1
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN LAHAN PERTAMBAKAN DI WILAYAH TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa wilayah Tarakan yang terdiri dari Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah yang terbatas, perlu ditata kawasan pesisirnya dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup;
b.
bahwa kegiatan pertambakan di wilayah pesisir Tarakan, dipandang dari segi kelestarian lingkungan hidup, berdampak pada kerusakan ekosistem yang ada;
c.
bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu mengatur penataan lahan pertambakan di wilayah Tarakan dalam Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pemberdayaan Tanah Terlantar;
2 13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) Jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D); 20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 15 Seri C-04); 21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01); 22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Larangan dan Pengawasan Hutan Mangrove Di Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 04 Seri E-02). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENATAAN LAHAN PERTAMBAKAN DI WILAYAH TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan; 6. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan; 7. Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan; 8. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Tarakan; 9. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Tarakan;
3 10. Wilayah Tarakan adalah wilayah yang meliputi wilayah Pulau Tarakan dan Pulau Sadau; 11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 12. Pertambakan adalah suatu kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan; 13. Lahan Pertambakan adalah lahan yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pertambakan; 14. Kawasan Pengembangan Bandara Internasional Juwata Tarakan adalah kawasan yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan lahan serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek lainnya; 15. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara adalah wilayah daratan dan atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; 16. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah tanah dan atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan; 17. Pesisir adalah daerah daratan yang masih terpengaruh aktivitas perairan; 18. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan criteria tertentu seperti karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya; 19. Garis Pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut; 20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan; 21. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Tarakan; 22. Habitat adalah suatu tempat atau lingkungan hidup yang paling cocok atau sesuai bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan atau hewan; 23. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
BAB II PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERTAMBAKAN Pasal 2 (1) Kelestarian wilayah pesisir Tarakan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota dan seluruh warga masyarakat untuk terus secara konsisten memelihara, menata, dan menjaga sesuai dengan dinamika kemajuan dan kepentingan Kota Tarakan pada masa mendatang; (2) Terhadap lahan pertambakan yang telah ada, apabila ditinjau dari segi ekonomis masih menguntungkan dan sesuai dengan RTRW dan RDTRWK, maka didukung untuk melakukan intensifikasi budidaya pertambakan; (3) Ketentuan terhadap lahan pertambakan yang telah ada sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak berlaku untuk lahan pertambakan yang telah ada di kawasan pengembangan Bandara Internasional Juwata Tarakan/Daerah
4 Lingkungan Kerja Bandar Udara Tarakan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini; (4) Masyarakat yang mengetahui adanya pembukaan lahan untuk pertambakan di wilayah pesisir Tarakan baik yang dilakukan oleh orang atau badan, wajib melaporkan kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti.
BAB III INVENTARISASI LAHAN PERTAMBAKAN Pasal 3 (1) Terhadap lahan pertambakan yang telah ada, dilakukan survey, pengukuran dan pemetaan lahan pertambakan untuk mengetahui kondisi lahan pertambakan dimaksud; (2) Survey, pengukuran dan pemetaan dilaksanakan oleh dinas teknis terkait yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB IV PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTAMBAKAN Pasal 4 (1) Lahan pertambakan yang telah ada di wilayah pesisir Tarakan apabila ditinjau dari segi ekonomis, produktivitas dan ekologis/lingkungan tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan akan dialihfungsikan menjadi kawasan lindung atau kawasan lain sesuai dengan RTRW dan RDTRK; (2) Kepala Daerah membentuk tim pengkaji kelayakan dan pengalihan fungsi lahan pertambakan menjadi kawasan lindung atau kawasan lain sesuai dengan RTRW dan RDTRK; (3) Tim pengkaji kelayakan dan pengalihan fungsi pertambakan terdiri atas Dinas yang terkait langsung dengan masalah lingkungan, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertanahan dan penataan kota; (4) Tata kerja Tim pengkaji, kriteria pengalihan fungsi dan ketentuan lainnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB V LARANGAN Pasal 5 (1) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini setiap orang pribadi atau badan dilarang : a. Melakukan kegiatan membuka lahan baru untuk pertambakan di seluruh wilayah pesisir Tarakan; b. Menambah luasan lahan pertambakan yang telah ada; c. Melakukan kegiatan pertambakan khusus untuk lahan pertambakan yang berada di Kawasan Pengembangan Bandara Juwata Tarakan;
5 (2) Lahan pertambakan yang telah ada di Kawasan Pengembangan Bandara Internasional Juwata Tarakan/Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara Juwata Tarakan sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 3 Pasal ini, wajib ditutup dengan cara penimbunan/reklamasi, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini; (3) Mekanisme penimbunan/reklamasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penutupan lahan pertambakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB VI PENGAWASAN Pasal 6 (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Dinas Tata Kota serta Dinas Pertanahan dibawah koordinasi Asisten Administrasi Pembangunan; (2) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan terpadu yang juga melibatkan instansi vertikal lainnya. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 7 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah, ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 8 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Negawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perikanan; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perikanan; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perikanan; e. Melakukan penggeledahan-penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6 f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perikanan; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perikanan; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perikanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 11 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 22 April 2003 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF, S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 08 Seri E-01 Tanggal 7 Mei 2003 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
