PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINGKASAN RENSTRA KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG PERIODE 2014-2018

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karang Tengah Tahun 2014-2018 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karang Tengah Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Karang Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2014-2018; 2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karang

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2014-2018; 3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Karang Tengah baik tahunan maupun lima tahunan selama periode tahun 20142018.

Berpijak pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut: a.

Camat;

b.

Sekretariat, membawahi:

1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.

Sub Bagian Keuangan

3.

Sub Bagian Perencanaan

c.

Seksi Tata Pemerintahan;

d.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;

f.

Seksi Pelayanan Umum;

g.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan di Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan umum sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f.

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karang Tengah didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut seksi dan kesekretariatan. Pada tahun 2013, jumlah pegawai Kecamatan Karang Tengah adalah sebanyak 37 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 75,67% atau 28 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sedangkan 8,11% atau 3 orang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan 17,9% atau 6 orang lainnya berstatus Tenaga Kerja Sementara (TKS). Sementara itu, jumlah total pegawai yang bertugas pada kelurahan di Kecamatan Karang Tengah mencapai 70 orang, yang didominasi oleh pegawai berstatus Non PNS yang jumlahnya mencapai 41 orang (58,57%). Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2013 aparat Kecamatan Karang


Tengah berstatus PNS dan CPNS yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) yaitu 12 orang atau sekitar 43%. Sedangkan sisanya atau sebesar 16 orang (57%) merupakan aparat dengan tingkat pendidikan D3 atau SLTA. Demikian halnya dengan kondisi tingkat pendidikan aparat pada kelurahan di Kecamatan Karang Tengah. Komposisinya didominasi oleh aparat dengan tingkat pendidikan D3 atau SLTA. Hal tersebut menunjukan relatif belum memadainya kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Karang Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Berdasarkan

identifikasi

permasalahan

dan

telahaan

dari

beberapa

dokumen

perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Karang Tengah adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;

2. Belum optimalnya upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dan aset daerah;

3. Belum meratanya kemampuan/kompetensi dan kapasitas aparatur, kebijakan, teknis, serta administrasi;

4. Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat; 5. Minimnya data terkait dokumen evaluasi dan pelaporan; 6. Masih banyak tenaga operator yang berstatus Non PNS;

7. Belum terstandarnya sarana-prasarana seperti: perlengkapan-peralatan kantor, ruang kerja, ATK, kendaraan operasional, yang memadai sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kinerja/tingkat pelayanan; 8. Masih rendahnya disiplin aparatur; 9. Belum

meratanya

sistem

penempatan/pendistribusian

pegawai

di

kelurahan

dan

kecamatan; 10. Masih lemahnya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, laporan kinerja dan keuangan SKPD; 11. Tingkat ketersediaan data dan dokumen kajian yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan perencanaan belum lengkap; 12. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses Musrenbang sangat terbatas;

13. Sistem perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan sebagian masih manual sehingga belum bisa terintegrasi dalam satu sistem; 14. Kurangnya pemahaman aparatur perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat secara menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu usulan lebih banyak bersifat fisik serta kurang menyentuh non fisik; 15. Masih adanya penduduk wajib KTP yang belum terekam dan tercetak serta terlambatnya pendistribusian KTP elektronik dari Kementrian Dalam Negeri; 16. Belum optimalnya jaringan internet dari Disdukcapil, kurangnya sarana prasarana dan SDM aparatur yang menangani administrasi kependudukan; 17. Kurangnya

implementasi

dan

sosialisasi

kepada

masyarakat

tentang

dokumen

kependudukan; 18. Kurangnya aparatur personil Tramtib dan hasil pengawasan Kantramtibmas di wilayah; 19. Luasnya jangkauan wilayah penertiban yang kurang didukung oleh sarana dan prasarana


penunjang kegiatan;

20. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang peraturan daerah di Kota Tangerang; 21. Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD untuk melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan;

22. Belum optimalnya kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak;

23. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran untuk meningkatkan peran serta kepemudaan; 24. Kurangnya ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;

25. Kurangnya ketersediaan anggaran dalam mendukung kelembagaan sosial di Kecamatan. Kecamatan Karang Tengah menetapkan Visi Tahun 2014-2018 sebagai berikut: “TERWUJUDNYA

SKPD

KECAMATAN

KARANG

TENGAH

YANG

MAJU

DAN

PROFESIONAL DALAM PELAYANAN DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”.

Kecamatan Karang Tengah menetapkan Misi Tahun 2014-2018 sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur;

2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik;

3. Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, Evaluasi dan Data/Informasi Pembangunan Kecamatan; 4. Mewujudkan Keberdayaan Sosial Masyarakat serta Kelembagaan Sosial Yang Berkualitas; 5. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kecamatan. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Karang Tengah Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan

kinerja

pelaksanaan

tugas,

fungsi

dan

peran

kelembagaan.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

 Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD;

 Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku;

 Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas;  Tersedianya

pelayanan

terhadap

pemenuhan

sarana-prasarana

teknis

dan

keadministrasian perkantoran (peralatan dan perleng-kapan kerja/kantor);

 Terbangunnya Publik trust dan image yang positif terhadap penylenggaraan Pemerintahan Daerah;

 Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai. 2. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:


 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mudah, Cepat, Akurat, Bersahabat dan Terjangkau.

3. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

 Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif;

 Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses oleh publik;

 Terwujudnya peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah.

4. Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

 Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku;

 Meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat;  Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pembangunan bidang Kesos, pengentasan kemiskinan dan kehidupan keagamaan yang berkesinambungan;

 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem kepemudaaan daerah yang mandiri dan berprestasi;

 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan.

5. Menjaga dan Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:  Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Kebijakan Kecamatan Karang Tengah Tahun 2014-2018 menurut rumusan strategi adalah sebagai berikut: 1. Menyusun pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas dan akuntabel selama tahun 2014-2018 sebanyak 20 jenis dokumen. 2. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi peraturan kepemerintahan daerah secara intensif dan menyeluruh selama tahun 2014-2018 sebanyak 2.115 orang. 3. Memfasilitasi aparatur SKPD pemerintah daerah untuk mengikuti berbagai pendidikan


dan pelatihan teknis/ operasional terkait tupoksi selama tahun 2014-2018 sebanyak 600 orang aparatur SKPD".

4. a. Menyediakan pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor) selama tahun 2014-2018 sebanyak 7 jenis kegiatan barang pendukung administrasi perkantoran; b. Menyediakan pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran berdasarkan standar selama tahun 2014-2018 sebanyak 10 jenis kegiatan jasa pendukung administrasi perkantoran.

5. Mengoptimalkan potensi yang ada dalam rangka mensosialisasikan program kegiatan dan pembangunan di wilayah selama tahun 2014-2018 sebanyak 60 kali publikasi di media massa.

6. a. Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai sesuai dengan standar yang disepakati selama tahun 2014-2018 sebanyak 5 jenis sarana dan prasarana; b. Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan pelayanan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah selama tahun 2014-2018 sebanyak 7 jenis jasa pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur; c. Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah selama tahun 2014-2018 sebanyak 2 jenis jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur.

7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Manajemen (Tata Kerja), Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2014-2018 sebanyak 10 jenis kegiatan penataan administrasi kependudukan. 8. a. Menyusun

dokumen Perencanaan

dan

Penganggaran

secara

teknokratis

(integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif selama tahun 2014-2018 sebanyak 26 jenis dokumen; b. Menyusun dokumen Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan Pembangunan Daerah secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif selama tahun 2014-2018 sebanyak 95 jenis dokumen. 9. Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, memvalidasi, mempublikasi, dan mengolah


data/ informasi Perenc. Pemb. Daerah selama tahun 2014-2018 sebanyak 35 jenis dokumen.

10. a. Menyelenggarakan Musyawarah Perenc. Pemb. Daerah (Musrenbang) yang menyeluruh dan terpadu mulai tingkat rembug warga sampai dengan tingkat kota, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan pemb. Daerah selama tahun 2014-2018 sebanyak 35 kelompok/ komponen stakeholder;

b. Menyelenggarakan Forum SKPD di setiap tingkatan unit kerja yang menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan pemb. Daerah selama tahun 2014-2018 sebanyak 0.

11. a. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan kedisiplinan aparatur SKPD pemerintah daerah secara intensif selama tahun 2014-2018 sebanyak 0;

b. Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang lengkap dan memadai selama tahun 2014-2018 sebanyak 5 jenis sarana-prasarana penunjang disiplin aparatur. 12. Meningkatkan pemberdayaan kader posyandu selama tahun 2014-2018 sebanyak 4200 orang kader posyandu". 13. Membina dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dalam komunitas masyarakat yang berakhlakul karimah dan mengembangkan sikap toleransi serta empati masyarakat terhadap lingkungan sosial selama tahun 2014-2018 sebanyak 5 kali kegiatan. 14. Meningkatkan kemandirian pemuda dan partisipasinya dalam pembangunan melalui pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan selama tahun 2014-2018 sebanyak 5 kali kegiatan.

15. Mempersiapkan kebutuhan penduduk korban bencana alam selama tahun 2014-2018 sebanyak 10.000 Orang. 16. Meningkatkan Pembinaan, Pemeliharaan dan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat selama tahun 2014-2018 sebanyak 1.200 kali patroli siaga.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Tengah Tahun 2014-2018 terdiri dari 14 program sementara jumlah kegiatan yang dilaksanakan rata-rata pertahun kurang lebih 40 kegiatan dengan total pagu indikatif Rata-rata pertahun 7 sampai 10 Milyar. Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai Bappeda dan stakeholder.



Penutup


PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Recommend Documents