RINGKASAN RENSTRA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2014-2018
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijkan, program dan kegiatan yang akan akan dilaksanakan dan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Tahun 2014-2018 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 89 ayat (1) bahwa “SKPD menyusun Renstra SKPD”. Renstra DPKD disusun dengan tahapan, sebagai berikut: 1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD; 2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD; 3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan 4. Penetapan Renstra SKPD. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, orientasi mengenai Renstra SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD, dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Rancangan Renstra SKPD disusun melalui tahapan perumusan rancangan Renstra SKPD dan penyajian rancangan Renstra SKPD. Perumusan rancangan Renstra SKPD mencakup pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota, review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota, mempelajari surat edaran Bupati/Walikota perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan, dan perumusan indikator I.1
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota. Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyajian rancangan Renstra SKPD dengan sistematika pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dan penutup. Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran kepala daerah. Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD. Selanjutnya Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan kepala daerah. Dan berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Renstra DPKD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DPKD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 serta memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten. Penyusunan Renstra DPKD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, dilandasi oleh beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2), Peraturan I.2
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1), dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10). Maksud penyusunan Renstra DPKD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 adalah sebagai dokumen perencanaan DPKD dalam pengelolaan keuangan selama kurun waktu 2014-2018. Sedangkan tujuannya adalah a) Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan DPKD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang; b) Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan DPKD dalam kurun waktu tahun 2014-2018; dan c) Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPKD beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangeang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organsiasi Perangkat Daerah, yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 20011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 37 Tahun 20014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas, DPKD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, DPKD mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah; 4. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; 5. Pengelolaan UPT; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Isu-isu Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018, yaitu: 1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, laporan kinerja dan keuangan SKPD; 2. Peningkatan kompetensi aparatur; I.3
3. 4. 5. 6. 7. 8.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur; Optimalisasi pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak daerah; Optimalisasi pengelolaan aset daerah; Peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan SKPD; Integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; Optimalisasi penyusunan dan pengendalian ABPD. Visi DPKD, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional dan Akuntabel. Misi DPKD, yaitu 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah; 2) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah; 3) Meningkatkan pengelolaan aset daerah; dan 4) Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kompetensi Aparatur. Tujuan yang diharapkan: 1) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah; 2) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; 3) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah; 4) Menyediakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah, dan pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD; 5) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur; 6) Menyediakan pelayanan barang/jasa administrasi perkantoran; 7) Menyediakan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran; 8) Meningkatkan publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai: 1) Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah; 2) Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah; 3) Meningkatnya tertib administasi pengelolaan aset daerah; 4) Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif; 5) Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD; 6) Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas, kompetensi dan profesionalitas; 7) Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengakapan kerja/kantor); 8) Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai; 9) Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa. Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 merupakan komitmen Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang dan merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018). Oleh karena itu, untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya kesungguhan dan partisipasi serta koordinasi yang sebaik-baiknya dari semua pihak dan terutama jajaran aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang. Perumusan dan penyusunan Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Tangerang ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada RPJPD Kota Tangerang Tahun 20052025 dan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta tingkat permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan I.4
perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan pemerintahan khususnya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Demikian Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 disusun, dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt I.5
