PENSASARAN PROGRAM BERDASARKAN RUMAH TANGGA DAN WILAYAH

PENSASARAN PROGRAM BERDASARKAN RUMAH TANGGA DAN WILAYAH Elan Satriawan Ketua Pokja, TNP2K Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

1

KERANGKA MATERI 1.Situasi dan Tantangan Pembagunan Sosial di Indonesia 2.Pensasaran Rumah Tangga/Keluarga Prioritas 3.Pensasaran Wilayah Prioritas 4.Kesimpulan Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

1

SITUASI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA

Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

TANTANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

PENINGKATAN KETIMPANGAN & PELAMBATAN PENURUNAN KEMISKINAN 41

Ketimpangan 33

32

36 33

32

37

41

41

38

35

33

• Pengangguran juga mengalami kecenderungan penurunan mulai tahun 2006

Kemiskinan 18.40 18.20

17.40 16.70

17.80 16.00

16.60

15.40

14.20

13.30 12.50

11.96 11.37 10.45 10.26 9.90 9.75 9.10 9.60 8.46 8.14 8.10 7.41 6.80 6.32 5.92

Pengangguran

Pertumbuhan Ekonomi 3.6

4.5

4.8

5.0

5.7

5.5

6.3

6.0

4.6

6.2

6.5

6.2

5.6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Percapita Income (USD) 772

922 1,098 1,186 1,318 1,663 1,938 2,238 2,346 3,003 3,540 3,606


• Tren pertumbuhan ekonomi positif setelah krisis ekonomi 1990 dan krisis keuangan global 2008-2009

-

• Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan walau sempat meningkat di tahun 2006 • Indeks Gini mencapai posisi tertingginya dalam kurun waktu 50 tahun terakhir

Annual

4.0 2.0

APA YANG MENJELASKAN PENINGKATAN KETIMPANGAN? 0.0

15 29 43 PERTUMBUHAN YANG TIMPANG ANTAR KELOMPOK 1PENDAPATAN

57

71

85

Percentiles

Growth of Per capita Expenditures, 2008-2012

2008-2012 growth

Growth in mean

Annual growth rate %

10.0

+Rp 250.000/kap/bl 12%

8.0

6.0

+Rp 370.000/kap/bl 40%

+Rp750.000/kap/bl

29

57

80%

4.87

4.0 2.0 0.0 1

15

43

71

85

99

Percentiles

Miskin

29 juta

Rentan growth 2008-2012

70 juta

Poverty & Social Assistance, Alleviation Social Protection Sumber: BPS & TNP2K Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Kelas Growth Menengah in mean

100 juta Social Protection, Business Climate & Market Access

Kaya

50 juta Busines Climate

99

TINGKAT KERENTANAN KEMISKINAN YANG MASIH TINGGI MEREKA YANG RENTAN MUDAH KELUAR MASUK KEMISKINAN

Frekuensi RT Mengalami Kemiskinan di 2008-10

Distribusi Pengeluaran riil/Kapita, 2012 Orang (‘000)

GK: 12% di bawah

12000

1.2xGK: 23% di bawah 1.5xGK: 38% Di bawah 55,6%

4,1% 7,4%

80

14,6%

60

%

10000

100

8000

40 6000

73,9%

44,4%

20 4000

0 2000

Frekuensi Pernah Miskin 2008-10

0 0

100

200

300

400

500

600

700

Pengeluaran per kapita/bulan (Rp 000) Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia


800

900

Tidak Pernah Miskin

Miskin Satu Kali

Miskin Dua Kali

Miskin Tiga Kali

Situasi Pendidikan yang Kurang Merata Indeks Komposit Pendidikan

• Indeks Komposit dibentuk dengan weights: ketersediaan fasdik: 50 %, Kualifikasi guru: 20 %, karakteristik fasilitas: 30 %


Situasi Kesehatan tidak berbeda jauh…. Indeks Komposit Kesehatan

• Indeks Komposite dibentuk dengan weights: Ketersediaan Faskes: 60 %, karakteristik faskes: 20%, ketersediaan dan karakteristik personnel: 20 %


BDT DAN PENSASARAN PROGRAM BERBASIS RUMAH TANGGA /KELUARGA/INDIVIDU


Perbedaan Data Kemiskinan Agregat (SUSENAS) dan Basis Data Terpadu (BDT) Agregat (Susenas) •

•

• •

Susenas digunakan untuk mendapatkan • angka/tingkat kemiskinan  proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). • Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Dari perhitungan ini dapat didefinisikan penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK).


Basis Data Terpadu Basis Data Terpadu/ PPLS merupakan data mikro yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan bukanlah basis data kemiskinan. Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh Rumah Tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok Rumah Tangga sangat miskin dan miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga hampir miskin. | 10

Efektivitas Penargetan Rumah Tangga/ Individu Prioritas Program Perlindungan Sosial

Persentase penerima bantuan

Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan

Desil konsumsi rumah tangga Sumber: Susenas 2009 Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Perbaikan Metode Pengumpulan Data PPLS

2011

Miskin

Tidak miskin

Menerima bantuan

Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error

Tidak menerima bantuan

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga Pre-List Rumah Tangga (Berdasarkan peta kemiskinan yang berasal dari data Sensus Penduduk 2010)


+

Data individual dari program lain

+

Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin

+

Penyisiran

Daftar awal Rumah Tangga Disurvei pada PPLS 2011

| 12

Mekanisme

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 DAFTAR AWAL PPLS11 PPLS11

Distribusi daftar rumah tangga sementara ~28.1 Juta

Daftar RT sementara

Perubahan Data FormPBI Rekap Pengganti Raskin (2012-2014) Data MIS-PKH

DESA

Pengesahan oleh Bupati/ Walikota

Forum Konsultasi Publik daftar rumah tangga sementara DAFTAR FINAL PPLS11 PPLS11

(2007-2014)

Basis Data Terpadu

Pengganti KPS (2013)

Daftar rumah tangga yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Daftar RT hasil konsultasi publik yang telah disahkan Bupati/Walikota

(ODK)*

Pengolahan dan perangkingan

Pendataan

|2

Peran Penting Forum Konsultasi Publik (FKP) Dalam Pemutakhiran BDT 1

Mengakomodasi usulan masyarakat untuk menyempurnakan ketepatan sasaran BDT

2

Meningkatkan peran serta dan keterlibatan pemerintah daerah

3

Menyempurnakan ketepatan sasaran BDT melalui peningkatan cakupan pendataan dan perangkingan

Konsultasi publik telah diuji oleh TNP2K dengan hasil: • Pemerintah daerah dan masyarakat antusias berpartisipasi • Pemutakhiran daftar awal menjadi kunci dalam peningkatan kualitas PBDT, terutama:  Penjangkauan rumah tangga miskin yang belum terdaftar (Exclusion Error)  Penandaan rumah tangga kaya yang terdaftar (Inclusion Error)  Kriteria tetap dan mudah dipahami dalam usulan penambahan (exclusion error): “ usulan tambahan rumah tangga diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga: keterbatasan fisik/mental; berpenyakit kronis; beban ketergantungan tinggi”


Produk dan Layanan Data Basis Data Terpadu Data Agregat/Distribusi tingkat Kecamatan

Data Individu TANPA Nama & Alamat

Data Individu DENGAN Nama & Alamat


• Untuk keperluan perencanaan program • Pengguna: pemerintah pusat maupun daerah • Dapat diakses melalui website TNP2K http://bdt.tnp2k.go.id/ • Untuk tujuan analisis atau perencanaan • Pengguna: instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, NGO, dll • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna (+proposal penelitian bila untuk penelitian) http://[email protected] • Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial • Pengguna: kementerian/lembaga dan instansi pelaksana program, baik di pusat maupun daerah • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi deskripsi dan sasaran program + Pernyataan Integritas Penggunaan Data (untuk ikut menjaga integritas data)

Pemanfaatan dan Pengelolaan Basis Data Terpadu Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial

Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

Jamkesmas

Subsidi Siswa Miskin

Program Keluarga Harapan

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

Raskin

Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga SASARAN masing-masing program

Program Perlindungan Sosial lainnya Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

10

Persentase Penduduk Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi yang Hampir Sama 60% Exclusion Error

Hampir Miskin/Rentan

40%

BASIS DATA TERPADU Mencakup 24,7 juta rumah tangga atau 96,7 juta jiwa

35%

PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN Mencakup 21,8 juta rumah tangga atau 86,4 juta jiwa

25%

PENERIMA KPS/KKS Mencakup 15,5 juta rumah tangga atau 65,6 juta jiwa Inclusion Error

Miskin

10,96%

8%


GARIS KEMISKINAN (Sep 2014) Mencakup 5,5 juta rumah tangga atau 27,73 juta jiwa PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Mencakup 3 juta rumah tangga

| 17

Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT)

Daftar nama dan alamat

56

Masyarakat luas


Permintaan dari 21 Kementerian dan Lembaga

65

513

Permintaan dari Permintaan dari 31 Provinsi 308 Kabupaten/Kota

Data tidak untuk kepentingan politik dan komersial

Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima Program?

Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima KPS

Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja. Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Pengalaman Internasional Terkait Dengan Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa Negara

83%

SUF cash transfer (Chile)

80.9%

RPS conditional cash transfer (Nikaragua)

75-85%

79.5% 62.4%

PRAF Cash transfer Progresa conditional BLSM cash transfer (Honduras) cash transfer andKartu KPS (Indonesia) Perlindungan (Mexico) Sosial - KPS (Indonesia)

Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014 Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Penargetan Prioritas Rumah Tangga Desil 1 di Indonesia

21

SEBARAN 100 KABUPATEN WILAYAH PRIORITAS Berdasarkan Jumlah 40% Penduduk dengan Kesejahteraan Terendah dalam BDT

50 Kabupaten/Kota Prioritas Pertama 50 Kabupaten/Kota Prioritas Kedua Bukan Kabupaten/Kota Prioritas

22

PEMANFAATAN DATA UNTUK PENSASARAN BERBASIS WILAYAH


PENAJAMAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan penargetan wilayah prioritas pada kantong-kantong kemiskinan (Geographic Targeting of Poverty Alleviation Programs) 2. Penargetan wilayah kantong kemiskinan bukan hal baru dalam program penanggulangan kemiskinan: IDT dan PNPM. 3. Pensasaran wilayah mensasar program didasarkan atas karakteristik/kondisi suatu wilayah –misalnya menyangkut tingkat kemiskinan, akses/transportasi, jumlah faskes/fasdik, dan lainnya 4. Kriteria pemilihan kantong kemiskinan memperhatikan ciri multidimensi dari masalah kemiskinan Bukan hanya konsumsi/pengeluaran tetapi juga karakteristik wilayah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan. Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Mengapa Pensasaran Wilayah? 1. Kemiskinan yang terkonsentrasi 

Masyarakat miskin dapat terkonsentrasi dan merata tinggal dalam suatu wilayah tertentu  kriteria pensasaran jumlah/persentase orang miskin atau pemegang KKS/KPS

2. Mengatasi ketertinggalan, keterisolasian wilayah 

Permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan minimnya akses pada layanan dasar dan infrastruktur  kriteria dapat berupa ketersediaan layanan dasar/infrastruktur atau jarak untuk mencapainya

3. Mainstreaming penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan sektoral dan wilayah 

Pembangunan sektoral atau wilayah seringkali hanya mengutamakan pertimbangan ekonomi, mainstreaming dapat dilakukan untuk makin mendorong sinergi kebijakan/program untuk penanggulangan kemiskinan

4. Ketiadaan data pensasaran berbasis rumah tangga Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Penargetan Wilayah Prioritas Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Akses pada Air Bersih di Indonesia


26

Pensasaran Wilayah dengan Keberadaan Bidan

•Tingkat terendah keberadaan bidan adalah wilayah perdesaan Sulawesi Utara (61%), Maluku (54%), Kalimantan Timur (51%), Maluku Utara (50%), Papua (30%) dan Papua Barat (27%).

27

KESIMPULAN 1. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat/swasta 2. Pensasaran program diperlukan agar program/intervensi: • Diterima rumah tangga/keluarga yang berhak dalam jumlah yang tepat • Wilayah miskin/tertinggal memperoleh intervensi/dukungan yang tepat

3. Basis Data Terpadu Bisa dan sumber data yang relevan dapat dimanfatkan untuk (1) Mengidentifikasi sumber permasalahan kemiskinan, (2) Menentukan prioritas intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, (3) Pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan daerah, dan (4) Menentukan penerima manfaat (siapa, lokasi, dll).


TERIMA KASIH

PENSASARAN PROGRAM BERDASARKAN RUMAH TANGGA DAN WILAYAH

Recommend Documents