PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG 2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

I.1.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

BAB I PENDAHULUAN

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual. Pada dasarnya LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun anggaran 2014 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai : 11


1. 2. 3. 4. 5.

I.2. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


6.

Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang serta hasil-hasil yang dicapai; Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Tangerang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2014.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12


8.

9.

10.

12.

13.

14. 15.

I.3.


11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5); Peraturan Walikota Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8.A tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Nomor 8A); Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 36); Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 37).

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

I.3.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD, dan BLUD. LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal 13


didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD). 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.


3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. 6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2013. 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan keuangan BUD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 14


Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan. I.3.2

Entitas


Untuk Tahun Anggaran 2014, entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang meliputi: a. Entitas Akuntansi: 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 4. Dinas Pekerjaan Umum 5. Dinas Pemadam Kebakaran 6. Dinas Tata Kota 7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 8. Dinas Perhubungan 9. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) 10. Dinas Kebersihandan Pertamanan 11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 12. Dinas Sosial 13. Dinas Ketenagakerjaan 14. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 15. Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT) 16. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata 17. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 18. Satuan Polisi Pamong Praja 19. Sekretariat Daerah 20. Sekretariat DPRD 21. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) 22. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) 23. Inspektorat 24. Kecamatan Tangerang 25. Kecamatan Jatiuwung 26. Kecamatan Batu Ceper 27. Kecamatan Benda 28. Kecamatan Cipondoh 29. Kecamatan Ciledug 30. Kecamatan Karawaci 31. Kecamatan Periuk 15


Kecamatan Cibodas Kecamatan Neglasari Kecamatan Pinang Kecamatan Karang Tengah Kecamatan Larangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kantor Arsip Daerah Dinas Informasi dan Komunikasi Kantor Perpustakaan Daerah Dinas Pertanian


32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

b. Entitas BLUD: RSUD Kota Tangerang

LKPD ini tidak mencakup entitas: 1. Pemerintah Pusat; dan 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). I.3.3. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi. Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam LRA. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan akun-akun LRA menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 serta khusus untuk 16


penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. I.3.4. Perubahan Kebijakan Akuntansi


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012. Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan adanya penyajian kembali untuk pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Kas. Perubahan yang sangat mendasar adalah pada Laporan Keuangan Tahun 2014 untuk pertama kali disajikan pos-pos akumulasi penyusutan, penyisihan piutang, dan amortisasi. Penerapan basis akrual pertama kali juga menghasilkan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan SAL untuk pertama kali. I.3.4.1 Kebijakan Penyajian Kembali (Restatement) Transaksi Tahun Anggaran 2013 Pada umumnya penyajian kembali dilakukan dengan (i) melakukan menelusuri kembali transaksi-transaksi selama tahun 2013, (ii) konversi dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kode rekening yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, (iii) melakukan penambahan transaksi akrual yang belum pernah ada seperti penyusutan dan penyisihan piutang. 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Akun-akun LRA yang disajikan kembali adalah akun-akun transaksi untuk tahun anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013. Penyajian kembali dilakukan pada akun Pendapatan Bantuan Keuangan yang sebelumnya disajikan pada akun Pendapatan Hibah dan akun Transfer Bantuan Keuangan yang sebelumnya disajikan pada akun Belanja Bantuan Keuangan. Penyajian kembali kedua akun ini, merupakan upaya untuk menyesuaikan dengan akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran III tentang Bagan Akun Standar.

17


2. Neraca


Akun-akun Neraca yang disajikan adalah akun-akun pada posisi 31 Desember 2013. Penyajian kembali dilakukan dalam hal penyesuaian transaksi (penyesuaian akun) dan penambahan akun transaksi yang sebelumnya tidak ada. Penyajian kembali dalam bentuk penyesuaian transaksi atau akun terutama pada Aset Lancar-Piutang, Aset Lancar-Persediaan, Aset Lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, dan Ekuitas. Penambahan akun transaksi terutama penambahan akun akumulasi penyisihan piutang, penyusutan, dan amortisasi. Urutan penyajian akun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran III tentang Bagan Akun Standar, dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012. 3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas yang disajikan kembali adalah transaksi pada Laporan Arus Kas untuk tahun anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013. Penyajian kembali ini merupakan penyesuaian transaksi (penyesuaian akun). Urutan penyajian akun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. I.3.4.2 Kebijakan Penyusunan Laporan Baru untuk Transaksi Tahun Anggaran 2013 Untuk memenuhi keterbandingan laporan keuangan, disusun pula laporan lainnya yang disyaratkan dalam basis akrual, yaitu Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk transaksi selama tahun 2013. 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

LP SAL disajikan berdasarkan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. LP SAL disajikan pada entitas akuntansi PPKD (BUD) dan entitas pelaporan. Penyajian LP SAL mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012. 2. Laporan Operasional Laporan Operasional disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama tahun anggaran 2013 dengan menelusuri baik transaksi kas dan transaksi non kas. Penyajian Laporan Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012. Laporan operasional 18


yang disajikan tidak melulu terpaku pada struktur APBD Pemerintah Kota Tangerang, sehingga bisa saja terdapat perbedaan penyajian satu transaksi pada LRA dan LO, contohnya adalah penyajian penerimaan hasil lelang dari aset daerah yang sudah dihapuskan, penyajian penerimaan dan pengeluaran hibah, dan sebagainya. 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)


Perubahan ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama tahun anggaran 2013. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012. 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Di tengah keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2014 berdasarkan basis akrual, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, dan perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.

I.4.

SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORANKEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang disajikan dengan urutan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan 19


Bab II

Bab III

Bab V

Bab VI


Bab IV

Ekonomi Makro II.1. Ekonomi Makro II.2. Kebijakan Keuangan Daerah II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Kebijakan Akuntansi V.1. Entitas Pelaporan V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan V.3. Kebijakan Akuntansi Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan VI.1. Pendapatan - LRA VI.2. Belanja VI.3. Transfer VI.4. Surplus/Defisit VI.5. Pembiayaan VI6. Komponen-komponen Perubahan Saldo Anggaran Lebih VI.7. Pendapatan – LO VI.8. Beban VI.9. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional VI.10. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional VI.11. Pos Luar Biasa VI.12. Surplus/Defisit Laporan Operasional VI.13. Komponen Perubahan Ekuitas VI.14 Aset VI.15. Kewajiban VI.16. Ekuitas VI.17. Komponen-komponen Arus Kas Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Penutup

Bab VII Bab VIII

20


BAB II EKONOMI MAKRO

II.1.

EKONOMI MAKRO

1.


Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Tangerang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut: Relatif terjaganya stabilitas ekonomi dengan baik Salah satu variabel penting dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya. Selain PDRB dapat menunjukkan LPE, juga menginformasikan struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Namun demikian, dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli (purchasing power) masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya (demand) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. Demand yang diikuti purchasing power, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oleh karena demikian, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat daerah tersebut atau luar daerah.

21


Grafik II.1. Laju Pertumbuhan LPE

6.26% 5.58%

6.15%

10.00%

5.02% LPE Nasional

6.04% 5.00%

6.42%

5.47% 5.91%

0.00%

LPE Kota Tangerang LPE Propinsi Banten LPE Nasional

LPE Propinsi Banten


5.03% LPE Kota Tangerang

2012

2013

2014

Sumber: LAKIP Kota Tangerang 2014 (data diolah)

Berdasarkan grafik perkembangan ekonomi Kota Tangerang pada Tahun 2014 diperkirakan melambat dibanding tahun 2013, hal tersebut dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang sebesar 5,03% yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dan LPE Kota Tangerang diperkirakan masih lebih tinggi dibanding nasional, namun lebih rendah dari LPE Provinsi Banten.

2.

Kemampuan ekonomi untuk memperluas lapangan kerja

Sebagai kota yang memiliki karakteristik industri perdagangan dan kegiatan jasa, maka penanganan permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Pada Tahun 2014 banyaknya pencari kerja terdaftar di Kota Tangerang adalah sebanyak 18.812, pada tahun 2013 sebanyak 25.942 orang, dan pada tahun 2012 sebesar 21.464 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 adalah sebesar 10.903 orang, tahun 2013 tenaga kerja yang diserap adalah sebesar 14.203 orang, dan tahun 2012 sebesar 11.333 orang.

22


Grafik II.2. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penyerapannya

30,000

21,464

25,942

25,000

18,812

20,000 15,000

11,333

14,203 Penyerapan

10,903

10,000

Pencari Kerja

5,000

Pencari Kerja


-

Tahun 2012

Penyerapan

Tahun 2013

Tahun 2014

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2014

Dengan melihat perkembangan yang ada, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan ekonomi dalam kurun waktu 2012 – 2014 diperkirakan telah mampu meningkatkan banyaknya lowongan kerja yang dapat diisi oleh tenaga kerja, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Dengan semakin tingginya angka pencari kerja maka pertambahan lowongan kerja harus lebih ditingkatkan.

3.

Tingkat perubahan harga (inflasi)

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan agregat makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan distribusi pendapatan. Inflasi dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dalam konteks regional dipengaruhi kenaikan harga bahan pangan akibat gagal panen dari daerah pemasok pangan, tidak lancarnya distribusi pangan sehingga meningkatkan biaya perjalanan serta biaya resiko spekulasi pasar.

23


Grafik II.3. Laju Pertumbuhan Inflasi 16,00% 4,80%

14,00%

4,50%

4,50%

4,52%

4,52%

12,00% 10,00% 8,00%

4,90% Nasional

6,00% 4,00%

Propinsi Banten

5,20%

4,70%

4,44%

Kota Tangerang

2,00%


0,00%

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Sumber: Data BPS (diolah)

Berdasarkan grafik 3 di atas terlihat bahwa inflasi di Kota Tangerang dalam kurun waktu 2012 – 2014 relatif tinggi dari inflasi nasional maupun Propinsi Banten.

4.

Kemandirian ekonomi daerah

Kemandirian ekonomi daerah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan fiskal daerah ini dapat dilihat dari kurun waktu dari tahun 2010 - 2014 (1) rasio kemandirian daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah dan (2) tingkat ketergantungan keuangan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Transfer dengan Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan grafik 4 terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Tangerang terhadap Pemerintah Pusat diantara tahun 2010 – 2014 secara rata-rata masih di atas 70% dan tingkat kemandirian daerah sejak tahun 2010 – 2014 masih di bawah 100% yaitu rata-rata masih dibawah 50%. Grafik II.4. Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Fiskal

80.00% 60.00% 61.48% 44.54% 48.87% 40.00% 20.00% 17.23% 27.13% 28.85% 0.00% Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

45.87%

36.26%

31.94%

41.73%

Tahun 2013

Sumber: DPKD Kota Tangerang Tahun 2014, diolah.

24

Tahun 2014

Tingkat Ketergantungan Kemandirian Daerah


II.2.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. II.2.1.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah


Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Upaya peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi Dana Perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional, oleh karena dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain: a. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumbersumber PAD dan Dana Perimbangan; b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan; c. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD; d. Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain: 1. Intensifikasi Pajak Daerah a. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha); b. Melakukan pendataan dengan cara menelusuri jalan untuk diperoleh data subjek/objek pajak yang belum terdaftar; c. Melakukan pemanggilan secara terus menerus tehadap Subjek Pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak; d. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya; e. Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya; f. Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran;

25



g. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah; h. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan; i. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana; j. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengelola pajak pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda; k. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagaian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan; dan l. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu. 2. Ekstensifikasi Pajak Daerah Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008yaitu: 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi; 2) Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 3) Obyek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat; 5) Potensinya memadai; 6) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif; 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan 8) Menjaga kelestarian lingkungan. II.2.2.

Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan, yaitu : 1. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas 26


II.2.3.


sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial; 2. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang; 3. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (public interest); dan 4. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan dari pembayaran pokok utang. II.3.

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Tangerang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2014. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014.

27


Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2014: Tabel II.1. Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2014 (dalam milyar rupiah)

Uraian I. Pendapatan

APBD

APBD Perubahan

Perubahan Rp %

2.977,599

140,218

4,94

I.1.Pendapatan Asli Daerah

1.084,022

1.156,097

72,075

6,64

I.2.Dana Perimbangan

1.141,393

1.142,431

1,038

0,09

611,965

679,070

67,105

10,96

3.370,438

3.510,664

140,226

4,16

II.1 Belanja Tidak Langsung

1.091,624

1.121,661

30,037

2,75

II.2 Belanja Langsung

2.278,813

2.389,003

110,190

4,83

(533,056)

(533,065)

(0,009)

0,00

533,056

533,065

0,009

0,00

533,056

533,065

0,009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2.837,381

I.3.Lain-lainPendapatanyang Sah II. Belanja

Surplus/Defisit

III. Pembiayaan

III.1 Penerimaan

III.2 Pengeluaran

SiLPA Tahun Berjalan

II.4.

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2014 mengangkat isu strategis pembangunan di Kota Tangerang yang terdiri dari: 1. Strategi mendorong pertumbuhan (pro-growth) pada pengembangan pembangunan dengan mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi UKM, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi; 2. Strategi pro job sebagai program keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dengan prioritas pada peningkatan daya hidup masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Upaya optimalisasi potensi sumber daya alam yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional; 3. Strategi pro poor sebagai program pembangunan pada warga miskin dengan keberpihakan pada upaya pengentasan kemiskinan. Pro poor mencakup 28


4.

strategi pemberdayaan usaha mikro seperti koperasi dan UMKM, usaha kecil dan usaha menengah. Strategi pembangunan pro-environment sebagai program dengan upaya mitigasi, adaptasi terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan diantaranya program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program peningkatan pengendalian polusi, program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), program peningkatan kesehatan masyarakat, dan program pengembangan lingkungan sehat.


Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari: 1. Meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan; 2. Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis sumberdaya lokal; 3. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perkotaan; 4. Mewujudkan sumber daya manusia Kota Tangerang yang unggul, berkualitas dan sejahtera; 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan inovatif; 6. Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

29


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL


Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2014 anggaran Belanja Daerah Kota Tangerang ditetapkan sebesar Rp3.510.664.614.205,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.156.097.821.081,00, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebesar Rp1.142.431.199.128,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp679.070.295.948,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran yang sebesar Rp533.065.298.048,00 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2 berikut ini: Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 (dalam milyar rupiah)

Uraian

I. Pendapatan

Target (Anggaran)

Realisasi

Selisih

Rp

%

2.977,599 1.156,097 1.142,431 679,070

3.016,402 1.258,738 1.093,831 663,832

38,803 102,641 (48,600) (15,237)

1,30 8,88 (4,25) (2,24)

3.510,664

2.657,440

853,224

24,30

II.1 Belanja Tidak Langsung

1.121,661

966,063

155,597

13,87

II.2 Belanja Langsung Surplus/Defisit

2.389,003 (533,065)

1.691,376 358,961

697,627 (892,027)

29,20 (167,34)

533,065

(533,065)

0,000

100,00

III.1 Penerimaan

533,065

533,065

0,000

100,00

III.2 Pengeluaran

0,000

0,000

0,000

(0,00)

SiLPA Tahun Berjalan

0,000

892,027

892,027

I.1. Pendapatan Asli Daerah I.2. Dana Perimbangan I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah II. Belanja

III. Pembiayaan

30


Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.016.402.369.860,00 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.977.599.316.157,00 atau 101,30%. Pelampauan tertinggi realisasi terhadap target terdapat pada pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp1.258.738.853.834,00 atau 108,87% dari target yang telah ditetapkan.


Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2010 sampai dengan 2014 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3 dan Grafik 5 berikut ini: Tabel III.2. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2010 – 2014

Tahun Anggaran 2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi

188,406 380,071 461,383 653,182 1.156,097

230,634 499,080 631,519 815,733 1.258,738

(dalam milyar rupiah)

%tase Perkembangan Target Realisasi 101,73 21,39 41,57 76,99

116,39 26,54 29,17 54,31

Secara Keseluruhan dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 baik target maupun realisasi PAD Kota Tangerang terus menerus mengalami kenaikan. Dilihat dari sisi target anggaran, dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp191,665 milyar atau 101,73%, dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp81,312 milyar atau 21,39%, dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan Rp191,799 milyar atau 41,57%, dan tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan Rp502,915 milyar atau 76,99%. Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp268,446 milyar atau 116,39%, kenaikan sebesar Rp132,439 milyar atau 26,54% terjadi dari tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2012, kemudian tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2013 sebesar Rp184,214 milyar atau 29,17% dan terakhir tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp443,055 milyar atau 54,31%.

31


Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp1.093.831.122.465,00 (95,74%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.142.431.199.128,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 4 dan grafik 6 berikut ini: Tabel III.3. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 – 2014 Target

Realisasi

826,763 856,197 800,275 1.038,314 1.142,431

793,362 823,213 819,401 1.069,716 1.093,831

%tase Perkembangan Target Realiasi


Tahun Anggaran 2010 2011 2012 2013 2014

(dalam milyar rupiah)

3,56 (6,53) 29,74 10,03

3,76 (0,46) 30,55 2,25

Grafik III.1. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 – 2014 (dalam milyar rupiah)

1,142.43 1,038.31 1,069.72

1200 1000

800

1,093.83

856.197 826.763 800.275 819.401 823.213 793.362

600

Target Realisasi

400 200

0 2010

2011

2012

2013

2014

Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2013, terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp24,12 milyar atau 2,25%. sebesar

Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan Rp679.070.295.948,00 dapat direalisasikan 32



sebesarRp663.832.393.561,00 atau 97,75%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: 1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; 2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; 3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; 4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan 5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah,pada Tahun Anggaran 2014 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3.510.664.614.205,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.657.440.391.653,00 atau 75,69% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp853.224.222.552,00 atau 24,30%. Berdasarkan tabel III.1 di atas tampak bahwa belanja langsung mendapatkan alokasi dana yang terbesar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu sebesar 68,05% dari total APBD tahun anggaran 2014. Grafik III.2. Persentase Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap APBD Tahun Anggaran 2014

31.95%

68.05%

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

33


Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Tangerang terhadap pelayanan publik sangat besar. Hal ini terlihat dari persentase belanja langsung yang cukup besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan.


Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp1.121.661.012.158,93dan dana yang direalisasikan sebesar Rp966.063.810.603,00 atau sebesar 86,12%. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas: Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2014 NO

JENIS BELANJA

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Hibah

3.

Belanja Bantuan Sosial

4.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

5.

Belanja Tidak Terduga

Jumlah

ANGGARAN

(dalam rupiah)

REALISASI

%

1.093.763.341.058,93

944.866.098.316,00

86,38

22.219.000.000,00

19.295.000.000,00

86,84

616.250.000,00

616.250.000,00

100,00

1.062.421.100,00

1.062.421.005,00

100,00

4.000.000.000,00

224.041.282,00

5,60

1.121.661.012.158,93

966.063.810.603,00

86,12

Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatankegiatan dan program. Pada tahun anggaran 2014, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.389.003.602.046,07 dan terealisasi sebesar Rp1.691.376.581.050,00 atau 70,79%, dengan perincian sebagai berikut: Tabel III.5.Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2014 (dalam rupiah)

NO

JENIS BELANJA

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang dan Jasa

3.

Belanja Modal Jumlah

ANGGARAN

REALISASI

%

256.097.288.636,00

229.956.910.622,00

89,79

1.503.116.704.218,07

1.013.071.433.854,00

67,39

629.789.609.192,00

448.348.236.574,00

71,19

2.389.003.602.046,07

1.691.376.581.050,00

70,79

34


Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp533.065.298.048,00 dapat direalisasikan seluruhnya atau 100,00%, realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Untuk tahun anggaran 2014, Pemerintah Kota Tangerang tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan.

III.2.

DAN

PENGHAMBAT

PENCAPAIAN


FAKTOR PENDUKUNG KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2014, yaitu: 1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD; 2. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak; 3. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai; 4. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi; 5. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal; 6. Belum optimalnya pengelolan aset;

7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah; 8. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah: 1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja; 2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan; 3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

35


4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan 5. Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt 36


BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IV.1.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM


Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran. Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.121.321.250.509,14 atau 31,94% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 9 program dengan 82 kegiatan. Tabel 7 di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan. Tabel IV.1. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2014

NO

URUSAN

JUMLAH PROGRAM

WAJIB Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang PerencanaanPembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil

218 9 22 17 9 9 12 10 11 1

11 12 13 14

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15

ANGGARAN

REALISASI

3.493.483.524.712,01 1.121.321.250.509,14 578.540.344.279,00 290.755.508.006,00 46.134.981.191,00 23.405.282.626,00 27.375.218.997,00 60.037.759.077,57 201.276.478.977,92 398.932.329.792,15

2.642.401.756.712,00 945.391.897.709,00 468.284.689.181,00 259.166.788.734,00 38.978.698.002,00 16.601.797.139,00 23.450.240.094,00 52.497.369.639,00 179.799.296.763,00 56.150.233.205,00

4

20.223.967.222,00

15.457.707.260,00

Pemberdayaan Perempuan

3

2.812.721.050,00

2.524.856.200,00

Keluarga Berencana Sosial Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

6 10 7

9.791.150.568,00 27.752.556.816,00 18.462.710.525,00

9.564.247.910,00 24.594.346.078,00 16.239.820.097,00

7

10.518.927.663,00

8.657.716.347,00

37


URUSAN

16 17 18

Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Umum Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan PILIHAN Pertanian Kelautan dan Perikanan Pariwisata Perdagangan Perindustrian Transmigrasi

19 20 21 22 23 24 25 26 II 1 2 3 4 5 6

JUMLAH PROGRAM 1 7 7

ANGGARAN

JUMLAH

REALISASI

1.655.930.000,00 10.096.571.546,00 28.611.671.500,00

1.342.459.846,00 8.652.903.762,00 23.588.539.500,00

13

43.918.725.114,61

38.237.893.881,00

19 1

519.458.533.025,62 1.023.362.500,00

408.612.836.901,00 869.602.408,00

6

10.597.312.045,00

9.181.946.726,00

6 8 8 5 25 9 3 3 4 5 1

6.130.467.534,00 5.199.312.256,00 25.394.908.946,00 4.055.542.945,00 17.181.089.492,99 10.781.398.892,99 392.302.000,00 1.424.200.000,00 2.530.908.000,00 2.002.280.600,00 50.000.000,00

5.280.722.513,00 4.501.917.369,00 21.283.626.179,00 3.489.603.269,00 15.038.634.941,00 9.532.277.504,00 381.607.428,00 1.397.061.800,00 2.107.663.424,00 1.574.174.785,00 45.850.000,00

243

3.510.664.614.205,00

2.657.440.391.653,00


NO

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman. Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2014.

IV.2.

FAKTOR PENDUKUNG KINERJA

DAN

PENGHAMBAT

PENCAPAIAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut: 38


1. 2. 3.

Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai; Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali; Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.


Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain: 1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan; 2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya; 3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan 4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

39


BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1.

ENTITAS PELAPORAN

V.2.


Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 adalah Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang tahun Anggaran 2014 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan

V.3.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahandan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi adalah: 1. Pendapatan a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Tangerang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, nonoperasional dan pos luar biasa yang 40



meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (nonexchange transactions). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Kota Tangerang menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaraan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari: i. pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi); ii. perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah; iii. hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional; iv. penghapusan utang; v. sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat; vi. dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi. pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut: i. Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka 41


ii.


panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada. Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti “pendapatan yang diterima di muka” harus dicatat pada saat kas diterima.

Sentralisasi Pendapatan Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaraan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain

b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut : i. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD; ii. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD; iii. Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak 42



berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: i. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah; ii. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah; iii. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. 3. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja

43


operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.


Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara : (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau (3) bertambah volume, dan/atau (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib serta tidak secara terus menerus.

bentuk uang/barang lainnya, perusahaan yang secara spesifik dan tidak mengikat,

Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. 44


4. Transfer Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.


5. Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. 6. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar yaitu : a. Aset Lancar Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut: 45



1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil). 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen). 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen). 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen) Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut: 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil) 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen). 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen). 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen). Penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut: 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil) 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen). 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen). 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat 46


Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Untuk Piutang dari Dana Bagi Hasil tidak dilakukan penyisihan, karena pencatatan piutang berdasarkan SK Gubernur dan pada tahun berikutnya piutang tersebut pasti dibayarkan berdasarkan SK yang sudah terbit.


Persediaan mencakup (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, (2) barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual ke Masyarakat/Pihak lain.

b. Aset Nonlancar Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Tangerang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi:  investasi jangka panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2014 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i) Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan; (ii) Investasi Permanen Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

47



 Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari : a. Tanah; b. Peralatan dan mesin; c. Gedung dan bangunan; d. Jalan, irigasi, dan jaringan; e. Aset tetap lainnya; dan f. Konstruksi dalam pengerjaan Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Menurut Lampiran XII tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya Kapitalisasi aset tetap untuk tahun anggaran 2014 mengacu kepada Lampiran XII tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi, dimana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya 48


tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.


Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin dalam rangka pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut: (1) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin. (2) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin. Sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal untuk aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas diperlakukan sebagai berikut: (1) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan. (2) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.

49


Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.


Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masingmasing periode dengan jumlah yang sama. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Penyusutan masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 030/Kep.452 – DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.  Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang 50


melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.


Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komiten untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kota Tangerang yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Tangerang.

7. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Tangerang. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan 51



setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable), Utang Bunga (Accrued Interest), Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang bunga atas utang Pemerintah Kota Tangerang dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kota Tangerang dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saat ini Pemerintah Kota Tangerang tidak memiliki Kewajiban jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Tangerang pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Kewajiban Pemerintah Kota Tangerang dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Tangerang pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar 52


surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. c.


Kewajiban Kontijensi Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Tangerang, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

8. Ekuitas Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Tangerang, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tangerang. 9. Selisih Kurs Menurut Kebijakan Akuntansi, Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. Utang Pemerintah Kota Tangerang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Namun, LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 ini tidak menyajikan selisih kurs atau aset atau kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan dalam neraca karena seluruh transaksi keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dilakukan dalam mata uang Rupiah.

53


BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

VI.1.


Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan,Pendapatan-LO, Beban,aset, kewajiban dan ekuitas,. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2014. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014.

PENDAPATAN - LRA

Pada Tahun Anggaran 2014 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesarRp2.977.599.316.157,00 dan direalisasikan sebesarRp3.016.402.369.860,00 atau 101,30% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

Uraian

Anggaran 2014 (Rp)

1

Pendapatan Asli Daerah

2

Pendapatan Transfer

No

Jumlah

Realisasi 2014

Anggaran 2013 (Rp)

Rp.

%

1.156.097.821.081,00

1.258.738.853.834,00

108,88

815.733.560.156,00

1.821.501.495.076,00

1.757.663.516.026,00

96,50

1.738.463.467.860,00

2.977.599.316.157,00

3.016.402.369.860,00

101,30

2.554.197.028.016,00

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target sebesar Rp102.641.032.753,00 (8,88%). Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2013, maka realisasi Tahun Anggaran 2014 lebih tinggi 18,10% atau Rp462.205.341.844,00.

54


Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

41.73% 58.27%


Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Tangerang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 58,27% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.

VI.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

No

Uraian

1

Pajak Daerah

2

Retribusi Daerah

3 4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah

Realisasi 2014

Anggaran 2014 (Rp)

Realisasi 2013 (Rp)

Rp.

%

949.500.000.000,00

1.054.756.495.924,00

111,09

643.434.361.953,00

74.673.378.062,00

73.520.052.625,00

98,46

103.524.856.510,00

12.740.117.023,00

11.551.439.042,00

90,67

8.302.845.711,00

119.184.325.996,00

118.910.866.243,00

99,77

60.471.495.982,00

1.156.097.821.081,00

1.258.738.853.834,00

108,88

815.733.560.156,00

Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa hanya Pajak Daerah yang melampaui target, namun secara keseluruhan Target PAD telah melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD 55


Tahun Anggaran 2013, maka terjadi peningkatan sebesar Rp443.005.293.678,00 atau 54,31%. Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 111,09%.

VI.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

No


Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2014 terdiri dari :

Anggaran 2014

Uraian

Realisasi 2014

(Rp)

1. Pajak Hotel

Rp.

%

Realisasi 2013 (Rp)

27.000.000.000,00

32.340.168.439,00

119,78

26.686.049.136,00

2. Pajak Restoran

155.000.000.000,00

182.113.973.033,00

117,49

147.775.671.873,00

3. Pajak Hiburan

15.500.000.000,00

18.046.371.418,00

116,43

13.490.007.013,00

4. Pajak Reklame

24.000.000.000,00

26.573.509.792,00

110,72

25.553.154.037,00

120.000.000.000,00

140.442.296.387,00

117,04

114.781.599.606,00

35.500.000.000,00

47.411.390.011,00

133,55

36.828.571.320,00

5.500.000.000,00

6.026.279.175,00

109,57

6.089.676.901,00

8. Pajak Bumi dan Bangunan

290.000.000.000,00

249.884.131.219,00

86,17

-

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

277.000.000.000,00

351.918.376.450,00

127,05

272.229.632.067,00

949.500.000.000,00 1.054.756.495.924,00

111,09

643.434.361.953,00

5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir

7. Pajak Air Tanah

Jumlah

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa seluruh akun Pajak melampui target penerimaan yang ditetapkan, dengan pelampauan target tertinggi pada realisasi penerimaan Pajak Parkir sebesar 33,55% atau melebihi target sebesar Rp11.911.390.011,00. Apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi realisasi realisasi penerimaan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 adalah pada realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu sebesar Rp351.918.376.450,00 atau sebesar 33,36% dari total realisasi Pajak Daerah. Pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Tangerang menerima peelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sector Perkotaan dan Pedesaan sehingga menambah kontribusi pada kenaikan realisasi pendapatan 56


pajak daerah. Untuk tahun 2014,pencetakan SPPT PBB dilakukan berdasarkan data pelimpahan dari KP PBB dan ditambah dari pelaporan Wajib Pajak atau NOP baru. Adapun jumlah pelimpahan data dari KP PBB sebanyak 379.606 NOP, jumlah pelaporan Wajib Pajak atau NOP baru sebanyak 5.903 NOP dan jumlah pembatalan NOP sebanyak 57NOP, sehingga total SPPT PBB yang tercetak untuk tahun 2014 adalah sebanyak 385.452 NOP. Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2013 – 2014 (dalam milyar rupiah)


400.00

351.92

350.00 300.00

256.60

272.23

250.00 200.00

182.11

147.78

150.00

114.78

100.00

50.00

140.44

32.3426.69

26.57 25.55 18.05 13.49

47.41 36.83

6.03 6.09

2014 2013

0.00

0.00

Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2014 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2013, kecuali Pajak Air Tanah mengalami penurunan sebesar Rp63.397.726,00 (1,04%).

VI.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2014 terdiri dari:

57


No I.

Uraian Retribusi Jasa Umum

1. Pelayanan Kesehatan Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3.

Penggantian Cetak KTP & Akte CASIP

4.

Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat

5.

Parkir Tepi Jalan Umum

6.

Pengujian Kendaraan Bermotor

7.

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Rp

12.714.001.000,00 458.940.000,00

%

9.199.242.945,00 678.814.000,00

72,36 147,91

8.000.000.000,00

4.029.852.500,00

0,00

0,00

50,37 0,00


2.

Realisasi 2014

Anggaran 2014 (Rp)

0,00

Realisasi 2013 (Rp) 10.379.930.570,00 3.298.931.698,00 2.368.458.000,00 126.925.000,00

-

280.379.000,00

214.125.000,00

206.000.000,00

251.487.000,00

122,08

263.669.000,00

3.500.000.000,00

3.568.090.000,00

101,95

3.403.220.000,00

500.000.000,00

305.895.045,00

61,18

445.944.872,00

Pemakaian Kekayaan 8. Daerah (sewa lahan u/reklame)

49.061.000,00

84.725.400,00

172,69

72.158.000,00

Pemakaian Kekayaan 9. Daerah (Sewa Gedung Olahraga)

-

-

0,00

186.499.000,00

II.

Retribusi Jasa Usaha

7.209.434.580,00

7.620.349.800,00

105,70

6.569.173.800,00

10.

Pemakaian Kekayaan Daerah

1.653.447.080,00

2.095.114.300,00

126,71

1.428.294.800,00

11. Terminal

3.000.000.000,00

2.754.835.500,00

91,83

2.779.333.000,00

12. Parkir Khusus

1.296.000.000,00

1.258.105.000,00

97,08

1.282.668.000,00

13. Penyedotan Kakus

792.787.500,00

969.120.000,00

122,24

827.953.000,00

14. Rumah Potong Hewan

467.200.000,00

543.175.000,00

116,26

250.925.000,00

54.749.942.482,00

56.700.459.880,00

103,56

86.575.752.140,00

51.500.678.578,00

53.147.831.243,00

103,20

80.820.900.154,00

3.001.250.605,00

3.294.328.637,00

109,77

5.291.876.986,00

248.013.299,00

258.300.000,00

104,15

462.975.000,00

98,46

103.524.856.510,00

III.

Retribusi Perijinan Tertentu

15. Ijin Mendirikan Bangunan 16. Ijin Gangguan 17. Ijin Trayek Jumlah

74.673.378.062,00 73.520.052.625,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 15 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2014, hampir seluruhnya memiliki realisasi di atas 100%, kecuali untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 50,37%, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam sebesar 61,18%, Retribusi Terminal sebesar 91,83%, dan Retribusi Parkir Khusus sebesar 97,08%. Pelampauan realisasi tertinggi pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa 58


lahan untuk reklame) sebesar 172,69% atau melampaui target sebesar Rp35.664.400,00 (72,69%) Selain itu, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2013 terdapat penurunan sebesar Rp30.004.803.885,00 atau 28,98%. Dengan penurunan realisasi pada tahun 2014 terbesar pada Retribusi IMB yaitu turun sebesar Rp27.673.068.911,00 atau 34,24% dibandingkan tahun 2013.


Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.095.114.300,00 telah termasuk didalamnya penerimaan retribusi yang berasal dari penerimaan sewa gedung MUI Kota Tangerang yaitu sebesar Rp112.725.000,00.

VI.1.1.3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga, untuk tahun anggaran 2014 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari: No

Uraian

1.

Pendapatan Deviden Bank BJB

2.

Pendapatan Deviden PDAM

3.

Pendapatan Deviden PD Pasar JUMLAH

Realisasi 2014

Anggaran 2014 (Rp)

Rp

%

9.333.215.071,00

9.333.215.071,00

100,00

3.110.416.615,00

1.921.738.634,00

61,78

296.485.337,00

296.485.337,00

100,00

12.740.117.023,00

11.551.439.042,00

90,67

Realisasi 2013

(Rp)

8.181.645.711,00 121.200.000,00 8.302.845.711,00

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa realisasi yang mencapai target diperoleh dari penerimaan pendapatan deviden yang berasal dari Bank BJB dan PD Pasar sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2013, maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.248.593.331,00 atau sebesar 39,13%.

VI.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

59


Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun anggaran 2014 pos ini terdiri dari: NO

Uraian

1.

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

2.

Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Anggaran 2014 (Rp)

Realisasi 2013

Rp

%

146.200.000,00

770.860.566,00

527,26

Rp 3.716.904.935,00

5.507.903.181,47

14.936.937.206,00

271,19

8.600.697.530,00

16.663.484.818,53 78.612.000,00

27.945.013.639,00 147.685.054,00

167,70 187,87

37.186.575.329,00 187.775.356,00


3. 4.

Realisasi 2014

5.

Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

100.487.760,00

448.984.800,00

446,81

2.373.277.461,00

6.

887.874.385,00

11.773.308.258,00

1.326,01

2.271.957.369,00

98.882.000,00

1.395.500,00

1,41

492.148.700,00

1.428.954.800,00

2.520.364.770,00

176,38

1.001.455.100,00

1.789.803.051,00

191.022.199,00

10,67

76.302.544,00

10.

Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pendapatan dari Pengembalian Penerimaan lain-lain

25.764.124.000,00

14.999.812.332,00

58,22

4.564.401.658,00

11.

Dana Kapitasi JKN

26.000.000.000,00

29.511.298.575,00

113,50

0,00

12.

Pendapatan dari BLUD

40.718.000.000,00

15.664.183.344,00

38,47

0,00

JUMLAH

119.184.325.996,00

118.910.866.243,00

99,77

60.471.495.982,00

7. 8. 9.

Rincian penerimaan di atas memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2014, realisasi penerimaan terbesar untuk Tahun Anggaran 2014 adalah Pendapatan Denda Pajak yaitu sebesar 1.326,01%, sedangkan apabila dilihat dari nilai realisasi, maka Penerimaan Bunga Deposito memberikan konstribusi terbesar, yaitu Rp27.945.013.639,00 atau 23,50% dari total realisasi Lain-Lain PAD yang Sah. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2013, maka terjadi kenaikan sebesar Rp58.439.370.261,00 atau sebesar 96,64%. Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu (1) Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan (2) Pendapatan BLUD (RSUD Kota Tangerang) yang diatur oleh Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

60


VI.1.2. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Propinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2014 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Kas Daerah terdiri dari:


No

Uraian

Transfer Pemerintah 1. Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi 2014

Anggaran 2014 (Rp)

Rp

Realisasi 2013 (Rp)

%

1.142.431.199.128,00 1.093.831.122.465,00 95,75 1.171.494.009.982,00

2.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

217.608.584.000,00

217.608.584.000,00 100,00

219.224.098.000,00

3.

Transfer Pemerintah Provinsi

450.742.983.948,00

433.637.809.561,00 96,21

342.745.509.878,00

4.

Bantuan Keuangan

10.718.728.000,00

12.586.000.000,00 117,42

4.999.850.000,00

JUMLAH

1.821.501.495.076,00 1.757.663.516.026,00 96,50 1.738.463.467.860,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2014 realisasi Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 96,50% dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2013, maka terjadi peningkatan sebesar Rp19.200.048.166,00 atau 1,10%.

VI.1.2.1

Pendapatan Transfer Perimbangan

Pemerintah

Pusat

–

Dana

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2014 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari: No.

Uraian

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2014 (Rp)

Realisasi 2014 Rp

212.500.609.419,00

61

190.845.315.139,00

Realisasi 2013 % 89,81

(Rp) 332.345.546.296,00


1.1 PBB

11.203.509.195,00

13.163.334.967,00

117,49

190.288.880.870,00

185.072.238.595,00

161.457.118.543,00

87,24

142.056.665.426,00

16.224.861.629,00

16.224.861.629,00

100,00

-

1.649.968.709,00

1.352.429.326,00

81,97

1.448.768.686,00

2.1 Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan

402.414.486,00

383.182.410,00

95,22

347.408.873,00

2.2 Cukai Hasil Tembakau

-

-

-

21.531.893,00

2.3 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan

943.972.571,00

759.701.591,00

80,48

966.428.320,00

2.4 Sumber Daya Alam Kehutanan

199.318.466,00

139.522.925,00

70,00

77.959.692,00

2.5 Iuran Eksploitasi (Royalty)

4.231.186,00

-

-

-

2.6 Sumber Daya Alam Panas Bumi

100.032.000,00

70.022.400,00

70,00

35.439.908,00

3. Dana Alokasi Umum

890.213.131.000,00

890.213.131.000,00

100,00

829.387.856.000,00

4. Dana Alokasi Khusus

38.067.490.000,00

11.420.247.000,00

30,00

8.311.839.000,00

1.142.431.199.128,00

1.093.831.122.465,00

1.2 PPh Orang Pribadi 1.3 Alokasi Kurang Bayar DBH PPh21 2. Bagi Hasil SDA

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt Jumlah

95,75 1.171.494.009.982,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 95,75%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Dana Bagi Hasil PBB yaitu yaitu sebesar Rp13.163.334.967,00 atau mencapai 117,49%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2013, maka terjadi penurunan sebesar Rp77.662.887.517,00 atau 6,63%.

VI.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari: No 1.

Uraian

Anggaran 2014

Realisasi 2014

(Rp)

Rp

Realisasi 2013 %

(Rp)

Dana Penyesuaian

217.608.584.000,00

217.608.584.000,00

100

0,00

2.1 Tunjangan Profesi Guru

214.608.584.000,00

214.608.584.000,00

100

0,00

2.2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD

0,00

0,00

- 184.801.197.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

100 34.422.901.000,00

2.3 Dana Insentif Daerah

62


Jumlah

217.608.584.000,00

217.608.584.000,00

100 219.224.098.000,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk pada Tahun 2014 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian dan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp1.615.514.000,00 atau 0,74%.


VI.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer Pemerintah Provinsi merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2014 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut: No

Uraian

Realisasi 2014

Anggaran 2014 (Rp)

Rp

%

Realisasi 2013 (Rp)

1.

PKB

110.212.999.150,00

107.470.492.254,00

97,51

98.515.462.684,00

2.

BBNKB

176.004.314.402,00

145.564.286.413,00

82,70

130.455.381.914,00

3.

PBBKB

114.282.713.359,00

132.073.569.569,00

115,57

91.014.894.463,00

4.

Pajak Air Permukaan

2.920.122.087,00

4.006.107.705,00

137,19

2.506.714.795,00

12.580.928.793,00

12.580.928.793,00

100,00

17.445.504.067,00

-

-

0,00

2.807.551.955,00

34.741.906.157,00

31.942.424.827,00

91,94

-

450.742.983.948,00

433.637.809.561,00

96,21

342.745.509.878,00

Pelampauan Target DBH tahun sebelumnya Sisa DBH tahun 6. sebelumnya yang belum didistribusikan Dana Bagi Hasil Pajak 7. Rokok 5.

Jumlah

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp433.637.809.561,00 (96,21%) tidak mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan,akan tetapi terdapat pos yang melampaui target adalah Pajak Air Permukaan sebesar 137,19% dan PBBKB sebesar 115,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2013, maka terjadi peningkatan sebesar Rp90.892.299.683,00 atau 26,52%.

VI.1.2.4. Bantuan Keuangan

63


Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2014 penerimaan Bantuan Keuangan dianggarkan penerimaan dari Propinsi Banten dan Propinsi DKI Jakarta. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

Anggaran 2014 (Rp)

Realisasi 2014 Rp

Realisasi 2013 (Rp)

%

5.718.728.000

12.586.000.000

220,08

2. Bantuan Keuangan dari Propinsi DKI Jakarta

5.000.000.000

-

-

4.999.850.000

10.718.728.000

12.586.000.000

117,42

4.999.850.000


1. Bantuan Keuangan dari Propinsi Banten

Jumlah

-

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penerimaan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi Banten yaitu sebesar Rp12.586.000,00 (220,08%) dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 maka terdapat kenaikan sebesar Rp7.586.150.000,00 atau 151,73%.

VI.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Tangerang tidak menganggarkan penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dalam hal pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Tangerang melalui sekolah-sekolah negeri baik di tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menerima Pendapatan Hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Propinsi Banten sebesar Rp128.187.817.669,55 yang terdiri dari dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri (SD dan SMPN) sebesar Rp105.920.617.669,55 dan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (SMAN dan SMKN) sebesar Rp22.267.200.000,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, penerimaan dana BOS langsung kepada Satuan Pendidikan dan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah. Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam LRA hanya menyajikan pendapatan dalam bentuk kas. Namun selama tahun 2014, Pemerintah Kota

64


Tangerang menerima Lain-lain Pendapatan yang Sah, khususnya pendapatan hibah dalam bentuk barang senilai Rp62.418.140.120,57.

VI.2.

BELANJA


Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2014 akun Belanja Daerah dialokasikansebesar Rp3.509.602.193.105,00dan direalisasikan sebesar Rp2.655.025.510.648,00 atau 75,65%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp854.576.682.457,00 (24,35%). Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut: Realisasi 2014

No

Uraian

1. Belanja Operasional

Anggaran 2014 (Rp)

Rp

%

Realisasi 2013 (Rp)

2.875.812.583.913,00

2.206.453.232.792,00

76,72

1.973.539.563.833,00

2. Belanja Modal

629.789.609.192

448.348.236.574,00

71,19

791.843.745.373,00

3. Belanja Tak Terduga

4.000.000.000,00

224.041.282,00

5,60

80.209.525,00

3.509.602.193.105,00

2.655.025.510.648,00

75,65

2.765.463.518.731,00

Jumlah

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realiasi terendah pada akun Belanja Tak Terduga yaitu sebesar 5,60%.

VI.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari: No

Uraian

Anggaran 2014

Realisasi 2014

(Rp)

Rp

Realisasi 2013 %

(Rp)

1. Belanja Pegawai

1.349.860.629.694,93

1.174.823.008.938,00

87,03

1.124.275.516.801,00

2. Belanja Barang

1.503.116.704.218,07

1.011.718.973.854,00

67,31

778.791.410.412,00

22.219.000.000,00

19.295.000.000,00

86,84

69.856.386.620,00

616.250.000,00

616.250.000,00

100,00

616.250.000,00

3. Hibah 4. Bantuan Sosial

65


Jumlah

2.875.812.583.913,00

2.206.453.232.792,00

76,72

1.973.539.563.833,00


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2014 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp2.206.453.232.792,00 (76,72%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.875.812.583.913,00dengan sisa anggaran sebesar Rp669.359.351.121,00 (23,28%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.973.539.563.833,00 maka terjadi peningkatan realisasi pengeluaran sebesar Rp232.913.668.959,00 (11,80%). Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2014: 1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.174.823.008.938,00 (87,03%) dengan sisa anggaran sebesar Rp175.037.620.756,93 (12,97%), realisasi ini terutama di gunakan untuk: a. Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp944.866.098.316,00, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. b. Pembayaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp229.956.910.622,00, diantaranya dalam bentuk honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli. 2. Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2014 direalisasikan sebesar Rp1.011.718.973.854,00 atau 67,31% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp491.397.730.364,07 (32,69%). Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD. Belanja Barang ini terdiri dari: a. Belanja Barang dan Jasa, guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp1.331.593.238.662,07 dan direalisasikan sebesar Rp881.520.073.869,00 (66,20%).Realisasi belanja ini diantaranya menghasilkan barang inventaris sebesar Rp12.315.170.881,77 yang merupakan barang-barang yang tidak habis pakai namun memiliki nilai kapitalisasi per satuan barang dibawah 66


batasan minimum kapitalisasi aset tetap. Termasuk dalam realisasi belanja ini adalah untuk pembayaran insentif guru sebesar Rp122.060.554,00 dalam bentuk Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan.


Termasuk di dalam realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2014 adalah untuk Belanja Bantuan Pendidikan melalui Program Tangerang Cerdas sebesar Rp10.075.530.000,00 untuk pendidikan dasar dan Rp4.548.300.000,00 untuk pendidikan menengah, dimana verifikasi belanja tersebut dilakukan berdasarkan pertanggungjawaban yang diterima oleh siswa. Verifikasi pertanggungjawaban tidak dilakukan oleh Tim Monitoring Program Tangerang Cerdas tetapi dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Menengah, serta Inspektorat. Dalam realisasi belanja barang dan jasa tahun 2014, didalamnya terdapat realisasi pembelian barang-barang yang ditujukan untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp48.032.317.450,00 diantaranya berupa tanah senilai Rp47.905.597.450,00dan peralatan komputer senilai Rp126.720.000,00.

b. Belanja Pemeliharaan, belanja ini lebih diutamakan untuk mempertahankan kondisi aset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan awal. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp94.455.854.704,00 dan direalisasikan sebesar Rp74.435.539.874,00 (78,80%). Belanja pemeliharaan ini diantaranya ditujukan untuk pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional dan jabatan, pemeliharaan rutin bangunan kantor, pemeliharaan rutin gedung sekolah, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, dan pemeliharaan rutin saluran drainase. c. Belanja Perjalanan Dinas, belanja ini ditujukan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp77.067.610.852,00 dan direalisasikan sebesar Rp55.763.360.111,00 (72,36%). 3. Pos Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2014 dialokasikan sebesar Rp22.219.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp19.295.000.000,00 atau86,84%. Rincian realisasi pos belanja ini adalah sebagai berikut: TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN

REALISASI Rp.

%

Belanja Hibah kpd Badan/Lembaga/Org. Kemasyarakatan

13.300.000.000,00

91,72

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

13.300.000.000,00

91,72

67


TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN

REALISASI Rp.

Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

%

13.300.000.000,00

91,72

1 KONI Kota Tangerang

8.000.000.000,00

100,00

2 KNPI Kota Tangerang

750.000.000,00

100,00

200.000.000,00

100,00

700.000.000,00

100,00

3

Badan Kerjasama Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)

4 PRAMUKA Kota Tangerang


150.000.000,00

100,00

75.000.000,00

100,00

7 Dewan Kesenia Tangerang ( DKT )

200.000.000,00

100,00

8 Gabungan Organisasi Wanita ( GOW )

200.000.000,00

100,00

9 Forum Komunikasi Ustadzah ( FKU )

200.000.000,00

100,00

10 Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang

200.000.000,00

100,00

11 PPIH

600.000.000,00

100,00

12 Majelis Ulama Indonesia ( MUI )

750.000.000,00

100,00

13 Forum Silaturahmi Pondok Pesantren ( FSPP )

100.000.000,00

100,00

14 Mathlaul Anwar ( MA )

50.000.000,00

100,00

15 Nadhatul Ulama ( NU )

200.000.000,00

100,00

16 Muhammadiyah

150.000.000,00

100,00

17 Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama ( NU )

75.000.000,00

100,00

18 Yayasan Muslimin Indonesia ( YASMI )

50.000.000,00

100,00

19 Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )

250.000.000,00

100,00

20 Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK )

100.000.000,00

100,00

21 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakatan ( FKDM )

100.000.000,00

100,00

22 PWRI

100.000.000,00

100,00

23 PWI

100.000.000,00

100,00

Belanja Hibah kpd Kelompok/Anggota Masyarakat

5.995.000.000,00

77,67

Hibah kepada Masyarakat

5.995.000.000,00

77,67

1 Dewan Kemakmuran Masjid

1.395.000.000,00

68,89

2 Musholla

1.070.000.000,00

71,33

3 Majlis Ta'lim

1.990.000.000,00

86,52

4 Pondok Pesantren

1.540.000.000,00

96,25

5 Purna paskibra Indonesia ( PPI )

6 Purna Prakarya Muda Indonesia ( PPMI )

68


TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN

REALISASI Rp.

JUMLAH TOTAL

19.295.000.000,00

% 86,84


4. Pos Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2014 dialokasikan sebesar Rp616.250.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp616.250.000,00 atau 100%. Realisasi pos belanja ini diperuntukan seluruhnya berupa bantuan kepada 104 lembaga PNPM. Realisasi Belanja Barang pada tahun 2014 mencakup pengeluaran kas yang tidak melalui kas daerah. Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat realisasi Belanja Barang yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu (1) pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan (2) pengeluaran belanja barang BLUD (RSUD Kota Tangerang) yang diatur oleh Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Untuk Tahun Anggaran 2014 Realisasi belanja dana Kapitasi adalah sebesar Rp10.541.750.004,00 yang seluruhnya diperuntukan bagi pengeluaran Jasa Pelayanan Kesehatan sedangkan realisasi belanja barang BLUD adalah sebesar Rp5.208.784.260,00. Dalam hal pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, selama Tahun Anggaran 2014 direalisasikan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp125.057.586.847,55 yang terdiri dari pengeluaran barang/jasa (antara lain untuk pengeluaran jasa pelayanan pendidikan, pembayaran listrik, dan pengadaan bahan pakai habis) sebesar Rp112.695.047.926,05 dan untuk pengeluaran pemeliharaan (terutama untuk pemeliharaan bangunan dan perlatan mesin) sebesar Rp12.362.538.921,50. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, pengeluaran dana BOS langsung pada Satuan Pendidikan dan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

VI.2.2. Belanja Modal Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 69


periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Tangerang adalah pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

Anggaran 2014 No

Uraian

1. Belanja Tanah

(Rp)

Realisasi 2014

Realisasi 2013

Rp

69.922.340.000,00

%

7.676.038.145,00 10,98

(Rp) 3.424.997.000,00


2. Belanja Peralatan dan Mesin

191.351.748.087,00

140.759.731.293,00 73,56

171.757.661.553,00

Belanja Gedung dan 3. Bangunan

105.581.373.905,00

70.133.771.823,00 66,43

399.470.446.900,00

Belanja Jalan, Irigasi, dan 4. Jaringan

252.903.841.300,00

229.375.815.030,00 90,70

215.841.549.900,00

5. Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah

10.030.305.900,00

629.789.609.192,00

402.880.283,00

4,02

1.349.090.020,00

448.348.236.574,00 71,19

791.843.745.373,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp629.789.609.192,00 dan direalisasikan sebesar Rp448.348.236.574,00 atau 71,19%. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama tahun anggaran 2014, termasuk dalam realisasi ini diantaranya adalah pelaksanaan: 1. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Menengah sebesar Rp27.435.778.924,00; 2. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Menenang Atas sebesar Rp5.760.275.000,00; 3. Kegiatan Pembangunan Posyandu sebesar Rp1.650.221.000,00; 4. Kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan sebesar Rp7.676.038.145,00; 5. Kegiatan Pembangunan Jembatan sebesar Rp13.410.226.230,00; 6. Kegiatan Pembangunan Jalan sebesar Rp82.904.953.000,00; 7. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Rp25.724.427.300,00; 8. Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp13.453.752.100,00; dan 9. Kegiatan Penataan RTH sebesar Rp3.768.738.000,00.

70


Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2014.

Grafik VI.3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

0.09%

1.71%

31.40%

51.16%

15.64%

Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014, hal ini di sebabkan karena: 1. Tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan di kelompokkan dalam barang inventaris. 2. Terdapat komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya. Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp448.348.236.574,00 hanya sebesar Rp436.763.877.746,14 yang menghasilkan aset tetap dengan rincian Tanah sebesar Rp6.601.876.446,64; Peralatan dan Mesin Rp132.410.955.266,52; Bangunan dan Gedung Rp66.620.563.439,61; Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp230.273.184.488,61; dan Aset Tetap Lainnya Rp857.298.104,76. Sisanya merupakan Belanja Pegawai sebesar 71


Rp1.338.712.368,93 dan Belanja Barang sebesar Rp10.173.846.458,92; serta menjadi aset lainnya berupa software sebesar Rp71.800.000,00. Distribusi realisasi Belanja Modal secara lengkap adalah sebagai berikut:

REALISASI (Rp) 1.338.712.368,93 10.173.846.458,92 6.601.876.446,64 132.410.955.266,52 66.620.563.439,61 230.273.184.488,61 857.298.104,76 71.800.000,00 448.348.236.574,00


URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Tanah Peralatan Dan Mesin Bangunan Dan Gedung Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya TOTAL

72

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt


Matrik Rekap Belanja Modal

DISTRIBUSI REALISASI

REALSIASI BELANJA MODAL

BIAYA PEGAWAI

BELANJA MODAL TANAH BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA JUMLAH

PENAMBAHAN ASET TETAP, ASET LAINNYA, DAN BIAYA (EXPENSES) PERALATAN DAN BANGUNAN DAN JALAN, IRIGASI, TANAH MESIN GEDUNG DAN JARINGAN

BIAYA BARANG

TOTAL ASET TETAP LAINNYA

ASET LAINNYA

927,729,038.54

146,432,659.82

6,601,876,446.64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,676,038,145.00

23,807,269.01

7,826,773,069.44

0,00

132,410,955,266.52

0,00

0,00

0,00

71,800,000.00

140,333,335,604.97

386,839,622.80

2,130,075,500.00

0,00

0,00

66,620,563,439.61

0,00

0,00

0,00

69,137,478,562.41

336,438.59

70,565,229.66

0,00

0,00

0,00

230,273,184,488.61

0,00

0,00

230,344,086,156.86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

857,298,104.76

0,00

857,298,104.76

1,338,712,368.93

10,173,846,458.92

6,601,876,446.64

132,410,955,266.52

66,620,563,439.61

230,273,184,488.61

857,298,104.76

71,800,000.00

448,348,236,574.00

Matrik tersebut mengambarkan distribusi realisasi belanja modal terhadap penambahan aset tetap dan aset lainnya di kegiatan Tahun Anggaran 2014, untuk penambahan aset tetap berasal dari realisasi belanja modal sebesar Rp436.763.877.746,14. Untuk realisasi belanja modal yang tidak menambah nilai aset tetap dan aset lainnya adalah sebesar Rp11.512.558.827,86 yangmerupakan biaya (expenses) dalam bentuk pengeluaran untuk pegawai sebesar Rp1.338.712.368,93dan pengeluaran dalam bentuk barang sebesar Rp10.173.846.458,92.

73


Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat realisasi Belanja Modal yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu pengeluaran belanja barang BLUD (RSUD Kota Tangerang) yang diatur oleh Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Untuk Tahun Anggaran 2014 realisasi belanja modal BLUD adalah sebesar Rp200.143.960,00 yang seluruhnya ditujukan untuk pengeluaran modal peralatan dan mesin.


Dalam hal pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, selama Tahun Anggaran 2014 direalisasaikan untuk belanja modal sebesar Rp5.838.355.041,00 yang terdiri dari pengeluaran belanja modal pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebesar Rp3.117.681.291 dan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri sebesar Rp2.720.673.750,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, pengeluaran dana BOS langsung pada Satuan Pendidikan dan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

VI.2.3. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang. Pada Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp224.041.282,00 (5,60%).

No

1.

Uraian

Belanja Tak Terduga

Jumlah

Realisasi 2014

Anggaran 2014 (Rp)

Rp.

%

Realisasi 2013 (Rp)

4.000.000.000,00

224.041.282,00

5,60

80.209.525,00

4.000.000.000,00

224.041.282,00

5,60

80.209.525,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2014 seluruhnya digunakan untuk restitusi pajak BPHTB sebesar Rp224.041.282,00.

74


VI.3.

TRANSFER

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Tangerang ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan pengeluaran Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp1.062.421.100,00 dan di realisasikan sebesar Rp1.062.421.005,00 atau 100,00%. Realisasi pos belanja ini diperuntukan seluruhnya bagi pemberian bantuan kepada partai politik.

SURPLUS/DEFISIT


VI.4.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Tangerang mengalami defisit anggaran sebesar (Rp533.065.298.048,00), namun dalam realisasinya terjadi surplus anggaran sebesar Rp360.314.438.207,00. No 1

Uraian

Surplus/Defisit Jumlah

VI.5.

Realisasi 2014

Anggaran 2014

Realisasi 2013

(Rp)

Rp.

%

(Rp)

(533.065.298.048,00)

360.314.438.207,00

(67,59)

(212.221.041.176,00)

(533.065.298.048,00)

360.314.438.207,00

(67,59)

(212.221.041.176,00)

PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Tangerang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2014 seluruhnya terdiri dari Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp533.065.298.048,00.

75


VI.5.2. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplusanggaran. Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Tangerang tidak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan.

VI.5.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)


Akun Sisa Lebih Pembiayaan Angaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Angaran 2014. No

Uraian

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp.

(Rp)

1.

SILPA

Jumlah

Realisasi 2013

%

(Rp)

0,00

893.379.736.255,00

-

533.065.298.048,00

0,00

893.379.736.255,00

-

533.065.298.048,00

SILPA untuk Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp893.379.736.255,00. Apabiladibandingkan dengan realisasi SILPA Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp533.065.298.048,00 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp360.314.438.207,00 atau 67,59%. SILPA ini terdiri dari kelebihan penerimaan pendapatan dan sisa belanja yang ada di rekening Kas Daerah Rp871.810.608.060,00 Rekening dana JKN pada FKTP Rp9.961.318.571,00 dan rekening BLUD pada BLUD Rp10.255.255.124,00 dan Kas Bendahara Pengeluaran Rp1.352.554.500,00.

VI.6.

KOMPONEN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

VI.6.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2013 adalah sebesar Rp533.065.298.048,00. 76


VI.6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2013 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yaitu sebesar Rp533.065.298.048,00.


VI.6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp893.379.736.255,00, yang berasal dari: (1) pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp38.803.053.703,00, (2) sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar Rp854.576.682.457,00, dan (3) sisa pelaksanaan transfer Rp95,00.

VI.6.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp893.379.736.255,00.

VI.7.

PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarakan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pada Tahun 2014 Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp3.789.400.675.228,34 apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada Tahun 2013 sebesar Rp2.805.973.786.423,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp983.426.888.805,34 atau 35,05%. Pendapatan-LO selama Tahun 2014 terdiri dari: 77


No

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013

Kenaikan/Penurun an

1.

Pendapatan Asli Daerah

1.810.414.602.536,59

1.041.772.417.211,95

768.642.185.324,64

73,78

2.

Pendapatan Transfer

1.788.230.988.126,00

1.758.310.165.829,00

29.920.822.297,00

1,67

3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

190.755.084.565,75

5,891.203.382,05

184.863.881.183,70

3.137,96

3.789.400.675.228,34

2.805.973.786.423,00

983.426.888.805,34

35,05

Jumlah

(%)


Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2013, dengan kenaikan tertinggi ada pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kenaikan Rp184.863.881.183,70 atau 3.137,96%.

VI.7.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2014 direalisasikan sebesar Rp1.810.414.602.536,59 atau naik sebesar Rp768.642.185.324,64 (73,78%). Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah No

Uraian

Realisasi 2014

1.

Pendapatan Pajak Daerah

1.139.590.325.676,00

645.594.080.840,00

493.996.244.836,00

76,52

2.

Pendapatan Daerah

Retribusi

73.520.052.625,00

100.724.172.836,00

(27.204.120.211,00)

(27,01)

3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

14.340.201.348,59

13.205.204.775.55

1.134.996.573,04

8,60

5.

Lain-lain PAD yang Sah Jumlah

Realisasi 2013

Kenaikan/ (Penurunan)

(%)

582.964.022.887,00

282.248.958.760.40

300.715.064.126,60

106,54

1.810.414.602.536,59

1.041.772.417.211.95

768.642.185.324.64

73,78

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Asli Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2014, dengan kenaikan tertinggi ada pada Lain-lain PAD yang Sah dengan kenaikan Rp300.305.192.786,64 atau 106,54%.

VI.7.1.1. Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2014 terdiri dari: 78


No

Uraian Pajak Hotel

2. 3. 4.

Pajak Reklame

5.

Pajak Penerangan Jalan

6.

Pajak Parkir

7.

Pajak Air Tanah

8.

PBB P2

9.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Realisasi 2013


(%)

32.608.727.123,00

26.683.878.867,00

5.924.848.256,00

18.17

Pajak Restoran

187.104.630.467,00

149.037.555.759,00

38.067.074.708,00

20.35

Pajak Hiburan

18.542.714.301,00

13.555.462.113,00

4.987.252.188,00

26.90

25.982.807.372,00

25.723.169.371,00

259.638.001,00

1,00

140.442.296.387,00

114.781.599.606,00

25.660.696.781,00

18,27

47.261.285.192,00

37.340.756.850,00

9.920.528.342,00

20,99

6.047.363.904,00

6.242.026.207,00

(194.662.303,00)

(3,22)

329.682.124.480,00

0,00

329.682.124.480,00

100,00

351.918.376.450,00

272.229.632.067,00

79.688.744.383,00

22,64

1.139.590.325.676,00

645.594.080.840,00

493.996.244.836,00

43,35


1.

Realisasi 2014

Jumlah

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Pajak Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisai Tahun 2013, dengan kenaikan tertinggi ada pada Pajak Hiburan dengan kenaikan Rp4.987.252.188,00 atau 26,90%. Selain itu, terdapat jenis pajak baru yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang dan sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat yang memberikan kontribusi besar yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan realisasi Rp329.682.124.480,00 dan memberikan kontribusi sebesar 29,93% dari total Pendapatan Pajak Daerah tahun 2014. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2014. No

Uraian

Penerimaan Kas

Piutang

Total

32.315.500.439,00

293.226.684,00

32.608.727.123,00

1.

Pajak Hotel

2.

Pajak Restoran

181.794.139.563,00

5.310.490.904,00

187.104.630.467,00

3.

Pajak Hiburan

18.042.643.418,00

500.070.883,00

18.542.714.301,00

4.

Pajak Reklame

25.659.016.079,00

323.791.293,00

25.982.807.372,00

5.

Pajak Penerangan Jalan

140.442.296.387,00

0,00

140.442.296.387,00

6.

Pajak Parkir

47.170.901.732,00

90.383.460,00

47.261.285.192,00

7.

Pajak Air Tanah

5.914.782.514,00

132.581.390,00

6.047.363.904,00

8.

PBB P2

249.884.131.219,00

79.797.993.261,00

329.682.124.480,00

9.

Bea Perolehan Hak Ats Tanah dan Bangunan

351.918.376.450,00

0,00

351.918.376.450,00

1.053.141.787.801,00

79.797.993.261,00

1.139.590.325.676,00

Jumlah

79


VI.7.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013



No

(%)

I.

Retribusi Jasa Umum

9.199.242.945,00

10.379.930.570,00

(1.180.687.625,00)

(12,83)

1.

Pelayanan Kesehatan

678.814.000,00

3.298.931.698,00

(2.620.117.698,00)

(385,98)

2.

Pelayanan Persampahan/Kebersihan

4.029.852.500,00

2.368.458.000,00

1.661.394.500,00

41,23

3.

Penggantian Cetak KTP & Akte Casip

0,00

126.925.000,00

(126.925.000,00)

0,00

4.

Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat

280.379.000,00

214.125.000,00

66.254.000,00

23,63

5.


251.487.000,00

263.669.000,00

(12.182.000,00)

(4,84)

6.

Pengujian Bermotor

Kendaraan

3.568.090.000,00

3.403.220.000,00

164.870.000,00

4,62

7.


305.895.045,00

445.944.872,00

(140.049.827,00)

(45,78)

8.

Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa lahan)

84.725.400,00

72.158.000,00

12.567.400,00

14,83

9.

Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa gedung olahraga)

0,00

186.499.000,00

(186.499.000,00)

0,00

II.


7.620.349.800,00

6.569.173.800,00

1.051.176.000,00

13,79

10.

Pemakaian Daerah

2.095.114.300,00

1.428.294.800,00

666.819.500,00

31,83

11.

Terminal

2.754.835.500,00

2.779.333.000,00

(24.497.500,00)

(0,89)

12.

Parkir Khusus

1.258.105.000,00

1.282.668.000,00

(24.563.000,00)

(1,95)

13.

Penyedotan Kakus

969.120.000,00

827.953.000,00

141.167.000,00

15,57

14.

Rumah Potong Hewan

543.175.000,00

250.925.000,00

292.250.000,00

53,80

III.

Retribusi Tertentu

Perizinan

56.700.459.880,00

83.775.068.466,00

(27.074.608.586,00)

(47,75)

15.

Ijin Mendirikan Bangunan

53.147.831.243,00

78.020.216.480,00

(24.872.385.237,00)

(46,80)

16.

Ijin Gangguan

3.294.328.637,00

5.291.876.986,00

(1.997.548.349,00)

(60,64)

17.

Ijin Trayek Jumlah

Kekayaan

258.300.000,00

462.975.000,00

(204.675.000,00)

(79,24)

73.520.052.625,00

100.724.172.836,00

(27.204.120.211,00)

(27,01)

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2014 memiliki 80


capaian realisasi di bawah realisasi Tahun 2013, kecuali untuk realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan naik sebesar Rp1.661.394.500,00 (41,23%), Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat naik sebesar Rp66.254.000,00 (23,63%), Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor naik sebesar Rp164.870.000,00 (4,62%), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan) naik sebesar Rp12.567.400,00 (14,83%), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah naik sebesar Rp666.819.500,00 (31,83%), Retribusi Penyedotan Kakus naik sebesar Rp141.167.000,00 (14,57%) dan Retribusi Rumah Potong Hewan naik sebesar Rp292.250.000,00 (53,80%). Pada Tahun 2014, seluruh penerimaan Retribusi Daerah berupa kas.


VI.7.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2014 adalah sebesar Rp14.340.201.348,59 mengalami kenaikan sebesar Rp1.134.996.573,04 sekitar 7,91% bila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima selama tahun 2013 yaitu sebesar Rp13.205.204.775,55. Berikut rincian pendapatan selama Tahun 2014: No

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013


(%)

1.

Pendapatan Deviden BJB

9.333.215.071,00

8.181.645.711,00

1.151.569.360,00

12,34

2.

Pendapatan PDAM

Deviden

4.710.500.940,59

4.902.359.064,55

(191.858.123,96)

(4,07)

3.

Pendapatan Deviden PD. Pasar

296.485.337,00

121.200.000,00

175.285.337,00

59,12

14.340.201.348,59

13.205.204.775,55

1.134.996.573,04

8,60

Jumlah

Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak hanya terdiri dari transaksi penerimaan kas. Berikut Rincian Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2014. No

Uraian

Penerimaan Kas

Piutang

Total

1.

Pendapatan Deviden BJB

9.333.215.071,00

-

9.333.215.071,00

2.

Pendapatan PDAM

Deviden

1.921.738.634,00

2.788.762.306,59

4.710.500.940,59

3.

Pendapatan Deviden PD. Pasar

296.485.337,00

-

296.485.337,00

11.551.439.042,00

2.788.762.306,59

14.340.201.348,59

Jumlah

81


VI.7. 1.4. Lain-lain PAD yang Sah Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah yang diterima selama tahun 2014 adalah sebesar Rp582.964.022.887,00 mengalami kenaikan sekitar Rp300.715.064.126,60 atau 106,54% bila dibandingkan dengan yang diterima pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp282.248.958.760,40. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.


No

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013


(%)

1.

Penerimaan Jasa Giro

14.963.266.413,00

8.794.230.819,00

6.169.035.594,00

70,15

2.

Penerimaan Bunga Deposito

27.945.013.639,00

37.186.575.329,00

(9.241.561.690,00

(33,07)

3.

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

104.200.008,00

173.999.200,00

(69.799.192,00

(66,99)

4.

Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

448.984.800,00

2.373.277.461,00

(1.924.292.661,00

(428,59)

5.

Pendapatan Denda Pajak

10.226.166.828,00

4.038.660.430,00

6.187.506.398,00

60,51

6.

Pendapatan Denda Retribusi

1.395.500,00

492.148.700,00

(490.753.200,00

(35.166,84)

7.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

1.139.193.329,00

2.303.355.320,00

(1.164.161.991,00)

(102,19)

8.

Pendapatan dari Pengembalian

191.022.199,00

76.302.544,00

114.719.655,00

60,06

9.

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

471.092.031.000,00

215.534.381.384,00

255.557.649.616,00

54,25

10.

Penerimaan Lain-lain

8.094.653.128,00

11.276.027.573,40

(3.181.374.445,40

(39,30)

11.

Dana Kapitasi JKN

29.511.298.575,00

0,00

29.511.298.575,00

100,00

12.

Pendapatan dari BLUD Jumlah

19.246.797.468,00

0,00

19.246.797.468,00

100,00

582.964.022.887,00

282.248.958.760,40

300.715.064.126,60

106,54

Berdasarkan rincian tabel di atas terlihat bahwa beberapa akun Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2013, kecuali untuk realisai penerimaan Penerimaan Bunga Deposito turun sebesar Rp9.241.561.690,00 (33,07%), penerimaanTuntutan Ganti Rugi Daerah turun sebesar Rp69.799.192,00 (66,99%), penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan turun sebesar Rp1.924.292.661,00 (428,59%), pendapatan Denda Retribusi turun sebesar Rp490.753.200,00 (35.166,84%), pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan turun sebesar

82


Rp1.164.161.991,00 (102,19%), dan pendapatan lain-lain turun sebesar Rp3.181.374.445,00 (39,30%), Pada Tahun 2014 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak hanya terdiri dari penerimaan kas namun juga penerimaan non kas. Rincian ada pada tabel di bawah ini:

No

Uraian

Penerimaan Kas

Piutang

Aset Tetap

Total


14.936.937.206,00

26.329.207,00

0,00

14.963.266.413,00

2.


27.945.013.639,00

0,00

0,00

27.945.013.639,00

3.

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

15.183.342,00

89.016.666,00

0,00

104.200.008,00

4.

Denda atas Keterlambatam Pelaksanaan Pekerjaan

448.984.800,00

0,00

0,00

448.984.800,00

5.


10.020.533.820,00

205.633.008,00

0,00

10.226.166.828,00

6.


1.395.500,00

0,00

0,00

1.395.500,00

7.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

930.426.279,00

208.767.050,00

0,00

1.139.193.329,00

8.

Pendapatan dari Pengembalian

191.022.199,00

0,00

0,00

191.022.199,00

9.

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

0,00

0,00

471.092.031.000,00

471.092.031.000,00

10.

Penerimaan Lain-lain

8.094.653.128,00

0,00

0,00

8.094.653.128,00

11.

Dana Kapitasi JKN

29.511.298.575,00

0,00

0,00

29.511.298.575,00

12.

Pendapatan dari BLUD

16.664.183.344,00

3.582.614.124,00

0,00

19.246.797.468,00

107.759.631.832,00

4.112.360.055,00

471.092.031.000,00

582.964.022.887,00


1.

Jumlah

VI.7. 2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur. Penendapatan Transfer terdiri dari:

83


No

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013

Kenaikan/ Penurunan

1.

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.093.831.122.465,00

1.171.494.009.982,00

(77.662.887.517,00)

(6,63)

2.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

217.608.584.000,00

219.224.098.000,00

(1.615.514.000,00)

(0,74)

3.

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

464.205.281.661,00

362.592.207.847,00

101.613.073.814,00

28,02

4.

Bantuan Keuangan

12.586.000.000,00

4.999.850.000,00

7.586.150.000,00

151,73

1.788.230.988.126,00

1.758.310.165.829,00

29.920.822.297,00

1,67


Jumlah

(%)

VI.7. 2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Tangerang pada tahun 2014 adalah sebesar Rp1.093.831.122.465,00 lebih rendah sebesar Rp77.662.887.517,00 (6,63%) bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp1.171.494.009.982,00. Tabel berikut ini merupakan rincian dari penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan.

No

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013

1.

Dana Bagi Hasil Pajak

2.

Bagi Hasil SDA

1.352.429.326,00

3.

Dana Alokasi Umum

890.213.131.000,00

4.

Dana Alokasi Khusus

11.420.247.000,00 1.093.831.122.465,00

Jumlah

190.845.315.139,00

332.345.546.296,00


(%)

(141.500.231.157,00)

(42,58)

1.448.768.686,00

(96.339.360,00)

(6,65)

829.387.856.000,00

60.825.275.000,00

7,33

8.311.839.000,00

3.108.408.000,00

37,40

1.171.494.009.982,00

(77.662.887.517,00)

(6,63)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan yang mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 adalah Pendapatan Dana Alokasi Umum dengan kenaikan sebesar Rp60.825.275.000,00 (6,83%) dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus dengan kenaikan sebesar Rp3.108.408.000,00 (27,22%).

84


Untuk Tahun 2014, Pendapatan Dana Perimbangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

VI.7.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

No


Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2014 adalah sebesar Rp190.845.315.139,00dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2013 sebesar Rp332.345.546.296,00 mengalami penurunan sebesar Rp141.500.231.157,00 atau 42,58%. Penurunan ini lebih disebabkan karena Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2014 telah melaksanakan pendaerah (pemungutan) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sehingga tidak lagi menerima dana bagi hasi dari sumber PBB P2. Berikut rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak:

Uraian

1.

PBB

2.

PPh Orang Pribadi

3.

Alokasi Kurang Bayar DBH PPh 21 Jumlah

Realisasi 2014

Realisasi 2013


(%)

13.163.334.967,00

190.288.880.870,00

(177.125.545.903,00)

(93,08)

161.457.118.543,00

142.056.665.426,00

(177.125.545.903,00)

13,66

16.224.861.629,00

0,00

16.224.861.629,00

100,00

190.845.315.139,00

332.345.546.296,00

(141.500.231.157,00)

(42,58)

VI.7.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Realiasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2014 sebesar Rp1.352.429.326,00 lebih kecil bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp1.448.768.686,00 atau turun sebesar Rp96.339.360,00 (7,12%). Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari: No

Uraian

1.

Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan

2.

Cukai Hasil Tembakau

Realisasi 2014

Realisasi 2013


(%)

383.182.410,00

347.408.873,00

35.773.537,00

10,30

0,00

21.531.893,00

(21.531.893,00)

(100,00)

85


3.

Basgi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan

759.701.591,00

966.428.320,00

(206.726.729,00)

(21,39)

4.

Sumber Daya Kehutanan

139.522.925,00

77.959.692,00

61.563.233,00

78,97

5.

Iuran Eksploitasi (Royalti)

6.

Sumber Daya Alam Panas Bumi Jumlah

Alam

0,00

0,00

0,00

0,00

70.022.400,00

35.439.908,00

34.582.492,00

97,58

1.352.429.326,00

1.448.768.686,00

(96.339.360,00)

(6,65)


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hampir seluruh pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 kecuali Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang berasal dari Cukai Hasil Tembakau turun sebesar Rp21.531.893,00 atau (100%) dan Sumber Daya Alam Pertambangan turun sebesar Rp206.726.729,00 atau (21,39%).

VI.7. 2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2014 adalah sebesar Rp890.213.131.000,00, lebih besar bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp829.387.856.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp60.825.275.000,00 (7,33%).

VI.7.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2014 adalah sebesar Rp11.420.247.000,00, lebih besar bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum yang diberikan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp8.311.839.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.108.408.000,00 (37,40%).

VI.7. 2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Untuk Tahun 2014 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah PusatLainnya adalah sebesar Rp217.608.584.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Dana Penyesuaian.

86


VI.7. 2.2.1. Dana Penyesuaian Realisasi Dana pada tahun 2014 adalah sebesar Rp217.608.584.000,00 lebih kecil bila dibandingkan dengan dana penyesuaian yang diberikan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp219.224.098.000,00 atau turun sebesar Rp1.615.514.000,00 (0,74%). Realisasi Dana Penyesuaian terdiri dari: No

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013



1.

Tunjangan Profesi Guru

2.

Tambahan Guru

3.

Dana Insentif Daerah Jumlah

(%)

214.608.584.000,00

179.981.697.000,00

34.626.887.000,00

19,24

0,00

4.819.500.000,00

(4.819.500.000,00)

(100,00)

3.000.000.000,00

34.422.901.000,00

(31.422.901.000,00)

(91,28)

217.608.584.000,00

219.224.098.000,00

(1.615.514.000,00)

(0,74)

Penghasilan

Dari tabel di atas terlihat bahwa penurunan realisasi terbesar adalah pada Tambahan penghasilan Guru yang turun sebesar Rp4.819.500.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Untuk Tahun 2014, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

VI.7. 2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah untuk Tahun 2014 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp464.205.281.661,00.

VI.7. 2.3.1. Bagi Hasil Pajak Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2014 adalah sebesar Rp464.205.281.661,00, dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar Rp362.592.207.847,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp101.613.073.814,00 atau 28,02%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak.

87


No

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013

Kenaikan/Penurun an

(%)

1.

PKB

118.553.754.051,00

102.744.719.703,00

15.809.034.348,00

15,39

2.

BBNKB

158.574.209.944,00

146.365.372.599,00

12.208.837.345,00

8,34

3.

PBBKB

144.592.161.103,00

107.219.138.699,00

37.373.022.404,00

34,86

4.

Pajak Air Permukaan

4.412.719.736,00

3.455.424.891,00

957.294.845,00

27,70

5.

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

38.072.436.827,00

2.807.551.955,00

35.264.884.872,00

1.256,07

464.205.281.661,00

362.592.207.847,00

101.613.073.814,00

28,02

Jumlah


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Dana Bagi Hasil Pajak mengalami peningkatan dan akun yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp35.264.884.872,00 atau 1.256,07% Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi piutang. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2014.

No

Uraian

1.

PKB

2. 3. 4.

Pajak Air Permukaan

5.

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

Penerimaan Kas

Piutang

Total

107.470.492.254,00

11.083.261.797,00

118.553.754.051,00

BBNKB

145.564.286.413,00

13.009.923.531,00

158.574.209.944,00

PBBKB

132.073.569.569,00

12.518.591.534,00

144.592.161.103,00

4.006.107.705,00

406.612.031,00

4.412.719.736,00

31.942.424.827,00

6.130.012.000,00

38.072.436.827,00

433.637.809.561,00

43.148.400.893,00

464.205.281.661,00

Jumlah

VI.7. 2.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp12.586.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya.

VI.7. 2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp12.586.000.000,00 lebih besar dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan pada tahun anggaran 2013 sebesar 88


Rp4.999.850.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp7.586.150.000,00 atau 151,73%. Untuk Tahun 2014, Pendapatan Bantuan Keuanganseluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

VI.7.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp190.755.084.565,75 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah.

VI.7.3.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Rp190.755.084.565,75 terdiri dari: No

Uraian

1.

Dana BOS

2.

Hibah Bansos TA 2014

3.

Penerimaan Kas

pada

Tahun

Barang/Jasa

128.187.817.669,55

2014

sebesar

Total 128.187.817.669,55

818.238.727,23

818.238.727.23

Hibah pada BPPMPT dari BKPM RI

27.553.800,97

27.553.800.97

4.

Hibah berupa Gedung Perpustakaan dan Gedung Laboratorium pada SMP N 18 dari Kemendikbud RI

406.980.000,00

406.980.000,00

5.

Hibah berupa Gedung Perpustakaan dan Gedung Laboratorium pada SMP N 10 dari Kemendikbud RI

406.980.000,00

406.980.000,00

6.

Hibah berupa Mobil Truk Roda 4 Berpendingin pada Dinas Pertanian dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan RI

404.336.300,00

404.336.300,00

7.

Hibah berupa 10 unit Chest Freezer (Penunjang Perikanan) pada Dinas Pertanian dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan RI

32.989.000,00

32.989.000,00

89


No

Uraian

Penerimaan Kas

Barang/Jasa

Total

Hibah berupa Rusunawa pada Dina PU dari Kementerian PU RI

50.857.559.378,00

50.857.559.378,00

9.

Hibah berupa Printer pada DPKD dari Kementerian Keuangan RI

324.274.686,00

324.274.686,00

10.

Hibah berupa Micro Bus (Angkutan Umum Masal) pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan RI

9.199.800.000,00

9.199.800.000,00

11.

Hibah berupa Obatobatan pada RSUD

88.555.004,00

88.555.004,00

62.567.266.896,20

190.755.084.565,75


8.

Jumlah

VI.8.

128.187.817.669,55

BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset,atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Selama Tahun 2014 Beban Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp2.540.185.053.776,88 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar Rp2.192.658.348.494,19 maka mengalami peningkatan sebesar Rp347.526.705.282,69 atau 15,85%.

VI.8.1. BEBAN PEGAWAI Beban pegawai Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp1.175.536.186.099,29 apabila dibandingkan beban pegawai pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp1.123.449.896.790,47 maka mengalami peningkatan sebesar Rp52.086.289.308,82 atau naik sebesar 4,64%. Beban pegawai seluruhnya terdiri dari pengeluaran kas pada SKPD dan BLUD.

90


VI.8.2. BEBAN BARANG DAN JASA


Beban barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.086.270.149.095,83 sedangkan pada Tahun Anggaran 2013 Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp794.701.862.506,70 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp291.568.286.589,13 atau naik sebesar 36,69%. Dalam Realisasi Beban Barang dan Jasa termasuk di dalamnya beban untuk BLUD sebesar Rp4.870.003.706,00 dan Beban pengelolaan dana BOS sebesar Rp119.219.231.806,55. Dalam nilai beban barang jasa sebesar Rp1.086.270.149.095,83 telah termasuk didalamnya yaitu beban persediaan Tahun 2014 sebesar Rp86.908.930.913,73 yang merupakan beban persediaan pada SKPD sebesar Rp82.242.024.424,73 dan beban persediaan pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp4.666.906.489,00.

VI.8.3. BEBAN HIBAH

Beban hibah Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp27.194.122.005,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013 Beban Hibah Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp75.663.503.051,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp48.469.381.046,00 atau turun 64,06%. Beban Hibah pada Tahun 2014 terdiri dari:

No

Uraian

Pengeluaran Kas

Barang/Jasa

Total

1.

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

13.3000.000.000,00

13.3000.000.000,00

2.

Hibah kepada Masyarakat

5.995.000.000,00

5.995.000.000,00

3.

Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1.909.628.405,00

1.909.628.405,00

4.

Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum

3.393.417.600,00

3.393.417.600,00

5.

Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

36.000.000,00

36.000.000,00

6.

Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas

55.160.000,00

55.160.000,00

91


No

Uraian

Pengeluaran Kas

Barang/Jasa

Total

Pertanian 7.

Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Sosial

363.860.000,00

363.860.000,00

8.

Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Tata Kota

2.141.056.000,00

2.141.056.000,00

7.899.122.005,00

27.194.122.005,00

Jumlah

19.295.000.000,00


VI.8.4. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp616.250.000,00, dimana nilai beban pada tahun 2014 adalah sama dengan Tahun Anggaran 2013. Beban Bantuan Sosial seluruhnya direalisasikan dalam bentuk pengeluaran kas kepada 104 lembaga PNPM.

VI.8.5. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp232.274.279.262,64 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar Rp190.564.442.014,29 maka mengalami peningkatan sebesar Rp41.709.837.248,35 atau 21,89%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut: No

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013


(%)

I

Beban Penyusutan

231.039.340.323,18

189.503.252.608,35

41.536.087.714,83

21,92

1.

Peralatan dan Mesin

73.504.148.545,28

61.753.792.498,87

11.750.356.046,41

19,03

2.

Gedung dan Bangunan

60.088.204.823,36

29.050.403.672,68

31.037.801.150,68

106,84

3.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

97.005.941.318,33

98.594.301.001,66

(1.588.359.683,33)

(1,61)

4.

Aset Tetap Lainnya

441.045.636,21

104.755.435,15

336.290.201,06

321,02

II.

Amortisasi

1.234.938.939,46

1.061.189.405,94

173.749.533,52

16,37

1.

Aset Tak Berwujud

1.234.938.939,46

1.061.189.405,94

173.749.533,52

16,37

232.274.279.262,64

190.564.442.014,29

41.709.837.248,35

21,89

Jumlah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyusutan dan amortisasi mengalami peningkatan, kecuali beban penyusutan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan yang turun sebesar Rp1.588.359.683,33 atau turun 1,61%.

VI.8.6. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

92


Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp13.421.268.744,12 sedangkan pada Tahun 2013 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp2.650.589.463,73 atau mengalami peningkatan Rp10.770.679.280,89 atau 406,35%. Berikut adalah rincian Beban Penyisihan Piutang: No

Realisasi 2014

Realisasi 2013


I

Beban Penyisihan Piutang pendapatan

13.319.440.999,34

2.450.992.348,5

11.868.448.650,84

443,43

1.

Piutang Pajak

11.181.979.718,24

1.850.134.553,7

9.498.245.373,04

504,39

2.

Piutang Retribusi

3.

Lain-lain PAD Yang Sah

II. 1.


Uraian

(%)

0,00

0,00

0

0,00

2.137.461.281,10

600.857.794,8

1.536.603.486,3

255,73

Beban Penyisihan Piutang Lainnya

101.827.744,78

199.597.115,23

(97.769.370,45)

(48,98)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

101.827.744,78

199.597.115,23

(97.769.370,45)

(48,98)

13.421.268.744,12

2.650.589.463,73

10.770.679.280,39

406,35

Jumlah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyisihan piutang mengalami kenaikan kecuali beban penyisihan piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah turun sebesar Rp97.769.370,45 atau 48,98%.

VI.8.7. BEBAN TRANSFER

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk Tahun 2014 Beban Transfer Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp1.062.421.005,00 sedangkan pada Tahun 2013 Beban Transfer Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp954.550.461,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp107.870.544,00 (11,30%). Realisasi beban transfer 2014 seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan kepada partai politik.

VI.8.8. BEBAN LAIN-LAIN Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban lain-lain Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp3.810.377.565,00 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2013

93


sebesar Rp4.057.254.207,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp246.876.642,00 atau 6,08%. Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut: No

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013


(%)

1.

Tidak Terduga

224.041.282,00

80.209.525,00

143.831.757,00

179,32

2.

Penurunan Investasi pada PD Pasar

3.586.336.283,00

3.977.044.682,00

(390.708.399,00)

(9,82)

Jumlah

3.810.377.565,00

4.057.254.207,00

(246.876.642,00)

(6,08)

No


Apabila dilihat dari sumber transaksi beban

Uraian

1.

Tidak Terduga

2.

Penurunan Investasi pada PD Pasar Jumlah

VI.9.

Kas

Non Kas

Total

224.041.282,00

0,00

224.041.282,00

0,00

3.586.336.283,00

3.586.336.283,00

224.041.282,00

3.586.336.283,00

3.810.377.565,00

SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2014, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp3.791.064.677.313,34 dan realisasi beban Rp2.539.842.788.422,88 maka Pemerintah Kota Tangerang mengalami Surplus sebesar Rp1.249.215.621.451,46. Apabila dibandingkan dengan surplus tahun 2013 sebesar Rp613.315.437.928,81 maka terjadi peningkatan sebesar Rp635.900.183.522,64 atau naik sebesar 103,68%.

VI.10.

SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

VI.10.1. SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Non Operasional pada Tahun 2014 sebesar Rp770.860.566,00 seluruhnya berasal dari hasil penjualan aset non lancar.

94


VI.10.1.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penjualan Aset Non Lancarpada Tahun 2014 adalah sebesar Rp770.860.566,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp3.716.904.935,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.946.044.369,00 (79,26%). Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2014 seluruhnya berasal dari penerimaan kas dengan rincian sebagai berikut: No

Uraian

Realisasi 2014

Realisasi 2013

Kenaikan/Penurunan

782.100.000,00

(138.239.434,00

(%)

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Peralatan dan Mesin

643.860.566,00

2.

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Gedung dan Bangunan

127.000.000,00

1.391.404.935,00

(1.264.404.935,00

(90,87)

3.

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Jalan, Irigasi, dan Jaringan

0,00

1.543.400.000,00

(1.543.400.000,00

(100,00)

770.860.566,00

3.716.904.935,00

(2.946.044.369,00

(79,26)


1.

Jumlah

(17,68)

Aset non lancar yang dijual tersebut sudah dihapuskan dari aset tetap sesuai dengan Ketentuan Penghapusan Barang Milik Daerah.

VI.10.2. DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada tahun 2014 sebesar Rp16.072.777.981,31 seluruhnya berasal dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

VI.10.2.1. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2014 sebesar Rp16.072.777.981,31 seluruhnya berasal dari penghapusan aset tetap selama Tahun 2014 sesuai dengan Ketentuan Penghapusan Barang Milik Daerah, dimana asset tetap tersebut masih memiliki nilai buku.

VI.11.

POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan (c) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah. 95


Untuk Tahun 2014 tidak terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa.

VI.12.

SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

VI.13.


Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Tangerang Tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.233.913.704.036,14 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp617.032.342.863,81 maka mengalami peningkatan sebesar Rp616.881.361.172,33 atau naik sebesar 99,98%.

KOMPONEN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir

VI.13.1

EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 adalah sebesar Rp4.686.651.120.233,24. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2013.

VI.13.2

SURPLUS DEFISIT (LO)

Surplus Desifisit (LO) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 adalah sebesar Rp1.233.913.704.036,14 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit LO.

VI.13.3

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2014. Koreksi-koreksi tersebut yaitu sebesar (Rp23.576.772.618,52) dengan rincian sebagai berikut: (a) (b) (c) (d) (e)

Akumulasi Penyusutan Akumulasi Amortisasi Penyisihan Piutang Koreksi Aset Tetap Lain-lain

Rp19.354.382.518,90 Rp 276.426.579,20 Rp 3.499.984.273,00 Rp 2.868.465.244,29 (Rp49.576.031.233,92) 96


VI.13.4

EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp5.896.988.051.650,86 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2013 sebesar Rp4.686.651.120.233,24 mengalami peningkatan sebesar Rp1.210.336.931.417,62 atau naik 25,83%.

VI.14.

ASET

No


Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Tangerang terbagi dalam:

Uraian

1.

Aset Lancar

2.

Investasi Jangka Panjang

3.

Aset Tetap

4.

Aset Lainnya

Jumlah

31 Desember 2014 (Rp)


1.140.595.931.289,72

618.785.760.096,73

114.530.797.587,59

116.253.685.947,55

4.662.942.510.633,31

3.933.383.586.681,97

17.540.715.626,24

18.417.365.782,00

5.935.609.955.136,86

4.688.840.398.508,24

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebesar Rp1.248.769.556.628,29 atau 26,64%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 78,56% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Tangerang.

97


Grafik VI.4. Komposisi Aset Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2014

Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Lainnya

0.30% 19.22%

1.93%

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt 78.56%

VI.14.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2014 terdiri dari: No 1.

Uraian

Kas dan Setara Kas

a. Kas di Kas Daerah

2.


896.540.205.375,00

533.105.758.593,00

881.771.926.631,00

533.056.378.048,00

b. Kas di Bendahara Penerimaan

25.334.584,00

40.270,00

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1.357.458.214,00

49.340.275,00

d. Kas di BLUD

10.255.255.124,00

0,00

e. Kas Lainnya

3.130.230.822,00

0,00

Piutang a. Piutang Pendapatan b. Piutang Lainnya c. Penyisihan Piutang

3.


Persediaan Jumlah

126.755.628.590,88

52.244.626.228,16

140.580.266.697,00

56.141.096.039,82

458.195.517,67

465.079.341,00

(14.282.833.623,79)

(4.361.549.152,67) 117.300.097.323,84

33.435.375.275,57

1.140.595.931.289,72

618.785.760.096,73

98


VI.14.1.1 Kas di Kas Daerah Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro dan rekening kas yang dipersamakan dengan Kas Daerah yaitu rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai pengelola Dana Kapitasi, dengan rincian: No

2.



871.810.608.060,00

533.056.378.048,00

9.961.318.571,00

0,00

881.771.926.631,00

533.056.378.048,00


1.

Uraian Kas di Kas Daerah

Rekening Dana Kapitasi Jumlah

a. Saldo Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2014 merupakan

saldo rekening giro Kas Daerah dengan nomor rekening 0120030203017. Dalam rangka pengelolaan kas, selama TA 2014 Pemerintah Kota Tangerang mendepositokan dana kas daerah sebesar Rp700.000.000.000,00 dengan jangka waktu satu bulan. Deposito tersebut terbagi atas 35 (tiga puluh lima) sertifikat masing-masing senilai Rp20.000.000.000,00, yang seluruhnya ditempatkan di bank bjb. Bunga deposito atas transaksi tersebut sebesar Rp27.945.013.639,00, diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah (Penerimaan Bunga Deposito). Deposito ini pada tanggal 31 Desember 2014 seluruhnya telah dicairkan dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah. b. Saldo Rekening Dana Kapitasi sebesar Rp9.961.318.571,00 merupakan saldo pengelolaan Dana Kapitasi per 31 Desember pada Rekening FKTP Kota Tangerang pada 32 puskesmas.

VI.14.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

99




No

Uraian

1.

Kas di Bendahara Penerimaan

25.334.584,00

40.270,00

Jumlah

25.334.584,00

40.270,00


Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp25.334.584,00 seluruhnya berasal dari kas penerimaan Jasa Giro yang diterima oleh Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum (UPTD Rusun) pada tanggal 31 Desember 2014 dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Pada tanggal 8 April 2015, seluruh kas penerimaan jasa giro tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah. Pada tahun 2014 rekening bendahara penerimaan terdiri dari (1) rekening bendahara penerimaan SKPD pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dengan saldo per 31 Desember 2014 Rp0,00, dan (2) rekening pengelolaan Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum dengan saldo per 31 Desember 2014 Rp25.334.584,00.

VI.14.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas belanja dan kas pajak restoran yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, kas pajak Pemerintah Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan sisa kas belanja yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. No 1.

Uraian

Kas Belanja

2.

Kas Pajak Restoran

3.

Kas Pajak Pemerintah Pusat Jumlah



1.353.549.123,00

8.920.000,00

0,00

4.666.000,00

3.909.091,00

35.754.275,00

1.357.458.214,00

49.340.275,00

a. Saldo kas belanja sebesar Rp1.353.549.123,00 berasal dari sisa kas belanja yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 oleh Bendahara Kecamatan Batuceper sebesar Rp94.500,00 dan Bendahara Dinas Pendidikan sebesar Rp1.353.454.623,00 yang berasal dari sisa kas belanja bantuan program Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar 100


sebesar Rp643.560.000,00 dan Pendidikan Menengah sebesar Rp708.900.000,00. Sampai dengan tanggal 27 April 2015, saldo kas yang berasal dari sisa kas belanja bantuan program Tangerang Cerdas yang telah disetorkan yaitu sebesar Rp261.690.000,00. b. Saldo Kas Pajak Pemerintah Pusat sebesar 3.909.091,00 berasal dari saldo kas PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.


Selama tahun 2014 untuk belanja daerah Pemerintah Kota Tangerang dikelola melalui 912 rekening yang terdiri dari: 1. Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebanyak 44 rekening dengan saldo Rp0,00 pada tanggal 31 Desember 2014; 2. Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD sebanyak 1 rekening dengan saldo Rp0,00 pada tanggal 31 Desember 2014; 3. Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Dinas Pendidikan sebanyak 61 rekening; 4. Rekening Pengelolaan Dana Tangerang Cerdas, terdiri dari:

a. Rekening Dinas Pendidikan sebanyak 1 rekening dengan saldo Rp0,00 pada tanggal 31 Desember 2014; b. Rekening Sekolah untuk Pendidikan Menengah sebanyak 185 rekening yang terdiri dari 27 rekening pada SMAN/SMKN/man dan 158 rekening pada SMAS/SMKS/MAS dengan saldo Rp708.900.000,00 pada tanggal 31 Desember 2014; c. Rekening sekolah untuk Pendidikan Dasar sebanyak 681 rekening yang terdiri dari 38! Rekening pada SDN/SMPN/MTSN dan 300 rekening pada SDS/SMPS/MIS/MTSS dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp643.560.000,00.

VI.14.1.4. Kas di BLUD Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Kota Tangerang dalam pelaksanaan Pola Keuangan BLUD. Saldo kas per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp10.255.255.124,00. Pengelolaan kas di BLUD dilakukan melalui Rekening yang disimpan pada bjb No. 0030263219001.

VI.14.1.5. Kas Lainnya Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di 101



Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD. Saldo Kas Lainnya sebesar Rp3.130.230.822,00 per 31 Desember 2014 seluruhnya merupakan saldo kas pengelolaan Dana BOS yang terdapat di satuan pendidikan negeri baik ditingkat dasar maupun menengah. Pengelolaan kas dana BOS dilakukan melalui 435 rekening yaitu terdiri dari (1) 387 rekening yang berada pada Sekolah Dasar Negeri dengan saldo sebesar Rp217.916.937,00, (2) 24 rekening yang berada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan saldo sebesar Rp448.453.605,00, (3) 15 rekening yang berada pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebesar Rp1.407.347.271,00 dan (4) 9 rekening yang berada pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebesar Rp1.056.513.009,00.

VI.14.1.6. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang dapat dirinci sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian

Piutang Pajak


91.264.936.653,00

6.431.106.901,00

282.560.348,00

282.560.348,00

2.301.754.679,00

12.135.226.754,82

43.148.400.893,00

37.292.202.036,00

3.582.614.124,00

0,00

140.580.266.697,00

56.141.096.039,82

Piutang Retribusi

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Piutang BLUD Jumlah


a. Piutang Pajak,akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

102


Uraian



349.064.619,00

80.505.935,00

- Pajak Restoran

6.850.407.430,00

1.859.749.996,00

- Pajak Hiburan

1.095.328.209,00

598.985.326,00

- Pajak Hotel

442.684.411,00

592.789.230,00

2.140.155.737,00

2.730.858.157,00

- Pajak PJU Non PLN

149.609.731,00

149.609.731,00

- Pajak Air Bawah Tanah

439.481.955,00

418.397.226,00

211.300,00

211.300

79.797.993.653,00

0,00

91.264.936.653,00

6.431.106.901,00

- Pajak Parkir - Pajak Reklame

- BPHTB


- Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tabel di atas berasal dari SPPT PBB masa pajak Tahun 2014 yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dan Pemerintah Kota Tangerang belum melakukan pemutakhiran atas data Piutang PBB masa pajak Tahun 2014 tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang belum menerima Piutang PBB masa pajak sebelum Tahun 2014 dari Kementerian Keuangan melalui KPP PBB Tangerang Barat dan Tangerang Timur.

b. Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari: Uraian

-



Retribusi PKD-Sewa Lahan Retribusi Ijin Gangguan Retribusi IMB Retribusi IPPT Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi IUJK Retribusi Limbah

120.204.396,00 15.161.700,00 116.424.065,00 18.658.990,00 1.000.000,00 6.100.000,00 5.011.197,00

120.204.396,00 15.161.700,00 116.424.065,00 18.658.990,00 1.000.000,00 6.100.000,00 5.011.197,00

Jumlah

282.560.348,00

282.560.348,00

c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Lain-lain PAD yang Sah antara lain terdiri dari Piutang Denda Pajak, Piutang Denda Retribusi, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan,

103


Piutang Pengembalian, dan Piutang BLUD. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari: Uraian 1. 2. 3. 4.

31 Desember 2013 (Rp) 193.533.289,00 2.781.244.591,42 7.556.689,00

710.369.670,00

2.441.266.270,00

349.725.159,00

6.698.226.447,00

0,00

13.399.468,40

2.301.754.679,00

12.135.226.754,82


Piutang Jasa Giro Piutang Denda Pajak Piutang Denda Retribusi Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan 5. Piutang dari Pengembalian 6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

31 Desember 2014 (Rp) 0,00 1.234.103.161,00 7.556.689,00

Jumlah

1) Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp1.234.103.161,00 berasal dari denda pajak yang dikenakan kepada wajib pajak daerah sampai dengan 31 Desember 2014. 2) Saldo Piutang Denda Retribusi sebesar Rp7.556.689,00 berasal dari denda retribusi sewa lahan yang dikenakan kepada wajib retribusi sampai dengan 31 Desember 2014. 3) Saldo Piutang hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp710.369.690,00 akibat rekanan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Rincian piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari: No 1. 2. 3.

Uraian


Dinas Pekerjaan Umum


212.238.050,00

179.971.000,00

Dinas Tata Kota

91.108.850,00

1.954.926.800,00

Dinas Pendidikan

51.769.850,00

51.769.850,00

4.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

205.252.920,00

254.598.620,00

5.

Dinas Perhubungan

150.000.000,00

0,00

Jumlah

710.369.670,00

2.441.266.270,00

4) Saldo Piutang dari Pengembalian merupakan sisa dana hibah Tahun Anggaran 2013 dari KPU sebesar Rp349.752.159,00. d. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terutama Pemerintah Provinsi Banten yang 104


diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan.Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:

Uraian 1. 2. 3. 4. 5.

PBBKB PKB BBNKB AP Pajak Rokok

31 Desember 2014 (Rp) 12.518.591.534,00 11.083.261.797,00 13.009.923.531,00 406.612.031,00 6.130.012.000,00

31 Desember 2013 (Rp) 16.204.244.236,00 4.229.257.019,00 15.909.990.685,00 948.710.096,00 0,00


Jumlah

43.148.400.893,00

37.292.202.036,00

Saldo piutang transfer pemerintah daerah tersebut seluruhnya merupakan piutang transfer bagi hasil pajak daerah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.125-Huk/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. e. Piutang BLUD merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan BLUD yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang BLUDper 31 Desember 2014 sebesar Rp3.582.614.124,00 terdiri dari 1) piutang kepada BPJS sebesar Rp3.570.414.124,00 dan 2) piutang pasien umum sebesar Rp12.200.000,00.

VI.14.1.7Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung piutang selain Piutang Pendapatan. Saldo Piutang Lainnya terutama terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan Ganti Rugi para pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang akan jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2014. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sebagai berikut: Uraian - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Jumlah



458.195.517,67

465.079.341,00

458.195.517,67

465.079.341,00

105


VI.14.1.8. Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2014 terdiri dari :

Uraian

1.

Penyisihan Piutang Pendapatan

2.



14.088.611.031,98

4.136.652.593,65

194.222.591,80

224.896.559,02

14.282.833.623,78

4.361.549.152,67


No

Penyisihan Piutang Lainnya Jumlah

a. Penyisihan Piutang Pendapatan merupakanakun untuk menampung PenyisihanPiutang Pendapatan. Penyisihan PiutangPendapatan per 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai berikut: Uraian

- Penyisihan Piutang Pajak - Penyisihan Piutang Retribusi - Penyisihan Piutang Lainlain PAD yang Sah Jumlah



12.674.291.581,79 282.560.348,00

3.107.019.986,55 282.560.348,00

1.131.759.102,20

747.072.259,10

14.088.611.031,99

4.136.652.593,65

b. Penyisihan Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Lainnya. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2014 seluruhnya berasal dari penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Uraian - Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Jumlah



194.222.591,80

224.896.559,02

194.222.591,80

224.896.559,02

106


VI.14.1.9.Persediaan Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2014 terdiri dari Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan blanko KTP/KK dan barang berupa tanah dan peralatan dan mesin yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain di tahun 2014.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt Uraian


- Supplies - Untuk dihibahkan Jumlah

69.394.499.873,84


47.905.597.450,00

31.294.319.275,57 2.141.056.000,00

117.300.097.323,84

33.435.375.275,57

d. Saldo supllies sebesar Rp69.394.499.873,84 merupakan hasil dari (i) opname

yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang pada akhir tahun 2014 pada 42 (empat puluh dua) SKPD dengan berdasarkan Laporan Hasil Kompilasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Saldo Fisik kas, Persediaan, Piutang dan Utang Akhir Tahun Anggaran 2014 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang No. 700/02-IRBAN.IV/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan Laporan Kompilasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Tertentu atas Saldo Persediaan Obat dan Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang No.700/06-IRBAN.IV/2015 tanggal 02 Februari 2015, (ii) hasil penghitungan oleh Dinas Kesehatan. Saldo persediaan ini antara lain meliputi persediaan Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Alat Kesehatan, blanko KTP/KK, cetakan, bahan kimia. Saldo persediaan pada Dinas Kesehatan termasuk di dalamnya persediaan obat pada puskesmas, laboratorium, dan gudang obat. Saldo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan meliputi persediaan pada UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4

Nama SKPD KDH/Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Satuan Polisi Pamong Praja 107

Nilai Persediaan (Rp) 16.111.950,00 8.962.500,00 1.756.000,00 210.800,00


No

BKPP Bappeda BPLH BPPMPT BPMKB DPKD Dinas Tata Kota Dinas Perhubungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pendidikan Dinas Perindagkop Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Infokom Dinas Porbudpar Dinas Pemadam Kebakaran Kantor Arsip Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Litbang dan Statistik Kantor Kesbanglinmas Kecamatan Batuceper Kecamatan Benda Kecamatan Cibodas Kecamatan Ciledug Kecamatan Cipondoh Kecamatan Jatiuwung Kecamatan Karang Tengah Kecamatan Karawaci Kecamatan Larangan Kecamatan Neglasari Kecamatan Periuk Kecamatan Tangerang Kecamatan Pinang RSUD BLUD Jumlah

Nilai Persediaan (Rp) 0,00 22.084.000,00 798.800,00 298.093.613,00 5.818.600,00 860.783.966,40 1.432.818.415,19 240.831.260,00 3299.975.725,00 12.317.180.107,00 0,00 357.308.471,25 3.372.766.859,00 2.019.500,00 25.480.900,00 287.585.705,00 343.244.750,00 11.674.000,00 2.522.694,00 79.794.800,00 3.381.250,00 0,00 1.567.400,00 217.000,00 1.480.100,00 1.508.150,00 2.512.510,00 829.500,00 3.751.000,00 656.000,00 1.325.400,00 988.000,00 1.746.600,00 4.204.350,00 9.286.500,00 1.344.500,00 3.616.100,00 46.029.481.544,00 338.780.554,00 69.394.499.873,84


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Nama SKPD

b. Barang berupa peralatan yang dimaksudkan untuk diserahkan/dihibahkan kepada pihak lain pada tahun 2014 terdiri dari 1) tanah hasil dari pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2014 di kali angke sebesar 108


Rp47.905.597.450,00pada Dinas Tata Kota yang dianggarkan berdasarkan Surat Permohonan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PW.03.02/BBWS CC/1 I/2011/11B tanggal 17 Januari 2011 perihal Permohonan Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Program Pengendalian Banjir di Wilayah Kota Tangerangdan 2) peralatan komputer dari Sekretariat Daerah sebesar Rp126.720.000,00 dan telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang pada Tanggal 27 Januari 2015 sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Aset Milik Pemerintah Kota Tangerang Kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang No.030/0225SETDA/2015.


VI.14.2. Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2014, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp114.530.797.587,59 yang dimilik Pemerintah Kota Tangerang seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

VI.14.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 Pemerintah Kota Tangerang memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada : Uraian



- Bank Jabar

29.875.848.500,00

29.875.848.500,00

- PDAM Tirta Benteng

53.421.104.360,59

55.534.701.118,55

- PD Pasar

31.233.844.727,00

30.843.136.329,00

114.530.797.587,59

116.253.685.947,55

Jumlah

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2014. a.

Jumlah Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten adalah sebesar Rp29.875.848.500,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten Nomor A:/II06/106468914 tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp26.617.228.500 (terdiri dari 106.468.914 lembar) dan Nomor A: II-06/13034480 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.258.620.000,00 (terdiri dari 13.034.480 lembar). 109


Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Tangerang terhadap Bank Jabar yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Jabar dicatat dengan menggunakan metode biaya. b.


Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang telah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp50.632.342.054,00 yang terdiri dari penyertaan modal tunai sebesar Rp44.476.820.000,00 dan penyertaan modal dalam bentuk aset tetap (aset lainnya, instalasi dan jaringan, bangunan, gedung dan bangunan dan alat angkutan) sebesar Rp6.155.522.054,00 dan peralatan dan mesin sebesar. Penambahan nilai penyertaan modal sebesar Rp585.326.500 belum tercatat pada Neraca PDAM Tirta Benteng per 31 Desember 2014 (unaudited), sedangkan nilai penyertaan sisanya telah sesuai dengan bukti penyertaan modal yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Benteng berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang. Adanya penambahan penyertaan modal pada tahun 2011 sebesar Rp585.326.500,00 menyebabkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM Tirta Benteng sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 menjadi 50,62%. Pencatatan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Benteng menggunakan metode ekuitas, dimana dengan metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Benteng tahun 2014 (unaudited), diketahui bahwa nilai total ekuitas adalah sebesar Rp115.570.342.264,70. Berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas nilai penyertaan modal pemerintah Kota Tangerang menjadi: Uraian

Nilai Penyertaan (Rp)

31 Desember 2014

50.632.342.054,00

Bagian Laba Berjalan

c.

4.710.500.940,59

Bagian Laba yang Disetorkan

(1.921.738.634,00)

31 Desember 2014

53.421.104.360,59

Penyertaan Modal pada PD Pasar didasarkan pada Gabungan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dan 110


Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dimana modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp34.820.181.010,00 terdiri dari setoran modal tunai sebesar Rp415.000.000,00 dan aset tetap berupa tanah senilai Rp28.490.250.000,00 dan Bangunan senilai Rp5.914.931.010,00.


Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PD Pasar Kota Tangerang yang lebih dari 50%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada PD Pasar Kota Tangerang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mengakui bagian laba ditahan dan/atau rugi yang dimiliki oleh PD Pasar Kota Tangerang dalam nilai penyertaan modal sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebesar 100%. Rincian penyertaan kepada PD Pasar Kota Tangerang sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Jenis Penyertaan Modal

Uang Tunai Tanah Bangunan

Nilai Nominal (Rp)

415.000.000,00 28.490.250.000,00 5.914.931.010,00

Jumlah

34.820.181.010,00

Berdasarkan Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun Buku 2014 (audited), diketahui bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2014 terdapat Akumulasi Rugi Tahun Sebelumnya sebesar Rp4.097.924.439,00 yang menyebabkan penurunan Modal PD Pasar. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PD Pasar adalah sebagai berikut: Uraian

Nilai Penyertaan (Rp)

31 Desember 2014 Akumulasi Rugi Bagian Laba Berjalan Bagian Laba yang Disetorkan 31 Desember 2014

34.820.181.010,00 (4.097.924.439,00) 808.073.493,00 (296.485.337,00) 31.233.844.727,00

Selain itu, terdapat 3 (tiga) pasar lainnya senilai Rp13.870.541.679,96 yang dikelola oleh PD Pasar berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan PD Pasar, yaitu:

111


No

Nama Pasar

1

Pasar Lembang Ciledug

2

Pasar Jatiuwung

3

Pasar Gerendeng Jumlah

Nilai Tanah

Nilai Bangunan

Jumlah

(Rp)

(Rp)

(Rp)

2.545.600.000,00

1.015.151.508,00

3.560.751.508,00

650.000.000,00

15.880.320,12

665.880.320,12

1.697.400.000,00

7.946.509.851,84

9.643.909.851,84

4.893.000.000,00

8.977.541.679,96

13.870.541.679,96

VI.14.5. Aset Tetap


Jumlah pada pos aset tetap sebesar Rp4.662.942.510.633,31 merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember 2014, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama tahun anggaran 2014 sebagai berikut: NILAI ASET (Rp.000.000)

JENIS ASET

SALDO 31

DESEMBER 2013

Tanah

MUTASI

PENAMBAHAN

SALDO 31

PENGU-

KOREKSI

KOREKSI

RANGAN

TAMBAH

KURANG

DESEMBER 2014

1.400.956,31

477.746,51

12.150,00

36.316,95

36.316,95

1.866.552,82

650.522,51

148.604,42

8.218,94

75.170,98

75.170,98

790.907,99

Gedung dan Bangunan

1.416.885,09

112.032,90

10.209,34

216.162,95

157.441,27

1.577.430,33

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1.953.503,17

220.000,50

2.050,50

-

-

2.171.453,17

29.637,73

2.327,46

17,11

-

-

31.948,08

69.995,86

18.484,39

-

-

58.721,67

29.758,57

(1.588.117,11)

(216.991,36)

3.933.383,58

762.204,82

Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH

32.645,91

327.650,89

(1.805.108,48) 327.650,89

4.662.942,51

Pada Tahun Anggaran 2003 Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Tangerang melakukan inventarisasi dan penilaian aset bekerjasama dengan pihak ketiga (appraisal), sehingga untuk pencatatan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Juli 2003 merupakan hasil penilaian pihak ketiga (appraisal) sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Juli 2003 dicatat sebesar nilai perolehan. Mutasi aset tetap selama tahun 2014 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang 112


dihapuskan, (3) karena perpindahan (reclass) antar SKPD dan antar jenis, dan (4) koreksi atas pencatatan aset tetap sebelumnya. (1) Tanah:


1). Mutasi Tambah Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp477.746.517.446,64 berasal dari: a) pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tata Kota sebesarRp6.654.486.446,64. yang diperuntukkan untuk tanah kantor dan tanah posyandu. b) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang sebesar Rp468.810.381.000,00 yang terdiri dari: a. PT. Metropolitan Permata Development (Puri Metropolitan/Metland Puri) sebesar Rp284.875.392.000,00; b. PT. Beta Goldland (Perumahan Puri Beta Selatan) sebesar Rp145.962.768.000,00; c. PT. Bhaskara Mutu Sentosa sebesar Rp9.589.023.000,00; d. PT. Megah Mustika Gemilang (Perumahan KORPRI II/Orchid Park) sebesar Rp7.715.616.000,00; dan e. PT. Duta Indah Propertindo (Perumahan Grand Duta Residence) sebesar Rp20.667.582.000,00. c) Koreksi tambah atas tandon air di Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper senilai Rp2.281.650.000,00 dimana tanah tersebut sebelumnya dicatat dengan luas 40.000 m2 dan berdasarkan hasil ukur tanah titisara pada tahun 2008 oleh Kantor PertanahanKota Tangerang, diketahui bahwa luas yang sebenarnya adalah 55.211 m 2. 2). Mutasi Kurang Pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp12.150.000.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang No. 030/Kep.382.1-DPKD/2014 tentang Penghapusan Tanah dan/atau Bangunan Eks Titisara di Kelurahan Batusari dan Eks Kelurahan Sudimara Selatan dari Daftar Aset Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 31 Oktober 2014, berasal dari (i) tanah permukiman warga di Kelurahan Batusari dengan nilai hapus buku sebesar Rp12.000.000.000,00 dan (ii) Tanah Kantor eks Kelurahan Sudimara Selatan dengan nilai hapus buku sebesar Rp150.000.000,00.

113


3). Koreksi Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Koreksi tambah dan koreksi kurang sebesar Rp36.316.953.000,00 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD selama tahun 2014. (2) Peralatan dan Mesin


1). Mutasi Tambah Penambahan Peralatan dan mesin pada tahun 2014 adalah sebesar Rp148.404.283.556,23, yang berasal dari: a) pelaksanaan belanja selama tahun 2014 dengan nilai sebesar Rp137.931.121.929,37, b) Penerimaan hibah terdiri dari: a. Alat Angkutan Darat Bermotor i. Hibah Kementrian Perhubungan senilai Rp9.199.800.000,00berdasarkanNaskah perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Tangerang No. PJ.1 Tahun 2014, No. 972/539a.Dishub tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa 10 (Sepuluh) Unit Bus Angkutan Umum Massal Perkotaan/BRT (Trans JABODETABEK-TANGERANG) Kepada Pemerintah Kota Tangerang; ii. Hibah Kementrian Kelautan dan Perikanan berupa Alat Angkutan Darat Bermotor senilai Rp404.336.300,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 24424/P2HP.3/PL.420/XI/2014 tanggal 31 Desember 2014 berupa mobil Truk Roda 4 Berpendingin sebanyak 1 (satu) unit; b. Alat Penyimpanan: hibah dari Kementrian Kelautan dan Perikanan senilai Rp32.989.000,00 berupa Chest Freezer sebanyak 10 (sepuluh) unit berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 19818/P2HP.3/PL.420/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014; c. Komputer i. Hibah dari Kementrian Keuangan senilai Rp324.274.686,00 berupa high speed printer sebanyak 3 (tiga) unit berdasarkan Perjanjian Hibah antara Kementrian Keuangan dengan Pemerintah Kota PRJ-95/MK.1/2014

Tangerang

tentang Hibah Barang

(972/110-DPKD/2014)

Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kantor

114



Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur kepada Pemerintah Kota Tangerang Tanggal 1 Juli 2014; ii. Hibah dari BKPM RI senilai Rp26.885.485,00 berupa PC sebanyak 3 (tiga) unit, Printer sebanyak 1 (satu) unit, dan UPS sebanyak 2 (dua) unit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.34 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia; iii. Hibah dari BNP2TKI senilai Rp1.150.000,00 berupa 1 (satu) unit Finger Print berdasarkan Surat Kepalal BP3TKI Serang tanggal 12 Desember 2014 Perihal Penyerahan Hibah Barang Milik Negara; iv. Hibah dari Kementrian Pendidikan dalam bentuk Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (ELearning) SD Tahun Anggaran 2014 senilai Rp369.870.587,15 pada 11 (sebelas) SD Negeri. d. Alat Studio: Hibah dari Kementrian Pendidikan dalam bentuk Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun Anggaran 2014 senilai Rp162.314.684,42 pada 11 (sebelas) SD Negeri. c) Pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Tahun 2014 menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp4.482.236.333,00; d) Pelaksanaan Pengelolaan BLUD Tahun 2014 menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp200.143.960,00; e) Koreksi tambah pada pencatatan pada: a. Alat Angkutan sebesar Rp7.235.844,29 yang terdiri dari 1) koreksi tambah atas kesalahan penghapusan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi pada Tahun 2013 untuk 2 (dua) unit kendaraan senilai Rp5.950.000,00 dan 2) Koreksi tambah atas kelebihan penghapusan pada Sekretariat Daerah pada Tahun 2013 untuk 1(satu) unit kendaraan senilai Rp1.285.844,29; b. Komputer sebesar Rp80.140.000,00 berasal dari Dana Bantuan Sosial (APBN) Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang; dan c. Alat Studio sebesar Rp64.309.000,00 berasal dari Dana Bantuan Sosial (APBN) Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

115



2). Mutasi Kurang Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp8.218.945.190,89 terdiri dari: a) Penghapusan Peralatan dan mesin berdasarkan: a. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 13-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkutan Yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp24.353.000,00; b. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 36-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 24 April 2014 senilai Rp4.249.763.448,04; c. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 45-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkutan Yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp29.977.286,05; d. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 54-DPKD/2014 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Berupa Milik Daerah Berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp1.831.593.083,21; e. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 62-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkutan Yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Oktober 2014 senilai Rp24.544.138,00; f. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 64-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkutan Yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 10 Nopember 2014 senilai Rp14.999.066,00; g. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 67-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkutan Yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 13 Nopember 2014 senilai Rp14.918.990,00; h. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 68-DPKD/2014

116



tentang Penghapusan Barang Milik Daerah tanggal 13 Nopember senilai Rp1.479.747.042,00; i. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 73-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkutan Yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp14.984.417,00; j. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 74-DPKD/2014 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp528.118.700,00. b) Koreksi kurang pada pencatatan Alat Angkutan sebesar Rp5.950.000, atas kesalahan penghapusan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi pada Tahun 2013 untuk 2 (dua) unit kendaraan senilai Rp5.950.000,00 yang seharusnya dihapus pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

3). Koreksi Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Koreksi tambah dan koreksi kurang sebesar Rp75.170.985.098,92 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset peralatan dan mesin antara SKPD selama tahun 2014. (3) Gedung dan Bangunan

1). Mutasi Tambah Penambahan gedung dan bangunan pada tahun 2014 sebesar Rp112.032.905.000,79,berasal dari: a) pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014 senilai Rp59.806.275.222,79; b) Hibah yang diterima Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2014, terdiri dari: a. Kementrian Pekerjaan Umum senilai Rp50.857.559.378,00 berdasarkan Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum 05/BA/SJ/2014 dengan Wakil Walikota Tangerang Nomor : 972/136-Perkim/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang terdiri dari 4 (empat) twin block 396 unit yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan menggunakan DIPA TA 2010/2011; b. Kementrian Pendidikan terdiri dari:

117


i.


Pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Laboratorium IPA SMPN 10 senilai Rp406.980.000,00; ii. Pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Laboratorium IPA SMPN 18 senilai Rp406.980.000,00; iii. bentuk Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Tahun Anggaran 2014 pada SMPN 6 senilai Rp225.000.000,00. Koreksi kurang pada pencatatan Alat Angkutan sebesar c) Koreksi tambah sebesar Rp330.110.400,00 berasal dari Dana Bantuan Sosial (APBN) Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk Gedung Perpustakaan pada 3 (tiga) SDN.

2). Mutasi Kurang Pengurangan gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp10.209.344.191,65 berdasarkan: a. Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 030/Kep/382.1-DPKD/2014 tentang Penghapusan Tanah dan/atau Banguanan Eks Titisara di Kelurahan Batusari dan Eks Keluarahan Sudimara Selatan dari Daftar Aset Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 31 Oktober 2014 senilai Rp908.320.701,00; b. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 011/Kep.Setda 40-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp8.335.109.648,67; c. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 011/Kep.Setda 52-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp133.447.431,00; d. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 011/Kep.Setda 53-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp609.010.025,50; e. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 011/Kep.Setda 65-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp123.295.388,40; f. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 011/Kep.Setda 66-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp100.160.996,85.

118


3). Koreksi Koreksi Tambah Terdapat koreksi tambah sebesar Rp216.162.958.308,16 yang berasal dari (1) mutasi perpindahan penggunaan bangunan gedung antar SKPD sebesar Rp157.441.278.645,47dan (2) adanya penambahan bangunan gedung yang berasal dari penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan untuk bangunan sebesar Rp58.721.679.662,69.


Koreksi Kurang Terdapat koreksi kurang sebesar Rp157.441.278.645,47 yang berasal dari mutasi perpindahan penggunaan bangunan gedung antar SKPD

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1). Mutasi Tambah Penambahanaset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp220.000.505.730,23 yang seluruhnya berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014. 2). Mutasi Kurang Pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp2.050.509.673,15 berdasarkan: a. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 54-DPKD/2014 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Berupa Milik Daerah Berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp21.435.256,24; b. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 011/Kep.Setda 57 – DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang Berupa Konstruksi Jalan dan Jembatan tanggal 30September 2014 sebesar Rp 2.029.074.416,91. (5) Aset Tetap Lainnya

1). Mutasi Tambah Penambahan aset tetap lainnya pada tahun 2014 sebesar Rp2.327.461.812,76 berasal dari: a. pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014 senilai Rp860.373.104,76; b. pelaksanaan pengelolaan Dana BOS selama tahun 2014 senilai Rp Rp1.356.118.708,00; dan c. Koreksi tambah sebesar Rp110.970.000,00 berasal dari Dana Bantuan Sosial (APBN) Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

119


2). Mutasi Kurang Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2014 adalah sebesar Rp17.117.000,00 berdasarkanKeputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 024/Kep.Setda 54-DPKD/2014 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Berupa Milik Daerah Berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga tanggal 27 Agustus 2014. (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1). Mutasi Tambah Penambahan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp18.484.390.725,64 terdiri dari KDP gedung dan bangunan senilai Rp7.550.553.186,42 dan KDP jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp10.933.837.539,21. Konstruksi dalam pengerjaan timbul sebagai akibat belum selesainya pekerjaan pembangunanfisik konstruksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Rincian KDP adalah sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini: Konstruksi Dalam Pengerjaan

Bangunan Kantor Bangunan Bukan Gedung/Bangunan Lainnya Gedung Sekolah Jalan Jembatan Bangunan Air Jaringan Jumlah

Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2014 (Rp) 3.954.041.190,35 405.310.486,42 7.145.242.700,00 11.372.218.177,76 5.153.891.881,93 338.116.186,23 1.389.751.776,99 29.758.572.399,68

Dengan Rincian sebagai berikut:

No

1 2 3 4

Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2014 (Rp) 3.954.041.190,35

Uraian Bangunan Kantor Dinas Tata Kota Pembangunan Gedung Kantor Kel. Karang Tengah Pembangunan Gedung Kantor Kel. Gebang Raya Pembangunan Gedung Kantor Kel. Nambo Jaya Pembangunan Gedung UPTD Perbengkelan Perbengkelan dan Pool 120

dan

327.237.327,12 1.059.740.411,78 660.519.771,10 1.906.543.680,35


1 1 2 3 4 5 6

5

1 2 3 4 1 2

1


1 2 3 4

Bangunan Bukan Gedung/Bangunan Lainnya Dinas Tata Kota Pemagaran Masjid Arroyan (Kec. Cibodas) Gedung Sekolah Dinas Tata Kota Pembangunan Gedung SMPN 2 (Kec. Tangerang) Pembangunan Gedung SMPN 3 (Kec. Ciledug) Pembangunan Gedung SMPN 7 (Kec. Tangerang) Pembangunan Gedung SMKN 10 (Kec. Benda) Penyempurnaan Gedung SMKN 4 (Kec. Tangerang) Pembangunan Gedung SMKN 1 (Kec. Tangerang) Jalan Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Jalan Pedestrian Kec. Tangerang Pembangunan Jalan Inspeksi Kec. Benda Pembangunan Jalan Inspeksi Kec. Neglasari Pembangunan Jalan Inpeksi (Jl. Pemb. III s/d Blok Teko Sisi Utara Kecamatan Benda Pembangunan Jalan Inpeksi (Jl. Pemb. III s/d Blok Teko Sisi Selatan Kecamatan Benda Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Jembatan Maju Karya Sangego Pembangunan Jembatan KH Ahmad Dahlan (gondrong) Lanjutan Pembangunan Estetika Jembatan Unis Lanjutan Pembangunan Estetika Jembatan Lio Baru Bangunan Air Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Cipondoh Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Depan Komplek P&K Jaringan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pembangunan IPAL TPA

405.310.486,42 405.310.486,42 7.145.242.700,00 867.234.700,00 1.690.164.000,00 1.002.944.000,00 161.1852.000,00 315.816.000,00 1.657.232.000,00 11.372.218.177,76 498.916.226,54 2.735.592.799,91 2.207.320.444,60 2.943.226.188,13 2.987.162.518,58 5.153.891.881,93 2.584.382.601,04 311.833.692,48 1.659.577.315,36 598.098.273,05 338.116.186,23 256.647.324,68 81.468.861,55 1.389.751.776,99 1.389.751.776,99

2). Mutasi Kurang Pengurangan sebesar Rp58.721.679.662,69 pada tahun 2014 merupakan reclass dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan kepada aset tetap gedung dan bangunan. Reclass dilakukan karena kergiatan pekerjaan fisik konstruksi untuk aset tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2014. Berikut rincian aset tetap kontruksi dalam pengerjaan :

121


No I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Kegiatan Gedung Kantor Dinas Tata Kota Pembangunan Gedung Kantor Kel. Panunggangan Barat Pembangunan Gedung Kantor Kel. Jurumudi Pembangunan Gedung Kantor Kel. Karawaci Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pajak Wilayah Timur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung UPTD Wilayah Barat

1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. III

1.252.681.815,35 1.006.518.795,05 770.376.667,47 1.373.938.857,65 6.239.366.940,93 478.610.178,72


Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 1. Pembangunan Gedung Kantor II

Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2014 16.354.475.655,17

Gedung Sekolah Dinas Tata Kota SDN Cimone 2& 7 SDN Cikokol 3 SDN Benda SDN Cipondoh 5 SDN Petir 1 & 3 SDN Panunggangan 2 & 7 SMP 14 Pinang SMPN 22 Neglasari SDN Larangan Selatan 1 SDN Kunciran 6 SMPN 11 Larangan SMPN 7 Batuceper SMAN 2 Tangerang SMAN 14 Batuceper SMKN 1 Tangerang SMKN 4 Tangerang

5.232.982.400,00

31.405.085.183,16

Bangunan TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1. Pembangunan Landfill Blok A

4.100.469.841,18 1.009.227.960,60 1.777.810.596,74 2.381.247.330,91 2.179.020.064,95 1.942.831.581,00 3.051.089.212,32 1.517.412.390,96 1.388.395.767,53 1.777.131.649,19 1.078.956.534,81 2.311.774.937,29 2.431.242.836,91 932.530.595,76 1.279.901.188,52 2.246.042.694,49

10.962.118.824,35 10.962.118.824,35

JUMLAH

58.721.679.662,68

(7) Akumulasi Penyusutan Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset 122


Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan). Berikut rincian akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2014: No

Uraian



Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

402.962.605.682,12

337.415.556.283,40

2.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

433.623.727.665,46

379.608.705.716,56

3.

Akumulasi PenyusutanJalan, Irigasi, dan Jaringan

966.176.780.089,14

869.177.269.347,68

4.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

2.345.370.701,71

1.915.584.565,50

1.805.108.484.138,42

1.588.117.115.913,14


1.

Jumlah

Apabila disandingkan nilai perolehan aset tetap, maka akan diperoleh nilai buku untuk masing-masing aset tetap per 31 Desember 2014 sebagai berikut: Tanah

Peralatan dan Mesin Akum. Peny. Peralatan dan Mesin Nilai Buku Peralatan dan Mesin

790.907.997.672,38 (402.962.605.682,12)

Gedung dan Bangunan 1.577.430.338.771,41 Akum Peny. Gedung dan Bangunan (433.623.727.665,46) Nilai Buku Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.171.453.175.741,55 Akum Peny. Jalan, Irigasi dan (966.176.780.089,14) Jaringan Nilai Buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap lainnya Akum Peny. Aset tetap lainnya Nilai Buku Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

1.866.552.828.937,42

31.948.081.249,28 (2.345.370.701,71)

Konstruksi dalam Pengerjaan Total Aset Tetap

387.945.391.990,27

1.143.806.611.105,95

1.205.276.395.652,41

29.602.710.547,57 29.758.572.399,70 4.662.942.510.633,31

123


Hal-hal penting yang berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut : a. Realisasi belanja modal yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya selama tahun anggaran 2014 sebesar Rp448.348.236.574,00 dengan penambahan aset tetap sebesar Rp978.996.064.272,28 sehingga terjadi perbedaan penambahan aset tetap sebesar Rp530.647.827.698,28. perbedaan ini terjadi karena adanya:


1). Tidak seluruh realisasi belanja modal dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, contohnya adalah kegiatan Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan senilai Rp675.040.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tidak dapat diakui seluruhnya sebagai aset tetap karena terdapat sebesar Rp141.936.000,00 yang harus diakui sebagai biaya (expense). Realisasi belanja modal yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap adalah sebesar Rp436.763.877.746,14, sedangkan sisa realisasi belanja modal sebesar Rp11.584.358.827,86 terdistribusi kepada (1) aset lainnya sebesar Rp71.800.000,00 dan (2) biaya (expenses) dalam bentuk pengeluaran untuk pegawai sebesar Rp1.338.712.368,93 dan barang/jasa sebesar Rp10.173.846.458,92. 2). Terdapat sebagian dari realisasi belanja pegawai dan belanja barang yang merupakan bagian dari upaya memperoleh aset tetap, sehingga harus dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap sebesar Rp2.814.130.702,65 terdiri dari realisasi belanja pegawai untuk aset tetap sebesar Rp625.535.207,64dan realisasi belanja barang dan jasa untuk aset tetap sebesar Rp2.188.595.495,00. 3). Terdapat penambahan aset tetap yang bukan berasal dari realisasi belanja yang dianggarkan dalam APBD, yaitu berasal dari (1) realisasi penggunaan dana BOS sebesar Rp5.838.355.041,00 dan (2) realiasi pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Kota Tangerang sebesar Rp200.143.960,00. 4). Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Tangerang menerima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh 5 (lima) pengembang sebesar Rp468.810.381.000,00 5). Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Tangerang menerima hibah senilai Rp62.418.140.120,57 terdiri dari: a. Hibah Kementrian Perhubungan senilai Rp9.199.800.000,00berdasarkan Naskah perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Tangerang No. PJ.1 Tahun 2014, No. 972/539a.Dishub tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa 10 (Sepuluh) Unit Bus Angkutan Umum Massal 124



Perkotaan/BRT (Trans JABODETABEK-TANGERANG) Kepada Pemerintah Kota Tangerang; b. Hibah Kementrian Kelautan dan Perikanan berupa Alat Angkutan Darat Bermotor senilai Rp404.336.300,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 24424/P2HP.3/PL.420/XI/2014 tanggal 31 Desember 2014 berupa mobil Truk Roda 4 Berpendingin sebanyak 1 (satu) unit; c. Hibah dari Kementrian Kelautan dan Perikanan senilai Rp32.989.000,00 berupa Chest Freezer sebanyak 10 (sepuluh) unit berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 19818/P2HP.3/PL.420/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014; d. Hibah dari Kementrian Keuangan senilai Rp324.274.686,00 berupa high speed printer sebanyak 3 (tiga) unit berdasarkan Perjanjian Hibah antara Kementrian Keuangan dengan Pemerintah Kota Tangerang

e.

f.

g.

h.

i.

PRJ-95/MK.1/2014

(972/110-DPKD/2014)

tentang Hibah Barang Milik

Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur kepada Pemerintah Kota Tangerang Tanggal 1 Juli 2014; Hibah dari BKPM RI senilai Rp26.885.485,00 berupa PC sebanyak 3 (tiga) unit, Printer sebanyak 1 (satu) unit, dan UPS sebanyak 2 (dua) unit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.34 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia; Hibah dari BNP2TKI senilai Rp1.150.000,00 berupa 1 (satu) unit Finger Print berdasarkan Surat Kepalal BP3TKI Serang tanggal 12 Desember 2014 Perihal Penyerahan Hibah Barang Milik Negara; Hibah dari Kementrian Pendidikan dalam bentuk Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun Anggaran 2014 senilai Rp757.185.271,57 pada 11 (sebelas) SD Negeri dan 1 (satu) SMP Negeri; Hibah dari Kementrian Pekerjaan Umum senilai Rp50.857.559.378,00 berdasarkan Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementrian Pekerjaan 05/BA/SJ/2014 Umum dengan Wakil Walikota Tangerang Nomor : 972/136-Perkim/2014

tanggal 21 Januari 2014 yang terdiri dari 4 (empat) twin block 396 unit yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan menggunakan DIPA TA 2010/2011; Pemberian Dana oleh Kementrian Pendidikan dalam bentuk Pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Laboratorium IPA SMPN 10 senilai Rp406.980.000,00; dan 125


j.

Pemberian Dana oleh Kementrian Pendidikan dalam bentuk Pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Laboratorium IPA SMPN 18 senilai Rp406.980.000,00;

6). Terdapat koreksi penambahan atas pencatatan Aset Tetap sampai dengan31 Desember 2013 senilai Rp2.941.415.044,29 yang terdiri dari koreksi tambah atas:


a. Tanah tandon air di Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper senilai Rp2.281.650.000,00 dimana tanah tersebut sebelumnya dicatat dengan luas 40.000 m2 dan berdasarkan hasil ukur tanah titisara pada tahun 2008 oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang, diketahui bahwa luas yang sebenarnya adalah 55.211 m 2; b. Alat Angkutan sebesar Rp7.235.844,29 yang terdiri dari 1) koreksi tambah atas kesalahan penghapusan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi pada Tahun 2013 untuk 2 (dua) unit kendaraan senilai Rp5.950.000,00 dan 2) Koreksi tambah atas kelebihan penghapusan pada Sekretariat Daerah pada Tahun 2013 untuk 1(satu) unit kendaraan senilai Rp1.285.844,29; c. Komputer, Alat Studio, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan, dan Bangunan dan Gedung sebesar Rp652.529.200,00 berasal dari Dana Bantuan Sosial (APBN) Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang;

7). Terdapat pengurangan aset tetap sebesar Rp32.645.916.055,69 karena (1) penghapusan berdasarkan Keputusan Penghapusan sebesar Rp32.639.966.055,69 (sebagaimana telah dijelaskan di atas pada setiap kelompok aset tetap) dan (2) Koreksi kurang pada pencatatan Alat Angkutan sebesar Rp5.950.000, atas kesalahan penghapusan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi pada Tahun 2013 untuk 2 (dua) unit kendaraan senilai Rp5.950.000,00 yang seharusnya dihapus pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. 8). Terdapat koreksi tambah dan koreksi kurang aset tetap sebesar Rp327.650.896.407,08 yang berasal dari adanya (1) perpindahan penggunaan aset tetap antar SKPD, dan (2) perpindahan karena reclass konstruksi dalam pengerjaan kepada gedung dan bangunan (sebagaimana telah dijelaskan di atas pada setiap kelompok aset tetap). b. Tanah 1). Per 31 Desember 2014, masih terdapat 351 lokasi tanah milik Pemerintah Kota Tangerang senilai Rp507.544.923.750,00 yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang dan sebanyak 87 bidang/lokasi

126


senilai Rp60.359.310.250,00 telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang. 2). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Neraca Awal Kota Tangerang, terdapat (6) enam lokasi tanah dan bangunan kantor yang tercatat pada Neraca Awal Kota Tangerang senilai Rp19.986.000.000,00 yang belum disertai Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Provinsi Banten. 3). Terdapat akta hibah satu bidang tanah yang diperuntukkan Pembangunan Fly Over (Jalan Layang) Jalan Gatot Subroto masih diagunkan di PT Bank Rakyat Indonesia senilai Rp108.000.000,00.


4). Selama tahun 2014 ditetapkan nilai tanah sebanyak 273 bidang yang berasal dari fasilitas fasos dan fasum senilai dengan total nilai sebesar Rp468.810.381.000,00 berdasarkan: a. Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 030/Kep.411-DPKD/2014 tentang Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah untuk Kepentingan Daftar Investaris/Neraca Daerah tanggal 27 Nopember 2014. Ditetapkan 246 (dua ratus empat puluh enam) bidang tanah senilai Rp440.427.183.000,00; b. Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 030/Kep.438-DPKD/2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang Semester II Tahun Anggaran 2014 tanggal 31 Desember 2014. Ditetapkan untuk 27 bidang tanah senilai Rp28.383.198.000,00.

5). Selama tahun 2014 terdapat 27 bidang yang sedang dilakukan proses pembuatan sertifikat yang berasal dari penyerahan Fasos Fasum. 6). Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah, gedung, dan bangunan pada Tahun 2013, terdapat aset tanah milik Pemerintah Kota Tangerang yang dikuasai oleh Pihak lain sebanyak 27 bidang pada 9 kecamatan sebesar Rp46.998.931.133,89, yang terdiri dari 18 bidang tanah yang dibangun untuk rumah warga sebagai tempat tinggal sebesar Rp26.464.650.430,45 dan 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan sebesar Rp20.534.280.703,44. Hal tersebut telah dilakukan langkah-langkah pengamanan oleh Tim Penegak Peraturan Daerah antara lain dengan cara memberikan teguran peringatan dan somasi serta khusus untuk 2 (dua) bidang aset tanah yang terletak di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug telah dilakukan penertiban melalui pembongkaran, sedangkan 9 aset tanah yang digunakan untuk bangunan Yayasan atau lembaga pendidikan dipertimbangkan dilakukan pemanfaatan melalui sewa berdasarkan peraturan pengelolaan barang milik daerah. 7). Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor: 336/PDT.G/2011/PN.TNG antara Penggugat Syamsudin HN, CS 127



melawan Tergugat Pemerintah Kota Tangerang atas Tanah Titisara Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang tanggal 12 September 2012 menyatakan bahwa batal demi hukum atau tidak berlaku hasil penilaian PT. Sucofindo tahun 2004 dan memerintahkan kepada tergugat untuk mengeluarkan tanah eks Titisara yang ditempati oleh Penggugat dari daftar aset Pemerintah Kota Tangerang. Atas tanah tersebut dilakukan pengukuran pada tahun 2008 oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan luas total 260.522m2 yang terdiri atas: a. Tanah yang dikuasai masyarakat seluas 189.309m2 b. Di luar tanah masyarakat penggugat seluas 16.240m 2; dan c. Tandon Air/Galian Pasir seluas 55.211 m2. Hasil pengukuran ini menjadi dasar Putusan Perkara Pengadilan sebagaimana tersebut di atas. Sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan, dilakukan pengukuran ulang pada tahun 2013 oleh Kantor Pertanahan Tangerang dengan luas total 283.597m2, yang terdiri dari: a. Tanah yangyang dikuasasi masyarakatseluas 189.309m2; b. Di luar masyarakat penggugat seluas 16.240m2; c. Tandon Air seluas 55.211m2; dan d. Prasarana seluas 22.837m2. Atas putusan pengadilan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah mengeluarkan Tanah Pemukiman Warga berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 030/Kep.382.1-DPKD/2014 tentang Penghapusan Tanah dan/atau Bangunan Eks Titisara di Kelurahan Batusari dan Eks Kelurahan Sudimara Selatan dari Daftar Aset Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 31 Oktober 2014 dan melakukan koreksi pencatatan untuk luas tanah Tandon Air seluas 15.211m 2 (Rp2.281.650.000,00). Untuk sisa tanah seluas 39.077 m2 masih diperlukan verifikasi kembali.

c. Peralatan dan Mesin

1). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Neraca Awal Kota Tangerang, terdapat 31 unit Alat Kedokteran pada Puskesmas Sukasari, Cipondoh, Ciledug, Karawaci Baru, Cibodasari, Baja, dan Pondok Bahar yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Banten belum tercatat pada Neraca per 31 Desember 2007 karena belum dapat ditentukan nilainya dan 6 (enam) unit lainnya yang tidak jelas keberadaannya. 2). Selama tahun 2014 terjadi kehilangan kendaraan milik Pemerintah Kota Tangerang, terdiri dari: Uraian

Nilai (Rp)

Honda Astrea Supra – B 6878 CJQ Honda – B 6078 CVQ Honda – B 6842 CJQ 128

14.952.955,46 14.999.066,00 14.918.990,00


Honda – B 6892 CJQ Honda GL 200 R – B 6882 CJQ Honda Tiger – B 6063 CJQ Honda – B 6960 CJQ

14.984417,00 24.353.000,00 24.544.138,00 15.024.330,59 Total

123.776.897,05

Berdasarkan hal tersebut di atas aset Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan penghapusan melalui mekanisme yang berlaku atas 7 (Tujuh) unit sepeda motor berdasarkan:


a. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Nomor: 024/Kep.Setda 13-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 4 Februari 2014.

b. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 45-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 13 Juni 2014. c. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Nomor: 024/Kep.Setda 62-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Oktober 2014.

d. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Nomor: 024/Kep.Setda 64-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 10 Nopember 2014.

e. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 67-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 13 Nopember 2014. f. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 73-DPKD/2014 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 29 Desember 2014.

d. Gedung dan Bangunan 1). Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah, gedung, dan bangunan pada Tahun 2013, terdapat 10 gedung bangunan yang berada di 5 kecamatan dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp733.829.300,00, yang terdiri dari 9 gedung bangunan digunakan untuk rumah warga sebagai tempat tinggal sebesar Rp630.149.370,00 dan 1 gedung bangunan digunakan oleh 129


yayasan/lembaga pendidikan sebesar Rp103.680.000,00. Dari 9 gedung bangunan yang digunakan untuk rumah warga, terdapat 1 gedung bangunan belum memiliki nilai dan 4 gedung bangunan belum memiliki nilai dan luas karena kelima bangunan tersebut merupakan satu kesatuan dengan bangunan komplek SDN Larangan 4, 7, 8, 10 dan Komplek SDN Cipete 2 dimana bangunan komplek SDN tersebut telah dicatat dalam daftar barang milik daerah termasuk luas dan nilai perolehan. 2). Terdapat 3 gedung pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dengan nilai total minus yang disebabkan hal sebagai berikut:


a. Bangunan Wisma Pemda Pada Sekretariat Daerah nilai Rp (26.125.639) merupakan penghapusan tahun 2006 sebagai bagian penyertaan modal dari PD Pasar nilai buku Rp. 186.702.761,4 nilai pada SK penghapusan sebesar Rp. 212.198.400,b. Bangunan SDN Jati 4 Pada Dinas Pendidikan nilai Rp. (122.928.615),

pada buku mutasi terdapat 2 (dua) record sedung SDN Jati 4 yang seharusnya nilainya di gabung, saldo yang pertama adalah sebesar Rp. (122.928.615) dan kedua sebesar Rp. 895.976.744,60.-

c. Bangunan Gedung Tenaga Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan nilai Rp.

(80.593.521), gedung Disnaker terdiri dari 3 Bangunan, 2 bangunan nilainya Rp. 257.126.400,- dan Rp. 288.921.600 dihapus pada tahun 2004 dengan nilai penghapusan Rp. 328.869.156,03 dan Rp. 369.515.120,96, sedangkan bangunan masjid senilai Rp. 96.575.059,35 belum dihapus walaupun secara fisik bangunan tersebut sudah dihapuskan bersamaan dengan kedua bangunan di atas.

e. Dalam kaitannya dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, masih terdapat asset tetap yang belum memiliki informasi lengkap dalam laporan aset (KIB), dalam hal ini informasi mengenai tahun perolehan dan/atau nilai perolehan maka tidak dilakukan penyusutan aset tetap dimaksud.

130


VI.14.6. Aset Lainnya dari:

Akun Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 terdiri

Uraian - Tagihan Jangka Panjang - Kemitraan dengan Pihak

31 Desember 2013 (Rp) 61.161.172,00 15.122.312.800,00

2.045.837.068,91 348.007.424,00

2.885.884.386,00 348.007.424,00

17.540.715.626,24

18.417.365.782,00


Ketiga - Aset Tak Berwujud - Aset Lain-lain

31 Desember 2014 (Rp) 24.558.333,33 15.122.312.800,00

Jumlah

VI.14.6.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan akun untuk menampung sisa cicilan peneriman Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Akun Tagihan Jangka panjang Per tanggal 31 Desember 2014 seluruhnya berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian. URAIAN

- Tuntutan Ganti

Kerugian Jumlah

31 Desember 2014 (Rp) 24.558.333,33

31 Desember 2013 (Rp) 61.161.172,00

24.558.333,33

61.161.172,00

VI.14.6.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Tangerang yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Susun Manis I sampai dengan Manis VII, dan tanah yang digunakan untuk Plaza Baru Ciledug Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Tangerang dalam pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

131


No

Aktiva BOT

1

Rusunawa Manis I, II, III, dan IV

2

AKTIVA YANG DIAKUI (Rp) BANGUNAN TANAH -

KETERANGAN -

Rusunawa Manis V, VI, dan VII

195.412.800,00

3.654.900.000,00

-

Tanah milik Pemerintah Kota Tangerang. Bangunan dibangun oleh Departemen Kimpraswil. Sebelum ada penyerahan aset dari Departemen Kimpraswil bangunan masih menjadi milik Pemerintah Pusat.


3

Tanah milik Pemerintah Kota Tangerang Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT Perumnas dengan masa pengembalian 25 tahun

Plaza Baru Ciledug

Jumlah

11.272.000.000,00

195.412.800,00

-

Tanah seluas 11.272 m² senilai Rp11.272.000.000,00 berlokasi di Jl. HOS Cokro Aminoto, Sudimara Barat, Ciledug dikerjasamakan dengan PT Putra Cita Nusa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Ciledug Plaza No. 644/01Kumdang/PKS/01 dan No. 007/KCLG/PCN/IV-01 tanggal 2 April 2001, dan telah diaddendum dengan No. 644/02Kumdang/PKS/02 dan No. 008/K-CLG/PCN/X-02 tanggal 1 Oktober 2002. Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 32 tahun.

14.926.900.000,00

VI.14.6.3. Aset Tak Berwujud

Akun Aset Tak Berwujud terdiri dari aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud milik Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari software yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2014. Aset ini dicatat sebesar nilai perolehannya. Saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: URAIAN



- Aset Tak Berwujud

10.430.058.611,18

10.311.593.568,02

- Amortisasi

(8.384.221.542,27)

(7.425.709.182,02)

2.045.837.068,91

2.885.884.386,00

Jumlah

132


VI.14.6.4. Aset Lain-lain Aset Lain-lain pada 31 Desember 2014seluruhnya terdiri dari aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut : Uraian - Bangunan Rusun Alam

VI.15.

31 Desember 2013 (Rp) 348.007.424,00

348.007.424,00

348.007.424,00


Jaya Jumlah

31 Desember 2014 (Rp) 348.007.424,00

KEWAJIBAN

Akun Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Tangerang. Sampai dengan 31 Desember 2014, kewajiban Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari: Uraian



- Kewajiban Jangka Pendek

38.621.903.486,00

189.278.275,00

- Kewajiban Jangka Panjang

0,00

0,00

38.621.903.486,00

189.278.275,00

Jumlah

Kewajiban Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2014 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek. Pos Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Tangerang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Untuk Tahun Anggaran 2014 terdiri dari: 1) Utang PPN Pusat, berupa potongan pajak Pemerintah Pusat yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.909.091,00; dan 2) Utang Belanja Barang, berupa tagihan pembayaran Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Multiguna) yang sudah dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum dibayarkan sebesar Rp38.617.994.395,00.Adapun rincian utang tersebut yaitu sebagai berikut : 133


No

Nama Rumah Sakit

Jumlah Utang (Rp)

1.

Aminah

1455.037.695,00

2.

An Nisa

1.183.891.206,00

3.

Aqidah

59.626.516,00

4.

Aria Medika

65.120.049,00


0,00

5.

Assyifa

6.

Awal Bros

94.103.669,00

7.

Bakti Asih

1.674.962.243,00

8.

Bunda Sejati

176.618.134,00

9.

Cengkareng

4.098.236,00

10. Ciptomangunkusumo

0,00

36.684.742,00

11. Daan Mogot

1.012.563.428,00

12. Dinda

13. Fatmawati

88.145.394,00

14. Harkit Rsab

5.125.638,00

15. Harkit Rsj

436.755.820,00

16. Hermina

162.425.677,00

7.321.130.494,00

17. Karang Tengah Medika 18. Karunia Bunda

30.793.300,00

19. Mayapada

36.319.721,00 268.259.801,00

20. Medika Lestari 21. Melati

67.474.031,00

22. Mulya

901.777.943,00 24.499.880,00

23. Mutiara Bunda 24. Permata Ibu

463.265.556,00

25. Pratiwi

114.823.682,00

134


No

Nama Rumah Sakit

Jumlah Utang (Rp)

26. Sari Asih Ar Rahmah

7.243.829.893,00

27. Sari Asih Ciledug

1.259.035.300,00

28. Sari Asih Karawaci

893.043.216,00

29. Sari Asih Sangiang

37.110.859,00 2.413.677.983,00

30. Siloam


7.545.807.451,00

31. Sitanala

170.772.706,00

32. Suharto Heerdjan Rsj

3.200.696.847,00

33. Tangerang Rsu Kab

50.193.601,00

34. Tiara

120.323.684,00

35. Usada Insani Jumlah

VI.16.

38.617.994.395,00

EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tangerang. Akun Ekuitas per 31 Desember 2014 terdiri dari: Uraian

- Ekuitas

Jumlah

VI.17.

31 Desember 2014 (Rp) 5.896.988.051.650,86

31 Desember 2013 (Rp) 4.686.651.120.233,24

5.896.988.051.650,86 4.686.651.120.233,24

KOMPONEN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2014. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

135


VI.17.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi


Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp626.064.430.706,00 Untuk Tahun Anggaran 2014, aktivitas operasi terutama terdiri dari:

VI.17.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No

Uraian

Realisasi 2014 (Rp)

1.

Pajak Hotel

2.

Pajak Restoran

182.113.973.033,00

3.

Pajak Hiburan

18.046.371.418,00

4.

Pajak Reklame

26.573.509.792,00

5.

Pajak Penerangan Jalan Umum

6.

Pajak atas Penyelenggaraan Parkir Swasta

7.

Pajak Air Tanah

8. 9.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah

32.340.168.439,00

140.442.296.387,00 47.411.390.011,00 6.026.279.175,00

351.918.376.450,00 249.884.131.219,00 1.054.756.495.924,00

VI.17.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

136


No

Uraian

Realisasi 2014 (Rp)

I

Retribusi Jasa Umum

9.199.242.945,00

1.

Pelayanan Kesehatan

678.814.000,00

2.

Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3.

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

280.379.000,00

4.


251.487.000,00

4.029.852.500,00

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt 5.

Pengujian Kendaraan Bermotor

3.568.090.000,00

6.


7.

Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa Lahan)

II


7.620.349.800,00

1.

Pemakaian Kekayaan Daerah

2.095.114.300,00

2.

Terminal

2.754.835.500,00

3.

Tempat Khusus Parkir

1.258.105.000,00

4.

Penyedotan Kakus

969.120.000,00

5.

Rumah Potong Hewan

543.175.000,00

III

Retribusi Perijinan Tertentu

56.700.459.880,00

1

Ijin Mendirikan Bangunan

53.147.831.243,00

2.

Ijin Gangguan

3.

Ijin Trayek

258.300.000,00

Jumlah

73.520.052.625,00

305.895.045,00 84.725.400,00

3.294.328.637,00

VI.17.1.3 Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

137


No

Uraian

Realisasi 2014 (Rp)

1.

Pendapatan Deviden dari Bank Jabar

9.333.215.071,00

2.

Pendapatan Deviden dari PDAM

1.921.738.634,00

3.

Pendapatan Deviden dari PD Pasar Jumlah

296.485.337,00 11.551.439.042,00


VI.17.1.4. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari: No 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uraian

Realisasi 2014 (Rp)


14.936.937.206,00


27.945.013.639,00

Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)

147.685.054,00

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

448.984.800,00



Pendapatan dari Hasil Eksekusi Atas Jaminan Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain Penerimaan

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jumlah

11.773.308.258,00 1.395.500,00 2.520.364.770,00 191.022.199,00 14.999.812.332,00 29.511.298.575,00 102.475.822.333,00

Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat realisasiarus masuk kas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

138


VI.17.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari: No

Uraian

Realisasi 2014 (Rp)

1.

PBB

13.163.334.967,00

2.

PPh Orang Pribadi

3.

Alokasi Kurang Bayar DBH PPh

161.457.118.543,00

Jumlah

16.224.861.629,00 190.845.315.139,00


VI.17.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari: No

Uraian

Realisasi 2014 (Rp)

1

Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan

383.182.410,00

2

Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum

759.701.591,00

3

Bagi Hasil SDA Kehutanan

139.522.925,00

4

Sumber Daya Alam Panas Bumi

70.022.400,00

Jumlah

1.352.429.326,00

VI.17.1.7. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp890.213.131.000,00.

VI.17.1.8. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp11.420.247.000,00.

139


VI.17.1.9. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No

Uraian

1.

Tambahan Penghasilan Guru

2.

Dana Insentif Daerah

Realisasi 2014 (Rp) 214.608.584.000,00 3.000.000.000,00


217.608.584.000,00

Jumlah

VI.17.1.10. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, yang terdiri dari: No

Uraian

Realisasi 2014 (Rp)

1

PKB

107.470.492.254,00

2

BBNKB

145.564.286.413,00

3

PBBKB

132.073.569.569,00

4

Pa ja k Ai r Permuka a n Pel a mpa ua n Ta rget DBH TA Sebel umnya Si s a DBH TA s ebel umnya ya ng bel um di di s tri bus i ka n

5 6

Jumlah

4.006.107.705,00

12.580.928.793,00 31.942.424.827,00

433.637.809.561,00

VI.17.1.11. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Hibah Arus Masuk Kas yang telah diterima dan di setorkan ke kas daerah selama tahun pelaporan, merupakan penerimaan dalam bentuk hibah daripemerintah Propinsi Banten sebesar Rp12.586.000.000,00.

VI.17.1.12. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama 140


tahun anggaran 2014 sebesar Rp1.224.719.834.697,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

VI.17.1.13. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang


Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos PembayaranBelanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun anggaran 2014 sebesar Rp1.127.985.348.260,00.Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk (termasuk benih unggul), penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang. Selama Tahun Anggaran 2014, Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp1.116.091.138.256,00 dan dari rekening yang disetarakan dengan Kas Daerah (Rekening FKTP untuk Dana Kapitasi) adalah sebesar Rp10.541.750.004,00.

VI.17.1.14. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2014 sebesar Rp19.295.000.000,00.

VI.17.1.15. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial Arus keluar kas dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2014 sebesar Rp616.250.000,00. Pengeluaran arus kas ini diperuntukan bagi pemberian bantuan kepada 104 lembaga PNPM.

141


VI.17.1.16. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2014 sebesar Rp224.041.282,00, pengeluaran kas ini merupakan restitusi bagi Pajak BPHTB.

VI.17.1.17. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya


Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2014 sebesar Rp1.062.421.005,00. Pengeluaran arus kas ini di peruntukan bagi pemberian bantuan untuk partai politik diantaranya Hanura, PKB, Golkar, PDI-P, GERINDRA, PPP, PKS, PAN, Demokrat, dan PKNU.

VI.17.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp450.196.645.775,00) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Rincian Arus kas ini terdiri dari:

VI.17.2.1. Arus Masuk Kas atas Penjualan Peralatan dan Mesin Arus masuk kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin yang telah dihapuskan dari Neraca melalui tata cara penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai sebesar Rp643.860.566,00.

VI.17.2.2. Arus Masuk Kas atas Penjualan Gedung dan Bangunan Arus masuk kas dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan gedung dan bangunan 142


yang telah dihapuskan dari Neraca melalui tata cara penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai sebesar Rp127.000.000,00.

VI.17.2.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun pelaporan dengan nilai sebesar Rp9.491.295.000,00.


VI.17.2.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin. Selama tahun anggaran 2014 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp140.976.692.413,00.

VI.17.2.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama tahun anggaran 2014 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp70.426.390.298,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung kantor.

VI.17.2.6 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp229.649.422.730,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

VI.17.2.7. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa buku dan barang perpustakaan, dan barang bercorak seni dan budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah 143


dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp423.705.900,00.

VI.17.2.8. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya


Arus keluar kas dari Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Lainnya. Aset Lainnyamerupakan aset pemerintahdaerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan seperti tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp0,00.

VI.17.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp0,00.

VI.17.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Tangerang. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2014 adalah Rp174.155.881.591,00. Rincian arus kas ini terdiri dari:

VI.17.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp39.617.397.523,00 yang terdiri dari (i) pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang berasal dari gaji dan 144


tunjangan pegawai sebesar Rp39.613.488.432,00 dan (ii) penerimaan kas pajak Pemerintah Pusat di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.909.091,00.

VI.17.4.2. Arus Masuk Kas Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah


Arus masuk kas ini merupakan penerimaan dalam bentuk pengembalian atas kas belanja daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp172.838.843.652,00

VI.17.4.3. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Sisa Belanja di Bendahara Pengeluaran Arus masuk kas ini merupakan penerimaan sisa belanja yang ada di Bendahara Pengeluaran selama tahun anggaran 2014 dan belum disetorkan ke Kas Daerah, yaitu sebesar Rp1.353.549.123,00.

VI.17.4.4. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, nilai penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp39.653.908.707,00 yang terdiri dari(i) pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp39.613.488.432,00 dan (ii) pengeluaran kas pajak Pemerintah Pusat di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp35.754.275,00 serta (iii) penyetoran kas pajak restoran yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Benda pada tahun 2013 ke rekening kas daerah sebesar Rp4.666.000,00.

145


VI.18.

HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2014

VI.18.1.

PENGELOLAAN

Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah


Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2014 terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang diatur diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut (penerimaan dan pengeluaran) tidak melalui Rekening Kas Daerah tetapi langsung kepada rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 32 Puskesmas di Kota Tangerang; 2) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Tangerang yang diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dimana dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah.

VI.18.2.

Pengelolaan Non APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Selain pengelolaan Dana JKN dan Dana BLUD, Pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Pendidikan Negeri juga mengelola Dana BOS yang merupakan Hibah dari Pemerintah Propinsi Banten. Untuk Tahun 2014 Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp128.187.817.669,55 dimana dana tersebut digunakan untuk realisasi belanja barang sebesar Rp125.187.817.669,55, pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp5.838.355.041,00 dan saldo kas di Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebesar Rp3.130.230.822,00.

VI.18.3.

Pengelolaan Kas

Dalam melaksanakan pengelolaan kas, Pemerintah Kota Tangerang menggunakan sebanyak 1.491 rekening yang digunakan untuk : 1). Pengelolaan Dana APBD, terdiri dari a. Rekening Kas Daerah sebanyak 1 rekening b. Rekening Bendahara Penerimaan SKPD sebanyak 2 rekening 146


c. d. e. f. g. h.

Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebanyak 44 rekening Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD sebanyak 1 rekening Rekening Dana Kapitasi pada FKTP sebanyak 32 rekening Rekening BLUD RSUD Kota Tangerang sebanyak 1 rekening Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 61 rekening Rekening Pembantu: (i) Pengelolaan Rusunawa sebanyak 1 rekening (ii) Pengelolaan Tangerang Cerdas sebanyak 913 rekening 2). Pengelolaan Dana Non APBD: Rekening Pengelolaan Dana BOS sebanyak 435 rekening

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt 147


BAB VII INFORMASI NON KEUANGAN VII.1.

GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG

VII.2.


Kota Tangerang berdiri sejak tanggal 28 Pebruari 1993 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1993. Karena letak geografisnya yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta, maka Kota Tangerang berfungsi sebagai daerah permukiman, industri dan perdagangan. Kota Tangerang mempunyai luas wilayah 183,78 km2 (termasuk kawasan Bandara Soekarno Hatta dengan luas 19,69 km 2), dimana secara administratif terbagi atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, di mana batas wilayah administratifnya berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Tangerang yang

diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 12 Lembaga Teknis, 15 Dinas, 2 BUMD, 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut : 1.

2.

Lembaga Teknis terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 3) Inspektorat 4) Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 6) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 7) Kantor Arsip Daerah 8) Kantor Perpustakaan Daerah 9) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 10) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 11) Satuan Polisi Pamong Praja 12) RSUD Dinas Daerah terdiri dari : 1) Dinas Kesehatan 2) Dinas Pendidikan 3) Dinas Pertanian 4) Dinas Tata Kota 148


3.

4.


5) Dinas Pekerjaan Umum 6) Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata 7) Dinas Perhubungan 8) Dinas Ketenagakerjaan 9) Dinas Sosial 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 11) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 13) Dinas Kebersihan dan Pertamanan 14) Dinas Pemadam Kebakaran 15) Dinas Informasi dan Komunikasi Kecamatan terdiri atas : 1) Kecamatan Tangerang 2) Kecamatan Cipondoh 3) Kecamatan Ciledug 4) Kecamatan Jatiuwung 5) Kecamatan Batuceper 6) Kecamatan Benda 7) Kecamatan Karawaci 8) Kecamatan Cibodas 9) Kecamatan Pinang 10) Kecamatan Larangan 11) Kecamatan Karang Tengah 12) Kecamatan Priuk 13) Kecamatan Neglasari

BUMD terdiri atas : 1) PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang 2) PD Pasar Kota Tangerang

149


BAB VIII PENUTUP


Di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2014 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah, selain itu LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual. Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

150


Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2014 ini, Pemerintah Kota Tangerang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

WALIKOTA TANGERANG


H. ARIEF R. WISMANSYAH

151

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Recommend Documents