I. PENDAHULUAN Pengaduan yang masuk sampai dengan bulan Agustus 2014 mencapai
48.066 aduan.
Pengaduan yang telah selesai sebanyak 47.811 pengaduan (99,47%) dan yang masih proses sebanyak 255 pengaduan (0,53%). Pengaduan yang masuk pada bulan Agustus 2014 mencapai 831 pengaduan dengan pengaduan yang masih status proses penanganan berjumlah 11 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai pada bulan Agustus sebanyak 820 pengaduan (98,7%).
Provinsi dengan jumlah pengaduan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah pengaduan mencapai 9.851 pengaduan dan yang masih proses sebanyak 31 pengaduan. Sedangkan Provinsi dengan jumlah status proses terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 121 pengaduan. Pengaduan proses di Provinsi Jawa Barat pada bulan sebelumnya 96 pengaduan dari 135 pengaduan yang masih status proses. Secara detail pengaduan yang masih status proses dapat dilihat pada grafik berikut :
1
Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Riau, sumbar, sumsel dan Sumut terdapat penambahan
jumlah pengaduan yang berstatus proses.
Provinsi Riau
penambahan data proses karena ada inputing data ITDA. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat karena ada dobel inputing data sebanyak 18 record. Pun begitu dengan Provinsi sumatera utara.
II. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA A. Capaian Penanganan Pengaduan Pengaduan pada bulan Agustus 2014 mencapai 831 pengaduan dengan pengaduan yang telah selesai ditangani sebanyak 820 pengaduan (98,7%) dan yang status proses 11 pengaduan (1,3%). Pengaduan yang status proses terdapat di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Bengkulu,Jambi dan Riau. Pengaduan tersebut sebagian besar berkaitan dengan pengaduan informatif. Sedangkan pengaduan Provinsi Riau yang berkaitan dengan penyimpangan dana serta berkaitan dengan mekanisme dan prosedur di Provinsi Jambi. Pengaduan yang bersifat informatif tersebut seharusnya sudah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 7 hari.
2
Pengaduan pada bulan Agustus 2014 pengaduan tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta terdapat pengaduan yang berstatus proses sebanyak 2 pengaduan. Pengaduan tersebut berkaitan dengan kegiatan PPMBK dan Sanimas. Pengaduan tersebut sebenarnya berupa pertanyaan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam satu minggu. Berdasarkan kategori pengaduan pada kategori pertanyaan masih mendominasi dengan pengaduan terbanyak mencapai 70,12%. Pengaduan dengan status proses yang paling tinggi terdapat pada kategori penyimpangan dana yang mencapai 14,34%.
3
B. Penyimpangan dana Jumlah kasus penyimpangan dana sampai Agustus 2014 masih tetap 116 kasus, dengan jumlah kasus selesai mencapai 89 kasus (77%). Kasus penyimpangan yang masih proses sebanyak 16 kasus dan yang telah berstatus selesai tetapi belum ada pernyataan selesai sebanyak 10 kasus. Penyimpangan dana pada bulan Agustus 2014 hanya terdapat 1 kasus dari Kota Dumai Provinsi Kepulauan Riau, yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur. Juga terdapat 2 kasus penyimpangan dana di Provinsi Sumatera Barat, 21 kasus penyimpangan di Provinsi Jawa Barat, 1 Kasus di Bangka Belitung dan Banten.
Nilai penyimpangan dana sampai Agustus 2014 mencapai 1,678 Milliar dengan dana telah kembali 1,061 Milliar (63%). Nilai penyimpangan dana yang belum kembali mencapai 357 juta dan yang belum selesai sejumlah 375 juta. Provinsi yang masih memiliki nilai penyimpangan dana yang masih proses terdapat di Provinsi Jawa Barat 72 juta, Bangka Belitung 70 juta, dan Provinsi Jambi 74 juta.
4
Sedangkan pada kasus-kasus hasil temuan BPKP sampai dengan bulan Agustus 2014 belum ada perubahan data karena data temuan tahun 2013 sudah selesai diinput dan ditindaklanjuti sedangkan temuan tahun 2014 belum diterbitkan oleh BPKP Perwakilan, selanjutnya data temuan BPKP dapat dilihat pada grafik berikut di bawah ini :
Berdasarkan pada jumlah temuan BPKP kategori penyimpangan danan sampai tahun 2013 mencapai 65 temuan dan 137 rekomendasi penyelesaian di 13 Provinsi. Temuan yang masih
5
proses terdapat 3 kasus (4,4%) serta rekomendasi yang masih proses sebanyak 1 kasus terjadi di Provinsi Jawa Barat kabupaten Cianjur dan sumedang. Serta 1 Kasus terdapat di Provinsi Jambi. Pelaku penyimpangan tertinggi pada hasil temuan BPKP terjadi di kalangan BKM sebesar 56 %. Secara lebih detail dapat dilihat pada grafik berikut di bawah ini.
Berdasarkan nilai penyimpangan dana hasil temuan BPKP sampai dengan bulan Agustus 2014 mencapai 7,11 Milliar dengan temuan penyimpangan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 2,77 Milliar. Secara detail dapat dilihat pada grafik berikut di bawah ini.
C. Pengaduan berdasarkan asal aduan
6
Pengaduan pada derajat kelurahan masih mendominasi dengan jumlah pengaduan mencapai 88.2%. Pengaduan pada derajat kelurahan ini yang masih proses sebanyak 0,35% pada tingkat kota/kabupaten mencapai 0,23%, kecamatan 0,01% dan provinsi 0,02%. Pada bulan Agustus 2014 kategori pengaduan pada masing-masing khusus
pada
kategori
pertanyaan
mencapai
79,60%.
Pun
derajat/ tingkatan
begitu
pada
tingkat
kota/kabupaten kategori pertanyaan mencapai 93%.
D. Media Pengaduan
Pengaduan Berdasarkan Media Aduan Proses
Selesai 43433
17
840
Telepon
1937 16
Tatap Langsung
533 SMS
14 PO
43 MB
2457 Lainnya
2
Faksimili
45 Email
Buku Aduan
220
Surat
507
7
Pengaduan melalui media tatap langsung sampai dengan bulan Agustus 2014 mencapai 90,4%. Pengaduan melalui tatap langsung lebih dominan sebagai media yang disampaikan untuk pengaduan yang bersifat informatif. Pengaduan informatif (pertanyaan,saran dan kritik) yang menyampaikan pengaduan melalui media tatap langsung mencapai 4.2020 (87,4%). Pengaduan masalah yang menyampaikan melalui media tatap langsung 1.425(3%) Pengaduan yang masih status proses berdasarkan media terdapat pada media tatap langsung 0,039%, media surat 0,82%, media lain (koran,newsletter,papan info dll) 0,43% dan Media Buku aduan sebanyak 43,39% yang masih status proses. Pengaduan melalui media buku/ kotak pengaduan banyak yang belum diselesaikan.
8
III. Kesimpulan 1. Pengaduan yang masuk sampai dengan bulan Agustus 2014 telah ditangani dengan status selesai mencapai 99,47%. Pengaduan yang berstatus proses sebanyak 255 pengaduan (0,53%) terjadi penambahan status proses 64%. 2. Kasus penyimpangan dana hasil laporan masyarakat muncul penambahan kasus baru di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Banten, Bangka Belitung dan Jawa Barat. Bahkan Provinsi Jawa Barat penambahan 21 kasus. 3. Pengaduan
berupa
pertanyaan
mendominasi
pada
tingkat
kelurahan
dengan
menggunakan media tatap langsung mencapai 87%. Pada bulan Agustus 2014 pengaduan dengan kategori pertanyaan mendominasi dengan capaian 79%. 4. Kasus penyimpangan dana hasil temuan BPKP status nya belum ada perubahan penyelesaian kasus yang berstatus proses dan penambahan kasus baru. 5. Penyimpangan dana yang dilaporkan masyarakat mencapai 1,9 milliar dengan dana yang telah dikembalikan mencapai 63%. Sedangkan penyimpangan temuan BPKP mencapai 7,12 Milliar dengan dana yang telah dikembalikan mecapai 93%.
Jakarta, 20 September 2014
PPM KMP PNPM WILAYAH-1
9
