PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENSTRA DINAS PBB DAN BPHTB 2014-2018 1.1.

Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

daerah,

yang

mengamanatkan

kepada

Satuan

Kerja

Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijkan, program dan kegiatan yang akan akan dilaksanakan dan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. 1.2.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra DPPBB Kota Tangerang Tahun 20142018 adalah sebagai dokumen perencanaan DPPBB dalam meningkatkan pajak PPB dan BPHTB selama kurun waktu 2014-2018. Sedangkan tujuannya adalah :

a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan DPPBBdengan Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Tangerang;

b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan DPPBB dalam kurun waktu tahun 2014-2018;

c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPPBBbeserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Dinas

Daerah

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang

Dinas Pelayanan

PBB dan BPHTB adalah dinas yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, memiliki peran sesuai karakteristik yaitu bersifat Peningkatan Pendapatan Pajak PBB dan BPHTB, Susunan organisasi Dinas adalah: a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang PBB, membawahkan: 1. Seksi Pendataan PBB; 2. Seksi Penetapan PBB;

3. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB. d. Bidang BPHTB, membawahkan: 1. Seksi Pendataan BPHTB; 2. Seksi Penetapan BPHTB;

3. Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB.

e. Bidang Pelayanan dan Penyuluhan, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan; 2. Seksi Penyuluhan; 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. f. Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian, membawahkan: 1. Seksi Pelaporan; 2. Seksi Evaluasi; 3. Seksi Pengendalian.

g. UPT; h. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan daerah dalam lingkup pemungutan PBB dan BPHTB sesuai dengan visi, misi dan program

Walikota

sebagaimana

dijabarkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas mempunyai fungsi :

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

1. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB; 2. pendataan, penilaian dan penetapan PBB;

3. pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB; 4. pelayanan PBB dan BPHTB;

5. penagihan PBB dan BPHTB; 6.

pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB dan

BPHTB;

7. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; 8. pengelolaan UPT; dan 9.

pelaksanaan

lingkup

tugas

lain yang diberikan Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi (unit kerja) pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB sebagai berikut ; A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

Dinas

serta

menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi: 1. penatausahaan urusan umum;

2. penatausahaan urusan keuangan; 3. penatausahaan urusan kepegawaian; 4. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas; dan 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas. Dalam

pelaksanaan tugasnya fungsi Sekretariat membawahi dan

dibantu oleh : 1. Subag Umum dan Kepegawaian

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1.

melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.

melakukan pengelolaan urusan surat menyurat/tata naskah dinas;

3.

melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;

4.

melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.

melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.

melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.

melakukan

fasilitasi

pemrosesan

penetapan

angka

jabatan fungsional di lingkungan Dinas; 8.

melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

kredit

9.

melaksanakan

pengaman

dan

pemeliharaan

barang milik

daerah yang dalam penguasaan SKPD; 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bag Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; \

2. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas; 3. melakukan

penatausahaan

anggaran

Dinas

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; 6. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan

sebagai bahan

penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; 7. melakukan

penyusunan

laporan

keuangan

Dinas

sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya 3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; 2. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

dan kegiatan Dinas; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana

Kerja

(Renja); Indikator Kinerja Utama

(IKU);

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);

3. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;

4. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja da hasil pembahasan internal Dinas;

5. melakukan

pembinaan

administrasi

perencanaan

di

lingkungan Dinas;

6. melakukan

kegiatan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

7. melakukan

koordinasi

dengan

unit-unit

kerja

di

lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk

menyusun

Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah

lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya; 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. B. Bidang PBB

Bidang PBB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Dinas

dalam

lingkup

pelaksanaan

pendataan,

pendaftaran,

penghitungan dan penetapan, penagihan dan penanganan keberatan tagihan PBB,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

tersebut Bidang PBB mempunyai fungsi : 1. penyelenggaraan pendataan Obyek Pajak PBB; 2. penyelenggaraan pendaftaran Wajib Pajak PBB;

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

3. penyelenggaraan penghitungan serta penetapan besaran PBB; 4. pelaksanaan penagihan PBB; dan

5. penyelenggaraan penanganan Keberatan Atas Tagihan PBB Seksi Pendataan PBB

(1) Seksi Pendataan PBB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang PBB yang berkenaan dengan pendataan PBB.

(2) Uraian tugas Seksi Pendataan PBB adalah : 1. melakukan

penyusunan

rencana kegiatan Seksi Pendataan

PBB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan

petunjuk

teknis

mengenai

pendaftaran

dan

pendataan terkait dengan obyek dan subyek PBB; 3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan

petunjuk

teknis

mengenai

pendaftaran

dan

pendataan terkait dengan obyek dan subyek PBB; 4. melakukan

penyiapan

bahan

dan

penyusunan

konsep

Peraturan Walikota yang berkenaan dengan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek PBB;

5. melakukan

penyiapan,

penerbitan,

pencetakan

dan

pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB; 6. melakukan

pemutakhiran

data

yang

berkaitan

dengan

perekaman data SPOP/Lampiran SPOP dan data Obyek Pajak dan Wajib Pajak yang berkenaan dengan PBB; 7. melakukan penyimpanan surat-surat/dokumen yang terkait dengan hasil pendataan obyek PBB;

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan PBB; dan

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Pendataan PBB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB. Seksi Penetapan PBB 1) Seksi

Penetapan

PBB

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Bidang PBB yang berkenaan dengan penghitungan dan penetapan penetapan besaran PBB. 2) Uraian tugas Seksi Penetapan PBB adalah :

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penetapan PBB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas; 2. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penghitungan serta penetapan

besaran Pajak dan rencana penerimaan Daerah

yang berkenaan dengan PBB; 3. melakukan

penyiapan

bahan

dan

penyusunan

konsep

Peraturan Walikota yang berkenaan dengan penetapan PBB;

4. melakukan

penghitungan

serta

penetapan

besaran

PBB

yang harus dibayar oleh para Wajib Pajak; 5. melakukan

penyiapan

bahan

dalam

rangka

penerbitan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB; 6. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan

Pajak

Daerah

(SKPD), dalam hal SPOP

tidak

disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau

berdasarkan

ternyata jumlah

jumlah

pajak

hasil

pajak

yang

pemeriksaan/keterangan

yang terutang lebih

dihitung

berdasarkan

besar

lain dari

SPOP yang

disampaikan oleh Wajib Pajak; 7. melakukan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan Seksi Penetapan PBB; dan 8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (1) Seksi Penetapan PBB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB Seksi Penagihan (1) Seksi

Penagihan

melaksanakan

dan

Keberatan

sebagian

tugas

PBB

dan

mempunyai

fungsi

tugas

Bidang

PBB

pokok yang

berkenaan dengan penagihan dan penanganan keberatan tagihan PBB. (2) Uraian tugas Seksi Penagihan dan Keberatan PBB adalah : 1. melakukan

penyusunan

rencana

dan Keberatan PBB berdasarkan

kegiatan

Seksi

Penagihan

tugas, permasalahan dan

regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis mengenai penagihan, serta

penanganan Keberatan Atas Tagihan yang berkenaan dengan PBB; 1. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis mengenai penagihan, serta

penanganan Keberatan Atas Tagihan yang berkenaan dengan PBB; 3. melakukan

penagihan

PBB

sesuai

dengan

ketentuan

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. melakukan pelayanan kepada para Wajib Pajak dalam hal pengajuan permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan PBB berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku 5. melakukan

analisis

terhadap

permohonan

keringanan,

angsuran dan Keberatan Atas Tagihan PBB; 6. melakukan

pengajuan

atau penolakan

rekomendasi

terhadap

permohonan

pemberian

persetujuan

keringanan,

angsuran

dan Keberatan Atas Tagihan PBB; 7. melakukan

penyiapan

keputusan

terhadap

permohonan

keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan PBB yang diajukan oleh para Wajib Pajak;

8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan PBB; dan 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB. Tugas dan Fungsi Bidang BPHTB

(1)

Bidang BPHTB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penghitungan dan penetapan, penagihan dan penanganan keberatan tagihan BPHTB.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

Bidang BPHTB

mempunyai fungsi : 1. penyelenggaraan pendataan Obyek Pajak BPHTB;

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

2. penyelenggaraan pendaftaran Wajib Pajak BPHTB;

3. penyelenggaraan penghitungan serta penetapan besaran BPHTB; 4. pelaksanaan penagihan BPHTB; dan

5. penyelenggaraan penanganan Keberatan Atas Tagihan Pajak BPHTB. (3) Bidang BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Seksi Pendataan BPHTB

(1) Seksi Pendataan BPHTB mempunyai

tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Bidang BPHTB yang berkenaan dengan pendataan BPHTB.

Uraian tugas Seksi Pendataan BPHTB adalah : 1. melakukan penyusunan rencana BPHTB berdasarkan

tugas,

kegiatan Seksi Pendataan

permasalahan

dan

regulasi

sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendataan Obyek Pajak dan pendaftaran Wajib Pajak yang berkenaan dengan BPHTB; 3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendataan Obyek Pajak dan pendaftaran Wajib Pajak yang berkenaan dengan BPHTB; 4. melakukan

penyiapan,

pelaksanaan

pendataan,

dan

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

pengolahan data terkait Obyek Pajak BPHTB;

5. melakukan pencatatan Obyek Pajak BPHTB ke dalam database BPHTB;

6. melakukan pencatatan terhadap peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 7. melakukan

penyimpanan

surat-surat

yang

terkait

dengan

hasil pendataan Obyek Pajak BPHTB;

8. melakukan penelitian terhadap SPTPD BPHTB yang diajukan oleh Wajib pajak;

9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan BPHTB;

dan

10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi

Pendataan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

BPHTB. Seksi Penetapan BPHTB (1) Seksi Penetapan BPHTB mempunyai

tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Bidang BPHTB yang berkenaan dengan penghitungan dan penetapan penetapan besaran BPHTB.

(2) Uraian tugas Seksi Penetapan BPHTB adalah : 1. Melakukan

penyusunan

rencana

kegiatan

Seksi

Penetapan

BPHTB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi tentang perencanaan program penyusunan

dan

kegiatan

Dinas

sebagai

bahan

Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan

Anggaran Dinas; 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

pedoman dan petunjuk teknis mengenai penghitungan serta penetapan besaran Pajak dan rencana penerimaan Daerah yang berkenaan dengan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penghitungan serta penetapan besaran Pajak dan rencana penerimaan Daerah yang berkenaan dengan BPHTB;

4. Melakukan penghitungan dan menetapkan menerbitkan

Surat

Ketetapan

Pajak Daerah

(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Tambahan

(SKPDKBT),

Surat

Daerah

besaran serta Kurang Kurang

Bayar Bayar

Ketetapan Pajak Daerah Lebih

Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) yang berkenaan dengan BPHTB;

5. Mengajukan SPTPD yang telah diteliti dan ditetapkan untuk divalidasi oleh Kepala Bidang BPHTB;

6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penetapan BPHTB; dan 7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Penetapan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang BPHTB. Seksi Penagihan dan Keberatan

Seksi

Penagihan

melaksanakan

dan

Keberatan

sebagian

tugas

BPHTB dan

mempunyai

tugas

pokok

fungsi Bidang BPHTB

yang

berkenaan dengan penagihan dan penanganan keberatan tagihan BPHTB. Uraian tugas Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB adalah : 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan dan

BPHTB

berdasarkan

tugas,

permasalahan

regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan pembukuan Daerah,

petunjuk

piutang

serta

teknis

dan pelaporan

penanganan

mengenai

penagihan,

realisasi

Pendapatan

Keberatan Atas Tagihanyang

berkenaan dengan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan pembukuan Daerah,

petunjuk

piutang

serta

teknis

dan pelaporan

penanganan

mengenai

penagihan,

realisasi

Pendapatan

Keberatan Atas Tagihan yang

berkenaan dengan BPHTB; 4. Melakukan pencatatan

terhadap ketetapan

BPHTB

yang

menjadi dasar pemungutan; 5. Melakukan

penagihan

BPHTB

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Melakukan pembukuan terhadap hasil pembayaran/penyetoran BPHTB; 7. Melakukan pelayanan kepada para Wajib Pajak dalam hal pengajuan permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB

berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

8. Melakukan

analisis

terhadap

permohonan

keringanan,

angsuran dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB; 9. Melakukan pengajuan rekomendasi pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB; 10.Melakukan

penyiapan

keringanan, angsuran

keputusan

terhadap

permohonan

dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

yang diajukan oleh para Wajib Pajak; 11. Melakukan

pengelolaan

piutang

penatausahaan piutang BPHTB,

BPHTB,

penagihan

yang meliputi

piutang BPHTB,

dan penghapusan piutang BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12.Melakukan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB; dan

13.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang BPHTB.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Penyuluhan : (1). Bidang

Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan

sebagian

pelayanan, penyuluhan,

dan

tugas

Dinas

pengelolaan

data

dalam dan

lingkup informasi

pajak terkait PBB dan BPHTB. (2)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai fungsi : 1. koordinasi dan pelayanan perpajakan terkait PBB dan BPHTB;

2. koordinasi dan penyuluhan perpajakan terkait PBB dan BPHTB; dan 3. koordinasi dan pengelolaan data dan

informasi perpajakan

terkait PBB dan BPHTB (3) Bidang Pelayanan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Seksi Pelayanan

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi

Bidang

Pelayanan

dan

Penyuluhan

yang

berkenaan dengan pelayanan PBB dan BPHTB. (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan adalah : 1. Melakukan

penyusunan

rencana

kegiatan

berdasarkan tugas, permasalahan dan

Seksi

Pelayanan

regulasi sebagai bahan

penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan

penyusunan konsep kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB; 3. Melakukan

penyusunan

konsep

dan

pelaksanaan

kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB; 4. Melakukan penyiapan pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB; 5. Melakukan

pelayanan

ketentuan yang berlaku;

kepada

Wajib

Pajak

sesuai

dengan

6. Melakukan

penatausahaan

surat-surat/dokumen

dari

Wajib

Pajak untuk kemudian diteruskan ke unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang membidangi; 7. Melakukan pemberian informasi/konsultansi teknis kepada Wajib Pajak yang memerlukannya; 8. Melakukan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan Seksi Pelayanan; dan

(3)

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan.

Seksi Penyuluhan

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi

Bidang

Pelayanan

dan

Penyuluhan

yang

berkenaan dengan penyuluhan PBB dan BPHTB. (2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan adalah : 1. Melakukan

penyusunan

rencana

kegiatan

Seksi

Penyuluhan

berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan

Rencana

Strategis

serta

Rencana

Kerja

dan

Anggaran Dinas; 2. Melakukan

penyiapan

bahan

penyusunan

konsep

kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyuluhan perpajakan PBB dan BPHTB; 3. Melakukan

penyusunan

konsep

dan

pelaksanaan

kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyuluhan perpajakan PBB dan BPHTB;

4. Melakukan penyiapan bahan penyuluhan perpajakan PBB dan BPHTB; 5. Melakukan koordinasi penyiapan pelaksanaan penyuluhan yang berkenaan dengan PBB dan BPHTB; 6. Melakukan penyuluhan perpajakan yang berkenaan dengan PBB dan BPHTB kepada para Wajib Pajak serta masyarakat; 7. Melakukan penyebaran informasi yang berkenaan dengan PBB

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

dan BPHTB PBB dan BPHTB melalui media lain; 8. Melakukan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan Seksi Penyuluhan; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (1)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan dan Penyuluhan

yang

berkenaan

dengan

pengolahan

data

dan

informasi PBB dan BPHTB. (2)

Uraian tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah : 1. Melakukan Data

penyusunan

rencana

kegiatan

dan Informasiberdasarkan

regulasi sebagai bahan penyusunan

Seksi

Pengolahan

tugas, permasalahan dan Rencana

Strategis

serta

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas; 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan informasi perpajakan PBB dan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan informasi perpajakan PBB dan BPHTB; 4. Melakukan analisis kebutuhan software dalam rangka pengelolaan PBBdan BPHTB; 5. Melakukan sistem

pembangunan,

pengembangan,

dan

pengelolaan

informasi yang berkenaan dengan pengelolaan PBB dan

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

BPHTB;

6. Melakukan pengolahan data perpajakan PBB dan BPHTB; 7. Melakukan penyajian informasi perpajakan PBB dan BPHTB; 8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian : (1) Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

sebagian

tugas

Dinas

dalam

lingkup

pelaksanaan pelaporan, evaluasi dan pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB. (2) Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

tersebut

Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian mempunyai fungsi : 1. Koordinasi dan pelaporan perpajakan PBB dan BPHTB; 2. koordinasi dan evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB; dan 3. koordinasi dan pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB

Bidang

(3) Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Seksi Pelaporan (1) Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian yang berkenaan dengan penyusunan laporan perpajakan PBB dan BPHTB.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

(2) Uraian tugas Seksi Pelaporan adalah : 1. Melakukan

penyusunan

rencana

kegiatan

berdasarkan tugas, permasalahan dan

Seksi

Pelaporan

regulasi sebagai bahan

penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan pedoman

penyusunan

dan

petunjuk

konsep

dan

teknis

pelaksanaan

mengenai

kebijakan,

penyusunan

laporan

perpajakan PBB dan BPHTB; 3. Melakukan

pengumpulan

data

terkait

pelaksanaan

dan

hasil

pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB; 4. Melakukan

analisis

data

terkait hasil pelayanan perpajakan

PBB dan BPHTB; 5. Melakukan

semesteran,

koordinasi dan

pembayaran/penyetoran

dan

penyusunan

tahunan PBB

laporan

mengenai

bulanan, realisasi

dan BPHTB serta tunggakan yang

terjadi; 6. Melakukan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

kegiatan Seksi Pelaporan; dan 7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

pelaksanaan

8. Seksi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian. Seksi Evaluasi (1)Seksi Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

Bidang

Pelaporan,

Evaluasi

dan

Pengendalian

yang

berkenaan dengan evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

(2) Uraian tugas Seksi Evaluasi adalah : 1. Melakukan

penyusunan

rencana

kegiatan

berdasarkantugas, permasalahan dan

Seksi

Evaluasi

regulasi sebagai bahan

penyusunan RencanaStrategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan

penyusunan

konsep

dan

pelaksanaan

kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis mengenai evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB; 3. Melakukan

penyusunan

instrumen

evaluasi

perpajakan

PBB

danBPHTB;

4. Melakukan kordinasi dan pelaksanaan evaluasi perpajakan PBB danBPHTB; 5. Melakukan

koordinasi

dan

upaya-upaya

dalam

rangka

peningkatanperolehan Pendapatan Daerah yang bersumber dari BPHTB dan PBB; 6. Melakukan analisis, pengkajian rangkapengembangan

dan

serta

penggalian

perencanaan dalam potensi

Pendapatan

Daerah yangbersumber dari PBB dan BPHTB; 7. Melakukan penghimpunan

bahan

dan

melakukan evaluasi

bahan untukpenyusunan rancangan Peraturan Daerah dan/atau

Peraturan/Keputusan penggalian

Walikota

mengenai

pengembangan

dan

potensiPendapatan Daerah yang bersumber dari PBB

dan BPHTB; 8. Melakukan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatanSeksi Evaluasi; dan 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi danPengendalian. Seksi Pengendalian

(1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasdan fungsi Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian yang berkenaandengan pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB. (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian adalah : 1. Melakukan

penyusunan

Pengendalianberdasarkan

rencana

tugas,

kegiatan

permasalahan

dan

Seksi regulasi

sebagai bahanpenyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas; 1. Melakukan

penyiapan

pedomandan

bahan

petunjuk

penyusunan

teknis

konsep

mengenai

kebijakan,

pengendalian

perpajakan PBB dan BPHTB; 2. Melakukan

penyusunan

konsep

dan

pelaksanaan

kebijakan,

pedomandan petunjuk teknis mengenai pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB; 3. Melakukan penyusunan instrumen pegendalian perpajakan PBB dan BPHTB;

4. Melakukan kordinasi dan pelaksanaan pegendalian pemungutan PBB dan BPHTB; 5. Melakukan

koordinasi,

pengawasan,

penelitian

dan

analisa

terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak; 6. Melakukan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan Seksi Pengendalian; dan 7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

berada

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

(3) Seksi

Pengendalian

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

di bawah dan bertanggung

Pelaporan,

Evaluasi

jawab kepada Kepala Bidang dan

PengendaliAN

Komposisi Pegawai DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB Kota Tangerang Berdasarkan Golongan No

Golongan

Laki-laki

Perempuan

Total

1

Golongan IV

9

2

Golongan III

52

32

84

3

Golongan II

19

11

30

4

Golongan I

6

6

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

5

9

TKK

Total

86

1

1

44

130

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB Kota Tangerang Komposisi Pegawai DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB Kota Tangerang Berdasarkan Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7

Pendidikan

Doktor (S3)

Laki-laki

Perempuan

1

Total 1

Master (S2)

12

2

14

Sarjana (S1)

46

32

78

D IIII

4

7

11

SLTA

16

4

20

SLTP

3

3

SD

3

3

Total

85

45

130

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB Kota Tangerang Dengan memperhatikan data yang disajikan di atas dan melihat bobot pekerjaan yang demikian besar baik secara teknis maupun tanggung jawab kebutuhan akan pegawai tersebut masih dirasakan kurang, hal ini mengakibatkan tidak semua pekerjaan yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan oleh pegawai yang ada. Dengan kondisi yang demikian pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan baik dari segi IV.24

pendapatan maupun pengeluaran serta pelaksanaan pengelolaan aset daerah menjadi hambatan menuju tercapainya Dinas Pelayanan PBB dan BPHTByang lebih baik. Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai pada DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB, jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 228 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada saat ini hanya sebanyak 129 orang PNS dan 1 orang TKK, yang terdiri dari 29 pejabat struktural dan 100 orang pelaksana, sehingga masih diperlukan tambahan pegawai sebanyak 99

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

orang pelaksana.

Berikut rincian kebutuhan pegawai pada masing-masing bidang : Tabel 2.3 Daftar Kebutuhan Pegawai DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB No 1 2 3 4 5 6 7 8

Bidang

Sekreatariat Bidang Penatausahaan dan Akuntansi Bidang Pendapatan Lain Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB Bidang Anggaran Bidang Aset UPTD PPD Wilayah Barat UPTD PPD Wilayah Barat Total

Pegawai Pegawai Kekurangan yang ada yang Pegawai Saat Ini Dibutuhkan 19 25 6 14 26 12 14

50

36

11

45

34

11 11 11

12 15 14

1 4 3

9

12

3

100

199

99

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB Kota Tangerang 1.3

Identifikasi Permasalahan Pelayanan SKPD Perencanaan Strategis DPPBB

adalah

perencanaan

pembangunan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yang

merupakan

tahun

awal

pembangunan. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan IV.25

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya baik internal yang merupakan kewenangan maupun eksternal yang di luar kewenangan SKPD. Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD DPPBB Kota Tangerang. Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD DPPBB Kota Tangerang Faktor yang Mempengaruhi

Standar yang Digunak an

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Aspek Kajian

Capaian / Kondisi Saat ini

Internal (Kewenangan SKPD)

Eksternal (Di Luar Kewenaga n SKPD)

Permasalah an Pelayanan SKPD

Kajian Renstra periode sebelumnya Tingkat kelengkap an laporan kinerja keuangan

Belum maksima l

Tingkat kompeten si aparatur

Belum mencuk upi

Tingkat efisiensi pelayanan administr asi perkantor an

Belum terpenuh i

Kurangnya dukungan dari unit kerja dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penyususunan dokumen perencanaan, evaluasi, laporan kinerja dan keuangan SKPD Kurangnya penyelenggaraan diklat/bintek/sosial isasi kepada pegawai DPPBB

Kebutuhan barang/jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terus mengalami penambahan

Regulasi yang sering mengalam i perubaha n

Masih perlu ditingkatkan nya kualitas dokumen perencanaan , evaluasi, laporan kinerja dan keuangan SKPD

Keterbatas an kuota atau alokasi jumlah PNS untuk ditempatk an di DPPBB Belum adanya standar kelayakan barang/ja sa pelayanan administra si

Belum terpenuhinya pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan barang/jasa pelayanan administrasi perkantoran

IV.26

Aspek Kajian

Standar yang Digunak an

Capaian / Kondisi Saat ini

Belum terpenuh i

Tingkat kenaikan penerima an BB dan BPHTB

Belum maksima l

Internal (Kewenangan SKPD)

Kebutuhan sarana dan prasarana yang terus mengalami penambahan

Eksternal (Di Luar Kewenaga n SKPD) perkantor an Belum adanya standar kelayakan kelengkap an sarana dan prasarana aparatur

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Tingkat kelengkap an sarana dan prasarana

Faktor yang Mempengaruhi

Berdasarkan

Kurangnya sosialisi dan penyuluhan Pajak PBB dan BPHTB kepada WP

tabel

di

atas,

Kurang tegasnya sangsi yang diberikan kepada WP yang tidak mematuhi ketentuan

teridentifikasi

Permasalah an Pelayanan SKPD

Belum terpenuhinya saranaprasarana kantor yang memadai, seperti gedung kantor, perlengkapa n dan peralatan kantor, gudang ATK, gudang barang, gudang arsip dll Kurangnya kesadaran WP untuk memenuhi kewajibanny a membayar pajak sesuai ketentuan

faktor-faktor

yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, baik faktor internal yang merupakan kewenangan SKPD maupun faktor eksternal yang merupakan di luar kewenangan SKPD. Berikut faktor internal yang mempengaruhi pelayanan SKPD : 1.

Kurangnya dukungan dari unit kerja dalam memberikan data dan informasi

yang

diperlukan

untuk

penyususunan

dokumen

perencanaan, evaluasi, laporan kinerja dan keuangan SKPD; IV.27

2.

Kurangnya penyelenggaraan diklat/bintek/sosialisasi kepada pegawai DPPBB;

3.

Kebutuhan barang/jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terus mengalami penambahan; Kebutuhan sarana dan prasarana yang terus mengalami penambahan;

5.

Kurangnya sosialisi dan penyuluhan Pajak PBB dan BPHTBkepada WP;

6.

Kurangnya tenaga pendataan dan pemeriksaan pajak daerah;

7.

Belum dilakukannya pendataan terhadap obyek PBB;

8.

Pembangunan sistem masih dilakukan secara parsial;

9.

Penyusunan anggaran tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

4.

ditetapkan;

10. Penyusunan laporan keuangan SKPKD masih dilakukan secara manual.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : 1.

Regulasi yang sering mengalami perubahan;

2.

Keterbatasan kuota atau alokasi jumlah PNS untuk DPPBB;

3.

ditempatkan di

Belum adanya standar kelayakan barang/jasa pelayanan administrasi perkantoran;

4.

Belum adanya standar kelayakan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur;

5.

Kurang tegasnya sangsi yang diberikan kepada WP yang tidak mematuhi ketentuan;

6.

Kurangnya tenaga pendataan dan pemeriksaan pajak daerah;

7.

Sulitnya

mendapatkan

konsultan

pendataan

obyek

PBB

yang

profesional dan handal; 8.

Sulitnya mendapatkan konsultan yang mampu membangun sistem yang komprehensif;

9.

Tidak konsistennya dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi IV.28

DPPBB Kota Tangerang sebagaimana tabel di atas, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi DPPBB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu : 1.

Masih perlu ditingkatkannya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, laporan kinerja dan keuangan SKPD;

2.

Belum terpenuhinya pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;

3.

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan barang/jasa pelayanan administrasi perkantoran; Belum terpenuhinya sarana-prasarana kantor yang memadai, seperti

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

4.

gedung kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, gudang ATK, gudang barang, gudang arsip dll; 5.

Kurangnya kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan;

6.

Belum optimalnya pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan pajak PBB dan BPHTB;

7.

Basis data PBB yang diserahkan oleh pemerintah pusat tidak update;

8.

Lemahnya kualitas laporan pengelolaan barang SKPD;

9.

Belum terintegrasinya sistem yang dimiliki DPPBB PELAYANAN PBB DAN BPHTB;

10. Belum optimalnya penyusunan dan pengendalian anggaran; 11. Belum

optimalnya

penyusunan

laporan

keuangan

SKPKD

dan

pertanggungjawaban APBD. 1.3

Visi dan Misi SKPD

Merumuskan suatu arah kebijakan pembangunan unyuk masa yang akan datang perlu dirumuskan dalam Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya IV.29

merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

didasarkan pada realita,

bukan pikiran berandai-andai, tetapi dengan fokus pada masa depan. Visi Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

adalah gambaran arah

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB menunjukkan apa yang menjadi cita-cita

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

layanan terbaik Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

dirumuskan dengan

memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, yaitu dengan visi: “Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah”.

Sedangkan misi yang diemban oleh Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

adalah misi 1, yaitu “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik,

akuntabel dan transparan didukung dengan strukutur birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional”.

Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah, dan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis, maka ditetapkan visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB, yaitu : “Menjadi Dinas PBB dan BPHTB yang Profesional dan Maju” Berikut ini diuraikan penjelasan terhadap visi Tahun 2014-2018.

IV.30

Penjelasan Visi Tahun 2014-2018 Pokok-Pokok Visi

Visi

Penjelasan Visi

Mewujudkan Peningkatan Penerimaan dan BPHTB yang PBB dan BPHTB PBB dan BPHTB melaui intensifikasi Profesional dan Maju yang Profesional sumber-sumber penerimaan secara berkelanjutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Menjadi Dinas PBB Menjadi Dinas

Mewujudkan Pelayanan yang Maju PBB dan BPHTB dengan meningkatkan kemapuan pelayanan yang didukung aparatur, yang Maju sarana dan prasarana yang memadai dan integrasi sistem aplikasi .

Menjadi Dinas

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk

mewujudkan

visi

DPKD.

Dalam

dokumen

perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi DPKD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi DPKD.

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB mengidentifikasi keadaan dan/atau kondisi yang harus ada atau dicapai supaya visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB benar-benar terwujud di akhir periode perencanaan. Rumusan misi merupakan

upaya

untuk

mewujudkan

keadaan

atau

kondisi

yang

diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis. Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin IV.31

dicapai

pada

akhir

periode

perencanaan,

maka

pernyataan

misi

menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Untuk mewujudkan visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB di atas maka ditetapkan misi yaitu : 1. Meningkatkan Penerimaan PBB dan BPHTB 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan secara Profesional 3. Membangun aplikasi pelayanan online yang terintegrasi ; 4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kompetensi Aparatur.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Diharapkan

seluruh

anggota

organisasi

dan

pihak

yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran DPKD. Berikut ini diuraikan penjelasan terhadap misi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2014-2018.

Penjelasan Visi – Misi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2014-2018 Visi

Menjadi Dinas

PBB dan BPHTB yang Profesional dan Maju

Misi

Penjelasan Misi

Melaksanakan kegiatan untuk Penerimaan PBB dan meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB melalui intensifikasi sumberBPHTB sumber pendapatan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan PBB dan BPHTB Melaksanakan pengelolaan Pelayanan Meningkatkan Kualitas Pelayanan sesuai ketentuan sehingga terwujud secara Profesional tertib administrasi pengelolaan Pelayanan PBB dan BPHTB. Melaksanakan Pembangunan aplikasi Membangun aplikasi pelayanan pelayanan PBB dan BPHT secara online dan terintegrasi sehingga terwujud online yang Pelayanan PBB dan BPHTB yang cepat terintegrasi dan mudah diakses. Meningkatkan Penyediaan sarana dan prasarana yang Sarana Prasarana memadai dan peningkatan kompetensi dan Kompetensi apartur sebagai upaya mengoptimalkan Aparatur kinerja pegawai DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB .

Meningkatkan

IV.32

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu untuk

mencapai

visi,

melaksanakan

misi,

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

dilakukan

memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Hasil perumusan tujuan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2014-2018 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2014-2018, dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2014-2018 MISI 1.

TUJUAN

Meningkatkan Penerimaan PBB 1.1. Meningkatkan Penerimaan PBB dan dan BPHTB

2. Meningkatkan Kualitas

Pelayanan secara Profesional 1. Membangun aplikasi pelayanan online yang terintegrasi 2. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kompetensi Aparatur

BPHTB 2.1. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB 3.1. Membangun aplikasi pelayanan

online yang terintegrasi 4.1. Menyediakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian , Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah, dan

IV.33

MISI

TUJUAN

4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur Menyediakan pelayanan barang/jasa administrasi perkantoran Menyediakan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran Meningkatkan publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Hasil perumusan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tujuan Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2014-2018 MISI

1.

TUJUAN

Meningkatkan Penerimaan PBB 1.1. Meningkatkan Penerimaan PBB dan dan BPHTB

2. Meningkatkan Kualitas

Pelayanan secara Profesional dan Maju 3. Membangun aplikasi pelayanan online yang terintegrasi 4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kompetensi Aparatur

2.1.

BPHTB Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB

3.2. Membangun aplikasi pelayanan

online yang terintegrasi

4.6. Menyediakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian , Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah, dan pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD 4.7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur 4.8. Menyediakan pelayanan barang/jasa administrasi perkantoran

IV.34

MISI

TUJUAN 4.9. Menyediakan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran 4.10. Meningkatkan publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Hasil perumusan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2014-2018 TUJUAN

1. Meningkatkan Penerimaan PBB dan BPHTB 2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB 3. Membangun aplikasi pelayanan

online yang terintegrasi

SASARAN

1.1. Meningkatkan Penerimaan PBB dan BPHTB 2.1. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB 3.1. Membangun aplikasi pelayanan

online yang terintegrasi

4. Menyediakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian , Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah, dan pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD

4.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif 4.2. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD 5. Meningkatkan kapasitas dan 5.1. Tersedianya aparatur SKPD yang kompetensi aparatur memiliki kapasitas, kompetensi dan profesionalitas 6. Menyediakan pelayanan 6.1. Tersedianya pelayanan terhadap barang/jasa administrasi pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengakapan kerja/kantor) 7. Menyediakan sarana dan prasarana 7.1. Tersedianya pemenuhan dan

IV.35

TUJUAN teknis dan keadministrasian perkantoran 8. Meningkatkan publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa

SASARAN pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai 7.2. Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB beserta indikator kinerjanya sebagaimana

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

berikut ini.

IV.36

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO (1) 1

2

4

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Penerimaan Penerimaan Penerimaan PBB PBB dan BPHTB PBB dan dan BPHTB BPHTB

Tingkat 13,69 6,63 7,22 7,5 kenaikan penerimaan pendapatan PBB dan BPHTB Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan tertib Tingkat 20,13 40,9360,62 80,3 tertib tertib administrasi pengelolaan kelengkapan administrasi administrasi PBB dan BPHTB dokumen dan pengelolaan pengelolaan PBB sistem PBB dan dan BPHTB pengelolaan BPHTB PBB dan BPHTB Membangun Membangun Membangun aplikasi Ketersediaan 3 5 aplikasi aplikasi pelayanan online yang aplikasi pelayanan pelayanan online terintegrasi pelayanan online yang yang terintegrasi online yang terintegrasi terintegrasi Meningkatkan Menyediakan Tersedianya Dokumen Tingkat 20,83 40,6360,42 80,2 Sarana Dokumen Perencanaan,Penganggaran, ketersediaan Prasarana Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi dokumen dan Penganggaran, Pelaporan Pembangunan utama Kompetensi Pengendalian , Daerah yang disusun perencanaan Aparatur Evaluasi secara teknokratis pembangunan Pelaporan (integratif, komprehensif, daerah yang Pembangunan holistik), koordinatif, dan didukung Daerah, dan partisipatif, serta informatif kajian pelaporan teknikratis capaian kinerja serta pelaksanaan dipublikasikan kegiatan dan keuangan SKPD Tersedianya berbagai jenis Tingkat 20,00 40,0060,00 80,0 pelaporan capaian kinerja ketersediaan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan SKPD kinerja dan keuangan SKPD Meningkatkan Tersedianya aparatur SKPD Tingkat 14,29 40,0060,00 80,0 kapasitas dan yang memiliki kapasitas, kapasitas kompetensi kompetensi dan sumber daya aparatur profesionalitas aparatur pemerintah daerah Menyediakan Tersedianya pelayanan Tingkat 16,21 40,0060,00 80,0 pelayanan terhadap pemenuhan ketersediaan barang/jasa sarana dan prasarana pelayanan administrasi teknis dan barang

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

3

MISI

TARGET KINER SASARAN PADA T KE1 2 3 4 (5) (6) (7) (8)

IV.37

NO (1)

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(2)

(3)

(4)

perkantoran

keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengakapan kerja/kantor)

pendukung administrasi perkantoran Tingkat 20,00 ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran Tingkat 20,00 ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai Tingkat 20,00 ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur Tingkat 20,00 publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD pada media massa

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt Menyediakan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran

Meningkatkan publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa

Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai

Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa

TARGET KINER SASARAN PADA T KE1 2 3 4 (5) (6) (7) (8)

40,0060,00 80,0

40,0060,00 80,0

40,0060,00 80,0

40,0060,00 80,0

IV.38

4.3.

Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pelayanan PBB dan

BPHTB adalah strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPPBB selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB mencapai

tujuan

dan

sasaran

dengan

efektif

dan

efisien.

Dengan

pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan,

tetapi

juga

segala

program

yang

mendukung

dan

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

IV.39

Tabel 4.6 Sasaran dan Strategi Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO

SASARAN Meningkatkan Penerimaan PBB dan BPHTB

2

Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB

3

Membangun aplikasi pelayanan online yang terintegrasi Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif

4

5

6

1. Melakukan intensifikasi sumbersumber Penerimaan PBB dan BPHTB 2. Meningkatkan standar sistem dan prosedur pengelolaan PBB dan BPHTB 3. Membangun aplikasi pelayanan online terintegrasi 4. Membangun dan mengembangkan Konsep tentang penyusunan dokumen PerencanaanPenganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif 5. Membangun dan mengembangkan mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

1

STRATEGI

Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas, kompetensi dan profesionalitas

7

Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengakapan kerja/kantor)

8

Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai

9

Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa

6. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas aparatur SKPD melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis/operasional dan fungsional 7. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor) 8. Membangun dan mengembangkan sistem pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai 9. Membangun dan mengembangkan kerjasama advertorial dengan media massa terkait informasi pelayanan SKPD

IV.40

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tabel 4.7 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan SKPD 1

STRATEGI

KEBIJAKAN

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

NO

Melakukan intensifikasi sumbersumber Penerimaan PBB dan BPHTB

1.1. Menyempurnakan peraturan dan ketentuan PBB dan BPHTB 1.2. Melakukan Pendataan, pemeriksaan dan penagihan PBB dan BPHTB

2

Meningkatkan standar sistem dan prosedur pengelolaan PBB dan BPHTB

3

Membangun aplikasi pelayanan online terintegrasi

4

Membangun dan mengembangkan Konsep tentang penyusunan dokumen PerencanaanPenganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif

1.3. Sosialisasi pengelolaan PBB dan BPHTB 2.1. Menyempurnakan peraturan dan ketentuan Pelayanan PBB dan BPHTB 2.2. Mengembangkan sistem pengelolaan anggaran, belanja dan pertanggungjawaban PBB dan BPHTB 2.2. Melakukan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan anggaran, belanja dan pertanggungjawaban PBB dan BPHTB 3.1. Menyempurkanan peraturan dan ketentuan pengelolaan pelayanan online terintegrasi 3.2. Melakukan pelayanan online terintegrasi melalui website SKPD 3.3. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan online terintegrasi 4.1. Menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif 4.2. Menyusun dokumen Pengendalian, dan EvaluasiPelaporan Pembangunan Daerah

IV.41

NO

STRATEGI

KEBIJAKAN secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif

5 6

8

9

5.1. Menyusuan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD yang berkualitas dan akuntabel 6.1. Memfasilitasi aparatur SKPD pemerintah daerah untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan teknis/operasional terkait tupoksi 7.1. Menyediakan pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

7

Membangun dan mengembangkan mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas aparatur SKPD melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis/operasional dan fungsional Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor) Membangun dan mengembangkan sistem pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai

Membangun dan mengembangkan kerjasama advertorial dengan media massa terkait informasi pelayanan SKPD

8.1. Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai sesuai dengan standar yang disepakati 8.2. Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah 9.1. Melaksanakan kerjasama advertorial dengan media massa melalui publikasi informasi pelayanan SKPD

IV.42

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

Menyedi akan Pelayana n Barang/J asa Administ rasi Perkanto ran

Tersedia nya pelayana n terhadap pemenu han saranaprasaran a teknis dan keadmin istrasian perkanto ran (peralata n dan perlengkapan kerja/ka ntor)

Tingkat ketersed iaan pelayana n barang penduku ng administ rasi perkanto ran

(4)

1

(5)

Tingkat Ketersediaan Pelayanan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al

Jumlah perijinan kendaraan bermotor

12

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah penyediaan alat kebersihan dan petugas kebersihan

12

3

Target

(6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Rp

Tahun 2

Rp

Tahun 3

Target

(7)

20,00 %

40,00 %

12

12

Rp

Tahun 4

Target

(8)

1.024.20 4.535

60,00 %

2.601.841.7 15,00

12

Rp

Tahun 5

Target

(9) 80,00 %

Target

(10) 2.862.02 5.886,50

12

53.260.000

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

100,0 0%

3.148.22 8.475,15

12 32.670.0 00,00

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

Target

(11) 100,0 0%

12.772.5 83.837

60 35.937.0 00,00

(13)

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

3.463.05 1.323

12 145.467. 000,00

Lokasi

Rp (12)

20,00 %

Unit Kerja Penanggun g Jawab

39.530.7 00,00

9.000.00 0

12

12 30.423.1 00

12

12 30.423.100

12 94.448.5 25

12 92.307.6 33,00

12 176.062.25 0

60 101.538. 396,30

12 255.767. 380,00

12 430.336. 659,30

60 281.344. 118,00

111.692. 235,93

12 1.152.38 3.298,00

309.478. 529,80

IV.43

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

4

5

6

7

(5)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Rp

Tahun 2

Target

(6)

12

Rp

Tahun 3

Target

(7)

Rp

Tahun 4

Target

(8)

12

12

12

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administ rasi Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi/te knis

12

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Jumlah petugas keamanan

12

12

12

317.681. 000

12

12

12

12

12

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

278.272. 500

12 1.484.32 6.000,00

(13)

1.893.98 9.042,00

139.193. 649,35

60 375.874. 400,00

Lokasi

292.746. 795,00

12

60

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Rp (12)

6.903.31 0.420,00

32.842.8 90,85

12 341.704. 000,00

Target

1.114.62 7.950,00

60

12

Tahun Transisi Renstra (2019)

(11)

1.721.80 8.220,00

278.272. 500

Rp

60

12

12 188.468.40 0

Target

266.133. 450,00

1.565.28 0.200,00

12

12 125.645. 600

12

278.272.50 0

110.835. 350

12 241.939. 500,00

632.000.00 0

Rp (10)

12

92.960.4 00

Jumlah rapat koordinasi

Target

(9)

37.200.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rp

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

413.461. 840,00

IV.44

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

8

9

Tingkat ketersed iaan pelayana n jasa penduku ng administ rasi perkanto ran

(5)

10

Jumlah Penyediaan Kebutuhan Operasional UPTD

12

Operasional UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur

Jumlah Penyediaan Kebutuhan Operasional UPTD

12

11

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan

Jumlah penyediaan barang cetakan dan

Target

(6)

Operasional UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat

Tingkat Ketersediaan Pelayanan Barang Pendukung Administrasi Perkantoran

Rp

Tahun 2

Rp

Tahun 3

Target

(7)

12

12

12

4

4

652.024. 500

60%

4

12

12

2.823.09 0.022,50

4 1.131.42 3.205,00

12 140.645.00 0

100,0 0%

12

20

20, %

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

3.415.93 8.927

4 1.369.02 2.078,05

12 3.395.87 4.948,75

(13)

183.012. 500,00

5.274.67 6.280,50

60 801.260. 336,25

Lokasi

183.012. 500,00

12

12.899.2 04.072

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Rp (12)

701.469. 430,00

1.244.56 5.525,50

12 728.418. 487,50

Target

701.469. 430,00

60

3.105.39 9.024,75

Tahun Transisi Renstra (2019)

(11)

166.375. 000,00

100,0 0%

Rp

60

12

4

12

Target

166.375. 000,00

151.250. 000,00

80%

Rp

12 151.250. 000,00

306.041.16 0

299.761. 000

12

2.566.445.4 75,00

Target (10)

12

122.782.48 0

121.605. 280

Rp

Tahun 5

(9)

122.782.48 0

121.605. 280

40%

Target

(8)

12

20%

Rp

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

881.386. 369,88

IV.45

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor

Jumlah penyediaan komponen listrik/peneran gan

12

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah penyediaan makanan dan minuman

12

Penyediaan Barang Cetakan PBB

Jumlah Barang Cetakan PBB

1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

0

Program Peningkatan Sarana

Tingkat Ketersediaan

36,59

13

14

15

Tersedia nya

Tingkat ketersed

2

Target

(6)

penggandaan

12

Menyedi akan

(5)

Rp

Tahun 2

Rp

Tahun 3

Target

(7)

Rp

Tahun 4

Target

(8)

12

12

1

12

1

12

12 6.468.000

6.294.00 0

56,10

209.777.

70,73

659.514.75

85,37

12

707.466.

12

760.212.

12

3.815.37

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Bidang PBB

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

544.260. 873,75

83.538.0 00,00

100,0

(13)

581.230. 130,80

1

48

Lokasi

13.685.6 74,75

1.944.33 1.237,50

23.958.0 00,00

100,0

12

5

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Rp (12)

2.149.60 6.308,00

494.782. 612,50

21.780.0 00,00

Target

51.177.2 97,50

60

1

Tahun Transisi Renstra (2019)

(11)

528.391. 028,00

449.802. 375,00

Rp

60

12

1

12

Target

12.441.5 22,50

480.355. 480,00

257.885.00 0

249.070. 000

12 11.310.4 75,00

148.895.00 0

Rp (10)

12 3.828.000

1.869.50 0

95.030.0 00

Target

(9)

12

12

Rp

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

26.353.8 00,00

14,63

816.981.

IV.46

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

Sarana dan Prasaran a Teknis dan Keadmin istasian Perkanto ran

pemenu han dan pengem bangan kebutuh an sarana dan prasaran a perkanto ran pemerint ahan daerah yang layak dan memada i

iaan sarana dan prasaran a aparatur yang memada i

(4)

Target

(6)

Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai

%

%

1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio nal

Jumlah Penyediaan Kendaraan Operasional

12

12

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan

37

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

41

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana

20,00 %

3

Tahun 3

Rp

Target

(7)

dan Prasarana Aparatur

2

Tingkat ketersed iaan pelayana n jasa rehabilit asi

(5)

Rp

Tahun 2

Tahun 4

Rp

Target

(8)

500

%

18

0,00

6

18

%

18

486.200. 000

60,00 %

0%

0%

4.323,00

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

150.347. 340

18

6.706.28 6.429,00

(13) 238,00

6

899.572. 345,00

100,0 0%

Lokasi

180.000. 000,00

1.714.50 1.977,50

113

1.645.98 1.150,00

(12) %

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Rp

12

73

137.818. 395,00

100,0 0%

Target

1.201.30 0.000,00

442.394. 452,50

18

1.496.34 6.500,00

Rp

60

6

125.289. 450,00

80,00 %

848,00

180.000. 000,00

402.176. 775,00

18

761.000.00 0

Target

Tahun Transisi Renstra (2019)

(11)

12

6

825.274.65 0

40,00 %

225,00

180.000. 000,00

125.289.45 0,00

Rp (10)

12

2.324.272.0 00

59.777.5 00

Target

(9)

12

150.000. 000

Rp

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

486.633. 898

20,00 %

1.645.98 1.150,00

IV.47

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3) sarana dan prasaran a aparatur

Meningk atkan Kapasita s dan Kompete nsi Aparatur

Tersedia nya aparatur SKPD yang memiliki kapasita s, kompete nsi, dan profesio nalitas

Tingkat Kapasita s Sumber daya Aparatur pemerint ah daerah

(4)

(5)

Rp

Tahun 2

Target

(6)

Rp

Tahun 3

Target

(7)

Rp

Tahun 4

Target

(8)

Rp

Tahun 5

Target

(9)

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target

(10)

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

Target

(11)

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Lokasi

(13)

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Rp (12)

aparatur

4

3

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasi onal yang dipelihara

12

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah

14,29 %

35,71 %

1

Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan

Jumlah pegawai yang mengikuti Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan

1

1

Pelatihan Pengelolaan Pajak Daerah Bagi Aparat

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

1

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al

12

12

486.200. 000

310.000, 000

57,14 %

310.000,00 0

1 100.000. 000,00

12

761.000.00 0

12 761.000. 000

78,57 %

310.000, 000

1 100.000.00 0,00

60 761.000. 000

100,0 0%

310.000, 000

1 100.000. 000

12 6.706.28 6.429,00

100,0 0%

1.284.00 0.000

5 100.000. 000,00

761.000. 000

7,14%

310.000, 000

1 444.000. 000,00

100.000. 000

IV.48

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

3

Menyedi akan Dokume n Perenca naan, Pengang aran, Pengend alian, Evaluasi Pelapora n Pemban gunan Daerah, dan Pelapora n Capaian Kinerja Pelaksan aan Kegiatan dan Keuanga n SKPD

Tersedia nya Dok. Perenc.Pengang garan, Pengend alian, dan Evaluasi Pelapora n Pemb. Daerah yang disusun secara teknokra tis (integrati f, kompreh ensif, holistik), koordina tif, dan partisipa tif, serta informati

Tingkat ketersed iaan dokume n utama perenca naan pemban gunan daerah yang didukun g kajian teknokra tis serta dipublik asikan

4

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

(5)

Jumlah peserta sosialisasi

Rp

Tahun 2

Target

(6)

0

Target

(7)

1

210.000. 000,00

Tingkat Ketersediaan Dokumen Utama Perencanaan n dan Pembanguna n Daerah

20%

40%

1

Penyusunan RKA dan DPA

Jumlah RKAP, DPPA, dan RKA DPA yang disusun

4

4

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Jumlah Renja yang disusun

1

Rp

Tahun 4

Target

(8)

1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2

Rp

Tahun 3

211.230. 000

100.100. 000

1

129.465.00 0,00

4

40.000.0 00

1 210.000. 000,00

80%

129.465. 000,00

4

Target

100,0 0%

Target (12)

129.465. 000,00

840.000. 000,00

100,0 0%

633.379. 000,00

20 96.000.0 00

1 39.000.0 00

20%

129.465. 000,00

4

96.000.0 00

1 156..000. 000

Lokasi

(13)

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

210.000. 000

484.100. 000

5

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Rp

4

4

39.000.0 00

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

(11)

210.000. 000,00

96.000.0 00

1 39.000.000

Rp (10)

1

96.000.000

1

Target

(9)

210.000.00 0,00

60%

Rp

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

39.000.0 00

IV.49

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2) f

(3)

(4)

3

4

Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Profil DPKD

(5)

5

6

Target

(6)

Jumlah Renstra yang disusun

1

Jumlah Profil DPKD

1

Tingkat Ketersediaan Dokumen Utama Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna n Daerah

Rp

Tahun 2

Rp

Tahun 3

Target

(7)

0

Tahun 4

Rp

Target

(8)

51.210.0 00

Tahun 5

Rp

Target

(9)

Rp

Target

(10)

0 -

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

(11)

0 -

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

1 -

51.210.0 00

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Lokasi

(13)

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Rp (12)

0 -

0

1

20,00 %

40,00 %

1

Penyusunan LAKIP

Jumlah LAKIP uang disusun

1

laporan evaluasi dan Pengumpulan

Jumlah laporan evaluasi dan

12

19.920.0 00

103.892, 000

1

1

40.700.000, 00

60,00 %

182.422.50 0,00

1

80,00 %

262.935. 000,00

1

12

100,0 0%

262.935. 000,00

1

12 182.422.50

5 40.700.0 00,00

15.795.0 00,00

15.621.0 00

12

1 40.700.0 00,00

100,0 0%

1.270.48 5.000,00

5 15.795.0 00,00

12 182.422.

1 186.200. 000,00

20,00 %

262.935. 000,00

1 78.975.0 00,00

60 182.422.

40.700.0 00,00

15.795.0 00,00

12 1.191.51

247.140.

88.271.0

IV.50

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

data Perencanaan SKPD

Tersedia nya berbagai jenis pelapora n capaian kinerja pelaksan aan kegiatan dan keuanga n SKPD

Tingkat ketersed iaan pelapora n kinerja dan keuanga n SKPD

5

(5)

Rp

Tahun 2

Target

(6)

Pengumpulan data Perencanaan SKPD

Target

20,00 %

40,00 %

1

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan semesteran yang disusun

1

1

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang telah disusun

1

Tahun 4

Rp

Target

(8)

00

Tingkat Ketersediaan Pelaporan Keuangan SKPD

3

Rp

(7)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2

Tahun 3

50.236.0 00

60,00 %

0,00

60.000.000, 00

80,00 %

1

1

60.000.0 00,00

Target

100,0 0%

233.050. 000,00

5

1

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

60.000.0 00,00

1 15.760.0 00,00

1 78.800.0 00,00

(13)

15.760.0 00,00

75.450.0 00,00

5 15.760.0 00,00

20,00 %

1

5

Lokasi

000,00

78.800.0 00,00

15.760.0 00,00

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Rp (12)

0.000,00

15.760.0 00,00

1

15.760.0 00,00

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

(11)

1

1 20.000.000

100,0 0%

15.760.0 00,00

20.000.000

Target

500,00

15.760.0 00,00

1

1 14.600.0 00

60.000.0 00,00

1

18.000.0 00

Rp (10)

500,00

20.000.000

17.636.0 00

Target

(9)

1

1

Rp

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

15.760.0 00,00

IV.51

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

Meningk atkan Tertib Administ rasi Pengelol aan Keuanga n Daerah

Meningk atnya Tertib Administ rasi Pengelol aan Keuanga n Daerah

Tingkat Kelengk apan Dokume n dan Sistem Pengelol aan Keuanga n Daerah

(4)

6

(5)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat ketersediaan dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah

1.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pengelolaan BPHTB

2

3

4

Rp

Tahun 2

Target

(6)

Rp

Tahun 3

Target

(7)

20,13 %

40,93 %

Jumlah dokumen Raperwal Pengelolaan BPHTB

1

1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PBB

Jumlah dokumen

1

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis SKPKD

1

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1

1.184.38 8.500

60,62 %

1.200.679.7 50

1

1

1

80,31 %

1

14.600.0 00

1

6.373.02 3.575,00

100,0 0%

Rp

6.373.02 3.575,00

1 97.526.0 00,00

1

Target

97.526.0 00

1 315.520. 000

1 162.200. 000,00

5

32.450.0 00

1 1.689.05 0.000,00

Lokasi

(13)

(14)

Bidang EVLAP

Kota Tangerang

Bidang EVLAP

Kota Tangerang

Bidang EVLAP

Kota Tangerang

Sekretariat

Kota Tangerang

6.373.02 3.575,00

1

5

351.275. 000,00

19,69 %

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Rp (12)

1.506.98 0.000,00

32.450.0 00,00

1 351.275. 000,00

34.062.0 90.715,0 0

5

1

Target

439.214. 000,00

315.520. 000,00

32.450.0 00,00

1

100,0 0%

5

1

1

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

(11)

97.526.0 00,00

315.520. 000,00

32.450.000, 00

351.275.00 0,00

Target (10)

1

315.520.00 0,00

17.636.0 00

Rp

Tahun 5

(9)

187.692.50 0

315.520. 000,00

1

Target

(8)

187.692. 500

1

Rp

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

351.275. 000

IV.52

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

5

6

7

8

Meningk atkan Penerim aan Pendapa tan Daerah

Meningk atnya Penerim aan Pendapa tan Daerah

Tingkat Kenaika n Penerim aan Pendapa tan

(5)

Target

(6)

Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD

Jumlah laporan penyimpanan dan perawatan serta pengelolaan arsip

Sewa Jaringan Sistem Informasi

Jumlah jaringan informasi

Pemeliharaan sistem Aplikasi PBB /BPHTB

Jumlah aplikas yang dipelihara

1

Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan PBB dan BPHTB

Jumlah intergrasi aplikasi sistem informasipeng elolaan PBB dan BPHTB

0

Tingkat Pelaksanaan Intensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah

Rp

Tahun 2

1

Rp

Tahun 3

Target

(7)

1

1

12

108.340. 000

1

Rp

Tahun 5

Target

(9)

Rp

Target

(10)

1

40.231.250, 00

1 40.231.2 50,00

5 40.231.2 50,00

12

500.000. 000

12

500.000. 000

60

1

125.000.00 0

2

150.000. 000

2

150.000. 000

2

0

0

Target

1

40,32 %

8.486.25 2.500

60,21 %

8.506.415.0 00

80,11 %

10.905.1 00.000,0 0

100,0 0%

10.905.1 00.000,0 0

100,0 0%

500.000. 000

2 150.000. 000

150.000. 000-

0 1.155.22 8.125,00

19,63 %

52.027.5 56.000,0 0

Lokasi

(13)

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Bidang Pelayanan

Kota Tangerang

Bidang Pelayanan

Kota Tangerang

Bidang Pelayanan

Kota Tangerang

40.231.2 50,00

12

1

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Rp (12)

201.156. 250,00

500.000.00 0

0

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

(11)

12

500.000. 000

1

Target

(8)

40.231.2 50,00

12

Rp

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

-

19,89 %

10.905.1 00.000,0 0

IV.53

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3) Daerah

(4)

9

10

11

12

13

(5)

Target

(6)

Pemetaan Zona Nilai Pasar BPHTB

Jumlah Zona Nilai Pasar BPHTB yang disusun

1

Penyampaian SPPT PBB

Jumlah SPPT PBB dan Surat Himbauan yang disampaikan

1

Pengelolaan PBB

Jumlah laporan pendataan PBB dan tenaga pelayanan PBB yang disediakan

12

Pemeriksaan BPHTB

Jumlah Data BPHTB yang disusun

12

Jumlah Data PBB yang disusun

12

Pemeriksaan PBB

Rp

Tahun 2

Tahun 3

Rp

Target

(7)

Tahun 4

Rp

Target

(8)

0

0

1

0

12

0

Target

(10) 1 -

1 1.485.75 0.000,00

0 -

12

12

12 1.151.160.0 00,00

0

60

12 1.151.16 0.000

12 5.112.69 0.000,00

(13)

(14)

Bidang BPHTB

Kota Tangerang

Bidang PBB

Kota Tangerang

Bidang PBB

Kota Tangerang

Bidang BPHTB

Kota Tangerang

Bidang PBB

Kota Tangerang

-

5.112.69 0.000,00

60 1.151.16 0.000,00

Lokasi

1.485.75 0.000

1.345.46 2.500,00

1.151.16 0.000,00

12 1.151.16 0.000,00

-

1

12 -

1.151.16 0.000,00

(12)

7.208.81 0.000,00

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Rp

0

5

0

12 1.151.160.0 00,00

Target

975.275. 000,00

1.485.75 0.000,00

-

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

(11)

0

1

12 1.969.92 0.000

Rp

-

0

12

Target

-

1.485.750.0 00,00

-

Rp

0

1

1.460.71 5.000

Tahun 5

(9)

-

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

1.151.16 0.000

IV.54

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

14

15

16

(5)

Rp

Tahun 2

Target

(6)

Penagihan Tunggakan PBB

Jumlah data Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan

4

Sosialisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah Spanduk dan iklan terpasang

1

Cetak Massal SPPT PBB

Jumlah SPPT yang dicetak

0

Rp

Tahun 3

Target

(7)

18

Pendataan PBB

Pemeliharaan Sistem Pengelolaan

Target

(8)

12

12

Rp

Tahun 5

Target

(9)

963.915.00 0

12

700.000.00 0

0

Rp

Target

(10) 963.915. 000

12

0

0

700.000. 000

0

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

Target

(11)

963.915. 000

52

700.000. 000

1

12

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Lokasi

(13)

(14)

Bidang PBB

Kota Tangerang

Bidang Pelayanan

Kota Tangerang

Bidang Pelayanan

Kota Tangerang

Bidang PBB

Kota Tangerang

Bidang Pelayanan

Kota Tangerang

Rp (12)

2.502.82 5.000,00

963.915. 000

963.915. 000

0 -

619.650. 000

1

1

Jumlah laporan pendataan PBB

0

Jumlah aplikasi sistem PBB

1

12

1 376.855. 000,00

4 376.855. 000,00

12 2.677.575.0 00,00

2.970.38 7.500

0

12 2.677.57 5.000,00

0

48 2.677.57 5.000,00

0

12 10.710.3 00.000,0 0

2 -

108.340.

1 701.700. 000,00 376.855. 000,00

12

1

1

376.855.00 0,00

293.325. 000

17

Rp

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2.677.57 5.000

0 217.120. 000,00

-

IV.55

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rp

Tahun 2

Target

(6)

20

21 22

Meningk atkan publikasi informas i advertori

Terwuju dnya publikas i informas i

Tingkat publikas i informas i advertori

7

Target

Tahun 4

Rp

Target

(8)

Tahun 5

Rp

Target

(9)

Rp

Target

(10)

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

Target

(11)

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Lokasi

(13)

(14)

-

Bidang BPHTB

Kota Tangerang

-

Bidang Evlap

Kota Tangerang

-

Bidang Evlap

Kota Tangerang

Rp (12)

000

Penyusunan Sistem BPHTB

Jumlah aplikasi sistem BPHTB

0

Penyusunan Raperwal tentang Perubahan Perwal tentang Tata Cara Pengelolaan PBB

Jumlah dokumen raperwal PBB

1

Penyusunan Raperwal tentang Perubahan Perwal tentang Tata Cara Pengelolaan BPHTB

Jumlah dokumen raperwal BPHTB

1

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Rp

(7)

PBB

19

Tahun 3

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tingkat publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD pada

1

0

100.000. 000,00

0

0 -

0

0

0 -

0

40,00 %

50.000.0 00,00

60,00 %

0

0

50.000.000, 00

1

0

50.000.0 00,00

0 187.592. 500,00

1 -

100,0 0%

0 100.000. 000,00

-

-

80,00 %

1 -

-

-

20,00 %

0 -

50.000.0 00,00

0 187.592. 500,00

100,0 0%

250.000. 000,00

20,00 %

50.000.0 00,00

IV.56

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

ujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Outcome dan Output

Tahun 1

Target

(1)

(2)

(3)

al pelayana n SKPD kepada masyara kat pada media massa

advertori al pelayana n SKPD kepada masyara kat pada media massa

al pelayana n SKPD pada media massa

(4)

(5)

Rp

Tahun 2

Target

(6)

Rp

Tahun 3

Target

(7)

Rp

Tahun 4

Target

(8)

Rp

Tahun 5

Target

(9)

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target

(10)

Rp

Tahun Transisi Renstra (2019)

Target

(11)

Unit Kerja Penanggun g Jawab

Lokasi

(13)

(14)

Sekretariat

Kota Tangerang

Rp (12)

media massa

1

Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

Banyaknya jenis/elemen data/informasi perencanaan pemb. Daerah yang lengkap dan tersedia

1

1

1

50.000.0 00

50.000.000

1

1 50.000.0 00

5 50.000.0 00

1 250.000. 000,00

50.000.0 00

IV.57

1.4.

Penutup Renstra Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Kota Tangerang Tahun

2014-2018 merupakan komitmen Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Kota

Tangerang dan merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Kota Tangerang dalam kurun waktu 5

tahun (2014-2018). Oleh karena itu, untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya kesungguhan dan partisipasi serta

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

koordinasi yang sebaik-baiknya dari semua pihak dan terutama jajaran aparatur Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Perumusan dan penyusunan Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Tangerang ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta tingkat permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka Renstra Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan pemerintahan khususnya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Demikian Renstra Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang Tahun 2014-2018 disusun, dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

IV.58