I. PENDAHULUAN Pengaduan pada bulan Oktober 2015 berjumlah 57.190 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai ditangani 56.860 pengaduan (99,42%), dengan pengaduan status proses sebanyak 330 pengaduan(0,58%). Jumlah pengaduan status proses meningkat 69 pengaduan (26%) dari bulan sebelumnya (September 2015).
Jumlah pengaduan dengan status proses berkurang terdapat di Provinsi Sumatera barat sebanyak 20 pengaduan dan Provinsi Riau berkurang sebanyak 13 pengaduan. Sedangkan Provinsi dengan status proses bertambah terdapat di Provinsi Jabar 57 pengaduan, Provinsi Sumatera Utara 19 pengaduan, Provinsi DKI Jakarta 13 pengaduan dan Provinsi Banten 3 pengaduan. Provinsi dengan status pengaduan proses terbanyak terdapat di Provinsi Jawa barat sebanyak 141 pengaduan. Jumlah pengaduan tersebut meningkat tajam 68% dari status pengaduan bulan sebelumnya sebanyak 84 pengaduan. Sebaliknya, Provinsi dengan status proses terendah terdapat di Provinsi Sumatera selatan sebanyak 2 pengaduan. Pengaduan proses di Provinsi tersebut penanganannya belum tuntas dari bulan sebelumnya. Pengaduan status proses selama tahun 2015 pada periode Januari – Nopember 2015 berjumlah 282 pengaduan. Status pengaduan pada bulan April – Mei meningkat rata-rata 51 pengaduan. Pengaduan tersebut menurun di bulan Juli 2015 yang hanya berjumlah 10 pengaduan yang berstatus proses.
II. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA A. Capaian Penanganan Pengaduan Pengaduan sampai dengan Oktober 2015 mencapai 57.190 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai ditangani sebanyak 56.860 pengaduan (99,4%). Pengaduan yang masuk pada bulan Oktober 2015 berjumlah 704 pengaduan. Pengaduan tersebut telah selesai ditangani sebanyak 645 (92%). Pengaduan yang tertinggi pada bulan Oktober 2015 terdapat di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat. Pengaduan status proses tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat.
Pengaduan status proses tersebut sebanyak 30 temuan BPKP, 10 temuan ITDA, sisanya 19 pengaduan masyarakat. B. Pengaduan berdasarkan kategori
Pengaduan tertinggi
berdasarkan kategori masih pada kategori pertanyaan sebanyak
40.508 pengaduan (71%). Pengaduan yang berstatus proses tertinggi terdapat pada kategori Mekanisme dan Prosedur 169 kasus (51%). Pengaduan dengan status proses terendah pada kategori intervensi negatif. Pengaduan terendah sampai saat bulan ini pada kategori force majeur. Pengaduan status proses tertinggi pada kategori mekanisme prosedur sebanyak 72 kasus temuan BPKP, 73 kasus merupakan temuan ITDA dan sisanya yang dilaporkan masyarakat. Bila dilihat dari bidang kegiatan sebanyak 92 kasus tersebut pada bidang kegiatan infrastruktur, 18 kasus bidang ekonomi, 19 kasus bidang kegiatan sosialisasi, dan bidang kegiatan lainnya. Pengaduan kategori pertanyaan, saran dan kritik terdapat pengaduan yang masih status proses sebanyak 84 pengaduan. Kategori pertanyaan tersebut sebanyak 72 pengaduan dari temuan BPKP dan 17 pengaduan dari temuan ITDA. Kategori tertinggi ketiga yang berstatus proses dari penyimpangan dana sebanyak 43 pengaduan. Status proses tersebut berasal dari bidang infrastruktur sebanyak 19 kasus, 16
kasus berasal dari kegiatan ekonomi, sisanya berasal dari kasus BOP BKM, kegiatan sosial, dan lainnya bidang keuangan.
C. Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan Berdasarkan bidang kegiatan pengaduan lainnya (adm), pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan ekonomi merupakan pengaduan yang tertinggi yang sering diadukan dimasyarakat, maupun temuan BPKP dan ITDA.
Berdasarkan bidang kegiatan pengaduan lainnya (adm), pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan ekonomi merupakan pengaduan yang tertinggi yang sering diadukan dimasyarakat, maupun temuan BPKP dan ITDA. Pengaduan berdasarkan kegiatan infrastruktur pada temuan BPKP sebanyak 842 kasus dan sebanyak 77 kasus sedang dalam proses. Pada bidang ekonomi terdapat 250 kasus dan sebanyak 24 kasus dalam proses. Pada bidang kegiatan sosial terdapat 53 kasus dan sebanyak 5 kasus sedang dalam proses. Pada temuan ITDA bidang kegiatan ekonomi terdapat 167 kasus dan 15 kasus dalam proses. Bidang kegiatan infrastruktur ada 446 kasus dan 30 kasus dalam proses. Pada kegiatan sosial terdapat 67 kasus dan 5 kasus dalam proses.
D. Pengaduan berdasarkan asal aduan Pengaduan berdasarkan asal aduan yang tertinggi berada pada tingkat kelurahan mencapai 49.603 aduan(86,7%). Pengaduan berasal dari kelurahan terdapat 205 kasus yang masih berstatus proses dari 330 kasus yang berstatus proses. Pengaduan berdasarkan dengan status pengaduan proses terendah terdapat pada tingkat kecamatan sebanyak 3 pengaduan (0,005%)
Pengaduan pada tingkat/ derajat kelurahan yang berasal dari temuan BPKP sebanyak 1094 kasus. Pada derajat tersebut yang berstatus proses 102 pengaduan. Di tingkat kota/kabupaten terdapat 586 kasus dengan status proses 54 kasus. Temuan BPKP yang berasal dari tingkat kecamatan 31 kasus dengan status proses 2 kasus. Serta pada tingkat provinsi sebanyak 301 kasus dengan status proses sebanyak 15 kasus. Kasus temuan ITDA yang berasal dari tingkat kelurahan 735 kasus dengan status proses 54 kasus. Temuan ITDA pada tingkat kota/kabupaten sebanyak 371 kasus dengan status proses 20 kasus. Pada tingkat kecamatan terdapat 22 kasus dengan status proses 1 kasus. Pada tingkat provinsi terdapat 4 kasus dengan status selesai seluruhnya. Pengaduan berasal derajat/ asal aduan seluruhnya telah selesai mencapai 99%. Kasus yang berstatus proses sebanyak 330 kasus. Kasus status proses tersebut sebanyak 248 kasus (75%) merupakan temuan BPKP dan ITDA. Sisanya merupakan laporan masyarakat.
E. Pengaduan berdasarkan Media aduan
Berdasarkan media pengaduan tertinggi berada pada media tatap langsung mencapai 86%. Pengaduan dengan media terendah terdapat di media faximile. Media dengan status pengaduan proses tertinggi terdapat pada media temuan BPKP mencapai 52% dan ITDA 23%. Sedangkan Media dengan status proses terendah terdapat pada media Mimbar (1 kasus). Kasus yang belum selesai pada media mimbar bebas terdapat di Kota Pematang Siantar pada kegiatan infrastruktur dengan kasus penyimpangan dana. Temuan BPKP TA.2014 yang masih status proses sebanyak 171 kasus, terdapat di jakarta timur, Jakarta Pusat, Jakarta selatan, Jakarta Utara,Provinsi DKI, Provinsi Banten, dst. Temuan BPKP tahun 2013 terdapat 1 kasus di Kabupaten Cianjur dan tahun 2011 terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 1 kasus. Pengaduan status proses terbesar kedua pada temuan ITDA sebanyak 75 kasus. Sisanya merupakan temuan pada media lainya.
F. Penyimpangan dana 1. Penyimpangan Hasil Temuan BPKP 1.1. Status Penangan Penyimpangan Dana Temuan BPKP berdasarkan Kasus Oktober 2015
Temuan BPKP yang telah diinput sampai Oktober 2015 sebanyak 2021 temuan. Kasus yang telah ditangani mencapai 1.848 kasus(91%). Temuan yang masih ditindak-lanjuti, dengan status proses sebanyak 173 kasus. Kasus yang terbanyak masih ditangani terdapat di Provinsi Sumatera Utara (58 kasus) dan Jawa Barat (44 kasus). 1.2. Nilai Penyimpangan Dana Temuan BPKP Tiap Provinsi
Nilai penyimpangan dana temuan BPKP sampai dengan Nopember 2015 mencapai 9,9 Milliar. Dana yang telah dikembalikan mencapai 9,93 Milliar (99,74%).Dana yang belum dikembalikan sebesar 25 juta. Provinsi dengan nilai penyimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera selatan mencapai 2,7 Milliar, dengan dana yang telah dikembalikan mencapai 2,7 Milliar.(100%). Sedangkan provinsi yang terendah temuannya terdapat di Provinsi Babel 1,4 juta dan telah dikembalikan 100%. Sedangkan provinsi dengan sisa dana terbesar yang belum dikembalikan terdapat di Provinsi Jawa barat sebanyak 234 juta.
2. Penyimpangan dana Temuan ITDA Penyimpangan dana temuan ITDA 2.1. Status Penangan Penyimpangan Dana Laporan Masyarakat Oktober 2015
Kasus penyimpangan dana temuan ITDA sampai bulan Nopember 2015 berjumlah 1.045 kasus, dengan kasus telah selesai sebanyak 1.042 kasus (99,7%). Provinsi dengan kasus terbanyak terdapat di PRovinsi Jawa barat sebanyak 556 kasus. Kasus terendah terdapat di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 3 kasus. Beberapa Provinsi belum menyelesaikan tindak-lanjut temuan ITDA sebanyak 4 kasus, yaitu : Provinsi Banten, Bengkulu, Sumatera Utara dan Jawa barat.
2.2. Nilai Penyimpangan dana temuan ITDA Oktober 2015
Nilai penyimpangan dana temuan ITDA mencapai 3,64 Milliar. Dana yang telah selesai dikembalikan mencapai 3,23 Milliar.(88,8%). Provinsi dengan nilai penyimpangan dana tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1,82 Milliar. Dana yang telah dikembalikan sebesar 1,618 Milliar (88,8%). Nilai penyimpangan terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 800 ribu dan telah 100% kembali. Provinsi yang belum mengembalikan nilai penyimpangan dana terdapat di Provinsi Riau sebanyak 67,9 juta.
3. Penyimpangan dana Laporan Masyarakat Kasus penyimpangan dana yang dilaporkan masyarakat mencapai
122 kasus. Kasus
tersebut telah ditangani seluruhnya dan dalam proses pengembalian dana. Kasus tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 37 kasus. Kasus tersebut telah dalam proses penanganan atau penyelesaian supaya dana dapat dikembalikan seluruhnya. Kasus penyimpangan yang terendah yang hanya terjadi 1 kasus penyimpangan terdapat pada beberapa provinsi seperti, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta dan Kalimantan barat.
Nilai penyimpangan yang dilaporkan masyarakat mencapai 2,4 Milliar dengan dana yang telah kembali sebanyak 1,3 Milliar (56%). Nilai penyimpangan dana tertinggi terdapat di Propinsi Banten mencapai 851 juta, dengan Nilai dana yang telah dikembalikan sebesar 256 juta dan diselesaikan melalui jalur hukum sebanyak 595 juta. Nilai penyimpangan terendah terdapat di Provinsi Bengkulu dengan nilai penyimpangan 17 juta dan telah kembali 100%. Terdapat beberapa provinsi yang belum mengembalikan dana 100% berada di Provinsi Sumatera utara, Jawa Barat, Sumatera selatan, Riau, Jambi dan Sumatera barat.
III. Kesimpulan 1. Pengaduan sampai bulan Oktober 2015 mencapai 57.190 pengaduan dengan pengaduan telah selesai ditangani sebanyak 56.860 (99,42%). Pengaduan yang masuk pada bulan Oktober 2015 sebesar 704 pengaduan dengan status proses sebanyak 59 pengaduan. 2. Pengaduan pada derajat tingkat kelurahan (99,6%) masih mendominasi dengan media tatap langsung 86,3%. Pengaduan tersebut sebagian besar berkategori pertanyaan 40.515 aduan(70,8%). 3. Pengaduan status proses pada bulan Oktober 2015 sebanyak 330 kasus dengan pengaduan selesai sebanyak 56.860 pengaduan. Pengaduan pada bulan Oktober status proses hanya 59 kasus dengan pengaduan selesai sebanyak 645 pengaduan dari 704 pengaduan yang masuk pada bulan tersebut. 4. Penyimpangan dana temuan BPKP mencapai 165 kasus, dengan nilai penyimpangan mencapai 9,9 Milliar, dengan dana yang telah dikembalikan 9,8 Milliar (99,74%) 5. Penyimpangan
dana
temuan
masyarakat
mencapai
121
kasus
dengan
nilai
penyimpangan dana 2,4 Milliar. Kasus yang telah selesai ditangani sebanyak 121 kasus dengan nilai dana yang telah dikembalikan sebesar 1,36 Milliar. Nilai dana yang belum dikembalikan sebesar 1,07 Milliar. Nilai dana tersebut telah diselesaikan melalui jalur hukum sebesar 873 juta. Kasus nilia penyimpangan tersebut terdapat di Provinsi Banten sebesar 595 juta.
Jakarta, 15 Nopember 2015 PPM KMP PNPM WILAYAH-1
