1
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN BANGUNAN DI KAWASAN PANTAI TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kawasan pantai di Kota Tarakan yang berwawasan lingkungan dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota yang asri untuk terjaminnya keselamatan dan kenyamanan masyarakat, maka perlu mengatur Penataan Bangunan Di Kawasan Pantai Tarakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Penataan Bangunan Di Kawasan Pantai Tarakan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Tarakan. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
2 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 07 Seri B-07); 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri D); 18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 22 Seri E-16); 19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 15 Seri C-04); 20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01); 21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Larangan dan Pengawasan Hutan Mangrove di Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 04 Seri E-02); 22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 13 Seri E-09).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG BANGUNAN DI KAWASAN PANTAI TARAKAN.
PENATAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan ; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Tarakan; 6. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas, atau di dalam tanah dan atau air; 7. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia berkumpul, mengadakan pertemuan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat publik lainnya, seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olahraga, perbelanjaan, dan sebagainya; 8. Kapling/Persil Tanah adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan; 9. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut; 10. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan; 11. Wilayah Pesisir adalah wilayah yang meliputi wilayah pantai Pulau Tarakan dan Pulau Sadau beserta wilayah laut yang mengelilinginya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. Kawasan Pantai Terbangun adalah kawasan pantai yang telah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman atau fungsi lain selain kawasan lindung dan telah berdiri bangunan / rumah tinggal; 13. Kawasan Pantai Alami adalah kawasan pantai yang masih memiliki kondisi alami sebagai kawasan lindung terutama berupa ekosistem mangrove/bakau; 14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan; 15. Dampak Negatif Penting adalah terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan; 16. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya; 17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW adalah suatu rencana yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu pola dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan dan tata ruang fisik secara menyeluruh dan terpadu untuk jangka panjang.
BAB II PENATAAN BANGUNAN Pasal 2 (1) Kegiatan pembangunan di kawasan pantai hanya diperbolehkan di kawasan pantai yang telah terbangun; (2) Kawasan Pantai Terbangun sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dibatasi oleh bangunan terluar ke arah laut yang telah berdiri atau dibangun sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan diperjelas dengan patok-patok batas yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah dan atau dibatasi oleh tumbuh-tumbuhan bakau; (3) Batas terluar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bisa berupa jalan lingkar atau bangunan khusus yang dibangun oleh Pemerintah Kota;
4 (4) Kawasan Pantai Terbangun sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan ditata ulang oleh Pemerintah Kota dengan memperhatikan aspek dan daya dukung lingkungan, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan aspek arsitektural bangunan serta budaya masyarakat setempat. BAB III KETENTUAN ADMINISTRASI DAN PERIZINAN Pasal 3 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan hukum yang mendirikan bangunan di Kawasan Pantai Terbangun sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib memiliki IMB; (2) Permohonan IMB diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi syarat-syarat perizinan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pemerintah Kota melakukan pendataan bangunan di Kawasan Pantai untuk keperluan pembinaan tertib mendirikan dan pemanfaatan bangunan. BAB IV KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN Bagian Pertama Perencanaan Bangunan Paragraf 1 Jarak Bangunan Pasal 4 (1) Jarak antara bangunan yang satu dengan yang lainnya adalah 4 (empat) meter atau 2 (dua) meter dari batas kapling; (2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter atau 3 (tiga) meter dari batas kapling; (3) Jarak bangunan terhadap tepi jalan/gang (rencana jalan/gang) apabila tidak ditentukan lain ditetapkan setengah lebar jalan/gang (rencana jalan/gang) ditambah 1 (satu) meter; (4) Bangunan-bangunan lama yang telah ada dan tidak memiliki jarak dengan bangunan lain harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada sebelum mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan; (5) Apabila tidak ditentukan lain, maka jarak bangunan ditetapkan berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini. Pasal 5 (1) Apabila suatu Kapling/Persil Tanah yang luasnya setelah dikurangi dengan jarak minimal antar bangunan dan jarak bangunan terhadap tepi jalan/gang (rencana jalan/gang) ternyata tidak layak untuk mendirikan suatu bangunan maka Kapling/Persil Tanah tersebut tidak boleh didirikan bangunan dan hanya boleh digunakan untuk fasilitas umum atau dihijaukan kembali atau dapat dialihkan kepada tetangga yang berbatasan dengan Kapling/Persil Tanah tersebut;
5 (2) Untuk keseragaman luas Kapling/Persil Tanah dan memudahkan dalam penataan bangunan di Kawasan Pantai Terbangun akan diadakan Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) oleh Instansi berwenang. Pasal 6 Bangunan berbentuk deret/koppel dibatasi sampai 4 pintu atau panjang ke arah samping maksimal 20 (dua puluh) meter dan selebihnya harus diberi jarak antar bangunan sesuai ketentuan. Paragraf 2 Ketinggian Bangunan Pasal 7 (1) Ketinggian bangunan di Kawasan Pantai sesuai dengan RTRW; (2) Untuk bangunan dengan struktur utama dari bahan kayu di Kawasan Pantai Terbangun ketinggian maksimal yang diijinkan adalah 2 (dua) lantai; (3) Untuk bangunan lebih dari 2 (dua) lantai ketinggian maksimum bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung tanah, fungsi bangunan, keselamatan bangunan serta keserasian dengan lingkungannya. Paragraf 3 Material / Bahan Bangunan Pasal 8 (1) Penggunaan Beton Bertulang dan Baja untuk Kontruksi bangunan harus memperhatikan faktor korosi yang sangat tinggi dan persyaratan teknis lain sesuai standar yang berlaku; (2) Bangunan yang menggunakan Pondasi Dalam/Tiang Pancang harus diadakan pemeriksaan kemampuan daya dukung tanah dengan test mekanika tanah oleh pihak yang memiliki kewenangan melakukannya. Bagian Kedua Persyaratan Lingkungan, Bahaya Terhadap Kebakaran dan Utilitas Paragraf 1 Persyaratan Lingkungan Pasal 9 (1) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan; (2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; (3) Untuk bangunan yang menimbulkan dampak lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6 Pasal 10 (1) Setiap bangunan harus dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah sementara yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin; (2) Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir. Pasal 11 Setiap orang pribadi dan atau badan hukum yang mendirikan bangunan di Kawasan pantai Terbangun wajib menanam dan memelihara minimal 2 (dua) batang pohon dari jenis bakau/mangrove di halaman rumah atau sekitar bangunan dengan koordinasi Dinas/Instansi terkait. Paragraf 2 Persyaratan Terhadap Bahaya Kebakaran Pasal 12 (1) Setiap bangunan harus memiliki sarana dan alat/perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas, api, dan sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Setiap bangunan umum harus dilengkapi tangki air/waterbank dengan kapasitas yang cukup; (3) Setiap Bangunan Umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas tentang cara : a. Pencegahan dari bahaya kebakaran; b. Penanggulangan dari bahaya kebakaran; c. Penyelamatan dari bahaya kebakaran; d. Pendeteksian sumber kebakaran; e. Tanda-tanda penunjuk arah jalan keluar yang jelas. (4) Setiap bangunan umum harus dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kesiapan peralatan dan perlengkapan serta sarana penyelamatan terhadap bahaya kebakaran. Pasal 13 Pemasangan instalasi listrik pada bangunan hanya boleh dilakukan oleh pihak PLN atau Instalatur Resmi yang terdaftar dan mendapat izin operasional dari PLN; Paragraf 3 Persyaratan Utilitas Pasal 14 (1) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standart dan ketentuan teknis yang berlaku ; (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan; (3) Pengadaan sumber air minum diambil dari PDAM atau dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.
7 Pasal 15 Setiap bangunan harus dilengkapi dengan bak/tangki air dengan kapasitas sesuai kebutuhan pengguna bangunan. Pasal 16 (1) Setiap bangunan harus dilengkapi dengan kamar mandi dan WC yang dilengkapi dengan septic tank; (2) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup dan disalurkan ke tempat pembuangan.
BAB V PERUNTUKAN DAN FUNGSI BANGUNAN Pasal 17 (1) Kawasan Pantai Terbangun hanya diperbolehkan untuk bangunan dengan peruntukan rumah tinggal atau tempat usaha skala kecil (home industry) dan bangunan fasilitas umum; (2) Khusus untuk kios Bahan Bakar Minyak hanya diperbolehkan dibangun di tempat terpisah dari pemukiman di Kawasan Pantai Terbangun dengan ijin khusus dari Kepala Daerah.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 18 Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Dinas Tata Kota dan Dinas/Instansi yang terkait.
BAB VII LARANGAN Pasal 19 (1) Dilarang mendirikan bangunan diluar Kawasan Pantai Terbangun kecuali ditentukan lain dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau mendapat Izin Khusus dari Kepala Daerah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan ekosistem kawasan tersebut; (2) Dilarang mendirikan bangunan di Kawasan Pantai Terbangun dengan menggunakan material/bahan bangunan yang berasal dari kayu bakau/mangrove untuk konstruksi bangunan; (3) Dilarang mendirikan bangunan di Kawasan menggunakan Daun/Kajang untuk Atap Bangunan;
Pantai
Terbangun
dengan
(4) Setiap Pemilik dan pengguna bangunan dilarang membuang sampah ke laut atau membakar sampah di dalam dan di sekitar bangunan;
8 (5) Setiap Pemilik dan pengguna bangunan dilarang membuang limbah baik yang bersifat organik dan atau non organik yang dapat menimbulkan pencemaran laut; (6) Setiap Pemilik dan pengguna bangunan dilarang memasang atau menambah sendiri instalasi lisrik pada bangunan tanpa izin dari pihak PLN; (7) Dilarang membangun selain dari peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, kecuali telah ditetapkan lain dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan atas Izin Kepala Daerah. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 (1) Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya; (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan pembangunan; c. Penghentian sementara dan atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. Penghentian sementara dan atau tetap dalam pemanfaatan bangunan; e. Pembekuan izin mendirikan bangunan; f. Pernyataan tidak laik fungsi bangunan; g. Pembekuan izin usaha dan atau lisensi; h. Pencabutan izin usaha dan atau lisensi; i. Pembongkaran bangunan sebagian atau seluruhnya. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. (3) Dengan tidak mengurangi maksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dapat memerintahkan mencabut, membongkar bangunan yang tidak mempunyai izin mendirikan, merubah atau menambah bangunan; BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
9 a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bangunan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bangunan; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau bahan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Bangunan; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bangunan; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Bangunan; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Bangunan; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Bangunan menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 (1) Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; (2) Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum memiliki IMB dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan; (3) Permohonan yang diajukan dan belum mendapat Keputusan Kepala Daerah akan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
10 BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan
Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 27 Juni 2003 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF, S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 17 Seri E-08 Tanggal 7 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
