MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JAWA TIMUR TAHUN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JAWA TIMUR TAHUN 2009 - 2014

VISI

: Terwujudnya ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan yang maju, berdaya saing, produktif, kompetitif dan sejahtera.

MISI

: 1. Membina dan mengembangkan tenaga kerja yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja. 2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan negeri. 3. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dalam segala aspek serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis. 4. Memberikan perlindungan dan pengakuan hak-hak dasar kependudukan. 5. Mengarahkan dan menempatkan penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

TUJUAN

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TUGAS

:

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan.

FUNGSI

:

1. 2. 3. 4.

Mewujudkan tenaga kerja yang memilliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja dalam dan luar negeri. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Mewujudkan pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja. Mewujudkan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh, termasuk pekerja perempuan dan anak. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan. Mewujudkan kemandirian dan integrasi transmigran dan masyarakat sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan di pemukiman transmigrasi yang huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Matrik Renstra Disnakertransduk Prov. Jatim 2009-2014 1

Misi 1

: Membina dan mengembangkan tenaga kerja yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja.

Tujuan 1.1

: Mewujudkan tenaga kerja yang memilliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja dalam dan luar negeri. 2014

Indikator Kinerja : Persentase peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi Tujuan SASARAN STRATEGIS NO 1

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

2

3

4

% peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi.

∑ lulusan pelatihan yg mendapat sertifikat keterampilan atau sertifikat kompetensi thn ini - thn sebelumnya x 100 ∑ lulusan pelatihan yg mendapat sertifikat keterampilan atau sertifikat kompetensi thn sebelumnya

KETENAGAKERJAAN Meningkatnya tenaga kerja yang terampil/kompeten.

THN DASAR 2009 5

3.00

30.00 TARGET TAHUNAN

2010

2011

2012

2013

2014

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

6

7

8

9

10

11

12

5.00

10.00

20.00

30.00

Ket. : - Sertifikat keterampilan yg dikeluarkan BLK/LP (Lembaga Pelatihan). - Sertifikat kompetensi yg dikeluarkan LSP (Lembaga Serifikasi Profesi)/BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

2

Meningkatnya tenaga kerja yang dimagangkerjakan.

% peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di Dalam negeri

-

3

Meningkatnya produktivitas kerja.

Luar negeri

% pertumbuhan produktivitas perusahaan/UKM yg diberi bimbingan konsultasi produktivitas.

∑ calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di dalam negeri thn ini - thn sebelumnya x 100 ∑ calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di dalam negeri thn sebelumnya

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

∑ calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di luar negeri thn ini - thn sebelumnya x 100 ∑ calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di luar negeri thn sebelumnya ∑ produktivitas perusahaan/UKM setelah bimbingan konsultasi produktivitas perusahaan/UKM sebelum bimbingan konsultasi x 100 ∑ produktivitas perusahaan/UKM

5.00

7.00

10.00

20.00

30.00

20,00

23,00

26,00

n.a

STRATEGI PENCAPAIAN

n.a


30.00 1. Optimalisasi pelatihan serta perbaikan kurikulum pelatihan guna mendukung terwujudnya tenaga kerja dgn kompetensi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. 2. Pengembangan BLK bertaraf Internasional guna mendukung ketersediaan tenaga kerja profesional yang mampu bersaing di pasar kerja dalam dan luar negeri. 3. Pengembangan standar kompetensi kerja dan 13.00 sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja. 4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi lembaga-lembaga pelatihan kerja. 30.00 5. Peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan instruktur pelatihan kerja.

30,00

Program peningkatan kualitas & produktivitas tenaga kerja. Kegiatan : 1. Pendidikan kemasyarakatan produktif pada Bidang Peningkatan produktivitas tenaga kerja. 2. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan standard kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja. 3. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas lembaga pelatihan kerja. 4. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis 5. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau.

sebelum bimbingan konsultasi Ket : Produktivitas perusahaan/UKM : ∑ omzet penjualan ∑ tenaga kerja

SASARAN STRATEGIS NO 1

4

URAIAN



2

3

4

Meningkatnya pelayanan pelatihan & produktivitas.

THN DASAR 2009 5

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

6

7

8

9

10

11

12

-

Hasil survey IKM pelayanan pelatihan.

∑ Nilai IKM UPT Pelatihan ∑ UPT Pelatihan

76,70

77,00

78,00

79,00

80,00

81,00

-

Hasil survey IKM kepuasan pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK.

∑ Nilai IKM UPT Pelatihan ∑ UPT Pelatihan

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

75,00

-

Hasil survey IKM pelayanan produktivitas.

Nilai IKM pelayanan produktivitas

n.a

n.a

n.a

81,01

81,10

81,15


Misi 2

: Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan ke l negeri.

Tujuan 2.1

: Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. 2014

Indikator Kinerja : Persentase penempatan pencari kerja melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara) Tujuan

SASARAN STRATEGIS URAIAN



1

2

3

4

1

KETENAGAKERJAAN Meningkatnya penempatan tenaga kerja di sektor formal.

NO

-

% penempatan pencari kerja

-

Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja : - % Perusahaan anggota aktif PLKT.

- % Peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja

∑ pencari kerja yg ditempatkan ∑ pencari kerja yg mendaftar

TARGET TAHUNAN 2010

2011 7

2012 8

2013

5

6

9

n.a

n.a

42.08

48.00

55.00

40,00

50.00

60.00

70.00

75.00

5,00

10,00

20,00

20,00

n.a x 100

Keterangan : PLKT = Pusat Layanan Karir Terpadu

2

Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja

Hasil survey IKM : Pelayanan penempatan tenaga kerja

STRATEGI PENCAPAIAN 2014

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

10

11

12

1. Optimalisasi penempatan Program perluasan dan penempatan

x 100

∑ Perusahaan anggota aktif PLKT yang menginformasikan lowongan kerja x 100 ∑ Perusahaan anggota PLKT ∑ Mitra kerja jejaring bursa kerja thn ini - thn sebelumnya ∑ Mitra kerja jejaring bursa kerja thn sebelumnya

THN DASAR 2009

60,00

Nilai IKM pelayanan penempatan tenaga kerja

79,07

79,20

79,40

79,60

79,80


tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 80.00 2. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. 20,00 3. Pengembangan fungsi lembaga layanan bursa kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja. 4. Peningkatan profesionalisme tenaga fungsional pengantar kerja. 80,00

60.00

tenaga kerja. Kegiatan : 1. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja di luar negeri. 2. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja di dalam negeri. 3. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel. 4. Pengembangan dan peningkatan bimbingan jabatan, bursa kerja khusus dan bursa kerja pemerintah dan swasta (BKP/BKS) melalui Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT) .

-

Pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

Nilai IKM pelayanan TKI

75,77

75,90

76,00

76,20

76,35

76,50

Misi 2

: Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan ke l negeri.

Tujuan 2.2

: Mewujudkan pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif. 2014

Indikator Kinerja : Persentase tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis) Tujuan


1

URAIAN



2

3

4

KETENAGAKERJAAN Meningkatnya perluasan lapangan kerja di sektor informal.

% tenaga kerja di sektor informal ∑ Tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis). x 100 ∑ Tenaga kerja yang mendapat pembinaan di sektor informal

THN DASAR 2009 5

87.00

97.00

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

6

7

8

9

10

11

12

89,00

91,00

93,00

95,00


97.00 1. Pembudayaan kewirausahaan, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal.

Program perluasan dan penempatan tenaga kerja.

Kegiatan : 1. Penciptaan lapangan kerja/

perluasan kerja. 2. Pembentukan tenaga kerja mandiri

(TKM).

Misi 3

: Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dalam segala aspek serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis.

Tujuan 3.1

: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja. 2014

Indikator Kinerja : Persentase penurunan kasus - kasus perselisihan hubungan industrial Tujuan


1

2

URAIAN



2

3

4

KETENAGAKERJAAN Menurunnya perselisihan hubungan industrial.

Meningkatnya perbaikan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja.

20.00

THN DASAR 2009 5

% penurunan kasus perselisihan Selisih ∑ kasus perselisihan HI thn ini dengan thn sebelumnya HI (hubungan industrial). x 100 ∑ kasus perselisihan HI tahun sebelumnya

3.00

7.00

-

% Peningkatan upah pekerja.

∑ rata-rata UMK thn ini - rata-rata UMK thn sebelumnya x 100 ∑ rata-rata UMK thn sebelumnya

-

% Peningkatan Peraturan Perusahaan (PP).

∑ Peraturan Perusahaan (PP) thn ini - thn sebelumnya x 100 ∑ PP thn sebelumnya

n.a

-

% Peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

∑ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) thn ini - thn sebelumnya x 100 ∑ PKB thn sebelumnya

n.a

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

6

7

8

9

10

11

12

5.00

7.00

10.00

15.00

15.00

8.00

8.00

9.00

n.a

25,00

30,00

33,00

n.a

20,00

22,00

25,00


15.00 1. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial untuk mendukung terciptanya iklim hubungan industrial yang kondusif dan harmonis. 2. Perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan untuk mendukung 10.00 terciptanya iklim hubungan industrial yg kondusif dan harmonis, serta mendukung upaya 35,00 perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja. 27,00 3. Peningkatan profesionalisme tenaga fungsional di bidang

Program pengembangan hubungan industrial & perbaikan syarat kerja. Kegiatan : 1. Pembinaan dan pengembangan syarat kerja yang harmonis. 2. Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten dan transparan. 3. Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan. 4. Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter.

hubungan industrial. 3

Meningkatnya pelayanan pembinaan hubungan industrial.

Hasil survey IKM pelayanan Nilai IKM pelayanan pembinaan hubungan pembinaan hubungan industrial. industrial

80,67

80,75

80,85

81,00

81,15

81,25

Misi 3

: Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dalam segala aspek serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis.

Tujuan 3.2

: Mewujudkan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh, termasuk pekerja perempuan dan anak. 2014

Indikator Kinerja : Persentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan. Tujuan SASARAN STRATEGIS NO 1

1

15.00

URAIAN



2

3

4

KETENAGAKERJAAN Meningkatnya K3 yang kondusif.

-

% penurunan kasus kecelakaan kerja.

Selisih ∑ kasus kecelakaan kerja th ini dgn th sebelumnya x 100 ∑ kasus kecelakaan kerja th sebelumnya

-

% peningkatan perusahaan yg mendapat penghargaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) :

∑ perusahaan yg mendapat penghargaan K3 thn ini - thn x 100 sebelumnya ∑ perusahaan yg mendapat penghargaan K3 thn sebelumnya

- Kecelakaan Nihil (Zero Accident) - SMK3 (Sistem Manajemen K3) 2

Meningkatnya kepesertaan jamsostek aktif.

% kepesertaan jamsostek aktif : Orang (tenaga kerja)

∑ pekerja yg menjadi peserta jamsostek aktif ∑ pekerja yg menjadi peserta jamsostek

THN DASAR 2009 5

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

6

7

8

9

10

11

12

5,00

7,00

10,00

12,00

15,00

0,60

5,00

10,00

20,00

25,00

20,00

22,00

24,00

25,00

25,00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

x 100


17,00 1. Peningkatan upaya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. 2. Optimalisasi pelaksanaan dan pembudayaan K3 di perusahaan.

Program pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja. Kegiatan : 1. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan 3. Peningkatan kualitas dan pengawasan ketenagakerjaan. kuantitas tenaga 3. Pembinaan dan penerapan fungsional pengawas 25,00 ketenagakerjaan, serta keselamatan kerja pada sektor fungsional litkayasa/ industri dengan resiko kecelakaan 25,00 perekayasa. kerja tinggi. 4 Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan 40.00 pekerja perempuan. 5. Peningkatan kepesertaan jaminan

sosial tenaga kerja, baik sektor pekerja formal maupun informal

-

3

4

Perusahaan

∑ perusahaan yg menjadi peserta jamsostek aktif x 100 ∑ perusahaan peserta jamsostek

Meningkatnya lingkungan kerja yang aman, higienis dan nyaman, serta tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif.

% pengujian kualitas udara emisi dan ambien.

∑ perusahaan yg diuji kualitas udara emisi & ambien ∑ perusahaan yg meminta pengujian kualitas udara emisi & ambien

-

% pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja.

∑ perusahaan yg diperiksa lingkungan kerja & tenaga kerja ∑ perusahaan yg meminta pemeriksaan lingkungan kerja & tenaga kerja

Meningkatnya pelayanan K3.

Hasil survey IKM pelayanan K3

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

pekerja formal maupun informal.

67.00

6. Peningkatan perlindungan terhadap

93,68

94,00

94,50

95,00

95,50

96,00

83,33

85,00

87,00

90,00

93,00

95,00

76,10

76,50

77,00

77,50

78,00

78,50

Tenaga Kerja Indonesia dan Kesehatan Keselamatan Kerja.

x 100

x 100

Nilai IKM pelayanan K3

Misi 4

: Memberikan perlindungan dan pengakuan hak-hak dasar kependudukan.

Tujuan 4.1

: Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan. 2014

Indikator Kinerja : Persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui Tujuan perekaman data e-KTP


1

URAIAN



2

3

4

KEPENDUDUKAN Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan.

% kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP.

∑ penduduk yg telah melaku-kan perekaman data e-KTP x ∑ penduduk yg wajib perekaman data e-KTP

100,00

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

THN DASAR 2009

2010

2011

2012

2013

2014

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

5

6

7

8

9

10

11

12

n.a.

n.a.

89,50

90,00

96,00

100


100,00 1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan. 2. Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan. 3. Perlindungan pengakuan penentuan status pribadi dan status hukum setiap penduduk. 4. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Program kependudukan. Kegiatan : 1. Penataan administrasi sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). 2. Pembangunan dan pengembangan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terpadu. 3. Fasilitasi sosialisasi, koordinasi,

sinkronisasi dan evaluasi kebijakan umum, dan identitas administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Misi 5

: Mengarahkan dan menempatkan penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Tujuan 5.1

: Mewujudkan kemandirian dan integrasi transmigran dan masyarakat sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. 2014

Indikator Kinerja : 1. Persentase penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga). Tujuan 2. Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.


1

2

URAIAN



THN DASAR 2009

2

3

4

5

KETRANSMIGRASIAN Meningkatnya realisasi % penempatan transmigran di pemberangkatan transmigrasi. daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga).

Meningkatnya kemandirian transmigran.

% transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.

∑ transmigran yang ditempatkan x

100

x

100

70,00 35,00

TARGET TAHUNAN 2011

2012

2013

2014

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

6

7

8

9

10

11

12

45.12

50,00

55,00

60,00

65,00

n.a.

n.a.

n.a.

22,56

28,00

∑ transmigran yang siap berangkat

∑ transmigran yang mampu meningkatkan pendapatannya ∑ transmigran yang ditempatkan

STRATEGI PENCAPAIAN

2010

Ket. : Kriteria keberhasilan transmigran :


70,00 1. Peningkatan partisipasi, kerjasama antar pemerintah daerah asal dengan pemerintah daerah tujuan (penempatan). 35,00 2. Perencanaan teknis permukiman dan perpindahan dalam kawasan potensi SDM calon transmigrasi penempatan daerah asal.

Program mobilitas penduduk. Kegiatan : 1. Kerjasama antar daerah Provinsi, Kab./Kota luar Jawa. 2. Optimalisasi penempatan calon transmigran.

- Pendapatan meningkat. - Kondisi tempat tinggal semakin baik.

3. Optimalisasi pelayanan

perpindahan dan penempatan transmigran. 4. Pembinaan,

pengembangan sosial ekonomi yang mandiri bagi masyarakat transmigran dan masyarakat sekitarnya.


ke luar

layak


SUMBER DATA/ PENJAB 13

Bid. Latpro, UPT Pelatihan, UPT PPTK


SUMBER DATA/ PENJAB


luar


Bid. Penta, UPT P3TKI, UPT PK, Bid. HI & Syaker, Bid. Latpro


luar

SUMBER DATA/ PENJAB 13 Bid. Penta



Bid. Hub. Industrial & Syarat Kerja



Bid. Pengawasan Ketenagakerjaan, UPT K3



Bid. Kependudukan



Bid. Mobilitas Penduduk



MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JAWA TIMUR TAHUN

Recommend Documents