari total pengaduan proses sebanyak 242 pengaduan.Status proses yang paling rendah pada tingkat kecamatan dan pusat masing-masing 1 pengaduan. Pengaduan pada tingkat pusat berasal dari Kota Padang dan derajat penyelesaian masalahnya berada di tingkat kelurahan. Pengaduan yang status proses di Kabupaten Sukabumi berkaitan dengan belum selesainya tugas pokok.
E. Pengaduan berdasarkan Media aduan Media pengaduan yang sering digunakan sampai dengan bulan Januari 2016 adalah media tatap langsung. Media tatap langsung mencapai 51.433 pengaduan (86,3%). Media pengaduan terendah pada media faximile. Pengaduan dengan media temuan BPKP memiliki status proses tertinggi mencapai 146 pengaduan (60,33%). Media pengaduan dengan status terendah pada media Uji petik dan email. Pengaduan pada media email berkaitan dengan kegiatan ekonomi pada program PPMK di Cirebon. Sedangkan media uji petik berkaitan dengan kegiatan infrastruktur penyimpangan dana.
F. Penyimpangan dana 1. Penyimpangan Hasil Temuan BPKP 1.2. Jumlah Kasus Penyimpangan Dana Temuan BPKP
Temuan BPKP yang masuk kategori penyimpangan dana sebanyak 186 kasus. Kasus tersebut telah selesai sebanyak 167 kasus dan 19 kasus masih status proses. Kasus proses tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 10 kasus
berkaitan dengan kegiatan
infrastruktur. Nilai penyimpangan dana temuan BPKP sampai dengan Januari 2016 mencapai 11,4 Milliar. Dana yang telah dikembalikan mencapai 10,5 Milliar (91,6%). Provinsi dengan nilai penyimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera selatan mencapai 2,74 Milliar, dengan dana yang telah dikembalikan mencapai 2,74 Milliar.(100%). Sedangkan provinsi yang terendah temuannya terdapat di Provinsi Babel 1,4 juta dan telah dikembalikan 100%. Sedangkan provinsi dengan sisa dana terbesar yang belum dikembalikan terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 502 juta.
2. Penyimpangan dana Temuan ITDA
Jumlah kasus temuan ITDA sejumlah 1.186 temuan. Temuan yang telah selesai sebanyak 1.131 temuan (95,4%). Temuan yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 55 temuan. Temuan yang berkaitan dengan penyimpangan dana mencapai 31 temuan. Nilai penyimpangan dana hasil temuan ITDA mencapai 1,8 Milliar. Nilai dana yang telah dikembalikan 1,6 Miliar(87,7%). Provinsi yang telah melunasi dana penyimpangan dana temuan ITDA terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera selatan dan banten. Sebaliknya provinsi yang masih dalam proses tindak-lanjut pengembalian dana terdapat di Provinsi Sumatera barat, Bengkulu dan Jawa barat.
3. Penyimpangan dana Laporan Masyarakat Jumlah kasus penyimpangan dana sampai bulan Januari 2016 yang dilaporkan masyarakat sebanyak 121 kasus. Sebanyak 11 kasus masih dalam status proses, 7 kasus berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sisanya terdapat di Provinsi Jawa barat, Jambi, Riau dan Sumatera barat.
Nilai penyimpangan yang dilaporkan masyarakat mencapai 2,5 Milliar dengan dana yang telah kembali sebanyak 1,4 Milliar (56%). Nilai penyimpangan dana tertinggi terdapat di Propinsi Banten mencapai 851 juta, dengan Nilai dana yang telah dikembalikan sebesar 256 juta dan diselesaikan melalui jalur hukum sebanyak 595 juta. Nilai penyimpangan terendah terdapat di Provinsi Bengkulu dengan nilai penyimpangan 17 juta dan telah kembali 100%. Terdapat beberapa provinsi yang belum mengembalikan dana 100% berada di Provinsi Sumatera utara, Jawa Barat, Sumatera selatan, Riau, Jambi dan Sumatera barat. Nilai pengembalian dana yang masih rendah terdapat di Provinsi Sumatera barat yang hanya 1% dari total penyimpangan dana 40 juta.
Provinsi yang masih memiliki kasus penyimpangan dana yang status proses dan dana penyimpangan dalam proses pengembalian. Provinsi Sumatera Barat terjadi di Kota Padang dengan kasus penggelapan dana pinjaman bergulir sebesar 40 Juta dan baru mengembalikan 400 ribu. Provinsi Jambi berkaitan dengan kasus dana sosial dari dana APBD yang disalah-gunakan dan dalam proses pengembalian. Provinsi Jawa Barat terjadi di Kabupaten bogor penggelapan dana bergulir sebesar 20 juta dan baru dikembalikan sebesar 5,35 juta. Kasus-kasus tersebut di atas merupakan kasus penyimpangan yang proses penanganannya paling lama. Ada yang kasus dari mulai tahun 2014 seperti di Kota Padang dan Kabupaten Kuansing Provinsi Riau. Juga terdapat kasus yang dimulai dari tahun 2012 yang terjadi di Kota jambi dan Kabupaten Bogor yang masih dalam proses penyelesaian.
III. Kesimpulan 1. Pengaduan sampai bulan Januari 2016 mencapai 59.586 pengaduan dengan pengaduan telah selesai ditangani sebanyak 59.344 (99,59%). Pengaduan yang masuk pada bulan Januari 2016 sebesar 669 pengaduan dengan status proses sebanyak 1 pengaduan. 2. Pengaduan status proses sampai dengan bulan Januari 2016 mencapai 242 kasus. Sebanyak 146 kasus (60,33%) merupakan temuan BPKP dan 55 kasus temuan ITDA. Sisa nya sebanyak 41 kasus merupakan laporan masyarakat. 3. Sebanyak 41 kasus laporan masyarakat sebanyak 11 kasus merupakan penyimpangan dana. Kasus penyimpangan dana yang masih dalam proses ini sebanyak 7 kasus berasal dari Provinsi Sumatera Utara. 4. Penyimpangan
dana
temuan
masyarakat
mencapai
121
kasus
dengan
nilai
penyimpangan dana 2,5 Milliar, dengan nilai penyimpangan dana yang telah dikembalikan 1,4 Milliar. Kasus penyimpangan dana yang telah selesai melalui jalur hukum sebesar 825 Juta. 5. Jumlah kasus temuan ITDA sejumlah 1.186 temuan. Temuan yang telah selesai sebanyak 1.131 temuan (95,4%). Nilai penyimpangan dana hasil temuan ITDA mencapai 1,8 Milliar. Nilai dana yang telah dikembalikan 1,6 Miliar(87,7%). 6. Temuan BPKP yang masuk kategori penyimpangan dana sebanyak 186 kasus. Kasus tersebut telah selesai sebanyak 167 kasus dan 19 kasus masih status proses. Nilai penyimpangan dana temuan BPKP sampai dengan Januari 2016 mencapai 11,4 Milliar. Dana yang telah dikembalikan mencapai 10,5 Milliar (91,6%).
Jakarta, 15 Februari 2016 PPM KMP PNPM WILAYAH-1
