PENGANTAR. Rencana Strategis ( ) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan. Transmigrasi merupakan suatu dokumen penting yang akan digunakan

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2014-2018

PENGANTAR Rencana Strategis (2014-2018) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan suatu dokumen penting yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan selama 5 tahun mendatang. Penyusunan Renstra (2014-2018) mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jombang memuat tentang pendahuluan, capaian kinerja periode sebelumnya, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, pengangkatan isu strategis, visi,misi serta rancangan program dan kegiatan 5 tahun ke depan yaitu periode 20142018. Dengan tersusunnya Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara sistematis ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan apa yang menjadi agenda Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan ketetapan dan memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk dapat mengawalnya serta mempermudahkan dalam proses pertanggung jawaban nantinya.

Jombang, 10 Juli 2014 KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JOMBANG

Ir.HERU WIDJAJANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19621211 199003 1 008

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi|II


2014-2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .........................................................................

I

KATA PENGANTAR .......................................................................

II

DAFTAR ISI .....................................................................................

III

DAFTAR GAMBAR .........................................................................

IV

DAFTAR TABEL .............................................................................

V

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ...........................................................................

I-1

1.2 Landasan Hukum .......................................................................

I-5

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................

I-7

1.4 Sistematika Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi I-8 BAB II GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .............................................................

II-2

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ....

II-31

2.3 Kinerja PelayananDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

II-36

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....................................

II-44

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .........

III-1

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..............................................................

III-2

3.3 Telaah Renstra K/L ...................................................................

III-2

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi|III


Hidup Strategis ..........................................................................

III-8

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................

III-9

2014-2018

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, DAN SASAARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiIV-1 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .............................................................

IV-2

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ..............................................................................

IV-5

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .........................................................................

V-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..................................................

VI-1

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi|IV


2014-2018

DAFTAR GAMBAR

NO 1

Judul

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dan Renstra SKPD Dalam

I-4

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2

Struktur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

II-28

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi|V


2014-2018

DAFTAR TABEL

NO 1

JUDUL

HALAMAN

Tabel 2.1

II-29

Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2

Tabel 2.2

II-31

Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat 3

Tabel 2.3

II-31

Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang 4

Tabel 2.4 Jumlah

II-32 Aparatur

Berdasarkan

Jenjang

Pendidikan

Formal 5

Tabel 2.5

II-33

Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan Non Formal 6

Tabel 2.6

II-33

Daftar Inventaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7

Tabel 2.7 Evaluasi Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja

II-37

dan Transmigrasi 8

Tabel 2.8

II-42

Realisasi Anggaran Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi 9

Tabel 4.1

IV-4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10

Tabel 4.2

IV-15

Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11

Tabel 5.1

V-2

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode 2014-2018 12

Tabel 6.1

VI-2

Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi|VI


2014-2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke

arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu selaras dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berkaitan

dengan

kondisi

tersebut

diatas,

diperlukan

suatu

perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk

melaksanakan

suatu

rangkaian

kegiatan

atau

aktivitas

kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai

tujuan

yang

lebih

baik,

dengan

memanfaatkan

dan

mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan

kegiatan-kegiatan

dalam

rangka

mencapai

tujuan

pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi, prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiI|I-1


2014-2018

pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2018) atau sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Renstra

diartikan

sebagai

dokumen

perencanaan

jangka

menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan



2014-2018

potensi, peluang, hambatan dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri

adalah

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan

kegiatan

penyelenggaraan kegiatan kerja. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Jombang menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap tahun. Target

prioritas

yang

ingin

dicapai

yaitu

percepatan,

penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pelayanan ketenagakerjaan dan penurunan angka pengangguran serta membantu pemerintah dalam upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atasbawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif

dilaksanakan

dengan

melibatkan

semua

pihak

yang

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-



2014-2018

bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam

membuat Renstra diperlukan beberapa

antara dokumen yang satu

dokumen, dimana

dengan dokumen yang lain saling memiliki

keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan gambar 1.1 maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra SKPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka yang menjadi acuan dalam



2014-2018

pembuatan Renstra melalui Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dilandasi dasar hukum sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



7.

2014-2018

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan,

tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

2014-2018

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Indikator Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018;



1.3.

2014-2018

Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Periode2014-2018 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenJombang dalam melaksanakan tugas guna menentukan prioritas pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja,

dan

transmigrasi,

sehingga

sasaran

dan

target

capaian

pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2014-2018 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenJombang periode 2014-2018 3. Mempermudah pelaksanaan

pengendalian, visi,

misi

dan

monitoring, tujuan

serta

evaluasi sasaran

dan

koordinasi

pembangunan

daerahperiode 2014-2018. 1.3.2.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Periode 2014-2018 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

di

dalam

perencanaan,

pelaksanaan

dan

evaluasi

pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Jombang. 2. Mewujudkan rencana strategis yang

informatif, partisipatif, bermanfaat,

tepat sasaran dan berkesinambungan.



2014-2018

3. Mewujudkan strategi dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut : Bab I: Pendahuluan, yang menguraikan : 1.1 Latar belakang. 1.2 Landasan Hukum. 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra. 1.4 Sistematika Penulisan. Bab II:Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menguraikan : 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang menguraikan: 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



2014-2018

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4.3 Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 5 tahun mendatang. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI

: Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup



2014-2018

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang maka, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menangani 3 (tiga) urusan, dan terbagi menjadi 2 (dua) urusan wajib dan 1 (satu) urusan pilihan. Adapun penanganannya dilaksanakan oleh 1 sekretariat dan 4 bidang yang didukung oleh 3 sub bagian dan 8 seksi termasuk didalamnya Jabatan Fungsional. Selain itu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh tenaga pendamping (TKSK, PKH, TKS, PPA PKH, Pekerja Sosial dan Tagana). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini memiliki SDM untuk menunjang tugas dan fungsinya yang berjumlah 43 orang PNS dan memiliki tenaga tambahan berupa 3 orang honorer/kontrak yang tersebar ke seluruh bidang. 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang, sedangkan penentuan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi didasarkan oleh Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang. Dalam Peraturan tersebut telah

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |II-1


2014-2018

dijabarkan terkait struktur, tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik secara umum maupun setiap bidangnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang,

tugas

pokoknya

adalah

membantu

Bupati

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Jombang . Di dalam menjalankan tugas pokoknya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki fungsi : 1. Penyusunan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan yang mendukung pembangunan 2. Pelaksanaan kegiatan dengan skala prioritas dan strategi dalam rangka pencapaian sasaran 3. Penyelengaraan dan fasilitasi di bidang pengembangan pendayagunaan potensi social dan usaha kesejahteraan social, rehabilitasi dan bantuan social,

Hubungan

ketenagakerjaan

Industrial

serta

pelatihan

persyaratan

dan

pengawasan

penempatan

Tenaga

kerja

dan

transmigrasi Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh : 1. Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 2. Bidang Pengembangan Pendayagunaan Potensi Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, membawahi: a. Seksi

Pembinaan

Partisipasi

Sosial

Masyarakat

dan

Nilai-Nilai

Kepahlawanan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |II-2


2014-2018

b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Kesejahteraan Sosial. 3. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, membawahi : a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat; b. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial. 4. Bidang

Hubungan

Industrial

Syarat

Kerja

dan

Pengawasan

dan

Transmigrasi,

Ketenagakerjaan, membawahi: a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. 5. Bidang

Pelatihan,

Penempatan

Tenaga

Kerja

membawahi: a. Seksi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja. 6. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagain tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Dinas; b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas; c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;



d. Pengelolaan

administrasi

Kepegawaian,

pelaksanaan

2014-2018

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan; f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja; h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset; i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga; j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat; k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas; l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor; m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat. Dalam sekretariat ini dibagi menjadi sub Bagian, diantaranya adalah : 1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a. Menyusun formasi karir dan diklat Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. Melaksanakan kebijakan, pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;



2014-2018

c. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, penyelenggaraan, pengendalian serta evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. Melaksanakan

kebijakan

pembinaan,

pejabat

fungsional,

serta

pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; e. Melaksanakan kebijakan pembinaan organisasi dan tata laksana; f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan perlengkapan, pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; g. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan, keamanan dan perawatan kantor; h. Mengatur dan mengelola barang inventaris kantor. 2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan

neraca,

pertanggungjawaban

dan

pelaksanaan verifikasi

akuntansi/

serta

pembukuan,

penyusunan

perhitungan

anggaran; b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Dinas; d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; b. Melaksanakan

kegiatan

perencanaan

dan

penyusunan

dokumen

pembangunan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |II-5


2014-2018

c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; e. Melaksanakan monitoring,

kebijakan evaluasi

pembinaan,

dan

pengawasan,

pelaporan

pengendalian,

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup SKPD; i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas. 2. Bidang Pengembangan Pendayagunaan Potensi Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Tugas pokok Bidang Pengembangan, Pendayagunaan Potensi Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di bidang pengembangan program dan kelembagaan yaitu, penyuluhan,

publikasi,

pengendalian dan

pembinaan lanjut yang terkait dengan usaha kesejahteraan sosial, partisipasi sosial masyarakat,

lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial,

pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpencil dan penanaman

nilai-nilai

kesetiakawanan

sosial.

kepahlawanan, Dalam

keperintisan,

melaksanakan

tugas

kejuangan pokok,

serta Bidang



2014-2018

Pengembangan, Pendayagunaan Potensi Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi: a. Penyusunan pedoman di bidang penyelenggaraan yang terkait dengan penggalian, pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial serta pengembangan

program

dan

kelembagaan,

penyuluhan,

publikasi,

pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial; b. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan,

koordinasi, dan bimbingan teknis di bidang

pengendalian, pengembangan yang terkait dengan

partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpencil,

penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,

kejuangan dan kesetiakawanan sosial serta program dan kelembagaan, penyuluhan, publikasi, pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial; c. Pemantauan

dan

evaluasi

penggalian, pengembangan masyarakat,

lembaga

pemberdayaan penanaman

fakir

nilai-nilai

kegiatan

di

bidang

penyelenggaraan

yang terkait dengan partisipasi sosial

penyelenggara miskin,

keluarga

kepahlawanan,

usaha rentan

kesejahteraan komunitas

keperintisan,

sosial,

terpencil,

kejuangan

dan

kesetiakawanan sosial serta pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan, publikasi, pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial. Bidang Pengembangan Pendayagunaan Potensi Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial dibagi menjadi beberapa seksi, diantaranya adalah: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |II-7


2014-2018

1. Seksi Pembinaan Parisipasi Sosial Masyarakat dan Nilai-Nilai Kepahlawanan, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan pendayagunaan yang terkait

dengan

karang taruna, organisasi sosial,

wahana

kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pekerja sosial masyarakat, wanita pemimpin kegiatan sosial, kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan

sosial,

penghargaan

terhadap

keluarga

pahlawan,

pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional serta pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil; b. Pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis di bidang pembinaan dan pendayagunaan yang terkait dengan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pekerja sosial masyarakat,

wanita

pemimpin

kegiatan

sosial,

kepahlawanan,

keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan sosial, penghargaan terhadap keluarga pahlawan, pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional serta penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil; c. Melaksanakan pemantauan, dan evaluasi

kegiatan pembinaan dan

pendayagunaan yang terkait dengan karang taruna,, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pekerja sosial masyarakat,

wanita

pemimpin

kegiatan

sosial,

kepahlawanan,

keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan sosial, penghargaan terhadap keluarga pahlawan, pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional serta penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil.



2014-2018

2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan yang terkait dengan kegiatan

monitoring evaluasi, pengendalian dan

pembinaan lanjut di bidang usaha kesejahteraan sosial serta perumusan pedoman penyuluhan sosial dan publikasi kegiatan usaha kesejahteraan sosial; b. Melaksanakan

kegiatan

dan

bimbingan

teknis

pengembangan

kelembagaan yang terkait dengan monitoring evaluasi, pengendalian, pembinaan lanjut di bidang usaha kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial dan publikasi kegiatan usaha kesejahteraan sosial; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan yang terkait dengan kegiatan , monitoring evaluasi,

pengendalian

dan

pembinaan

lanjut

di

bidang

usaha

kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial dan publikasi kegiatan usaha kesejahteraan sosial; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pedayagunaan Potensi Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial 3. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Tugas pokok Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelayanan bagi balita, anak, lanjut usia terlantar, rehabilitasi sosial anak

nakal,

korban

napza,

penyandang

cacat,

tuna

sosial

serta

penyelenggaraan bantuan, jaminan dan perlindungan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar serta pengelolaan sumber dana sosial. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |II-9


2014-2018

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, mempunyai fungsi: a. Penyusunan pedoman di bidang penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terkait dengan balita, anak , lanjut usia terlantar, anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial serta penyelenggaraan bantuan, jaminan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi

dan bimbingan teknis

di bidang

penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terkait dengan balita, anak terlantar , lanjut usia, anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial serta penyelenggaraan bantuan, jaminan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat; c. Pelaksanaan

Pemantauan

dan

evaluasi

kegiatan

di

bidang

penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terkait dengan balita, anak , lanjut usia terlantar, anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial serta penyelenggaraan bantuan, jaminan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat.



2014-2018

Kemudian pada Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial terbagi menjadi, beberapa seksi diantaranya: 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjut yang terkait dengan balita, anak dan lanjut usia terlantar, anak nakal dan korban napza, bekas tuna susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik dan warga bekas binaan lembaga pemasyarakatan, penyandang cacat dan cacat bekas penderita penyakit kronis; b. Melaksanaan kegiatan dan bimbingan teknis pelayanan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjutt yang terkait dengan balita, anak dan lanjut usia terlantar,anak nakal dan korban napza, bekas tuna susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik dan warga bekas binaan lembaga pemasyarakatan, penyandang cacat dan cacat bekas penderita penyakit kronis; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

kegiatan pelayanan dan

perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjut yang terkait dengan balita, anak , lanjut usia terlantar,

anak nakal , korban

napza, bekas tuna susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik dan warga bekas binaan lembaga pemasyarakatan, penyandang cacat dan cacat bekas penderita penyakit kronis. 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas: a. Menyiapkan

bahan

penyusunan

pedoman

kesiapsiagaan,

mitigasi,

tanggap darurat, bantuan sosial yang terkait dengan korban bencana alam dan bencana sosial, pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |II-11


2014-2018

dana sosial, pembinaan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial, identifikasi, analisa, bantuan sosial, resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar dan pemulangan orang terlantar; b. Melaksanakan kegiatan dan bimbingan teknis kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial, pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial, pembinaan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial, identifikasi, analisa, bantuan sosial, resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar dan pemulangan orang terlantar; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan sosial yang terkait dengan

korban bencana

alam dan bencana sosial, pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan

penyidikan

sumber

dana

terhadap sosial,

penyimpangan

pembinaan

dan

pengumpulan/pengelolaan pengembangan

jaminan

kesejahteraan sosial, identifikasi, analisa, bantuan sosial, resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar dan pemulangan orang terlantar. 4. Bidang

Hubungan

Industrial

Syarat

Kerja

dan

Pengawasan

Ketenagakerjaan Tugas

pokok

Bidang

Hubungan

Industrial

Syarat

Kerja

dan

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas



pokok,

bidang

Hubungan

Industrial

Syarat

Kerja

dan

2014-2018

Pengawasan

Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi: a. Pengelolaan data dan informasi perusahaan dan pekerja; b. Pelaksanaan pencegahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar Pengadilan, mogok kerja, penutupan perusahaan; c. Pengesahan Bersama,

Peraturan

pencatatan

Perusahaan, Perjanjian

pendaftaran

Kerja

Waktu

Perjanjian Tertentu

Kerja

(PKWT),

pencatatan dan verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh; d. Penyusunan, pengusulan formasi dan melakukan pembinaan Mediator, Konsiliator, Arbiter Kabupaten serta Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker)/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); e. Pelaksanaan pembinaan dan pembentukan Syarat Kerja, Lembaga Hubungan Industrial (Bipartite, Tripartite) serta Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); f. Pelaksanaan

pembinaan

Pemeriksaan,

Pengawasan

pelaksanaan

Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Pemeriksaan Pengujian serta pemberian Ijin/Rekomendasi, pengesahan terhadap obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); g. Penanganan

kasus/Penyidikan

terhadap

pelanggaran

Peraturan

Perundang-undangan Ketenagakerjaan; h. Pelaksanaan bimbingan aplikasi Pengupahan di perusahaan, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada Gubernur; i. Penerbitan penetapan, rekomendasi, pengesahan dan perijinan norma ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).



2014-2018

Pada bidang hubungan industrial syarat kerja dan pengawasan Ketenagakerjaan, terbagi menjadi beberapa seksi, diantaranya: 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mempunyai tugas: a. Melaksanakan

pembinaan

Sumber

Daya

Manusia

dan

Lembaga

Penyelesaian Perselisihan di luar Pengadilan, serta Penyusunan dan Pengusulan formasi mediator, konsiliator, arbiter; b. Melakukan

pencegahan

dan

penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan; c. Memfasilitasi

penyusunan

serta

pengesahan

Peraturan

Perusahaan,pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pencatatan dan verifikasi keanggotaan

Serikat

Pekerja/Serikat

Buruh

serta

pemberian

ijin/rekomendasi operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; d. Melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan; e. Melaksanakan pembinaan dan pembentukan syarat kerja, Kelembagaan Hubungan Industrial. 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas: a. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan pengawasan norma kerja, wajib lapor

ketenagakerjaan,

perlindungan

waktu

kerja,

waktu

istirahat,

perhitungan upah lembur, upah, hubungan kerja, penempatan dan pelatihan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), jamsostek, kompensasi kecelakaan kerja, perlindungan tenaga kerja anak, perempuan dan cacat,



2014-2018

pelayanan kesehatan kerja, penyelenggaraan sanitasi dan hygien perusahaan; b. Melaksanakan

pembinaan,

pemeriksaan

pengawasan

perlindungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pesawat angkat angkut, pesawat tenaga dan produksi, persyaratan sarana penanggulangan kebakaran, instalasi listrik, instalasi penyalur petir, lift, pesawat uap, bejana tekan, Alat Pelindung Diri (APD), lingkungan kerja, pengendalian bahan kimia berbahaya, keselamatan

asbes, dan

pestisida, kesehatan

konstruksi kerja,

bangunan,

pembentukan

dan

pemeriksaan pembinaan

kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); c. Melaksanakan penanganan kasus/penyidikan terhadap perusahaan yang melanggarperaturan perundang-undangan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3); d. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pertama, berkala dan khusus pesawat uap dan bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga dan produksi, instalasi listrik, instalasi penangkal petir; e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan penanggulangan kebakaran, operator ketel uap, operator pesawat angkat dan angkut; f. Melaksanakan penerbitan rekomendasi, pengesahan, penetapan, dan perijinan terhadap obyek pengawasan Norma ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 5. Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tugas pokok Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelatihan produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi, penempatan dan perluasan tenaga kerja. Dalam melaksanakan



2014-2018

tugas pokok, Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi: a. Pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja, penyusunan, pengolahan data pencari kerja, dan Penyebarluasan informasi pasar kerja; b. Pembinaan pelatihan, pengukuran, peningkatan produktivitas kerja bagi masyarakat, perusahaan dan tenaga kerja; c. Penerbitan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair; d. Penyuluhan, Seleksi, Rekrutmen, penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan, serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), penyebarluasan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) serta program padat karya; f. Monitoring dan evaluasi

penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di

Kabupaten; g. Pelaksanaan kebijakan Pusat maupun Provinsi dan merumuskan strategi kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang transmigrasi serta

pengusulan

rencana

pengerahan,

pelaksanaan

pelayanan

perpindahan transmigrasi dari daerah asal ke daerah penerima melalui pelaksanaan kerjasama dengan daerah penerima. Dalam bidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, terbagi menjadi beberapa seksi yang memiliki tugas sebagai berikut:



2014-2018

1. Seksi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas: a. Melaksanakan pelatihan dan pengukuran peningkatan produktivitas kerja bagi masyarakat, perusahaan dan tenaga kerja; b. Menerbitkan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri, serta koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja; c. Melaksanakan

pendaftaran

dan

seleksi

calon

transmigran,serta

melaksanakan penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah; d. Melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) ketransmigrasian; e. Menyusun rencana pengerahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi, penjajakan dan melakukan kerjasama dengan daerah lain berkaitan dengan penempatan lokasi transmigrasi serta melaksanakan pelayanan penampungan, logistik, kesehatan, perbekalan, pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. 2. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas: a. Menyusun, mengolah dan menganalisis data pencari kerja (pencaker), data lowongan kerja, dan melaksanakan penyebar-luasan informasi pasar kerja serta pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja; b. Memberikan rekomendasi penerbitan izin pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), tempat penampungan calon tenaga kerja, lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyelenggara pameran bursa kerja / job fair, operasional, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia atau luar negeri, lembaga sukarela Indonesia, paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon



2014-2018

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta rekomendasi Tenaga Kerja Asing (TKA); c. Menyelenggarakan program perluasan kerja melalui pendaya-gunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), lembaga sukarela, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), bimbingan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) dan Tehnologi Tepat Guna (TTG), serta program padat karya; d. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten; e. Melaksanakan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan , penempatan tenaga kerja melalui sistem Antar Kerja Lokal (AKL)/Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), memfasilitasi penempatan bagi pencari

kerja

penyandang

cacat,

lansia

dan

perempuan,

serta

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan Tugas pokok Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum adalah Tugas pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Jombang di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi: a. Penyusunan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan yang mendukung pembangunan

di bidang sosial,

ketenagakerjaan

dan

transmigrasi; b. Pelaksanaan kegiatan dengan skala prioritas dan strategi dalam rangka pencapaian sasaran di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; c. Penyelenggaraan dan fasilitasi di bidang pengembangan pendayagunaan potensi sosial dan usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi dan bantuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |II-18


2014-2018

sosial, hubungan industrial persyaratan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; d. Pengelolaan, pengumpulan data dan informasi, evaluasi kegiatan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; f. Pengelolaan kesekretariatan. Uraian dari tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diperjelas melalui bagan struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi


2014-2018


2014-2018

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Jombang yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, dimana yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Adapun rinciannya sebagai berikut: Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi No

Jabatan

Jumlah (org)

1

Kepala Dinas

1

2

Sekretaris

1

3

Kepala Sub.Bagian

3

4

Kepala Bidang

4

5

Kepala seksi

8

6

Staff

29

Jumlah

46

Tata Laksana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang Pada BAB IX Tata Kerja pasal 23 yang menyebutkan: 1. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;



2014-2018

2. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

Perundang-

Undangan; 3. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 4. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 5. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; 6. Dalam

menyampaikan

laporan

wajib

disampaikan

kepada

satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 7. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. Dalam penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengedepankan prinsip koordinasi, dan memperhatikan sinkronisasi antara tindakan

dan

aturan

yang

berlaku.

Setiap

posisi

memiliki

suatu

tanggungjawab tersendiri, seperti staff bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaannya, dan atasan bertanggungjawab dalam menyampaikan dan mengawasi hasil kerjaan para staf. Selain itu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga berkewajiban membangun komunikasi dengan instansi lain



2014-2018

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki beberapa sumber daya, yang diantaranya adalah sumber daya manusia dan aset yang dimiliki. Sumber daya manusia Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya: Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat No

Pangkat

Jumlah

1

ESELON I

-

2

ESELON II

1

3

ESELON III

5

4

ESELON IV

11

Di dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki komposisi aparatur seperti yang telah digambarkan di atas memiliki aparatur eselon II (Kepala Dinas) dan aparatur eselon III diduduki oleh seorang sekretaris dan kepala bidang, sedangkan Eselon IV diduduki oleh Kepala Sub.Bagian dan kepala seksi. Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang No

Golongan/Ruang

Jumlah

1

I/a

-

2

I/b

-

3

I/c

-

4

I/d

-



No

Golongan/Ruang

Jumlah

5

II/a

2

6

II/b

2

7

II/c

2

8

II/d

-

9

III/a

6

10

III/b

12

11

III/c

4

12

III/d

7

13

IV/a

6

14

IV/b

1

15

IV/c

1

16

IV/d

-

17

IV/e

-

Jumlah

2014-2018

43

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah golongan II/a, dan yang tertinggi adalah golongan IV/a yang berjumlah 4 orang. Sedangkan Penggolongan berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal No Jenjang Pendidikan Jumlah 1

Magister (S2)

8

2

Sarjana(S1)

20

3

Diploma III

1

4

SMA/Sederajat

12

5

SMP/Sederajat

2

Jumlah

43



2014-2018

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa pendidikan terendah aparatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah SMP, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel 2.5. Tabel 2.5 Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan/Pelatihan Jenis Pendidikan/Pelatihan Pemetaan SDM Diklat Fungsional Teknis Kepemimpinan Struktural 12 3 Fungsional Staff

-

9

-

9

7

11

Pendidikan/pelatihan ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Selain sumber daya manusia yang dimiliki, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi juga memiliki daftar inventaris yang dapat menunjang kinerja Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi.

Adapun

daftar

inventaristersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Daftar inventaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kondisi No Nama Inventaris Jumlah Baik Sedang Rusak 01 KENDARAAN Mobil 2 2 Motor 17 15 2 02 BANGUNAN/TANAH Tanah Bangunan Pemerintah 1 1 (LBK) Makam Pahlawan 1 1 Tanah Bangunan Pemerintah 1 1 (Dekloos) Tanah Bangunan Pemerintah

1

1



No

03

Nama Inventaris

Jumlah

(Barak) Tanah Bangunan Pemerintah (Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Pagar PERALATAN DAN MESIN Mesin Potong rumput Mesin Penghisab Debu Alat Dapur Lainya Sound System Mesin Tik Manual Lemari Besi Rak Besi Rak Kayu Filling Besi Filling Kayu Lemari Kaca Papan Nama White Board Lemari Kayu Kursi Besi Kursi kayu Meja Rapat Meja Tulis Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Tangan Kursi Putar Bangku Tunggu Kursi Lipat Meja Komputer Sofa Korden AC Kipas Angin Televisi PC Unit Laptop Note Book Printer CPU Monitor Scanner Meja Kerja Pejabat Kursi Kerja Pejabat Keyboard Peralatan Personal computer lainya Hub WAP Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Baik

4

4

1

1

3 1 18 2 6 11 1 1 9 2 1 1 27 10 7 5 3 42 46 1 22 7 4 33 8 1 20 7 5 2 13 2 11 25 5 3 1 6 12 3 3

1 1 18 2 6 11 1 1 9 2 1 1 27 10 7 5 3 42 46 1 22 7 4 33 8 1 20 6 5 1 13 2 11 25 5 3 1 6 12 3 3

1 1 2

1 1 2

Kondisi Sedang

2014-2018

Rusak

2

1 1



No

Nama Inventaris Camera + Attachement Proyektor + Attachement Telephone Hybird Intercom Unit Microphone Facsimile Wireless Amplifier Antena Vhf/Fm Portable Papan Peraga Hidrostatic Radio Gambar Presiden/Wakil Presiden Gambar lambang Garuda Tiang Bendera Mesin Jahit Eart tester meter Thicnes Meter

Jumlah 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 4 2 1 1 1 1

Baik 2 1

Kondisi Sedang

2014-2018

Rusak

5 1 1 1 1

1 1

1 1 5 4 2 1 1 1 1

Inventaris yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini di harapkan dapat menunjang aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kinerja pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2009-2013) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya, serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran.



20

TABEL 2.7 EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (2009-2013) NO 1 1 1 1

2

3

PRPGRAM 2

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Target SPM

Target IKK

3 Standar Pelayanan Minimum Urusan Sosial Pelaksanaan Pelaksanaan Program /Kegiatan Bidang Sosial: a. Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar b. Persentase (%) PMKS skala kabupaten yg menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama( KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainya Penyediaan Sarana dan prasasrana Sosial a. Presentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial b. Presentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasasrana pelayanan kesejahteraan sosial Penanggulangan korban bencana a. Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan Sosial selama ,masa tanggap darurat

4

5

Target Indikator Lainya 6

Target Renstra SKPD Tahun ke 1

2

3

4

Realisasi Capaian tahun ke 5

1

2

3

4

Rasio Capaian pada tahun ke 5

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

40%

20%

25%

30%

35%

40%

20%

25%

30%

35%

5%

1%

2%

3%

4%

5%

1%

2%

3%

4%

80%

60%

65%

70%

75%

80%

25%

21%

22%

23%

24%

25%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

2

3

4

17

18

19

40%

100%

100%

5%

100%

100%

keterangan 5

20

21

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22

Penanganan korban bencana dari segi sosial yang lain ditangani oleh BPBD

b. Presentase (%) korban bencana Skala



NO 1 4

1

2

5

PROGRAM 2

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD 3 Pelaksanaan dan........ Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Urusan Ketenagakerjaan Pelayanan Pelatihan kerja a. Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Pelayanan Penempatan tenaga Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Pelayanan penyelesaian PerselisihWan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Pelayanan Kepesertaan BPJS Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan a. Besaran Pemeriksaan Perusahaan b. Besaran Pengujian peraltan di perusahaan

Target SPM

Target IKK

4

5

Target Indikator Lainya 6


2 7

3 8

4 9


10

1

2

11

12

3 13

4 14

Rasio Capaian pada tahun ke 5

15

1 16

2

3

4

20

keterangan 5

17

18

19

20

21

12,5%

2,5%

5%

7,5%

10%

12,5%

2,5%

5%

7,5%

10%

12,5%

100%

100%

100%

100%

100%

500 orang

100 orang

200 orang

300 orang

400 orang

500 orang

100 orang

200 orang

300 orang

400 orang

500 orang

100%

100%

100%

100%

100%

400 orang

80 orang

160 orang

240 orang

320 orang

400 orang

80 orang

160 Orang

240 orang

320 orang

400 orang

100%

100%

100%

100%

100%

400 orang

80 orang

160 orang

240 orang

320 orang

400 orang

80 orang

160 Orang

240 orang

320 orang

400 orang

100%

100%

100%

100%

100%

15%

10%

11%

12%

13%

15%

10%

11%

12%

13%

15%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

30%

35%

40%

42%

45%

30%

35%

40%

42%

45%

100%

100%

100%

100%

100%

150 kasus

30 kasus

60 kasus

90 kasus

120 kasus

150 kasus

30 kasus

60 kasus

90 kasus

120 kasus

150 kasus

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

22



Indikator Kinerja kunci Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase Penyandang cacat baik fisik mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

41%

36%

37%

38%

39%

41%

36%

37%

38%

39%

41%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

30%

35%

40%

42%

45%

30%

35%

40%

42%

45%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

48 lembaga

38 lembaga

42 lembaga

44 lembaga

46 lembaga

48 lembaga

38 lembaga

42 lembaga

44 lembaga

46 lembaga

48 lembaga

100%

100%

100%

100%

100%

40%

20%

25%

30%

35%

40%

20%

25%

30%

35%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

12,5%

2,5%

5%

7,5%

10%

12,5%

2,5%

5%

7,5%

10%

12,5%

100%

100%

100%

100%

100%


20


NO

PROGRAM

1

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Program Penigkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan panti asuhan /panti jompo

Program Pembinaan eks Penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK,narkoba dan penyakit sosial lainya Program Pemberdayaan

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD 3 PMKS yang memperoleh bantuan sosial Transmigrasi swakarsa Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD Tersedianya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya konsistensi perencanaan dan pengangaran program SKPD Menurunnya jumlah PMKS

Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan Persentase Penghuni panti asuhan /panti jompo yang mendapat pembinaan Persentase eks penyandang penyakit sosial produktif Meningkatnya

Target SPM 4 40%

Target IKK

Target Indikator Lainya

5

6


2

3

4


1

2

3

20

Rasio Capaian pada tahun ke

4

5

1

2

3

4

5

7 20%

8 25%

9 30%

10 35%

11 40%

12 20%

13 25%

14 30%

15 35%

16 40%

17 100%

18 100%

19 100%

20 100%

21 100%

100 KK

20 KK

40 KK

60 KK

80 KK

100KK

20 KK

40 KK

60 KK

80 KK

100KK

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

2%

4%

6%

8%

10%

2%

4%

6%

8%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

2%

4%

6%

8%

10%

2%

4%

6%

8%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

20%

25%

30%

35%

40%

20%

25%

30%

35%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

10

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

100%

100%

100%

100%

100%

keterangan 22



Kelembagaan kesejahteraan sosial Program Partisipasi sosial Masyarakat Program Pembinaan lingkungan sosial

Program peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja Program peningkatan kesempatan kerja Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

jumlah Lembaga yang memberikan pelayanan Meningkatnya Jumlah KUBE Terciptanya peningkatan usaha ekonomi produktif bagi keluarga rentan Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah kasus Perselisihan Hubungan industrial

lembaga

lembaga

lembaga

lembaga

lembaga

lembaga

lembaga

lembaga

lembaga

lembaga

lembaga

200 KUBE 250 KK

40 KUBE 50 KK

80 KUBE 100 KK

120 KUBE 150 KK

160 KUBE 200 KK

200 KUBE 250 KK

40 KUBE 50 KK

80 KUBE 100 KK

120 KUBE 150 KK

160 KUBE 200 KK

200 KUBE 250 KK

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15%

10%

11%

12%

13%

15%

10%

11%

12%

13%

15%

100%

100%

100%

100%

100%

150 kasus

30 kasus

60 kasus

90 kasus

120 kasus

150 kasus

30 kasus

60 kasus

90 kasus

120 kasus

150 kasus

100%

100%

100%

100%

100%


20


Tabel 2.8 Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode 2009-2013 Uraian 1 Program Pelayana Administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prassarana Aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Program pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat terpencil(KAT)dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainya Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Pembinaan Panti asuhan/panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK,narkoba,dan penyakit sosial lainya) Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program Partisipasi sosial Masyarakat Program pembinaan

1 2 387,143,000

Anggaran pada tahun ke2 3 3 4 230,899,900 257,706,500

4 5 276,090,000

116,224,000

79,535,700

115,719,500

166,810,000

6,250,000

6,000,000

6,750,000

7,375,000

2,628,561,000

1,556,309,850

1,199,965,400

1,729,545,000

387,143,000

230,899,900

257,706,500

276,090,000

116,224,000

79,535,700

115,719,500

166,810,000

6,250,000

6,000,000

6,750,000

7,375,000

8,611,000

4,377,000

1,002,828,500

268,388,750

234,950,000

328,500,000

444,985,500

422,045,500

150,266,000

311,837,000

237,437,500

115,855,000

113,725,000

60,726,500

63,793,400

138,205,000

201,942,500

244,925,000

605,000,000

98,752,000

44,956,500

10,000,000

70,000,000

5 6 313,320,0 00 194,000,0 00 7,500,000 1,390,820, 000 313,320,0 00 194,000,0 00 7,500,000

1 7 294,811,501 87,175,300 6,250,000

Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2 3 4 8 9 10 212,158,936 233,005,606 241,438,3 83 69,504,225 103,832,447 153,808,8 00 6000,000 6,750,000 5,625,000

2,262,852,151

1,372,609,011

1,128,564,003

294,811,501

212,158,936

233,005,606

87,175,300

69,504,225

103,832,447

6,250,000

6,000,000

6,750,000

3,957,500

4,365,000

330,000,0 00

900,505,500

231,994,500

228,884,450

298,890,7 00

215,770,000

166,000,0 00

356,497,350

358,069,650

144,919,800

210,020,7 00

60,000,000

60,000,00 0

304,433,000

220,,520,200

113,222,500

51,725,00 0

92,500,000

55,030,500

63,521,100

250,000,0 00

124,965,000

174,331,000

224,524,500

479,016,0 00

70,000,00 0

91,757,000

40,635,000

9,903,600

63,346,50 0

5 11

Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke1 2 3 4 5 12 13 14 15 16

Rata rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi 17 18

1,503,871, 083 241,438,3 83 153,808,8 00 5,625,000


20


lingkungan sosial Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Program peningkatan Kesempatan kerja Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

535,920,331

90,235,000

615,906,500

942,000,000

20,000,00 0

503,343,500

85,205,450

512,495,100

809,223,0 00

671,796,400

639,415,530

409,917,400

355,000,000

633,831,900

529,239,500

376,509,400

841,352,300

386,081,800

169,320,000

550,000,000

425,000,0 00 415,000,0 00

333,360,300

343,352,100

162,390,000

322,332,0 00 485,345,0 00


20


2014-2018

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Peluang (opportunities) Bidang Ketenagakerjaan a. Tersedianya angkatan kerja yang memadai (labour supplay) b. Berkembangnya wirausaha baru c. Bertambahnya lapangan kerja di dalam dan di luar negeri d. Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) e. Berkembangnya lembaga pelatihan kerja f. Meningkatnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Bidang Transmigrasi a. Meningkatnya kerjasama antar wilayah b. Meningkatnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi c. Meningkatnya pembangunan infrastruktur di daerah tujuan Bidang Sosial a. Meningkatnya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) b. Meningkatnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bidang usaha ekonomi produktif c. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat d. Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) e. Tersedianya tenaga terampil penyandang cacat



2014-2018

2. Tantangan (Threats) Bidang Ketenagakerjaan a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka b. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) c. Diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) dan pasar global d. Banyaknya tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan karyawan e. Belum

sinerginya

perkembangan

industri

dengan

kelestarian

lingkungan. Bidang Transmigrasi a. Kurangnya kerjasama dengan daerah tujuan yang berpotensi menjadi daerah tujuan baru b. Masih rendahnya kualitas calon transmigran. Bidang Sosial a. Masih tingginya jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ilegal b. Masih tingginya angka PMKS c. Kurangnya fasilitas pendukung bagi PMKS d. Rendahnya kualitas SDM PMKS Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan antara peluang dan tantangan adalah 7:8. Dengan perbandingan tersebut, dengan jelas terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.



2014-2018

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Permasalahan

yang

dihadapi

Dinas Sosial Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi adalah : Bidang Ketenagakerjaan : 1. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Ketidaksesuaian lapangan kerja dengan ketersediaan tenaga kerja 3. Belum optimalnya pelayanan ketenagakerjaan 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berwirausaha 5. Masih banyaknya pengusaha yang tidak mematuhi peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan 6. Ketidaksiapan angkatan kerja dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 7. Masih tingginya angka TKI yang bekerja di sektor informal 8. Terbatasnya tenaga teknis di bidang ketenagakerjaan Bidang Sosial a. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial b. Kurangnya tingkat kemandirian PMKS c. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengentasan PMKS d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangundangan di bidang sosial e. Keterbatasan jumlah lembaga PSKS f. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS g. Kurang terpadunya penanganan PMKS antar SKPD h. Biasnya data PMKS yang tersedia antar SKPD

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi| III-1


2014-2018

Bidang Transmigrasi a. Kurangnya tenaga teknis di bidang ketransmigrasian b. Masih rendahnya koordinasi antara daerah asal dengan daerah tujuan c. Sulitnya mencari calon lokasi transmigrasi yang berstatus Areal Penggunaan Lahan (APL) untuk pencadangan daerah baru d. Kurangnya fasilitas penunjang dan infrastruktur di daerah tujuan 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua” dan beberapa Misi, yaitu : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama 2. Mewujudkan Layanan Dasar Yang Terjangkau 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memegang peran yang cukup penting dan strategis. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mendapatkan

amanah

untuk

menjalankan

misi

pertama

(1)

yaitu:

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama dan misi yang ketiga (3) yaitu : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata. Untuk mewujudkan amanah tersebut, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mewujudkannya dalam beberapa program dalam lima (5) tahun ke depan yaitu periode 2014-2018 yang akan dibahas pada bab selanjutnya.



2014-2018

3.3 Telaahan Renstra K/L 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2010-2014 dengan sasaran sebagai berikut: a. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial b. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapiresiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial c. Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi social d. RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar) e. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal f. Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis g. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan h. Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik i. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar j. Meningkatnya

kemampuan

dan

kemauan

masyarakat,

lembaga

kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial k. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi| III-3


2014-2018

l. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tuna sosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional m. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial n. Seluruh unit layanan sosial menerapkan system pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standarisasi dan akreditasi layanan o. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan di luar panti kabupaten dan nonpanti. Seiring dengan sasaran Renstra Kementerian Sosial tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang telah menyusun program kerja 14 (Empat belas) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung

program

kerja

pemerintah

dan

sekaligus

mengatasi

permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

tahun 2014-

2018. 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arah

kebijakan

dan

strategi

Kementerian

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi tahun 2010-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja b. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja c. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi| III-4


2014-2018

d. Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja e. Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak f. Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing g. Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi h. Tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) i. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi . 3.3.2.1 Bidang Tenaga Kerja Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2014-2018 diarahkan untuk: (1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai; (2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan; (3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja; (4) Menyempurnakan

peraturan-peraturan

ketenagakerjaan

dan

melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional; (5) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi| III-5


2014-2018

(6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas; (7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; (8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan; (9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja. Memasuki pembangunan tahun 2014-2018, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan, antara lain: Bidang Ketenagakerjaan : 1. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Ketidaksesuaian lapangan kerja dengan ketersediaan tenaga kerja 3. Belum optimalnya pelayanan ketenagakerjaan 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berwirausaha 5. Masih banyaknya pengusaha yang tidak mematuhi peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan 6. Ketidaksiapan angkatan kerja dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 7. Masih tingginya angka TKI yang bekerja di sektor informal 8. Terbatasnya tenaga teknis di bidang ketenagakerjaan Bidang Sosial 1. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial 2. Kurangnya tingkat kemandirian PMKS 3. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengentasan PMKS 4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangundangan di bidang sosial 5. Keterbatasan jumlah lembaga PSKS 6. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS 7. Kurang terpadunya penanganan PMKS antar SKPD 8. Biasnya data PMKS yang tersedia antar SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi| III-6


2014-2018

Bidang Transmigrasi 1. Kurangnya tenaga teknis di bidang ketransmigrasian 2. Masih rendahnya koordinasi antara daerah asal dengan daerah tujuan 3. Sulitnya mencari calon lokasi transmigrasi yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) untuk pencadangan daerah baru 4. Kurangnya fasilitas penunjang dan infrastruktur di daerah tujuan

3.3.2.2 Bidang Transmigrasi Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2014-2018 diarahkan sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkonstribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahanan nasional, mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ketransmigrasian adalah: 1) Mengembangkan potensi sumberdaya dengan

pengembangan

perkotaan

alam perdesaan

dalam

satu

terintegrasi

kesatuan

sistem

pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan pemugaran permukiman penduduk setempat, pembangunan permukiman pada kawasan potensial, dan revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada untuk membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru dengan skema KTM; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi| III-7


2014-2018

b. Menetapkan produk unggulan sejak perencanaan dan pembangunan permukiman melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri; c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan Badan Usaha dengan masyarakat di kawasan transmigrasi; d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi potensi dan peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi; e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon transmigran serta pembekalan mental dan etos kerja; f. Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran; g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah. 2) Pembinaandan

pemberdayaan

masyarakat

transmigrasi

dan

pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, melalui pemberian input dan modal, penguatan lembaga sosial, fasilitasi kewirausahaan, penguatan lembaga sosial dan lembaga masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan mental spiritual; b. Pengembangan usaha ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha produktif, pendampingan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta fasilitasi dan mediasi pengembangan bisnis dan kemitraan; c. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan, penyediaan prasarana intra dan

antar

kawasan,

pembangunan

sarana

dan

prasarana

pusat

pertumbuhan baru; d. Peningkatan

kemandirian

masyarakat

transmigrasi

di

kawasan

transmigrasi; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi| III-8


2014-2018

e. Penguatan kapasitas SDM Pengelola dalam pengembangan kawasan sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Hubungan antara tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah bahwa penyusunan tata ruang wilayah harus memperhatikan kajian tentang lingkungan hidup. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

di

Kabupaten

Jombang.

Namun

demikian

dalam

rangka

melaksanakan tugas khususnya dalam pembinaan perusahaan yang memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam di himbau untuk senantiasa menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimanfaatkan sehingga kelestarian sumber daya alam bisa dijaga kelestariannya. 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis yang muncul dalam penyusunan rencana strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 adalah : 1. Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Jombang 2. Kurang optimalnya pelayanan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi. 3. Kurang tersedianya tenaga teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi 4. Masih tingginya angka kemiskinan (11,4%) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi| III-9


2014-2018

5. Masih rendahnya kesadaran untuk melaksanakan ketentuan/peraturan perundang-undangan

di

bidang

sosial,

ketenagakerjaan

dan

transmigrasi. 6. Kurangnya

sarana

dan

prasarana

pendukung

di

bidang sosial,

ketenagakerjaan dan transmigrasi. 7. Kurang

terpadunya

koordinasi

penanganan

masalah

sosial,

ketenagakerjaan dan transmigrasi antar SKPD. 8. Kurang siapnya sektor ketenagakerjaan dalam menghadapi pasar global. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) bagi Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur keserasian pengembangan wilayah dengan kelestarian sumber daya alam yang tersedia. Implikasi KLHS di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah setiap upaya pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi senantiasa memperhatikan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.



2014-2018

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

merumuskan

Visi

“Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Produktif dan Percepatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Mendukung Terwujudnya Masyarakat Jombang yang Sejahtera”. Dari rumusan Visi tersebut, makna visi tersebut dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Produktif adalah suatu agenda besar untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para tenaga kerja agar mampu menuju kemandirian dan dapat mengurangi angka pengangguran, yang dilakukan melalui berbagai program pendukung,

seperti

pelatihan,

pemberian

bantuan

modal,

dan

lain

sebagainya. Selanjutnya percepatan penanganan masalah kesejahteraan sosial ini mengacu

kepada peningkatan

kualitas kehidupan masyarakat

untuk

mengurangi angka penyandang masalah sosial, melalui pembinaan, pelatihan, perlindungan dan pengentasan PMKS. Selain itu dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengurangi disparitas antar wilayah dilakukan dengan berbagai upaya baik berupa pembinaan calon transmigran maupun melakukan kerjasama dengan beberapa daerah untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Visi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang tersebut adalah untuk mendukung tujuan bersama yaitu Jombang sejahtera untuk semua. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurunkannya ke dalam Dinas sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |IV-1


2014-2018

beberapa misi, yaitu: 1. Meningkatkan kesejahteraan

pembinaan sosial

dan

dan

penanganan

pendayagunaan

penyandang potensi

dan

masalah sumber

kesejahteraan sosial 2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan pelayanan penenmpatan transmigrasi 3. Meningkatkan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat 4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan 5. Meningkatkan kinerja aparatur 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 

Menurunnya

angka

PMKS

dan

meningkatnya

potensi

sumber

kesejahteraan sosial 

Menurunnya angka TPT



Meningkatnya angka TPAK



Meningkatnya pelayanan administrasi bagi CTKI dan TKWNAP



Menurunnya tingkat disparitas antar wilayah



Meningkatnya produktivitas tenaga kerja



Meningkatnya kesempatan kerja mandiri



Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis



Terlindunginya tenaga kerja berdasarkan asas keadilan Dinas sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |IV-2




2014-2018

Terwujudnya pelaksanaan ketentuan (peraturan perundang-undangan) ketenagakerjaan dalam managemen perusahaan



Meningkatnya profesionalisme aparatur Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran

memperhatikan

indikator

kinerja

sesuai

tugas

dan

fungsi

Dinsosnakertrans serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang menetapkan sasaran sebagai berikut : 

PMKS dan PSKS



Penganggur



Penduduk usia kerja



CTKI dan TKWNAP



Keluarga pra sejahtera



Tenaga kerja



Pencari kerja



BKK



Perusahaan dan tenaga kerja



Aparatur Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, dan sasaran Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 4.1.

Dinas sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |IV-3


2014-2018

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun2014 – 2018 Rumusan Tujuan & Sasaran MISI

Misi 1

Misi 2

Meningkatkan Pembinaan dan Penanganan penyandang Masalah kesejahteran social dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan Tenaga kerja serta pnuatan informasi pasar kerja dan pelayanan penempatan Transmigrasi

Tujuan

Menurunnya angka PMKS dan meningkatnyapotensi sumber kesejahteraan sosial





menurunnya angka TPT





meningkatnya angka TPAK



Menigkatkan kompetensi Ketrampilan dan produktifitas Tenaga kerja dan Masyarakat

PMKS dan PSKS

Indikator Sasaran



Jumlah PMKS menurun



Jumlah PSKS meningkat

penganggur



menurunnya angka TPT



penduduk usia kerja



meningkatnya pelayanan administrasi bagi CTKI dan TKWNAP menurunnya tingkat disparitas antar wilayah



CTKI dan TKWNAP





keluarga pra sejahtera





meningkatnya produktivitas tenaga kerja



tenaga kerja





meningkatnya kesempatan kerja mandiri



pencari kerja





BKK



tersedianya suplai tenaga kerja (labour suply) yang memadai meningkatnya pelayanan administrasi CTKI dan TKWNAP meningkatnya jumlah transmigran yang berkualitas dan produktif meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dan produktif meningkatnya jumlah masyarakat pencari kerja yang terampil dan produktif meningkatnya jumlah BKK yang mampu memperluas kesempatan kerja mandiri





Misi 3

Sasaran

Tahun 2014

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2018

98.760

88.884

79.998

71.996

64.976

50%

60%

70%

80%

90%

3,0

2,9

2,9

2,8

2,7

69,53

70,14

70,75

71,36

71,97

90%

90%

90%

90%

90%

20 KK

40 KK

60 KK

80 KK

100 KK

100 orang

200 orang

300 orang

400 orang

500 orang

60 orang

120 orang

180 orang

240 orang

300 orang

60 orang

120 orang

180 orang

240 orang

300 orang



Misi 4

Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja serta pengawasan Ketenaga kerjaan

  

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis Terlindunginya tenaga kerja berdasarkan asas keadilan Terwujudnya pelaksanaan ketentuan (peraturan perundang-undangan) ketenagakerjaan dalam managemen perusahaan



Perusahaan dan tenaga kerja









Misi 5

Meningkatkan kinerja aparatur

Meningkatnya aparatur

profesionalisme

Aparatur

 

2014-2018

Hubungan industrial yang harmonis  Pembinaan/penyuluhan  Penyelesaian  Pembentukan

150 prsh 30 kasus 5%




Terlindunginya perusahaan dan pekerja  Pembinaan/penyuluhan  Penyelesaian  Pembentukan  Pemeriksaan/pengawasan

192 prsh 50 kasus 2% 192 prsh





0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

80%

80%

80%

80%

80%

Dipatuhinya peraturan perundang-undangan dalam managemen perusahaan  Penegakan hokum Penggunaan /pemakaian peralatan produksi dan alat pelindung diri sesuai ketentuan  Pemeriksaan dan pengujian Kemampuan SDM meningkat Meningkatnya kedisiplinan aparatur




4.3 Strategi

dan

Kebijakan

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

2014-2018

dan

Transmigrasi Rumusan

strategi

merupakan

pernyataan-pernyataan

yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal

dengan

menggunakan

analisis

SWOT

(Strengths/kekuatan,

Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut : 1. KEKUATAN (S) Bidang Sosial a. Dukungan potensi sumber kesejahteraan sosial yang semakin meningkat b. Tersedianya tenaga pendamping di bidang sosial yang memadai c. Adanya tim pendukung penanganan masalah kesejahteraan sosial Bidang Ketenagakerjaan a. Kemampuan SDM yang kompeten di bidang ketenagakerjaan b. Tersedianya

tenaga

pendamping

yang

memadai

di

bidang

ketenagakerjaan Dinas sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |IV-6


2014-2018

c. Adanya tim pendukung penanganan masalah ketenagakerjaan d. Kemitraan yang baik antar pemerintah dengan stakeholder Bidang Transmigrasi a. Tersedianya penduduk yang siap transmigrasi b. Kesiapan daerah tujuan transmigrasi 2. KELEMAHAN (W) Bidang Sosial a. Keterbatasan aparatur di bidang sosial b. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan PMKS c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanganan PMKS dan PSKS Bidang Ketenagakerjaan a. Keterbatasan aparatur di bidang ketenagakerjaan b. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan masalah ketenagakerjaan c. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang ketenagakerjaan Bidang Transmigrasi a. Keterbatasan aparatur di bidang ketransmigrasian b. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan masalah ketransmigrasian c. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang ketransmigrasian 3. PELUANG (OPPORTUNITIES) Bidang Ketenagakerjaan a. Tersedianya angkatan kerja yang memadai (labour supplay) b. Berkembangnya wirausaha baru c. Bertambahnya lapangan kerja di dalam dan di luar negeri d. Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Dinas sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |IV-7


2014-2018

e. Berkembangnya lembaga pelatihan kerja f. Meningkatnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Bidang Transmigrasi a. Meningkatnya kerjasama antar wilayah b. Meningkatnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi c. Meningkatnya pembangunan infrastruktur di daerah tujuan Bidang Sosial a. Meningkatnya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) b. Meningkatnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bidang usaha ekonomi produktif c. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat d. Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) e. Tersedianya tenaga terampil penyandang cacat 4. Tantangan (Threats) Bidang Ketenagakerjaan a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka b. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) c. Diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) dan pasar global d. Banyaknya tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan karyawan e. Belum sinerginya perkembangan industri dengan kelestarian lingkungan Bidang Transmigrasi a. Kurangnya kerjasama dengan daerah tujuan yang berpotensi menjadi daerah tujuan baru b. Masih rendahnya kualitas calon transmigran Bidang Sosial a. Masih tingginya jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ilegal b. Masih tingginya angka PMKS c. Kurangnya fasilitas pendukung bagi PMKS Dinas sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |IV-8


2014-2018

d. Rendahnya kualitas SDM PMKS Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini: 1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah : a. Optimalkan kerjasama dengan SKPD lain yang terkait dan partisipasi sosial masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait b. Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja c. Optimalisasi program PMKS 2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (ST) adalah: a. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program yang telah dijalankan b. Optimalisasi dengan perusahaan penerima tenaga kerja c. Optimalisasi kerjasama dengan daerah penerima peserta transmigrasi 3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah: a. Meningkatkan kemandirian peserta PMKS b. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial c. Melibatkan partisipasi masyarakat 4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ( WT ) adalah a. Tingkatkan informasi lowongan kerja b. Tingkatkan ketrampilan tenaga kerja c. Tingkatkan pemahaman peserta transmigrasi



2014-2018

Uraian diatas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1. ANALISIS SWOT

PELUANG (O)

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

a. Dukungan potensi sumber kesejahteraan sosial yang semakin meningkat b. Tersedianya tenaga pendamping di bidang sosial yang memadai c. Adanya tim pendukung penanganan masalah kesejahteraan social d. Kemampuan SDM yang kompeten di bidang ketenagakerjaan e. Tersedianya tenaga pendamping yang memadai di bidang ketenagakerjaan f. Adanya tim pendukung penanganan masalah ketenagakerjaan g. Kemitraan yang baik antar pemerintah dengan stakeholder h. Tersedianya penduduk yang siap transmigrasi i. Kesiapan daerah tujuan transmigrasi

a. Keterbatasan aparatur di bidang sosial dan Keketanga kerjaan. b. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan PMKS c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanganan PMKS dan PSKS d. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan masalah ketenagakerjaan e. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang ketenagakerjaan

STRATEGI S + O

STRATEGI W + O

a. Tersedianya angkatan kerja yang memadai a. Optimalisasi Program Penanganan PMKS dan a. Optimalisasi kinerja aparatur dalam (labour supplay) PSKS dengan mengoptimalkan peran program penangan PMKS dan PSKS. b. Berkembangnya wirausaha baru Pendamping dan Tim serta Potensi dan stake c. Bertambahnya lapangan kerja di dalam dan di holder yang ada. b. Optimalisasi kerjasama antar SKPD luar negeri b. Optimalisasi peningkatan kualitas dan dalam penanganan PMKS, PSKS dan d. Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Warga produktivitas Tenaga Kerja melalui Lembaga masalah ketenagakerjaan. Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Pelatihan kerja yang ada. Dinas sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |IV-10


2014-2018

e. Berkembangnya lembaga pelatihan kerja c. Optimalisasi pelaksanaan program c. optimalisasi peran Lembaga swasta f. Meningkatnya kualitas dan Produktivitas transmigrasi dengan peningkatan kerjasama dalam penanganan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja daerah asal dan daerah tujuan serta masalah ketenagakerjaan melalui g. Meningkatnya potensi sumber kesejahteraan menumbuhkan minat masyarakat untuk ikut peningkatan kerja sama yang saling sosial (PSKS) program transmigrasi. menguntungkan. h. Meningkatnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bidang usaha ekonomi produktif i. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat j. Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) k. Tersedianya tenaga terampil penyandang cacat l. Meningkatnya kerjasama antar wilayah m. Meningkatnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi n. Meningkatnya pembangunan infrastruktur di daerah tujuan TANTANGAN (T) a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka b. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) c. Diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) dan pasar global d. Banyaknya tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan karyawan e. Belum sinerginya perkembangan industri dengan kelestarian lingkungan f. Masih tingginya jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ilegal g. Masih tingginya angka PMKS

STRATEGI S + T

STRATEGI W - T

a. Peningkatan peran stake hoilder terkait dalam a. Penurunan Tingkat Pengangguran upaya mengurangi angka TPT. Terbuka melalui peningkatan kerja sama b. Optimalisasi kinerja aparatur, Tim dan pemerintah daerah dan lembaga Pendamping dalam upaya penanganan pelatihan kerja yang ada. PMKS, PSKS dan permasalahan ketenaga b. Optimalisasi peran aparatur dan stake kerjaan. holder terkait untuk pengananan PMKS, c. Peningkatan kinerja aparatur dalam upaya PSKS, masalah ketenagakerjaan serta untuk mewujudkan hubungan industrial yang program transmigrasi. harmonis dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. d. Optimalisasi kerjasama dengan daerah asal



h. Kurangnya fasilitas pendukung bagi PMKS i. Rendahnya kualitas SDM PMKS j. Kurangnya kerjasama dengan daerah tujuan yang berpotensi menjadi daerah tujuan baru k. Masih rendahnya kualitas calon transmigran

2014-2018

dan daerah tujuan transmigrasi.



2014-2018

Dengan analisis ini kemudian mempermudah untuk menentukan arah dan isu strategis yang akan diangkat, yaitu: 1. Optimalkan kerjasama dengan SKPD lain yang terkait dan partisipasi sosial masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait 2. Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja 3. Optimalisasi program PMKS 4. Meningkatkan kemandirian peserta PMKS 5. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 6. Melibatkan partisipasi masyarakat 7. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program yang telah dijalankan 8. Optimalisasi dengan perusahaan penerima tenaga kerja 9. Optimalisasi kerjasama dengan daerah penerima peserta transmigrasi 10. Tingkatkan informasi lowongan kerja 11. Tingkatkan ketrampilan tenaga kerja 12. Tingkatkan pemahaman peserta transmigrasi Kemudian hasil yang didapatkan tersebut, jika dibagi menjadi urusan yang ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka menjadi: 1. Urusan Sosial a. Optimalkan kerjasama dengan SKPD lain yang terkait dan partisipasi sosial masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait b. Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja c. Optimalisasi program PMKS d. Meningkatkan kemandirian peserta PMKS 2.Urusan Ketenagakerjaan a. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial b. Melibatkan partisipasi masyarakat



2014-2018

c. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program yang telah dijalankan d. Optimalisasi dengan perusahaan penerima tenaga kerja e. Tingkatkan informasi lowongan kerja f. Tingkatkan ketrampilan tenaga kerja 3. Urusan Transmigrasi a. Optimalisasi kerjasama dengan daerah penerima peserta transmigrasi b. Tingkatkan pemahaman peserta transmigrasi Kemudian, hasil analisis tersebut dapat diturunkan kepada strategi pencapaian melalui berbagai program yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:



Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2014-2018 Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Terwujudnya pembinaan, dan penanganan bagi PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )

 5 (lima) PMKS Jalanan : Anjal, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik dan WTS  Disabelitas  PMKS lainnya : Rumah Tangga Miskin, korban Pasung, Lanjut Usia Terlantar dan Anak terlantar

Terwujudnya Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahtraan Sosial. ( PSKS )

Potensi Sumber Kesejahtraan Sosial (PSKS )

             

Lembaga Karang Taruna Lembaga Karang werdha Lembaga WKSBM Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA )/ Panti asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Orang dengan Kecacatan ( LKS-ODK ) Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ( LKS-LU ) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kelompok Usaha Bersama( KUBE) RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) LP2A (Lembaga perlindungan Anak) Sakti Peksos PA (Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak)

Strategi

Kebijakan

Pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan

Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Pembinaan, pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi anggota lembaga sosial.

Penyediaan saran dan prasaranan kelembagaan serta penyediaan modal usaha ekonomi produktif.


20


Tersedianya Pusat data PMKS dan PSKS by name by addres Terwujudnya Perlindungan Sosial

PMKS dan PSKS

 Data PMKS dan PSKS by name by addres, by Karakteristik.

Pendataan, validasi dan evaluasi

Penyediaan sarana dan prasarana pendataan PMKS dan PSKS

PMKS tertentu

   

Pembinaan dan Perlindungan

Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan serta penyediaan kebutuhan dasar.

Menurunnya angka TPT Meningkatnya angka TPAK

Penganggur Penduduk usia kerja

Perluasan informasi pasar kerja Perluasan informasi pasar kerja

Fasilitasi bursa kerja Fasilitasi bursa kerja

Meningkatnya pelayanan administrasi bagi CTKI dan TKWNAP Menurunnya tingkat disparitas antar wilayah Meningkatkan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat

CTKI dan TKWNAP

Anak dengan kebutuhan Khusus Anak yang berhubungan dengan Hukum Korban Napza Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Anak dengan HIV/ AIDS (ADHA)  Trauma sentre  Korban Bencana Alam dan bencana Sosial. Menurunnya angka TPT Tersedianya suplai tenaga kerja (labour suply) yang memadai Meningkatnya pelayanan administrasi CTKI dan TKWNAP

Pelayanan penempatan tenaga kerja

Pelayanan administrasi dan pembinaan bagi CTKI, Purna TKI, TKWNAP, dan TKI Pendamping Penempatan dan pembinaan transmigran

Keluarga pra sejahtera Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Meningkatnya kualitaslembaga pelatihan kerja

Meningkatnya kesempatan kerja mandiri

Meningkatnya jumlah transmigran yang berkualitas dan produktif Tenaga kerja Lembaga pelatihan kerja dan BKK

Pencari kerja

BKK

Peningkatan kualitas transmigran Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dan produktif Terwujudnya peningkatan Kemampuan dan profesionalisme tenaga pelatih/instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Meningkatnya jumlah masyarakat pencari kerja yang terampil dan produktif Meningkatnya jumlah BKK yang mampu memperluas kesempatan kerja mandiri

Peningkatan produktivitas tenaga kerja Peningatan profesionalisme Instruktur LPK dan BKK

Perluasan kesempatan kerja mandiri

Perluasan kesempatan kerja mandiri


20


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab V ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2014-2018 untuk mencapai visi dan misi yang menjadi harapan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk itu perlu diketahui pandangan umum terkait dengan beberapa hal yang dapat menjadi pengantar perencanaan 5 tahun ke depan, yaitu: 1. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. 2. Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua

jenis

sumberdaya

tersebut

sebagai

masukan

(input)

untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 3. Indikator kinerja adalah uraian ringkas dngan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun gambaran rencana program da kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi pada periode 2014-2018 tertuang pada tabel 5.1 berikut ini: Dinas sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |V-1

2014-2018


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesesuaian dan kesinergian serta sinkronisasi antara program dan kegiatan yang telah dirancang oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan RPJMD. Pada bagian ini yang menjadi titik tekan adalah indikator kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Tujuan RPJMD yang menjadi amanah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial 2. Memperluas kesempatan kerja Kemudian yang diturunkan menjadi beberapa sasaran, yaitu: 1.

Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat

2.

Penurunan pengangguran terbuka

3.

Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia

Dan yang memiliki beberapa indicator outcome yang diharapkan, yaitu: 1.

Meningkatnya persentase PMKS yang menerima pemberdayaan

2.

Kapasitas Pelayanan Kesejahteraan sosial

3.

Meningkatnya persentase lembaga kesejahteraan sosial aktif melakukan pelayanan kessos

4.

Persentase peserta pelatihan yang mendapatkan pekerjaan

5.

Meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan

6.

Menurunnya persentase kasus perselisihan hubungan industrial

7.

Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan

Dinas sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |VI-1

2014-2018


Tabel 6.1 Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD Tujuan

Sasaran No.

Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial

Memulihkan fungsi sosial 1 masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat

3

Memperluas kesempatan kerja Penurunan pengangguran

terbuka

4

Indikator

RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Tiap Tahun

Tahun 0 Persentase PMKS 10% mendapatkan pemberdayaan

Tahun 1 10%

JumlahTokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi

Belum terdapat tokoh yang teridentifikasi

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Kesejahteraan sosial

1540 orang yang baru terbedayakan

Tahun 2 10%

Tahun 3 10%

Tahun 4 10%

Tahun 5 10%

Kajian sejarah Pengusula Munculny dan n nama a 2 nama semminar tokoh tokoh pahlawan

Sosialisasi terhadap nama tokoh

Peningkat Terdapat 2 tokoh an sarana pahlawan yang prasarana diakui makan pahlawan

265 orang yang mendapatkan pelayanan

390 orang yang mendapat kan pelayanan



765 orang 2575 orang yang yang mendapatkan mendapat pelayanan kan pelayanan

Persentase LKS aktif 59% dari 100 LKS melakukan pelayanan kessos

60%

60%

65%

70%

75%

75%

Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT

3825 PMKS yang mendapatkan pemberdayaan dari 7650 jumlah PMKS

3,27%

3,27%

3,27%

3,27%

3,27%

16,4%

persentase peserta pelatihan yang mendapatkan pekerjaan

70%

80%

85%

87%

90%

100%

100%

50%


20


Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia

Persentase pencari kerja yang 8.240 pencari kerja mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT

1%

1%

1%

1%

1%

5%

5

meningkatnya persentase Pencari kerja yang ditempatkan

31%

31%

31%

34%

38%

38%

38%

6

menurunnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial

10 kasus

9 kasus

9 kasus

7 kasus

5 kasus

5 kasus

5 kasus

7

meningkatnya jumlah Transmigran yang ditempatkan

35 org

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

160%


20

PENGANTAR. Rencana Strategis ( ) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan. Transmigrasi merupakan suatu dokumen penting yang akan digunakan

Recommend Documents