MENETAPKAN SASARAN BERBASIS WILAYAH DAN RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN DATA BDT, PODES, DAN SUSENAS

MENETAPKAN SASARAN BERBASIS WILAYAH DAN RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN DATA BDT, PODES, DAN SUSENAS Elan Satriawan Ketua Pokja, TNP2K Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

1

LATAR BELAKANG • Berbagai indikator kemiskinan seperti P0, P1, ataupun P2 mengalami penurunan • Dua concern: pelambatan penurunan dan variasi antarwilayah • Penjelasannya beberapa faktor: sebab natural, situasi makro, efektifitas kebijakan. • Upaya penanggulangan kemiskinan perlu sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat/sektor swasta. • Pensasaran program diperlukan untuk memastikan efisiensi anggaran dan efektifitas program Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

1

KERANGKA MATERI 1.Situasi Terkini Kemiskinan di Indonesia 2.Pendekatan Penentuan Rumah Tangga (Keluarga/Individu) Prioritas 3.Pendekatan Penentuan Wilayah Prioritas 4.Kesimpulan dan rekomendasi

Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

1

SITUASI TERKINI KEMISKINAN DI INDONESIA


Perubahan Titik Persen 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 2004


2005 2006 2007

-0.76 -0.69 -1.17 -1.16 -1.27

2008 2009

-0.82 -0.84

2010 2011

Sep-14

Mar-14

Sep-13

Mar-13

Sep-12

Mar-12

27.73

28.28

28.55

28.07

28.59

29.13

29.89

30.02

10.96

11.25

11.47

11.37

11.66

11.96

12.36

12.49

13.33

14.15

15.42

16.58

17.75

15.97

16.66

17.42

18.20

18.41

19.14

Persentase Penduduk Miskin

20

20

0 15

10

5

Tingkat Kemiskinan (%)

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)

Sep-11

Mar-11

31.02

32.53

34.96

37.17

39.30

35.10

36.15

37.34

38.39

30

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

37.87

38.74

40

2001

2000

10 23.43

50

47.97

60

1999

Jumlah Penduduk Miskin (Juta)

KEMISKINAN TERUS MENURUN NAMUN MENGALAMI PERLAMBATAN 30

25

0

Perubahan Tingkat Kemiskinan, Tahun 2004-2014 1.78 -0.53 -0.59 -0.51

2012 2013 2014

KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN TERUS MENURUN, DENGAN TINGKAT KERENTANAN YANG MASIH TINGGI Distribusi Pengeluaran riil/Kapita, 2012 Orang (‘000)

Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

4.00 3.50 3.00

3.01

2.89

1.5xGK: 38% Di bawah

2.99 2.78

2.77

2.50

8000

2.50 2.21

2.00

2.08

1.90 1.89

1.75

1.50

1.00

1.2xGK: 23% di bawah

10000

3.43 3.13

GK: 12% di bawah

12000

0.79 0.85 0.78 0.76

1.00

0.50

0.84 0.76 0.68

6000

4000 0.58 0.55 0.49 0.48 0.44

2000

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-

0 0

100

200

300

400

500

600

700

Pengeluaran per kapita/bulan (Rp 000)


800

900

MEREKA YANG RENTAN MUDAH KELUAR MASUK KEMISKINAN Pengelompokan Rumah Tangga Miskin di 2010

Frekuensi RT Mengalami Kemiskinan di 2008-10

100

100

4,1% 7,4%

80

80

14,6%

55,6%

60

%

%

60 40

40 73,9%

44,4%

20

20

0

0 Miskin di 2010

Frekuensi Pernah Miskin 2008-10

Miskin Baru (Tidak Miskin di 2009)

Tidak Pernah Miskin

Miskin Satu Kali

Miskin Sebelumnya (Sudah Miskin di 2009)

Miskin Dua Kali

Miskin Tiga Kali

Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia


PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR MASIH RENDAH (KECUALI: LISTRIK) 120

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Layak, Sanitasi Layak dan Sumber penarangan Listrik (%), 1993 - 2013

100

86.30

96.46

94.15

90.62

80

67.73

66.86 55.53

60

60.91

47.79 40

38.03

37.51 44.19 32.72

20

0 1993

35.03

21.93

1995


1997

1999 2001 2003 2005 2007 2009 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Layak Persentase Rumah Tangga menurut Sanitasi Layak Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan dari Listrik

2011

2013

PENTINGNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STABILITAS HARGA 7 6

6.35 5

• Pertumbuhan ekonomi penting: ketika ekonomi tumbuh, kemiskinan turun

5.69 5.50

4 5.03

6.49 6.27

6.23

6.01

5.74 5.07

4.63

3 2

1

Pertumbuhan Ekonomi (%)

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

• Stabilitas harga perlu dijaga: khususnya komoditas yang dikonsumsi oleh kelompok miskin agar daya beli mereka tidak tergerus

Inflasi Tahunan (Maret YoY), %

20 15 11 10

8

5

7

9 7.26 6.96 6.61 8

4

7

3

0

Poverty Basket

5.74 3.97

4.41

CPI

Namun, sebagian populasi tetap akan rentan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan program perlindungan sosial yang disasarkan kepada kelompok atau wilayah yang paling membutuhkan Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

9

BDT DAN PENSASARAN PROGRAM BERBASIS RUMAH TANGGA/KELUARGA/INDIVIDU


Perbedaan Data Kemiskinan Agregat (SUSENAS) dan Basis Data Terpadu (BDT) Agregat (Susenas) •

•

• •

Susenas digunakan untuk mendapatkan • angka/tingkat kemiskinan  proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). • Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Dari perhitungan ini dapat didefinisikan penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK).


Basis Data Terpadu Basis Data Terpadu/ PPLS merupakan data mikro yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan bukanlah basis data kemiskinan. Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh Rumah Tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok Rumah Tangga sangat miskin dan miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga hampir miskin. | 11

Efektivitas Penargetan Rumah Tangga/ Individu Prioritas Program Perlindungan Sosial

Persentase penerima bantuan

Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan

Desil konsumsi rumah tangga Sumber: Susenas 2009 Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Perbaikan Metode Pengumpulan Data PPLS

2011

Miskin

Tidak miskin

Menerima bantuan

Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error

Tidak menerima bantuan

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga Pre-List Rumah Tangga (Berdasarkan peta kemiskinan yang berasal dari data Sensus Penduduk 2010)


+

Data individual dari program lain

+

Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin

+

Penyisiran

Daftar awal Rumah Tangga Disurvei pada PPLS 2011

| 13

Mekanisme Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 DAFTAR AWAL PPLS11 PPLS11

DESA

Distribusi daftar rumah tangga sementara

Daftar RT sementara

Pengesahan oleh Bupati/ Walikota

Forum Konsultasi Publik daftar rumah tangga sementara DAFTAR FINAL PPLS11 PPLS11

Basis Data Terpadu

Daftar rumah tangga yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Daftar RT hasil konsultasi publik yang telah disahkan Bupati/Walikota

Pengolahan dan perangkingan

Pendataan

|2

Persiapan Daftar Awal PBDT 2015 PPLS 2011

25.2 Juta RT

Perubahan Data PBI Jaminan Kesehatan

346,449 Orang

Form Rekap Pengganti Raskin (2012-2014)

559,527 RT

Data MIS-PKH (2007-2014)

1,052 ribu RT

Form Rekap Pengganti KPS (2013)

13,432 RT

Orang Dengan Kecacatan (ODK)*

834,441 Orang

Pemutakhiran Daerah

112,254 RT

*Peserta Program Kementerian Sosial Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

— Penyusunan daftar rumah tangga sementara berdasarkan pemanfaatan dan pemutakhiran data pelaksanaan program sampai dengan saat ini yang mencakup ± 28,1 Juta Rumah Tangga DAFTAR PPLS11 AWAL PPLS11

— Kesetaraan informasi menjadi kriteria utama apakah data program dapat menjadi bagian dari daftar awal rumah tangga — Daftar rumah tangga sementara merupakan input utama pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) untuk menetapkan rumah tangga sasaran pendataan

|3

Peran Penting Forum Konsultasi Publik (FKP) Dalam Pemutakhiran BDT 1

Mengakomodasi usulan masyarakat untuk menyempurnakan ketepatan sasaran BDT

2

Meningkatkan peran serta dan keterlibatan pemerintah daerah

3

Menyempurnakan ketepatan sasaran BDT melalui peningkatan cakupan pendataan dan perangkingan

Konsultasi publik telah diuji oleh TNP2K dengan hasil: • Pemerintah daerah dan masyarakat antusias berpartisipasi • Pemutakhiran daftar awal menjadi kunci dalam peningkatan kualitas PBDT, terutama:  Penjangkauan rumah tangga miskin yang belum terdaftar (Exclusion Error)  Penandaan rumah tangga kaya yang terdaftar (Inclusion Error)  Kriteria tetap dan mudah dipahami dalam usulan penambahan (exclusion error): “ usulan tambahan rumah tangga diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga: keterbatasan fisik/mental; berpenyakit kronis; beban ketergantungan tinggi”


Persentase Penduduk Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi yang Hampir Sama 60% Exclusion Error

Hampir Miskin/Rentan

40%

BASIS DATA TERPADU Mencakup 24,7 juta rumah tangga atau 96,7 juta jiwa

35%

PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN Mencakup 21,8 juta rumah tangga atau 86,4 juta jiwa

25%

PENERIMA KPS/KKS Mencakup 15,5 juta rumah tangga atau 65,6 juta jiwa Inclusion Error

Miskin

10,96%

8%


GARIS KEMISKINAN (Sep 2014) Mencakup 5,5 juta rumah tangga atau 27,73 juta jiwa PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Mencakup 3 juta rumah tangga

| 18

Pemanfaatan Basis Data Terpadu Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial

Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

Jamkesmas

Subsidi Siswa Miskin

Program Keluarga Harapan

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

Raskin

Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga SASARAN masing-masing program

Program Perlindungan Sosial lainnya Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

10

3 Jenis Data Basis Data Terpadu Data Agregat/Distribusi tingkat Kecamatan

Data Individu TANPA Nama & Alamat

Data Individu DENGAN Nama & Alamat


• Untuk keperluan perencanaan program • Pengguna: pemerintah pusat maupun daerah • Dapat diakses melalui website TNP2K http://bdt.tnp2k.go.id/ • Untuk tujuan analisis atau perencanaan • Pengguna: instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, NGO, dll • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna (+proposal penelitian bila untuk penelitian) http://[email protected] • Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial • Pengguna: kementerian/lembaga dan instansi pelaksana program, baik di pusat maupun daerah • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi deskripsi dan sasaran program + Pernyataan Integritas Penggunaan Data (untuk ikut menjaga integritas data)

Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima Program?

Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima KPS

Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja. Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Pengalaman Internasional Terkait Dengan Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa Negara

83%

SUF cash transfer (Chile)

80.9%

RPS conditional cash transfer (Nikaragua)

75-85%

79.5% 62.4%

PRAF Cash transfer Progresa conditional BLSM cash transfer (Honduras) cash transfer andKartu KPS (Indonesia) Perlindungan (Mexico) Sosial - KPS (Indonesia)

Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014 Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Penargetan Prioritas Rumah Tangga Desil 1 di Indonesia

23

PEMANFAATAN DATA UNTUK PENSASARAN BERBASIS WILAYAH


PENAJAMAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan penargetan wilayah prioritas pada kantong-kantong kemiskinan (Geographic Targeting of Poverty Alleviation Programs) 2. Penargetan wilayah kantong kemiskinan bukan hal baru dalam program penanggulangan kemiskinan: IDT dan PNPM. 3. Pensasaran wilayah mensasar program didasarkan atas karakteristik/kondisi suatu wilayah –misalnya menyangkut tingkat kemiskinan, akses/transportasi, jumlah faskes/fasdik, dan lainnya 4. Kriteria pemilihan kantong kemiskinan memperhatikan ciri multidimensi dari masalah kemiskinan Bukan hanya konsumsi/pengeluaran tetapi juga karakteristik wilayah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan. Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Mengapa Pensasaran Wilayah? 1. Kemiskinan yang terkonsentrasi 

Masyarakat miskin dapat terkonsentrasi dan merata tinggal dalam suatu wilayah tertentu  kriteria pensasaran jumlah/persentase orang miskin atau pemegang KKS/KPS

2. Mengatasi ketertinggalan, keterisolasian wilayah 

Permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan minimnya akses pada layanan dasar dan infrastruktur  kriteria dapat berupa ketersediaan layanan dasar/infrastruktur atau jarak untuk mencapainya

3. Mainstreaming penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan sektoral dan wilayah 

Pembangunan sektoral atau wilayah seringkali hanya mengutamakan pertimbangan ekonomi, mainstreaming dapat dilakukan untuk makin mendorong sinergi kebijakan/program untuk penanggulangan kemiskinan

4. Ketiadaan data pensasaran berbasis rumah tangga Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Penargetan Wilayah Prioritas Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Akses pada Air Bersih di Indonesia


29

KESIMPULAN 1. Program perlindungan sosial dilaksanakan untuk dua tujuan utama: (i) melindungi masyarakat miskin dan rentan dari guncangan, (ii) meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan pada layanan dasar. 2. Pensasaran program yang akurat berdasarkan rumah tangga/keluarga dan wilayah diperlukan untuk efisiensi anggaran dan efektifitas program. 3. Basis Data Terpadu Bisa dan sumber data yang relevan dapat dimanfatkan untuk (1) Mengidentifikasi sumber permasalahan kemiskinan, (2) Menentukan prioritas intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, (3) Menentukan penerima manfaat (siapa, lokasi, dll), dan (4) Pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan daerah


TERIMA KASIH

MENETAPKAN SASARAN BERBASIS WILAYAH DAN RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN DATA BDT, PODES, DAN SUSENAS

Recommend Documents