Dari Redaksi Pembaca yang terhormat
S
ejumlah gebrakan dilancarkan beberapa Kementerian diawal Kepimpinan Presiden Jokowi. Satu di antaranya adalah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Menteri Hanif Dhakiri yang memiliki latar belakang aktivis, melakukan shock terapi. Sejumlah penampungan TKI diobok-obok oleh sosok muda itu. Penampungan yang digembok pun, didobraknya meski dengan cara lompat pagar. Dari mejanya, ia mencoret sejumlah PJTKI yang memiliki rekam jejak buruk dalam pengiriman TKI di Luar Negeri. Bersama Kementerian Luar Negeri, puluhan PJTKI dicabut ijinnya. Majalah Penataran mengangkat topik ini sebagai dalam rubrik utama Gerbang, karena sudah menjadi adagium bahwa Blitar sudah identik dengan kampung TKI. Ini cukup beralasan karena saat ini, Kabupaten Blitar memang memiliki ribuan warga di luar negeri. Data di BNP2 TKI menyebutkan, Kabupaten Blitar adalah pemasok 3 besar di Jawa Timur. Bahkan secara Nasional, tercatat sebagai 10 besar pengirim TKI ke Luar Negeri. Data dari BNP2 itu merupakan data yang bersifat resmi. Padahal TKI yang ke Luar Negeri melalui pintu calo liar, jumlahnya sulit diketahui. Mereka sulit tidak terpantau oleh Kementerian Tenaga Kerja RI selaku regulator, maupun luput dari radar BNP2 TKI selaku operator layanan penempatan tenaga kerja di Luar Negeri. Calo liar inilah biang keladi keruwetan TKI di Luar Negeri. TKI teraniaya maupun yang mati di Luar Negeri, sebagian besar akibat ulah calo liar. Mereka tidak memiliki tanggung jawab, mulai dari pembinaan, pengawasan, maupun purna layanan bagi TKI yang mereka kirim ke Luar Negeri. Cara kerja mereka sangat simple. Merayu penduduk miskin, yang memiliki kualitas pendidikan rendah, agar mau dibawa ke penampungan TKI. Dari sana, mereka dikirim ke Luar Negeri, untuk diterima Agency di sana. Dari sanalah mereka didistribusikan ke majikan-majikan pengguna jasa. Di titik inilah, hubungan TKI dengan agen Indonesia telah putus. Keselamatan mereka, bergantung nasib mereka sendiri. Mendapat majikan baik, atau buruk, sudah menjadi resiko. Tak heran, masih banyak TKI berkeliaran di Luar Negeri dan tidak bisa pulang, karena ijin kerja habis, tapi tidak tahu harus menghubungi agen siapa? Majalah Penataran menjadikan berita ini sebagai topik, dengan harapan agar siapa pun yang membaca berita ini, ayolah kita perangi keberadaan calo liar. Judul STOP TKI ILEGAL, adalah ajakan mulia agar kita ikut menghentikan praktik pengiriman TKI yang mengabaikan prinsipprinsip perlindungan atas nasib mereka. Redaksi
MP
KOMUNIKATIF INFORMATIF BERIMBANG
Pelindung : HERRY NOEGROHO, SE. MH Drs. RIJANTO, MM Penasehat : Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM Penanggung jawab : Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd Pemimpin Redaksi : Dra. SRI WAHYUNI, M.Si Redaktur : BAJOE POERNA S. ATD. MT. Editor : RUDI WIDIANTO, ST Redaktur Pelaksana : ANTOK PURWANTO HENDRA NOVARIADI M. ENDRA PRASETYA Anggota : JONI HARSONO DWI AGUS SANTOSO, ST ASYIK FAUZI, ST
ALAMAT REDAKSI Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Jl. Raya Dandong No. 53, Srengat-Blitar. Telp. (0342) 555330, 555444. Fax. (0342) 555330. Email :
[email protected] Redaksi Majalah Penataran menerima kiriman naskah, opini, esai, features, laporan ilmiah, dan bentuk tulisan lain. Naskah minimal 3 halaman kwarto, dilengkapi foto copy identitas diri, dikirim dalam bentuk flash disk, CD maupun tulisan ke alamat email :
[email protected] atau ke alamat Redaksi Majalah Penataran. Redaksi tidak mengembalikan bahan-bahan yang telah dikirim. Redaksi berhak melakukan editing sesuai kebutuhan, sepanjang tidak mengubah isi.
2
Majalah PENATARAN
Majalah PENATARAN
3
Target Menakertrans:
“Zero PRT !”
Problem Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi perhatian utama oleh Kabinet Kerja di bawah pemerintahan baru Presiden Joko Widodo. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri, bahkan langsung tancap gas, mengobrak-abrik keruwetan tata kelola ketenaga kerjaan yang selama ini terjadi. Di masa depan, TKI harus mendapat perhatian mulai pendidikan hingga perlindungannya selama bekerja. Menakertrans RI, Hanif Dhakiri. (sumber: sbsinews)
Menaker dan para TKW. (sumber:kompas)
Menaker membobol penampungan TKI. (sumber:tribune.news)
Bupati Blitar, H. HerryNoegroho, SE,MH menyatakan, keputusan menjadi seorang TKI merupakan keputusan yang berat, karena menyangkut perubahan hidup yang penting. Meninggalkan anakanak, suami/istri bertahun-tahun untuk cari uang di luar negeri, bukan tanpa resiko. “Yang paling penting, prioritaskan hak-hak perlindungan Anda di Luar Negeri,” pesan Bupati sebagaimana dituangkan dalam buku saku TKI asal Kabupaten Blitar. Kebijakan Bupati Blitar itu menjadi isu yang mengemuka, di tengah gencarnya Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi yang memprioritaskan penanganan TKI. Sebagaimana press release yang pernah dikeluarkan Kementerian Nakertrans di Jakarta menyebutkan, Hanif Dhakiri langsung mencabut ijin 29 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) nakal, meski baru 2
4
bulan memimpin di Kantor Kementeriannya. “Kalau ada PJTKI yang aneh-aneh, akan langsung kita sikat.Pokoknya yang bau-bau dagang orang akan kita berantas,” kata Hanif dalam keterangan tertulis yang dikirim keberbagai media Minggu (4/ 1/2015).
Majalah PENATARAN
Bupati Herry Noegroho di luar negeri, unggulkan TKI asal Blitar
Selain menutup sejumlah PJTKI, Menteri Hanif juga membidik akan menutup 34 perusahaan lagi, karena sudah mencium gelagat kenakalannya. “Kalau ingin bekerja ke Luar Negeri, pastikan di-chek dulu PT-nya. Jangan sampai ditipu oleh PT-PT yang tidak jelas, atau oknum-oknum yang tidak jelas,” kata Menteri Hanif Dhakiri di Kupang Selasa (17/02). Gayungpun bersambut, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga bergerak selaras dengan memulangkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Malaysia, sejak Januari 2015, sekaligus merilis sejumlah nama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) bermasalah. Siaran pers Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) menyebutkan daftar 14 unit PPTKIS bermasalah yang dicabut ijin operasionalnya, di antaranya PT. Mangun Jaya Perkasa, PT. Rosasena Prima Jaya, PT. Karya Semesta Perkasa, PT. Awan Bina Insani, PT. Nurani Indah Perkasa, PT. Interindo Mitra Sukses, PT. Aula Graha, PT. Dafa Putra Jaya, PT. Prayogo Prajogo, PT. Eka Putra Abadi, PT. Solusi Sukses Mandiri, PT. Ansfrida Family, PT. Sinar Insani Barokah, PT. Sinergi Bina Karya. Prioritas perbaikan yang digagas Menteri, pihaknya akan
menekan korban kekerasan yang dialami TKI, khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT). Maka Kemenakertrans akan menghentikan pengiriman PRT ke Luar Negeri. “Nanti pada 2017, kita targetkan zero PRT. Jadi, tidak akan ada lagi pengiriman PRT ke Luar Negeri hingga ditekan sampai titik nol”. Hanif menyadari, menutup akses pengiriman TKI PRT kebeberapa negara, tidak sepenuhnya menjadi solusi menyelesaikan permasalahan TKI sendiri, bahkan bisa memperbanyak TKI ilegal. “Nanti kalau dihentikan, ada saja TKI ilegal yang nekat ke Negara tersebut. Jadi, kita benahi sistem pengiriman dan SDM-nya,” tegasHanif. Kasus penyiksaan dan pembunuhan TKI di luar negeri, mayoritas dialami TKI ilegal, khususnya yang berprofesi sebagai PRT. Meski pihaknya sudah memberikan kemudahan dalam penerimaan dan penyaluran, pengiriman TKI illegal masih tetap subur hingga sekarang. Penutupan kerjasama ke Negara Asing dalam pengiriman TKI pun sepertinya bukan solusi terbaik memutus rantai pengiriman TKI ilegal. Untuk menyelesaikan masalah TKI ilegal, Hanif menegaskan, Kemenakertrans akan lebih memfokuskan sistem dan proses pemberangkatan TKI ke Luar Negeri. “Kita akan membenahi proses pemberangkatan, memastikan dari hulu ke hilir,” pungkas Hanif. Salah satu contoh yang dilakukan Menteri Hanif Dhakiri adalah membuat gebrakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 02 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Dalam peraturan tersebut, seorang PRT di Jakarta harus digaji minimal Rp 1,2 juta per bulan, sedangkan untuk baby sitter Rp 2 juta per bulan. (pur)
KABUPATEN BLITAR MASIH POTENSIAL TKI
S
epanjangtahun 2014, BNP2 TKI mencatat telah menempatkan TKI asal Jawa Timur sebanyak 45.663 orang, untuk tujuan, Taiwan 11.441 orang, Hongkong 10,773, Malaysia 8.051, dan Timur Tengah di sektor formal 3.399 orang dan sector informal 3.201 orang. Di sector informal alias pengiriman pembantu rumah tangga, Kabupaten Blitar menempati posisi ketiga dengan 3.989 orang di luar negeri, masih kalah disbanding Kabupaten Malang sebanyak 4.940 orang, dan Ponorogo degan 4.104 orang. Catatan BNP2 TKI, jumlah di atas menurun dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang menunjukkan angka pengiriman ke Luar Negeri yang mencapai 512.168 orang. Menurunnya jumlah TKI itu disebabkan beberapa hal: 1. Moratorium sektor informal atau profesi Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) bagi Negara Kuwait, Yordania, Suriah, Saufi Arabia, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 2. Pengetatan bagi TKI yang layak, berdasarkan durasi (lama atau tidaknya) pelatihan. 3. TKI un skill makin menurun, dibandingkan TKI dengan skill tertentu. Data menyeluruh se-Indonesia menyebutkan, Propinsi Jawa Barat tercatat paling banyak mengirim TKI yaitu 105.479 orang, disusul Jawa Tengah dengan 92.510 orang, lalu Jawa Timru dengan 78.306 orang. Adapun Kabupaten terbanyak adalah Lombok Timur dengan 29.510 orang, disusul Indramayu (25.510 orang), Cilacap (16.013 orang), Cirebon (15.786 orang), Ponorogo (8.869 orang), Malang (8.114 orang), KabupatenBlitar (7.973 orang), Tulungagung (6.72 orang). (pur-dariberbagaisumber).
TKI Blitar berlatih bahasa.
Majalah PENATARAN
5
Gerbang TKI asal Bllitar yang menjadi korban di Luar Negeri, acap kali di alami oleh para pembantu rumah tangga (PRT), yang notabene berpendidikan rendah. Maka Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijato, MM, bertekad terus memperbaiki sektor pendidikan, untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki skill yang kompetitif di berbagai bidang.
Pelajar SMK jurusan mesin
WABUP SERIUS BENAHI SDM
Pelajar putri, sektor keras.
6
“Kami sangat prihatin, TKI dari Kabupaten Blitar yang menjadi korban warga kita di Luar Negeri, rata-rata hanya lulusan SD,” kata Wabup Rijanto. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas itu, mereka tidak berdaya menghadapi bujuk – rayu calo-calo illegal, yang berjanji sanggup mengirim mereka ke Luar Negeri.
Majalah PENATARAN
Maka tidak mengherankan, jika ada warga yang sudah terjerumus dalam cengkeraman sindikat calo illegal maka segalanya akan dimanipulasi. Mereka sanggup membuat dokumen abal-abal. Usia sicalon TKI akan dimanipulasi, jenjang pendidikan juga diakali, bahkan status kependudukan pun bisa dipindahkan ke daerah lain, sehingga munculah KTP aspal yang baru. Dalam sebuah kesempatan, Wabup pernah ke Batam bersama sejumlah pejabat daerah lain, untuk melihat langsung kondisi TKI yang tertahan di sana, akibat dipulangkan secara paksa dari Malaysia maupun dari Singapura. Mereka seperti ayam yang kehilangan induk, tidak tahu harus berbuat apa. Mau pulang sudah tidak ada lagi uang. Calo yang membujuk mereka dari desanya, sudah tidak mungkin bertanggung jawab atas nasib mereka. Berkaca dari pengalaman itu, maka gerakan yang dicanangkan Wabup Blitar adalah memperbaiki kualitas pendidikan, utamanya
sekolah-sekolah kejuruan yang ada di Kabupaten Blitar. “Saat ini kami memiliki 6 unit SMK yang tersebar di seluruh Kabupaten. Di sanalah, kita betul-betul menyiapkan anak-anak agar memiliki ketrampilan yang memadai,” lanjut Wabup seraya merinci sekolah yang dimaksud yaitu SMKN Udanawu, SMKN Doko, SMKN Panggungrejo, SMKN Kademangan, dan SMKN Bakung. Jurusan-jurusan yang ada, memiliki orientasi untuk bekal ketrampilan bagi para siswa untuk bermacam-macam profesi. Antara lain ketrampilan computer, tataboga, elektronika, mekanik permesinan, atau teknik sipil di sector bangunan. Di sanalah para siswa berkesempatan
menimba ilmu yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Para guru akan bersungguh-sungguh membantu siswasiswa untuk bekal masa depannya. Jika TKI asal Kabupaten Blitar adalah paralulusan SMK atau sederajat, makamereka akan bekerja di sektorsektor formal, seperti di industri, rumah sakit, real estate, dan sejenisnya. Artinya, yang akan di ekspor adalah tenaga-tenaga terampil yang telah memiliki kualifikasi yang jelas. Mereka tidak akan mau hanya dijadikan pembantu rumah tangga di Luar Negeri. Di sisi lain, mereka juga memiliki wawasan untuk menjaga keselamatan dirinya. Dengan wawasan informasi yang cukup, mereka cukup
Praktek bangunan.
mampu untuk menilai kualitas PJTKI yang akan memberangkatkan mereka ke Luar Negeri. Apakah PJTKI itu cukup bonafid, atau sekedar perusahaan tidak jelas statusnya karena hanyalah kedok oknum-oknum calo liar yang pura-pura memiliki lisensi yang resmi. (pur)
TKI RESMI, KORBAN AIR ASIA Y
uni Astutik, warga Desa Jugo RT. 05, RW.01, merupakan salah satu dari korban tragedi pesawat Air Asia Nomor Penerbangan QZ 8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata, Kalimantan Selatan, Minggu 28 Desember 2014 lalu. Wanita itu berstatus sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal, yang terdaftar pada SISKO-TKLN BNP2TKI dengan paspor No. A 3968666 tanggal, 20 Desember 2012. Bekerja di Singapura, tercatat dalam agency Sharifah Zaharah yang beralamat di 112 Bedok North RD 03-339 S-46, Singapura. Lantaran status-nya yang legal dan tercatat dalam dokumen resmi, akhirnya memudahkan para pihak dalam memberikan bantuan untuk kepulangan, maupun pengurusan asuransi. Jenazahnya dikirim ke Blitar, Selasa 13 Januari 2014. Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM, dalam sambutannya
Wabup Rijanto menerima jenazah Yuni Astutik di rumah duka.
menyatakan belasungkawa kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa, Wabup Rijanto menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, yang membantu pemulangan jenazah Yuni Astutik di rumah duka. Yuni Astutik bekerja di Singapura dengan hasil yang memuaskan bagi keluarganya.
Kepulangannya ke Blitar, sesungguhnya dalam rangka ikut berbahagia karena menghadiri familinya yang menyelenggarakan hajatan pernikahan. Tapi takdir berkata lain, ketika ia kembali ketempat kerja, pesawat yang ditumpanginya malah jatuh dan menewaskan seluruh penumpangnya. (pur)
Majalah PENATARAN
7
Gerbang
SEKDA :
ATURAN KAMI SUDAH TEGAS
Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah pemasok TKI yang potensial. Pemerintah Kabupaten Blitar telah menerapkan aturan yang ketat, untuk membentengi warganya yang bekerja ke Luar Negeri.
Drs.Palal Ali Santoso, MM,
S
ekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso, MM, telah menggariskan aturan yang baku dalam tata cara pengiriman TKI ke Luar Negeri. “Fokus kami adalah membenahi sistem kebijakan, serta lembaga pengirimnya,” ujar Sekda kepada Majalah Penataran. Satu di antaranya Permenaker No. 22 tahun 2014 yang menjadi acuan kerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Implementasi dari peraturan itu, Dinas Tenaga Kerja dan
8
Majalah PENATARAN
RAWAT ANJING DAN BINATANG LAIN
B
Transmigrasi Kabupaten Blitar harus menjadi regulator yang cerdas bagi perusahaan-perusahaan yang berpraktik merekrut warga Kabupaten Blitar yang hendak dijadikan TKI ke Luar negeri. “Petugas rekrut di lapangan harus memiliki Surat Rekomendasi dari Disnaker. Kalau tidak memiliki lisensi, jangan pernah memberi ijin bagi warga kita yang ke Luar Negeri,” imbuh Sekda. Ditambahkannya, saat ini puluhan perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) beroperasi di Kabupaten Blitar. Di lapangan, sebutanya menjadi Unit Pelayanan Calon TKI. Mereka adalah kepanjangan tangan dari perusahaanperusahaan besar yang ber kantor di Jakarta, Surabaya, maupun dari kotakota lain yang sudah mendapat keabsahan dari Kementerian Disnakertrans RI, maupun BNP2 TKI. Di tahun 2013, tercatat 114 unit PPTKIS yang beroperasi di Kabupaten Blitar telah mengirimkan sebanyak 4.052 warga Kabupaten Blitar ke sejumlah negara. Jumlahnya lebih meningkat dibandingkan tahun 2012, dimana warga Kabupaten Blitar yang pergi ke Luar Negeri mencapai 3.373 orang. Fluktuasi kembali terjadi di tahun 2014, dimana PPTKIS yang beroperasi menjadi 104 unit dan mengirimkan TKI asal Kab. Blitar sebanyak 3.589 orang.
Dilematis Sikap tegas dan aturan baku, ternyata juga mengalami dampak lain.
iarpun terpaksa, tetapi harus bekerja juga. Masyarakat ras kuning, seperti Korea, Taiwan, dan Hongkong, suka memelihara binatang, terutama anjing. Kemampuan ekstra seorang calon TKI, selain menata rumah tangga, adalah memelihara anjing dan sejenisnya. Menurut Windi, instruktur di BLK ASA Jaya, aturan baku yang ia terapkan kepada semua calon TKI adalah pandai merawat anjing dan kucing. “Jangan sampai ada TKI yang dikembalikan, hanya karena tidak bisa merawat anjing,” tuturnya. Pekerjaan tambahan ini memang terkesan makan hati. Calon TKI, terutama muslim, enggan memegang anjing karena liurnya dianggap najis dalam akidah Islam. “Tapi di dalam Islam kan juga ada aturan, bagaimana caranya menghilangkan najis itu,” ujarnya. Ia berpengalaman, menasehati calon TKI yang shock, setelah mendapat majikan yang ternyata memiliki anjing berjumlah 4 ekor. Lantaran standar bakunya harus bisa, maka suka atau tidak suka, inilah bekerja di ranah global yang mewajibkan ketrampilan teknis merupakan syarat mutlak. (pur)
Walau miris, harus berlatih merawat binatang piaraan.
Ada saja warga Kabupaten Blitar, yang ‘mbrojol’ ke Luar Negeri dengan cara berangkat dari daerah lain. Artinya, mereka membiarkan datanya di palsukan oleh petugas nakal, meski dengan cara mengelabuhi aturan yang ada. “Kami tidak mungkin memberi ijin bagi warga yang belum cukup umur ke Luar Negeri. Bisa berbahaya bagi dirinya,” imbuh Sekda mencontohkan adanya remaja belum ber-KTP, tetapi
sudah berminat menjadi TKI. Kasus warga seperti inilah yang kemudian menjadi makanan empuk bagi calo-calo nakal. “Sejujurnya, masalah seperti menjadi dilema bagi kami. Tapi kami harus tegas, yang kami prioritaskan adalah semangat melindungi warga Kabupaten Blitar. Aturan harus kami tegakkan, dalam rangka mengayomi. Bukan untuk melarang mereka bekerja,” lanjut Sekda. (pur)
Majalah PENATARAN
9
Gerbang
K
epala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, tidak bisa menutup mata adanya fenomena calo illegal itu. “Buat apa saya tutup-tutupi, wong masyarakat sudah tahu adanya praktek calo liar itu. Bahkan kondisi ini menjadi keprihatinan Pak Menteri,” ujar Herman Widodo. Untuk memerangi aksi calo liar itu, Disnakertrans berusaha memacukinerjaPetugasRekrutCalon TKI yang bekerja di KabupatenBlitar. Di lapangan, merekalah yang harusbersaingdenganparacalo liar. Untukmenjadipetugasresmi, Kadisnakertrans Kab. Blitar, Herman Widodo, di tengah calon-calon TKI sedang berlatih
Kadisnakertrans Berpacu Dengan Calo Ilegal Sumber masalah ketenaga kerjaan di KabupatenBlitar, adalah beroperasinya calo-calo illegal yang beroperasi merekrut TKI di pedesaan. Mereka luput dari pantauan aparat, tetapi terus bergerilya membujuk warga desa agar mau dikirim keluar negeri.
Disnakertransmemberlakukanketentuan yang cukupketat. Di antaranya, sipetugas harus memiliki Surat Tugas, Surat Keputusan, dan Surat Kontrak dari PPTKIS yang menjadi tempatnya bekerja.
Kadisnakertrans Kab. Blitar, inspeksi ke PJTKI di Kab. Blitar.
TKI dengan kemampuan berbahasa internasional, standar baku
10
Majalah PENATARAN
Para petugas yang mengajukan rekomendasi ke Disnakertrans Kab. Blitar ini, tidak bonek alias bondo nekat. Mereka telah mendapat bimbingan teknis oleh operator nasional yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia (BNP2 TKI), serta mendapat keabsahan dari regulator yaitu Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia. Kinerja petugas ini selalu dipantau. Data di Kantor Disnakertrans Kab. Blitar, menyebutkan di sepanjang 1 Januari 2015 hingga Maret 2015, tercatat ada 67 unit Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang menerjunkan petugasnya di Kabupaten Blitar. Mereka telah telah memberangkatkan 531 orang keluar negeri dengan job order di sektor informal sebanyak 438 orang, dan di sektor formal sebanyak 93 orang dengan rincian perempuan 22 orang, laki-laki 71 orang. Negara-negara tujuan yang diminati antara lain Brunai Darusalam sebanyak 12 orang, Hongkong 181 orang, Malaysia 23 orang, Singapura 24 orang, dan Taiwan sebanyak 291 orang. Sebagai perbandingan, di tahun 2014 sebelumnya, Disnakertrans Kab. Blitar mencatat TKI yang berangkat mencapai 3.593 orang dengan rincian Brunai Darusalam sebanyak 63 orang, Hongkong 1.097 orang, Malaysia 190 orang, Singapura 236 orang, dan Taiwan sebanyak 2.007 orang.
Kadisnakertrans blusukan ke BLK, melihat sebuah BLK di Kabupaten Blitar
kacau, karena seringkali data dipalsukan. Kasus-kasus TKI yang muncul di permukaan, ibarat fenomena gunung es. Yang terendus hanya sedikit, sedangkan yang tidak terpublikasi malah banyak. Contoh nyata silang sengkarut akibat kelakuan calo liar, sebagaimana menimpa Sriatun warga Desa Suru yang datanya dipalsukan. Disnakertrans dibuat kerja keras untuk membantu masalah ini, karena data kependudukan missing link alias tidak klop. Untung saja, majikan tempat kerjanya mau bertanggungjawab, sehingga menjadikan keluarganya tidak mengalami kesulitan dalam mengurusnya. Bagaimana tidak rumit, pasalnya KTP aspal yang dibawa Sriatun menyebutkan, namanya sudah diubah menjadi Siska. Tahun kelahirannya yang sebenarnya 1963, dimanipulasi menjadi 1973. Masih banyak kasus yang ditimbulkan oleh calo liar. Mestinya masyarakat harus membentengi diri, jangan lagi keluar negeri dengan cara-cara yang bisa mencelakakan ini. (pur)
Bahaya Calo Liar Calo liar yang beroperasi di Kabupaten Blitar, benar-benar merugikan warga Kabupaten Blitar. Pasalnya, mereka menghalalkan segala cara agar bisa merekrut orang, asal bisa membawa ketanah seberang. Resiko paling mencolok adalah dokumen kependudukan yang
Teknik merawat orang tua lansia.
Majalah PENATARAN
11
Gerbang
PJTKI ASLI KABUPATEN BLITAR
Di antara puluhan perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), yang beroperasi di Kabupaten Blitar, satu-satunya perusahaan yang berpusat di Kabupaten Blitar adalah PT. ASA JAYA, berlamat di Sukosewu RT. 01, RW. 07, Gandusari, Blitar.
P
Kantor PT. ASA JAYA di Sukosewu
antauan Majalah P e n a t a r a n menyebutkan, perusahaan tersebut dipimpin Siti Juhariyah, secara formal berdiri sejak tahun 2006. Perusahaan tersebut selalu mengirim TKI ke Luar Negeri
untuk tujuan Asia Pacifik, rata-rata 300 orang setiap tahun. Mereka telah siap pakai, karena di didik secara serius di lingkungan Balai Latihan Kerja (BLK) yang lokasinya satu komplek dengan perkantoran di perusahaan itu.
Siti, melatih calon-calon TKI di BLK-nya.
12
Majalah PENATARAN
“Saya membangun perusahaan ini dari nol. Awalnya, saya istri rumahan yang cuma bisa jaga toko milik suami saya. Lalu iseng-iseng jadi cari warga yang ingin jadi TKI, datanya saya kirim ke PT. Andromeda Graha yang ada di Malang. Istilahnya, saya jadi sponsor,” tuturnya. Kegiatan menjadi sponsor itu dimulai tahun 1989. Beruntunglah, warga yang ia bawa ke PT. Andromeda, rata-rata sukses di Timur Tengah. Sepak terjangnya ternyata di lirik oleh perusahaan yang lain. Tahun 2003, ia secara resmi menjadi perwakilan PT. Ceger Sari Buana yang berkantor di Jakarta. Pengiriman TKI ke Timur Tengah yang makin sulit, membuatnya beralih tujuan untuk Asia Fasifik, yaitu Hongkong, Taiwan, Korea, Singapura, dan Malaysia. Reputasinya makin bagus, karena TKI-TKI yang dikirim selalu memuaskan pihak pengguna di Luar negeri. Akhirnya pada bulan Juni 2006, ia memutuskan untuk mandiri dengan membangun BLK dan PT sekaligus, yang bernama PT. ASA JAYA. “Pada tahun-tahun itu, benarbenar booming. Di BLK ini sampai terisi 500 orang yang kami didik, untuk menjadi tenaga yang siap pakai,” lanjutnya. Program didikan di BLK, diupayakan semaksimal mungkin. Seorang calon TKI, harus mampu berbahasa asing, dimana dia akan mendapatkan tempat kerja. Tidak ada lagi komunikasi ala Tarzan, gara-gara si TKI tidak bisa berbahasa setempat. Calon TKI di latih untuk mahir berbahasa setempat, hebat mengelola
MEMBINA PETUGAS PEREKRUT
T
idak mudah menjadi petugas perekrut yang resmi. Kabid Penempatan Kerja di DinasTenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Blitar, Yudi melakukan seleksi secara ketat. Kadisnakertrans Kab. Blitar mengeluarkan Surat Edaran Nomo 560/147/409.106/2015 yang mengatur tetang Mekanisme Perekrutan Calon TKI dan Kejelasan Status Petugas PPTKIS yang boleh beroperasi di lapangan. Mengacu pada Permenaker N. 22 Tahun 2014, bahwa Pelaksana UP3 CTKI adalah karyawan PTKIS yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja di tingkat Kabupaten. Untuk itu, seorang petugas perekrut harus dilengkapi Surat Tugas dari Penanggung PPTKIS yang bersangkutan.Hal itu harus
Buku Saku Bekerja di Luar Negeri yang diterbitkan Disnakertrans Kab. Blitar.
dibuktikan dengan pengangkatan sebagai karyawan PPTKIS, yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). “Setelah seluruh dokumen itu
telah dipegang, barulah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar akan mencatat sebagai petugas resmi, setelah kita lakukan verfikasi,” imbuh Yudi kepada Majalah Penataran. (pur)
PEMBINAAN MENTAL
(kiri) Berlatih bahasa, jika gagal, tak bisa berangkat. (kanan) Menata kamar dengan standar hotel ber bintang
rumah tangga, menggunakan standar ala hotel bintang. “Misalnya untuk mencuci, mereka saya latih agar bisa membedakan penggunaan bak untuk memandikan baby, dengan bak untuk mencuci pakaian,” tuturnya mencontohkan. Pasalnya, ia pernah terkena masalah complain dari pihak pemulangan TKI, hanya gara-gara terekam CCTV, si TKI menggunakan bak baby untuk mencuci baju, sebagai kebiasaan di rumahnya.
Reporter Penataran dibuat kaget, karena sejumlah TKI sebenarnya sudah memiliki visa, bahkan majikan tempat bekerja di luarnegeri. Tetapi PT. ASA JAYA masih menahannya. Usut punya usut, ternyata di calon TKI, belum menguasai dengan baik bahasa Mandarin, maupun kemampuan teknisnya. Ia mahir merawat bayi, tetapi ternyata ordernya di Taiwan, harus merawat orang tua lanjut usia.
Selain kemampuan teknis, calon-calon TKI asal Blitar selalu digembleng sisi mentalnya. Siti mencotohkan, pola pembinaan di BLK-nya yang memprioritaskan menggarap mental. “Setiap minggu, ada ustadz-ustadz yang kami datangkan untuk memberikan pembinaan,” ujarnya. Dengan pemberian bekal seperti itulah, maka PT. ASA JAYA mendapat kepercayaan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Selain tidak ada keluhan dari majikan di tempat bekerja, rata-rata TKI asuhan perusahaan itu akhirnya menjadi orang sukses sekembali ke desanya. “Ada satu keluarga yang jadi TKI. Mulai dari nenek, hingga cucunya, saya berangkatkan ke Luar Negeri. Mereka sukses,”ujar Siti. (pur)
Majalah PENATARAN
13
Gerbang
Sutriani, warga Sukosewu, Gandusari, adalah profil TKI Purna yang membanggakan. Niatnya agar keluar dari kemiskinan, mendorongnya fokus bekerja keras di luar negeri. Hasilnya mengagumkan, saat ini ia memimpin sebuah koperasi simpan pinjam, dan memiliki sejumlah asset ekonomis yang menghidupi keluarganya.
Lulusan SD,
Sutriyani di depan koperasinya
Kini Punya Koperasi M
Karyawan koperasi Sido Mandiri berdiri tahun 2006,
14
Majalah PENATARAN
enilik penampilannya, sulit dimengerti bahwa wanita beranak dua itu, hanya memiliki ijazah SD saja. Pasalnya, ia sangat fasih berbahasa Inggris.Selain itu, ia juga ngewes berbahasa Mandarin. Internet pun jadi makanan sehari-hari, tanpa mengalami kendala yang berarti. “Saya ingin maju. Tapi orang tua saya, sudah tidak punya uang lagi untuk membeli seragam dan buku untuk SMP saya,” kenang Sutriyani. Tidak ada pilihan lain buat dirinya, kecuali menikah secepatnya ketika usianya sudah mencukupi. Sayangnya, pernikahan itu juga tidak mampu mengentaskannya dari belenggu kesulitan keuangan. Ia lantas memutuskan untuk menjadi TKI. Tahun 1998 ia berangkat ke Singapura, dengan bantuan sponsor SIti, tetangganya. Setelah kontrak kerjanya habis, ia tidak mau tinggal
diam. Kemudian beralih ke Taiwan, sampai akhirnya ada moratorium untuk TKI ke Taiwan. Setelah itu, ia berpindah lagi ke Hongkong hingga tahun 2006. Tabungannya yang cukup banyak, kemudian dipakai untuk membuka usaha. Kini ia memiliki sebuah usaha koperasi, serta rumah kos-kost-an untuk mahasiswa. Pengalaman pahit tidak mampu sekolah tinggi, tidak mau terulang kepada anaknya. Itu sebabnya, ia mendorong anak-anaknya berkuliah sebaik-baiknya, agar tidak lagi bekerja seberat dirinya, dengan penuh resiko berpindah dari satu negara ke negara lainnya sebagai TKI. (pur)
Warga desa diberi pekerjaan.
Jadi Bos Ayam, Ogah Mbabu Lagi L
inda Hermawati, warga Desa Jambewangi, Selopuro, Blitar, pernah merasakan pahitnya meninggalkan keluarga. Susah cari pekerjaan di negeri sendiri, membuatnya memilih merantau untuk mengumpulkan modal. Reporter Majalah Penataran dibuat terkejut, ketika melihat sebuah pekarangan yang dipenuhi kandang ayam. Ribuan ekor ayam pedaging, dikelola Linda bersama Agus, suaminya, yang menyedot banyak orang untuk bisa bekerja di sana. “Saya harus telaten ngumpulin duit. Dan suami saya ini yang pinter mengelola jadi bisnis ayam seperti ini,” kata Linda. Tidak tanggung-tanggung, saat ini ada 25 ribu ekor ayam yang sedang dipelihara sebagai sumber penghasilan. Titik balik perubahan hidup pasangan Agus-Linda, disebabkan kenyataan sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Temantemannya yang mendapatkan pendidikan bagus, banyak yang lontang-lantung karena tidak memiliki koneksi. Apalagi dirinya yang hidup di pedesaan.
Keputusan Linda untuk menjadi TKI, dilalui dengan berat hati. “Ketika masih dalam masa pendidikan di BLK, suami saya rajin rutin nyambangi. Dia seperti ndak rela saya jadi TKI,” kenang Linda. Tapi apa boleh buat, kondisi ketidakpastian pekerjaan, menjadi bayangan yang menakutkan. Akhirnya Linda menekuni pekerjaannya di Hongkong. Hari demi hari dilalui, dengan berbagai perasaan karena jauh dari keluarga. Uang gaji, ia
kirim kepada suaminya. Awalnya, Agus hanya memberi ayam beberapa ribu ekor saja. Tetapi bersamaan dengan rampungnya kontrak kerja Linda tahun 2006, bisnis ayam di rumah mulai jalan. Kini Linda dan suaminya sudah bermetamorfosa menjadi pengusaha ayam. Linda merekrut tetangga kirikanan, untuk bisa bekerja di dalamnya. “Saya sudah tidak ingin mbabu lagi,” tuturnya bangga. (pur)
Linda Hermawati di depan kandang
Majalah PENATARAN
15
Hambangun Praja Gelar Razia Kendaraan Angkutan Barang dan Orang
Angka Pelanggaran
Cukup Tinggi
Aparat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informartika (Dishubkominfo) Kabupaten Blitar melakukan operasi gabungan penertiban kendaraan angkutan barang dan orang. Selain dari pihak Dishubkominfo, operasi gabungan ini juga melibatkan Satlantas Polres Blitar Kabupaten Blitar, dan anggota TNI. Razia ini dilakukan untuk menertibkan kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga melebihi tonase.
K
epala Dishubkominfo Kabupaten Blitar, Drs. H. Budi Kumardjoko, M.Pd melalui Kabid Lalu Lintas,
Banyak kendaraan terjaring dalam operasi gabungan penertiban kendaraan angkutan barang dan orang
Sutrisno, S.Sos, MM. disela-sela kegiatan razia angkutan di Desa Pojok Garum, awal April lalu mengungkapkan, razia ini dilakukan terhadap
Pengemudi angkutan yang melanggar dikenai sanksi tilang petugas Satlantas Polres Blitar
16
Majalah PENATARAN
kendaraan angkutan barang dan orang. “Razia gabungan ini diprioritaskan terhadap kendaraan angkutan barang dan orang. Dimana sering terjadi pelanggaran dimensi kendaraan, dan kelengkapan surat-surat kendaraan mulai dari STNK, Buku Uji KIR dan Surat Ijin Mengemudi (SIM),” katanya. Selain itu, menurut Sutrisno razia ini juga dilakukan terhadap kendaraan yang melakukan penambahan volume kendaraan tanpa ijin, seperti panjang dan ketinggian kendaraan tidak sesuai dengan standar kendaraan yang ada. “Dalam razia ini kita periksa kondisi fisik kendaraan mulai dari volume kendaraan, kondisi ban, hingga kelengkapan surat. Apabila hanya pelanggaran ringan, kita lakukan peneguran kepada pengemudi,” jelasnya.
Sutrisno, S.Sos, MM.
Namun, diakui Sutrisno, penindakan juga dilakukan terhadap pengemudi kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Penindakan berupa tilang juga diberikan kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran tidak memiliki SIM B untuk kendaraan truk. Surat tilang ini diberikan langsung pihak Satlantas Polres Blitar Sebelumnya, Dishubkominfo Kabupaten Blitar sudah melakukan rapat gabungan dengan Bupati, Kapolres, Kajari, Kepala Pengadilan, Perhutani yang menyepakati untuk memberikan penindakan terhadap
penggalian tambang yang tidak berijin, dan kendaraan angkutan yang melanggar batas tonase. Pelanggaran tonase mempunyai andil besar dalam merusak infrastruktur jalan di Kabupaten Blitar. Polres Blitar sebelumnya juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan operasi gabungan ini. Selain melakukan razia kendaraan angkutan, operasi lainnya seperti penghentikan penggalian tambang yang tidak berijin juga akan dilakukan. “Pihak Dishubkominfo, akan menyiapkan sarana pendukung berupa jembatan timbang portabel untuk penertiban angkutan yang melebihi batas tonase. Dengan itu kita bisa membuktikan kendaraan bermuatan yang melebihi tonase. Jika ditemui ada pelanggaran, maka akan dilakukan penahanan, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan tanpa pandang bulu,” imbuh Sutrisno. Ke depan, operasi kendaraan angkutan dan orang ini akan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal ini demi untuk keselamatan para pengguna jalan, keselamatan penumpang, serta menjaga infrastruktur jalan yang ada. “Operasi seperti ini akan rutin kita gelar. Kita sudah sepakat dengan
pihak terkait untuk melakukan operasi ini, demi keselamatan para pengguna jalan,” tambah Sutrisno. Pantauan di Lapangan, razia yang dilakukan di Jalan Raya Pojok, Kecamatan Garum, awal April lalu menjaring beberapa pengemudi kendaraan baik kendaraan angkutan barang maupun orang. Kendaraan yang terjaring razia cukup banyak, hampir 50 pelanggaran dan dikenai tilang. Pelanggaran yang dilakukan pengemudi di antaranya hanya memiliki SIM A untuk kendaraan truk angkutan barang, pengemudi tanpa memiliki SIM, dan kendaraan mobil pribadi yang di dalamnya disulap menjadi kendaraan barang. Aparat TNI yang diwakili anggota Polisi Militer yang turut melakukan razia, juga banyak menemukan sticker anggota TNI maupun Polri yang terpasang di kendaraan pengguna jalan. “Sudah ada aturannya, untuk kendaraan pribadi tidak diperbolehkan dipasang stiker anggota TNI mapun Polri. Untuk itu, kami hanya bisa memerintahkan pemilik kendaraan untuk melepasnya sendiri, sticker yang terpasang pada body kendaraan,” ujar salah seorang anggota Polisi Militer yang ikut serat dalam operasi gabungan tersebut. (hend)
Truk angkutan barang diperiksa kondisi kendaraan serta kelengkapan surat-suratnya. (foto-foto: hendranova)
Majalah PENATARAN
17
Hambangun Praja Wabup Panen Raya Padi Hibrida Di Desa Sumbersari Kec. Udanawu
Lebih Baik dengan Padi Hibrida
Wabub Rijanto didampingi anggota muspika melakukan panen raya Padi Hibrida
Kelompok tani di Desa Sumberasri, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar berhasil memaksimalkan hasil panenan padinya. Hal ini berkat ketelatenan dan keuletan para petani dalam menanam Padi Hibrida. Hal ini dibuktikan saat kegiatan panen raya yang dihadiri langsung Wakil Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM. akhir Maret lalu. 18
D
alam sambutannya Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM. memberikan apresiasi pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Udanawu yang telah dengan tepat menentukan varietas
Majalah PENATARAN
padi Hibrida DG 1 pada musim tanam kali ini. “Karena hasil panennya sangat melimpah sehingga mempengaruhi kesejahteraan petani semakin bagus. Jika kesejahteraan petani membaik, ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar akan ikut meningkat pula,” katanya. Padi yang dipanen di lahan sekitar 70 hektar itu merupakan varietas baru jenis Hibrida DG 1 dengan potensi hasil sekitar 10,6 ton /ha, namun para petani di Udanawu mampu menghasilkan 11,8 ton per hektare. Di Kabupaten Blitar hampir 80 persen masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian. Pemerintah Kabupaten Blitar bersama para petani terus berupaya untuk meningkatkan produktifitas padi. Hal ini sekaligus untuk mensukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI. Meski demikian, 3 tahun berturut-turut produksi padi di Kabupaten Blitar
Wabub Rijanto memanen Padi Hibrida di Udanawu. (foto-foto:humaskabblitar)
telah melampaui target yang ditetapkan. Untuk itu pemerintah terus berupaya meningkatan hasil pertanian pada petani melalui SAPTA USAHA TANI. Artinya meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan alatalat pertanian yang modern dan penerapan inovasi baru di bidang pertanian. Wabub Rijanto juga mengingatkan para petani untuk senantiasa menerapkan SAPTA USAHA TANI, yang meliputi Penggunaan Bibit Unggul, Pengolahan Tanah Sempurna, Penggunaan Pupuk Secara Tepat, Pengairan dengan baik, Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dengan bijaksana, Penanganan Panen Secara Tepat, serta Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil yang sempurna. Sementara itu, Ketua Gapoktan Kecamatan Udanawu, Purnomo menyampaikan, rasa bangganya terhadap kelompokkelompok tani yang ada di Udanawu. Para petani berhasil mengembangkan tanaman padi Hibrida sehingga dapat menghasilkan panen yang maksimal. Kebanggaan ini ditambah dengan hadirnya Wakil Bupati Blitar, yang melakukan langsung kegiatan panen raya padi Hibrida ini. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Blitar Drs. Rijanto, MM dan Kepala SKPD yang telah meluangkan waktu untuk bisa bertemu langsung dengan petani seKecamatan Udanawu,” katanya. Selain melakukan panen raya di areal persawahan Desa Sumbersari, Kecamatan Udanawu, Wabub Rijanto juga berkesempatan untuk melakukan dialog kelompok tani seKecamatan Udanawu. Dalam kesempatan itu, para petani juga menyampaikan permasalahan pertanian kepada Wabub Rijanto. Pantauan di lapangan, para petani juga berkeluh kesah kepada
Wabub Rijanto, mendengarkan keluh kesah para petani di Udanawu
Wabub Rijanto, terkait kesulitankesulitan yang dialami dalam bercocok tanam. Di antaranya terkait kurangnya tenaga kerja di saat awal tanam maupun panen tiba. Kebanyakan para petani meminta adanya bantuan mesin tanam padi (Rice Transplanter), mesin pemanen padi, dan pompa air untuk digunakan saat musim kemarau. Menanggapi itu, Wakil Bupati Blitar, Rijanto berjanji akan memperhatikan persoalan yang yang dihadapi para petani ini. “Kita akan melihat kekuatan APBD dulu, dan semoga harapan para petani ini
dapat seg era direalisasikan dan
kelompok tani harus mengajukan proposal kepada pemerintah terlebih dahulu,” imbuhnya. Dalam kegiatan Panen Raya Padi Hibrida di Desa Sumberasri, Kecamatan Udanawu, Wakil Bupati Blitar, Rijanto didampingi Kepala Dinas Pertanian, Kepala BP4K, Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Kodim, Muspika, bersama-sama petani yang tergabung dalam Gapoktan Mangun Karso Kec. Udanawu melakukan panen raya Padi Hibrida.(hend)
Kelompok tani di Desa Sumberasri, Kecamatan Udanawu bangga memaksimalkan hasil panenan padinya
Majalah PENATARAN
19
Hambangun Praja
Dra. Leli Arni, M.Pd, menyerahkan souvenir lambang daerah Kab. Dharmasraya kepada Drs. Miftahudin, MM.
Prestasi membanggakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Blitar di tingkat Provinsi Jawa Timur ternyata mendapat lirikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatrera Barat. Terbukti, beberapa pejabat dan staf Pemkab Dharmasraya mengunjungi PPID Kabupaten Blitar yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, pertengahan Maret lalu.
Pemkab Dharmasraya,
Kunjungi PPID Kabupaten Blitar
Rombongan pejabat Pemkab Dharmasraya saat diterima di Ruang Perana Pemkab Blitar
A
parat Pemkab Dharmasraya yang datang terus menggali informasi terkait PPID Kabupaten Blitar yang telah mendapatkan PPID
20
Terbaik kategori kabupaten, dalam ajang PPID Award dan peringkat 1 layanan informasi terbaik se-Jawa Timur. Rombongan dan staf Pemkab Dharmasraya tersebut diterima
Majalah PENATARAN
langsung Assisten Bidang Administrasi dan Umum Kabupaten Blitar, Drs. Miftahudin, MM. dan Kepala Dishubkominfo Kabupaten Blitar, Drs. Budi Kusumardjoko, MPd. di ruang Perdana Setkab Blitar. Assisten Bidang Administrasi dan Umum Kabupaten Blitar, Drs. Miftahudin, MM. saat menyambut kunjungan perwakilan Pemkab Dhamasraya mengatakan, ucapan selamat datang kepada para tamu dari kabupaten di daerah Sumatera Barat itu. “Selamat datang di Kabupaten Blitar, silahkan nanti juga menikmati potensi wisata maupun produk unggulan yang ada di Kabupaten Blitar,” terang Miftahudin. Ditambahkan, peran PPID sebagai bagian sarana mempublikasikan berbagai kebijakan, dan pelayanan informasi. PPID di Kabupaten Blitar ini juga didukung sepenuhnya SKPD-
SKPD sebagai bentuk transparansi informasi. Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Kabupaten Blitar, Drs. H. Budi Kusumardjoko, MPd. menyampaikan tentang keberadaan PPID Kabupaten Blitar yang telah banyak membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi. “Selama ini dengan adanya PPID, publik dapat dengan mudah mendapat informasi apapun terkait kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Blitar,” ungkapnya di depan para tamu dari Pemkab Dharmasraya yang ada di Gedung Perdana Pemkab Blitar. Menurutnya, keberhasilan PPID Kabupaten Blitar dalam mengelola informasi ini mendapat perhatian dari daerah lain. Tidak heran pula jika PPID di daerah ini banyak dikunjungi daerah lain untuk mengembangkan PPID di daerahnya masing-masing. Kegiatan PPID terbukti telah mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah membuka website www.ppid.blitarkab.go.id yang dikelola langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. “PPID ini sebagai langkah awal untuk
menunjang keterbukaan informasi pada badan publik yang ada di Kabupaten Blitar agar lebih maju, transparan, akuntabel dan responsif sehingga terwujud Good Governance dan Clean Goverment Kabupaten Blitar,” jelas Budi Kusumardjoko. Ketua Rombongan yang juga Asisten bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Dra. Leli Arni, M.Pd, mengungkapkan, kunjunganya bersama 38 orang dari berbagai SKPD, untuk silaturahmi dan menimba ilmu terkait pengelolaan PPID di Kabupaten Blitar. Mengingat Kabupaten Blitar cukup berhasil dan berprestasi mengelola informasi melalui PPID. “Ini merupakan kali pertama kita datang ke Kabupaten Blitar. Kami sangat puas dengan penjelasan tentang PPID Kabupaten Blitar,” jelasnya. Ditambahkan Leli Arni, hasil dari kunjungan ini akan diterapkan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. “Informasi tentang PPID yang kita inginkan sudah kita dapat. Dan kita diterima dengan baik di sini, pelayanan prima lah istilahnya,” terangnya. Leli Arni juga berjanji akan datang lagi ke Kabupaten Blitar untuk belajar atau study banding untuk diterapkan di
Kabupaten Dharmasraya. Seorang pejabat Dharmasraya lainnya, Ir. Ahmad Fadilah, ST mengungkapkan, sudah tepat Pemkab Dharmasraya untuk study banding Kabupaten Blitar. “Disini sangat tepat kami kunjungi, kita belajar banyak di sini, Seperti PPID di Kabupaten Blitar dikelola satu atap di bawah naungan Dishubkominfo, Sementara di Pemkab Dharmasraya dikelola dua instansi yakni Humas dan Dishubkominfo,” katanya. Ahmad Fadilah mengaku hasil kunjungan kerja ini akan segera dibahas di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk segera ditindaklanjuti. “Semoga hasil kunjungan ini akan menjadi acuan untuk mengelola PPID dengan baik dibawah satu atap. Entah di Humas atau di Dishubkominfo. Sukses juga untuk PPID Kabupaten Blitar,” imbuhnya. Usai diterima di ruang Perdana Kabupaten Blitar dan melakukan tanya jawab, rombongan pejabat Pemkab Dharmasraya selanjutnya melakukan kunjungan langsung ke Kantor PPID di Srengat. Para tamu berkesempatan untuk meninjau lokasi dan ruang kerja PPID yang berada satu atap dengan kantor Dishubkominfo di Srengat. (hend)
)a vo anr dn e h :o to -fo to f(
Majalah PENATARAN
21
Hambangun Praja
Hadapi Pilbub, Pemkab Blitar Bentuk Tim Khusus Jelang Pemilihan Umum Bupati Blitar pada akhir 2015 mendatang, Pemerintah Kabupaten Blitar membentuk tim khusus yakni Tim Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015. Rapat koordinasi pembentukan tim ini dilaksanakan di Ruang Perdana, Pemkab Blitar pada pertengahan April lalu.
D
Bupati Blitar H. Herry Noegroho, SE. MH.
22
alam rapat koordinasi tersebut, Bupati Blitar H. Herry Noegroho, SE. MH. memimpin langsung pelaksanaan rapat pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015. Tujuan utama pembentukan tim ini dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/180/409.012/KPTS/2015 telah membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015. Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi itu merupakan implementasi
Majalah PENATARAN
amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya pasal 126 ayat (1), yang menyatakan, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bupati Blitar, H. Herry Noegroho, SE. MH. menyampaikan, dengan disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undangundang, merupakan tonggak sejarah baru dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini merupakan tonggak sejarah baru dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia,” katanya. Diakui Bupati Herry Noegroho, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Blitar berakhir pada bulan Januari 2016 mendatang. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Blitar perlu untuk mempersiapkan diri dalam pesta demokrasi Pilbub dan Wabup yang rencananya akan dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang. Untuk itu Tim Koordinasi dan Fasilitasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, harus bekerja secara terencana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. “Tim Koordinasi dan Fasilitasi ini bertugas melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Blitar, Kecamatan dan PPK se Kabupaten
Desember mendatang, semua pihak berharap Pilbub Blitar berlangsung lancar
Blitar. Hal ini dilakukan dalam rangka giat monitoring dan fasilitasi dukungan kelancaran pelaksanaan Pilbup dan Wakil Bupati Blitar, maupun memberikan dukungan
kelancaraan pendistribusian logistik, dan lain sebagainya,” jelas Herry Noegroho. Herry Noegroho juga berharap, melalui kegiatan rapat koordinasi ini,
dapat lebih meningkatkan efektifitas kerjasama dan sinkronisasi. Mempererat kerjasama antar instansi penanggung jawab pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015 dengan instansi pendukung. “Tim Koordinasi dan Fasilitasi harus menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dengan meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini. Yakni waspada terhadap setiap potensi yang dapat menganggu situasi sosial politik serta keamanan dan ketertiban masyarakat sejak persiapan, pelaksanaan, hingga pasca Pilbub tahun 2015,” imbuh Herry Noegroho. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar berharap perhelatan besar yang akan digelar Bulan Desember Tahun 2015 mendatang dapat berjalan tertib dan aman. Berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku aman dan damai sehingga tidak menimbulkan masalah dan konflik dikemudian hari. (hend)
Majalah PENATARAN
23
Hambangun Praja
Pawai Ogoh-ogoh di Wlingi,
Diikuti Ribuan Umat Hindu W
akil Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM. kepada Majalah Penataran disela-sela kegiatan pawai ogoh-ogoh perayaan Hari Nyepi Tahun Baru 1937 Saka mengungkapkan, sangat bangga dengan adanya kegiatan pawai ogohogoh yang merupakan rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. “Kegiatan ini sebagai wujud persatuan dan kesatuan umat Hindu di Kabupaten Blitar,” katanya. Menurutnya, kegiatan yang menjadi bagian dari ritual umat Hindu ini bisa dijadikan ajang untuk mempererat persatuan dan kesatuan antara umat Hindu untuk turut serta membangun Kabupaten Blitar. Lebih lanjut, Rijanto menambahkan, ritual pawai ogohogoh ini merupakan kegiatan umat hindu yang juga dapat dijadikan ajang untuk wisata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang hadir untuk menyaksikan ritual ogohogoh di Wlingi. Rijanto juga berharap, kegiatan positif ini terus dapat dilaksanakan di Kabupaten Blitar untuk lebih mempererat tali persaudaraan di antara umat Hindu, maupun dengan umat yang lain. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Blitar, Lestari kepada Majalah Penataran mengungkapkan, Ritual Tawur Kesanga atau kegiatan pawai ogohogoh ini merupakan kali pertama dilaksanakan di wilayah Kabupaten Blitar. “Sebelumnya, pelaksanaan pawai ogoh-ogoh ini selalu diselenggarakan di Kota Blitar. Baru kali ini digelar di wilayah Kabupaten
24
Baru pertama kali Pawai Ogoh-ogoh di Wlingi, sedot ribuan warga
Perayaan Tawur Kesanga atau pawai ogoh-ogoh umat Hindu di Kabupaten Blitar menyedot ribuan warga di Wlingi, Kabupaten Blitar, Jum’at (20/3) siang. Puluhan ogoh-ogoh diarak puluhan kilometer di jalan protokol, yang diawali dan berakhir di area parkir Pasar Hewan Terpadi di Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi. Kegiatan ini juga disaksikan langsung, Wakil Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM. Blitar,” terang Lestari. Dijelaskan Lestari, Tawur Agung/Tawur Kesanga dilaksanakan sehari menjelang Hari Raya Nyepi. Keesokan hari, Umat Hindu merayakan Nyepi selama 24 jam, dari matahari terbit (jam 6 pagi) sampai jam 6 pagi besoknya. Umat
Majalah PENATARAN
melaksanakan “Catur Brata Penyepian” yaitu : Amati Geni artinya tidak boleh berapi-api baik api secara fisik maupun api didalam diri (nafsu). Amati Karya artinya tidak boleh beraktivitas/bekerja. Amati Lelungan, dari kata lelunga yang artinya bepergian, artinya tidak boleh bepergian keluar rumah. Amati Lelanguan artinya tidak boleh bersenang-senang/ menyalakan TV/ radio yang bersifat hiburan. Dengan adanya Catur Brata Penyepian ini, mengingatkan kita agar belajar pendalian diri dengan melaksanakan Catur Brata Penyepian sehingga kita bisa fokus dan berkonsentrasi dengan baik untuk mulat sarira (kembali ke jati diri) melalui perenungan dan meditasi. Pantauan di Lapangan, kegiatan pawai ogoh-ogoh di Wlingi diikuti sebanyak 40 ogoh-ogoh dari berbagai wilayah di Kabupaten Blitar, dengan melibatkan sekitar 5 ribu
umat Hindu. Kegiatan ini disaksikan langsung Wabup Blitar, Drs. H. Rijanto, MM didampingi anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar dan sejumlah Kepala SKPD di Kabupaten Blitar. Rangkaian Perayaan Hari Raya Nyepi juga digelar , Minggu (12/04) di area Candi Pallah Penataran untuk mengikuti kegiatan Dharma Shanti. Kegiatan ini dihadiri Bupati Blitar, Wakil Bupati Blitar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Sekkab Blitar, Kapolres Blitar, Dandim 0808 Blitar, Kepala SKPD terkait, maupun Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Blitar. Bupati Blitar H. Herry Noegroho SE, MH, dalam sambutannya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi bagi seluruh Umat Hindu dan berharap moment Perayaan Nyepi Tahun Baru 1937 Saka ini bisa semakin mempererat kebersamaan antara pemerintah dengan Umat Hindu maupun dengan umat yang lain. (hend)
Ribuan umat Hindu laksanakan upacara Tawur Kasanga dengan mengarak ogoh-ogoh sehari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi. (foto-foto: hendranova)
Wabub Rijanto berbaur dengan warga dalam pawai ogoh-ogoh di Wlingi
Majalah PENATARAN
25
26
Majalah PENATARAN
Majalah PENATARAN
27
Hambangun Praja
Pastikan UNAS Berjalan Lancar
Wabup Sidak UNAS Untuk memastikan pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK Tahun Ajaran 2014/2015 di Kabupaten Blitar berjalan lancar, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan monitoring. Kegiatan ini dilakukan ke sejumlah lembaga sekolah penyelenggara Ujian Nasioal (UNAS).
T
Wabub Rijanto meninjau kesiapan soal ujian Unas SMA
im Monitoring dibagi dua, untuk wilayah Kabupaten Blitar Barat dan Timur. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Blitar secara geografis cukup luas. Tim Monitoring yang ke wilayah Blitar Barat dipimpin langsung Wakil Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM. sedangkan ke wilayah timur Kabupaten Blitar dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso, MM. didampingi Forpimda, unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar dan SKPD terkait. Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM, usai melakukan monitoring mengungkapkan, secara global pelaksanaan UNAS hari pertama
28
berjalan lancar dan tertib. “Dari pantauan saya UNAS berjalan lancer. Terbukti semua siswa peserta UNAS
Majalah PENATARAN
hadir untuk mengikuti ujian,” ungkap Rijanto. Ditambahkannya, semua siswa hadir mengikuti UNAS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan mulai tanggal 13 s/d 16 April 2015. Sementara hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015 untuk tingkat SMA sederajat di Kabupaten Blitar, berlangsung aman, tertib dan lancar. Kehadiran siswa mengikuti UN mencapai 100%. Diharapkan Rijanto, pelaksanaan UNAS tingkat SMA sederajat, SMP sederajat, dan SD sederajat, bisa berjalan lancar hingga UNAS berakhir, dan hasilnya bisa lebih bagus dari pelaksanaan UNAS tahun sebelumnya. “Saya berharap, semua pihak mulai dari penyelenggara, sekolah, dan masyarakat terutama orang tua diminta ikut serta mensukseskan
Wabub Rijanto keliling ruang kelas tinjau kesiapan Unas SMA
Wabub Rijanto bangga, tingkat kehadiran siswa 100 persen. (foto-foto: humaskabblitar)
pelaksanaan UNAS, dengan memberikan motivasi dan mendampingi siswa saat belajar,” imbuh Wabub Rijanto. Sesuai dengan Permendikbud No 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dan Penyelenggaran Ujian Nasional menyebutkan, kelulusan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan. Meski demikian UNAS tetap dinilai penting, sehingga siswa harus berusaha semaksimal mungkin dengan mengerjakan soal secara cermat dan sportif agar hasilnya lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, ada 6 sekolah yang dikunjungi pada hari pertama pelaksanaan Unas, masing-masing SMKN 1 Udanawu, MA Ma’arif Bakung, SMA N 1 Srengat, SMAN 1 Kesamben, SMK Pemuda 1 Kesamben dan MA Hasanudin Kesamben. Selama monitoring, tim juga melakukan pengecekan mulai kesiapan sekolah dalam pelaksanakan UNAS. Diantaranya penyiapan ruang kelas, opersiapan pengawas, hingga pengamanan soal ujian. Ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ujian sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, pelaksanaan UNAS SMA/MA/SMK
dan Kesetaraan Tahuan Ajaran 2015 dilaksanakan di 54 lembaga dengan jumlah total peserta 5.945 siswa. Terdiri dari 15 lembaga SMA Negeri/ Swasta, 17 MA Negeri/Swasta, 19 SMK Negeri/Swasta, dan Paket C sebanyak 3 lembaga. Ujian Nasional Tingkat SMA sederajat tersebut diikuti sebanyak 2374 Siswa SMA, 1871 Siswa MA, 3724 Siswa SMK dan 113 Siswa Paket C, dimana Dari Keselurahan peserta semuanya hadir 100%. Catatan redaksi, sebelumnya, Bupati Blitar, H. Herry Noegroho, SE, MH telah melantik 229 orang Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK serta Kesetaraan Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 2014/2015, di Pendopo
Kabupaten Blitar, Selasa (7/4) lalu. Sesuai dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/135/409/012KPTS/2015 sekolah penyelenggara terdiri dari 71 SMP, 42 MTS dan 3 SMPLB. Sedangkan jenjang SMA antara lain 15 SMA, 19 SMK, 17 MA, 4 SMALB. Untuk kesetaraan Paket B (Wustho) ada 2 lembaga Usaha Mandiri dan PP Nasyur Ulum, sedangkan Paket C ada 3 lembaga terdiri dari Usaha Mandiri, Widya Kharisma, dan PP Apis. Bupati Blitar, Herry Noegroho, meminta kepada panitia Ujian Nasional untuk melaksankan tugas secara sungguh-sungguh dan disertai keiklasan agar berdampak positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Blitar. Semua pihak diminta untuk mempersiapkan Ujian Nasional dengan sebaik-baiknya dan harus menghindari masalah sekecil apapun. Melakukan koordinasi sebaikbaiknya dengan semua pihak, khususnya orang tua dan wali murid agar pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2015 berjalan lancar. Selain itu harus menciptakan suasana yang kondusif, sportif dan menanamkan kejujuran pada peserta didik dalam melaksanakan Ujian Nasional, serta membimbing peserta didik dalam mempersiapkan sampai pada pelaksanaan Ujian nasional secara optimal. (hend)
Lingkungan sekolah juga tak luput dari tinjauan Wabub Rijanto didampingi Formpimda dan anggota DPRD Kab Blitar
Majalah PENATARAN
29
Hambangun Praja
Bupati Blitar dan Wakil Bupati melakukan pembayaran pajak
dari pajabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Kegiatan ini untuk memberikan contoh bagi masyarakat dengan membayar PBB tepat waktu,” katanya. Bupati Herry Noegroho juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak, aparat desa/ kelurahan/ kecamatan yang pada tahun sebelumnya telah melunasi pembayaran PBB P-2. Ke depan diharapkan terus memberikan motivasi bagi masyarakat untuk membayar pajak khususnya PBB-P2. Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), sangat penting
Launching Bulan Panutan Pembayaran Pajak
Sadarkan Warga untuk Bayar Pajak Pemerintah Kabupaten Blitar, terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk taat bayar pajak. Salah satunya dilakukan dengan melaunching kegiatan bertajuk “Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2)”. Kegiatan ini digelar di Halaman Kantor Dispenda Kabupaten Blitar, awal Maret lalu.
B
upati Blitar, H. Herry Noegroho, SE. MH saat melaunching “Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2)” di di Halaman Kantor Dispenda Kabupaten Blitar mengatakan, sangat mendukung kegiatan ini. “Dimulai
untuk mengawali pelaksanaan pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Blitar Tahun 2015. Bulan panutan pembayaran PBB merupakan sarana bagi wajib pajak potensial, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, serta publik figur dalam memberikan contoh dan teladan yang baik kepada
Bupati Herry Noegroho serahkan piagam penghargaan bagi SKPD, Camat, dan lurah yang mencapai target PAD pada Tahun 2014.
30
Majalah PENATARAN
masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Blitar dalam membayar PBB. Sehingga diharapkan dari keteladanan yang diberikan dapat diikuti oleh masyarakat. Untuk mendukung Bulan Panutan Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Blitar dimulai dari para Kepala Desa, Lurah, Camat, jajaran pejabat Pemeirntah Kabupaten Blitar, Tokoh Masyarakat dan Agama. Diharapkan mereka menjadi contoh bagi masyarakat untuk tepat waktu membayar PBB. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, Drs. Ismuni, MM. mengungkapkan, Launching Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2) ini dilakukan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat terkait pembayaran pajak. “Kegiatan ini sekaligus menumbuhkan kesadaran dan keteladanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam pemenuhan pajak bumi dan bangunan” katanya. Selain itu juga, kegiatan ini sebagai momentum untuk mengamankan penerimaan PBB-P2 dan memacu percepatan pelunasannya sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2015 mendatang. “Saya berharap dengan bulan panutan pajak ini dapat langsung diikuti oleh masyarakat untuk melunasi PBB P-2. Dimana PBB P-2 ini merupakan salah satu potensi besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah,” jelasnya. Lebih lanjut Ismuni menambahkan, Bulan Panutan Pembayaran PBB merupakan sarana bagi para wajib pajak potensial, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah serta publik figur dalam memberikan contoh dan teladan baik kepada masyarakat. Khususnya masyarakat di Kabupaten Blitar dalam membayar PBB. Meskipun bulan panutan baru dimulai, namun sampai saat ini sudah ada 9 desa yang sudah lunas PBB-P2.
Bupati Blitar, Wabub, didampingi Sekda, anggota DPRD, dan Kadispenda Kab Blitar usai membayar pajak
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, Drs. Ismuni, MM.(foto-foto: humaskabblitar)
Dalam acara launching itu, Bupati Blitar juga berkesempatan melakukan pembayaran PBB secara simbolis yang diikuti oleh pejabat Pemkab Blitar lainnya seperti Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, dan sejumlah Kepala SKPD. Dalam acara itu juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan bagi SKPD, Camat dan kelurahan yang mencapai target PAD pada Tahun 2014. Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan peralihan PBB-P2
dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan target PBB-P2 sebesar Rp. 19 milyar. Dan berkat kerjasama dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, realisasinya hingga Desember 2014 mencapai Rp. 20 milyar. Atau realisasinya mencapai 107 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara tahun 2015 diharapkan bisa mencapai angka Rp. 19 milyar lagi atau bahkan bisa lebih. (hend)
Majalah PENATARAN
31
Hambangun Praja
Euforia Batu Mulia
di Kabupaten Blitar
Euforia batu mulia mewabah di tanah air. Tidak terkecuali wabah itu melanda berbagai kalangan di Kab. Blitar. Mereka semua dibuat demam batu mulia. Bukan hanya merambah pecinta dan para kolektor, mereka para pejabat, pengusaha, PNS, TNI /Polri, karyawan dan masyarakat kalangan bawah pun tidak ketinggalan.
D
Batu mulia jenis Sutera Khayangan yang memikat. (Foto Majalah Gemstone)
ari cafe ke cafe, di warung kopi kelas pinggiran, berbagai komunitas bahkan sampai di kantor atau instansi resmi pemerintah, batu mulia tengah hangat jadi bahan
perbincangan. Tentang jenisnya, coraknya, tempat asalnya hingga harganya yang bisa sampai berjuta-juta jadi bahan obrolan. Lalu, apakah Kab. Blitar memiliki keindahan batu mulia
Green Opal varian baru dari Kab Blitar. (Foto Majalah Gemstone)
32
Majalah PENATARAN
sendiri yang menjadi ikon daerah seperti daerah lain yang sudah lebih dulu eksis di kancah perbatuan nasional? Lalu, bagaimana perkembangan penggemar seni batu mulia di Kab. Blitar? Melansir berita yang ditulis pada majalah bulanan Gemstone Indonesia Edisi XVII – Pebruari 2015, Kab. Blitar juga memiliki batu mulia sendiri yang telah ikut menyumbangkan kontribusinya dalam perkembangan seni batu mulia asli Indonesia. Batu mulia asli Kab. Blitar itu bernama Green Opal atau Sutera Khayangan sebagai nama daerahnya. Dijelaskan dalam majalah bulanan Gemstone Indonesia, Green Opal menjadi salah satu varian terbaru awal Tahun 2015. Keberadaan Sutera Khayangan yang memiliki kekerasan 5 sampai 6.5 pada sekala mohs ini pun cukup membuat penasaran para pecinta seni batu di Indonesia.
Sampai saat ini, di Indonesia sudah ada enam daerah yang memperkenalkan kekayaan batu mulianya ke kancah perbatuan nasional. Mulai dari ujung barat, ada Opal Banten. Kemudian di Jawa Barat, bisa kita temui Panca Warni Aki Edong dan Ijo Garut Aki Ohen. Selanjutnya di Jawa Tengah ada Fire Opal Wonogiri, Blood Stone atau Nogosui di Kab. Purbalingga dan Badar Besi Merah di Kab. Kebumen. Daerah keenam yang sudah memperkenalkan batu mulianya dari Jawa Timur, Kab. Pacitan dengan Red Baron-nya. Masih menurut majalah Gemstone Indonesia, Green Opal atau Sutera Khayangan memiliki warna hijau yang menawan yang seakan memberikan aura nyaman dan damai bagi si pemakai. Green Opal memiliki warna hijau yang kuat dan berkilau, dan sesuai hasil uji lab masuk jenis varian opal. Ciri visual tersendiri yang dimiliki batu asli Kab. Blitar ini yaitu adanya warna bintik-bintik hitam seperti biji selasih yang selalu ada pada batu ini. Sekilas, dalam sejarahnya di majalah ini ditulis, Sutera Khayangan merupakan batu perhiasan dambaan dari permaisuri Raden Wijaya, Sang Raja Majapahit pertama. Dimana diceritakan, untuk memperoleh cincin yang bermata batu berwarna ‘Ijo Cipir’ itu, sang raja harus bertapa terlebih dahulu di Candi Cungkup Sawentar untuk mengetahui keberadaannya. Sedangkan untuk mengetahui perkembangan batu mulia di Kab. Blitar, sebagai sumber informasi MP mewawancarai Hamsik, salah satu pengrajin batu mulia kawakan yang tinggal di Dusun Purwokerto Kel. Sutojayan RT. 01 RW. 02 Kec. Sutojayan. Kata pengrajin ini, perkembangan pecinta seni batu, baik batu mulia maupun batu akik di Kab. Blitar ini saat ini sangat meluas. Kalau
Hamsik sedang mengasah batu mulia untuk dijadikan permata
dulu hanya bagi kalangan atau orangorang tertentu, sekarang sudah lebih memasyarakat. “Orang-orang desa, bahkan wong- wong nggunung pun sudah mulai suka.” Dulu, tutur Hamsik, dia hanya membuat permata batu mulia untuk disetor kepada para pedagang. Tetapi sekarang, selain tetap mencukupi permintaan para pedagang itu, bengkel kerjanya juga menjadi ramai dikunjungi konsumen/ pemakai langsung. Ada yang datang untuk membeli, tetapi banyak juga yang membawa bongkahan batu -baik batu mulia atau batu akik, untuk dibuatkan permata. Proses pembuatan batu permata ini dimulai dari mengiris, membentuk kemudian memolesnya agar mengkilap. Untuk menjaga kualitas, “Saya membatasinya sehari hanya lima puluh biji saja.” Tetapi setelah booming ini, “Kalau dituruti sehari saya harus bisa menyelesaikan seratus-an biji batu permata.” Terkait Green Opal atau Sutera Khayangan, Hamsik membenarkan keberadaannya. Bahkan dia bilang, dia salah satu dari pengrajin di Kab. Blitar yang bisa menggarapnya. Alasannya, “Pengerjaannya agak susah dibandingkan batu jenis lain.”. Para pelanggannya datang dari berbagai daerah, bukan hanya warga Kab. Blitar. Ada yang datang dari Kota Surabaya, Malang, Kediri, dll. Banyak
jenis batu yang dibawa, ada jenis Lavender, Giok, Red Borneo, Blue Opal, dll. Tetapi selama ini, kata Hamsik, masih jarang yang datang membawa bahan Sutera Khayangan. Harganya masih sangat mahal Mas, jadi tidak terjangkau oleh masyarakat umum. Mereka yang pernah datang membawa batu Sutera Khayangan malah orang jauh-jauh. Pas tak tanya harga bongkahan batu Green Opal itu, “Dia jawab jutaan,” padahal yang biasabiasa harganya puluhan sampai ratusan ribu rupiah. (moza)
Permintaan permata dari batu yang akhir akhir ini tidak pernah sepi di Kab Blitar
Majalah PENATARAN
33
Suara Dewan
Reses DPRD Kab. Blitar,
Usulan dari Masyarakat Lumayan Variatif Salah satu agenda yang telah dilakoni oleh anggota DPRD Kabupaten Blitar pada bulan Pebruari kemarin yakni memenuhi jadwal reses. Berikut ini beberapa catatan dari kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kab. Blitar itu disampaikan oleh Maskur, S. Pd. – Wakil Ketua I DPRD Kab. Blitar.
Maskur S. Pd. menjadi pembicara tentang Pendalaman Fungsi Legislasi DPRD Kab. Blitar
S
Maskur S. Pd. Wakil Ketua I DPRD Kab. Blitar
34
alah satu program dari anggota DPRD yang telah dilaksanakan pada bulan Pebruari kemarin adalah kegiatan reses. Yang mana menurut hasil evaluasi kami, “Alhamdulillah ternyata sambutan positif dari masyarakat sangat luar biasa.” Melalui forum tersebut kita bisa benar-benar mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat. Baik hal-hal yang terkait dengan aspirasi yang mengarah pada kebijakan penganggaran, maupun halhal lain yang terkait dengan pelaksanaan aturan-aturan yang ada. Sehingga dari proses itu, teman-teman dari anggota DPRD ini benar-benar bisa mendengar secara langsung dan selanjutnya harus merumuskan apa yang menjadi suara masyarakat.
Majalah PENATARAN
Pada saat yang hampir bersamaan sementara pihak legislatif sedang malaksanakan kegiatan yang bisa dikatakan sebagai serap aspirasi, pihak eksekutif juga tengah menggelar yang namanya Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Oleh karenanya, baik suara masyarakat entah yang disuarakan melalui kegiatan Musrenbang maupun suara masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses dari teman-teman di DPRD, “Pada akhirnya akan ketemu di sisi perencanaan pada tahun anggaran berikut atau paling cepat dilaksanakan pada perubahan anggaran.” Untuk itu memang perlu lebih dimaksimalkan kegiatan reses kedepannya. Agar bagaimana reses ini sekali lagi benar-benar bisa menjadi media komunikasi yang efektif bagi anggota DPRD yang memang mempunyai fungsi sebagai fungsi anggaran terkait dengan aspirasi yang bagaimana nanti akan diperjuangkan untuk menjadi kebijakan anggaran daerah. Demikian juga dengan fungsi legislasi. Hal-hal yang sifatnya masih memerlukan pengaturan-pengaturan ini juga menjadi ruh dari fungsi DPRD sebagai fungsi legislasi. Ada juga masukan-masukan dari masyarakat karena masih terdapatnya beberapa pelanggaran yang masih terjadi. “Dalam hal ini, terkait dengan fungsi pengawasan.” Jadi dengan kegiatan reses ini, “Akan lebih memaksimalkan fungsi anggota DPRD yakni sebagai fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan.”
Maskur S. Pd. ketika mengikuti salah satu kegiatan DPRD Kab. Blitar
Karena itu kami akan terus melakukan evaluasi, terus berupaya untuk memaksimalkannya agar bisa semakin efektif komunikasi antara wakil dengan yang diwakili. Harapan kita supaya benar-benar nyambung, “Supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah adalah apa yang benarbenar menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa semakin dekat.” Dan pada reses yang akan datang, tentu setelah evaluasi yang telah kita lakukan pada tahun ini, kegiatan reses bisa semakin mantap pelaksanaannya. Sedangkan dalam setahun ini akan ada tiga masa sidang. Untuk itu, kita (Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar) menargetkan, “Sebelum itu (tiga masa sidang) ada reses yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihan masingmasing.” Mengenai pelaksanaan kegiatan reses pertama pada periode ini yang dilakukan oleh Maskur, S. Pd. di Kec. Kademangan (salah satu wilayah di Dapil V), “Usulan dari warga lumayan varitif.” Aspirasi masyarakat tidak melulu mengarah kepada kegiatan pembangunan fisik berupa infrastruktur jalan, meskipun permintaan pembangunan fisik itu
juga tetap ada. Salah satunya, berupa permintaan pembangunan fisik saluran irigasi antar desa yang meliputi tiga desa, melalui Desa Darungan, Plosorejo dan Rejowinangun. Aspirasi warga tidak latah soal pembangunan jalan-jalan lingkungan. Suara warga juga terdengar santer untuk pemberdayaan ekonomi. Mereka (masyarakat) merasa perlu difasiltasi agar ekonominya bisa berdaya sehingga ulur tangan dari pemerintah daerah sangat
diharapkan. Dengan adanya kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi itu, “Masyarakat berharap ekonominya akan semakin berdaya.” Sebagai Wakil Ketua I DPRD Kab. Blitar, setelah mengikuti kegiatan tersebut dan kami juga melihat merata sekali di Dapil I sampai Dapil V, “Apa yang menjadi usulan-usulan ini benar-benar apa yang diusulkan oleh masyarakat.” Jadi tidak sebatas usulan yang menurut pengusul itu penting, tetapi menurut masyarakat kadang tidak match alias antara yang diusulkan dengan pengusul dibawah sendiri kadang tidak match. Sehingga pada tahapan berikutnya, anggota DPRD sebelum masuk nanti pada fungsi anggaran tentu mereka sudah mempunyai sejumlah usulan yang usulan tersebut berasal dari jaring aspirasi melalui kegiatan reses. Tidak akan terjadi ada tahapan pembahasan baru kemudian anggota DPRD turun untuk mencaricari usulan, “Tetapi ini sudah didahului dengan kegiatan reses itu.” Reses ini penting dan tetap akan dilakukan dan sebisa mungkin dimaksimalkan keefektifannya. (moza)
Pengairan yang bagus pada lahan pertanian menjadi dambaan para petani
Majalah PENATARAN
35
Edukatif Kiprah SMPN 2 Wlingi dalam Lomba Adhiwiyata Mandiri
Targetkan Raih Adhiwiyata Mandiri 2015
Hutan sekolah, tampak asri. (foto-foto: hendranova)
Indra Suswanto dan Imam Sapingi (tengah) menunjukan Pondok Lebah Madu
Prestasi demi prestasi terus diukir Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Wlingi. Setelah berhasil mengukir prestasi di bidang lingkungan bersih dan sehat pada tahun 2013 lalu dengan menyabet Sekolah Adhiwiyata tingkat Nasional, tahun ini SMPN 2 Wlingi kembali mengikuti lomba Adhiwiyata Mandiri. Penghargaan Adhiwiyata Mandiri merupakan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup untuk tingkat sekolah di Indonesia.
Salah satu gazebo, juga digunakan untuk belajar mengajar
36
T
ahun 2015 ini SMPN 2 Wlingi siap mewakili Kabupaten Blitar, menuju Adiwiyata Mandiri 2015. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Ir. M. Krisna Triatmanto, M.Si. melalui Kasubid Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Indra Suswanto, ST. MT.
Majalah PENATARAN
mengatakan, penghargaan Adiwiyata Mandiri merupakan penghargaan tertinggi program Kementrian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam
kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindarkan dampak lingkungan yang negatif. “Tujuan Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah tentang lingkungan hidup. SMPN 2 Wlingi dan MIN Tegalasri tahun ini mewakili Kabupaten Blitar dalam lomba Adhiwiyata Mandiri,” katanya. “Kita terus mengawal kedua lembaga sekolah tersebut agar menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Langkah tersebut kami lakukan di antaranya dengan rutin memberikan pembinaan tentang lingkungan kepada siswa, serta membantu pengadaan sarana penunjang seperti tempat sampah, gerobak sampah, alat komposter, dan tanaman,” katanya. Diakui Indra Suswanto, SMPN 2 Wlingi misalnya, sekolah tersebut telah melakukan pembinaan kepada sepuluh sekolah untuk menjalankan pola bersih dan hijau. “Sekolah ini telah melakukan pembinaan lingkungan hidup terhadap sekolah yang lain. Untuk itu setelah meraih Adhiwiyata tingkat nasional, SMPN 2 Wlingi berhak untuk ikut serta dalam Penghargaan Adhiwiyata Mandiri tahun 2015 ini,” jelasnya. Sementara itu, Kepala SMPN2 Wlingi, Drs. Imam Sapingi, MPd mengungkapkan, sekolahnya telah siap untuk mengikuti lomba Adhiwiyata Mandiri. “Sepenuhnya sudah kita siapkan. Dan kita optimis tahun ini kita dapat meraih penghargaan Adhiwiyata Mandiri,” katanya. Dalam menyiapkan lomba Adhiwiyata Mandiri ini, berbagai upaya telah dilakukan warga sekolah, untuk menata lingkungan sekolah tampak bersih dan asri. Dijelaskan Imam Sapingi, tak hanya menyiapkan fisik lingkungan sekolah menjadi hijau, SMPN 2 Wlingi juga memasukan materi
Siswa mahir membuat kerajinan dari sampah hasil daur ulang.
lingkungan hidaup ke dalam mata pelajaran. “Semua materi mata pelajaran terintregasi dengan lingkungan hidup. Selain itu juga terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Hal ini untuk membudayakan dan membiasakan siswa untuk hidup bersih dan sehat,” jelasnya. Selain itu menurut Imam Sapingi, sekolah yang memiliki 974 siswa ini menerapkan standart operasional prosedur di setiap kawasan sekolah. Mulai dari halaman, ruang sekolah, kantin, taman, dan toilet. “Kita tanamkan prinsip lingkungan hidup kepada siswa, di antaranya prinsip “Masuk Sekolah Bersih Keluar Bersih, Masuk Asri Keluar Asri”. Dengan demikian lingkungan bersih dan asri selalu tercipta di lingkungan sekolah,” ujarnya. Untuk menyiapkan lomba Adhiwiyata Mandiri 2015, beberapa kelompok kerja (Pokja) dibentuk sekolah. Di antaranya, Pokja Pembibitan, Pokja Perikanan, Pokja Budidaya Tawon Madu, Pokja Jamur, Pokja Penyulingan Bunga Kenanga, Pokja Jumantik, Pokja Daur Ulang, Pokja Biogas, dan Pokja Biopori. Sementara itu, fisik sekolah disiapkan senyaman mungkin. Fasilitas penunjang lingkungan bersih dan asri pun dibuat. Di antaranya taman yang asri, keberadaan hutan sekolah yang hijau, gazebo, kantin
sekolah yang modern dan sehat, kolam ikan, taman budidaya tawon madu, tempat sampah yang ada di setiap ruang, dan spanduk himbauan hidup bersih dan sehat. Hampir seluruh kawasan sekolah seluas 9800 meter persegi, tampak penuh dengan tanaman yang ditata rapi. Para siswa SMPN 2 Wlingi pun juga pandai dan mahir dalam membuat kerajinan dari sampah hasil daur ulang. Berbagai macam kerajinan yang dibuat, sengaja dipajang di salah satu sudut sekolah. Selain itu, siswa juga mahir dalam mengolah sampah organik menjadi kompos yang siap digunakan untuk pemupukan tanaman bunga, sayur, dan toga yang dikembangkan di sekolah. Imam Sapingi juga berharap, dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang dinilai minim agar dapat ditingkatkan terhadap SMPN 2 Wlingi yang telah berusaha keras mengikuti lomba Adhiwiyata Mandiri. “Kita siap mengharumkan Kabupaten Blitar melalui lomba Adhiwiyata Mandiri ini. Semoga kita dapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang selama ini kurang,” tambahnya. Ia juga mengharap doa restu seluruh warga Kabupaten Blitar agar SMPN 2 Wlingi dapat meraih penghargaan Adhiwiyata Mandiri tahun 2015 yang bakal diumumkan Juni mendatang. (hend)
Majalah PENATARAN
37
Lensa Sport
Rapat KONI, pembentukan kontingen Porprov 2015
membelanjakan seragam, atribut, dan sepatu untuk atlet yang akan bertanding, pelatih, dan officialnya sekalian,” ujar Dwi Wahyu memperlihatkan keseriusanya. Langkah ini diprioritaskan, untuk mendorong disiplin seluruh cabor agar ikut berhati-hati dan membuat persiapan-persiapan internal, seperti mempersiapkan data-data atlit, SK kepengurusan cabor, dan pernik-pernik kebutuhan lainnya. Dwi Wahyu mencontohkan, pihakya mengalami problem administrasi ketika mengikuti Poprov ke-4 di Madiun tahun 2013 yang lalu. “Ada atlit yang berangkat, tetapi legalitas kepengurusan cabor-nya
Pembentukan Kontingen Porprov V 2015 Atlet-atlet Kabupaten Blitar mulai berancangancang meraih prestasi di area Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-5 Jawa Timur tahun 2015. Satu tim kontingen telah dibentuk, untuk memulai persiapanpersiapan, mengikuti Pra Porprov hingga menyongsong event tersebut.
Ketua KONI Kab. Blitar, Dwi Wahyu HS.
38
H
al ini ditegaskan Ketua KONI Kabupaten Blitar, Dwi Wahyu HS, di sela-selama megikuti babak kualifikasi Pra Porprov untuk sejumlah cabang olah raga , dalam rangka menuju Porprov ke-5 di Banyuwangi, 6-13 Juni 2015 mendatang. “Persiapan kita sudah sejak Januari 2015 lalu, kami
Majalah PENATARAN
tidak dilengkapi. Akibatnya mereka gagal bertanding,” kenangnya. Bahkan ada pula atlit yang dipaksakan masuk tim menjelang keberangkatan, padahal proses pendaftaran di panitia besar Porprov Jatim sudah rampung beberapa bulan sebelumnya. Pihaknya menyadari, para Pembina di tingkat cabor sangat
Para Pembina atlit di seluruh cabor
bersemangat dalam mempersiapkan atlit-atlitnya. Tetapi mereka tidak berpengalaman dalam mengelola administrasi dalam sebuah event yang besar. Oleh sebab itu, pembentukan Kontingen Porprov-5 sejak awal ini, merupakan bagian pembinaan bagi para pengurus cabor. Di sisi lain, sejumlah pertandingan Pra Porprov akan dilaksanakan bulan Maret dan April 2015. Cabor yang sudah lolos dalam Pra Porprov antara lain futsal, catur, dan bola voli putri. Sedangkan bola basket dan sepak bola, sudah gagal bersaing melawan tim-tim besar seperti Surabaya, Malang, dan Kediri. “Walaupun merupakan babak kualifikasi untuk Pra Porprov, tetapi sudah masuk domain kepentingan Porprov. Jadi atlit dan oficialnya sudah ber-hak mendapat kehormatan mengenakan atribut-atribut lambing daerah di kostum dan seragam pertadingannya,” lanjut Dwi Wahyu lagi. Bersamaan dengan itu, Dwi Wahyu menyerukan agar seluruh cabor menyampaikan program Training Centre (TC) atau pemusatan latihan untuk menghadapi Porprov.
“Waktu enam bulan sejak Januari 2015, kiranya cukup layak untuk mempersiapkan atlit guna bertanding pada bulan Juni 2015,” ungkap Dwi Wahyu di hadapan seluruh ketua cabor di Kantor KONI Kabupaten Blitar, 21 Januari 2015 yang lalu. Pembentukan kontingen itu mendapat tanggapan positif dari para
Ketua Cabor. Misalnya di mata Ketua Pertina Kab. Blitar, Stak Poncogati, yang menilai kebijakan tersebut sudah tepat. “Kami harus pontangpanting melengkapi data atlit. Atlit kami dari pedesaan, biasanya menganggap remeh soal akte kelahiran. Akhirnya, ya harus kita uruskan,” kata Stak Poncogati. (pur)
Pembagian sepatu dan training pack
Majalah PENATARAN
39
Artikel Upaya Sinkronisasi Panca Pilar dan Nawacita
Quo Vadis
I
(kemana arah) Keselamatan Jalan
nstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 menyatakan perlunya digalakan program Dekade aksi keselamatan jalan multi sektor dengan mewujudkan Integrasi dan koordinasi dari apa yang disebut dengan Panca Pilar Keselamatan Jalan yaitu Pilar Manajemen keselamatan , jalan berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan dan pengguna jalan yang berkeselamatan serta penanganan pra dan pasca kecelakaan. Dengan tidak mengecilkan peran dari ke tiga pilar yang lain maka pilar jalan berkeselamatan dan kendaraan berkeselamatan adalah pilar yang langsung menyentuh capaian produktivitas atau kesehjateraan masyarakat karena berkait erat dengan kelancaran pendistribusian hasil jerih payah masyarakat. Pilar Jalan berkeselamatan meliputi penyediaan infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan dengan melakukan perbaikan mulai tahap perencanaan, desain, konstruksi serta operasional dan perlengkapan jalan Sedangkan Pilar Kendaraan berkeselamatan adalah setiap upaya untuk memastikan bahwa kendaraan (motorized dan atau unmotorized) yang digunakan di jalan telah memenuhi
40
Penulis : Bajoe Poerna S, ATD, MT, *)
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 menyatakan perlunya digalakan program Dekade aksi keselamatan jalan multi sektor dengan mewujudkan Integrasi dan koordinasi dari apa yang disebut dengan Panca Pilar Keselamatan Jalan
standard keselamatan sesuai persyaratan teknis yang telah di ijinkan meliputi susunan kendaraan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis sesuai peruntukannya, pemuatan (tata cara muat dan Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)), penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. Nawacita merupakan visi dan misi Presiden Ke 7 RI yaitu Bpk. Joko Widodo – Jusuf Kalla yang tertuang dalam 41 halaman yang berjudul Jalan perubahan untuk Indonesia yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian. Terdapat 9 (Nawa)
Majalah PENATARAN
agenda perubahan yang diusung antara lain meliputi Hadirnya Negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Rakyat (Cita ke 1), dan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (Cita ke 6). Agenda atau Cita ke 6 ini memiliki program aksi antara lain Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang kurangnya 2000 Km (dikutip dari JKW4P.com), hal ini menunjukan bahwa semangat untuk meningkatkan produktifitas rakyat harus didukung dengan penyediaan infrastruktur jalan yang sudah ada maupun yang baru secara kualitas dan kuantitas lebih baik. Fakta yang mendukung adanya kesesuaian antara bunyi Nawacita ke 6 dengan keinginan masyarakat adalah salah satunya hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 2015 , rekapitulasi Hasil usulan Musrenbang 2015 tersebut menyebutkan tidak ada satupun usulan berasal dari bawah (down) maupun upstream yang mengusulkan pentingnya kendaraan berkeselamatan (kecuali usulan lembaga teknis terkait), sebagian besar usulan masih seputar pemeliharaan jalan yang ada dan atau
peningkatan jalan serta pembuatan jalan baru. Situasi ini dapat diartikan bahwa masyarakat masih memberi prioritas kepada kegiatan peningkatan jalan yang merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam mencapai tingkat produktifitas masyarakat yang lebih tinggi. Masyarakat di dorong untuk berlomba lomba meningkatkan produktifitas barang dan jasa masing masing dengan harapan adanya peningkatan volume produksi baik produksi pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pertambangan, jasa pengangkutan serta produk produk hasil olahan lainya. Upaya sinkronisasi antara Panca pilar dan Nawacita ke 6 perlu dilakukan mengingat bila dilihat dari kacamata “kecepatan kendaraan” maka esensi dari Panca pilar memiliki kecepatan lebih rendah untuk bisa lebih selamat sedangkan Nawacita memiliki esensi kecepatan lebih tinggi untuk bisa meningkatkan produktifitas rakyat. Peningkatan produktifitas yang memiliki ujung proses adalah tercapainya kesehjateraan rakyat dapat menimbulkan ekses negatif apabila tidak ada pengendalian dan pengaturan yang ketat, Fenomena Ekses negatif yang mengabaikan unsur unsur berkendaraan yang selamat (vehicle safety) ini bertumbuh subur seiring dengan masih adanya anggapan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa “Keselamatan di jalan adalah sebuah takdir,” hal ini sering dan dapat dijumpai dengan mudah di jalan adalah pelanggaran tata cara pemuatan yang berupa lebih muat. Pelanggaran lebih muat dalam tahap pendistribusian barang/jasa adalah sebuah Keniscayaan, karena masyarakat masih memberikan prioritas tinggi terhadap peningkatan produktifitasnya yang akan berujung pada peningkatan kesehjateraan
sedangkan di sisi yang lain penyediaan infrastruktur dan standard kendaraan belum bisa seiring sejalan. Fenomena Pelanggaran lebih muat tidak hanya terjadi pada salah satu komoditas barang saja akan tetapi sudah terjadi di beberapa komoditas (angkutan Tebu dan angkutan barang curah misalnya), hal ini dapat membuktikan bahwa masyarakat sedang dalam masa peningkatan kesehjateraan maka bisa dipahami apabila muncul fenomena masyarakat dalam jalur distribusi barang , orang / jasa miliknya yang ingin segera mendapatkan keuntungan yang berlipat dari hasil produktivitasnya dengan mengabaikan faktor berkendara yang selamat di jalan (vehicle safety). Keniscayaan tersebut perlu dijadikan momentum untuk menemukan “jalan keluar” antara lain Pertama, berupa penyediaan infrastruktur jalan dan standard kendaraan yang mampu mendukung dan menjamin adanya peningkatan volume barang / orang /jasa lebih tinggi yang merupakan perwujudan dari tercapainya produktifitas rakyat yang lebih baik tanpa harus mengabaikan prinsip prinsip keselamatan di jalan, Kedua Mengurangi biaya produksi, yang dalam skala lokal dapat berupa upaya menghilangkan komponen biaya produksi legal maupun ilegal yang kurang berdampak positif terhadap kesehjateraan rakyat karena
peningkatan keuntungan dengan cara menaikkan harga barang/jasa akan berdampak kurang baik mengingat upaya tersebut hanya akan menciptakan pasar baru bagi kompetitor komoditas lainnya apalagi kedepan masa masa MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) akan segera berlaku dan memungkinkan barang / jasa produk asing leluasa beredar. Akhirnya alternatif jalan keluar ini hanya merupakan salah satu solusi jalan tengah agar Panca Pilar dan Nawacita ke 6 dari Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla dapat terwujud dengan tidak memasrahkan diri bahwa Keselamatan di jalan adalah sebuah Takdir. SEMOGA. (Kata kata Bijak, “Terkadang Memimpin itu bisa berarti Mengikuti”. Douglas K. Smith dalam buku The Leader of the Future) *) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar
Majalah PENATARAN
41
Liputan Khusus Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Blitar
Dra. Enny Kasmawati MM,MH Pengganti Alm. Alief Mustofa Dieng, SH Pada Kamis (5/3) pagi, bertempat di gedung DPRD Kab. Blitar Jl. Kota Baru Kec. Kanigoro, DPRD Kabupaten Blitar mengelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan dari Fraksi Golongan Karya almarhum Alief Mustofa Dieng, SH kepada Dra. Enny Kasmawati MM., MH. Eny Kasmawati saat menandatangi SK Pengangkatan sebagai anggota DPRD Kab Blitar
S
elain diikuti oleh semua anggota DPRD Kab. Blitar yang berjumlah lima puluh (50) orang, acara pagi itu juga disaksikan oleh Bupati Blitar H.
Herry Noegroho yang didampingi oleh Wabup Blitar H. Rijanto. Turut hadir pula pada kegiatan ini diantaranya Sekda Kab. Blitar, seluruh Kepala SKPD di Pemkab Blitar, Kepala
Sekretaris DPRD Kab Blitar saat pembukaan acara PAW
42
Majalah PENATARAN
Dinas/Badan dan unsur pimpinan Forpimda Kab. Blitar serta pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat. Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Pergantian Antar Waktu kemarin dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Blitar - Marhenis Urip Widodo, S. Sos. Dimana dalam sambutannya kemarin ia mengatakan, Pelantikan PAW ini berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.409/158/011/2015, tertanggal 18 Pebruari 2015. Sesuai dengan SK Gubernur ini, Dra. Enny Kasmawati MM., MH. akan menggantikan almarhum Alief Mustofa Dieng, SH yang telah meninggal dunia pada akhir Tahun 2014. Dan untuk itu, “Secara resmi mulai hari ini (Kamis5/ 3) Dra. Enny Kasmawati resmi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Blitar untuk Periode Tahun 2014 2019.”
Mendiang Alief Mustofa Dieng
PAW dipimpin oleh Marhenis Urip Widodo Ketua DPRD Kab Blitar
Pada kesempatan itu Marhenis Urip Widodo, S. Sos. juga menyampaikan -selaku Ketua DPRD Kab. Blitar, pada moment- moment sepesial seperti ini dia berkewajiban untuk saling mengingatkan sebagai sesama anggota dewan. “Saat ini kita berada di sini karena suara Rakyat.” Kita harus mengamini kata pepatah, “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.” Jadi kita menyandang status sebagai anggota DPRD bukan karena diri kita, tetapi karena amanah dari rakyat yang pada tanggal 09 April 2014 lalu telah memilih kita. Selain itu, politisi dari PDI-P ini juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Kab. Blitar, bahwa sebagai wakil rakyat kita dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas, yang mencakup kapasitas moral dan kualitas intelektual. Mengapa? Agar kita semua bisa menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan ide dan gagasan dalam ruang diskusi dan atau berdebat kritis dalam melihat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pengambilan sumpah dan janji dari Dra. Enny Kasmawati MM,MH. kemudian dilaksanakan tepat
pukul.09.00 WIB di hadapan Ketua DPRD dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan. Ditemui usai acara, Enny Kasmawati mengungkapkan rasa terima kasihnya terutama kepada warga masyarakat yang telah mempercayainya untuk mewakili rakyat pada pemilihan anggota Legislatif tanggal 09 April 2014 silam. “Sumpah dan janji yang saya ucapkan ini sangat sakral,” katanya. Untuk itu saya akan melaksanakan dan mengemban amanat dari rakyat ini sesempurna mungkin. Dan mengutip apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua DPRD, saya sependapat jika kita bisa di sini karena suara rakyat. “Untuk itu amanat rakyat harus di dahulukan, karena tanpa rakyat kita bukanlah apa-apa,” tutur Enny Kasmawati. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kab. Blitar Drs. Izul Marom, MSc. saat ditemui diruang kerjanya menyampaikan, PAW Anggota Dewan dari Golkar almarhum Alief Mustofa Dieng, SH kepada Dra. Enny Kasmawati MM., MH. ini sesuai dengan penetapan dari Badan Musyawarah DPRD Kab. Blitar Peirode Jabatan 2014 – 2019. Lebih lanjut kata Sekretaris
DPRD Kab. Blitar, Alief Mustofa Dieng, SH meninggal pada pada 14 Desember 2014 karena sakit. Kami warga di DPRD Kab. Blitar ini merasa kehilangan atas kepergian salah satu anggota dewan terbaik dari Fraksi Golkar yang pernah menjabat sebagai anggota dewan selama tiga periode terhitung periode Tahun 2004, 2009, dan 2014. Sementara pengganti beliau, yakni Dra. Enny Kasmawati MM., MH. sesuai aturan merupakan orang yang berhak menggantikan calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama di daerah pemilihan yang sama. Dra. Enny Kasmawati berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi wilayah Kec. Gandusari, Wlingi, Kesamben, Doko dan Selorejo yang menempatkan 1 perwakilan Golkar duduk dalam kursi DPRD Kab. Blitar. Dalam bidang pemerintahan, “Bu Eny bukan merupakan sosok yang baru.” Latar belakangnya PNS dengan karier awalnya sebagai Itwilkab Kab. Blitar. Tahun 2002 pernah menjadi Kepala Kantor KPDE, kemudian Kepala Kasda Tahun 2005 dan pada Tahun 2007 menjadi Kabag Organisasi. Selanjutnya sejak Tahun 2010 menjadi Asisten Sekda Bidang Administrasi sebelum akhirnya pensiun pada Tahun 2012. (moza)
Majalah PENATARAN
43
Peluang Bisnis
Doran Pacul Wates, yang Laris Manis Di Dusun Wonorejo Desa Wates Kec. Wates disana terdapat beberapa industri kayu olahan yang cukup maju dengan skala produksi yang sudah cukup besar. Salah satunya, yaitu industri doran pacul atau dalam Bahasa Jawa juga disebut dengan garan pacul (gagang cangkul, red.) milik Rokhimin.
I
Ratusan goran yang siap jual
ndustri kayu olahan milik warga RT. 02 RW. 03 ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Bukan saja dipasar lokal di seantero Blitar Raya, tetapi juga sudah menembus konsumenkonsumen di Malang Raya, Kota Surabaya, Kab. Tulungagung, dan kota-kota lainnya di Jawa Timur.
Lumayan juga, kata Rokhimin. Sebab dalam sebulan tidak kurang dari sepuluh ribu batang garan pacul yang dilemparnya ke pasaran. Baik di pasar lokal maupun ke pasar luar kota dalam provinsi. Setiap sepuluh hari sekali, tuturnya, ia harus mampu menyediakan dua pick up doran pacul.
Pembentukan goran di bengkel
44
Majalah PENATARAN
Dimana masing-masing pick up itu harus berisi genap seribu lima ratus batang. “Itu belum termasuk yang diambil tengkulak yang datang kesini dengan hanya menggunakan sepeda motor,” tambahnya. Untuk mengatasi jumlah produksi yang cukup besar itu, Rokhimin dibantu oleh empat orang karyawan tetap di rumah produksinya. Selain itu, setidaknya juga terdapat enam Kepala Keluarga (KK) yang turut serta dalam industri rumahan asal Dusun Wonorejo Desa Wates ini. Empat orang karyawan tetap ini bertugas untuk membelah kayu gelondongan, kemudian menyiapkannya menjadi bahan goran pacul setengah jadi. Selanjutnya, goran pacul setengah jadi ini diantar ke rumah warga yang memiliki ikatan kerja dengannya. Warga di sekitar rumah produksinya yang berjumlah sekitar dua belas-an orang itu, “Mereka bertugas untuk membentuk bahan setengah jadi tadi menjadi goran
Rokhimin dengan mesin modernnya
dengan pasah kayu, sekaligus menghaluskannya dengan ampelas.” Usaha ini, lanjut Rokhimin sudah digelutinya sejak dua puluh tahun yang lalu. Sejak ia masih menggunakan gergaji lengan model tradisional, sampai sekarang saat dia sudah bisa memiliki peralatanperalatan pertukangan kayu yang modern. Dulu, kenang Rokhimin, seikat goran berisi empat puluh batang harganya hanya Rp. 40.000,-. Tergantung jenis dan kualitas kayu yang dipakai, sekarang harga seikat gagang cangkul yakni dikisaran Rp. 175.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-. “Kayu terbaik untuk garan pacul ini adalah jenis Kayu Sono Keling,” kata Rokhimin. Kayu jenis ini memiliki daya tahan yang kuat dan ulet. Kuat karena rayap tidak doyan atau tedas makan galih (bagaan dari serat Kayu Sono Keling yang berwarna hitam, red.) dan ulet karena tidak mudah patah. Meskipun kayu jenis lain, misalnya Kayu Johar, Kayu Lamtoro dan Kayu Akasia juga bisa digunakan, “Tetapi pasarnya tidak seramai apabila menggunakan bahan dari Kayu Sono Keling,” pungkas
Rokhimin. Oleh sebab itu, harganya juga bervariasi. Goran dari bahan Kayu Sono Keling yang khusus galih jenis pendek harganya seikat Rp. 200.000,, dan jenis yang panjang Rp. 300.000,. Kalau yang campuran (galih dan serat yang berwarna putih), yang pendek harganya Rp. 175.000,- dan yang panjang harganya Rp. 190.000,per ikat. Sedangkan untuk memperoleh bahan kayu yang spesial itu, Rokhimin mengaku selama ini tidak begitu kesulitan. Pasalnya, cerita dia, “Disini
banyak sekali bos-bos kayu besar.” Maksudnya, di sekitar tempat tinggalnya itu banyak sekali pedagang khusus Kayu Sono Keling. Pedagang Kayu Sono Keling khusus ini hanya menjual Kayu Sono Keling jenis super untuk di ekspor keluar negeri. Kayu Sono Keling super itu Kayu Sono Keling yang galihnya memiliki diameter lebih dari lima belas senti meter. “Sedangkan Kayu Sono Keling yang diameter galih-nya kurang dari lima belas senti meter dijual ke kita.” Jualan goran atau garan atau gagang cangkul ini, kata Rokhimin memiliki dua musim, dua kali pasang surut dalam satu tahun. Musim pasang atau ramai terjadi pada bulan Agustus sampai bulan Pebruari. Ditengarai, pada bulan-bulan ini adalah musim orang pergi ke sawah. Para petani memerlukan goran untuk cangkul yang baru dibeli, atau mereka hanya sekedar ingin mengganti goran pacul usangnya. Sedangakan pada bulan-bulan sisanya agak surut atau sepi. Permintaan garan pacul tidak seramai pada saat musim orang pergi ke sawah. “Akan tetapi secara umum jumlah produksi pada dua musim berbeda itu juga tidak selisih terlalu banyak.” (moza)
Bahan goran yang siap diolah
Majalah PENATARAN
45
Ana Dina Ana Upa
Mbah Markamah
Bakul Opak Sambel
Hampir setiap hari, sekitar jam delapan hingga siang sekitar pukul sebelas WIB, di pintu Pasar Desa Tumpang Kec. Talun sebelah barat ada seorang pedagang yang sudah tua renta. Kondisi fisiknya sudah terlihat ringkih, rapuh, dan kurus hingga nyaris hanya tinggal tulang dan kulit di badan. Warna kulitnya hitam yang terlihat semuanya sudah keriput. Matanya cekung dan sangat jelas dia mesti dengan susah payah menggunakan indera pengelihatannya itu.
P
agi itu, tampak dia sedang menunggui dagangan diatas lapaknya. Nafasnya naik turun tidak teratur mungkin tanda dia sedang sangat kelelahan. Diam, dan memandang
Simbah lagi masak di rumahnya
46
Mbah Mar Kamah berjalan tertatih disela ramainya jalanan
kemana-mana yang sulit diterjemahkan apa yang sedang ia perhatikan. Dan tubuh tuanya itu, seperti tak peduli jika dihinggapi debu dan asap knalpot dari kendaraankendaraan yang melintas tak jauh didepan tempat duduknya. Seorang diri, tanpa siapapun yang menemaninya. Didepannya, diatas lapak berupa sebuah meja sederhana yang sudah usang dari bambu itu, sekumpulan barang-barang dagangannya diletakkan. Sedikit berantakan dengan rupa-rupa jualan yang apa adanya, tanpa kemasan yang menarik. Perempuan tua itu bernama Mbah Markamah, salah seorang pedagang tetap di Pasar Tumpang warga dari Dusun Jabung Desa Jabung Kec. Talun. Ia dikenal sebagai bakul opak sambel (kerupuk sambal, red.) tradisional, jajanan kerupuk tempoe
Majalah PENATARAN
doeloe yang bentuknya lebar-lebar, berwarna merah. Selain opak sambel, biasanya Mbah Markamah juga menjual makanan-makanan tradisional lainnya. Biasanya ia membawa tempe goreng, pisang goreng, gedang godog, aneka ubi rebus, dll. Hari itu tampaknya sepi, tak banyak orang yang berlalu lalang di pasar yang datang menghampiri meja jualannya. Sesekali hanya pelanggan, mereka yang sesama pedagang disana menaruh selembar uang ribuan kemudian mengambil makanan didepannya. Mbah Markamah pun tampak acuh, seolah tak peduli dengan apa yang barusan diambil, ia lalu menyimpan uang yang diberikan itu. Sekali saja sepanjang pagi hingga siang itu terlihat ada sebuah ‘transaksi besar’. Manakala ada seorang ibu-ibu yang tampaknya
hendak membeli opak sambel. Pelan, pelan sekali Mbah Markamah ini melayaninya. Butuh waktu yang cukup lama dari mulai menyiapkan dan mengaduk sambal, mengambil tas plastik, lalu memasukkan lembarlembar kerupuk kuno itu kedalam dan membungkusnya. Untung saja si Ibu pembeli opak sambel ini rupanya sangat sabar. Ia hanya tersenyum-senyum saja melihat Mbah Markamah yang begitu lambat melayani. Tiba giliran membayar, ‘kehebohan’ kecil terjadi. Dari tempat yang agak jauh jelas terlihat si Ibu ini bertanya berapa harganya. Tetapi Mbah Markamah tidak menjawab, hanya menyerahkan bungkusan kerupuk sambal ditangannya saja, tanpa memberikan respon pada pertanyaan yang terlontar sang pembeli. Si Ibu pembeli mengulanginya lagi, Mbah Markamah pun tetap diam. Hingga sejenak kemudian ada seorang penjual lain disana yang meminta kepada si pembeli kerupuk sambal itu untuk berteriak lebih kencang. Namun responnya tetap, dan akhirnya, pedagang lain ada yang berkata, “Berbicaralah didekat telinganya Bu!.” Kata penjual-penjual lainnya di Pasar Tumpang, kasihan sekali bakul
opak sambel tua itu. Pendengarannya sudah berkurang sekali. Dan memang seperti itu, jika ada pembeli, tetangga-tetangga sesama penjual di pasar jadi ramai. Belum lagi kalau mau memulai dan mengakhiri pekerjaannya. Kasihan sekali Mbah Markamah ini. Dia, Mbah Markamah, sendirian menyiapkan dan membereskannya. Pemandangan sangat mengharukan manakala melihat dia yang sudah tidak kuat lagi mengangkat lapak jualannya, kemudian hanya menyeretnya dari dan ke tempat meja bambu usang itu disimpan. Meski tidak jauh jarak tempat menyimpan meja dan lokasi jualannya, bagi perempuan tua ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah beres-beres, bukan berarti Mbah Markamah bisa langsung beristirahat. Ia harus menggendong sisa dagangannya dengan rinjing (keranjang bambu, red.) ke rumah. Yang itu pun tentunya bukan pekerjaan mudah. Sebab rumah Mbah Markamah ke Pasar Desa Tumpang jaraknya tidak kurang dari empat kilo meter. Dan dia harus melakukannya dengan berjalan kaki pula. Siapa pun pasti akan mengiginkan potret kehidupan yang lain saat seusia Mbah Markamah ini. Dimana seharusnya pada usia itu bisa
Jalan masih sangat panjang bagi Mbah Markamah tua untuk sampai dirumahnya
beristirahat dan menikmati masa tua bersama anak cucu tercinta dengan tenang, dengan bahagia. Bukan sebaliknya, malah masih harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sayangnya, Mbah Markamah tua ini tidak memiliki pilihan itu. Ia hanya hidup sebatang kara, seorang janda tua yang tidak memiliki anak. (moza)
Lapak kecil sumber penghidupan Mbah Markamah tua
Majalah PENATARAN
47
Pelesir
Melasti,
Sebuah Moment Indah di Pantai Jolosutro
Singgih Pandita Nirmala memimpin jalannya Upacara Melasti
Pagi itu suasana di Pantai Jolosutro tidak terlihat seperti biasanya. Lebih banyak orang yang datang dengan berpakaian yang dominan berwarna serba putih. Berbaris rapi, tenang dan khidmat sambil beberapa diantaranya membawa berbagai rupa sesaji ditangannya. Dibawah awan hitam diatas laut selatan, Pantai Jolosutro pun mendadak kental beraroma Bali. Ya, rupanya hari itu sedang digelar Upacara Melasti disana.
P
antai Jolosutro terletak di desa Ringenrejo Kecamatan Wates, yang berjarak sekitar 45 Km dari pusat Kota Blitar. Salah satu pantai di kawasan laut selatan yang terkenal memiliki ombak laut yang besar dan panorama
yang sangat indah. Sebuah tempat wisata yang relatif masih alami dengan pemandangan alamnya yang sangat mempesona. Hari itu, Minggu (15/3) ketika umat Hindu se-Blitar Raya dan umat Hindu lainnya dari luar kota melaksanakan Upacara Melasti disana, membuat Pantai Jolosutro ini terlihat semakin cantik. Sejak pagi, ribuan umat Hindu memadati kawasan Pantai Jolosutro untuk melakukan upacara yang selalu digelar sebelum memasuki Hari Raya Nyepi tersebut. Umat Hindu berdatangan umumnya dengan menggunakan baju adat Bali, meskipun, sebagian kecil ada juga yang menggunakan pakaian adat Jawa. Umat Hindu laki-laki kebanyakan memakai destar (udeng/ ikat kepala khas Bali) dan melingkarkan sarung warna-warni dari pinggang sampai lutut. Sedangkan Umat Hindu Perempuan mengenakan kebaya dengan kamen/
Ribuan Umat Hindu membanjiri Pantai Jolo Sutro
48
Majalah PENATARAN
kemben/jarit, juga memakai saput/ selendang/kampuh atau ikat pinggang khas Bali lengkap dengan setangkai kembang Kamboja yang diselipkan di telinga. Kedatangan mereka di lokasi upacara/persembahyangan ini ditandai dengan percikan air Tirta Panglukat (pembersihan). Beberapa anggota masyarakat yang lain tampak sibuk menyiapkan sesajian sebagai salah satu bagian dari pelengkap upacara. Dan dibawah arahan barisan pecalang atau polisi adat, akan menjamin terjaganya ketertiban dalam pelaksanaan ritual tahunan ini nantinya. Namun disisi lain, episode demi episode dari Upacara Melasti ini akan menjadi moment yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang berkesempatan untuk menyaksikannya. Secara umum, terdapat empat kegiatan utama dalam upacara ini. Dimulai dengan pemujaan oleh pandita (pemimpin umat Hindu) yaitu Singgih Pandita Suta Nirmala, kemudian pelarungan sesaji, acara seremonial dan persembahyangan bersama. Acara melarungkan sesaji ke laut selatan menjadi yang paling menarik karena bisa diikuti oleh semua yang datang. Sebenarnya ada banyak sekali sesaji yang dilarungkan. Namun secara umum, terdapat tiga buah tumpeng besar yang sampai harus digotong beramai-ramai agar bisa melarungkannya ke laut. Upacara Melasti ini, kata Lestari –Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kab. Blitar melalui Candra Bagus Wicaksono (Sekretaris II), sebagai bentuk dari penyucian diri agar seluruh umat Hindu diberi kekuatan lahir dan batin oleh Sang Hyang Widhi dalam melaksanakan tapa brata atau menahan nafsu duniawi yang dalam pelaksanaannya menggunakan air sebagai simbol untuk melakukan penyucian diri. Sedangkan acara larung sesaji,
Wakil Bupati Blitar ikut serta melarungkan sesaji ke laut selatan
merupakan simbol dari kebulatan tekad untuk mensucikan diri dari segala bentuk, niat dan nafsu angkara murka, “Serta untuk pensucian Buana Alit (badan manusia) dan Buana Agung (alam semesta).” Turut hadir pada Upacara Melasti kemarin diantaranya Wakil Bupati Blitar H. Rijanto. Dimana dalam sambutannya pada acara seremonial, orang nomor dua dijajaran Pemkab Blitar ini memberikan apresiasi yang tinggi kepada umat Hindu yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kab. Blitar yang secara teratur telah melaksanakan upacara Melasti di Pantai Jolosutro. Wakil Bupati Blitar juga berpesan agar umat Hindu yang jumlahnya
lebih dari tiga puluh ribu orang itu untuk selalu menjaga kekompakan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan khususnya di wilayah Kab. Blitar. Sementara itu melalui Ketua PHDI, umat Hindu juga menyampaikan terima kasihnya atas semua perhatian serius terutama menyangkut pembinaan dari Pemkab Blitar. Juga khususnya kepada Disporbudpar, secara khusus Lestari minta supaya ditingkatkan terus pembinaannya. Kegiatan Upacara Melasti kemarin kemudian diakhiri dengan acara pemercikan Tirta Wangsoh oleh para pemangku kepada seluruh umat setelah selesai melaksanakan persembahyangan bersama. (moza)
Puncak Upacara Melasti dengan acara larung sesaji
Majalah PENATARAN
49
50
Majalah PENATARAN
