PROPOSAL PENELITIAN T.A. 2010
EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SEKTOR PERTANIAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA DAN WILAYAH PERDESAAN
Oleh: Benny Rahman I Wayan Rusastra M. Husein Sawit Erna Maria Lokollo Edi Basuno Herlina Tarigan Andi Askin Bambang Prasetyo Valeriana Darwis Sunarsih
PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2010
I.
1.1.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian Deklarasi pembangunan millennium yang disepakati dan menjadi komitmen bagi
Indonesia memiliki delapan tujuan utama (Millenium Development Goals/MDGs), yang dalam penangananya membutuhkan pendekatan lintas sektoral. Patut disadari bahwa kedelapan MDG adalah bersifat inklusif dan integratif (GOI dan UN System, 2004). Pengentasan kemiskinan dan kelaparan (MDG-1) adalah penting, tetapi tidak cukup, dan membutuhkan dukungan pencapaian tujuan terkait dengan pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Pencapaian sasaran tujuh pertama MDG, juga sangat tergantung pada goal kedelapan, yang mensyaratkan dukungan dan bantuan yang lebih besar dan lebih efektif dari negara maju. Bagi Indonesia, pencapaian sasaran MDG akan dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks. Di tingkat internasional terdapat permasalahan globalisasi dan komitmen negara maju, krisis energi dan pangan global. Pada tataran domestik permasalahannya
terkait
dengan
pelaksanaan
desentralisasi
pembangunan,
peningkatan kapasitas produksi pertanian, peningkatan kapasitas dan akses ekonomi bagi penduduk miskin. Permasalahan domestik lainnya adalah urgensi pemantapan pendekatan, kebijakan strategis, dan program pengentasan kemiskinan. Permasalahan umum domestik dan internasional tersebut bermuara pada perlambatan dalam pencapaian sasaran pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang diikuti oleh disparitas pendapatan yang semakin besar antar wilayah, desa-kota, dan antar kelompok pendapatan.
1.2.
Perumusan Masalah Permasalahan pokok pengentasan kemiskinan di perdesaan adalah koordinasi,
sinergi, dan efektivitas program lintas sektoral yang mencakup program pembangunan, pemberdayaan, dan jaring pengaman sosial. Alokasi dana program pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbagai kementerian terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Bahkan pada momen tertentu (antisipasi pengurangan dampak subsidi BBM) dilakukan peningkatan alokasi dana secara signifikan. Namun demikian, penurunan populasi penduduk miskin masih relatif kecil, dan bahkan cenderung mengalami perlambatan. Gambaran diatas mengindikasikan adanya permasalahan terkait dengan formulasi perencanaan dan efektivitas implementasi program di lapangan. Antisipasi
1
permasalahan mencakup paradigma/prinsip dasar, pendekatan/perumusan program, koordinasi pelaksanaan di lapangan, dan kelembagaan struktural dan operasional implementasi program. Revitalisasi strategi penanggulangan kemiskinan secara inklusif dan integratif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program lintas sektoral, penghematan
sumberdaya
dana
pembangunan
dengan
sasaran
keberlanjutan
pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
1.3.
Justifikasi Koordinasi dan sinergi program lintas sektoral pengentasan kemiskinan akan
memperbaiki efektivitas pemanfaatan dana pembangunan dan kinerja program pengentasan kemiskinan. Dampak antara (intermediate impact) tersebut secara simultan akan mampu menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan dimungkinkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan secara berkesinambungan. Kritik umum terhadap penanggulangan kemiskinan selama ini adalah kurangnya pemahaman karaketeristik penduduk miskin, tidak mengacu pada permasalahan riil yang dihadapi masyarakat miskin, berbasis individu dan tidak berkelanjutan. Koreksi pendekatan penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan beberapa aspek strategis (Mubyarto, 2002; Santosa et al., 2003; Adiyoga dan Hermiati, 2003), sebagai berikut: (a) indikator keberhasilan individu perlu dikomplemen dengan prestasi kelompok dan masyarakat; (b) paradigma penanggulangan kemiskinan dengan pengakuan terhadap potensi partisipatif dan modal sosial kaum miskin untuk mengembangkan diri; (c) kewenangan menentukan sendiri aktivitas penanggulangan kemiskinan, dan meniadakan ego-sektoral yang bersifat tumpang tindih, tidak efektif, dan kurang efisien; (d) menumbuhkan sendiri prinsip transparansi dan akuntabilitas ditingkat masyarakat desa; (e) melakukan reposisi peran pihak-pihak luar desa dari agen pembangunan menjadi fasilitator pemberdayaan; dan (f) percepatan transformasi struktural ekonomi perdesaan melalui pengembangan strategi pertumbuhan inklusif sektor pertanian dan pedesaan. Dalam
percepatan
transformasi
struktural
dan
pertumbuhan
inklusif
pembangunan pertanian dan perdesaan (Timmer, 2006; Henderson, 2007; IFPRI dan ADB, 2007) menyarankan beberapa kebijakan strategis dan program sebagai berikut: (a) fokus pada pembangunan pertanian dan perdesaan, tanpa mengabaikan pertumbuhan sektor perkotaan; (b) percepatan integrasi pasar tenaga kerja pertanian
2
dan non-pertanian dengan dukungan perbaikan pasar finansial; (c) perbaikan kapasitas dan akses ekonomi penduduk miskin melalui investasi pedesaan dan migrasi tenaga kerja; (d) perbaikan inovasi teknologi rantai pasok; (e) investasi infrastruktur dan sistem komunikasi untuk mengurangi disparitas spasial dan percepatan integrasi desa-kota; dan (f) fasilitasi jaring pengaman sosial dan perbaikan status pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin. Dari ilustrasi diatas melalui perbaikan koordinasi dan sinergi pembangunan lintas sektoral melalui pendekatan multisektoral berbasis partisipasi masyarakat dengan sasaran percepatan transformasi struktural pembangunan pedesaan, diharapkan akan dapat dicapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan di pedesaan.
1.4.
Tujuan dan keluaran Penelitian
Tujuan Penelitian 1. Menganalisis
prakondisi
pembangunan
pertanian
dan
perdesaan
dalam
pengentasan kemiskinan. 2. Menganalisis kinerja dan dampak program pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan; 3. Perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan rumah tangga dan masyarakat perdesaan.
Keluaran penelitian 1. Deskripsi prakondisi dan sinergi program pemberdayan pengentasan kemiskinan. 2. Kinerja dan dampak program terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (termasuk aspek sosial, ekonomi, kelembagaan). 3. Rumusan antisipasi pendekatan, kebijakan strategis dan program pengentasan kemiskinan rumah tangga dan masyarakat perdesaan.
3
II.
2.1.
METODE PENELITIAN
Kerangka Pemikiran Permasalahan utama program pengentasan kemiskinan di pedesaan adalah
mensinergikan program lintas sektoral yang ada yang terkait dengan program pemberdayaan dan jaring pengaman sosial. Tanpa koordinasi dan sinergi program lintas sektoral ini tidak akan diperoleh efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana pembangunan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Koordinasi dan sinergi program pemberdayaan dan jaring pengaman sosial ini juga membutuhkan prakondisi pembangunan pertanian yang kondusif (Gambar 1). Dalam operasional penelitian di lapangan, akan dilakukan identifikasi program utama multisektoral dan jaring pengaman sosial yang sedang berjalan. Program utama multisektoral yang dapat dipertimbangkan diantaranya adalah program Desa Mandiri Pangan (Mapan), PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedeasaan) dan Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK). Berbagai program jaring pengaman sosial juga perlu disinergikan
dengan
program
pemberdayaan
multisektoral
ini.
Dengan
mempertimbangkan sejumlah instrumen analisis program yang mencakup deskripsi dan implementasi, koordinasi dan sinergi, manfaat dan dampak; dan kinerja serta perspektif program kedepan, diharapkan dapat dirumuskan reorientasi program kedepan dengan sasaran akhir percepatan transformasi struktural ekonomi pedesaan dalam perspektif pengentasan kemiskinan.
2.2.
Perencanaan Sampling Basis lokasi penelitian mengacu pada jenis program utama multisektoral yang
ada, dengan mempertimbangkan departemen pelaksana dan eksistensi manfaat dan dampak program. Program Desa Mapan dan PUAP merupakan keberlajutan program ketahanan pangan seperti PIDRA dan SPFS, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Sedangkan Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri. Ketiga program tersebut (Desa Mapan, PUAP dan PPK) dinilai representatif untuk mewakili program multisektoral yang ada. Lokasi penelitian ketiga program tersebut juga perlu mempertimbangkan
kondisi spasial
wilayah
yang
memiliki
keragaman
kondisi
infrastruktur, perkembangan ekonomi, dan karakteristik sosial budaya masyarakat yang berbeda.
4
Prakondisi Ekonomi Pedesaan Kapasitas produksi dan pengembangan pasar Diversifikasi usaha dan kesempatan kerja Pengembangan infrastruktur dan peran swasta
Program Utama Multisektoral Ketahanan Pangan Mandiri Pangan PUAP Proyek Pengembangan Kecamatan
Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bantuan langsung Tunai (BLT) Raskin JPS lainnya
Analisis Program Deskripsi dan implementasi Koordinasi dan sinergi Manfaat dan dampak Kinerja dan perspektif
Reorientasi Program Pendekatan Kebijakan strategis Rumusan program
Sasaran akhir: Percepatan Transformasi Struktural Ekonomi Pedesaan dalam perspektif Pengentasan Kemiskinan
Gambar 1. Kerangka Fikir Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan
Berdasarkan pada kinerja program di lapangan, melalui studi pendahuluan, dapat ditetapkan secara purposif satu propinsi/kabupaten contoh di Jawa/luar Jawa. Pada Kabupaten contoh dapat ditentukan beberapa desa kasus yang dinilai representatif mewakili agroekosistem dan komoditas dominan yang diusahakan masyarakat. Kinerja program akan dihasilkan melalui analisis data primer ditingkat studi kasus (desa), dan analisis data sekunder dinamika implementasi, hasil, manfaat/dampak program di tingkat kabupaten. Dengan demikian, penelitian akan difasilitasi dengan dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner terinstruktur untuk pengumpulan data primer di tingkat desa
kasus
dan
kuesioner
semi-terstruktur
untuk
verifikasi
dan
penggalian
data/informasi terkait dengan pendalaman data sekunder terkait dengan dinamika perkembangan program. Tentatif cakupan lokasi penelitian ditampilkan pada Tabel 1.
5
Tabel 1. Lokasi penelitian evaluasi program pengentasan kemiskinan di perdesaan Lokasi 1.
2.
2.3.
Desa Mapan
Jawa Provinsi JABAR Kabupaten Desa Luar Jawa Provinsi NTB Kabupaten Desa
Program Utama PUAP
PPK
9 9 9
9 9 9
9 9 9
9 9 9
9 9 9
9 9 9
Jenis Data dan Metoda Analisis
Tujuan 1: Menganalisis prakondisi pembangunan pertanian dan perdesaan dalam pengentasan kemiskinan. Kebutuhan data
a. Data primer dan persepsi tentang prakondisi pembangun pedesaan di desa kasus yang mencakup kapasitas produksi dan pengembangan pasar; diversifikasi usaha dan kesempatan kerja; pengembangan infrastruktur dan peran swasta.
b. Data sekunder dan persepsi tentang prakondisi pembangunan pedesaan yang merupakan agregasi di desa pelaksana program, dari berbagai pihak di tingkat kabupaten.
c. Eksistensi, efektivitas dan antisipasi program jaring pengaman sosial dalam perspektif meningkatkan sinergi dengan program pemberdayaan multisektoral di lapangan. • Metoda Analisis: Analisis deskriptif and analisis kebijakan (review dan sintesis).
Tujuan 2 : Menganalisis kinerja dan dampak program pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan; • Kebutuhan data
a. Data primer di desa kasus penelitian dengan mempertibangkan aspek dan cakupan dimensi program (pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kebijakan pendukung, dan lainlain).
b. Data sekunder yang mencakup laporan kinerja implementasi program di tingkat kabupaten.
6
c. Data primer terkait dengan tanggapan dan persepsi berbagai pihak secara hirarkhis dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi tentang kinerja dan permasalahan implementasi program di lapangan.
d. Hasil program terkait dengan implementasi dimensi program, yang pada hakekatnya merupakan “intermediate impact”.
e. Data primer di desa kasus terkait dampak program (pendapatan, kesempatan kerja, kesejahteraan yang lebih luas, dan pola pikir/mindset masyarakat, dan lain-lain).
f. Data primer terkait dengan tanggapan dan persepsi terkait hasil dan dampak program di lapangan. • Metoda Analisis: Analisis deskriptif and analisis kebijakan (review dan sintesis).
Tujuan 3: Perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan rumah tangga dan masyarakat perdesaan. Note: Merupakan derivasi/kesimpulan/dan aplikasi dari output tujuan 1 dan 2.
Tabel 4. Jadwal Palang Jenis Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Pembuatan Proposal Seminar dan perbaikan Proposal Studi literatur Penyusunan kuesioner Pra survei dan pretest kuesioner Survey Utama Pengolahan dan analisis data Penulisan Laporan Seminar hasil peneltitian Perbaikan laporan hasil penelitian Penggandaan
Des
7
DAFTAR PUSTAKA
Adiyoga, IDDBM dan E. Hermiati. 2003. Pola Nafkah Lokal: Acuan Mengkaji Kemiskinan di Era Otonomi Daerah (Kasus Nusa Tenggara Timur). Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Tahun I No. 12, Februari 2003, Jakarta. www.ekonomirakyat.org. GOI and UN System. 2004. Indonesia Progress Report on the Millennium Development Goals. Government of Indonesia and United Nations Sysem, Jakarta. Henderson, W. 2007. Rural-Urban Inequality in Asia. CAPSA Flash, Volume 5 / 9, September 2007. UNESCAP-CAPSA, Bogor. International Food Policy Research Institute (IFPRI) and Asian Development Bank (ADB). 2007. Agricultural and Rural Development for Reducing Poverty in Asia; In Pursuit of Inclusive and Sustainable Growth. IFPRI, Washington D.C., USA, and ADB, Metro Manila, The Philippines. Mubyarto. 2002. Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Tahun I No. 7, November 2002, Jakarta. www.ekonomirakyat.org. Santosa, H., D.G. Hidayat, dan P. Indrayono. 2003. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Tahun II No. 2, April 2002, Jakarta. www.ekonomirakyat.org. Timmer, C.P. 2006. The Structural Transformation in Historical Perspective: Lesson from Global Pattern and Divergent Country Paths. Unpublished paper. Centre Global development, Washington, D.C. USA.
8
