RINGKASAN RENCANA KERJA TAHUN 2015
I. LATAR BELAKANG Secara
garis
besar
perencanaan
pembangunan
nasional
diklasifikasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rencana
dan
Rencana
Pembangunan Tahunan (RPT) dan di implementasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Anggaran, dimana tahapan, bentuk dokumen, substansi dan aspek legalitasnya telah diatur secara legal dan sistematik.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja
(Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan akhir RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
II. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan dokumen Renja
dan implementasinya merupakan
salah satu fase/bagian yang integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang
utuh yang berada dalam suatu Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seperti yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Bab
ini memuat kajian (revieu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalana (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Reviu hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ,
Telaahan terhadapa kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinjera Renstra SKPD; 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis bersar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD; d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan. Menguraikan tentang Visi, misi target tujuan dalam pencapaian Sasaran, dalam kurun waktu renstra lima tahunan.
V. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Reviu didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. Telaahan hasil evaluasi mencakup :
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
1. Realisasi
program/kegiatan
yang
tidak
memenuhi
target
kinerja
telah
memenuhi
target
kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan. 2. Realisasi
program/kegiatan
yang
hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja
pelayanan
SKPD
Kebijakan/tindakan
perencanaan
dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Reviu capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi sasaran pembangunan, prioritas program
dan target
kinerja program. 2. Melakukan evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-
tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD. 3. Merumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah. 4. Mengidentifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya. VI. KEBIJAKAN
Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD 2015 yaitu :
1) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan evaluasi di seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
2) Melaksanakan pengawasan dan penanganan kasus-kasus KKN dengan memperhatikan skala prioritas;
3) Optimalisasi pemantauan dan memacu percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat maupun hasil pengawasan aparat pengawasan Eksternal;
4) Optimalisasi aktivitas koordinasi untuk kegiatan pengawasan dengan unit kerja dan Instansi terkait; 5) Perencanaan
kegiatan
pengawasan
yang
baik
dan
ketaatan
implementasinya;
6) Peningkatan profesionalisme, kualitas mental dan kompetensi teknis SDM; 7) Pengembangan
sistem
informasi
manajemen
pengawasan
dan
meningkatkan sarana pendukung; 8) Perencanaan yang baik dalam penyediaan sumber daya dan optimalisasi pendayagunaannya.
Dari serangkaian nama-nama kegiatan seperti terurai di atas, salah satu kegiatan yang dominan dalam pencapaian sasaran strategis dan yang paling mencerminkan tupoksi dari Inspektorat adalah : 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan rencana jumlah aktivitas/kegiatan sebanyak 323 (dua ratus sembilan puluh dua) aktivitas/kegiatan, 102 laporan dengan anggaran indikatif sebesar Rp3.580.915.800,00. Dari jumlah aktivitas tersebut direncanakan akan diterbitkan 102 (seratus dua) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dengan rencana jumlah aktivitas/kegiatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) aktivitas/kegiatan, anggaran indikatif sebesar Rp329.297.100,00. Dari jumlah aktivitas tersebut direncanakan akan diterbitkan 18 (delapan belas) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Rencana jadual pelaksanaan aktivitas pemeriksaan secara rinci selanjutnya disusun/dituangkan dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2015.
Sementara itu untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan PKPT dan tercapainya target kinerja pengawasan dan optimalisasi hasil pemeriksaan, maka secara teknis operasional ditetapkan suatu Kebijakan Pengawasan Inspektorat Kota Tangerang TA 2015, secara garis besar kebijakan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pemeriksaan TA 2015 dilakukan dengan mengacu kepada PKPT yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota PKPT
hanya
dapat
dilakukan
apabila
Tangerang. Perubahan memenuhi
syarat-syarat
di
Pengelolaan
sebagaimana diatur dalam Keputusan tersebut; 2. Pengendalian
Internal
oleh
Inspektorat
bidang
Kepegawaian, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Tata/Prosedur Kerja lebih diefektifkan;
3. Hubungan kerja dengan atasan dan bawahan serta dengan sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang lebih diefektivkan; 4. Hubungan
konsultasi
dan
koordinasi
dengan
aparat
pemeriksa/pengawasan lainnya seperti BPK-RI, BPKP, Itjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota lainnya lebih diefektifkan; 5. Periode dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dengan rencana pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya seperti : Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen,BPKP serta aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (BPK-RI);
6. Penyusunan Surat Tugas dilakukan dengan memperhatikan tingkat penyelesaian pada penugasan periode sebelumnya, yakni Surat Tugas berikutnya hanya dapat diterbitkan, apabila Konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan/Penugasan) untuk penugasan yang lalu yang belum disampaikan ke Koordinator/Pembantu Penanggung Jawab, hanya tersisa untuk satu penugasan pada setiap Ketua Tim Pemeriksaan; 7. LHP dilengkapi dengan kode temuan, kode penyebab dan kode rekomendasi
serta
SPn
(Surat
Penegasan)
tindak
lanjut
yang
ditandatangani oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk; 8. Temuan dalam LHP disamping dilengkapi dengan kode temuan, kode penyebab dan kode rekomendasi, juga dilengkapi/dimuat Tanggapan Pejabat Objek Pemeriksaan/pengawasan;
9. Penyampaian Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan (DTP) kepada Pejabat obyek pemeriksaan/pengawasan (obrik) agar dilengkapi dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan
Pengawas
Pemeriksaan dan hasil pembahasan DTP dengan obrik dibuatkan Berita Acara/Bukti Pembahasan; 10. Pembahasan DTP dengan SKPD tertentu dengan melihat skala dan permasalahan
yang
dijumpai
apabila
dipandang
perlu
akan
mengikutsertakan Pembantu Penanggung Jawab dan/atau Penanggung Jawab, kecuali ditentukan lain oleh Inspektur; 11. Setiap
Inspektur
Pembantu
harus
mampu
menyusun/menciptakan
produk/laporan unggulan yang akan diekspose di hadapan Walikota, sesuai dengan bidang tugasnya. VII. TUJUAN DAN SASARAN NO 1.
3.
3
4. 5. 6.
7
SASARAN Terselenggaranya pengawasan atas Instansi Pemerintah Kota dan BUMD;
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
2.
TUJUAN NO Terwujudnya Lingkungan Yang 1 Kondusif Bagi terselenggaranya Manajemen Kepemerintahan yang baik Terwujudnya pelayanan yang prima di lingkungan Pemerintah Kota dan BUMD Meningkatnya Mutu 2 Pengawasan.
Meningkatnya Profesionalisme SDM Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota yang bersih Meningkatnya Kinerja Lembaga Yang Efesien dan Efektif
4
Terciptanya Pemerintah Kota
6
Akuntabilitas
5
Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait untuk keselarasan pelaksanaan kegiatan pengawasan Meningkatnya Kualitas hasil Kerja Lembaga Meningkatnya kualitas dan disiplin SDM Pemeriksa dan aparatur pengawasan secara berkesinambungan Meningkatnya Daya Dukung Sistem Informasi dan Sarana Penunjang Pengawasan Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat Kota Tangerang
VIII. PROGRAM
Kebijakan yang yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Renja Inspektorat Kota Tangerang tahun 2015, selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) program, terdiri dari : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7. Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 8. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 9. Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
X. KEGIATAN
Berdasarkan kebijakan dan program selanjutnya diimplementasikan ke dalam
yang telah ditetapkan,
bentuk
kegiatan
yang
disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi jumlah anggaran. X. PENUTUP
Sebagai penutup Renja Inspektorat Kota Tangerang dapat disimpulkan bahwa
secara
umum
dari
9
program
dan
40
kegiatan
yang
akan
diimplementasikan, adalah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis seperti yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD 2015. Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang baku dalam penyusunan
rencana
anggaran
kegiatan
tahun
2015
dan
sebagai
sarana/dokumen akuntabilitas dalam kesatuan rangkaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tangerang.
