RINGKASAN RENJA KECAMATAN TANGERANG KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 •
Penyusunan Renja Kecamatan Tangerang periode 2014-2018 merupakan
amanat perundangan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalaian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan teknis PP nomor 8 tahun 2008. Renja merupakan penjabaran Renstra Kota Tangerang tahun 2014-2018.
Renja
juga
mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. Renja menjadi dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran serta Dokumen
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Pelaksanaan Anggaran, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengukur kinerja Kecamatan Tangerang.
Dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,
Kecamatan Tangerang
dalam pelaksanaannya terdapat banyak isu isu yang terkait dengan tugas pokok fungsi pelayanan antara lain yaitu isu internal dan isu esternal, isu internal antara lain adalah : Kompetensi Aparatur, Motivasi, Budaya kerja, Sarana dan prasarana, Anggaran untuk SKPD Kecamatan dan Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat. Adapun isu isu external yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan antara lain : Tingkat partisipasi masyarakat, sebagian besar asset masih dimiliki oleh kementrian hukum dan Kapubaten Tangerang, dan Hasil hasil pembangunan yang belum menjangkau sepenuhnya pada masyarakat di wilayah kecamatan, khususnya yang terkait dengan infrastruktur. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kinerja Kecamatan Tangerang masih perlu ditingkatan. Kecamatan Tangerang melaksanakan 6 program dan 29 kegiatan dengan anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.630.750.635,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 8.105.785.402,- (93,91%), sedangkan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.707.393.452,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.628.686.540,- (97,09%) jika dirata-rata persentasi penyerapan anggaran Kecamatan Tangerang tahun 2013 sekitar (94,67%). Sedangkan Bagan struktur kecamatan di Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:
Kecamatan Tangerang didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut seksi dan kesekretariatan. Pada tahun 2014, jumlah pegawai Kecamatan Tangerang dan Kelurahan Se-Kecamatan Tangerangg adalah sebanyak 151 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 101 orang berstatus PNS , Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 0 orang, Tenaga Kontrak Kerja sebanyak 1 orang Sementara (TKS) sebanyak 49 Orang. Renja Kecamatan Tangerang Tahun 2015 diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi SKPD Kecamatan Tangerang serta diarahkan untuk mendukung Visi dan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Misi RPJMD 2014-2018. Hal ini dilakukan melalui penjabaran Misi Kecamatan Tangerang terhadap Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2015. Terdapat lima tujuan dalam Renstra Kecamatan Tangerang yang terdiri dari : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas umum Pemerintahan.
2. Menyediakan dokumen perencanaan, Pengendalian dan evaluasi data. 3. Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis tehnologi informasi. 4. Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat,
kelembagaan
social
dan
kepemudaan yang berkualitas.
5. Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Sasaran
Kecamatan Tangerang yang ingin dicapai tahun 2015 mengacu pada
Renstra Kecamatan Tangerang yaitu :
1a. tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan kerja/kantor) 1b. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai 1c.
Tersedianya
aparatur
SKPD
yang
mampu
mematuhi
peraturan
kepemerintahan daerah yang berlaku 1d. Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas , kompetensi, dan profesionalisme 1e. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
1f. Terbangunnya public trust dan image yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
2a. Tersedianya dokumen perencanaan – penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistic) koordinatif, partisiptif dan informative. 2b. Tersedianya data/ informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses oleh public
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
2c. Terwujudnya peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mudah, Cepat, Akurat, Bersahabat dan Terjangkau.
4. Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pembangunan bidang Kesos, Pengentasan kemiskinan dan kehidupan keagaaman yang berkesinambungan dan meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat 5. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakatat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan.
Target sasaran Kec.Tangerang Tahun 2015 adalah : 1a. Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran (100% per tahun), 1b. Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran (100% per tahun), 2a.Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (100% per tahun), 2b.Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur (100% per tahun), 3.Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (40%), 4. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (100% per tahun), 5. Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (100% per tahun), 6. Tingkat ketertiban administrasi pembangunan daerah (100% per tahun), 7. Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (100%), 8a. Tingkat
peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah (100% per tahun), 8b. Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah (36,29%),
9. Persentase Penduduk ber-KTP (99,65%), 10. Rasio pelayanan
Posyandu Aktif di setiap RW (1 Posyandu/RW), 11. Tingkat pembinaan SDM dan organisasi keagamaan (49,3%), 12. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (2,77 patroli/hari), 13. Tingkat penanganan korban bencana (100% per tahun), 14. Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa (40%), 15. Persentase sarana dan prasarana
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang layak (100%), 16. Tingkat ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis jalan diwilayah Kota (63,68%).
Program prioritas Kecamatan Tangerang Tahun 2015 mengacu pada Renstra Kecamatan Tangerang. Program ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapai Kecamatan Tangerang serta diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD dan RKPD. Untuk tahun anggaran 2015 Program yang dilaksanakan terdiri dari 16 program dan 54 kegiatan dengan anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.639.215.060,00 sedangkan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13.610.281.562,00.
Indikator dan target penting yang ingin dicapai tahun 2015 terdiri dari : 1a. Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran (92,69%), 1b. Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran (99,31%), 2a.Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (88,88%), 2b.Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur (98,25%), 3. Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (100%), 4. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (99,19%), 5. Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (95,72%), 6. Tingkat ketertiban administrasi pembangunan daerah (99,31%), 7. Tingkat Ketersediaan,
Pengelolaan,
Pengolahan,
dan
Publikasi
Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah (92,04%), 8a. Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah
(96,67%), 8b. Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah (100%), 9. Persentase Penduduk berKTP (88,70%), 10. Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW (98,37%), 11. Tingkat pembinaan SDM dan organisasi keagamaan (69,44%), 12. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (99,41%), 13. Tingkat penanganan korban bencana (0%), 14. Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa (100%), 15. Persentase sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang layak (91,30%), 16. Tingkat ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
jalan diwilayah Kota (90,84%).
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan
menyeluruh bagi seluruh pegawai (SKPD) dan stakeholder.
