I. PENDAHULUAN Pada akhir tahun 2015 pengaduan yang telah dikelola seluruhnya (sejak tahun 2010) di wilayah I mencapai 58.650 pengaduan, dengan pengaduan yang berstatus proses sebanyak 300 pengaduan (0,51%). Pengaduan selama periode Januari – Desember tahun 2015 sebanyak 9.342 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai 9.065 pengaduan (97,03%).
Pengaduan selama tahun 2015 yang berstatus proses sebanyak 277 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses sampai dengan akhir Desember 2015 cenderung berkurang. Juga di awal tahun 2015 pengaduan yang berstatus proses cenderung kecil. Penambahan pengaduan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2015 karena ada penginputan data BPKP dan ITDA. Pengaduan yang dilaporkan masyarakat lebih mudah ditangani dan selesai. Pengaduan yang disampaikan lebih bersifat pertanyaan dengan media tatap langsung. Pengaduan yang berstatus proses yang dilaporkan masyarakat dari 277 pengaduan hanya terdapat 24% atau hanya 66 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses dari 66 pengaduan sebanyak 26 pengaduan merupakan hasil uji petik dan 33 pengaduan dilaporkan melalui media tatap langsung. Penyimpangan dana selama tahun 2015 terdapat 14 kasus. Penyimpangan dengan jumlah kasus tertinggi terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kasus penyimpangan lain terjadi di Provinsi Jambi 1 kasus dan 2 kasus penyimpangan dana di Provinsi Sumatera selatan.
Total penyimpangan dana sampai dengan akhir Desember 2015 mencapai 2,5 Milliar dan dana yang telah dikembalikan mencapai 1,4 Milliar(57,9%). Kasus yang diselesaikan melalui jalur hukum sebanyak 873 juta. Jadi total nilai rupiah dana yang telah diselesaikan sebanyak 2,3 Milliar (92,3%).
II. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA A. Capaian Penanganan Pengaduan Pengaduan sampai dengan Desember 2015 mencapai 58.605 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai ditangani sebanyak 58.305 pengaduan (99,5%). Pengaduan yang masuk pada bulan Desember 2015 berjumlah 494 pengaduan. Pengaduan tersebut telah selesai ditangani sebanyak 485 (98,5%). Pengaduan status proses di bulan Desember 2015 sebanyak 9 pengaduan. Pengaduan yang paling banyak selama tahun 2015 terdapat di Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta dan jawa barat. Pengaduan yang status proses terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara.
Pengaduan status proses terdapat di Provinsi Sumatera utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dst Kecuali Provinsi Kalimantan barat, Jambi yang tidak terdapat pengaduan status proses. Pengaduan yang berstatus proses di Provinsi Sumatera utara dan Provinsi Jawa barat sebagian besar merupakan temuan BPKP dan ITDA. Begitu pula dengan provinsi lainnya merupakan temuan ITDA dan BPKP.
B. Pengaduan berdasarkan kategori
Pengaduan tertinggi berdasarkan kategori selama periode Januari – Desember 2015 masih pada kategori pertanyaan sebanyak 6.801 (73%). Pengaduan yang berstatus proses tertinggi terdapat pada kategori Mekanisme dan Prosedur 154 kasus (56%). Pengaduan dengan status proses terendah pada kategori perubahan kebijakan. Pengaduan status proses tertinggi pada kategori mekanisme prosedur sebanyak 72 kasus temuan BPKP, 73 kasus merupakan temuan ITDA dan sisanya yang dilaporkan masyarakat. Pengaduan kategori saran dan kritik terdapat pengaduan yang masih status proses sebanyak 7 pengaduan. Kategori tersebut seluruhnya temuan ITDA. Kategori tertinggi ketiga yang berstatus proses dari penyimpangan dana sebanyak 43 pengaduan. Status proses tersebut berasal dari bidang infrastruktur sebanyak 24 kasus, 2 kasus berasal dari kegiatan ekonomi, sisanya berasal dari kasus BOP BKM, dan lainnya bidang keuangan.
C. Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan Berdasarkan bidang kegiatan pengaduan lainnya (adm), pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan ekonomi merupakan pengaduan yang tertinggi yang sering diadukan dimasyarakat, maupun temuan BPKP dan ITDA.
Berdasarkan bidang kegiatan pengaduan lainnya (adm), pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan ekonomi merupakan pengaduan yang tertinggi yang sering diadukan dimasyarakat, maupun temuan BPKP dan ITDA. Pengaduan berdasarkan kegiatan infrastruktur pada temuan BPKP sebanyak 842 kasus dan sebanyak 77 kasus sedang dalam proses. Pada bidang ekonomi terdapat 250 kasus dan sebanyak 24 kasus dalam proses. Pada bidang kegiatan sosial terdapat 53 kasus dan sebanyak 5 kasus sedang dalam proses. Pada temuan ITDA bidang kegiatan ekonomi terdapat 167 kasus dan 15 kasus dalam proses. Bidang kegiatan infrastruktur ada 446 kasus dan 30 kasus dalam proses. Pada kegiatan sosial terdapat 67 kasus dan 5 kasus dalam proses.
D. Pengaduan berdasarkan asal aduan Pengaduan berdasarkan asal aduan pada periode Januari – Desember 2015 yang tertinggi berada pada tingkat kelurahan mencapai 8.170 aduan (87%). Pengaduan berasal dari kelurahan terdapat 190 kasus yang masih berstatus proses dari 300 kasus yang berstatus proses. Pengaduan berdasarkan dengan status pengaduan proses terendah terdapat pada tingkat kecamatan sebanyak 1 pengaduan.
Pengaduan pada tingkat/ derajat kelurahan yang berasal dari temuan BPKP sebanyak 1.945 kasus. Pada derajat tersebut yang berstatus proses 105 kasus. Di tingkat kota/kabupaten terdapat 30 kasus. Temuan BPKP yang berasal dari tingkat kecamatan 31 kasus dengan status proses 1 kasus. Serta pada tingkat provinsi sebanyak 100 kasus dengan status proses sebanyak 1 kasus. Kasus temuan ITDA yang berasal dari tingkat kelurahan 767 kasus dengan status proses 32 kasus. Temuan ITDA pada tingkat kota/kabupaten sebanyak 379 kasus dengan status proses 14 kasus. Pada tingkat kecamatan terdapat 22 kasus dengan status proses 1 kasus. Pada tingkat provinsi terdapat 5 kasus dengan status proses 1 kasus.
E. Pengaduan berdasarkan Media aduan Pengaduan tertinggi berdasarkan asal aduan terdapat pada media tatap langsung sebanyak 8.069(86%). Pengaduan terendah terdapat pada media mimbar bebas sebanyak 1 pengaduan (0,1%). Pengaduan yang masih berstatus proses tertinggi berdasarkan media aduan terdapat pada laporan BPKP 146 pengaduan(52,7%) dan laporan ITDA 65 pengaduan (24%). Pengaduan berdasarkan media aduan yang berstatus selesai terdapat pada media Buku pengaduan, telephone, lainnya, kotak pengaduan,pengaduan online dan email. Media yang jarang digunakan selama tahun 2015, yaitu : Mimbar bebas (2 aduan), pengaduan online (5 aduan),Email (3 aduan) dan kotak pengaduan (2 aduan).
Pengaduan melalui media tatap langsung cenderung konsisten ada pengaduan masuk tiap bulan. Pengaduan melalui media ini disampaikan oleh masyarakat kepada fasilitator. Pengaduan yang disampaikan dengan komunikasi langsung dengan fasilitator dalam pertemuan. Sehingga pengaduan pada media ini cenderung banyak dan dominan dibanding media lainnya.
F. Penyimpangan dana 1. Penyimpangan Hasil Temuan BPKP 1.2. Jumlah Kasus Penyimpangan Dana Temuan BPKP
Temuan BPKP yang masuk kategori penyimpangan dana sebanyak 175 kasus. Kasus tersebut telah selesai sebanyak 174 kasus. 1 kasus yang berstatus proses terdapat di Provinsi Bengkulu. Temuan BPKP pada periode tahun 2001-2013 sebanyak 1.982 kasus dan telah selesai sebanyak 1.980 kasus (99,9%). Sedangkan temuan BPKP periode tahun 2014 sebanyak 379 kasus, dengan kasus yang telah diselesaikan sebanyak 379 kasus (100%) 1.2. Nilai Penyimpangan Dana Temuan BPKP Tiap Provinsi
Nilai penyimpangan dana temuan BPKP sampai dengan Nopember 2015 mencapai 9,97 Milliar. Dana yang telah dikembalikan mencapai 8,86 Milliar (89,10%). Provinsi dengan nilai penyimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera selatan mencapai 2,7 Milliar, dengan dana yang telah dikembalikan mencapai 2,7 Milliar.(100%). Sedangkan provinsi yang terendah temuannya terdapat di Provinsi Babel 1,4 juta dan telah dikembalikan 100%. Sedangkan provinsi dengan sisa dana terbesar yang belum dikembalikan terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 496 juta.
2. Penyimpangan dana Temuan ITDA 2.1. Status Penangan Penyimpangan Dana Laporan Masyarakat Desember 2015
Kasus temuan ITDA sampai bulan Nopember 2015 berjumlah 1.086 kasus, dengan kasus telah selesai sebanyak 1.083 kasus (99,7%). Provinsi dengan kasus terbanyak terdapat di Provinsi Jawa barat sebanyak 559 kasus. Kasus terendah terdapat di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 3 kasus. Provinsi dengan kasus temuan yang status proses terdapat di Provinsi Jawa barat sebanyak 103 kasus. Kasus penyimpangan dana temuan ITDA sebanyak 48 kasus. Kasus yang masih status proses terdapat 6 kasus seluruhanya di Provinsi Jawa Barat. Nilai penyimpangan dana yang belum dikembalikannya mencapai 210 juta dari nilai temuan penyimpangan dananya sebesar 361 juta. Nilai penyimpangan dana temuan ITDA seluruhnya mencapai 1,83 Milliar.
Dana yang
telah selesai dikembalikan mencapai 1,52 Milliar.(88,8%). Provinsi dengan nilai penyimpangan dana tertinggi terdapat di Provinsi Banten sebanyak 1,21 Milliar. Dana yang telah dikembalikan sebesar 1,21 Milliar (100%). Nilai penyimpangan terendah terdapat di Provinsi Sumatera selatan dengan nilai 6,4 juta dan telah 100% kembali. Provinsi yang belum mengembalikan nilai penyimpangan dana terdapat di Provinsi Bengkulu sebanyak 67,9 juta.
2.2. Nilai Penyimpangan dana temuan ITDA Desember 2015
3. Penyimpangan dana Laporan Masyarakat
Jumlah kasus penyimpangan dana selama tahun 2015 yang dilaporkan masyarakat sebanyak 14 kasus. Sebanyak 11 kasus masih dalam status proses dan 3 kasus telah selesai. Kasus yang belum selesai/ proses terdapat di Provinsi Sumatera utara sebanyak 10 kasus dan 1 kasus di Provinsi Sumatera selatan. Penyimpangan dana di Provinsi
Sumatera Utera yang berstatus proses berkaitan dengan kegiatan infrastruktur. Kasus yang lainnya berkaitan dengan kegiatan UPK. Kasus penyimpangan dana yang dilaporkan masyarakat mencapai
120 kasus. Kasus
tersebut terdapat 8 kasus status proses. Pada bulan Nopember 2015 ini terdapat panambahan 2 kasus penyimpangan dana hasil uji petik di Provinsi Sumatera Utara.Kasus tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 37 kasus dan Provinsi Sumatera Utara. Kasus penyimpangan yang terendah yang hanya terjadi 1 kasus penyimpangan terdapat pada beberapa provinsi seperti, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta dan Kalimantan barat.
Nilai penyimpangan yang dilaporkan masyarakat mencapai 2,5 Milliar dengan dana yang telah kembali sebanyak 1,4 Milliar (56%). Nilai penyimpangan dana tertinggi terdapat di Propinsi Banten mencapai 851 juta, dengan Nilai dana yang telah dikembalikan sebesar 256 juta dan diselesaikan melalui jalur hukum sebanyak 595 juta. Nilai penyimpangan terendah terdapat di Provinsi Bengkulu dengan nilai penyimpangan 17 juta dan telah kembali 100%. Terdapat beberapa provinsi yang belum mengembalikan dana 100% berada di Provinsi Sumatera utara, Jawa Barat, Sumatera selatan, Riau, Jambi dan Sumatera barat. Nilai pengembalian dana yang masih rendah terdapat di Provinsi Sumatera barat yang hanya 1% dari total penyimpangan dana 40 juta.
III. Kesimpulan 1. Pengaduan sampai bulan Desember 2015 mencapai 58.605 pengaduan dengan pengaduan telah selesai ditangani sebanyak 58.305 (99,5%). Pengaduan yang masuk pada bulan Desember 2015 sebesar 494 pengaduan dengan status proses sebanyak 9 pengaduan. 2. Pengaduan status proses pada bulan Desember 2015 sebanyak 300 kasus dan di tahun 2015 terdapat 277
Kasus yang status proses. Status proses tersebut sebanyak 49%
merupakan temuan BPKP dan 27% dari kasus tersebut merupakan temuan ITDA. 3. Penyimpangan dana temuan BPKP sd Desember 2015 mencapai 175 kasus, dengan nilai penyimpangan mencapai 9,97 Milliar, dengan dana yang telah dikembalikan 8,86 Milliar (89,10%) 4. Kasus temuan ITDA sampai bulan Desember 2015 berjumlah 1.086 kasus, dengan kasus telah selesai sebanyak 1.083 kasus (99,7%). Nilai penyimpangan dana temuan ITDA seluruhnya
mencapai
1,83
Milliar
yang
telah
dikembalikan
mencapai
1,52
Milliar.(88,8%). 5. Penyimpangan
dana
temuan
masyarakat
mencapai
124
kasus
dengan
nilai
penyimpangan dana 2,5 Milliar, dengan nilai penyimpangan dana yang telah dikembalikan 1,4 Milliar atau 8 kasus yang telah berstatus proses sebanyak 8 kasus.
Jakarta, 15 Desember 2015 PPM KMP PNPM WILAYAH-1
