RINGKASAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PERIODE 2014 – 2018 Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan periode 2014-2018 merupakan amanat perundangan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 54Tahun 2010 tentang pelaksanaan teknis PP Nomor 8 Tahun 2008. RENSTRA merupakan penjabaran RPJMD Kota Tangerang tahun 2014-2018
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
sehingga RENSTRA menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
Maksud dari Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan ini adalah untuk menyusun kerangka atau struktur perumusan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan kajian/analisis secara teknokratis terhadap berbagai kebijakan umum pembangunan daerah Kota Tangerang selama tahun 20092013 serta kebijakan terkait bidang perhubungan melalui berbagai data dan informasi serta berbagai indikator pelayanan SKPD sebagai bahan masukan untuk perumusan Renstra SKPD Dinas Perhubungan yang sesuai dengan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
Berdasarkan Peraturan Walikota No. 66 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang sebagai berikut : (1) Susunan organisasi Dinas adalah : a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan. c) Bidang Pengembangan Sistem Transportasi, terdiri atas : 1. Seksi Pengkajian Sistem Transportasi;
2. Seksi Analisis Dan Evaluasi. d) Bidang Angkutan, terdiri atas : 1. Seksi Bina Pengembangan Angkutan; 2. Seksi Prasaraa dan Sarana Angkutan. e) Bidang Lalu Lintas, terdiri atas : 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas; 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 3. Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
f) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional, terdiri atas :
1. Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. g) UPT Terminal, terdiri atas :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT); 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
h) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri atas : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT); 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha . i) UPT Perparkiran, terdiri atas :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT); 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
j) UPT Angkutan Umum Massal, terdiri atas : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT); 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha . k) Kelompok Jabatan Fungsional
Susunan organisasi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tangerang mengalami revisi pada Peraturan Walikota Tangerang Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Sampai dengan tahun 2015, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas perhubungan Kota Tangerang didukung dengan jumlah pegawai
sebanyak 412 orang yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut PNS sebanyak 262 orang, TKK 2 orang, TKS 298 orang. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut: 1.
Makin meningkatnya kepadatan lalu lintas yang menimbulkan masih terjadinya titik rawan kemacetan di beberapa bagian wilayah kota;
2.
Masih rendahnya kualitas layanan angkutan umum yang belum mampu mengakomodir
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
kebutuhan mobilitas masyarakat menyebabkan kecenderungan kegiatan transportasi masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan sarana transportasi pribadi disbanding dengan angkutan umum; 3.
Masih rendahnya tingkat kebersihan di lingkungan terminal;
4.
Belum optimalnya pemanfaatan terminal penumpang umum sebagai titik transfer moda angkutan yang disebabkan oleh minimnya fasilitas penunjang terminal yang tersedia;
5.
Belum memadainya kapasitas fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mendukung keselamatan, keteraturan, ketertiban lalu lintas orang dan kendaraan;
6.
Masih terbatasnya kapasitas alat uji kendaraan bermotor.
Isu Strategis Dinas Perhubungan di dalam Pembangunan Jangka Menengah, antara lain : 1. Kemacetan lalulintas 2. Tingkat pelayanan angkutan umum 3. Tingkat Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan Visi Dinas Perhubungan selama tahun 2014-2018 adalah “Mewujudkan Transportasi Yang Handal”. Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perhubungan tersebut, beberapa misi yang dapat dijadikan acuan pencapaian adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan pelayanan angkutan umum yang nyaman 2. Mendorong terjaminnya keselamatan bertransportasi. 3. Meningkatkan sistem sirkulasi pergerakan orang dan barang yang lancar, tertib dan teratur.
Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan dimana hal tersebut bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Tujuan sendiri lebih mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 1. Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi Mengoptimalkan pelayanan angkutan umum yang nyaman adalah Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan dalam mendukung aktivitas masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah Mewujudkan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
sistem pelayanan angkutan penumpang umum yang memadai dan representatif. 2. Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi Mendorong terjaminnya keselamatan bertransportasi adalah Menjaga aspek keselamatan sarana transportasi. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah Mewujudkan sistem pelayanan angkutan penumpang umum yang memadai dan representatif. 3. Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi Meningkatkan sistem sirkulasi pergerakan orang dan barang yang lancar, tertib dan teratur adalah Mengendalikan tingkat kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang yang lancar, tertib dan teratur. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah Mendorong peningkatan kelancaran dan keteraturan sistem pergerakan lalu lintas orang dan barang. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan sesuai dengan Visi dan Misi yang ada dirumuskan berdasarkan hasil analisis isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dengan menggunakan alat analisis SWOT sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun rumusan strategi tersebut meliputi : 1. Pengembangan jaringan dan aksesibilitas sistem layanan angkutan umum yang terintegrasi; 2. Peningkatan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 3. Peningkatan dan pengoptimalan ruang lalu lintas.
Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang telah dirumuskan maka kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan adalah 1) Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung operasional layanan angkutan umum massal dalam kerangka sistem transit kota 2) Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelaikan sarana transportasi 3)Mengembangkan pola manajemen lalu lintas 4)Meningkatkan kapasitas dan fungsi prasarana dan fasilitas LLAJ. Kebijakan yang diambil sebagai payung pelaksanaan program terdiri dari 10 program yang dilaksanakan dengan 29 jenis indikator program, sementara jumlah kegiatan yang dilaksanakan rata-rata pertahun kurang lebih 70 kegiatan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
dengan total pagu indikatif rata-rata pertahun 35 sampai 40 milyar.
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai Dinas Perhubungan dan stakeholder
