RINGKASAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA TANGERANG TAHUN 2015
Dinas Sosial Kota Tangerang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014. Organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Tangerang sebagaimana Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2014 mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, rehabilitasi sosial,
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
bantuan sosial bencana alam serta pengkoordinasian lintas sektor dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki dan memberikan hasil yang optimal maka perlu disusun rencana kerja agar potensi yang ada dapat memberikan andil besar dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Tangerang.
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 689.025.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 409.267.650,00 (59,40%). 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.5277.858.386,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 665.634.673,00 (42,91%). Rendahnya realisasi keuangan tersebut disebabkan karena tidak terjadi bencana besar di Kota Tangerang selama
Tahun 2013 (alokasi anggaran bencana mencapai Rp 1.224.589.286,00 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp 373.787.400,00 (30,52%).
3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 361.785.000,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 306.005.000,00 (84,58%).
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
4. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), dengan alokasi anggaran sebesar Tp 233.883.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 201.626.985,00 (86,21%).
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp
289.937.150,00
dan
realisasi
anggaran
sebesar
Rp
231.690.550,00 (77,50%).
6. Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 587.000.350,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 392.0030.350,00 (66,79%).
Program dan kegiatan langsung yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang untuk Tahun 2014 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang untuk urusan wajib pemerintahan umum terdapat 5 (lima)
program dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.091.099.500,00 yaitu : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 1.121.592.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 414.192.800 (36,93%) adapun kegiatannya sebagai berikut :
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
a.
Pelatihan keterampilan berusaha bagi 160 keluarga miskin sebesar Rp 252.521.000,00, dengan realisasi Rp.149.219.000,00, (59,09%), tidak terserap anggaran karena paket bantuan tidak terealisasi.
b.
Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar, Sakit dan Meninggal sebesar Rp 69.398.400,00, dengan realisasi Rp.59.601.200,00 (85,88%).
c.
Fasilitasi
Kegiatan
Pusat
dan
Propinsi
Banten
sebesar
Rp
79.999.600,00, dengan realisasi sebesar Rp. 55.499.600,00 (69,37%). d.
Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS sebesar Rp 151.673.000,00, dengan realisasi anggaran Rp.149.873.000,00 (98,81%).
e.
Fasilitasi
Distribusi
Beras
untuk
Keluarga
Miskin
sebesar
Rp
568.000.000,00 tidak terealisasi ( 0% ) dengan alasan karena mekanisme
pencairan
berdasarkan
SK
Gubernur
yang
baru
ditandatangani PLT Gubernur baru keluar akhir bulan Juli sedangkan tanggal SK April 2015. Sehingga anggaran tidak bisa direalisasi.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 1.131.491.200,00 telah
terealisasi
sebesar
Rp. 877.769.150,00 (77,58%), adapun kegiatannya
sebagai berikut : a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk
anak
jalanan,
anak
cacat,
anak
nakal
sebesar
Rp
151.009.600,00 telah terealisasi sebesar Rp.150.559.600,00 (99,70%). b. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa sebesar Rp 600.000.000,00,
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
dengan realsasi anggaran Rp. 484.982.950,00 (80,83%). c.
Peningkatan Kualitas Pelayanan , Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS sebesar Rp 321.786.600,00, telah terealisasi 242.226.600 (75,28%).
d. Review DED Rumah Perlindungan Sosial sebesar Rp 58.695.000,00, tidak terealisasi ( 0 % ) karena belum ada ketersediaan lahan.
3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan kegiatan Pendayagunaan Penyandang Cacat dan Trauma memiliki anggaran sebesar Rp 240.280.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 237.280.000,00 (98,75%)
:
dilaksanakan
melalui
kegiatan
Pendayagunaan
para
penyandang cacat dan dan eks trauma, melalui pemberian bantuan peralatan pijat refleksi kepada 100 orang.
4. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 314.032.300,00 telah terealisasi
sebesar Rp. 272.211.200,00 (86,68%),
adapun kegiatannya sebagai
berikut : a. Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo berupa bantuan 3 buah kasur lantai dan 3 buah lemari pakaian pada 26 Panti Asuhan dengan anggaran sebesar Rp 202.903.000,00, dengan realisasi anggaran Rp.182.030.000.00 (89,71%). b. Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
berupa kegiatan pelatihan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
perbaikan lampu TL bagi 108 anak-anak penghuni Panti dengan pagu anggaran
Rp
77.898.500,00
dan
terealisasi
Rp.
64.143.200,00
(82,34%). c.
Pelatihan Kewirausahaan Bagi 72 orang Penghuni Panti
dengan
anggaran sebesar Rp 33.230.800,00 telah terealisasi Rp. 26.038.000,00 (78,36%).
5. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 283.704.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 255.276.400,00 dengan kegiatannya sebagai berikut : a. Pendidikan
dan
pelatihan
keterampilan
berusaha
bagi
60
eks
penyandang penyakit sosial, pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 dengan realisasi Rp.49.465.000,00 (99,29%). b. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial berupa kegiatan pengawasan anjal dan gepeng serta pengiriman hasil razia dengan
anggaran sebesar Rp 233.704.000,00 dan telah terealisasi Rp. 205.072.600,00 (87,99%).
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 741.317.750,00 telah terealisasi sebesar Rp. 272.011.000,00. Adapun kegiatannya sebagai berikut :
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, berupa pelatihan bagi 60 orang pengurus LK3 dengan anggaran sebesar Rp 91.958.250,00, terealisasi sebesar Rp.54.433.250,00 (59,91%). b. Pembinaan Organisasi TAGANA (Taruna Siaga Bencana), berupa pelatihan tehnis penyelamatan di air dan evakuasi korban bagi 80 orang dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 dan teralisasi Rp. 85.676.000,00 (85,68%). c.
Pembinaan 85 orang PSKS sebesar Rp 96.239.000,00 dengan realisasi Rp. 55.247.000,00 (57,41%)
d. Pembinaan bagi 52 pengurus Organisasi Karang Taruna sebesar Rp 140.922.500,00, terealisasi Rp.108.272.500,00 (76,83%) e. Kampung Siaga Bencana (Simulasi dan Manajemen Bencana di Wilayah Kota Tangerang dengan pagu sebesar Rp 225.558.000,00, terealisasi Rp. 165.678.000,00 (73,45%) f.
Lokakarya Lintas Sektor Program CSR sebesar Rp 86.640.000,00 tidak terealisasi ( 0 % ) karena belum terbentuknya forum CSR.
Garapan dari Dinas Sosial Kota Tangerang sesuai dengan kewenangannya adalah
pre – in
mendayagunakan
–
post
tenaga
yaitu
sosial
bagaimana
masyarakat,
memberdayakan
pembinaan
PMKS
dan dan
perlindungan terhadap PMKS tersebut.
Upaya menciptakan situasi di masyarakat agar kondusif, dipengaruhi oleh
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
beberapa faktor yang menjadi tantangan di bidang sosial yaitu :
1. Anak Jalanan
Kota Tangerang sebagai penyangga Ibu Kota dan julukan Kota Tangerang sebagai Kota Seribu Industri, menjadikan Kota Tangerang seperti “magnet” sebagai tujuan untuk mencari kerja dari luar untuk mengadu nasib. Urbanisasi yang tidak terkendali menimbulkan berbagai persoalan diantaranya banyak anak jalanan yang di setiap sudut kota, yang mana sangat membebani Pemerintah. Dalam hal ini Dinas Sosial sangat mengupayakan dan ingin memberdayakan anak jalanan tersebut dengan melalui pelatihan-pelatihan agar nantinya sesudah dilatih keterampilan para anak jalanan tersebut tidak kembali ke jalan. 2. Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang masih cukup tinggi menurut hasil pendataan terakhir yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2014 jumlah fakir miskin di lingkungan Kota Tangerang berjumlah 20.519 RTM. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menanggulanginya agar tingkat kemiskinan di Kota Tangerang cepat menurun yaitu melalui pelatihan-pelatihan yang
nantinya dapat diharapkan bahwa keluarga miskin ini dapat membuka usaha sendiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang tentunya modal awal akan diberikan oleh Pemerintah.
Penutup
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Sosial Tahun 2013 dan 2014, untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2015 dan tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
1. Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
secara
holistik
dan
berkesinambungan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi
yang
memadai
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikan atau mengikutsertakan aparatur pada diklat-diklat kesejahteraan sosial.
2. Sesuai
amanat
Undang-Undang
Nomor
11
tahun
2009
tentang
Kesejahteraan Sosial bahwa Pemerintah Daerah bukanlah pemain tunggal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, melainkan perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya terobosan agar dunia usaha atau sektor swasta yang bergerak di Kota Tangerang dapat berpartisipasi aktif
melalui Corporate Social Responsibility (CSR) terutama dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Tersedianya sarana dan prasarana sosial seperti panti rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Begitu pula dengan sarana lain seperti gudang untuk buffer stock logistik harus
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
sesuai standar yang telah ditetapkan.
