21/07/2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Tanaman Meranti (shorea ovalis) di Provinsi Babel
PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN 2015 – 2019
SASARAN PROGRAM 2015-2019
Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi
Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2015 - 2019
(Renstra Ditjen PHPL 2015 – 2019) Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat 2.250.000 Ha tahun 2019 Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa sebesar USD 40,37 Miliar dan Jumlah PNBP Rp 14,25 Trilyun tahun 2019
Jumlah unit pengelolaan hutan produksi (KPHP) menjadi 347 Unit tahun 2019
Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat 122 Unit tahun 2019
1
21/07/2016
Permasalahan Tata Kelola Hutan Produksi
Kawasan HP
Pengawasan pasca pemberian izin usaha masih lemah Ketimpangan akses usaha masyarakat dg usaha Korporasi sangat tinggi Pemanfaatan ruang IUPHHK belum optimal shg produktivitas HP masih rendah Ketataatan pemegang izin masih rendah KPHP blm beroperasi secara optimal
PUHH
Penataan Usahaan Hasil Hutan (PUHH) dg sistem offical assesment terlalu rumit (sejak 1 Januari 2016 diubah menjadi self assessment) Penerimaan PNBP belum maksimal
Industri HH
Industri hasil hutan kurang kompetitif Distorsi Harga pasar log dalam negeri dan pasar luar negri
PERUBAHAN TATA KELOLA HUTAN PRODUKSI
Tahun 2015 sebagai titik belok perubahan kebijakan tata kelola hutan produksi
1967 2019
Titik Belok Perubahan
2015
2019
2
21/07/2016
Kebijakan Ditjen PHPL dan Dukungan Litbang No Kebijakan
Dukungan Litbang
1.
1. Pengembangan model-model kombinasi komoditi usaha multibisnis di KPHP berbasis masyarakat untuk meningkatkan competitiveness usaha kehutanan dibanding usaha pertanian/perkebunan. 2. Pengembangan model usaha silvofishery dalam rangka multibisnis di wilayah KPHP. 3. Pengembangan model usaha silvopastura dalam rangka multibisnis di wilayah KPHP.
Multibisnis di KPHP berbasis masyarakat
Kebijakan Ditjen PHPL dan Dukungan Litbang No
Kebijakan
Dukungan Litbang
2.
Mainstreaming Hasil Hutan Bukan Kayu dan Usaha Jasa Lingkungan
1. Kajian potensi dan kelayakan pengembangan usaha HHBK di KPHP. 2. Kajian potensi dan kelayakan pengembangan usaha jasling di KPHP. 3. Kajian pengukuran dan perhitungan stock karbon sesuai dengan type ekosistem (mangrove, rawa, gambut, hutan dataran rendah dan hutan dataran tinggi) di wilayah KPHP. 4. Kajian pengenaan PNBP terhadap kegiatan HHBK dan jasling di KPHP.
3
21/07/2016
Kebijakan Ditjen PHPL dan Dukungan Litbang No
Kebijakan
Dukungan Litbang
3.
Peningkatan produktivitas Hutan Produksi
1. Kajian jenis-jenis alternatif hutan tanaman yang lebih produktif untuk penggunaan tertentu (kayu solid, kayu serat, kayu energi, dll). 2. Kajian-kajian silvikultur yang menghasilkan tegakan yang optimal. 3. Kajian silvikultur multi jenis di hutan tanaman.
Kebijakan Ditjen PHPL dan Dukungan Litbang No
Kebijakan
Dukungan Litbang
4.
Peningkatan PNBP
1. Kajian pengenaan PNBP untuk hasil hutan kayu dari HTI berdasarkan luasan yang sebelumnya berdasarkan volume. 2. Kajian metode cruising yang lebih akurat untuk menduga potensi tegakan hutan alam menggunakan citra satelit, potret udara, maupun drone. 3. Kajian ulang terhadap penetapan harga patokan dengan 3 regional yang ditetapkan saat ini, mengingat penetapan tersebut sudah sangat lama (sejak tahun 1998, PP Nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 4. Pengenaan PNBP terhadap HHBK, Silvofishery dan Silvopastura.
4
21/07/2016
Kebijakan Ditjen PHPL dan Dukungan Litbang No
Kebijakan
Dukungan Litbang
5.
Diversifikasi usaha
Kajian diversifikasi pemegang IUPHHK melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, HHBK dan pembangunan hutan bioenergi.
6.
Pemasaran produk kehutanan
1. Kajian terkait market intelligence dalam rangka mendukung pemasaran produk-produk kehutanan yang telah bersertifikat SVLK di pasar global. 2. Kajian komprehensif terhadap kebijakan larangan ekspor log dan sawn timber
5
21/07/2016
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DITJEN PHPL
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
A.
Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
1.
Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP
Jumlah KPHP yang telah melaksanakan paling sedikit 1 dari 5 tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan (PP6 Tahun 2007 pasal 9 ayat 1 huruf a): 1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 2) pemanfaatan hutan 3) penggunaan kawasan hutan; 4) rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan 5) perlindungan hutan dan konservasi alam.
2.
Jumlah Provinsi yang memiliki arahan pemanfaatan dan investasi di hutan produksi yang belum dibebani izin di 27 Provinsi
a. Data neraca pemanfaatan hutan produksi (dibebani izin, blm dibebani izin, KPH dll) b. Data potensi SDH (kayu, non kayu, c. jasling) d. Data rawan kebakaran dan potensi konflik
6
21/07/2016
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
A.
Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
3.
Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP
Jumlah KPHP yang mendapatkan rekomendasi atas penilaian kinerja prinsip-prinsip PHPL
4.
Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi sebanyak 35 Unit
Jumlah permohonan ijin yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK-HA/RE/HTI di hutan produksi
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
B.
Peningkatan Usaha Hutan Produksi
1.
Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 29 juta m3 selama 5 tahun
Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam
2.
Jumlah produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 160 juta m3 selama 5 tahun
Jumlah produksi kayu bulat dari hutan tanaman
3.
Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 100.000 ha
Jumlah luas ijin usaha pemanfaatan hutan untuk bio energi
4.
Luas hutan di kalimantan yang dibangun dengan Silvikultur intensif seluas 11.000 ha
Luas pembangunan silvikultur intensif di Kalimantan
7
21/07/2016
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
B.
Peningkatan Usaha Hutan Produksi
5.
Jumlah unit IUPHHK-HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga tahun 2019
Jumlah IUPHHK-HA yang memiliki RKT
6.
Jumlah unit UPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi “Layak Dilanjutkan (LD)” bertambah sebanyak 175 Unit hingga tahun 2019
Jumlah penambahan unit IUPHHK-HTI berkinerja Layak Dilanjutkan (LD)
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
C.
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK
1.
Jumlah unit usaha jasa lingkungan/ pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 unit Jumlah produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem meningkat ditahun 2019 seluas 500.000 ha
2.
3.
Jumlah unit usaha jasa lingkungan/ pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi Jumlah produksi HHBK
Jumlah penambahan Luas IUPHHK-RE per tahun
8
21/07/2016
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
D.
Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil hutan dan Iuran Kehutanan
1.
Jumlah PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp. 2,565 Trilyun selama 5 Tahun Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 unit
2.
Jumlah PNBP (PSDR/DR/IIUPH/PNT/GRT/DPEH) dari HP
Jumlah unit IUPHHK yang melaksanakan SIPUHH
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
D.
Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil hutan dan Iuran Kehutanan
1.
Jumlah PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp. 2,565 Trilyun selama 5 Tahun Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 unit
2.
Jumlah PNBP (PSDR/DR/IIUPH/PNT/GRT/DPEH) dari HP
Jumlah unit IUPHHK yang melaksanakan SIPUHH
9
21/07/2016
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
E.
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan
1.
Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp. 2,7 Trilyun selama 5 tahun Jumlah Forest Based Cluster Industry yang terbentuk sebanyak 15 unit Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD 40,37 Miliar selama 5 Tahun
2.
3.
Jumlah penambahan nilai investasi industri kehutanan Jumlah Forest Based Cluster Industry yang terbentuk Jumlah nilai ekspor produk industri kehutanan
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
E.
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan
4.
Jumlah Produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 juta m3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu Jumlah industri primer hasil hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku on line meningkat sebesar 50% dari jumlah tahun 2014 sebesar 784 unit
5.
Jumlah produksi kayu olahan dari IUIPHHK berserifikat legalitas kayu
Jumlah Industri pimar hasil hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku on line
10
21/07/2016
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
F.
Pembinaan pengelolaan hutan produksi dan industri hasil hutan
1.
Jumlah KPHP yang Jumlah KPHP yang telah melaksanakan paling beroperasi di hutan produksi sedikit 1 dari 5 sebanyak 347 KPHP tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan (PP6 Tahun 2007 pasal 9 ayat 1 huruf a): 1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 2) pemanfaatan hutan 3) penggunaan kawasan hutan; 4) rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan 5) perlindungan hutan dan konservasi alam. Jumlah wilayah yang Data neraca pemanfaatan hutan produksi memiliki data dan informasi (dibebani izin, blm dibebani izin, KPH dll), data hutan produksi sebanyak 18 potensi SDH (kayu, non kayu, jasling). Data wilayah rawan kebakaran dan potensi konflik
2.
IKK Lingkup Ditjen PHPL No.
IKK
Keterangan
F.
Pembinaan pengelolaan hutan produksi dan industri hasil hutan
3.
Jumlah wilayah yang produksi dan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan meningkat di 18 wilayah
a. Data kinerja setiap UM, b. Data investasi, c. Data tenaga kerja.
4.
Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan di 18 wilayah
a. Data peredaran hasil hutan, b. PNBP, c. Pelanggaran PUHH.
5.
Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi industri primer hasil hutan di 18 wilayah
a. b. c. d. e.
Data dan informasi kinerja IPHHK, Investasi, Tenaga kerja, Penggunaan bahan baku, Produksi IPHHK kapasitas diatas 6.000 m3
11
