PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINGKASAN RENSTRA BPMPTSP KOTA TANGERANG PERIODE 2014-2018 

Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Latar Belakang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (BPMPTSP) dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Tangerang

No. 13 Tahun

2014 Tentang organisasi Perangkat Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang adalah unsur pelaksana

administrasi

publik

dibidang

perizinan

yang

dituntut

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekakatan birokratisasi. Dengan pendekatan tersebut, BPMPTSP Kota Tangerang mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kota Tangerang sebagai Kota tujuan investasi. Untuk meningkatkan kinerja perizinan

pelayanan

maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu perlu mengedepankan pola pelaksanaan administrasi perizinan yang lebih mudah bagi masyarakat.

publik dan

Bagi BPMPTSP Kota

Tangerang perubahan ke arah perbaikan bukan saja untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensinya saja tetapi lebih jauh untuk meningkatkan

eksistensinya di dalam lingkungan perubahan yang cepat dan persaingan global. Pembangunan Kota Tangerang selama 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yaitu “TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”. Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RenstraOPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Bab 1 |1

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional OPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra OPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangka-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga


merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namum tetap berada pada tatanan system manajemen nasional.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang sesuai tugas Pokok dan fungsinya adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi Perizinan perlu menyusun suatu rencana strategis agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dalam

penyusunan

perencanaan

tersebut

telah

mempertimbangkan

lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi BPMPTSP, dan terutama menyangkut pembangunan.

berbagai Dengan

isu

strategis

tersedianya

yang Renstra

terkait ini,

dengan

proses

diharapkan

proses

perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Secara umum terdapat tiga perubahan lingkungan strategis yang harus dihadapi selama ini dan masa yang akan datang yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi. Demokratisasi: yang menuntut adanya Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Bab 1 |2

partisipasi yang luas dari masyarakat; Desentralisasi: yang menuntut adanya ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; Globalisasi: yang telah membuka akses teknologi dan arus informasi sehingga nilai-nilai sosial budaya yang baru dapat mempengaruhi sistem nilai yang telah berkembang di masyarakat. Dalam

menanggapi

kepemerintahan

yang

perubahan semakin

lingkungan

kompleks,

dan

BPMPTSP

perkembangan dituntut

dapat

melaksanakan reorientasi, restrukturisasi, dan revitalisasi manajemen kerja, agar lebih efektif, efisien, dan profesional. Pada saatnya diharapkan dinamika kelembagaan BPMPTSP dapat mengimbangi berbagai tantangan dan tuntutan di masa depan yang semakin kompleks, yang ditandai dengan


perubahan kondisi masyarakat yang semakin transparan. Adanya kejelasan visi,

misi

dan

strategi

organisasi

BPMPTSP

di

masa

depan

akan

memudahkan BPMPTSP melaksanakan kegiatannya dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan perencanaan. Dalam memberikan makna terhadap eksistensi kelembagaan, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) yang lebih jelas

dan terarah sebagai penentu arah bagi seluruh aktifitas organisasi yang di dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan( Renja OPD)

BPMPTSP Kota

Tangerang sebagai instrument acuan program selama satu tahun. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) BPMPTSP Kota Tangerang Tahun 2014-2018 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman serta acuan bagi BPMPTSP Kota Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. 2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja BPMPTSP Kota Tangerang dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan didaerah. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kota Tangerang terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Bab 1 |3

4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna

menunjang pencapaian target kinerja

pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Tujuan

umum

dari

penyusunan

dokumen

Renstra

BPMPTSP

Kota

Tangerang tahun 2014-2018 adalah: 1. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

masyarakat

serta

untuk

lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BPMPTSP sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. proaktif


2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan yang

berorientasi

pada

keberhasilan

secara

sistemik

/menyeluruh di masa depan.

3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multi pihak dalam pelayanan terkait perizinan dan penanaman modal daerah. Adapun Kedudukan Renstra adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi BPMPTSP dalam melaksanakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan. Rencana

Strategis

BPMPTSP

Kota

Tangerang

Tahun

2014

–

2018

mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan rencana tata ruang daerah. Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra BPMPTSP merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra BPMPTSP akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja BPMPTSP (Renja BPMPTSP) yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang. Selanjutnya

dalam

kaitan

dengan

sistem

keuangan

sebagaimana

diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja BPMPTSP akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Bab 1 |4

(RKA) BPMPTSP, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).



Gambaran Umum : Tupoksi, struktur, Jumlah Pegawai dan Permasalahan dan Isu Strategis BPMPTSP

Susunan Organisasi Susunan organisasi Badan adalah : a. Kepala Badan;


b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan :

1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; 2. Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan;

2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat. e. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 2. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan. f. Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; 2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi. g. UPT; Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Bab 1 |5

h. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan


mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

2. pemberian dukungan dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. pelaksanaan ketatausahaan Badan;

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : 1. penatausahaan urusan umum; 2. penatausahaan urusan keuangan; 3. penatausahaan urusan kepegawaian; dan 4. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan. 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT di lingkungan Badan. Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Bab 1 |6

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah : 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;


3. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;

4. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;

8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Badan; 9. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;

10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan. (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah : 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Bab 1 |7

2. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Badan; 3.

melakukan

penatausahaan

anggaran

Badan

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7.

menyimpan

bukti-bukti

transaksi

keuangan

sebagai

bahan


penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan; 8. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan

10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah :

1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; 2. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK); 3. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan; 4. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan; Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Bab 1 |8

5. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan; 7. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan; 8. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan dan laporan kedinasan lainnya; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang


berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(1)

Bidang

Pelayanan

Penanaman

Modal

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelayanan di bidang penanaman modal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi : 1. koordinasi pelayanan perizinan penanaman modal;

2. koordinasi pemberian fasilitasi dalam kegiatan penanaman modal; 3. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal; dan

4. penyelenggaraan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

(3) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Penanaman

Modal

yang

berkenaan

dengan

pelayanan

perizinan

penanaman modal. (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah: Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Bab 1 |9

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2.

melakukan

penyiapan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

konsep

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan penanaman modal; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan penanaman modal; 4. melakukan pendataan dan pendaftaran permohonan perizinan; 5. melakukan penelitian dan evaluasi permohonan perizinan;


6. melakukan klasifikasikan perizinan penanaman modal;

7. melakukan koordinasi serta penetapan objek dengan melakukan peninjauan lapangan;

8. melakukan penyiapan ketetapan retribusi pelayanan perizinan; 9. melakukan administrasi akta perizinan dan pendokumentasian arsip akta perizinan;

10. melakukan penerbitan dan distribusi akta perizinan ke SKPD terkait; 11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; dan

12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

(1) Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang berkenaan dengan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal. (2) Uraian tugas Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;


B a b 1 | 10

2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan,

pedoman

dan

petunjuk

teknis

mengenai

fasilitasi,

pengawasan dan pengendalian penanaman modal; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal; 4. melakukan pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 5. melakukan koordinasi dan pemberian fasilitasi dalam kegiatan penanaman modal; 6. melakukan koordinasi dan penyelenggaraan promosi penanaman


modal;

7. melakukan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi penanaman modal Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelayanan perizinan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 1. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pemerintahan; 2. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat; Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 11

3. koordinasi pelayanan perizinan pemerintahan; dan 4. koordinasi pelayanan perizinan kesejahteraan rakyat. (3) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkenaan dengan pelayanan perizinan di bidang pemerintahan.


(2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2.

melakukan

penyiapan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

konsep

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang pemerintahan;

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang pemerintahan;

4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang pemerintahan;

5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang pemerintahan; 6.

melakukan

penerbitan

dan

distribusi

surat

perizinan

di

bidang

pemerintahan;

7. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang pemerintahan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental; 8. melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang pemerintahan; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada


B a b 1 | 12

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. (1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkenaan dengan pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat. (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan tugas, permasalahan dan


regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2.

melakukan

penyiapan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

konsep

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat;

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat;

4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat;

5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat; 6.

melakukan

penerbitan

dan

distribusi

surat

perizinan

di

bidang

kesejahteraan rakyat;

7. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;

8. melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala

Bidang

Pelayanan

Perizinan

Pemerintahan

dan

Kesejahteraan Rakyat. Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 13

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan (1) Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelayanan perizinan di bidang pembangunan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 2. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Administrasi Bangunan; 3. koordinasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; dan


4. koordinasi pelayanan perizinan di bidang Administrasi Bangunan. (3) Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(1) Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan

Pembangunan

yang

berkenaan

dengan

pelayanan

izin

mendirikan bangunan.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan; 4.

melakukan

penyelenggaraan

administrasi

pelayanan

Izin

Mendirikan Bangunan; 5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis Izin Mendirikan Bangunan; 6. melakukan penerbitan dan distribusi surat Izin Mendirikan Bangunan;


B a b 1 | 14

7. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental; 8. melakukan pengendalian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan.


(1) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan

yang

berkenaan

dengan

pelayanan

administrasi

bangunan.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan administrasi bangunan;

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan administrasi bangunan; 4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan di bidang administrasi bangunan; 5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan di bidang administrasi bangunan; 6.

melakukan

penerbitan

dan

distribusi

dokumen

di

bidang

administrasi bangunan; 7.

melakukan

pengendalian

pelayanan

di

bidang

administrasi

bangunan; 8.

melakukan

koordinasi

dalam

rangka

pelayanan

di

bidang

administrasi bangunan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental; Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 15

9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan. Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi (1) Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi mempunyai tugas pokok


menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pengelolaan data dan sistem informasi serta penanganan pengaduan dan advokasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi mempunyai fungsi : 1. penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem informasi; 2. penyelenggaraan penanganan pengaduan dan advokasi; 3. koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi; dan 4. koordinasi penanganan pengaduan dan advokasi.

(3) Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi yang berkenaan dengan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan. (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi adalah: 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;


B a b 1 | 16

2. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan data dan sistem informasi perizinan; 3.

melakukan

pengumpulan

data,

informasi,

peraturan

perundang-

undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi dan sistem informasi perizinan; 4. melakukan perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik; 5.

melakukan

pembangunan

dan

pengembangan

sistem

informasi

manajemen perizinan; 6. melakukan koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen


perizinan;

7. melakukan pengelolaan data perizinan;

8. melakukan penyusunan database perizinan dan pemeliharaan database perizinan;

9. melakukan penyajian informasi perizinan;

10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; dan

11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi.

(1) Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi yang berkenaan dengan penanganan pengaduan dan advokasi di bidang perizinan dan non perizinan. (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan dan advokasi di bidang perizinan dan non perizinan; Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 17

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan dan advokasi di bidang perizinan dan non perizinan; 4. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tata cara penanganan pengaduan dan advokasi di bidang perizinan dan non perizinan; 5.

melakukan

penyuluhan

dan

pemberian

informasi

layanan

perizinan, advice planning serta pengelolaan dan operasionalisasi call center; 6. melakukan penanganan pengaduan dan advokasi; 7.

melakukan

klarifikasi,

koordinasi

dan

advokasi

terhadap


permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan; 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Penanganan Pengaduan dan Advokasi; dan

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior. (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.


B a b 1 | 18

TATA KERJA (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan dan masing-masing unit kerja di lingkungan Badan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. (2) Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Badan dilaksanakan oleh Kepala Badan bersama-sama dengan Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub Bagian-Sub Bagian, Sub Bidang-Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang memiliki kaitan fungsi


dengan Badan.

(4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Badan di bawahnya atau pegawai yang membantunya. (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. (6) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya,

berkewajiban

menerapkan

prinsip-prinsip

koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja. Pelaporan

(1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Badan yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu. (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan

sebagai

bahan

pertimbangan

lebih

lanjut

untuk

memberikan petunjuk kepada unit kerja Badan yang dibawahkannya tersebut. (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 19

Hal Mewakili (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya. (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior KEPEGAWAIAN Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT


dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan

atas

pelaksanaan

tugas

Badan

berasal

dari

Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.


B a b 1 | 20

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA BADAN

SE KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PELAYANAN IMB

SUB BIDANG FASILITASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG PELAYANAN PERIZINAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI BANGUNAN

UPT

UPTD


B a b 1 | 21

Jumlah Pegawai BPMPTSP berdasarkan Jabatan, Pendidikan Terakhir, Golongan/Pangkat, Esselon dan Diklat yang telah diikutI STATUS JABATAN NAMA JABATAN ISI

KO SO NG

KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)

SD

SLTP

SLTA

D 1

D 2

D 3

S1/ D4

S 2

S 3

Non PNS

I

II

III

Kaban

V

Sekban

V

Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesra

V

Kabid Pelayanan Perizinan Penanaman moda

V

Kabid Pelayanan Perizinanan Pembangunan

V

Kabid Data dan Advokasi

V

Kasubag Umum & Kepegawaian

V

Kasubag Keuangan

V

Kasubag Perencanaan

V

KasubiD Pelayanan Perizinan PM

V

Kasubid Faswasdal PM

V

Kasubid Pelayanan Perizinan Pemerintahan

V

Kasubid Pelayanan Perizinan Kesra

V

Kasubid Pelayanan IMB

V

Kasubid Pelayanan Administrasi Bangunan

V

Kasubid Penanganan dan Pengaduan dan Advokasi

V

1

1

Kasubid Data dan Sistem Informasi

V

1

1

Pelaksana

V

TKK

V

TKS

V

PIM I

PIM II

PIM III

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PIM IV

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

IV

1


Total

1

1

PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL

GOLONGAN/PANGKAT

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

22

3

1

11

29

5

29

1 3

1

11

39

1

2

0

1

12

7

4

Sumber : BPMPTSP, Mei 2015


B a b 1 | 22

5

Data Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pangat No

Nama

NIP

Jabatan

Pend

Diklat Pim

Gol/ H. KARSIDI, S. Sos, ST

196208061989031010

1 2

H. ASWANI, SIP, M.Si

19600807 199703 1 001

H. IID MACHIDIN , ST, MM

195808131986031012

3 Drs. H. Julias

19590731 198603 1 005

4

Drs. H. ENCEP MUHARAM, M.Si Drs. SASA SUKMANA, MM

6 7

IDA, SS. M.Si NURHASANAH, S.Sos

ERNI AMBARANI, S.STP 9 10

SUHIRNO, ST

11

YOS FREDDY, ST ABDUL KARIM, SH. M.Si

12 13

ENDAH SULISTIYO I, SKM

14

WAWAN CARWAN, ST

15

PURWANTO HERU MULYONO, S.Kom, M.Si IDA NURAIDA, SH.M.Si

IV/b

Sekretaris Badan

S2

DIKLATPIM

IV/a

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan

S2

ADUMLA

IV/a

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi

S2

DIKLATPIM III

S2

ADUMLA

IV/a

Kepala Bidang Pelayanan PErizinan Penanaman Modal

S2

SEPAMA

IV/a

Kasubag Perencanaan

S2

ADUM

III/d

Kasubag Umum dan Kepegawaian

SI

PRAJAB GOL II

III/d

Kasubag Keuangan

SI

DIKLATPIM TK. IV

196606212006041006

III/b

Kasubid Pelayanan IMB

SI

PRAJAB II

197305112008011007

III/b

Kasubid Pelayanan Administrasi Bangunan

SI

PRAJAB III

III/c

Kasubid Pelayanan Perizinan Pmerintahahn

S2

MEDIATOR HI

197402112002122000

III/b

Kasubid Pelayanan Perizinan Kesra

SI

PRAJAB II

196903181994031004

III/d

Kasubid Pelayanan Perizinan PM

SI

ADUM

III/c

Kasubid Faswasdal PM

S2

PRAJAB II

III/c

Kasubid Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

S2

PRAJAB GOL III

III/c

Kasubid Penanganan Pengaduan dan Advokasi

S2

PRAJAB III

III/c

Pelaksana Bid Pembangunan adm IMB

SI

PRAJAB III

III/c

Pelaksana Sekretariat Pembantu Bendahara

S2

PENYIDIK PNS

1962022011986031021

19750526 199503 2 002

198207132001122001

19660601 200501 1 007

19760403 200212 1 003

19680201 200312 2 003

19811208 200604 2 012

17 18

DIKLATPIM III

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan kesra

16 SANTI KUMALA DEWI, ST, MM

SI

IV/a

196206171989031008

19710310 199703 2 005

8

Kepala Badan


5

IV/c

ARIFIN MUSDA DALIMUNTE, SE

19671009 199103 1 007

SUKIRNO, S.Sos, M.Si

19730521 199503 1 002

19 20

Ir. EFFY NOVERYAN THAHAR

19701104 200701 1 010

III/c

Pelaksana Bid Pembangunan Tim Teknis IPPT

SI

PRAJAB III

21

HADI DHARMAWAN, S.Sos

197612262007011007

III/c

Pelaksana Bid Pepenanaman Modal Ijin Reklame

SI

PRAJAB III

22

NANA CISYANA, S.Sos. M.Si

19730207 2002 1 005

III/b

Pelaksana Subag Umpeg

S2

Prajab II

23

SUZIANNY MAULINA, A.Md

19710430 199703 2 006

III/b

Pelaksana Bid Kesra Kesektariatan

D3

PRAJAB II


B a b 1 | 23

Keterangan

24

AGUSTIAN SUMARNA, S.Sos

19760821200701 1 008

DEDE NOPITA DEWI, SE

198011122009012000

25 NOVI SHULHIYAH ILYAS, SE

APRILLYA PERDANA PUTRI, S.Sos

198204012010012005

DINA DHARMAYANTI INDAH SE

198709172010012003

28 SETIAHADI, ST

SI

PRAJAB III

III/b

Pelaksana Sekretariat Keuangan Bendahara Penerimaan

SI

PRAJAB III

III/b

Pelaksana Bid Penanaman Modal ijin Parawisata

SI

PRAJAB II

III/b

Pelaksana Bid Pemerintahan Adm ijin IG

SI

-

III/b

Pelaksana Sekretariat Bendahara Pengeluaran

SI

PRAJAB III

III/b

Pelaksana Bid Pemerintahan Tim Teknis IG

SI

PRAJAB GOL III

III/b

Pelaksana Bid Penanaman Modal

S2

PRAJAB GOL III

19700106 201001 1003

29 RIZKIEKA TURNOVILIANA, SE, M.Si

Pelaksana Sekretariat Bendahara Barang

196911292001122001

26 27

III/b

198311022010012006

30 31 PUSPITA SARI, S.Kom

MEIGYA ARDHITI, S.Sos 33 34

AKHMAD BUKHARI, S.ST

35

SUMIATI, SE AROHMAN, A.Md

36 YULIA HUDORI, S.Si 37 GUGUN GUNARDI, ST 38 NUR FITRI, A.Mak 39 ERIEK YANUARD LEANDER, SE 40 ASEP DADANG, SE 41 SELLY RIHARJANI, SE

III/b

Pelaksana Subag Umpeg

SI

PRAJAB GOL III

III/b

Pelaksana Sekretariat Staf Perencanaan

SI

PRAJAB GOL III

III/b

Pelaksana Bid Pemerintahan Counter

SI

PRAJAB GOL III

19670712 200212 1 003

III/b

Pelaksana Bid Pembangunan

S1

PRAJAB II

19730630 200901 2 001

III/b

Pelaksana Sekretariat

S1

PRAJAB II

III/a

Pelaksana Bid Penanaman Modal SIUP, TDP

SI

PRAJAB GOL II

III/a

Pelaksana Bid Kesra Ijin Kesehatan & Tenaga Kerja

SI

PRAJAB GOL III

III/a

Pelaksana Bid Pembangunan Perencanaan

SI

PRAJAB GOL III

III/a

Pelaksana Bid Kesra Ijin Kesehatan & Sekretariat

D3

PRAJAB GOL II

III/a

Pelaksana Bid Pembangunan Pelayanan IPPT

SI

PRAJAB GOL II-I

III/a

Pelaksana Bid Penanaman Modal Ijin Reklame

SI

PRAJAB GOL II

III/a

Pelaksana Sekretariat Staf Perencanaan

S1

PRAJAB GOL II

III/a

Pelaksana Sekretariat Sekpri Kepala Badan

SI

PRAJAB GOL II


ERVIANTY KARINA, SE 32

19870305 201101 2002

19840404 201101 2002

19830502 201101 2001

19750708 200212 1 005

19760716 200501 1 009

19810809 201101 1001

19810805 200312 2 005

19710119 200212 1 002

19700808 200212 1 007

19660724 200604 1 002

42 ENUNG SYAROTUL JANNAH, SE

19740528 20081 2 004

43 44

FERRY ARI KUSWORO, A.Md

19800223 200604 1 007

III/a

Pelaksanan Bid Pembangunan

D3

PRAJAB II

45

AHMAD SUMARDI

19630323 199803 1 003

III/a

Pelaksanan Bid Pembnagunan

SMA

PRAJAB II

46

DADANG TEGUH KARYANA, S.IP

19770321 200701 1 008

III/a


S1

PRAJAB II

47

ESTI EKA APRILIAWATI, AMKL

19870411 200901 2 003

II/d


D3

PRAJAB II

ALAM BAZARKHI AKBAR, A.Md

19860321 201101 1001 II/d

Pelaksana Bid Kesra Ijin Pemakaman

D3

PRAJAB GOL II

II/c

Pelaksana Bid Pembangunan adm IMB

SLTA

48 49

ACU SAMSUDIN

19670902 200501 1 002

PRAJAB GOL


B a b 1 | 24

II BAMBANG BASUKI

19600217 200604 1 004

50 AKHMAD RIFAI

SLTA

PRAJAB GOL II

II/c

Pelaksana Bid Pembangunan Pemerintahan Izin Gangguan

SLTA

PRAJAB GOL II

II/c

Pelaksana Bid Pembangunan Kesektariatan

SLTA

PRAJAB GOL II

II/c

Pelaksana Bid Pembangunan Umum

SLTA

PRAJAB GOL II

II/c


SMA

PRAJAB II

II/b

Pelaksana Bid Pemerintahan Ijin Pengusaha Angkutan

STM

PRAJAB GOL II

II/b

Pelaksana Bid Pembangunan ADM

SLTA

PRAJAB GOL II

19640708 200701 1 012

52 RUDI SUKMANA

19690602 200701 1 013

53 54

Pelaksana Bid Pembangunan Register IMB

19670504 200604 1 011

51 MAHMUD

II/c

ARI KUSUMANINGRAT

19750712 200701 1 007

HARTONO

19700317 200801 1005

55 YUDO RUDIANTOSO

1978033120008011003

56 ADIB MUHANDIS

58

SAMAT


57

19720123 201409 1 002

II/a

Pelaksana Sekretariat

SLTA

-

19790627 201409 1 001

1/c


SMP

-

ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan data dan informasi diatas, maka dapat diidentifikasi isuisu strategis pada BPMPTSP Kota Tangerang tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

1. Kinerja aparatur badan.

2. Kualitas pelayanan perijinan.

3. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi permasalahan BPMPTSP Kota Tangerang dimulai dengan merumuskan permasalahan yang tergambar dalam permasalahanpermasalahan sebagai berikut : 1. Jumlah SDM yang kurang memadai. 2. Belum efektifnya pemanfaatan waktu pelayanan perizinan. 3. Kepuasan Masyarakat masih rendah.

Faktor-faktor utama penyebab permasalahan pada BPMPTSP Kota Tangerang adalah sebagai berikut : 1. Pegawai yang tidak sesuai kompetensi. Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 25

2. Sarana dan prasarana pelayanan perijinan yang kurang. 3. Masih adanya yang membutuhkan waktu lebih dari 14 hari kerja. 4. Pemberian pelayanan belum maksimal. Berdasarkan isu permasalahanan dan faktor-faktor utama penyebab permasalahan

pada

BPMPTSP,

maka

upaya

penyelesaian

permasalahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Penempatan Pegawai sesuai dengan kompetensi. 2. Peningkatan sarana dan parasana yang memadai. 3. Adanya Perda/Perwal Perizinan (Adanya perbaikan regulasi pada perwal perizinan).


4. Peningkatan SDM.



VISI DAN MISI BPMPTSP

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang di hadapi ke depan, BPMPTSP Kota Tangerang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal memiliki visi sebagai berikut :

“Unggul dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal menuju kota Ahlakul Karimah”

Pokok – pokok Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Tangerang tahun 2014 – 2018 adalah : 1. Unggul dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal. 2. Disiplin aparatur. 3. integritas aparatur yang berakhlakul karimah. 4. Meningkatkan profesionalisme pegawai. Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur

BPMPTSP

harus

dapat

memahami

secara


utuh

dan

B a b 1 | 26

mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian visi BPMPTSP Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Adapun pemahaman visi BPMPTSP Kota Kota Tangerang 2014-2018 sebagai berikut : 1. BPMPTSP Kota Tangerang pada tahun 2014-2018 diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan perizinan terpadu yang dapat dipercaya oleh masyarakat, cepat, akurat dan transparan. 2. Secara terperinci, BPMPTSP Kota Tangerang yang terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi dapat diukur melalui :


a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan; c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam

penyelenggaraan dan penyelesaian

pelayanan;

f. Kemampuan

petugas

keterampilan

pelayanan,

yang

yaitu

dimiliki

tingkat

keahlian

petugas

dan dalam

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; g. Kecepatan diselesaikan

pelayanan, dalam

yaitu

waktu

target yang

waktu

telah

pelayanan

ditentukan

oleh

dapat unit

penyelenggara pelayanan; h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan

tidak

membedakan

golongan/status

masyarakat

yang

dilayani;


B a b 1 | 27

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati; j. Kewajaran

biaya

pelayanan,

yaitu

keterjangkauan

masyarakat

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; m. Kenyamanan

lingkungan,

yaitu

kondisi

sarana

dan

prasarana

pelayanan gedung yang representative bersih, rapi dan teratur dapat

memberikan

rasa

nyaman

kepada


sehingga

penerima

pelayanan; n. Keamanan

pelayanan,

yaitu

terjaminnya

tingkat

keamanan

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;

o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur, disediakan akses kepada

masyarakat

untukmemberikan

informasi

saran/pendapat/tanggapan dan pengaduan. Misi Misi

adalah

dilaksanakan

rumusan

untuk

umum

mengenai

mewujudkan

visi.

upaya-upaya

Misi

yang

menjelaskan

akan

mengapa

organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan

misi,

diharapkan

seluruh

pegawai

dan

pihak

yang

berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka BPMPTSP Kota Tangerang merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :


B a b 1 | 28

1. MEWUJUDKAN

SISTEM

PELAYANAN

PERIJINAN

YANG

EFEKTIF,

EFISIEN, DAN TRANSPARAN DAN PENGIMPLEMENTASIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP). 2. MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN PERIZINAN. 3. TERWUJUDNYA

PEMANTAPAN

DAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

INVESTASI DAERAH YANG TRANSPARAN SERTA DIDUKUNG OLEH IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF Pokok – pokok Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang tahun 2014 – 2018 adalah : 1. Pengembangan sistem pelayanan perizinan yang terpadu.


2. Pengembangan SDM aparatur yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3. Mengembangkan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan yang jelas, tidak bertele-tele dan terpadu.

4. Mengembangkan SDM yang profesional, ramah, dan jujur didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan Jangka menengah BPMPTSP Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan.

2. Mewujudkan pelayanan perijinan yang terpadu dan nyaman.

Sasaran Sasaran Jangka menengah BPMPTSP Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan OPD 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 29

3. Tersedianya aparatur OPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku 4. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai



STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Strategi Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke


dalam kebijakan-kebijakan dan program - program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran BPMPTSP Kota Tangerang, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan OPD

2. Membangun dan mengembangkan Konsep tentang penyusunan dokumen Perencanaan-Penganggaran,

Pengendalian,

dan

Evaluasi-

Pelaporan

Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif

3. Membangun dan mengembangkan sistem kedisiplinan yang tegas, objektif, dan konsisten 4. Membangun

pengembangan

dan

mengembangkan

kebutuhan

sarana

sistem

dan

pemenuhan

prasarana

dan

perkantoran

pemerintahan daerah yang layak dan memadai.

Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut : Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 30

1. Membangun Sistem/Tata Cara pelaporan kinerja dan keuangan OPD yang terpadu 2. Menyediakan

sarana-prasarana

pendukung

pengelolaan

pelaporan

kinerja dan keuangan OPD 3. Menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif 4. Menyusun

dokumen

Pengendalian,

dan

Evaluasi-Pelaporan

Pembangunan Daerah secara teknokratis (integratif, komprehensif,


holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif

5. Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, memvalidasi, mempublikasi, dan mengolah data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Menyosialisasikan peraturan kepemerintahan daerah secara intensif dan menyeluruh

7. Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang lengkap dan memadai 8. Menyusun

dan

pengembangan

mensosialisasikan

kebutuhan

sarana

standar

dan

pemenuhan

prasarana

dan

perkantoran

pemerintahan daerah yang layak dan memadai.

Penjelasan secara skematik mengenai keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPMPTSP Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 dikemukan pada table berikut ini :


B a b 1 | 31

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPMPTSP Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 VISI

: BPMPTSP UNGGUL DALAM PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL MENUJU KOTA AHLAKUL KARIMAH

MISI 1

Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

DAN


MEWUJUDKAN SISTEM PELAYANAN PERIJINAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN TRANSPARAN DAN PENGIMPLEMENTASIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Sasaran Strategi Kebijakan 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 Tersedianya Membangun dan Membangun berbagai jenis mengembangkan Sistem/Tata Cara pelaporan sistem dan pelaporan kinerja capaian kinerja mekanisme dan keuangan pelaksanaan pengelolaan SKPD yang terpadu kegiatan dan pelaporan kinerja keuangan SKPD dan keuangan SKPD 1.1.1.1.2 Menyediakan sarana-prasarana pendukung pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.1 Tersedianya Membangun dan Menyosialisasikan aparatur SKPD mengembangkan peraturan yang mampu sistem kepemerintahan mematuhi kedisiplinan yang daerah secara peraturan tegas, objektif, dan intensif dan kepemerintahan konsisten menyeluruh daerah yang berlaku 1.1.2.1.2 Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang lengkap dan memadai 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 Tersedianya Membangun dan Menyusun Dokumen mengembangkan dokumen PerencanaanKonsep tentang Perencanaan dan Penganggaran, penyusunan Penganggaran Pengendalian, dokumen secara teknokratis dan Evaluasi- Perencanaan(integratif, Pelaporan Pemb. Penganggaran, komprehensif, Daerah yang Pengendalian, dan holistik), disusun secara Evaluasikoordinatif, dan


B a b 1 | 32

teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif


MISI 2

Pelaporan Pemb. partisipatif, serta Daerah yang informatif disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif 3.1.1.1.2 Menyusun dokumen Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan Pembangunan Daerah secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif 3.1.1.1.3 Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, memvalidasi, mempublikasi, dan mengolah data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN

MEMBERIKAN PERIZINAN Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 Mewujudkan Tersedianya Membangun dan Menyusun dan pelayanan pemenuhan dan mengembangkan menyosialisasikan perijinan yang pengembangan sistem pemenuhan standar terpadu dan kebutuhan dan pemenuhan dan nyaman sarana dan pengembangan pengembangan prasarana kebutuhan sarana kebutuhan sarana perkantoran dan prasarana dan prasarana pemerintahan perkantoran perkantoran daerah yang pemerintahan pemerintahan layak dan daerah yang layak daerah yang layak memadai dan memadai dan memadai MISI 3 TERWUJUDNYA PEMANTAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INVESTASI DAERAH YANG TRANSPARAN SERTA DIDUKUNG OLEH IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 33

3.1 Meningkatkan investasi daerah

3.1.1 Terlaksananya pembinaan, investarisasi, pengendalian dibidang prasarana, sarana perekonomian daerah serta promosi potensi pengembangan perekonomian daerah

3.1.1.1 Menata dan mengendalikan sistem regulasi pembangunan perekonomian dan ketahanan pangan daerah serta penanaman modal dan dunia usaha di Kota Tangerang

3.1.1.1.1 Mengembangkan kebijakan regulasi perekonomian daerah dalam penjaminan kenyamanan berinvestasi dan berusaha dengan menyelenggarakan promosi dan kerjasama investasi (penanaman modal) selama tahun 2014-2018


3.1.1.1.2 Mengembangkan kebijakan regulasi perekonomian daerah dalam penjaminan kenyamanan berinvestasi (penananaman modal) selama tahun 2014-2018

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan Kegiatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi BPMPTSP Kota Tangerang sesuai misinya adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin) Kegiatan : 1)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2)

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


B a b 1 | 34

4)

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

5)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7)

Penyediaan makanan dan minuman

8)

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

9)

Penyediaan tenaga jasa pendukung pelaksana teknis/administrasi perkantoran.

10) Penyediaan jasa pengamanan kantor 11) Rapat-rapat kordinasi Bidang Pembangunan


12) Rapat-rapat kordinasi Bidang Kesra dan Pemerintahan 13) Rapat-rapat kordinasi Bidang Penanaman Modal

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin) Kegiatan :

1) Pengadaan mobil keliling

2) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin) Kegiatan ;

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2) Evaluasi kinerja pelayanan perijinan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Program Rutin) Kegiatan ; 1) Bimbingan teknis pelayanan prima 2) Penyusunan Laporan capaian Kinerja Aparatur pemerintah daerah 3) Pemukhtahiran data kepegawaian SKPD 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin) Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 35

Kegiatan ; 1) Penyusunan Renstra dan renja SKPD 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3) Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi anggaran 4) Penyusunan Laporan akhir tahun 5) Penyusunan lakip 6) Penyusunan RKA dan DPA 7) Penetapan Kinerja SKPD 8) Penyusunan RKBU


9) Evaluasi PAD BPPMPTSP

10) Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 11) Penyusunan Profil SKPD

12) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan:

1) Penyelenggaraan pameran Investasi

2) Sosialisasi LKPM ( Laporan Kegiatan Penanaman Mofdal ) 3) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4) Sosialisasi Pelayanan Perizinan

5) Pengembangan system Informasi Pelayanan Perizinan 6) Penyusunan I S O 7) Pengolahan Data Pelaporan Perizinan 8) Penyusunan Draft Perda dan Perwal 7. Program Komunikasi dan Informatika Kegiatan ; 1) Kerjasama advertorial dengan media massa


B a b 1 | 36



Penutup Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai (SKPD) dan Stakeholder.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

B a b 1 | 37

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Recommend Documents