, July - Semptember 2014
15 Edisi
W
ra buletin
ai
informatif & inspiratif
JEMBATAN ANTARA POLITIK DAN RAKYAT
- MENGENAL REFORMA AGRARIA - SEBAR DEMOKRASI LEWAT TALK SHOW
Wai
buletin
ra
merupakan media informasi sosialisasi demokrasi yang diterbitkan setiap 3 bulan oleh Elpagar (Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat), bekerjasama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dan Kemitraan.
Editorial Membangun Sanggau Dari Berbagai Bidang
S
erentak di seluruh Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 dilantik pada bulan September. Perjuangan semasa kampanye kini bukan untuk dinikmati, tetapi dilanjutkan. Banyak pekerjaan lama yang harus terbaharukan oleh anggota legislatif baru ini. Edisi 14 Rawai kali ini menggali sedikit mengenai tantangan para caleg dari alumni Sekolah Demokrasi saat merebut simpati rakyat. Tak lupa pula mereka berbagi tips untuk berkiprah di dunia politik.
SUSUNAN REDAKSI Penanggung Jawab : Furbertus Ipur (Direktur Elpagar) Pemimpin Redaksi : Muhammad Isa Redaktur Pelaksana : Ar Irham Sidang Redaksi : Furbertus Ipur, Muhammad Isa, Ar Irham Tim Liputan : Yooce Febrina Tutkey, Jodia Sekar FL. Kontributor : Peserta Sekolah Demokrasi Desain Visual : Bayu Ridho Prawiro Alamat Redaksi : Jalan Karya Baru Kompleks Pondok Agung Permai Nomor A1 Pontianak 78121 Telepon: (0561) 6580420 Email:
[email protected] Situsweb: sekolahdemokrasi.elpagar.org
Adapun cerita cita-cita anggota dewan ini untuk dilemparkan ke kehidupan sosial. Janji-janji tak langsung tentang pembangunan, mungkin begitu tepatnya. Selain itu ada pula opini demokrasi dari peserta Sekolah Demokrasi. Jurnalisme warga alias citizen reporting justru menambah semarak isi batang tubuh Rawai ini. Pelaporan jurnalisme warga tentang kondisi bidang kesehatan kampung yang terus bertahan di antara keterbatasan. Kabar baru tentang talkshow tv yang pertama oleh Sekolah Demokrasi dapat menjadi pintu lain bagi publik untuk mengenal Sekolah Demokrasi lebih dekat. Tak lupa ada Kolom Perempuan bercerita tentang pro kontra aborsi berkaitan dengan RUU pelegalan praktik aborsi. Sekiranya Rawai kali ini menginspirasi pembaca sekalian.
Redaksi menerima kiriman artikel/opini dan pemasangan iklan layanan masyarakat.
R
E
D
A
K
S
Daftar Isi 7
TENTANG KITA & JURNALISME WARGA - Sebar Demokrasi Lewat Talkshow TV - Semarak Pesta Kemerdekaan RI 8
RUANG PUBLIK
Pelayanan Kesehatan Membaik 9
KOLOM PEREMPUAN
Hak Perempuan dalam Bingkai PP Aborsi 3
5
LAPORAN UTAMA
OPINI
4
6
JURNALISME WARGA & OPINI
VOX POPULI
Jembatan Antara Politik dan Rakyat
- Potret PNPM-MP Di Kecamatan Bonti - Peluang Ekonomi Kreatif Dalam MEA
2
Wai
ra
Demokrasi Dan Kepemimpinan
Kalau Bisa Memilih, Pilih Bangun Jalan Atau Perguruan Tinggi?
10
KABAR KITA
Mengenal Reforma Agraria 11
KABAR KITA
Gerakan Sosial Sebagai Budaya Melawan Dampak Globalisasi
I
Laporan Utama JEMBATAN ANTARA POLITIK DAN RAKYAT
NET
B
elum habis kehebohan Pilpres 2014, Indonesia kembali diguncang isu baru. Segulung naskah yang diberi nama RUU MD3 menggemparkan warga, dari warung kopi hingga dunia maya. Desas-desus kontra RUU ini meniupkan provokasi di masyarakat. Rancangan Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) otomatis segera membuat pelantikan anggota-anggotanya tersoroti. Bagaimanakah kiprah alumni Sekolah Demokrasi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bulan April lalu? Duapuluh tiga orang alumni Sekolah Demokrasi dari angkatan 1 hingga angkatan 3 (2011-2013) maju sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Sanggau. Maju untuk mewakili rakyat dari 16 dapil, keduapuluh tiga orang ini bertarung memperebutkan suara konstituen. Masing-masing caleg ini berasal dari 8 partai politik. Oleh Sekolah Demokrasi Sanggau sendiri merekomendasikan para caleg siap mewakili rakyat di badan legislatif tanpa politik uang, tanpa rasis, tak akan korupsi, siap menjadi agen perubahan dan mampu memberikan pendidikan demokrasi yang baik. Setelah pertarungan berakhir di antara 23 orang tersebut, hanya ada 4 nama yang terpilih sebagai anggota legislatif periode 2014-2019 ini. Berasal dari profesi dan latar belakang berbeda, keempat orang ini berhasil mengungguli pesaingnya. Konggo Tjintalong, Rani Rahmawati, dan Yeremias
Marsilinus, adalah alumni Sekolah Demokrasi Sanggau angkatan pertama, sedangkan Rosni adalah satusatunya alumni angkatan ketiga. Mereka diusung oleh partai PDIP, Golkar dan Nasdem untuk dapil yang berbeda. Diakui Konggo, tantangan menjadi anggota legislatif ini cukup rumit. Mulai dari bersaing dari sesama partai sendiri, antar elit partai, hingga ke permasalahan bagaimana menutupi kekurangan biaya. Berlatar belakang organisasi MABT dan partai politik yang lama dikawalnya, Konggo mendapat kemudahan ketika melakukan kampanye di kampungkampung. Bekal komunikasi yang telah lama dijalin dengan warga kampung, ia cukup yakin untuk mendapatkan banyak suara. Hal serupa terjadi dengan cerita Rosni atau kerap disapa masyarakat dengan ibu Kiteng. Beliau pernah menjabat sebagai ketua WKRI di Kabupaten Sanggau dan sering pula mengunjungi kampung-kampung. Ini membuat masyarakat lebih mengenalnya daripada caleg-caleg baru yang muncul secara mendadak. “Saya tidak pernah berpolitik sebelumnya, tidak pandai. Tapi saya diyakinkan ini sama dengan berorganisasi. Jadi saya dipercaya bisa”. Ia juga mengakui padahal ia termasuk orang baru dalam dunia politik tetapi ia termasuk orang nomor 2 yang mendapat suara terbanyak. Setelah pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sanggau 29 September 2014 lalu, kini mereka sedang
menunggu proses melengkapi alat kelengkapan dewan. Untuk target ke depan, Rosni mengatakan akan memprioritaskan pembangunan di desa-desa basisnya. Ada 3 desa di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang menjadi prioritas, yaitu di Randing, Lintang Pelaman, dan Penyelimau Hulu. Kelak 3 desa ini akan dibangun sesuai dengan apa yang disampaikan warga disana. Misalnya memperbaiki kondisi jalan desa yang sering becek, peruntukkan air bersih bagi warga desa, perbaikan kondisi atap-atap sekolah bocor, dan sebagainya yang sesuai rencana. Tetapi daftar pekerjaan anggota DPRD yang baru ini akan dikerjakan di tahun 2016 nanti. Sebab sampai tahun 2015 masih akan dijalankan program dari anggota DPRD periode sebelumnya. Bagaimanapun juga wakil rakyat sejatinya memikirkan kesejahteraan orang banyak, serta merakyat, bukan tidur saat sidang atau berfoya-foya melalui perjalanan dinas dan studi banding yang tak jelas hasilnya. “target kita menjembatani aspirasi masyarakat dan mewujudkannya”, tegas Konggo. Rosni menambahkan saran bagi siapapun yang ingin terjun di dunia politik sebaiknya ikiut dalam organisasi yang banyak bersinggungan langsung dengan rakyat. Melakukan pembinaan dan berani memimpin organisasi sehingga orang sudah kenal. “jangan sudah berpolitik baru mau turun ke lapangan”, ucapnya.
NET
Wai
ra
3
Jurnalisme Warga Potret PNPM-MP di Kecamatan Bonti Oleh Agus Arifin Peserta Sekolah Demokrasi 2014
S
eiring berjalannya waktu, sudah 7 tahun tepatnya dari 2007, program PNPM Mandiri Pedesaan masuk ke kecamatan Bonti yang dulu awalnya bernama PPE. Kecamatan Bonti merupakan kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Sanggau sampai sekarang. Jarak tempuh dari kecamatan ke kabupaten kurang lebih 50 Km/ jam. Namun disayangkan Kecamatan Bonti sejak tahun 2007, akses jalan, sarana dan prasarana jauh dari yang diharapkan. Namun kini semuanya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Berkat adanya program yang dicanangkan bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita dengar dan baca di media sebagai bapak SBY.
Melalui program PNPM-MP inilah kecamatan Bonti sudah banyak mengalamin perubahan. Jalan antar kampung sudah terbuka. Pembangunan pipa sudah merata. Gedung, jembatan, rabat beton dan jenis-jenis pelatihan lain untuk masyarakat lokal serta masih banyak lainnya. Untuk tahun 2014 ini saja, ada 5 kegiatan fisik yang akan dibangun dari dana BLM-PNPM-MP. Di antaranya; 1. Gedung PAUD 1 unit di Dusun Sani. 2. Gedung Pertemuan Umum di Dusun Ban tai 3. Jembatan di Dusun Sedae (Desa Kamp uh) 4. Gorong-gorong box di Dusun Bonti 5. Jalan latrit di Dusun Ginis Desa Majal (Dana
dari BLM Integrasi) Info ini didapat dari pengurus program Kecamtan Upe. Terimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan dan telah menjalankan amanat UUD 1945 untuk kecamatan Bonti. Semoga program ini juga berjalan terus menerus di kecamatan Bonti. Oleh Agus Arifin Peserta Sekolah Demokrasi 2014
Opini PELUANG EKONOMI KREATIF DALAM MEA
I
ndonesia sedang menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang akan berlangsung pada akhir tahun 2015. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sedang gencar menayangkan iklan layanan masyarakat yang menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM siap dalam menghadapi MEA. Dengan diberlakukannya MEA, pergerakan barang, modal, jasa, investasi, dan orang yang telah disepakati akan bebas keluar masuk di antara negara-negara anggota ASEAN. Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengatakan “Idealnya, negara-negara ASEAN mulai melakukan spesialisasi pada produk kompetitif masing-masing. Dengan begitu terjadi efisiensi pada perdagangan dan perekonomian ASEAN,” seperti dikutip dari harian Pontianak Post1. Pembentukan MEA merupakan komitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi serta kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Dengan begitu, persaingan antara negara-negara anggota ASEAN akan sangat ketat, terutama dalam sektor perdagangan (ekspor).
4
Wai
ra
Dengan adanya persaingan yang ketat ini, kita harus memiliki strategi dalam menghadapi MEA. Kita telah lama terlena hanya pada konsep ekonomi konvensional (tradisional), dimana kita menghasilkan produk untuk dijual. Kita perlu menerapkan secara optimal konsep ekonomi yang lebih relevan terhadap MEA, yakni konsep ekonomi kreatif. Seperti dikutip dari laman indonesia kreatif2, secara sederhana ekonomi kreatif dapat dijelaskan sebagai “Kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan.” Jadi dalam ekonomi kreatif, selain menghasilkan produk kita perlu menghasilkan ide untuk menambah nilai jual produk yang dihasilkan. Ide yang dihasilkan merupakan bentuk kreativitas sumber daya manusia dan tentu saja kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting terhadap kreativitasnya. Untuk mampu bersaing dalam MEA, ekonomi kreatif mutlak untuk diterapkan dan tidak
bisa ditawar-tawar lagi. Kita memiliki sumber daya yang berlimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam yang kita manfaatkan baru di sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Kita belum melirik dengan seksama sektor lain, misalnya seni, budaya, kerajinan tangan dan pariwisata. Keberagaman etnis di Indonesia tentu saja menghasilkan seni, budaya dan kerajinan tangan yang beraneka ragam serta khas. Keindahan alam yang kita miliki merupakan aset berharga untuk pengembangan pariwisata, apalagi jika pariwisata dipadukan dengan seni, budaya dan kerajinan tangan yang kita miliki. Tentu saja akan berdampak sangat signifikan bagi perekonomian jika kita dapat memadukan semua sektor sumber daya yang kita miliki secara kreatif. Ketika melakukan kegiatan kampung visit di Dusun Terusan Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, kelompok kami menemukan bahwa di sungai terdapat kerikil-kerikil yang berbentuk unik dan menarik. Kami juga mendengar penuturan sesepuh di dusun tentang bagaimana sejarahnya dusun tersebut mendapat nama Terusan. Sementara itu, kelompok lain yang juga melakukan kegiatan kampung visit yang berlokasi di dusun Sum kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau mendapatkan cindera mata berupa batu asah alami. Untuk dapat mengolah dan mengelola sumber daya tersebut menjadi produk yang kreatif dan berdaya saing tinggi diperlukan dukungan kebijakan, infrastruktur, kelembagaan, kualitas SDM, sumbangsih LSM atau organisasi non pemerintah, namun yang terutama adalah kreativitas kita. Mengapa kita tidak gali lebih mendalam lagi penerapan konsep ekonomi kreatif dalam mengolah dan mengelola sumber daya lokal yang kita miliki? (Alexander Indra)
Opini Demokrasi dan Kepemimpinan Oleh Piktosianus Lung Peserta Sekolah Demokrasi Sanggau Angkatan IV 2014
D
emokrasi berasal dari kata Yunani; “Demos” yang artinya rakyat/penduduk dan “Kratos” yang artinya kekuasaan. Kerapkali masyarakat belum mengerti apa itu demokrasi dan pada umumnya masyarakat hanya menyebut dengan kata itu, tetapi belum tahu arti yang sebenarnya. Jadi memang perlu ada penjelasan yang lebih dalam dan bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Serta bisa kita lihat dari Negara-negara yang sudah maju, kita lihat dalam pemerintah dan rakyatnya yang sudah dapat memilah apa itu demokrasi dan dilakukan oleh pemerintah beserta rakyatnya. Bahwa perbedaan dan kebebasan berserikat, berkumpul, seperti misalnya di dalam memilih pemimpin mereka. Mereka sangat tahu aturan dan tata caranya. Di Negara yang sudah maju, mereka sudah menerapkan demokrasi yang baik. Mereka melakukan pemilu yang sesuai dengan peraturan, memilih pemimpin yang bisa melihat penderitaan rakyatnya dan tidak memihak kepada satu sisi atau golongan tertentu yang menyesatkan mereka. Sehingga Negara mereka dapat dikatakan Negara yang maju, dan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyatnya hingga terjadi hubungan yang harmonis. Kebebasan beragama di Indonesia, kita sudah bisa melihat dan menilai bahwa masyarakat sudah bisa memilih tanpa ada paksaan, sesuai dengan keinginan dan hati nurani yang ikhlas, tidak menjelek-jelekkan agama lain. Itu sudah bisa menerapkan pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dan menghargai keinginan orang lain.
Jaman sekarang rakyat sudah menyadari dan memahami apa itu HAM dan dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa diterapkan hingga tidak terdapat bentrok antara warga, karena sudah ada aturan-aturan yang dibuat baik dari pihak masyarakat adat maupun dari pemerintah. Khusus di daerah kita seperti Sanggau, sudah mulai ada perubahan. Karena Sanggau sudah memiliki pemimpin yang tidak melihat kepentingan sendiri, sesuai dengan visi & misi. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Pemimpin adalah seorang yang ditunjuk dan dipilih masyarakat, dipercayai oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan untuk memimpin suatu wilayah. Seorang pemimpin harus mampu memimpin wilayah yang dipimpinnya sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah itu sendiri, tidak memilih siapapun, tidak pandang bulu dan harus siap mengatasi masalah rakyatnya. Seorang pemimpin harus bijaksana, spontanitas penting, asal waktunya tepat kontrol. Berawal dari pengenalan, tidak mudah emosi dan tahu apa yang harus dilakukannya. Tidak memandang orang lain secara berbeda untuk mempertahankan prospek positif dan kemampuan menghilangkan rasa takut terhadap pendapat orang lain. Juga tidak menghindari godaan dan kritik orang lain. Harus sadar di dalam menyelesaikan masalah. Pemimpin harus siap melayani siapa saja yang membutuhkan pelayanan dengan hati tabah tanpa pilih kasih terhadap siapa saja yang membutuhkan, melayani dengan hati ikhlas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Menjadi pemimpin itu tidak asal memimpin tapi harus punya bakat dan kemampuan. Pada saat sekarang, kita lihat perbedaan antara pemimpin jaman dahulu dan sekarang dapat kita rasakan perbedaannya. Karena jaman sekarang sudah dikatakan maju, dengan teknologi dan kehidupan masyarakat lebih baik dibandingkan jaman dahulu. Dulu kakek & nenek kita belum bisa melihat perkembangan jaman, seperti alat-alat elektronik. Dahulu hanya mendengar radio dan televisi belum ada, dan sekarang kita bisa merasakan perkembangan teknologi yang sudah maju.
Humor Politik Cara Mengganti Kepala Negara Orang Amerika dengan sombongnya berkata: “Kami pagi hari memberi suara, sore harinya sudah tahu siapa yang menjadi presiden kami.” Orang Cina dengan sikap dingin berkata: “Aduh, kalian ini bodoh engga? Kami hari ini memberi suara, tahun yang lalu kami sudah tahu siapa presiden kami.” Dengan sikap meremehkan, orang Korea Utara berkata kepada orang Amerika dan orang Cina: “Kami tak usah memberi suara, sejak kecil sudah tahu pemimpin kita siapa.” Dengan sikap apatis, orang Jepang berkata: “Kami selalu memberi suara, tetapi kami tidak pernah mengetahui siapa nanti yang akan menjadi Perdana Menteri.” Orang Rusia dengan tersenyum dingin berkata: “Di negeri kami, bila sudah capek jadi presiden terpilih bisa diganti menjadi Perdana Menteri, dan sebaliknya bila sudah capek jadi Perdana Menteri juga bisa diganti menjadi presiden terpilih.”
Orang Irak menjawab dengan lantang: “Sudah tentu bisa, kenapa tidak! Kalau bukan diri kita yang menggantinya, orang Amerikalah nanti yang akan menunjuk dan mengganti untuk kita.”
ANAK TERLANTAR DIPELIHARA NEGARA Utusan dari PBB datang untuk meninjau keadaan anak-anak miskin di sebuah negeri. Setelah melihat kondisi yang memprihatinkan dan jumlahnya yang banyak, utusan itu mengusap dada dan bertanya kepada utusan pemerintah yang menemuinya, “Bagaimana tanggung jawab pemerintah saat ini? Bagaimana mungkin begitu banyak anak-anak miskin dan terlantar di negeri yang besar ini? Bagaimana pemerintah merealisasikan undangundang tentang pemeliharaan anak terlantar?” Dengan tenang, utusan pemerintah menjawab, “Undang-undang itu mengatakan bahwa anak-anak miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tidak ada kalimat tanggung jawabnya. Jadi mereka semua ya, dipelihara saja. Makanya tambah banyak karena memang kita pelihara.”
Setelah memandang mereka masing-masing dengan sikap ragu-ragu, orang Kuba menanya dengan suara lembut: “Bang, seorang pemimpin apa masih bisa diganti?”
Wai
ra
5
Vox Populi Populi Vox
J
alan dulu, karena jalan Sanggau jelek untuk aktivitas masyarakat. Terutama untuk di kampung-kampung yang masih jalan tanah. Supaya lancar dan membantu perekonomian, masyarakat yang menjual barang ke pasar. Conny Anggareni, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar)
“Kalau Bisa Memilih, Pilih Bangun Jalan Atau Perguruan Tinggi?”
P
erguruan tinggi. Para tamatan SMA harus ke Pontianak atau Jawa untuk kuliah. Bagi yang tidak punya uang lebih, bisa lebih mudah sekolah di Sanggau. Jalan; lama-lama akan dibangun. Lebih baik bangun PT, karena Kabupaten Sanggau luas tapi tidak ada sekolah. Jalan jelek masih bisa dilewati unban tuk sekolah. Tapi perguruan tinggi bisa untuk meningkatkan SDM. Kasim, Kepala Desa Menyabo
B
angun jalan dulu, karena jalan sudah lama, lebih rusak dari kabupaten lain. Masyarakat di kampung kesusahan mau mencapai pasar. Setelah itu baru dibangun perguruan tinggi.. Antonius Bony, Honorer RSUD Sanggau
J
alan; karena itu yang utama dari arus perdagangan. Dari desa, anak-anak sekolah ke kota, jalan rusak menghambat pendidikan mereka. Apalagi kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, otomatis infrastruktur terutama jalan, harus siap. Alexander Indra, As PN PNS Imigrasi Sanggau
L
ebih baik bangun universitas dulu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Apabila manusianya sudah berkualitas pasti memikirkan ke depan lebih baik. Semua orang memandang ke jalan, padahal ke depan, pendidikan lebih penting. Janatin Aliyah, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN)
6
Wai
ra
Tentang Kita DOK. SEKOLAH DEMOKRASI SANGGAU
Sebar Demokrasi Lewat Talkshow TV
G
aung tentang Sekolah Demokrasi Sanggau kini tidak lagi hanya dapat diketahui publik lewat berita di media cetak ataupun lewat talkshow di Daranante Sanggau lagi. Kini peserta Sekolah Demokrasi telah tampil di Ruai TV. Berkat kerjasama Elpagar, selaku penyelenggara Sekolah Demokrasi Sanggau, dengan Ruai TV Kalimantan Barat, hadir tayangan “Spesial Dialog” edisi Sekolah Demokrasi. Acara berdurasi 60 menit ini menyuguhkan topik-topik yang bersinggungan dengan praktik Demokrasi di kehidupan sosial. Seperti halnya talkshow radio, masyarakat dapat langsung mengungkapkan pertanyaan, kritik maupun saran pada sesi interaktif. Talkshow televisi pertama pada 27 Agustus 2014 lalu, mengusung topik “Nasib Masa Depan Tanah Rakyat” dengan pembicara Piktosianus Lung dan Yesaya Teflopo sebagai peserta Sekolah Demokrasi dan Hendrikus Adam dari WALHI Kalbar selaku narasumber bidang terkait. Ketiga narasumber ini memberikan analisis singkat mengenai pengelolaan dan pembagian kawasan hutan. Masing-masing narasumber memberikan pandangan dan fakta-fakta sesuai kondisi yang mereka hadapi. Terutama Piktosianus Lung sebagai Kepala Desa Empodis, kecamatan Bonti kabupaten Sanggau dan Yesaya Teflopo, tokoh pemuda, memandang masalah ini sesuai dengan kaidah demokrasi yang mereka pelajari di Sekolah Demokrasi. Bagi mereka, nasib masa depan tanah rakyat akan mengalami kerumitan kondisi ekonomi rakyat dan adanya potensi konflik sosial. Sementara pemerintah belum memberi perhatian serius terhadap kepemilikan tanah sesuai administrasi dan hukum yang adil. WAlHI yang bergerak di bidang lingkungan hidup pun mengemukakan perlunya kesadaran dari masyarakat sendiri, untuk menjaga hak tentang kepemilikan atas tanah yang telah diwariskan turun temurun dari leluhur. Kemudian topik yang tak kalah hangat bertajuk “Pesta Sudah Usai, Pekerjaan Belum Selesai: Masa Depan Demokrasi Lokal Pasca Pileg 2014” disampaikan pada talkshow kedua 31 Agustus 2014. Bincang-bincang topik ini menghadirkan DR. Zulkarnaen, M.Si, yakni akademisi FISIP UNTAN, Selvia Ayong dan Martinus Sumarto dari Sekolah Demokrasi.
Selvia Ayong ialah caleg periode 2014-2019 yang tidak terpilih berbagi pengalaman dan pengamatannya, begitu Martinus Sumarto yang juga komisioner aktif di KPU Kabupaten Sanggau. Partisipasi masyarakat dalam sesi interkatif melalui telepon menunjukkan antusiasme masyarakat tehadap topik yang disajikan. Masa depan Demokrasi pasca pemilu 2014 membuahkan pernyataan dari para narasumber tentang kurangnya pencapaian demokrasi secara substansial. Oleh sebab praktik politik uang masih mewarnai situasi pemilu lalu. Padahal demokrasi secara prosedural telah berjalan baik, dilihat dari konstituen yang semakin cerdas. Partisipasi masyarakat Kabupaten Sanggau terbilang tinggi tetapi tidak berimbang dengan kualitas pemilu yang menyimpan kasus-kasus hitam serta kecurangan beberapa caleg. Sementara itu KPU sendiri mengharapkan adanya konsolidasi antar pilar demokrasi lokal, serta peran pemerintah untuk mengupayakan pendidikan politik di masyakarat. Sekolah Demokrasi menjadi contoh khusus dalam perannya memberikan pendidikan demokrasi di masyarakat.
Jurnalisme Warga Semarak Pesta Kemerdekaan RI Oleh Yan Maro Armando Peserta SD Sanggau 2014
R
ibuan warga memadati pameran pembangunan dan pesta kemerdekaan yang digelar di kota Sanggau, dalam rangka memperingati HUT RI ke-69. Pagelaran ini dibuka langsung oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi, pada selasa (19/08/2014) yang lalu. Menurut beliau, ini adalah saatnya bagi kita untuk memeriahkan kemerdekaan bangsa, yang jelas patut dirayakan. Ia juga merasa bangga dan terharu melihat antusiasme warga yang ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Suasana semakin semarak dan riuh gegap gempita saat digelarnya pagelaran karnaval yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat dengan tematik pahlawan dan pakaian daerah, juga sejumlah perlombaan dan panjat pinang yang menyiapkan berbagai hadiah menarik. Untuk panjat pinang saja panitia penyelenggara menyiapkan 13 batang pohon di halaman kantor bupati sanggau tersebut. Terlepas dari itu, Paolus Hadi berharap, ke depan kegiatan seperti ini dapat dikemas dan ditingkatkan lagi kualitasnya agar lebih meriah. “Tentunya dengan lebih banyak lagi partisipasi dari berbagai pihak untuk me-
meriahkan kegiatan seperti ini ditahun-tahun mendatang”, katanya. Pameran pembangunan ini dilaksanakan di lingkungan kantor bupati sanggau, puluhan stand pameran dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dari instansi vertikal dan swasta, bahkan dari mahasiswa KKN UGM Yogyakarta turut serta memamerkan berbagai informasi terkait bidang cakupannya. Usai membuka pameran pembangunan itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.Ip, M.Si, didampingi Wakilnya Drs. Yohanes Ontot, M.Si, serta para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sanggau meninjau stand-stand. Di lain pihak, Ketua Panitia, Dra. Hj. Jamilah, menuturkan bahwa, pameran pembangunan dan pentas pesta rakyat tersebut telah dijadwalkan selama lima hari, yakni hingga pada hari Sabtu (23/08/2014).
Wai
ra
7
Ruang Publik PELAYANAN KESEHATAN MEMBAIK Oleh Petrus Meon Peserta Sekolah Demokrasi Sanggau Angkatan IV 2014
D
esa kami terdiri dari tiga dusun dan satu RT, yaitu: Dusun Kambong, Dusun Borang Kunyit, Dusun Seikunang dan RT Melati. Sedangkan jumlah penduduknya ± 1150 jiwa atau ±330 KK. Letak desanya di Dusun Kambong, Desa Kambong, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Desa kami didirikan sebuah bangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Pada Poskesdes tersebut ditugaskan seorang petugas kesehatan yang baru lulus CPNS tahun 2013. Lebih tepatnya dia bertugas di bidang kebidanan. Ia bernama Nining dan biasa di panggil Ipin. Ia sangat disukai warga karena keramahannya dengan warga dan selalu ada di desa atau jarang keluar desa, tidak seperti bidan-bidan sebelumnya. Menurut Ibu Mariana (30 th), bidan yang ditugaskan kali ini kelihatan lebih baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat di Desa kami, tidak seperti bidan-bidan sebelumnya yang sering berada diluar desa, hingga kami susah untuk berobat. Hal senada juga dikatakan oleh Pak Sarun, seorang tokoh masyarakat, selain pelayanannya yang baik sosok bidannya juga ramah dengan masyarakat, sehingga jika warga mau berobat sangat mudah untuk menjumpainya dan dia juga selalu mengunjungi kampung-kampung di desa kami. Dahulu sebelum ada Poskesdes, warga di desa kami sangat susah berobat karena harus pergi ke Sanggau. Sedangkan jarak dari desa kami ke Sanggau cukup jauh. Jika menggunakan motor air bisa mencapai 4–5 jam untuk
pengilirannya. Sedangkan kembalinya bisa mencapai 6–7 jam. Setelah adanya Poskesdes tersebut warga sangat terbantu dengan pelayanan kesehatan. Hal yang menggembirakan masyarakat kami juga, bahwa usulan bantuan transportasi sungai berupa speed boad, body fiber dengan mesin Yamaha 15 PK, telah disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten Sanggau. Menurut bidan Nining, penyakit yang sering ditanganinya adalah demam dan diare. Penyakit diare ini salah satunya disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu, seperti kemarau panjang yang menyebabkan kekurangan air bersih. Karena penampungan air yang ada di kampung-kampung kekeringan, sehingga warga terpaksa mengkonsumsi air Sungai Sekayam. Sedangkan air di Sungai Sekayam sangat berbahaya untuk dikonsumsi, karena adanya limbah-limbah akibat pertambangan emas tanpa ijin. Dan yang paling membahayakan adalah mercury (pembeku emas) menurut keterangan para medis atau ahli-ahli kesehatan. Untuk itu, warga sangat mengharapkan pemerintah daerah kabupaten Sanggau segera mengambil langkah konkrit dalam menghentikan aktivitas penambang-penambang liar di sekitar sungai Sekayam.
Kolom Perempuan Hak Perempuan dalam Bingkai PP Aborsi
P
ada akhir masa kepimpinannya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. PP ini di antaranya mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil, yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat pemerkosaan, yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Pro kontra muncul mewarnai kehadiran PP ini. Satu di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi Kesehatan. “Bisa menggampangkan orang memperkosa,” kata Ketua MUI Sumenep, KH Syafraji,(Tempo; 20 Agustus 2014). Di sisi lain, kata dia, pezina bisa berpura-pura sebagai korban pemerkosaan. Padahal, anak yang dikandung hasil pergaulan bebas atau perselingkuhan. “Yang gampang
8
Wai
ra
dibuktikan, jika pemerkosanya ditangkap polisi. Kalau tidak, akan sulit dibuktikan apakah dia korban atau tidak,” ujar dia. Menurut Syafraji, yang paling mengkhawatirkan, PP tersebut akan menyuburkan pemerkosaan dan pelaku bisa lepas tanggung jawab karena bisa diaborsi. “Ini berbahaya,” katanya lagi. PP ini juga dikhawatirkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)yang menolak pengecualian aborsi terhadap korban perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Selain melanggar sumpah dan kode etik kedokteran, pengecualian tersebut juga memicu peningkatan kasus aborsi. Ketua IDI Dr Zaenal Abidin Mhkes mengungkapkan kekhawatirannya terkait peningkatan permintaan aborsi. Menurutnya, peraturan pemerintah tersebut rawan diselewengkan.
“Setelah dilegalitaskan dengan cara itu, permintaan aborsi bukannya berkurang tapi meningkat dengan berbagai alasan, bahkan bisa 10 kali lipat di tahun berikutnya. Itu yang kami khawatirkan,” katanya (www.okezone.com; 22 Agustus 2014) . Dr Zaenal mengatakan bahwa seharusnya semua elemen masyarakat bisa menyadari kerawanan tersebut. Termasuk, para tokoh masyarakat dan agama yang menjadi penjaga moral. “Mestinya para pemuka agama pikirkan itu. Mestinya para penjaga moral ini berkhotbah kepada masyarakatnya untuk memperbaiki moral kemudian negara bertanggung jawab kalau ada kejadian ini (perkosaan-red),” imbuhnya. Dukungan terhadap PP ini disampaikan Komnas Perempuan menilai, PP Nomor 61/2014 sudah tepat. Karena PP itu dinilai dapat mengurangi dampak psikoligis wanita yang mendapatkan perlakuan tidak
Kolom Perempuan menyenangkan. “Ya kami setuju, pertimbangannya lebih pada trauma yang dialami korban perkosaan akan berganda ketika mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Desi Murdjiana kepada Republika, Minggu (10/8). Dengan adanya PP itu, menurut Desi, negara sudah melakukan langkah yang tepat. Karena telah membolehkan perempuan yang diperkosa dapat menggugurkan kandungannya. Apalagi, kata Desi, perkosaan tidak bisa digolongkan dengan masalah sosial biasa. Tak hanya itu, UU Kesehatan dan PP itu juga bisa membatasi kategori korban pemerkosaan dan bukan. Hal itu yang menjadi tugas penegak hukum dan tenaga ahli medis. Mereka harus dapat membuktikan apakah wanita itu korban pemerkosaan atau bukan. “Jadi tidak semua orang dengan mudah mengaku sebagai korban perkosaan hanya alasan untuk bisa aborsi,” katanya. Terlepas dari pro kontra sikap, mari kita cermati isi PP nomor 61/ 2014. Disebutkan bahwa : dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2014 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kesehatan Reproduksi yang dimaksud adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Menurut PP ini, setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu. “Pelayanan kesehatan ibu dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik,” bunyi Pasal 8 Ayat (2) PP tersebut. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui: a. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja; b. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan; c. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan d. Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi. “Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,” bunyi Pasal 8 Ayat (4) PP terssebut. PP ini juga menegaskan, dalam rangka menjamin kesehatan ibu, pasangan yang sah mempunyai peran untuk meningkatkan kesehatan ibu secara optimal. Peran pasangan itu meliputi: a. Mendukung ibu dalam merencanakan keluarga; b. Aktif dalam penggunaan kontrasepsi; c. Memperhatikan kesehatan ibu hamil; d. Memastikan persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; e. Membantu setelah bayi lahir; f. Mengasuh dan mendidikn anak secara aktif; g. Tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga; dan h. Mencegah inveksi menular seksual termasuk Human Immunodeficiency Virus (HIV) danAqquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Menurut PP ini, setiap orang berhak memilih kontrasepsi untuk dirinya tanpa paksaan, dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama.
“Setiap pasangan yang sah harus mendukung pilihan kontrasepsi sebagaimana dimaksud, dan berpartisipasi dalam penggunaan metode kontrasepsi,” bunyi Pasal 23 Ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 ini. PP ini juga menegaskan, bahwa setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah. “Kehidupan seksual yang sehat sebagaimana dimaksud meliputi kehidupan seksual yang: a. Terbebas dari infeksi menular seksual; b. Terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual; c. Terbebas dari kekerasan fisik dan mental; d. Mampu mengatur kehamilan; dan e. Sesuai dengan etika dan moralitas,” bunyi Pasal 26 Ayat (2) PP ini. Korban Kekerasan Seksual PP ini juga mengatur mengenai penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Menurut PP ini, korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental, dan seksual. Penanganan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Upaya perlindungan dan penyelamatan korban; b. Upaya forensik untuk pembuktian; dan c. Identifikasi pelaku. PP ini juga mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 75 Ayat (1) yang ditegaskan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Menurut PP ini, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis; dan b. Kehamilan akibat perkosaan. “Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir,” bunyi Pasal 31 Ayat (2) PP No. 61/2014 ini. Indikasi kedaruratan medis dimaksud meliputi: a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau b. Kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. “Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan, yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan,” bunyi Pasal 33 Ayat (1,2) PP tersebut.
Adapun kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan: a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. Keterangan penyidik, psikolog atau ahli lain mengenai dugaan adanya perkosaan. “Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab,” bunyi Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 itu. Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab itu, menurut PP ini, meliputi: a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; b. Dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; d.Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; e. Tidak diskriminatif; dan f. Tidak mengutamakan imbalan materi. “Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan,” bunyi Pasal 35 Ayat (4) PP ini. Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi, menurut PP ini, korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan. Adapun anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan dapat diasuh oleh keluarga. “Apabila keluarga menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 38 PP ini. Menilik pro dan kontra terhadap PP 61/2014, akar masalahnya adalah multitafsir terhadap payung hukum ini. Dalam pelaksanaan PP ini maka negara sebagai pemegang kekuasaan, harus mampu menjawab kekhawatiran warga negara. Sebagai konteks produk hukum untuk mengayomi seluruh warga negara, maka dampak ikutan dari produk hukum ini merupakan diskursus yang memerlukan telaah berkelanjutan. Dampak positif dan negatif dari PP 61/2014 wajib senantiasa dikaji secara mendalam, dalam koridor negara sebagai pengayom warga negara. (dian lestari)
Wai
ra
9
Kabar Kita
T
ahun 1980-an, istilah agraria tidak popular dan dianggap kurang gaul. Waktu itu istilah yang dikenalkan adalah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Istilah ini mewakili suatu paradigma namun tidak terdapat di dalam Undang-undang Dasar. Kemudian definisi agraria bukan hanya sekedar dan seputar tanah atau pertanian saja. Tetapi bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta udara dan ruang angkasa adalah definisi agraria, seperti juga tertuang dalam UUD 1945 pasal 33. Terjemahan ini juga tertuang dalam UUPA tahun 1960. Pengenalan tentang agraria ini disampaikan langsung oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Selama 3 hari, Iwan Nurdin bersama Galih Andreanto dari KPA, memberikan materi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada inclass Sekolah Demokrasi Sanggau bulan Agustus 2014 lalu. Secara garis besar profesi kebanyakan masyarakat di kabupaten Sanggau adalah bertani/berkebun. Sehingga ada peserta SD yang menantikan kuliah singkat tentang agraria ini. Setelah Iwan Nurdin menguraikan definisi dan
10
Wai
ra
konflik agraria bersama peserta SD Sanggau, Galih Andreanto selaku Kepala Departemen Kampanye dan Kajian KPA, membimbing peserta untuk menilik Reforma Agraria. Galih menjelaskan bahwa Reforma Agraria ialah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya. Reforma Agraria sangat diperlukan. Karena inti dari suatu Reforma Agraria ini ialah land reform, dimana redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian land reform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya. Jadi reforma agraria adalah land reform plus. Adapun, ia menjelaskan bahwa manfaat dari reforma agraria ialah : 1. Mengubah susunan masyarakat yang feodalisme dan kapitalisme menjadi yang lebih adil dan merata sesuai cita-cita proklamasi. 2. Rakyat memiliki asset produksi seh-
ingga lebih produktif dan pengangguran dapat diperkecil. 3. Petani lebih mempunyai daya dorong, gairah untuk memproduksi bahan pangan. 4. Mewujudkan kedaulatan pangan 5. Menaikkan posisi tawar di mata dunia internasional 6. Menjaga keutuhan teritorial dan keutuhan NKRI Pembahasan agraria menjadi lebih luas ditambah dengan pembahasan tentang Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan. Masalah perkebunan sering kali menjadi potensi konflik dan sengketa. Hampir seluruh sektor Negara ini memiliki potensi konflik. Penyelesaian idealnya ialah yang benar secara hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Iwan Nurdin juga mengajak para peserta untuk rajin menuliskan permasalahan agrarian yang ada di lingkungan mereka ke suatu bentuk tulisan yang dipublikasikan ke masyarakat luas. (Yooce F. Tutkey)
DOK. SEKOLAH DEMOKRASI SANGGAU
Mengenal Reforma Agraria
Kabar Kita
GERAKAN SOSIAL SEBAGAI BUDAYA MELAWAN DAMPAK GLOBALISASI Kali kedua peserta Sekolah Demokrasi Sanggau 2014 berjumpa lagi dengan Stepanus Djuweng. Setelah di awal tahun mengisi matrikulasi Sekolah Demokrasi, pada tanggal 22-23 Agustus kala itu beliau hadir di aula YPSBK untuk memberikan materi tentang Gerakan Sosial dan Masyarakat Sipil. Selaku aktivis senior, beliau banyak memberikan pengetahuan yang mendalam dimulai dari sejarah, pengertian Gerakan Sosial menurut ahli-ahli sosial hingga mengajak peserta menganalisis kondisi sosial di Indonesia pada umumnya. “Begitu susahnya bagi kita untuk membangun suatu budaya untuk membentuk suatu gerakan sosial politik. Mendengar kata sosial saja sudah berpikir ulang apalagi politik”, jelasnya. Rangkaian materi ini diharapkan sebagai jalan untuk training Gerakan Sosial yang sangat penting bagi peserta secara individu khususnya. Menurutnya, Masyarakat sipil ialah masyarakat yang tidak terlibat dalam kekuasaan pemerintahan, militer, maupun partai politik.
Pihak sipil selalu diadu dengan pihak militer. Civil society ialah perkumpulan-perkumpulan masyarakat yang bebas, tidak dibentuk atau dipengaruhi atau dikuasai oleh pemerintah. Namun ini pengertian awal yang dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi. Globalisasi yang terjadi sekarang merupakan hasil dari suatu siklus pembangunan. Kolonialisme yang terjadi pada bangsa ini dahulu juga terjadi saat ini namun dengan wujud yang lebih baru. Anggapan bahwa peradaban eropa merupakan puncak dari segala kemajuan bangsa di dunia ini menimbulkan pandangan bahwa mereka memiliki tugas untuk “memberadabkan” bangsa lainnya. Hingga sampailah pada paham kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada pemilikan individu terhadap modal, aset, barang dan jasa dijual ke pasar untuk mendapatkan keuntungan. Di Indonesia sendiri, menurut Kamanto
Sunarto; gerakan sosial ialah gerakan kolektif untuk mempertahankan ataupun mengubah sesuatu untuk kepentingan bersama. Penting bagi masyarakat untuk belajar mengelola suatu gerakan demi perubahan sosial. Bersama-sama peserta, Stepanus Djuweng merumuskan mengapa pembangunan di Indonesia belum berhasil, antara lain; 1. Kekuatan yang tidak seimbang dan dukungan penguasa 2. Wadah seperti DPRD belum menyuarakan/membela kepentingan rakyat 3. Kekuasaan disalahgunakan untuk kepentungan pribadi/golongan 4. Pengorganisasiaan dan propaganda lemah, tidak ada organisasi/pergerakan 5. Kemiskinan menjadi faktor ketidakpedulian 6. Moralitas tipis, setia kawan, solidaritas, kepedulian.
Wai
ra
11
Galeri Foto
Gawai Dayak Kabupaten Sanggau
12
Wai
ra
