PEMERINTAH KOTA TANGERANG

P E M E R IN T A H

K O T A

T A N G E R A N G

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Tahun 2014

I. Latar Belakang:

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya penciptaan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD) kepada masyarakat, yang secara teknis penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1

II. Maksud dan Tujuan


A. Maksud:

- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2014 merupakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2014. B. Tujuan:

- Memberikan

informasi

kepada

masyarakat

tentang

penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama Tahun 2014 untuk mendapatkan umpan balik (feed back) dari masyarakat berupa tanggapan atau saran secara lisan dan/atau tertulis dengan tertib dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. III. Ruang lingkup:

1. Substansi/Materi:

Muatan ILPPD merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi : a. UrusanDesentralisasi, yang berupa penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan; b. Tugas Pembantuan,yang meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. - Tugas Umum Pemerintahan, yang berupa kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan, serta berbagai permasalahan dan solusinya. 2. Wilayah:

2

ILPPD yang diinformasikan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kota Tangerang. 3. Waktu: ILPPD yang diinformasikan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2014.


IV. Gambaran Umum Daerah A.Kondisi Geografis

Kota Tangerang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan UndangUndang No. 2 Tahun 1993. Berada di bagian Timur Provinsi Banten, merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dan ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabodetabek. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Tahun 2011, luas wilayah Kota Tangerang adalah + 184.24 km2 (termasuk Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, seluas + 19.69 km2).

Kota Tangerang berjarak ± 60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini. Kondisi tersebut 3

harus dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang. Wilayah Kota Tangerang, berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Berbatasan

dengan

Kecamatan Sepatan 

Sebelah Selatan

Kecamatan

Teluknaga

dan

Kabupaten Tangerang;

: Berbatasan dengan Kecamatan Curug, Serpong dan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;



Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt DKI Jakarta;



Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

B. Wilayah Administrasi Kota Tangerang

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tuga-tugas kepemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, secara administrasi Kota Tangerang terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Dimana total jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 965 dan Rukun Tetangga sebanyak 4.768. Distribusi luas wilayah dan jumlah kelurahan berdasarkan wilayah kecamatan seperti pada gambar berikut:

4

C. Gambaran Umum Demografis Gambaran umum demografis Kota Tangerang bisa dilihat melalui berbagai data/informasi yang terkait dengan kependudukan, yaitu antara lain: jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, dll, seperti terlihat pada gambar berikut: Jumlah Penduduk Kota Tangerang Jumlah Penduduk Kota Tangerang Per Kecamatan Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

250.00

225.54

200.00 65+

170.41

187.26 181.53

213.81

187.72


60 – 64 152.96 145.44 133.98 55 – 59 150.00 124.47 117.39 50 – 54 103.94 45 – 49 86.84 100.00 40 – 44 35 – 39 30 – 34 50.00 25 – 29 7.35 8.27 6.31 11.23 9.20 9.25 10.14 9.03 5.64 7.57 6.49 5.17 4.34 20 – 24 0.00 15 – 19 10 – 14 5–9 0–4 150,000

Jumlah50,000 (jiwa)/1.000 100,000

Wanita

0 Persen (%) 50,000

100,000

150,000

Pria

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Jumlah Penduduk Kota Tangerang relatif seimbang antara perempuan dengan laki-laki dengan bentuk piramida penduduk yang mencerminkan adanya potensi penduduk produktif (20-50 tahun) yang tinggi serta harapan hidup yang meningkat.

Sementara itu, dari Laju

Pertumbuhan Penduduk (LPP), jumlah penduduk, dan tingkat kepadatan pendudukselama Tahun 2014 terlihat bahwa Kecamatan Cibodas dan Tangerang masing-masing merupakan kecamatan yang mempunyai LPP tertinggi dan terendah, Kecamatan Cipondoh dan Benda masing-masing merupakan kecamatan yang paling banyak dan paling sedikit jumlah penduduknya, serta Kecamatan Cibodas dan Jatiuwung masing-masing merupakan kecamatan yang paling padat dan paling jarang penduduknya.

Hal ini sangat terkait dengan kebijakan

pemerintah tentang fungsi wilayah baik sebagai hunian/perumahan maupun sebagai kawasan industri daerah. Selain itu, perkembangan kependudukan Kota Tangerang jika dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, perkembangannya selama Tahun 2014bisa dilihat pada gambar berikut ini:

5

16

14.09

14

12.89

12 10

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%) 8.31

8.62

8

7.81 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)

6 4 2 0 2010

2011

2012

2013

2014


100

80

Tren Persentase Angkatan Kerja Tahun 2010-2014 70.31 69.17 68.02 67.69 66.74

60 40

Angkatan Kerja

20

0

2010

2011

2012

2013

2014

Berdasarkan gambar di atas, pada Tahun 2014 secara umum ketenagakerjaan di Kota Tangerang relatif stabil (tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan). Hal ini terkait dengan kondisivitas Kota Tangerang yang relatif aman dan terkendali. Dengan melihat hal tersebut, maka masih memungkinkan adanya kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di berbagai sektor usaha di Kota Tangerang.

6

D. Gambaran Perekonomian Daerah Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak terhadap kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang secara nyata dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan daya beli masyarakat. Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolok ukur kinerja perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang ekonomi. Kerangka ekonomi daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi daerah yang memberikan kontribusi agregat ekonomi, berdasarkan penggunaan maupun sektor riil lapangan usaha dalam batasan-batasan


kemampuan ekonomi daerah.

Pembangunan perekonomian di wilayah Kota Tangerang beserta pertumbuhan dan perkembangannya yang didasarkan pada berbagai indikator perekonomian daerah (Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pembuhan Sektoral PDRB, Laju Inflasi Harga, dll.) selama Tahun 2014 bisa dilihat sebagai berikut:

PDRB Per Sektor Kota Tangerang Tahun 2014

20000 15000 10000 5000 0

16,200.53

50.76 0

11,629.05 312.75 775.86 5,322.15 1,467.77 859.68

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2010 - 2014

9.5

8.85

8.5 7.5 6.5

6.5 6.57

6.11 6.26

6.55 6.15 5.86

6.39

6.1

5.5

LPE Kota Tangerang LPE Provinsi Banten

5.72 5.86

5.03 5.01

4.5 2010

2011

2012

2013

2014 7

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang pada Tahun 2014 sebesar 5.03% lebih tinggi dari LPE Provinsi Banten (5.01) dan LPE Nasional (5.01%). Jika dilihat dari kecenderungannya, LPE Kota Tangerang dari Tahun 2010-2014 relatif stabil seiring dengan LPE Provinsi Banten dan LPE Nasional. Pertumbuhan sektor terbesar dan terkecil adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi(10,36%) dan Sektor Bangunan (5.85%), sedangkan kontribusi terbesar dan terkecil adalah sector industri pengolahan (42,97%) dan Sektor Pertanian (0.15%). Sementara itu terlihat bahwa laju inflasi Kota Tangerang pada Tahun 2014 sebesar 10.03% yang merupakan


inflasi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun namun masih di bawah perkiraan RPJMD (10.12%).

Mengenai investasi, berikut disajikan tabel perkembangan investasi di Kota Tangerang pada PMDN dan PMA selama Tahun 2010-2014 yang secara umum relatif meningkat setiap tahunnya.

Tabel Perkembangan Investasi PMA dan PMDN Kota Tangerang Tahun 2009–2013 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014*)

Uraian

Jumlah Perusahaan Investasi US$ Rupiah Jumlah Perusahaan Investasi US$ Rupiah Jumlah Perusahaan Investasi US$ Rupiah Jumlah Perusahaan Investasi US$ Rupiah Jumlah Perusahaan US$ Investasi Rupiah

Perusahaan PMA PMDN 266 141 2.720.352.000 2.535.006.927.797 9.353.993.711.822 282 141 2.763.119.580 3.083.660.459.698 9.353.993.711.822 282 141 3.103.973.688 3.335.854.900.000 14.372.979.417.648 292 141 3.072.790.288 3.559.425.660.000 13.060.000.000.000 44 57.052.195 2.085.472.188.395 -

Jumlah 407 2.720.352.000 11.889.000.639.619 423 2.763.119.580 12.437.654.171.520 423 3.103.973.688 17.456.639.877.346 433 3.072.790.288 16.619.425.660.000 44 57.052.195 2.085.472.188.395

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten, 2014 *) Angka Sementara Sampai Dengan Bulan Oktober Tahun 2014

V. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 20142018 Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah (Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah) 8

Arah kebijakan umum Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, diarahkan untuk pencapaian visi dan misi daerah berupa: VISI: “TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”


MISI:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional;

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi; 3. Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi; 4. Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas;

5. Mewujudkan

Pembangunan

Yang

Berkelanjutan

Dan

Berwawasan

Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman.

Upaya pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan melalui 9 strategi umum serta 7arah kebijakan daerah dengan 11 prioritas pembangunan.

9

VI. Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam pelaksanannya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu


pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut disampaikan APBD Kota Tangerang dan capaian realisasinya untuk pada Tahun Anggaran 2014.

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah, berikut ini disajikan rencana/target dan realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2014.

1,400.00

PENDAPATAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014

1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

10

2. Belanja Daerah Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah, berikut ini disajikan rencana/target dan realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, pada Tahun Anggaran 2014. BELANJA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt 0.00

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Tidak Langsung

1,121.00

966.00

Belanja Langsung

2,389.00

1,691.00

3. Pembiayaan

Berdasarkan arah kebijakan pembiayaan daerah, berikut ini disajikan rencana/target dan realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2010-2014. Pembiayaan Kota Tangerang Tahun 2014

600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

Target Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

11

VII. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi A. Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014–2018 berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan yang diterjemahkan ke dalam pembagian urusan pemerintahan (urusan wajib dan pilihan), serta program/kegiatan pembangunan beserta indikator dan target-targetnya selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD Kota Tangerang merupakan turunan (derivasi) dan operasionalisasi tahunan dari RPJMD Kota Tangerang yang memuat rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari program/kegiatan dan pagu anggaran beserta indikator


dan target-targetnya selama jangka waktu 1 tahun.

Dalam rangka pencapaian visi misi dan 11 prioritas pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Tangerang Tahun 20142018, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2014, melaksanakan 32 urusan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, dengan jumlah program sebanyak 147program dan 1.465 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.510.664.614.205,00.

Upaya-upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dikelompokkan dalam urusan-urusan wajib dan pilihan seperti yang terangkum sebagai berikut: I.

Penyelenggaraan

Urusan

Wajib

Pemerintahan

Daerah

Kota

Tangerang Tahun 2014

CAPAIAN URUSAN WAJIB DAN PENYERAPAN ANGGARAN

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CAPAIAN URUSAN

12

II.

Penyelenggaraan

Urusan

Pilihan

Pemerintahan

Daerah

Kota

Tangerang Tahun 2014

CAPAIAN URUSAN PILIHAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN 100.00 50.00 0.00 1

2

3

4

5

6

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt CAPAIAN URUSAN

B. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

PadaTahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Tangerang menerima berbagai program/kegiatan dari anggaran tugas pembantuan Pemerintah Pusat, dapat diuraikan sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

Tugas pembantuan yang diterima Dinas Kesehatan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No Program dan Kegiatan 1.

Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Tahun 2014

Pemberi Tugas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dasar Hukum

DIPA dengan Nomor: SP DIPA-024.03.4.299487/2014 tanggal 5 Desember 2013. Dan Revisi Ke 01 pada tanggal 13 Februari 2014

Sumber: Data Olahan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2014

13

C. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Tangerang berupaya menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara optimal. Tugas tersebut terfokus kepada kebutuhan masyarakat akan sebuah pemerintahan yang mampu menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban serta mensejahterakan masyarakat. Pelaporan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 meliputi tugas umum sebagai berikut: 1. Kerjasama Antar Daerah; 2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;


3. Koordinasi dengan Pihak Vertikal di Daerah; 4. Pembinaan Batas Wilayah;

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;

6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kota Tangerang telah melaksanakan kegiatan yaitu penyelenggaraan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan pihak vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

14


D. Penghargaan yang diterima Kota Tangerang

Berkaitan dengan prestasi dan apresiasi, pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Tangerang telah mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi yang dicapai, antara lain: NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

PENGHARGAAN/KATEGORI

Penghargaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha Tahun 2014 yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah (OTDA) terutama dengan usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya Penghargaan Adipura Kencana 2014 sebagai Kota Metropolitan Terbersih Nasional Penghargaan Government Award dari Sindo Weekly 2014 karena Kepedulian Kota Tangerang Terhadap Lingkungan Penghargaan Wahan Tata Nugraha Kategori Lalulintas Kota Metropolitan dari Kementrian Perhubungan Piagam penghargaan dari Kementrian Keuangan RI atas (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Kota Tangerang Tahun 2013 yang mendapatkan WTP untuk yang ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Penghargaan ASEAN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE CITY (ESC) Award kategori Udara Bersih tingkat ASEAN Penghargaan National Procurement Award 2014 untuk kategori Akselerasi Penerapan E-Procurement dari LKPP atas komitmen Pemrerintah Kota Tangerang dalam menerapkan E-Procurement dengan akselerasi yang cepat termasuk dalam pengembangan organisasi, sumberdaya manusia (SDM) serta pelayanan LPSE

15

NO.

PENGHARGAAN/KATEGORI Penghargaan APE (Anugrah Parahita Ekapraya) / Pembangunan Berbasis

9.

Gender Kategori Madya Tingkat Nasional


Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)Kota Tangerang Tahun 2014, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

dan

sosial

kemasyarakatan melalui perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

16

URUSAN DESENTRALISASI RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI Dengan asas otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dalam pelaksanannya


merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Keuangan daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Lebih lanjut, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya mandiri tersebut meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasannya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara garis besar struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tabel 3.1 berikut ini menyajikan perkembangan APBD Kota Tangerang dan capaian realisasinya untuk kurun waktu Tahun 2010-2014.

17

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Target dan Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun 2010-2014 Uraian

2010 2011 2012 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1.329.078.065.813,50 1.338.920.810.633,00 1.710.644.326.544,22 1.839.864.606.792,00 2.003.183.730.952,41 2.188.913.825.554,00 188.406.038.570,50 230.634.138.004,00 380.071.981.676,26 499.600.758.688,00 461.383.233.872,66 631.519.353.723,00

2013 Target Realisasi 2.448.837.281.618,22 2.554.197.028.016,00 653.182.027.244,00 815.733.560.156,00

2014 Target Realisasi 2.977.599.316.157,00 3.016.392.530.480,00 1.156.097.821.081,00 1.258.788.809.993,00

1.069.716.222.828,00

1.213.843.109.110,00 1.171.494.009.982,00

1.142.431.199.128,00 1.093.771.326.926,00

1. Pendapatan – Pendapatan Asli Daerah – Dana 856.197.333.698,00 823.213.829.019,00 800.275.203.401,00 819.401.102.604,00 1.038.314.546.121,00 Perimbangan – Lain-lain 284.474.693.545,00 285.072.843.610,00 530.297.141.466,96 520.862.745.500,00 503.485.950.958,75 Pendapatan Daerah yg Sah 2. Belanja 1.644.975.278.176,60 1.395.733.836.491,00 1.988.072.305.657,22 1.635.673.957.311,00 2.469.802.359.546,41 – Belanja Tidak 703.906.242.156,15 598.697.931.601,00 835.317.156.379,19 717.932.742.681,00 910.782.192.540,14 Langsung – Belanja 941.069.036.020,45 797.035.904.890,00 1.152.755.149.278,03 917.741.214.630,00 1.559.020.167.006,27 Langsung – Surplus/(Defisit (315.897.212.363,10) (56.813.025.858,00) (277.427.979.113,00) 204.190.649.481,00 (466.618.628.594,00) ) 3. Pembiayaan 315.897.212.363,10 351.717.824.971,00 277.427.979.113,00 277.427.979.113,00 466.618.628.594,00 – Penerimaan 366.717.824.971,00 366.717.824.971,00 294.904.799.113,00 294.904.799.113,00 481.618.628.594,00 Pembiayaan – Pengeluaran 50.820.612.607,90 15.000.000.000,00 17.476.820.000,00 17.476.820.000,00 15.000.0000.000,00 Pembiayaan SILPA Tahun 0,00 294.904.799.113,00 0,00 481.618.628.594,00 0,00 Berjalan

487.678.249.003,00

581.812.145.264,22

566.969.457.878,00

679.070.295.948,00

663.832.393.561,00

1.925.246.114.924,00 815.995.552.605,00

3.194.123.620.842,22 2.766.426.989.192,00 1.030.544.916.000,00 921.801.438.725,00

3.510.664.614.205,00 2.657.394.513.899,00 1.121.661.012.158,93 966.063.810.603,00

1.109.250.562.319,00

2.163.578.704.842,22 1.844.625.550.467,00

2,389.003.602.046,07 1.691.330.703.296,00

263.667.719.630,00

(745.286.339.224,00) (212.229.961.176,00)

(533.065.298.048,00)

358.998.016.581,00

481.618.628.594,00 481.618.628.594,00

745.286.339.224,00 745.286.339.224,00

745.286.339.224,00 745.286.339.224,00

533.065.298.048,00 533.065.298.048,00

533.065.298.048,00 533.065.298.048,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

745.286.339.224,00

0,00

533.056.378.048,00

0,00

892.063.314.629,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

18


Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib

1 2 3 4 5 6

Uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib Anggaran Urusan Wajib Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Pendidikan 1.121.321.250.509,14 945.391.897.709,00 Kesehatan 578.540.344.279,00 468.238.811.427,00 Pekerjaan Umum 290.755.508.006,00 259.166.788.734,00 Perumahan 46.134.981.191,00 38.978.698.002,00 Penataan Ruang 23.405.282.626,00 16.601.797.139,00 Perencanaan Pembangunan 27.375.218.997,00 23.450.240.094,00

7 8 9 10

Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60.037.759.077,57 201.276.478.977,92 398.932.329.792,15 20.223.967.222,00

52.497.369.639,00 179.799.296.763,00 56.150.233.205,00 15.457.707.260,00

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2.812.721.050,00

2.524.856.200,00

9.791.150.568,00 27.752.556.816,00 18.462.710.525,00 10.518.927.663,00 1.655.930.000,00 10.096.571.546,00 28.611.671.500,00 43.918.725.114,61

9.564.247.910,00 24.594.346.078,00 16.239.820.097,00 8.657.716.347,00 1.342.459.846,00 8.652.903.762,00 23.588.539.500,00 38.237.893.881,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah,

519.458.533.025,62

408.612.8361,00

No.

12 13 14 15 16 17 18 19 20

SKPD Pelaksana Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota Dinas Kesehatan, Dinas Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Tata Kota Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 13 Kecamatan se-Kota Tangerang Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tata Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 13 Kecamatan se-Kota Tangerang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Sekretariat Daerah Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Tata Kota Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sekretariat Daerah Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemadam Kebakaran, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, SekretariatDaerah, 13 Kecamatan se-Kota Tangerang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat Kota 19


No.

Urusan Wajib

Kepegawaian dan Persandian 21 22 23 24 25 26

Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan Total

Anggaran Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1.023.362.500,00 10.597.312.045,00 6.130.467.534,00 5.199.312.256,00 25.394.908.946,00 4.055.542.945,00 1.551.918.333.156,27

SKPD Pelaksana

Tangerang, Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, 13 Kecamatan se-Kota Tangerang 869.602.408,00 Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah 9.181.946.726,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 5.280.722.513,00 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 4.501.917.369,00 Sekretariat Daerah, Kantor Arsip Daerah 21.283.626.179,00 Dinas Informasi dan Komunikasi, Sekretariat Daerah 3.489.603.269,00 Kantor Perpustakaan Daerah 1.102.935.955.322,00

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan Uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Plihan No. Urusan Wajib 1 2 3 4 5

Pertanian Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Total

Anggaran Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 10.781.398.892,99 9.532.277.504,00 1.424.200.000,00 1.397.061.800,00 392.302.000,00 381.607.428,00 2.530.908.000,00 2.107.663.424,00 2.002.280.600,00 1.574.174.785,00

SKPD Pelaksana Dinas Pertanian Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pertanian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

17.131.089.492,99 14.992.784.941,00

20

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Berikut dalam subbab ini dipaparkan ringkasanperangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur, susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor sesuai dengan SOTK Kota Tangerang Tahun 2008 dan 2011. Sekretariat Daerah (SETDA) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang berdasarkan Perda No. 10 tahun 2011 dan Perwal No. 43 tahun 2011 terdiri atas : Sekretaris Daerah;

2.

Asisten Tata Pemerintahan, membawahkan :

1)

Bagian Pemerintahan, yang terdiri dari:

1.

Sub Bagian Bina Administrasi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan;

2.

Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;

3.

Sub Bagian Pemerintahan Umum.

2)

Bagian Hukum, yang terdiri dari :

1.

Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;

2.

Sub Bagian Dokumentasi Dan Kajian Produk Hukum;

3.

Sub Bagian Penyuluhan, Pelayanan HAM, Dan Bantuan Hukum.

3)

Bagian Organisasi, yang terdiri dari :

1.

Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisis Formasi Jabatan;

2.

Sub Bagian Ketatalaksanaan;

3.

Sub Bagian Pembinaan Pelayanan Publik.

3.

Asisten


1.

Ekonomi,

Pembangunan,

Dan

Kesejahteraan

Masyarakat;

membawahkan : 1)

Bagian Perekonomian, yang terdiri dari:

1.

Sub Bagian Prasarana, Sarana, Dan Pengembangan Perekonomian Daerah;

2.

Sub Bagian Ketahanan Pangan.

2)

Bagian

Perencanaan

Sekretariat

Daerah

Dan

Pembinaan

Kegiatan

Pembangunan, yang terdiri dari: 1.

Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah;

2.

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; 21

Sub Bagian Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan.

3)

Bagian Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari:

1.

Sub Bagian Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan;

2.

Sub Bagian Kerukunan Kehidupan Beragama;

3.

Sub Bagian Sosial Budaya.

4.

Asisten Administrasi Umum, membawahkan :

1)

Bagian Umum, yang terdiri dari:

1.

Sub Bagian Tata Usaha Dan Kerumahtanggaan;

2.

Sub Bagian Perlengkapan;

3.

Sub Bagian Kepegawaian;

2)

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, yang terdiri dari :

1.

Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;

2.

Sub Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Lainnya;

3.

Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultansi.

3)

Bagian Keuangan, yang terdiri dari :

1.

Sub Bagian Anggaran;

2.

Sub Bagian Perbendaharaan Dan Akuntansi;

3.

Sub Bagian Verifikasi.

4)

Bagian Humas Dan Protokol, yang terdiri dari :

1.

Sub Bagian Peliputan Dan Dokumentasi;

2.

Sub Bagian Pemberitaan;

3.

Sub Bagian Protokol.

5)

Kelompok Jabatan Fungsional.


3.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SETWAN) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13Tahun 2011 dan Perwal No. 46 tahun 2011 terdiri atas : 22

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Administrasi Umum, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Rumah Tangga Dan Protokol; 3. Sub Bagian Perencanaan; c. Bagian Administrasi Keuangan, yang membawahkan : 1. Sub Bagian Anggaran; 2. Sub Bagian Pembendaharaan Dan Pembukuan;


3. Sub Bagian Verifikasi;

d. Bagian Persidangan, Informasi, Dan Dokumentasi; yang membawahkan :

1. Sub Bagian Risalah Dan Persidangan;

2. Sub Bagian Informasi, Dokumentasi, Dan Hukum. e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008dan Perwal No. 38 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Badan.

b.

Sekretariat, membawahkan :

1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2)

Sub Bagian Keuangan;

3)

Sub Bagian Perencanaan.

c.

Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi, membawahkan :

1)

Sub Bidang Ekonomi (perindustrian, perdagangan, prawisata, penanaman modal

dan koperasi pertanian); 2)

Sub Bidang Sosial (sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan

dan KB serta penanggulangan bencana dan mitigasi). d.

Bidang Perencanaan Kesmas dan Pemerintahan, membawahkan :

1)

Sub Bidang Kesmas (pendidikan, perpustakaan, kesehatan, ketenagakerjaan);

2)

Sub Bidang Pemerintahan (pemerintahan, kepegawaian, Informasi dan

komunikasi, kependudukan, pengawasan, kearsipan, keuangan dan aset. 23

e.

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota, membawahkan :

1)

Sub Bidang Sarana (pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan;

2)

Sub Bidang Prasarana (tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup.

f.

Bidang Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan :

1)

Sub Bidang Pengolahan Data Pembangunan;

2)

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

(4)



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008dan Perwal No. 39 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Badan;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahkan :

1)

Sub Bidang Pengadaan dan Analisis Kemampuan Aparatur;

2)

Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.

d.

Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :

1)

Sub Bidang Mutasi Struktural;

2)

Sub Bidang Mutasi Fungsional.

e.

Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan :

1)

Sub Bidang Disiplin Pegawai;

2)

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

f.

Bidang, Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :

1)

Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Diklat;

2)

Sub Bidang Pelaksanaan Diklat.

(4)


24

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPM-KB) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6Tahun 2008dan Perwal No. 40 tahun 2008 terdiri atas : Kepala Badan;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Pendataan Keluarga dan Analisis Program, membawahkan :

1)

Sub Bidang Pendataan Keluarga;

2)

Sub Bidang Informasi, Analisis dan Evaluasi Program.

d.

Bidang


a.

Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Reproduksi,

membawahkan : 1)

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Reproduksi;

2)

Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

e.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :

1)

Sub Bidang Kelembagaan;

2)

Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;

f.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :

1)

Sub Bidang Pengarus Utamaan Gender;

2)

Sub Bidang Advokasi, Perlindungan Ibu dan Anak.

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH)

Susunan organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dan Perwal No. 41 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Badan;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan : 25

1)

Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup;

2)

Sub Bidang Analisis Dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

d.

Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, membawahkan

: 1)

Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

2)

Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

e.

Bidang

Pemantauan

Dan

Pemulihan

Kualitas

Lingkungan

Hidup,

membawahkan : Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup;

2)

Sub Bidang Pemuliihan Kualitas Lingkungan Hidup

(4)



1)

Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPPMPT) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14Tahun 2011 dan Perwal No. 45 tahun 2011 terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; d. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan;

e. Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; f. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan; g. Tim Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional. Inspektorat Susunan organisasi Inspektorat Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2012 terdiri atas : Inspektur 1. Inspektur 2.

Sekretariat 26

2.1. Sub Bagian Perencanaan 2.2. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan 2.3.

Sub Bagian Administrasi Umum

3.

Inspektur Pembantu Wilayah I

4.

Inspektur Pembantu Wilayah II

5.

Inspektur Pembantu Wilayah III

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV 7. Jabatan Fungsional pada Inspektorat adalah: Auditor;

b.

P2UPD;

c.

Pranata Komputer;

d.

Arsiparis.


a.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dan Perwal No. 44 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Satuan;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang pembinaan dan penyuluhan, membawahkan:

1)

Seksi Pembinaan;

2)

Seksi Penyuluhan.

d.

Bidang penertiban, membawahkan :

1)

Seksi Perencanaan Operasi;

2)

Seksi Pengerahan Personil.

e.

Bidang pengawasan ketertiban, membawahkan :

1)

Seksi Laporan dan Pemantauan Ketertiban;

2)

Seksi Pemeriksaan.

(5)


27

Dinas Pendidikan Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 dan Perwal No. 23 tahun 2008 terdiri atas : Kepala Dinas;

b.

Sekretariat, membawahkan:

1)


2)


3)


c.

Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:

1)

Seksi Taman Kanak-Kanak;

2)

Seksi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

3)

Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.

d.

Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:

1)

Seksi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah;

2)

Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;

3)

Seksi Kerjasama dan Uji Kompetensi Siswa.

e.

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan:

1)

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

2)

Seksi Bina Kursus;

3)

Seksi Bina Penyetaraan dan Sanggar Kegiatan Belajar.

f.

Bidang Peningkatan Mutu Pendidik, membawahkan:

1)

Seksi Mutu Pendidik TK/SD/MI;

2)

Seksi Mutu Pendidik SMP/MTs;

3)

Seksi Mutu Pendidik SMA/SMK/MA.

g.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Dasar, terdiri dari:

1)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Tangerang;

2)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cipondoh;

3)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Jatiuwung;

4)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Ciledug;

5)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Batuceper;

6)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Benda;

7)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karawaci;

8)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cibodas;

9)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Periuk;


a.

28

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Neglasari;

11)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pinang;

12)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karang Tengah;

13)

UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Larangan;

h.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMP, SMA dan SMK, terdiri dari :

1)

UPTD SMPN 1 Tangerang;

2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)


9)


10)


11)


12)


13)


14)


15)


16)


17)


18)


19)


20)


21)


22)


23)


24)


25)

UPTD SMAN 1 Tangerang;

26)


27)


28)


29)



10)

29


31)


32)


33)


34)


35)


36)


37)


38)


39)

UPTD SMKN 1 Tangerang;

40)


41)


42)


43)

UPTD SMKN 5 Tangerang.

(4)



30)

Dinas Kesehatan (DINKES)

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 24 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Dinas;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :

1)

Seksi Kesehatan Reproduksi Ibu dan KB;

2)

Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat;

3)

Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lansia.

d.

Bidang pelayanan kesehatan, membawahkan :

1)

Seksi Pengawasan Obat dan Makanan;

2)

Seksi Sertifikasi dan Sarana Kesehatan;

3)

Seksi Kesehatan Khusus.

e.

Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan :

1)

Seksi Pengendalian Penyakit Menular; 30

Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;

3)

Seksi Penyehatan Lingkungan.

f.

Bidang Pengembangan Sumber Daya membawahkan :

1)

Seksi Perbekalan Kesehatan;

2)

Seksi Peran Serta Masyarakat;

3)

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

(4)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan, terdiri dari :

a.

Puskesmas, terdiri dari :

1)

Puskesmas Sukasari;

2)

Puskesmas Karawaci Baru;

3)

Puskesmas Pabuaran Tumpeng;

4)

Puskesmas Tanah Tinggi;

5)

Puskesmas Bugel;

6)

Puskesmas Pasar Baru;

7)

Puskesmas Cipondoh;

8)

Puskesmas Kunciran;

9)

Puskesmas Poris Pelawad;

10)

Puskesmas Panunggangan;

11)

Puskesmas Ciledug;

12)

Puskesmas Pondok Bahar;

13)

Puskesmas Larangan Utara;

14)

Puskesmas Tajur;

15)

Puskesmas Jatiuwung;

16)

Puskesmas Cibodasari;

17)

Puskesmas Baja;

18)

Puskesmas Periuk Jaya;

19)

Puskesmas Gembor;

20)

Puskesmas Batuceper;

21)

Puskesmas Poris Gaga Lama;

22)

Puskesmas Kedaung Wetan;

23)

Puskesmas Neglasari;

24)

Puskesmas Benda;

25)

Puskesmas Jurumudi Baru;

26)

Puskesmas Karang Tengah;


2)

31

27)

Puskesmas Cipadu;

28)

Puskesmas Pedurenan;

29)

Puskesmas Ketapang;

30)

Puskesmas Gondrong.

b.

Gudang Farmasi;

c.

Laboratorium Kesehatan Daerah;

d.

Kesehatan Daerah.

(5)



Dinas Sosial (DINSOS)

Susunan organisasi Sosial Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 25 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Dinas;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Perlindungan dan Panti Sosial, membawahkan :

1)

Seksi Perlindungan Sosial;

2)

Seksi Bina Panti Sosial.

d.

Bidang Lembaga dan Dana Sosial, membawahkan :

1)

Seksi Bina Lembaga Sosial;

2)

Seksi Dana Sosial dan Korban Bencana.

e.

Bidang Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial, membawahkan :

1)

Seksi Rehabilitasi Sosial;

2)

Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)

Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 26 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat, membawahkan : 32

Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

2.


3.


c.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahkan :

1)

Seksi Pendataan, Informasi Pasar dan Bursa Kerja;

2)

Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

3)

Seksi Transmigrasi dan Perluasan Kerja.

d.

Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek membawahkan:

1)

Seksi Pengupahan dan Jamsostek;

2)

Seksi Kelembagaan dan Permasyarakatan Hubungan Industrial;

3)

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

e.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :

1)

Seksi Pengawasan Norma Kerja;

2)

Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

3)

Seksi Pengawasan Norma Tenaga Kerja Anak, Perempuan dan Perlindungan

Hukum;


1.

(4)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja.

(5)


Dinas Perhubungan (DISHUB)

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 27 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Dinas;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Pengembangan Sistem Transportasi, membawahkan:

1)

Seksi Bina Sistem Transportasi;

2)

Seksi Analisis dan Evaluasi.

d.

Bidang Angkutan, membawahkan :

1)

Seksi Angkutan Orang;

2)

Seksi Angkutan Khusus dan Barang.

e.

Bidang Lalulintas, membawahkan : 33

Seksi Teknis Lalu Lintas;

2)

Seksi Prasarana Lalu Lintas;

3)

Seksi Sarana Lalu Lintas.

f.

Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan :

1)

Seksi Pengendalian Lalulintas;

2)

Seksi Penertiban Lalulintas.

g.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan, terdiri dari :

1)

UPTD Terminal;

2)

UPTD Uji Kendaraan;

3)

UPTD Perparkiran.

(4)



1)

Dinas Informasi dan Komunikasi (INFOKOM)

Susunan organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 28 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Dinas;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Pengolahan Data dan Desiminasi Informasi, membawahkan :

1)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

2)

Seksi Pengembangan Multi Media;

3)

Seksi Pengembangan Lembaga Informasi.

d.

Bidang Pos dan Telemunikasi, membawahkan :

1)

Seksi Pos dan Pengendalian Frekuensi Radio;

2)

Seksi Sandi dan Telekomunikasi;

3)

Seksi Layanan Teknis Telemunikasi.

e.

Bidang Telematika, membawahkan :

1)

Seksi Pemberdayaan Telematika;

2)

Seksi E-Government;

3)

Seksi Seksi Sarana dan Prasarana Telematika.

(4)


34

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 29 tahun 2008 terdiri atas : Kepala Dinas;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahkan :

1)

Seksi Pendataan Penduduk;

2)

Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi;

3)

Seksi Penyajian Informasi Kependudukan.

d.

Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :

1)

Seksi Pendaftaran Penduduk;

2)

Seksi Mutasi Penduduk;

3)

Seksi Pengendalian Penduduk dan Koordinasi.

e.

Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :

1)

Seksi Kelahiran dan Kematian;

2)

Seksi Perkawinan dan Perceraian;

3)

Seksi Penataan dan Pemeliharaan Dokumen.

(4)



a.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORBUDPAR) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 30 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat, membawahkan:

1)


2)


3)


c.

Bidang Kepemudaan, membawahkan:

1)

Seksi Bina Kelembagaan Kepemudaan; 35

Seksi Pengembangan Potensi Kepemudaan;

d.

Bidang Olah Raga, membawahkan:

1)

Seksi Sumber Daya Keolahragaan;

2)

Seksi Bina Prestasi Olah Raga;

e.

Bidang Kebudayaan, membawahkan :

1)

Seksi Pelestarian Budaya;

2)

Seksi Bina Seni Budaya.

f.

Bidang Pariwisata, membawahkan :

1)

Seksi Sarana dan Obyek Wisata;

2)

Seksi Promosi dan Pengembangan Pariwisata;

(4)



2)

Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 31 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Dinas;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Bina Marga, membawahkan :

1)

Seksi Pembangunan Jalan Kota dan Jembatan;

2)

Seksi Pemeliharaan Jalan Kota dan Jembatan;

3)

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan.

d.

Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :

1)

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi;

2)

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;

3)

Seksi Pengendalian Air Bawah Tanah dan Air Bersih.

e.

Bidang Drainase dan Air Limbah, membawahkan :

1)

Seksi Pembangunan Drainase;

2)

Seksi Pemeliharaan Drainase;

3)

Seksi Pengendalian Air Limbah.

f.

Bidang Permukiman dan Perumahan, membawahkan: 36

1.

Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman;

2.

Seksi Pengelolaan dan Pengaturan Perumahan;

3.

Seksi Pengelolaan Pemakaman.

(4)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa.

(5)

Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Tata Kota (DTK)

Susunan organisasi Dinas Tata Kota Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 32 tahun 2008 terdiri atas : Kepala Dinas;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Tata Ruang, membawahkan :

1)

Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang;

2)

Seksi Pemetaan dan Survey;

3)

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.

d.

Bidang Bangunan, membawahkan :

1)

Seksi Perencanaan Teknis Bangunan;

2)

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Bangunan;

3)

Seksi Pengawasan Bangunan.

e.

Bidang Tata Guna dan Pengadaan Tanah, membawahkan :

1)

Seksi Tata Guna Tanah;

2)

Seksi Pengadaan Tanah;

f.

Bidang Informasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, membawahkan:

1)

Seksi Informasi dan Inventarisasi Tanah;

2)

Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

(4)



a.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 33 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Dinas; 37


1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2)


3)


c.

Bidang Bina Program membawahkan :

1)

Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

2)

Seksi Pendataan dan Peningkatan Kapasitas;

d.

Bidang Kebersihan, membawahkan :

1)

Seksi Pengangkutan Sampah;

2)

Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah;

3)

Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah.

e.

Bidang Pertamanan, membawahkan :

1)

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;

2)

Seksi Reklame dan Dekorasi;

3)

Seksi Sarana Prasarana Taman dan Penerangan Jalan Umum.

f.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlengkapan dan Perbekalan;

(4)



b.

Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR)

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 34 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Dinas;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran, membawahkan :

1)

Seksi Pencegahan Kebakaran;

2)

Seksi Pemadaman Kebakaran.

d.

Bidang Penyelamatan Korban, membawahkan :

1)

Seksi Penyuluhan;

2)

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban;

3)

Seksi Relokasi dan Rehabilitasi Korban.

e.

Bidang Peralatan dan Laboratorium, membawahkan : 38

1)

Seksi Peralatan dan Pemeliharaan;

2)

Seksi Laboratorium.

f.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

1)

UPTD Batuceper;

2)

UPTD Ciledug;

3)

UPTD Cibodas.

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (PERINDAGKOP)


Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 35 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Dinas;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Perindustrian, membawahkan :

1)

Seksi Bina IKAH;

2)

Seksi Bina ILMEA;

3)

Seksi Industri Aneka.

d.

Bidang perdagangan, membawahkan :

1)

Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

2)

Seksi Perdagangan Luar Negeri;

3)

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Lokal.

e.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :

1)

Seksi Bina Koperasi;

2)

Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;

3)

Seksi Fasilitasi dan Kemitraan.

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Pertanian (DISTAN)

Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2008dan Perwal No. 36 tahun 2008 terdiri atas : 39

Kepala Dinas;

b.


1)


2)


3)


c.

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:

1)

Seksi Pengembangan Usaha Pertanian;

2)

Seksi Pengendalian Hama dan Mutu Produk Pertanian;

d.

Bidang Perikanan, membawahkan :

1)

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;

2)

Seksi Pengendalian Hama dan Mutu Produk Perikanan.

e.

Bidang Peternakan, membawahkan :

1)

Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;

2)

Seksi Perlindungan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

f.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian, terdiri dari :

1)

UPTD Rumah Potong Hewan;

2)

UPTD Hortikultura.

(4)



a.

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Susunan organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2011 dan Perwal No. 44 tahun 2011 terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, yang membawahkan :

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pendapatan PBB Dan BPHTB, yang membawahkan : 1. Seksi Pendataan PBB Dan BPHTB; 2. Seksi Penetapan PBB Dan BPHTB; 3. Seksi Penagihan Dan Keberatan PBB Dan BPHTB; d. Bidang Pendapatan Lain, yang membawahkan : 4. Seksi Pendataan Pendapatan Lain; 40

5. Seksi Penetapan Pendapatan Lain; 6. Seksi Penagihan Dan Keberatan Pendapatan Lain; e. Bidang Anggaran, yang membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Anggaran; 2. Seksi Pengendalian Anggaran;; 3. Seksi Kas Daerah; f. Bidang Penatausahaan Dan Akuntansi, yang membawahkan : 1. Seksi Penatausahaan Keuangan Daerah;


2. Seksi Akuntansi; 3. Seksi Evaluasi;

g. Bidang Asset, yang membawahkan : 1. Seksi Administrasi Asset; 2. Seksi Mutasi Asset;

3. Seksi Pemanfaatan Dan Pemberdayaan Asset; h. UPTD Pelayanan Pajak Daerah; i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Arsip Daerah (KAD)

Susunan organisasi Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6Tahun 2008dan Perwal No. 45 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Kantor;

b.

Sub Bagian Tata Usaha;

c.

Seksi Pengolahan Arsip;

d.

Seksi Pembinaan Kearsipan;

e.

Seksi Pelayanan Arsip.

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional. Kantor Perpustakaan Daerah

Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6Tahun 2008dan Perwal No. 46 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Kantor;

b.


c.

Seksi Akuisisi Pengolahan Bahan Pustaka dan Informasi; 41

d.

Seksi Layanan Bibliografi dan Deposit;

e.

Seksi Pembinaan Perpustakaan;

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG LINMAS)

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dan Perwal No. 47 tahun 2008 terdiri atas : Kepala Kantor;

b.


c.

Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;

d.

Seksi Perlindungan Masyarakat;

e.

Seksi Hubungan Antar Lembaga.

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional


a.

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik (LITBANG STAT) Susunan organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008dan Perwal No. 48 tahun 2008 terdiri atas : a.

Kepala Kantor;

b.


c.

Seksi Data dan Statistik;

d.

Seksi Pengembangan Penelitian Kimpraswil dan Pemerintahan Umum;

e.

Seksi Pengembangan Penelitian Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan

Sosial. (4)

Kelompok Jabatan Fungsional. Kecamatan

Susunan organisasi 13 Kecamatandi Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7Tahun 2008dan Perwal No. 49 tahun 2008 terdiri atas : a.

Camat;

b.

Sekretariat, membawahi :

1)

Subag Umum dan Kepegawaian; 42

2)

Subag Keuangan;

3)

Subag Perencanaan.

c.

Seksi Tata Pemerintahan;

d.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

e.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

f.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

(2)

Kelompok jabatan fungsional. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN


Urusan Pendidikan

Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar, sebagaimana tercermin dari realisasi anggaran urusan pendidikan yang melebihi dari target nasional.

Urusan Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Memantapkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang layak, memadai dan berkualitas” yang merupakan bagian dari Misi 3 (yaitu, Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pendidikan adalah “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem PendidikanDaerah yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kebutuhan kerja.” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat32Target Indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Perubahan Tahun 2014seperti pada tabel berikut. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah 2014 No IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah 1 TingkatKompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD 2 Tingkatlayanan terhadap siswa miskin Dikdas 3 Angka Putus Sekolah SD/MI 4 Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Urusan Pendidikan Pada Tahun Satuan (%) (%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun

Target 20 100 0,02 0,09

Realisasi 20 100 0,03 0,03

43


No IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan 5 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada satuan (%) per tahun Pendidikan Dasar 6 Tingkat kompetensi Siswa SD/MI, SMP/MTs (%) 7 Angka Kelulusan Siswa SD/MI (%) per tahun 8 Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs (%) per tahun 9 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%) per tahun 10 Tingkatlayanan terhadap siswa miskin Dikmen (%) per tahun 11 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%) per tahun 12 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada satuan (%) per tahun Pendidikan Menengah 13 Tingkat kompetensi Siswa SMA/MA/SMK (%) 14 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK (%) per tahun 15 Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK (%) per tahun 16 Persentase Lulusan SMK memiliki Sertifikat Standar Kompetensi (%) per tahun Nasional 17 Tingkat Kerjasama Kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha/ (%) Dunia Industri 18 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 -24 tahun (%) per tahun 19 TingkatKompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (%) Pendidikan Non Formal 20 TingkatKompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan (%) Pendidikan Formal 21 Tingkat ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi akademik S- (%) 1 atau D-4satuan Pendidikan Dasar 22 Tingkat ketersediaan guru yang memiliki sertifikat pendidik dalam (%) satuan pendidikan dasar dan menengah 23 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi (%) akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI 24 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi (%) akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SMP/MTs 25 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar (%) SD/MI dan melakukan supervisi serta pembinaan 26 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar (%) SMP/MTs setiap bulan dan melakukan supervisi serta pembinaan 27 Tingkat penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) (%) sesuai ketentuan yang berlaku 28 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana (%) pendidikan PAUDyang layak dan memadai 29 Tingkatketersedian sarana prasarana kebutuhanPendidikan Dasar (%) yang layak dan memadai 30 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)SD/MI (%) per tahun 31 Partisipasi anak Bersekolah (PAB)SMP/MTs (%) per tahun 32 APK SD/MI/Paket A (%) per tahun 33 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) per tahun 34 APK SMP/MTs/Paket B (%) per tahun 35 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) per tahun 36 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana (%) untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar 37 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam (%) satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs

Target Realisasi 100 100 20 100 100 98,53 100 0,12 100

20 100 100 90,64 100 0,16 100

20 97,74 99,99 100

20 120,39 100 100

20

20

98,65 20

98,53 20

20

20

77,70

79,20

43,34

43,34

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

20

20

20

92,88 95,94 101,15 88,09 97,69 64,52 20

101,94 95,85 101,94 88,28 95,85 67,11 20

100

100 44

No IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan 38 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik (%) untuk satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs 39 Tingkatketersedian sarana prasarana kebutuhanPendidikan (%) Menengah yang layak dan memadai 40 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)SMA/MA/SMK (%) per tahun 41 APK SMA/MA/SMK/Paket C (%) per tahun 42 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%) per tahun 43 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana (%) untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah 44 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik (%) untuk satuan pendidikan menengah 45 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam (%) satuan pendidikan menengah

Target Realisasi 100 100 20

20

76,22 99,30 77,74 20

90,61 95,85 74,00 20

100

100

100

100


Tabel 3.1. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan Pada Tahun 2014 No IndikatorProgram Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 2 3 4 5 1 TingkatKompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan (%) 20 20 PAUD 2 Tingkatlayanan terhadap siswa miskin Dikdas (%) per 100 100 tahun 3 Angka Putus Sekolah SD/MI (%) per 0,02 0,03 tahun 4 Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) per 0,09 0,03 tahun 5 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada (%) per 100 100 satuan Pendidikan Dasar tahun 6 Tingkat kompetensi Siswa SD/MI, SMP/MTs (%) 20 20 7 Angka Kelulusan Siswa SD/MI (%) per 100 100 tahun 8 Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs (%) per 100 100 tahun 9 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%) per 98,53 90,64 tahun 10 Tingkatlayanan terhadap siswa miskin Dikmen (%) per 100 100 tahun 11 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%) per 0,12 0,16 tahun 12 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada (%) per 100 100 satuan Pendidikan Menengah tahun 13 Tingkat kompetensi Siswa SMA/MA/SMK (%) 20 20 14 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK (%) per 97,74 120,39 tahun 15 Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK (%) per 99,99 100 tahun 16 Persentase Lulusan SMK memiliki Sertifikat Standar (%) per 100 100 Kompetensi Nasional tahun 17 Tingkat Kerjasama Kemitraan (Partnership) dengan Dunia (%) 20 20 Usaha/ Dunia Industri 18 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 -24 tahun (%) per 98,65 98,53 tahun 45

Satuan 3 (%)

Target 4 20

Realisasi 5 20

(%)

20

20

(%)

77,70

79,20

(%)

43,34

43,34

(%)

100

100

(%)

100

100

(%)

100

100

(%)

100

100

(%)

100

100

(%)

20

20

(%)

20

20

(%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun (%)

92,88

101,94

95,94

95,85

101,15

101,94

88,09

88,28

97,69

95,85

64,52

67,11

20

20

(%)

100

100

(%)

100

100

(%)

20

20

(%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun

76,22

90,61

99,30

95,85

77,74

74,00


No IndikatorProgram Pembangunan Daerah 1 2 19 TingkatKompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal 20 TingkatKompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Formal 21 Tingkat ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4satuan Pendidikan Dasar 22 Tingkat ketersediaan guru yang memiliki sertifikat pendidik dalam satuan pendidikan dasar dan menengah 23 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI 24 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SMP/MTs 25 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar SD/MI dan melakukan supervisi serta pembinaan 26 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar SMP/MTs setiap bulan dan melakukan supervisi serta pembinaan 27 Tingkat penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku 28 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan PAUDyang layak dan memadai 29 Tingkatketersedian sarana prasarana kebutuhanPendidikan Dasar yang layak dan memadai 30 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)SD/MI 31 Partisipasi anak Bersekolah (PAB)SMP/MTs 32 APK SD/MI/Paket A

33 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 34 APK SMP/MTs/Paket B

35 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

36 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar 37 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs 38 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik untuk satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs 39 Tingkatketersedian sarana prasarana kebutuhanPendidikan Menengah yang layak dan memadai 40 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)SMA/MA/SMK 41 APK SMA/MA/SMK/Paket C 42 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

46

No IndikatorProgram Pembangunan Daerah 1 2 43 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah 44 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik untuk satuan pendidikan menengah 45 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan menengah

Satuan 3 (%)

Target 4 20

Realisasi 5 20

(%)

100

100

(%)

100

100

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt 47

Urusan Kesehatan Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 dalam rangka pencapaian sasaran misi, yaitu: “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau” yang merupakan bagian dari Misi ke-3, yaitu: “Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi”; “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan yang layak dan memadai” yang merupakan


bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas”

“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada table di bawah ini:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pada Tahun 2014 Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan % 100 127,33 yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas dan Jaringannya Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 95,12 94.07 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota % 50 50 Tangerang Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat % 0,84 6,50 Kota Tangerang Cakupan pelayanan JKN (BPJS) % 100 100 PresentaseSarana Obat dan bahan berbahaya yang % 89,13 93,48 memenuhi syarat Cakupan Kelurahan siaga aktif % 50 73 Presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan % 25 27,9 sehat (PHBS) Presentase sarana kesehatan yang memenuhi syarat % 61,11 81,25 Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan % 100 100 jaringannya dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Prevalensi balita gizi kurang % 9,75 6,94 Presentase balita gizi buruk (BB/TB) % 0,12 0,13 48

No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah 13. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi< 24 jam 14. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 15. Rasio dokter per 1.000 penduduk 16. 17. 18.

20.

Target Realisasi 100 100

100 100 0,05% 0,62 per 1.000 penduduk Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk Tenaga medis per 0,05% 1,57 per 1.000 penduduk 1.000 penduduk Cakupan ketersediaan pos pelayanan terpadu (posyandu) di Posyandu per RW 1,06 Data setiap RW disediakan oleh BPMKB Cakupan ketersediaan puskesmas dan puskesmas Puskesmas 1,92 2,53 pembantu di setiap kecamatan /kecamatan Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat % 70 75 kesehatan Presentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang % 88,75 83,3 Memenuhi Syarat

Sumber:

% Dokter per 1.000 penduduk


19.

Satuan %

RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Kesehatan, 2014

Pada Urusan Kesehatan terdapat 20 (dua puluh) indikator sasaran pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, 17indikator memenuhi capaian target tahun 2014, sedangkan 3 indikator lainnya belum dapat tercapai.

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 2 3 4 5 1 Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah (%) 21,57% 19,02% Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai 2 Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah (%) 14,29% 14,29% Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai

Sumber:

RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan RSUD Kota Tangerang,

2014 Pada Urusan Kesehatanyang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang terdapat 2 (dua) indikator sasaran pokok pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, untuk indikator“tingkat

pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai”, tercapai 100% (target dan realisasi 14,29%), sedangkan untuk indikator tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit 49

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai, capaiannya adalah 88,17% (target 21,57%dan realisasi 19,02%).

No. 1. 2. 3. 4.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.


5. 6.

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan KesehatanPada Tahun 2014 Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Presentase ketersediaan obat dan perbekalan % 100 127,33 kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas dan Jaringannya Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan % 95,12 94.07 setingkat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat % 50 50 Kota Tangerang Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien % 0,84 6,50 masyarakat Kota Tangerang Cakupan pelayanan JKN (BPJS) % 100 100 PresentaseSarana Obat dan bahan berbahaya yang % 89,13 93,48 memenuhi syarat Cakupan Kelurahan siaga aktif % 50 73 Presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih % 25 27,9 dan sehat (PHBS) Presentase sarana kesehatan yang memenuhi % 61,11 81,25 syarat Persentase sarana dan prasarana puskesmas/ (%) 100 100 puskesmas pembantu dan jaringannya yang layak Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan % 100 100 jaringannya dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Persentase sarana dan prasarana rumah (%) 100 100 sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata yang layak Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 78 89,7 Cakupan ketersediaan pos pelayanan terpadu Posyandu 1,06 1,08 (posyandu) di setiap RW per RW Cakupan ketersediaan puskesmas dan puskesmas Puskesmas 1,92 2,53 pembantu di setiap kecamatan /kecamatan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 Prevalensi balita gizi kurang % 9,75 6,94 Presentase balita gizi buruk (BB/TB) % 0,12 0,13 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI % 100 100 pada anak usia 6 - 24 keluarga miskin Cakupan pelayanan anak balita % 60 57,31 Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi % 70 75 syarat kesehatan Cakupan rumah sehat % 85 85,53 Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat % 85 87 kesehatan Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan % 100 100 penyelidikan epidemiologi< 24 jam Cakupan kelurahan Universal Child Immunization % 100 100 (UCI)

50

Satuan per 100.000

27. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS 28. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) 29. Penemuan Penderita Diare 30. Penemuan Penderita Pneumoni Balita 31. Penderita DBD ditangani 32. Persentase calon jemaah haji yang diperiksa kesehatan 33. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun 34. Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral 35. Tingkat Cakupan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah 36. Proporsi cakupan pemeriksaaan pra usila dan usila 37. Presentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Memenuhi Syarat 38. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 39. Cakupan pelayanan nifas 40. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 41. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 42. Cakupan kunjungan bayi

Sumber:

%

Target 1,89 per 100.000 penduduk usia <15 tahun 10

Realisasi 0,91 per 100.000 penduduk usia <15 tahun 30,1

%

55,02

48,84

% % % %

50 55 100 100

78,6 43,4 100 100

%

0,05

0,05


No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah 26. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

%

40

44,36

%

92

92,08

% %

75 88,75

76,31 83,3

% % %

94 88 77,99

96,5 85,6 61.6

%

98,48

98,7

%

95

91,25

RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Kesehatan, 2014

Pada Urusan Kesehatan terdapat 42 (empat puluh tiga) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, 32 indikator memenuhi capaian target tahun 2014,sedangkan 10 indikator lainnya belum dapat tercapai.

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah (%) 21,57% 19,02% Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai 2 Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah (%) 14,29% 14,29% Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai

Sumber:

RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan RSUD Kota Tangerang,

2014 51

Pada Urusan Kesehatanyang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang terdapat 2 (dua) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, untuk indikator“tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai”, tercapai 100% (target dan realisasi 14,29%), sedangkan untuk indikator “tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai”, capaiannya adalah 88,17% (target 21,57%dan realisasi 19,02%).


Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari JMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut: “Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan penyediaan saranaprasarana kebinamargaan daerah yang layak dan memadai” yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas”, “Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan, pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak bencana” yang merupakan


bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman” dan

“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman”.


Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Pada Urusan Pekerjaan Umum No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target 1 Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat % 92,21 produksi di wilayah kota 2 Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan % 10 3 Tingkat pengurangan luas genangan % 23,88 4 Tingkat pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan % 100 longsor lingkup kewenangan kota ( pertahun) 5 Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang % 98 6 Tingkat Ketersediaan data jalan di seluruh wilayah kota % 100 ( pertahun) 7 Tingkat ketersediaan sistem informasi/data base jalan yang lengkap % 92,21 dan terbaharui 8 Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranaKebinamargaan yang % 31,25 layak dan memadai 9 Tingkat keberfungsian jaringan irigasi pertanian rakyat % 100 10 Tingkat Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, % 18,18 dan Sumber Daya Air lainnya 11 Tingkat penanganan wilayah/lokasi banjir % 19,35 12 Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok % 50 minimal sehari-hari 13 Tingkat Ketersediaan air minum yang aman melalui SPAM dengan % 61

Realisasi 93,24 10 23,88 100 99,67 100 92,21 25,00 100 0,00 19,35 50 61 53

No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah jaringan peipaan dan SPAM bukan jaringan peipaan 14 Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 15 Tingkat Ketersediaan fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai 16 Tingkat ketersediaan, publikasi dan pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)

Sumber:

Satuan

Target Realisasi

% %

33,33 33,33 49,40 49,40

%

100

100

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kota

Tangerang 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Sekretariat Daerah Kota Tangerang, 2014 Pada Urusan Pekerjaan Umum terdapat 16 (enambelas) indikator sasaran pembangunan


daerah dan realisasinya terdapat 3 (tiga) indikator sasaran pembangunan melebihi target pada tahun 2014, 11 (Sebelas) indikator sasaran pembangunan sesuai dengan target pada tahun 2014, sedangkan 2 (dua) indikator sasaran tidak sesuai dengan target pada tahun 2014 yaitu indikator sasaran “ Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak dan memadai “ dengan target 31,25% realisasi 25%dan indikator sasaran “ Tingkat pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan Sumber daya air lainnya dengan target 18,18% realiasasi 0,00% hal ini disebabkan terdapat kegiatan yang tidak terealisasi.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan UmumPada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi % 92.21% 93.24 % di wilayah kota Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan % 10.00% 10.00% Tingkat pengurangan luas genangan % 23.88% 23.88% Tingkat pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor % 100% 100% lingkup kewenangan kota Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang % 98.00% 99.67% Tingkat Ketersediaan data jalan di seluruh wilayah kota % 100% 100% Tingkat ketersediaan sistem informasi/data base jalan yang lengkap dan % 92.21% 92.21% terbaharui Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranaKebinamargaan yang layak dan % 31.25% 25.00% memadai Tingkat keberfungsian jaringan irigasi pertanian rakyat % 100% 100% Tingkat Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan % 18.18% 0.00% Sumber Daya Air lainnya Tingkat penanganan wilayah/lokasi banjir % 10.00% 10.00% Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal % 100% 100% sehari-hari Tingkat Ketersediaan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan % 61.00% 61.00% peipaan dan SPAM bukan jaringan peipaan Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) % 33.33% 33.33% 54

No. Indikator Program Pembangunan Daerah 15 Tingkat Ketersediaan fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai 16 Tingkat ketersediaan, publikasi dan pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)

Sumber:

Satuan Target Realisasi % 49.40% 49.40% %

100

100

RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018

Pada Urusan Pekerjaan Umum terdapat 16 (enambelas) indikator program pembangunan daerah dan realisasinya terdapat 3 (tiga) indikator program pembangunan melebihi target pada tahun 2014, 11 (Sebelas) indikator program pembangunan sesuai dengan target pada tahun 2014, sedangkan 2 (dua) indikator program tidak sesuai


dengan target pada tahun 2014 yaitu indikator sasaran “ Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak dan memadai “ dengan target 31,25% realisasi 25%dan indikator sasaran “ Tingkat pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan Sumber daya air lainnya dengan target 18,18% realiasai 0,00%. Hal ini disebabkan

terdapat

kegiatan

yang

tidak

terealisasi

55

Urusan Perumahan Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 20142018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut: “Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan, pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak bencana” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman”. “Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan


permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman”.


Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Persentase penanganan permukiman kumuh perkotaan % 20 20 2 Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi penduduk % 12,03 12,03 3 Rasio tempat pemakaman umum ( TPU ) persatuan Penduduk % 24,82 24,82 4 Tingkatcakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan % 50 50 PSU 5 Cakupanpelayananbencanakebakaran % 80 26,46% Tingkatwaktutanggap (response time rate) daerahlayanan Wilayah 6 % 75 61,17% ManajemenKebakaran (WMK) Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran

Pada Urusan Perumahan terdapat6 (Enam) indikator sasaran pembangunan daerah dan realisasinya 4 (Empat) indikator sasaran pembangunan sesuai dengan target pada tahun 2014. Sementara indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah terealisasisebesar 26,46 % dari target 80% dantingkatwaktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah tereaisasi sebesar 61,17% dari target sebesar 75%.

56

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan PerumahanPada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Persentase penanganan permukiman kumuh perkotaan % 20 20 Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi penduduk % 12,03 12,03 Rasio tempat pemakaman umum ( TPU ) persatuan Penduduk % 24,82 24,82 Tingkatcakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan % 50 50 PSU 5 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 80% 26,46% 6 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar % 75% 61,17% Kualifikasi 7 Tingkatwaktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah % 70% 79,93% Manajemen Kebakaran (WMK) 8 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter % 90% 88,24 pada Wilayah ManajemenKebakaran (WMK) Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran No 1 2 3 4


Pada Urusan Perumahan terdapat8 (delapan) indikator program pembangunan daerah dimana terdapat 4 (Empat) indikatorprogrampembangunan daerah yang realisasinya sesuai dengan target pada tahun 2014. Sementara indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 26,46 % dari target sebesar 80%; Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 61,17 % dari target sebesar 70%;Tingkatwaktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 61,17 % dari target sebesar 75% dan Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 88,24 % dari target sebesar 90%. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemadam Kebakaranmelalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Perumahan sebagai pendukungdengan uraian realisasi anggaranseperti pada tabel berikut: Tabel 3.2. SKPD Dinas

Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perumahan Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Prog.Non Rutin (Ur.Perumahan) Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi () #P #K Realisasi () 3 14 16.123.618.550, 57

PekerjaanUmum Dinas Pemadam Kebakaran Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, 2014

5

29

00 13.889.849.500


Urusan Penataan Ruang Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaranpokok “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Penataan dan Pengelolaan Ruang Wilayah Perkotaan”yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: yaitu, Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada table di bawah ini:

Sumber:


Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penataan Ruang Pada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat penyelenggaraan pengawasan terhadap bangunan gedung % 12,50 12,50 (pemerintah dan umum) 2 Tingkat ketersediaan data mengenai pemanfaatan bangunan % 20,00 20,00 gedung 3 Tingkat Sosialisasi Regulasi tentang Rencana Tata Ruang Kota % 72,22 0 4 Tingkat penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang % 7,69 7,69 5 Tingkat ketersediaan data mengenai pemanfaatan ruang kota % 8,33 8,33 6 Tingkat ketersediaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan % 15,79 15,79

RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014

Pada Urusan Penataan Ruang terdapat 6 (enam) indikator sasaran pembangunan daerah dimana realisasi dari 6 (enam) indikator sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target tahun 2014, sedangkan indikatorTingkat Sosialisasi Regulasi tentang Rencana Tata Ruang Kota tidak terealisasi dari target 72,22% di Tahun 2014. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah 1 Tingkat penyelesaian aturan perundangan tentang rencana tata ruang 2 Tingkat pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota 3 Tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi pemanfaatan ruang 4 Tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi bangunan gedung 5 Tingkat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 6 Tingkat pemantauan dan pengawasan bangunan gedung

Sumber:

Penataan Ruang Pada Tahun Satuan %

Target 87,50

Realisasi 0

% %

72,22 8,33

0 8,33

% % %

20,00 7,69 12,50

20,00 7,69 12,50

RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014

Pada Urusan Penataan Ruang terdapat6 (enam) indikator programpembangunan daerah dimana realisasi dari 4 (empat) indikator sasaran pembangunan daerah sesuai dengan 59

target tahun 2014 sedangkan indikator Tingkat penyelesaian aturan perundangan tentang rencana tata ruangtidak terealisasi dari target Tahun 2014 sebesar 87,50%, dan indikator Tingkat pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kotatidak terealisasi dari target Tahun 2014 sebesar 72,22%. Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tata Kota melalui sejumlah program dan kegiatanbeserta realisasi anggaranseperti pada tabel berikut:


Tabel 3.3.

Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penataan Ruang Prog.Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Prog.Non Rutin (Ur.Penataan Ruang) Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. SKPD Pemb.dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas Tata Kota 5 33 7.572.576.760,00 3 9 3.433.131.450,00 Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember 2014.

60

Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 20142018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran misi : Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahan yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu : “Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas” Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana


dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas”


Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama perencanaan (%) 100,00% 100,00% pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan 2 Tingkat ketersediaan dan implementasi peraturan/regulasi Sistem (%) 42,86% 42,86% Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya 3 Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi (%) 100,00% 100,00% Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan(%) 21,27% 21,27% penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan 5 Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan (%) 33,33% 33,33% Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai (%) per 100,00% 100,00% pemangku kepentingan pembangunan daerah tahun 7 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang (%) per 100,00% 100,00% memadai tahun 8 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan (%) per 100,00% 100,00% prasarana aparatur tahun Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Bappeda, 2014

Pada Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat8 (delapan) indikator sasaran pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, beberapa indikator 61

memenuhi capaian 2014,yaitu indikator Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama perencanaan pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%. indikator Tingkat ketersediaan dan implementasi peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya sebesar 42,86% dari target tahun 2014 sebesar 42,86%.indikator Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahsebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%. indikator Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 33,33% dari target tahun 2014 sebesar


33,33%. indikator Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama perencanaan pembangunan % 100% 100% daerah dalam semua aspek pembangunan Tingkat ketersediaan dan implementasi peraturan/regulasi Sistem % 100% 100% Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi % 100% 100% Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan % 100% 100% evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan % 100% 100% pembangunan daerah Tingkat ketersediaan peraturan/regulasi tentang sistem pengelolaan % 100% 100% data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem % 100% 100% informasi data perencanaan pembangujan daerah Tingkat kompetensi dan kapasitas pengelola data/ informasi Perencanaan % 100% 100% Pemb. Daerah Tingkat publikasi data/informasi perencanaan pembangunan daerah % 100% 100% kepada masyarakat Tingkat publikasi Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pemb. Daerah kepada % 100% 100% masyarakat Tingkat perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh % 100% 100% Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah % 100% 100% Strategis dan Cepat Tumbuh Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional % 100% 100% Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Diseminasi, % 100% 100% Seminar, dll. Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah 62

Sumber:

Satuan Target Realisasi % 100% 100% %

100% 100%

%

100% 100%

%

100% 100%

%

100% 100%

% % %

20% 20% 100% 100% 100% 100%

%

100% 100%


No Indikator Program Pembangunan Daerah 15 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah 16 Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah 17 Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan pemb. Daerah 18 Tingkat ketersediaan Peraturan/regulasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Tangerang serta berbagai aturan pendukungnya. 19 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah 20 Tingkat Perencanaan Bidang Ekonomi 21 Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi 22 Tingkat ketersediaan kajian kebijakan dan teknis perencanaan sosial budaya 23 Tingkat perencanaan prasarna wilayah dan sumber daya alam

RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Bappeda, 2014

Pada Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat23 (dua puluh tiga) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat ketersediaan peraturan/regulasi tentang sistem pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerahsebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangujan daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat publikasi Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pemb. Daerah kepada masyarakat sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat kerjasama perencanaan pembangunan daerahsebesar 100% dari target sebesar. indikator Tingkat Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan sebesar 100% dari target sebesar. indikator Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikatorTingkat Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Diseminasi, Seminar, dll. 63

Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah sebesar 100% dari target sebesar. 100%, indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan pemb. Daerah sebesar

100%

dari

target

sebesar

100%,

indikator

Tingkat

ketersediaan

Peraturan/regulasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Tangerang serta berbagai aturan pendukungnyasebesar 100% dari target sebesar 100%,


indikator Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat Perencanaan Bidang Ekonomisebesar 100% dari target sebesar 100%,indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi sebesar 100% dari target sebesar 100%,indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Sosial Budayasebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat ketersediaan kajian kebijakan dan teknis perencanaan sosial budaya sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat perencanaan prasarna wilayah dan sumber daya alam sebesar 100% dari target sebesar 100%,indikator Tingkat koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat Perencanaan Pemb. Rawan Bencana sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Pemb. Rawan Bencana sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh Bappeda melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam beberapa program kegiatan rutin (Urusan OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian)dan Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai pendukungdengan uraian realisasi anggaranseperti pada tabel berikut:

SKPD

Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Prog. Non Rutin (Ur. Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Perencanaan Pembangunan) Dan Ur. Kominfo) 64

#P 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


#P # K Realisasi (Rp) Bappeda 5 29 3.824.045.142,00 Kecamatan Tangerang Kecamatan Jatiuwung Kecamatan Batuceper Kecamatan Benda Kecamatan Cipondoh Kecamatan Ciledug Kecamatan Karawaci Kecamatan Periuk Kecamatan Cibodas Kecamatan Neglasari Kecamatan Pinang Kecamatan Karang Tengah Kecamatan Larangan Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Bappeda, 2014

1

#K 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realisasi (Rp) 13.020.147.794,00 95,350,000.00 64,488,000.00 70,280,800.00 47,092,000.00 84,680,000.00 93,269,600.00 134,567,900.00 58,460,000.00 60,548,000.00 80,784,000.00 80,009,950.00 76,498,000.00

1

73,894,400.00

65

Urusan Perhubungan Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perhungan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Memantapkan dan meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana perkotaan (pemerintahan, sosial-kemasyarakatan, dan kebudayaan) besertasarana-prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas dan Memantapkan dan mengembangkan sistem transportasi dan manajemen lalulintas perkotaan yang modern dan terpadu” dan “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan

penyediaan

perlengkapan

sarana-prasarana

transportasi

dan


kelalulintasan yang layak, memadai, dan terpadu”yang merupakan bagian dari Misi ke4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas”.


Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum didukung % 3.00 0.00 ketersediaan 5 koridor angkutan umum massal 2 Kepemilikan KIR angkutan umum % 77 76.98 3 Terkendalinya kinerja pelayanan simpang dan ruas jalan kota Titik 60 60 4 Rasio terbangunnya titik PJU terhadap panjang jalan se Kota % 52% 55,46% Tangerang 5 Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik % 52% 55,46%

Sumber:

RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Perhubungan dan

Dinas Kebersihan & Pertamanan, 2014 Indikator Sasaran Dinas Perhubungan

Peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum didukung ketersediaan 5 koridor angkutan umum massal pada tahun 2014 belum terealisasi Kepemilikan KIR Angkutan Umumterealisasi sebesar 76.98 % dari target sebesar77 % Terkendalinya kinerja pelayanan simpang dan ruas jalanterealisasi sebesar 60 Titik dari target sebesar60 Titik Rasio terbangunnya titik PJU terhadap panjang jalan se Kota Tangerang teralisasi seberasr 55,46% dengan Target 52% 66

Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik terealisasi sebesar 55,46% dengan target 52%

Sumber:


Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 N Indikator Program Pembangunan Daerah Satua Target Realisasi o n 1 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan angkutan % 57.14 57.14 2 Tingkat ketersediaan prasarana angkutan yang terpelihara % 17.31 17.31 3 Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah kota % 20.00 20.00 yang telah tersedia jaringan jalan 4 Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor % 7.50 7.50 5 Tingkat ketersediaan koridor angkutan umum massal % 0 0 6 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan % 22.39 23.39 7 Tingkat perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian % 50 50 simpang dan ruas jalan 8 Tingkat ketersediaan prasarana penunjang pengendalian simpang dan % 33.33 33.33 ruas jalan dalam keadaan baik 9 Tingkat pengendalian dan disiplin berlalulintas % 19.35 19.35 10 Tingkat ketersediaan pelayanan perparkiran penunjang pengendalian % 30.00 30.00 kinerja simpang dan ruas jalan 11 Tingkat ketersediaan pelayanan pengendalian kinerja simpang dan % 20.00 20.00 ruas jalan dengan sistem ATCS 12 Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan % 20.00 20.00 guardrail) pada jalan wilayah kota 13 Jumlah Titik PJU yang terbangun Titik 1020 2324 14 Jumlah Titik PJU yang terpelihara titik 17.478 18.802

RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Perhubungan dan

Dinas Kebersihan & Pertamanan, 2014 Indikator Program Dinas Perhubungan

Tingkat ketersedian dokumen perencanaan angkutan terealisasi sebesar 57.14%dari target sebesar 57.14%.

Tingkat ketersediaan prasarana angkutan yang terpelihara terealisasi sebesar 17.31% dari target sebesar 17.31%.

Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah kota yang telah tersedia jaringan jalanterealisasi sebesar20.00% dari target sebesar 20.00%. Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor terealisasi sebesar 0 dari target sebesar 7.50%. Tingkat ketersediaan koridor angkutan umum massal terealisasi sebesar 0% dari target sebesar 0%. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan terealisasi sebesar 22.39% dari target sebesar 22.39%. 67

Tingkat perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalanterealisasi sebesar 50% dari target sebesar 50%. Tingkat ketersediaan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan dalam keadaan baikterealisasi sebesar 33.33% dari target sebesar 33.33%. Tingkat pengendalian dan disiplin berlalulintasterealisasi sebesar 19.35% dari target sebesar 19.35%. Tingkat ketersediaan pelayanan perparkiran penunjang pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan terealisasi sebesar30% dari target sebesar 30%. Tingkat ketersediaan pelayanan pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan dengan


sistem ATCS terealisasi sebesar 20.00% dari target sebesar 20.00%.

Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan wilayah kotaterealisasi sebesar 20.00% dari target sebesar 20.00%.

Jumlah Titik PJU yang terbangun teralisasi sebesar 2.324 titik denga target 1.020 titik Jumlah Titik PJU yang terpelihara terealisasi 18.802 titik dengan target 17.478 titik Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut. Tabel 3.4.

Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Prog. Non Rutin (Ur. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Perhubungan) SKPD Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo) # P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas Perhubungan - 5 29 13.889.849.500 Dinas Kebersihan dan - 8 46 19.700.061.367 Pertamanan Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Perhubungan, 2014

68

Urusan Lingkungan Hidup Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Memantapkan dan mengembangkan pembangunan daerah yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi”yang merupakan bagian dari Misi 5(yaitu, Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman). Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem pembangunan ekologis (sosial, lingkungan, ekonomi) yang


berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan” seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Indikator SasaranPembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Urusan Lingkungan Hidup 1 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan (%) per tahun administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 2 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak (%) per tahun bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara 3 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan (%) per tahun pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 4 Cakupan pemantauan Kualitasair sungai, Air Tanah dan Situ, (%) serta kualitas udara dan kebisingan 5 Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%) per tahun Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2014

Target

Realisasi

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 18.74%

18.74%

100.00% 100.00%

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup Pada Tahun 2014 No. Indikator ProgramPembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Urusan Lingkungan Hidup 1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan (%) per 100.00% 100.00% tahun 2 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan (%) per 100.00% 100.00% administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air tahun 3 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak (%) per 100.00% 100.00% yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan tahun pencemaran udara 4 Tingkat keberadaan Limbah B3 yang dikelola dan dihasilkan (%) 100.00% 100.00% 5 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan (%) per 100.00% 100.00% pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang tahun ditindaklanjuti 69

No. Indikator ProgramPembangunan Daerah 6 Tingkat peranserta aktif masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup 7 Tingkat Koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin efektif dan efisien 8 Tingkat pelayanan dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH yang dilaksanakan 9 Cakupan pemantauan Kualitasair sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan 10 Persentase berfungsinya alat sumur pantau yang terintegrasi dengan Komunikasi data 11 Tingkat Akses/informasi Bidang Lingkungan Hidup

Satuan (%)

Target Realisasi 18.06% 18.06%

(%)

12.84% 12.84%

(%)

100.00% 100.00%

(%)

18.74% 18.74%

(%)

20.00% 50.00%

(%) per tahun (%) (%)

100.00% 100.00%

Sumber:

20.00% 20.00% 60.00% 60.00%


12 Tingkat Frekuensi pameran bidang Lingkungan hidup 13 Tingkat ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kinerja administrasi peralatan dan instrumen pengukuran 14 Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan (%) per di wilayah perkotaan tahun

100.00% 100.00%

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2014

Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan HidupDinas Kebersihan dan Pertamanan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi 1 Persentase pengurangan sampah di perkotaan % 13,38% 14% 2 Persentase pengangkutan sampah % 70% 70% 3 Persentase pengoperasian TPA % 70% 70% 4 Tingkat pengeloaan RTH Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan % (per tahun) 100% 100% Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014–2018 Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Tangerang, 2014 Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan PadaTahun 2014 No Indikator Program Pokok Satuan Target Realisasi 1 Persentase pengurangan sampah di perkotaan % 13,38% 14% 2 Persentase pengangkutan sampah % 70% 70% 3 Persentase pengoperasian TPA % 70% 70% 4 Tingkat pengelolaan RTH Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan % (per 100% 100% tahun) 5 Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap % 23% 23% jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya Sumber : Rencana Kerja Pembangunan Daerah PerubahanKota Tangerang tahun 2014dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang,2014

70

Urusan Pertanahan Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan“Memantapkan dan mengembangkan sistem perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (good governance)”yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu: “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional”. Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program


pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada table di bawah ini:

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PertanahanPada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah % 100 100 2 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah % 100 3 Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda % 100 Sumber: RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014

Pada Urusan Pertanahan terdapat3 (tiga) indikator sasaran pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanahsebesar 100% dari target sebesar 100%dan indikatorTingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanahtidak terealisasi dari target sebesar 100% serta indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda tidak terealisasi dari target sebesar 100%

Tabel 3.5. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan Pada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah % 100 100 2 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah % 100 3 Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda % 100 Sumber: RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014

Pada Urusan Pertanahan terdapat3 (tiga) indikator program pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah sebesar 100% dari target sebesar 100%dan indikatorTingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanahtidak terealisasi dari target sebesar

71

100% serta indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda tidak terealisasi dari target sebesar 100%.


Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya Pemantapan Dan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah” yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu: “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional”. Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program



Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Prosentase Rasio Penduduk ber KTP % 99,50 95,68 2 Prosentase Keluarga Mempunyai KK % 81,65 75,56 3 Prosentase Bayi ber Akta Kelahiran % 20,99 18,85 4 Prosentase PendudukMeninggal Dunia ber Akta Kematian % 81,65 77,35 5 Prosentase Pasangan Suami-Istri berAkta Nikah % 15,24 12,48 Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018,Disdukcapil dan Kecamatan, 2014

Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat 5 (lima) indikator sasaran pembangunan daerah yang pencapaiannya sesuai dengan target tahun 2014 yaitu ; indikator Persentase Rasio Penduduk ber-KTP dengantarget untuk Rasio penduduk ber KTP dengan prosentase 99.50% dan realisasi 95,68%, Keluarga mempunyai KK dengan target prosentase 81.65% dan realisasi 75,56, Bayi ber Akta Kelahiran dengan target prosentase 20.99% dan realisasi 18,85%, Penduduk meninggal dunia ber Akta kematian dengan target prosentase 81.65% dan realisasi 77,35%, Pasangan suami-istri ber Akta Nikah dengan target prosentase 15.24% dan realisasi 12,48%. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Prosentase Rasio Penduduk ber KTP % 99,50 95,68 2 Prosentase Keluarga Mempunyai KK % 81,65 75,56 3 Prosentase Bayi ber Akta Kelahiran % 20,99 18,85 4 Prosentase PendudukMeninggal Dunia ber Akta Kematian % 81,65 77,35 5 Prosentase Pasangan Suami-Istri berAkta Nikah % 15,24 12,48 Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018,Disdukcapil,Kecamatan, 2014 73

Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat 5 (lima) indikator programpembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, yaitu;indikator Persentase Rasio Penduduk ber-KTPuntuk Rasio penduduk ber KTP dengan target prosentase 99.50% dan realisasi 95,68%, Keluarga mempunyai KK dengan target prosentase 81.65% dan realisasi 75,56, Bayi ber Akta Kelahiran dengan target prosentase 20.99% dan realisasi 18,85%, Penduduk meninggal dunia ber Akta kematian dengan target prosentase 81.65% dan realisasi 77,35%, Pasangan suami-istri ber Akta Nikah dengan target prosentase 15.24% dan realisasi 12,48%.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildan 13 Kecamatan melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pendukungdengan uraian realisasi anggaranseperti pada tabel berikut: Tabel 3.6.

Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Prog. Non Rutin Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, (Ur.Kependudukan & SKPD Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) Catatan Sipil.) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas 6 26 2.964.772.913,00 1 19 7.295.188.371,0 Kependudukan 0 dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, 2014

74

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” yang merupakan bagian dari misi ke 3 (Yaitu, Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi). Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya Pemantapan dan Peningkatan Upaya pemberdayaan dan Perlindungan Anak


Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Sosial” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 11 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti padatabel berikut.

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11.

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2014

IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan (%) terpadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan (%) pelayanan kesehatan oleh Tenaga kesehatan Terlatih Di Puskesmas pertahun Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan layanan rehablitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit (%) pelayanan terpadu Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit (%) pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan (%) anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan (%) layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban (%) kekerasan pertahun Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban (%) kekerasan Presentase focal point SKPD yang memiliki aktifitas di dalam perwujudan (%) kesetaraan dan keadilan gender Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah (%) Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)

Target 21,09

Realisasi 66,67

100

100

22,11

13,33

22,67

24,44

20,00

6,04

100

100

100

0

21,09

13,33

38,10

35,56

0,60 15,74

0,59 15,69

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 20142019 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang(Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) 2014

No

IndikatorProgram Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah

Satuan

Target

Realisasi

75

No


Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan 1. penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan (%) terpadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan (%) 2. pelayanan kesehatan oleh Tenaga kesehatan Terlatih Di Puskesmas pertahun Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan layanan rehablitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi 3. social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit (%) pelayanan terpadu Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan 4. rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit (%) pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan 5. (%) pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan 6. (%) layanan bantuan hokum (%) 7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pertahun Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban 8. (%) kekerasan Presentase focal point SKPD yang memiliki aktifitas di dalam perwujudan 9. (%) kesetaraan dan keadilan gender 10 Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah (%) 11. Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)

Target 21,09

Realisasi 66,67%

100

100%

22,11

13,33

21,33

24,44

20,00

6,04

100

100%

100

0

21,09

13,33

38,10

35,56

0,60 15,74

0,59 15,69

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 20142019 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang(Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) 2014


Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan olehBadan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana melalui sejumlah program dan kegiatanbeserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Prog.Non Rutin Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat (Ur.Pemberdayaan Perempuan Daerah, Kepegawaian & Persandian, SKPD dan Perlindungan Anak) Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) #P # K Realisasi (Rp) Badan Pemberdayaan 6 27 1.739.195.859.00 3 9 2.528.181.200 Masyarakat dan Keluarga Berenca Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut

76

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan Pelayanan KB Yang Berkualitas Dan Meningkatkan Ketersediaan, Dan Kualitas Pengelolaan Data Dan Informasi Keluarga, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera” yang merupakan bagian dari Misi 3 (yaitu, Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi). Sasaran Pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Terwujudnya Pemantapan


Dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Norma Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 12 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti padatabel berikut.

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014

No IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan 1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20tahun (%) 2 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) 3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet (%) Need) 4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB (%) 5 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan (%) Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 6 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Petugas/ Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan Kelurahan 7 Petugas/ Rasio pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap kelurahan Kelurahan 8 Cakupan penyediaan alat dan obat Konstrasepsi untuk memenuhi (%) permintaan masyarakat di daerah 9 (%) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan pertahun 10 (%) Presentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja pertahun 11 Cakupan pelayanan dan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk (%) HIV/AIDS di setiap kelurahan pertahun 12 Posyandu/ Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW RW

Target Realisasi 103,43% 1,14% 73,02 % 73,55% 14,38 %

16,89%

48,08%

50%

0,00 %

0,00%

0,10 %

0,06%

100 %

100%

30,00 %

0%

100 %

100%

100 %

100%

100% 1

1,08

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang KB dan Bidang PK-AP) 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraPada Tahun 2014

No Indikator Program Pembangunan Daerah 1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20tahun 2 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

Satuan (%) (%)

Target 103,43% 73,02 %

Realisasi 1,14% 73,55%

77


No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan 3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (%) (Unmet Need) 4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB (%) 5 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan (%) Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 6 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Petugas/ Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan Kelurahan 7 Rasio pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Petugas/ kelurahan Kelurahan 8 Cakupan penyediaan alat dan obat Konstrasepsi untuk memenuhi (%) permintaan masyarakat di daerah 9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap (%) pertahun Kelurahan 10 Presentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja (%) pertahun 11 Cakupan pelayanan dan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk (%) pertahun HIV/AIDS di setiap kelurahan 12 Posyandu/ Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW RW

Target

Realisasi

14,38 %

16,89%

48,08%

50%

0,00 %

0,00%

0,10 %

0,06%

100 %

100%

30,00 %

0%

100 %

100%

100 %

100%

100% 1

1,08

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang KB dan Bidang PK-AP) 2014


Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencanadan melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut. Tabel 3.7.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Prog.Non Rutin Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat (Ur.Keluarga Berencana Daerah, Kepegawaian & Persandian, SKPD dan Keluarga Sejahtera) Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Badan Pemberdayaan Masyarakat 5 8 9.565.387.910,00 dan Keluarga Berencana Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang 2014

78

Urusan Sosial Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 dalam rangka pencapaian sasaran misi, yaitu: 

“Terwujudnya

pemantapan

dan

peningkatan

pelayanan

dan

perlindungan

kesejahteraan sosial-masyarakat”yang merupakan bagian dari Misi ke-3, yaitu: “Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi” 

“Terwujudnya pemantapan dan pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian dan Sosial-Kemasyarakatan yang layak dan memadai”yang


merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas” 

“Terwujudnya

pemantapan

dan

peningkatan

upaya

mitigasi,

pencegahan,

pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak bencana” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman” Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada table di bawah ini:

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi (%) per tahun 100,00% 100,00% 1 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) 16,67% 57,59% 2 Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%) 0,00% 3 Jumlah KUBE yang mendapat Bantuan 0,00% (%) 25,52% 4 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 74,33% (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) 4,06% 5 Persentase(%) penyandang cacat, fisik, mental, serta lanjut usia 4,63% tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%) 20,00% 67,50% 6 Tingkat keikutsertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) 0,00% 7 Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih 0,00% Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Sosial, 2014

No

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

79

1

%

16,67

57.59

%

20

75.25

%

4.08

5

%

11.48

19.77

% %

20 20

57.00 75.00

%

50,40

37.20

%

100

100

%

20

42.00

%

100

100

%

100

0


Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2 Persentase (%) anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan 3 Persentase(%) penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan 4 Persentase(%) penyandang cacat, fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 5 Frekuinsi pengiriman dan operasi PMKS 6 Tingkat keikutsertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 7 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 8 Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 9 Persentase penghuni panti asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan 10 Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuansosial selama masa tanggap darurat 11 Tingkat pelayanan jaminan kesejahteraan sosial Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Sosial, 2014


Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Sosial sebagai pendukungdengan uraian realisasi anggaranseperti pada tabel berikut: Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Prog.Non Rutin Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. (Ur.Sosial) SKPD Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas Sosial 5 30 1.705.237.450,00 6 21 2.526.036.300,0 0 Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Sosial, 2014

80

Urusan Ketenagakerjaan Urusan Ketenagakerjaandiselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2009-2013 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis sumberdaya lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi). Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Ketenagakerjaan adalah “Tersedianya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal”.Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013 seperti pada Tabel dibawah ini.

1


No

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan Pada Tahun 2014 IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 2

3

4

5

1 Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 8,36 % pada 2014 (%) per 8.36 7.81 menjadi 7,52 % pada 2018 tahun Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha; mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 20,43% pada 2007 menjadi 11,98% pada 2008 dan pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 15,60% sedangkan pada tahun 2010 menurun menjadi 10,90%. Tahun 2011, Nilai TPT menjadi 10,90%. Tahun 2012 TPT menurun menjadi 8,30 % , Tahun 2013 TPT menjadi8,62 %..dan pada Tahun 2014 menjadi 7,81` %.

SKPD

Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Prog.Non Rutin Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & (Ur.Ketenagakerjaan) Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) #P #K Realisasi (Rp) 4 31 3.459.370.097.00 4 24 5.759.141.350.00

Dinas Ketenagakerjaan Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas ketenagakerjaan, 2014

81

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Perindustrian diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi kedua “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi”. Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan Koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal” Dalam rangka mengendalikan dan


mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 4 (empat) target indikator sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2014 seperti pada tabel berikut :

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Persentase UMKM Aktif (%) per 100,00% 100,00% tahun 2 Persentase Koperasi Aktif (%) 56,04% 62,00% 3 Tingkat Pertumuhan UMKM Aktif (%) 1,59% 2,03% 4 Tingkat Pertumbuhan Koperasi Aktif (%) 3,80% 2,00% Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018& Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.

Pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengahyang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Tangerang terdapat 4 (empat) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, 3 indikator tercapai 100%, sedangan 1 (satu) indikator capaiannya yaitu indikator “Tingkat Pertumbuhan Koperasi Aktif” hanya 52,63% (target 3,80%, realisasi 2,00%)

IndikatorProgram Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Persentase UMKM yang dibina/dilatih (%) 3,02% 4,00% 2 Tingkat Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha (%) 0,20% 0,10% Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 3 Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk (%) 0,40% 1,20% 4 Persentase Koperasi Sehat dengan pengelolaan keuangan yang (%) 32,49% 33,00% sehat Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018& Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.

82

Pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengahyang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Tangerang terdapat 4 (empat) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, seluruh indikator tercapai realisasinya (100%). Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada 0.

Sumber


Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Prog.Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Prog.Non Rutin (Ur.Koperasi & UKM.) Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. SKPD Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) #P #K Realisasi (Rp) Dinas Perindustrian, 6 24 2.062.617.366,00 3 5 933.450.324,00 Perdagangan dan Koprasi Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan

:

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Koperasi,

2014.

83

Urusan Penanaman Modal Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 20142018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Investasi Daerah yang transparan serta didukung oleh iklim investasi yang kondusif” yang merupakan bagian dari Misi ke-2, yaitu: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.” Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada table di bawah ini:


Indikator SasaranPembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal DaerahPada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi kali/tahun 1,00 1,00 1 Tingkat pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi kali/tahun 1,00 1,00 2 Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah 3 Tingkat pertumbuhan investasi daerah % 10,00 162,92 Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014

Pada Urusan Penanaman Modal Daerah terdapat 3 (tiga) indikator sasaran pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi terealisasi sebesar 1,00dari target sebesar 1,00. Indikator Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah terealisasi sebesar 1,00dari target sebesar 1,00. Indikator Tingkat pertumbuhan investasi daerah terealisasi sebesar 162,92% dari target sebesar 10,00%.

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal Daerah Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi kali/tahun 1,00 1,00 2 Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah kali/tahun 1,00 1,00 3 Tingkat pertumbuhan investasi daerah % 10,00 162,92 4 Tingkat ketersediaan Kajian tentang Investasi Daerah % 13,04% 43,00 % Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014

Pada Urusan Penanaman Modal Daerah terdapat 4 (empat) indikator program pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi terealisasi sebesar 1,00dari target sebesar 1,00. Indikator Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah terealisasi sebesar 1,00dari target sebesar 1,00. Indikator Tingkat pertumbuhan investasi 84

daerah terealisasi sebesar 162,92% dari target sebesar 10,00%. Indikator Tingkat ketersediaan Kajian tentang Investasi Daerahterealisasi

sebesar 43,00 % dari target sebesar 13,04%.

Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Penanaman Modal Daerah sebagai pendukungdengan uraian realisasi anggaranseperti pada tabel berikut:

SKPD

Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal Daerah Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Prog. Non Rutin Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & (Ur.Penanaman Modal) Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) 1 6 1.433.346.846,00


Tabel 3.8.

Sekretariat Daerah Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Sekretariat Daerah, 2014

85

Urusan Kebudayaan Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Terwujudnya pemantapan dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah” yang merupakan bagian dari Misi Terwujudnya pemantapan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah. Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Mendorong Pertumbuhan Sektor Unggulan yang Berbasis Sumberdaya Lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2


(yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi).” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat5 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti pada tabel berikut.Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2014. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2014. No IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah (%) 56.25% 56.25% 2 Cakupan tempat menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya (%) 80.00% 80.00% seni, serta mengembangkan industri seni 3 Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya (%) 20.00% 30.00% 4 Cakupan Kajian Seni (%) 20.00% 20.00% 5 Cakupan tempat menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya (%) 80.00% 80.00% seni, serta mengembangkan industri seni Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014.

Pada Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat 4 (Empat) sasaran Indikator yang mencakup didalamnya yaitu : (1). Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah, (2). Cakupan tempat menggelarseni,memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni, (3). Cakupan penyelenggaraan Festival seni budaya, (4). Cakupan kajian seni. Indikator ProgramPembangunanDaerah Urusan Kebudayaan Tahun 2014. No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya (%) 56.25% 56.25% daerah 2 Cakupan Kajian Seni (%) 20.00% 20.00% 3 Cakupan tempat untuk menggelar seni, memamerkan dan (%) 80.00% 80.00% memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni 4 Cakupan Group Kesenian di setiap kelurahan group/ 176.92% 247.12% kelurahan 86

No 5 6 7 8

Indikator Program Pembangunan Daerah Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian Cakupan Organisasi Seni Cakupan Gelar Seni Tingkat kerjasama dalam pengelolaan keragaman budaya

Satuan Target Realisasi (%) 55.56% 77.78% (%) 66.67% 66.67% (%) 100.00% 100.00% (%) per 100.00% 100.00% tahun Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014

Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata melalui sejumlah


program dan kegiatanbeserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Prog. Non Rutin Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. (Ur.Kebudayaan) SKPD dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) #P # K Realisasi (Rp) Dinas Pemuda 5 242.844.730.900,00 3 8 1.279.294.150 Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan

Sumber:

: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014

87

Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “.Terwujudnya pemantapan dan pengembangan system kepamudaan dan keolahragaan Daerah yang mandiri dan berprestasi” yang merupakan bagian dari Misi 3 Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisas.


Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar (%) 0.00% 0.00% mutu organisasi kepemudaan 2 Cakupan fasilitasi kegiatan kepemudaan (%) 13.33% 13.33% 3 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar (%) 0.00% 0.00% mutu oraganisasi keolahragaan 4 Tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah (%) per 100.00% 100.96% tahun Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014. No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Cakupan fasilitasi kegiatan kepemudaan (%) 13.33% 13.33% 2 Tingkat peranserta organisasi kepemudaan yang ikut terlibat (%) per tahun 100.00% 100.00% aktif dalam kegiatan musrenbang 3 Tingkat pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup (%) 20.00% 20.00% pemuda 4 Cakupan Pecegahan penyalahgunaan Bahaya narhoba (%) 15.15% 18.18% 5 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat (%) 0.00% 0.00% standar mutu oraganisasi keolahragaan 6 Persentase Cabang Olahraga Berprestasi (%) 42.50% 30.00% 7 Cakupan klub olahraga di setiap kecamatan Klub per 2907.69% 2976.92% Kecamatan 8 Tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah (%) per tahun 100.00% 100.96% 9 Tingkat peranserta organisasi kepemudaan yang ikut terlibat (%) per tahun 100.00% 100.00% aktif dalam kegiatan musrenbang 10 Tingkat pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup (%) 20.00% 20.00% pemuda Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014

88

Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata melalui sejumlah program dan kegiatanbeserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut.


Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014 Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Prog. Non Rutin Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, (Ur.Kepemudaan dan Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. SKPD Olahraga) Pemb. dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas Pemuda Olahraga 7 23 23.588.470/50 Kebudayaan dan Pariwisata 0 Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014

89

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 dalam rangka pencapaian sasaran misi, yaitu: 

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikanyang merupakan bagian dari Misi ke-3, yaitu:Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan,




pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak bencanayang

merupakan

bagian

dari

Misi

ke-5,

yaitu:Mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman 

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyamanyang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu:Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat beberapa target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.

No 1 2 3 4 8 11 12 13

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada (%) per tahun 100,00% 100,00% Ormas, LSM, dan OKP Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat petugas/ RT 16,36% 16,36% (Linmas) pada setiap RT Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama kegiatan/ 30,77% 30,77% pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan kecamatan Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di (%) 20,00% 20,00% bidang Politik Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW poskamling/ RW 1,23 1,23 Tingkat koordinasi penanggulangan bencana (%) per tahun 100,00% 100,00% Tingkat penanganan korban bencana (%) per tahun 100,00% 100,00% Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT (%) per tahun 100,00% 100,00% 90

No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah 14 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 15 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Satuan % patroli/hari

Target Realisasi 90,00% 88,24% 1,38

1,00

(%) per tahun 100,00% 100,00% 16 Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah (%) per tahun 100,00% 100,00% 17 Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 20142018Kesbanglinmas Kota Tangerang, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakarandan Kecamatan se-Kota Tangerang 2014


Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat 17 (tujuh belas) indikator sasaran pembangunan daerah yaitu indikator Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKPterealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT terealisasi sebesar 16% dari target tahun 2014 sebesar 16%, indikator Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan terealisasi sebesar 30,77% dari target tahun 2014 sebesar 30,77%, indikator Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2014 sebesar 20%, indikator Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW terealisasi sebesar 1,23 dari target tahun 2014 sebesar 1,23 indikator Tingkat koordinasi penanggulangan bencana terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat penanganan korban bencana terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100% dan indikator Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter terealisasi sebesar 88,24% dari target tahun 2014 sebesar 90%, indikator Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 1 patroli/hari dari target 1,38 patroli/hari, indikator Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar perda sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%.

No

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

91

4-3


No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada (%) 20,00% 100% media massa 2 Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) petugas/ RT 16,36% 16,36% pada setiap RT 3 Tingkat penyelesaian kejadian di masyarakat terkait dengan (%) 100,00% 20,00% masalah kebangsaan 4 Tingkat kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan (%) 60,87% 14,00% 5 Cakupan pengendalian keamanan lingkungan RT (%) per tahun 100,00% 0,16% 6 Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada (%) per tahun 100,00% 7,55% Ormas, LSM, dan OKP 7 Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama kegiatan/ 30,77% 30,77% pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan kecamatan 8 Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di (%) 20,00% 20,00% bidang Politik 9 Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW poskamling/ RW 1,23 1,23 10 Tingkat sosialisasi terkait pencegahan dini dan (%) 100,00% 100% penanggulangan bencana alam 11 Tingkat koordinasi penanggulangan bencana (%) per tahun 100,00% 100,00% 12 Tingkat penanganan korban bencana (%) per tahun 100,00% 100,00% 13 Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT (%) per tahun 100,00% 100,00% 14 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman Patroli/hari 138,46% 138,46% masyarakat 15 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000% 90,00% 88,24% 5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) patroli/hari 1,38 1,00 16 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah (%) per tahun 100,00% 100,00% 17 (%) per tahun 100,00% 100,00% 18 Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum (%) per tahun 100,00% 100,00% 19 Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Sumber: Kantor Kesbang Linmas Kota Tangerang, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan 13 kecamatan se-kota tangerang, 2014.

Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat 19 (sembilan belas) indikator program pembangunan daerah yaitu;indikator Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT terealisasi sebesar 16,36% dari target tahun 2014 sebesar 16,36%, indikator Tingkat penyelesaian kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan terealisasi sebesar 14% dari target tahun 2014 sebesar 60,87%, indikator Cakupan pengendalian keamanan lingkungan RT terealisasi sebesar 0,16% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP terealisasi sebesar 7,55% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan terealisasi sebesar 30,77% dari 92

target tahun 2014 sebesar 30,77%, indikator Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2014 sebesar 20%, indikator Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW terealisasi sebesar 1,23 dari target tahun 2014 sebesar 1,23, indikator Tingkat sosialisasi terkait pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 20%, indikator Tingkat koordinasi penanggulangan bencana terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat penanganan korban bencana terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT, indikator Cakupan


patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100% dan indikator tingkat ketersediaan mobil pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada wilayah manajemen pemadam kebakaran terealisasi sebesar 88,24% dari target tahun 2014 sebesar 90%, indikator Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 1 patroli/hari dari target 1,38 patroli/hari, indikator Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar perda sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%.


Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakanoleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan 13 Kecamatan se-Kota Tangerang melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut. Tabel 3.9.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Prog. Non Rutin (Ur. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Kesatuan Bangsa & Politik Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo) Dalam Negeri.) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Kantor Kesatuan Bangsa dan 6 26 1.285.848.730,00 7 21 3.679.335.430,00 Perlindungan Masyarakat Kecamatan Tangerang 1 1 248.488.900,00 Kecamatan Jatiuwung 1 1 144.002.800,00 Kecamatan Batuceper 1 1 255.692.000,00 Kecamatan Benda 1 1 119.806.100,00

93

SKPD

Kecamatan Cipondoh Kecamatan Ciledug Kecamatan Karawaci Kecamatan Periuk Kecamatan Cibodas Kecamatan Neglasari Kecamatan Pinang Kecamatan Karang Tengah Kecamatan Larangan Dinas Pemadam Kebakaran Satpol PP

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Prog. Non Rutin (Ur. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Kesatuan Bangsa & Politik Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo) Dalam Negeri.) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

8

30

-

4.856.625.433,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2

1 233.261.000,00 1 184.697.700,00 1 379.367.050,00 1 118.533.650,00 1 138.588.000,00 1 181.705.500,00 1 261.614.250,00 1 161.326.000,00 1 192.710.000,00 13 2.144.734.000,00 4 8.571.989.400,00


Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan 13 Kecamatan 2014

94

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 20142018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran misi: 1. Terwujudnya

pemantapan

Kepemerintahan

dan

dan

pengembangan

Keadministrasian

Umum,

Sistem serta

Manajemen Kesejahteraan

Masyarakat, yang Responsif, Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis 2. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan


Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel 3. Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional

4. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan perlengkapan keadministrasian perkantoran 5. Terwujudnya

pemantapan

dan

pengembangan

Sistem

Pengawasan

Pembangunan Daerah

Yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu: “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional”.

Serta dalam rangka pencapaiansasaran misi: 1. Terwujudnya

pemantapan

dan

pengembangan

Sistem

Perencanaan-

Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahan 2. Terwujudnya

pemantapan

dan

pengembangan

terhadap

pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai” Yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas”

95


Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi (%) 1 Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 20,00% 20,00% 2 Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD (%) 59,00% 59,00% Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan (%) 17,74% 17,74% 3

5 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD 6 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah 7 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah 8 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah

9 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran 10 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran 11 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

12 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(%) per tahun

100,00%

100,00%

20,00% 100,00%

20,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

50,00%

100,00%

100,00%

(%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun % per tahun % %

100,00%

100,00%

100,00%

92,75%

100,00%

1,90%

100,00

100,00

17,00 20,00

17,00 20,00

%

20,00

17,78

% % % % %

50,00 33,00 B 20,00 17.74

50,00 33,00 B 20,00 17.72

% %

18,00 20,00

13,36 20,00

% %

10,00 20,00

10,00 18,50

%

17,00

17,00

(%)

100,00%

100,00%


pemerintah daerah lainnya 4 Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD

aparatur Tingkat pembinaan kapasitas administrasi dan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum Tingkat ketersediaan dan kelengkapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Tingkat pembinaan, penyuluhan, pemahaman, penanganan kasus hukum kepada aparatur dan masyarakat Tingkat analisis beban kerja pegawai Tingkat pelaksanaan kebijakan daerah Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan Tingkat capaian pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah daerah Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan SPMU dan pembukuan anggaran Tingkat pelaksanaan pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

(%) (%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun

96

No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah 28 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan

evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan 29 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah

Satuan

Target 21,27%

Realisasi 21,27%

(%) per tahun

100,00%

100,00%

%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014

Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSekretariat Daerah terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran pembangunan daerah.Sesuai dengan target pada tahun 2014, beberapa indikator memenuhi capaian 2014 diantaranya indikator Tingkat


penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerahterealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD terealisasi sebesar 59,00% dari target sebesar 59,00%. Indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya terealisasi sebesar 17,74%dari target sebesar 17,74%. Indikator Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD terealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kedisiplinan aparatur

pemerintah

daerah

terealisasi

sebesar

100,00%dari

target

sebesar

100,00%.Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoranterealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat pembinaan kapasitas administrasi dan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan terealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%.Indikator Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum terealisasi sebesar 17,00 dari target sebesar 17,00.Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%.Indikator Tingkat analisis beban kerja pegawai terealisasi sebesar 50,00% dari target sebesar 50,00%.Indikator Tingkat pelaksanaan kebijakan daerah terealisasi sebesar 33,00% dari target sebesar 33,00%.Indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik terealisasi sebesar B dari target sebesar B.Indikator Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 97

20,00%.IndikatorTingkat

pelaksanaan

pengujian

SPP,

penerbitan

SPMU

dan

pembukuan anggaran terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%.Indikator Tingkat pelaksanaan pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ terealisasi sebesar 10,00% dari target sebesar 10,00%.Indikator Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah terealisasi sebesar 17,00% dari target sebesar 17,00%.Indikator Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah terealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%.Indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah


yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan terealisasi sebesar 21,27% dari target sebesar 21,27%.Indikator Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%.Sedangkan indikatorTingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 50,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai terealisasi sebesar 92,75%dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparaturterealisasi sebesar 92,75%dari target sebesar 1,90%. Indikator Tingkat pembinaan, penyuluhan, pemahaman, penanganan kasus hukum kepada aparatur dan masyarakat terealisasi sebesar 17,78% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan terealisasi sebesar 17.72% dari target sebesar 17.74%. Indikator Tingkat capaian pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah daerah terealisasi sebesar 13,36% dari target sebesar 18,00%. Indikator Tingkat pengembangan komunikasi, informasi

dan

media

massa

dalam

pemberitaan

kegiatan

walikota/wakil

walikota/sekretaris daerah terealisasi sebesar 18,50% dari target sebesar 20,00%. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianPada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi (%) 1 Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 20,00 20,00 2 Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian (%) 59,00 59,00 3 4 5

SKPD Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD

Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

(%)

17,74

17,74

(%) per tahun

100,00

100,00

(%)

20,00

20,00

98

No Indikator Program Pembangunan Daerah 6 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

Target 100,00

Realisasi 100,00

100,00

100,00

100,00

50,00

100,00

100,00

10 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi

Satuan (%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun (%) per tahun

(%) per tahun

100,00

100,00

11 12 13 14 15 16

(%) per tahun % % % % %

100,00 20,00 16,00 6,00 5,00 17,74

100,00 16,67 50,00 6,00 5,00 17,74

(%) (%) (%)

17,00 20,00 60,00

17,00 20,00 60,00

(%)

22,27

22,27

(%)

18,15

18,15

(%) per tahun

100,00

92,75

(%) per tahun

100,00

1,90

%

20,00

20,00

% % % % % % % % % % % % % % %

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 5,00 40,00 20,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 4,00 40,00 20,00

%

20,00

20,00

%

20,00

20,00

% % %

20,00 20,00 20,00

20,00 20,00 20,00

7 8 9

20 21 22

Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

perkantoran Tingkat ketertiban administrasi pembangunan daerah Tingkat penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat Tingkat analisis beban kerja pegawai Tingkat pelaksanaan rencana kebijakan daerah Tingkat pelayanan dan kinerja aparatur Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum Tingkat akuntabilitas penyusunan anggaran pembangunan Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. Daerah Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai


17 18 19

Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah

23 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

prasarana aparatur Tingkat pembinaan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan Tingkat koordinasi penanganan tugas pemerintahan umum Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Tingkat legislasi produk hukum daerah Tingkat pelaksanaan dialog hukum Tingkat efektifitas penyusunan produk hukum daerah Tingkat tindak lanjut penyusunan peraturan walikota Tingkat kajian dan evaluasi produk hukum daerah Tingkat pembinaan penyuluhan hukum kepada masyarakat Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Tingkat wawasan dan kemampuan hukum aparatur Tingkat penanganan kasus dan sengketa hukum Tingkat koordinasi pembinaan hukum wilayah Tingkat ketersediaan norma, standar, pedoman pelayanan public Tingkat kinerja unit pelayanan publik Tingkat pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan daerah Tingkat inpeksi KDH dan Wakil KDH dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, orsos dan MUSPIDA Tingkat pelayanan kesehatan pimpinan daerah Tingkat disiplin aparatur sekretariat daerah Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD

99

No 45 46 47 48 49 50 51 52

Indikator Program Pembangunan Daerah

Tingkat kelengkapan pelaporan barang sekretariat daerah Tingkat capaian pengadaan pekerjaan konstruksi Tingkat capaian pengadaan barang dan jasa lainnya Tingkat capaian pengadaanjasa Konsultansi Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan SPMU dan pembukuan anggaran Tingkat pelaksanaan pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ Tingkat ketersediaan dialog dengan tokoh masyarakat Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dalam penerimaan tamu daerah, tamu negara dan tamu-tamu perwakilan negara sahabat Tingkat pengetahuan aparatur

Satuan

Target

Realisasi

% % %

20,00 20,00 20,00

20,00 18,46 20,00

20,00

20,00

% % % % %

% 53 Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014

20,00 20,00 20,00 15,00 20,00

20,00 14,70 11,38 14,58 20,00


Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSekretariat Daerah terdapat53 (lima puluh tiga) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, beberapa indikator memenuhi capaian 2014 diantaranya indikator Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD terealisasi sebesar 59,00% dari target sebesar 59,00%. Indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya terealisasi sebesar 17,74% dari target sebesar 17,74%. Indikator Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.Indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%.Indikator Tingkat kedisiplinan aparatur

pemerintah

daerah

terealisasi

sebesar

100,00%dari

target

sebesar

100,00%.Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.Indikator Tingkat ketertiban administrasi pembangunan daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.Indikator Tingkat analisis beban kerja pegawai terealisasi sebesar 50,00% dari target sebesar 16,00%.Indikator Tingkat pelaksanaan rencana kebijakan daerah terealisasi sebesar 6,00% dari target sebesar 6,00%.Indikator Tingkat pelayanan dan kinerja aparatur terealisasi sebesar 5,00% dari target sebesar 5,00%.Indikator Tingkat ketersediaan 100

sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan terealisasi sebesar 17,74% dari target sebesar 17,74%.Indikator Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum terealisasi sebesar 17,00% dari target sebesar 17,00%.Indikator Tingkat

akuntabilitas

penyusunan

anggaran

pembangunan

terealisasi

sebesar

20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah terealisasi sebesar 60,00% dari target sebesar 60,00%.Indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. Daerah terealisasi sebesar 22,27% dari target sebesar 22,27%.Indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan


pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah terealisasi sebesar 18,15% dari target sebesar 18,15%.Indikator Tingkat pembinaan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat koordinasi penanganan tugas pemerintahan umum terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat legislasi produk hukum daerah terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan dialog hukum terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat efektifitas penyusunan produk hukum daerah terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat tindak lanjut penyusunan peraturan walikota terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kajian dan evaluasi produk hukum daerah terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00% . Indikator Tingkat pembinaan penyuluhan hukum kepada masyarakat terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat wawasan dan kemampuan hukum aparatur terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat penanganan kasus dan sengketa hukum terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat koordinasi pembinaan hukum wilayah terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%.Indikator Tingkat kinerja unit pelayanan publik terealisasi sebesar 40,00%dari target sebesar 40,00%.Indikator Tingkat pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan daerah terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. IndikatorTingkat pelayanan kesehatan pimpinan daerah Tingkat inpeksi KDH dan Wakil KDH dan koordinasi 101

dengan tokoh masyarakat, orsos dan MUSPIDA terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat disiplin aparatur sekretariat daerah terealisasi sebesar 20,00%dari

target

sebesar

20,00%.

Indikator

Penyelamatan

dan

Pelestarian

Dokumen/Arsip SKPD terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kelengkapan pelaporan barang sekretariat daerah terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%.Indikator Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan SPMU dan pembukuan anggaran terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%.Indikator Tingkat pelayanan keprotokolan


kegiatan kedinasan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dalam penerimaan tamu daerah, tamu negara dan tamu-tamu perwakilan negara sahabat terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%.Indikator Tingkat pengetahuan aparatur terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%.Sedangkan Indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 50,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat penanganandan tindak lanjut pengaduan masyarakat terealisasi sebesar 16,67% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai terealisasi sebesar 92,75% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana

aparatur

terealisasi

sebesar

1,90%

dari

target

sebesar

100,00%.

IndikatorTingkat capaian pengadaan pekerjaan konstruksi terealisasi sebesar 14,70% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat capaian pengadaan barang dan jasa lainnya terealisasi sebesar 11,38% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat capaian pengadaanjasa Konsultansi terealisasi sebesar 14,58% dari target sebesar 15,00%. Indikator Tingkat ketersediaan dialog dengan tokoh masyarakat terealisasi sebesar 18,46 dari target sebesar 20,00%.

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

No (%) 1 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) per tahun 2 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah 3 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung (%) per tahun

20,00% 100,00% 100,00%

20,00% 100,00% 100,00%

(%) per tahun (%) per tahun

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

(%) per tahun

100,00%

100,00%

kedisiplinan aparatur pemerintah daerah 4 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah 5 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran 6 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

102

7 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai 8 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan

(%) per tahun (%) per tahun

prasarana aparatur Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2014

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSatuan Polisi Pamong Praja terdapat 8 (delapan) indikator sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD terealisasi sebesar 20,00%dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerahterealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator


Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerahterealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerahterealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai terealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%.Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparaturterealisasi sebesar 100,00%dari target sebesar 100,00%.

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianPada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

No 1 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD 2 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah 3 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung

(%) 20,00% (%) per tahun 100,00% (%) per tahun 100,00%

20,00% 100,00% 100,00%

4 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah 5 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi

(%) per tahun 100,00% (%) per tahun 100,00%

100,00% 100,00%

6 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi

(%) per tahun 100,00%

100,00%

7 8

(%) per tahun 100,00% (%) per tahun 100,00%

100,00% 100,00%

kedisiplinan aparatur pemerintah daerah perkantoran

perkantoran Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2014

103

Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSatuan Polisi Pamong Praja terdapat 8 (delapan) indikator programpembangunan daerah sesuai dengan target tahun 2014. IndikatorTingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD terealisasi 20,00% dari target 20,00% di Tahun 2014. Indikator Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerahterealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat


ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur terealisasi 100,00% dari target 100,00%.

IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian % 100 100 2 Tingkat ketersediaan pelayanan Pemensiunan Pegawai % 50 50 3 Tingkat Penurunan Indisipliner Pegawai % 0,38 0,38 4 Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan % 16,36 16,36 5 Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah % 14,95 14,95 mengikuti diklat fungsional 6 Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional % 9,18 9,18 beserta sarana pendukungnya Sumber: BKPP Kota Tangerang, 2014

No 1 2 3 4 5 6

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian % 100 100 Tingkat ketersediaan pelayanan Pemensiunan Pegawai % 50 50 Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan % 16,36 16,36 Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti % 14,95 14,95 diklat fungsional Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional % 9,18 9,18 beserta sarana pendukungnya Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti % 14,95 14,95 diklat fungsional 104

Sumber: BKPP Kota Tangerang, 2014

Pada urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan PersandianBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), terdapat 6(enam) indikator sasaran dan 6(enam) indikator program, yaitu: 1. Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian 2. Tingkat ketersediaan pelayanan Pemensiunan Pegawai 3. Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan 4. Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional


5. Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional beserta sarana pendukungnya

6. Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional

No 1

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 2

1 Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan 2 Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan 3 Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 4 Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan Sumber: Inspektorat, 2014

3

4

5

% %

18,51 20,00

18,51 20,00

%

20,00

20,00

%

20,00

20,00

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan % 18,51 18,51 2 Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan % 20,00 20,00 3 Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan % 20,00 20,00 dan penilaian akuntabilitas kinerja 4 Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur % 20,00 20,00 pengawasan Sumber: Inspektorat, 2014

105

Pada urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan PersandianInspektorat terdapat 4(empat) indikator sasaran dan 4 (empat) indikator program, yaitu: 7. Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan 8. Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan 9. Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 10.

Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan


Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi daerah Pada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00% 2o,00% 2 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00% 3 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana (%) per tahun 100,00% 100,00% pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah 4 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00% 5 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi (%) per tahun 100,00% 100,00% perkantoran 6 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi (%) per tahun 100,00% 11,00% perkantoran 7 Tingkat ketersediaansysteminformasi Pelayanan investasi daerah (%) per tahun 28,57% 28,57% 8 Tingkat penertibanizin mendirikan bangunan (IMB) 100% 43,00% 9 Persentasebangunan yang mempunyai izin memdirikan bangunan (%) per tahun 100,00% 100,00% (IMB) 10 Tingkat pelayanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) (%) per tahun 100,00% 100,00% 11 Tingkat pelayanan waktu pengurusan izin usaha jasa kontruksi (%) per tahun 100,00% 100,00% (IUJK) 12 Tingkat ketersediaan ,pengelolaan,pengolahan ,dan publikasi data % 100,00% 100,00% /informasi perencanaan pembangunan daerah 13 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan(%) 21,27% 21,27% penganggaran pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah 14 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai (%) per tahun 100,00% 00,00% pemangku kepentingan pembangunan daerah 15 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang (%) per tahun 100,00% 100,00% memadai 16 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan (%) per tahun 100,00% 100,00% prasarana aparatur Sumber: LKPJ BPMPT 2014

Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 106

Terpadu (BPPMPT), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Satuan Polisi Pamong Prajamelalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandiansebagai pendukungdengan uraian realisasi anggaranseperti pada tabel berikut: Tabel 3.10.


Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Prog.Non Rutin (Ur.OtDa, Prog.Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Pemerintahan Umum, Adm. Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, SKPD Daerah, Kepegawaian & Ur. Perenc. Pemb, dan Ur. Kominfo) Persandian) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) 158.602.557.172,00 Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 376 BKPP, BPPMPT, DPKD, Satpol PP Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Satuan Polisi Pamong Praja, 2014

107

Urusan Ketahanan Pangan Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi ke-2 (yaitu, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi). Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan, Distribusi,

Konsumsi,

Kewaspadaan,

dan

Kemasyarakatan”

Dalam

rangka


mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 6 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti pada tabel berikut.

No 1 2 3 4

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Pada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di % 0,00 33.33 Daerah Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah % 20,00 78.85 Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah % 20,00 23,00 Tingkat Stabilitasi Harga Pangan % pertahun 100,00 93.33

5 Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan 6 Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita 7 Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita 8 Tingkat Penguatan cadangan pangan Daerah

Sumber: Setda, Dinas Pertanian 2014

% pertahun 100,00 100,00 % 80 93,5 % 80 135 % 50 0

Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah. Untuk tahun 2014 data informasi yang tersedia adalah data informasi harga pangan di Kota Tangerang.

Skor Pola Pangan Harapan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Persentase angka kecukupan Gizi (AKG), berdasarkan SPM target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk tahun 2015 adalah 90%, berdasarkan kajian yang ada pada Tahun 2014 Kota Tangerang telah merealisasikan Skor PPH sebesar 78.85%

108

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku. Ada 4 target yang dilakukan pengawasan sebagai sample, antara lain : 1. Mutu produk perikanan 2. Pemeriksaan pangan asal hewan di pasar modern 3. Pemeriksaan pangan asal hewan di pasar tradisional 4. Perilaku hygiene pedagang pangan asal hewan di pasar tradisional


Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah

Penanganan daerah rawan pangan di Kota Tangerang ditargetkan dilakukan untuk 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang selama 5 Tahun. Untuk tahun 2014 diprioritaskan pada 3 kecamatan, yaitu kecamatan Neglasari, Benda dan Batuceper. Tingkat Stabilitasi Harga Pangan

Tingkat Stabilitas Harga Pangan Kota Tangerang pada tahun 2014 cukup stabil, namun untuk satu komoditi, yaitu cabe, sempat terjadi ketidakstabilan harga, dimana Koefisien Keragaman Realisasi (CVKRi) harga cabe mencapai 39,3%, melebihi ambang Koefisien Keragaman Target (CVKTi) yaitu sebesar 25%, dimana

No 1 2 3 4

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Pada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di % 0,00 33.33 Daerah Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah % 20,00 78.85 Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah % 20,00 23,00 Tingkat Stabilitasi Harga Pangan % pertahun 100,00 93.33

5 Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan 6 Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita 7 Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita 8 Tingkat Penguatan cadangan pangan Daerah

Sumber: Setda, Dinas Pertanian 2014

% pertahun 100,00 100,00 % 80 93,5 % 80 135 % 50 0

Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Setda melalui sejumlah program dan kegiatanbeserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Ketahanan Pangan 109

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Prog. Non Rutin (Ur. Ketahanan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Pangan) Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)

#P

#K

Realisasi (Rp)

Setda Dinas Pertanian Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan

Sumber:

#P 1 1

# Realisasi (Rp) K 5 685,408,750 2 184,193,658

Setda, dan Dinas Pertanian, 2014


Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong Keberdayaan Masyarakat Untuk Terwujudnya Masyarakat Yang Mampu Dan Mandiri” yang merupakan bagian dari Misi 3 (yaitu, Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi ). Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya Pemantapan Dan Pengembangan Sistem Keberdayaan Masyarakat Yang Berbasis Pada Kebutuhan Dasar Dan Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ” Dalam rangka


mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 2 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti padatabel berikut. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014

No Indikator Program Pembangunan Daerah 1 Tingkat Pemberdayaan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 2 Persentase Peningkatan Lembaga (Usaha Ekonomi, Badan Keswadayaan Masyarakat, Posyantek) Setiap Kelurahan

Satuan %

Target 19,23

Realisasi 0

%

34,69

34,69

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan MasyarakatDan Keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang Pemberdayaa Masyarakat) IndikatorProgram Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPada Tahun 2014

No Indikator Program Pembangunan Daerah 1 Tingkat Pemberdayaan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 2 Persentase Peningkatan Lembaga (Usaha Ekonomi, Badan Keswadayaan Masyarakat, Posyantek) Setiap Kelurahan

Satuan %

Target 19,23

Realisasi 0

%

34,69

34,69

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan MasyarakatDan Keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang Pemberdayaa Masyarakat)

Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui sejumlah program dan kegiatanbeserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut.

111

Tabel 3.11.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)

#P

#K

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan

Realisasi (Rp) -

Prog. Non Rutin (Ur. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

Realisasi (Rp) 11 3.017.558.750 .00

#P #K 2

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang 2014


Urusan Statistik Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 20142018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran misi : 

Terwujudnya

pemantapan

dan

pengembangan

Sistem

Manajemen

Data/Informasi Pembangunan Daerahyang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional 

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan berbagai kajian, penelitian dan


inovasi pemb. Daerahyang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional


Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Rata-rata tingkat ketersediaan data/informasi statistik hasil (%) 17,37% 17,37% pembangunan daerah 2 Rata-rata tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan (%) 18,67% 18,67% pengembangan strategis Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Kantor Litbangstat, 2014

Pada Urusan Statistik terdapat2(dua) indikator sasaran pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, yaitu indikator Rata-rata tingkat ketersediaan data/informasi statistik hasil pembangunan daerah sebesar 17,37% dari target tahun 2014 sebesar 17,37%. indikator Rata-rata tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan strategis sebesar18,67% dari target tahun 2014 sebesar 18,67%.

No 1 2 3 4

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan StatistikPada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Tingkat ketersediaan data/informasi statistik produksi (%) 6,45% 6,45% Tingkat ketersediaan data/informasi statistik niaga dan jasa (%) 9,38% 9,38% Tingkat ketersediaan data/informasi statistik neraca wilayah (%) 28,57% 28,57% Tingkat ketersediaan data/informasi statistik sosial (%) 21,74% 21,74% 113

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan 5 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik kesejahteraan (%) masyarakat 6 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik lintas sektor (%) 7 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan (%) infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah 8 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi (%) sumber daya ekonomi 9 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait (%) masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat 10 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait (%) tata laksana kepemerintahan dan pelayanan publik 11 Tingkat ketersediaan sistem data/informasi statistik, penelitian, dan (%) pengembangan strategis Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Kantor Litbangstat, 2014

Target Realisasi 23,81% 23,81% 14,29% 14,29% 33,33% 33,33% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

0,00%

20,00% 20,00%


Pada Urusan Statistik terdapat11 (sebelas) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi statistik produksi sebesar 6,45% dari target sebesar 6,45%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi statistik niaga dan jasa sebesar 9,38% dari target sebesar 9,38%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi statistik neraca wilayah sebesar 28,57% dari target sebesar 28,57%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi statistik sosial sebesar 21,74% dari target sebesar 21,74%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi statistik kesejahteraan masyarakat sebesar 23,81% dari target sebesar 23,81%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi statistik lintas sektor sebesar 14,29% dari target sebesar 14,29%, indikator Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah sebesar 33,33% dari target sebesar 33,33%, indikator Tingkat Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi sebesar 20% dari target

sebesar

20%,

indikator

Tingkat

ketersediaan

kajian,

penelitian,

dan

pengembangan terkait masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat sebesar 20% dari target sebesar 20%, indikator Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait tata laksana kepemerintahan dan pelayanan publik sebesar 0% dari target sebesar 0%, indikator Tingkat ketersediaan sistem data/informasi statistik, penelitian, dan pengembangan strategis sebesar 20% dari target sebesar 20%. Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh Kantor Litbang dan Statistik melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam beberapa program kegiatan rutin (Urusan OtDa, Pemerintahan Umum, 114

Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Urusan Perencanaan

Pembangunan

dan

Urusan

Komunikasi

&

Informasi)

sebagai

pendukungdengan uraian realisasi anggaranseperti pada tabel berikut: Tabel 3.12.

Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & SKPD Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) Kantor Litbang dan 4 24 818.836.992,00 Statistik Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan

#P 3

#K 7

Realisasi (Rp) 2.447.024.720,00

Kantor Litbang dan Statistik, 2014


Sumber:

Prog. Non Rutin (Ur.Statistik)

115

Urusan Kearsipan Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya pemantapan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah”yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu: “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional”. Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program



Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan Pada Tahun 2014 No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1. Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan (%) 20,00% 20,00% yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu 2. Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilaiguna, dan arsip elektronik (%) 0,00% 0,00% 3. Tingkat pengelolaan arsip baku pada SKPD (%) 20,00% 20,00% 4. Tingkat pemeliharaan arsip dan sarana prasarana pendukungnya (%) 0,00% 0,00% 5. Persentase terpenuhinya kebutuhan informasikearsipan (%) 0,00% 0,00% 6. Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang (%) 15,38% 15,38% berkualitas Sumber: Kantor Arsip Daerah dan Dinas Tata Kota , 2014

PadaUrusan Kearsipan terdapat 6 (enam) indikatorsasaran pembangunan daerah dimana sesuaidengan

target

tahun

2014,

ketersediaansystemdanpedomanpenyelenggaraankearsipan

yang

indikatorTingkat handal,

dinamis,

komprehensifdanterpadudenganprosentase 20.00 % danrealisasi 20.00 %, Tingkat ketersediaanarsipstatis, bernilaiguna, danarsipelektronikprosentase 0% danrealisasi 0%, Tingkat pengelolaanarsipbakupada SKPDprosentase 20.00% danrealisasi 20.00 %, Tingkat pemeliharaanarsipdansaranaprasaranapendukungnyaprosentase 0% danrealisasi 0%, Persentaseterpenuhinyakebutuhaninformasikearsipanprosentase 0% danrealisasi 0%.

Persentasepelaksanaankegiatanpeningkatan

SDM

Kearsipan

yang

berkualitasprosentase 15,38% dan15,38%. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan % 20,00 20,00% yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu 116

No Indikator Program Pembangunan Daerah 2 Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilaiguna, dan arsip elektronik 3 Tingkat Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD

Satuan Target Realisasi % 0,00 0,00% % per- 20,00 20,00% tahun % 0,00 0,00% % 0,00 0,00% % 15,38 15,38%

4 Tingkat pemeliharaan arsip dan sarana prasarana pendukungnya 5 Persentase terpenuhinya kebutuhan informasikearsipan 6 Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas Sumber: Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah, 2014

PadaUrusan Kearsipan terdapat 6 (enam) indikator program pembangunan daerah dimana

sesuaidengan

target

tahun

ketersediaansistemdanpedomanpenyelenggaraankearsipan

2014, yang


komprehensifdanterpadudenganprosentase ketersediaanarsipstatis,

bernilaiguna,

20.00%

handal,

danrealisasi

danarsipelektronik

Tingkat

20.00%,

dengan

dinamis, Tingkat

prosentase

0%

danrealisasi 0%, Tingkat PenyelamatandanPelestarianDokumen/ArsipSKPDprosentase 20.00%

danrealisasi

20.00%,Tingkat

pemeliharaanarsipdansaranaprasaranapendukungnyaprosentase 0% danrealisasi 0%, Persentaseterpenuhinyakebutuhaninformasikearsipanprosentase 0% danrealisasi 0%. Persentasepelaksanaankegiatanpeningkatan SDM Kearsipan yang berkualitasprosentase 15,38% danrealisasi 15,38%.


Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Kantor Arsip Daerah, Dinas Tata Kotadan Sekretariat Daerah melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Kearsipan sebagai pendukungdengan uraian realisasi anggaranseperti pada tabel berikut: Tabel 3.13. SKPD

Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) #P 7 26 1.086.563.509,00 3

Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kotadan Sekretariat Daerah, 2014

Prog. Non Rutin (Ur.Kearsipan.) # K Realisasi (Rp) 10 1.562.210.100,0 0

117

Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian Sasaran misi: 

TerwujudnyapemantapandanpengembanganSistemInformasidanKomunikasi Daerah;



Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan daerah secara profesional, cepat, tepat, dan akurat, dengan berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien;



Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi


penyelenggaraan pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta memadai (berkemampuan/ berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis, dan aman)” Yang merupakan bagian dari Misi 1 yaitu,”Mewujudkantatapemerintahan yang baik,

akuntabel,

dantransparandidukungdenganstrukturbirokrasi

yang

berintegritas, kompeten, danprofesional”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada tabel dibawah ini ;

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi dan Informatika Pada Tahun 2014 IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi Tingkat KetersediaanSistem Dan JaringanKomunikasidanInformasi % 100 100 SKPD Tingkat PengkajiandanPenelitianBidangKomunikasidanInformasi % 25,84 25,84 Tingkat KerjasamaInformasidan Media Massa % 27,45 27,45 Tingkat PelayananPublikYang Menggunakan Media % 100 100 InformasiBerbasisInformasiTeknologi Tingkat % 28,28 28,28 IntegrasiSistemInformasidanAplikasiPenyelenggaraanPemerintah Daerah Tingkat % 100 100 StandarisasiSistemInformasidanAplikasiPenyelenggaraanPemerintah Daerah Tingkat pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan % 25 25 walikota/wakil walikota/sekretaris daerah Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah

%

20

20

%

50

50

Sumber: Dinas Infokom,Sekretariat Daerah, 2014

Indikator Program Pembangunan InformatikaPadaTahun 2014

Daerah

Urusan

Komunkasi

dan 118

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat PengembanganKomunikasi, Informasi, Dan Media Massa % 34,48 34,48 2 Tingkat KetersediaanSistem Dan JaringanKomunikasi Dan Informasi % 100 100 SKPD 3 Tingkat PengkajiandanPenelitianBidangKomunikasidanInformasi % 25,84 25,84 4 Tingkat FasilitasiPeningkatanSDM BidangKomunikasidanInformasi % 52,94 52,94 5 Tingkat PelayananPublikYang Menggunakan Media % 100 100 InformasiBerbasisInformasiTeknologi 6 Tingkat % 28,28 28,28 IntegrasiSistemInformasidanAplikasiPenyelenggaraanPemerintah Daerah 7 Tingkat % 100 100 StandarisasiSistemInformasidanAplikasiPenyelenggaraanPemerintah Daerah 8 Tingkat pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan % 20 20


Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah

9 Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa 10 Tingkat pelaksanaan pengkajian hasil pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil

% %

20 20

20 20

11 Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam

%

20

20

12 13 14

% % %

20 20 20

20 20 20

%

10

10

Walikota/Sekretaris Daerah

pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa tingkat ketersediaan dialog dgn tokoh masyarakat Tingkat ketersedian dokumen visual kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah Tingkat pemahaman SDM bidang komunikasi dan informasi

15 Sumber: Dinas Infokom, Sekretariat Daerah, 2014

Indikator Sasaran Pembangunan 

Tingkat

ketersediaansistemdanjaringankomunikasidaninformasi

SKPD

dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100% 

Tingkat

PengkajiandanPenelitianBidangKomunikasidanInformasi

dengan

realisasi sebesar 25,84% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100% 

Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan realisasi sebesar 27,45% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%



Tingkat

PelayananPublik

yang

menggunakan

media

informasiberbasisInformasiTeknologi dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100% 

Tingkat

IntegrasiSistemInformasidanAplikasiPenyelenggaraanPemerintah

Daerah dengan realisasi sebesar 28,28% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%

119



Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah DaerahDaerah dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%



Tingkat

pelaksanaan

peliputan

dan

pendokumentasian

kegiatan

walikota/wakil walikota/sekretaris daerah



Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah



Tingkat

pelayanan

keprotokolan

kegiatan

kedinasan

walikota/wakil

walikota/sekretaris daerah


Indikator Program 

Tingkat pengembangankomunikasi, informasi, dan media massaDaerah dengan realisasi sebesar 34,48% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%



Tingkat

ketersediaansistemdanjaringankomunikasidaninformasi

SKPDDaerah dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100% 

Tingkat

PengkajiandanPenelitianBidangKomunikasidanInformasiDaerah

dengan realisasi sebesar 25,84% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100% 

Tingkat FasilitasiPeningkatan SDM BidangKomunikasidanInformasiDaerah dengan realisasi sebesar 52,94% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%



Tingkat

PelayananPublik

yang

menggunakan

media

informasiberbasisInformasiTeknologiDaerah dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100% 

Tingkat

IntegrasiSistemInformasidanAplikasiPenyelenggaraanPemerintah

DaerahDaerah dengan realisasi sebesar 28,28% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100% 

Tingkat StandarisasiSistemInformasidanAplikasiPenyelenggaraanPemerintah DaerahDaerah dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%

120



Tingkat

pelaksanaan

peliputan

dan

pendokumentasian

kegiatan

Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah 

Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa



Tingkat pelaksanaan pengkajian hasil pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah



Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah



ingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa



tingkat ketersediaan dialog dgn tokoh masyarakat



Tingkat

dokumen

visual

kegiatan


ketersedian

Walikota/Wakil

Walikota/Sekretaris Daerah 

Tingkat pemahaman SDM bidang komunikasi dan informasi Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi serta Sekretariat Daerah melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Komunikasi dan Informatika dan didukung beberapa program kegiatan rutin (Urusan OTDA dan Urusan Perencanaan) sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaranseperti padatabel berikut : Jumlah Program dan Kegiatan pada SKPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Prog. Non Rutin Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & (Ur.Kominfo.) SKPD Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas Informasi 6 26 1.714.050.662,00 4 28 10.028.834.315,00 dan Komunikasi Sekretariat 4 12 Daerah Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Infokom, Sekretariat Daerah, 2014

121

Urusan Perpustakaan Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat”yang merupakan bagian dari Misi ke-3, yaitu: “Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi”.



IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan Pada Tahun 2014 No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1. Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah (%) 6,00% 5,00% 2. Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. (%) 21,62% 21,62% 3. Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%) 76,09% 76,25% 4. Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital (%) 51,67% 65,15% 5. Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah (%) 9,57% 9,57% Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang, 2014

Pada Urusan Perpustakaan terdapat 5 (lima) indikator sasaran pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah dengan prosentase 6.00 % dan realisasi 5%hal ini disebabkan kondisi lingkungan gedung Perpustakaan kurang kondusif sehingga peningkatan pengunjung tidak tercapai, indikator

Tingkat kenaikan anggota

perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. dengan prosentase 21,62% dan realisasi 21,62%, Indikator Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerahdengan prosentase 76.09 % dan 76,25%, indikator Tingkat keberadaan Perpustakaan

Digitaldengan

prosentase

51.67%

dan65,15%,

indikator

Tingkatkelengkapan sistem layanan perpustakaan daerahdengan prosentase 9.57 % dan realisasi 9,57 %. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah (%) 6,00% 5% 122

No Indikator Program Pembangunan Daerah 2 Tingkat pembinaan perpustakaan Umum dan khusus 3 Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. 4 Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah 5 Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital 6 Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah 7 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pepustakaan daerah 8 Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan KPD, 2014

Satuan Target Realisasi (%) 18,52% 18,52% (%) 21,62% 21,62% (%) (%) (%) (%) buah/ kecamatan

76,09% 76,25% 51,67% 65,15% 9,57% 9,57% 38,34% 38,34 24

13

Pada Urusan Perpustakaan terdapat 8 (delapan) indikator programpembangunan daerah


dimana sesuai dengan target tahun 2014, Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah dengan prosentase target6.00% dan realisasi5%, Tingkat pembinaan perpustakaan Umum dan khususdengan prosentase target 18,52 % dan realisasi 18,52 %, Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. prosentase target 21.62% dan realisasi 21,62 %,Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah dengan prosentasetarget 76,09 % dan realisasi 76,25%, Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital dengan prosentase target 51,67 % dan realisasi 65,15%. Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerahdengan prosentasetarget 9,57 % dan realisasi 9,575%. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pepustakaan daerah dengan presentase target 38,34 % dan realisasi 38,34 %, Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan dengan jumlah 24 buah/kecamatan dan realisasi 13 buah/kecamatan hal ini disebabkan pengelolaan taman bacaan belum optimal.


Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Kantor Perpustakaan Daerahmelalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Perpustakaan sebagai pendukungdengan uraian realisasi anggaranseperti pada tabel berikut:

SKPD Kantor Perpustakaan

Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Prog. Non Rutin (Ur. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Perpustakaan.) Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) 7 33 916.193.398,00 1 10 1.158.317.720,0 0 123

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Prog. Non Rutin (Ur. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Perpustakaan.) Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Daerah Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah, 2014


URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN Urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2014 sebanyak 5 urusan yaitu (1) Pertanian; 2) Kelautan dan Perikanan; 3) Perdagangan; 4) Perindustrian; 5) Pariwisata.

Urusan Pertanian Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi


daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan agribisnis serta budidaya pertanian dan peternakan yang berorientasi pada intensifikasi pertanian” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 4 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti pada tabel berikut.

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian Pada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat Produktivitas Pertanian % 2,04 5,32 2 Tingkat produktivitas peternakan % 20 20 3 Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian % 5 5,01 4 Tingkat Pemasaran Hasil Produksi Ternak Sapi Potong % 80 80 5 Angka prevalensi penyakitzoonosis % 100 22 Sumber: Dinas Pertanian, 2014

Indikator Sasaran Tingkat Produktivitas Pertanian Indikator

ini

didukung

Pertanian/Perkebunan

oleh

dengan

program

kegiatan

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Penyuluhan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna UPTD Hortikultura, dan kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaUPTD Hortikultura. Indikator Sasaran Tingkat produksivitas peternakan Indikator ini didukung oleh program Peningkatan Produksi Peternakan dengan kegiatan Pembibitan & perawatan ternak dan kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan. 125

Indikator Sasaran Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian Indikator ini didukung oleh Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan dengan kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah. Indikator SasaranAngka prevalensi penyakitzoonosis Indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah (Pemeriksaan kesehatan hewan qurban)


Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanian Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian % 5 5,01 2 Tingkat Produktivitas Pertanian % 2,04 5,32 3 Persentase Pendistribuasian bibit Tanaman Buah % 18,09 18,90 4 Angka prevalensi penyakitzoonosis % 100 22 5 Tingkat produksivitas peternakan % 20 20 6 Tingkat Penerapan Teknologi Peternakan % 0 0 Sumber: Dinas Pertanian, 2014


Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui sejumlah program dan kegiatanbeserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut. Tabel 3.14. SKPD

Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pertanian Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Prog. Non Rutin (Ur. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Pertanian) Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) 4 26 2.186.202.182,00 6 10 2.460.588.450

Dinas Pertanian Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Laporan Bulanan Dinas Pertanian, 2014

126

Urusan Pariwisata Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu, Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Kepariwisataan Daerah). Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Mendorong Pertumbuhan Sektor Unggulan yang Berbasis Sumberdaya Lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi)..” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin


dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat pemasaran obyek wisata daerah (%) 33.33% 69.23% 2 Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah (%) 20.00% 25.00% 3 Tingkat perkembangan destinasi pariwisata daerah (%) 0.00% 0.00% 4 Tingkat perkembangan Jenis kelas dan jumlah Hotel (%) 95.00% 95.00% Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dispora 2014. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2014. No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat pemasaran obyek wisata daerah (%) 33.33% 69.23% 2 Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah (%) 20.00% 25.00% 3 Tingkat perkembangan destinasi pariwisata daerah (%) 0.00% 0.00% 4 Tingkat perkembangan Jenis kelas dan jumlah Hotel (%) 95.00% 95.00% Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dispora 2014


Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan SKPD Dinas pendidikan dan kebudayaan melalui sejumlah program dan kegiatanbeserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & SKPD Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

#P #K Realisasi (Rp) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014

Prog. Non Rutin (Ur. Pariwisata) # P # K Realisasi (Rp) 3 8 23.588.470.500

127

Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun20142018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi). Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan dan

pengembangan

intensifikasi

budidaya

perikanan

darat”

Dalam

rangka

mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 3 target indikator


sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti pada tabel berikut. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Persentase kenaikan produksi ikan % 92,73 96,67 2 Cakupan bina kelompok peternak ikan % 30,95 47,62 3 Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan % 66,47 72,45 Sumber: Tapkin Dinas Pertanian, 2014

Indikator Sasaran Persentase kenaikan produksi ikan

Indikator ini didukung oleh Program pengembangan budidaya perikanandan kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan

Indikator Sasaran Cakupan bina kelompok peternak ikan

Indikator ini didukung oleh Program pengembangan sistem penyuluhan perikanandan kegiatan Bintek Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator Sasaran Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan Indikator ini didukung oleh Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanandan kegiatan Pengawasan Produk Perikanan. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Persentase kenaikan produksi ikan % 92,73 96,67 2 Cakupan bina kelompok peternak ikan % 30,95 47,62 3 Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan % 66,47 72,45 4 Tingkat promosi hasil pengolahan perikanan % 100 100 Sumber: Tapkin Dinas Pertanian, 2014 128

Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanianmelalui sejumlah program dan kegiatanbeserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut. Tabel 3.15. SKPD

Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Prog. Non Rutin (Ur. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Kelautan dan Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) Perikanan) Realisasi #P #K Realisasi (Rp) #P #K (Rp) 3 4 381.607.428


Dinas Pertanian Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pertanian, 2014

129

Urusan Perdagangan Sektor perdagangan merupakan salah satu andalan guna meningkatkan perekonomian. Perkembangan sektor perdagangan didukung oleh perkembangan sektor industri sebagai motor penggerak utama ekonomi di Kota Tangerang. Urusan Perdagangan diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong Pertumbuhan Sektor Unggulan yang Berbasis Sumberdaya Lokal” yang merupakan bagian dari Misi2 (yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi).


Capaian Indikator Sasaran

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Perdaganganadalah“Terpenuhinya peran

sektor

tersier

sebagai

stimulan

pertumbuhan

ekonomi

kota.”

Untuk

mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 5 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 seperti pada tabel berikut.

No 1

Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Pada Tahun 2014 IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 2

3

4

5

1 Tingkat Pembinaan PKL % 1,02 1,07 2 Tingkat Perlindungan Konsumen % 21,02 21,00 3 Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri % 4 4 Cakupan Ketersediaan Pasar Tradisional Daerah Di Setiap 4 Pasar/Kecamatan 2,38 2,38 Kecamatan 5 Tingkat Pembinaan Pasar/Toko Modern & Pasar Tradisional % 4 4 Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 20142018 serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014

Indikator Sasaran Tingkat Pembinaan PKL

Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program Pembinaan PKL dengan melakukan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 1,02% dengan realisasi sebesar 1,07%. Indikator Sasaran Tingkat Perlindungan Konsumen Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan dengan melakukan kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 21,02% dengan realisasi sebesar 21,02%. Indikator Sasaran Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri 130

Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan melakukan kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 4,00% dengan realisasi sebesar 4,00%.

Indikator Sasaran Cakupan Ketersediaan Pasar Tradisional Daerah Di Setiap Kecamaan Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan melakukan kegiatan sebanyak


1 (satu) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 2,38% dengan realisasi sebesar 2,38%.

Indikator Sasaran Tingkat Pembinaan Pasar/Toko Modern & Pasar Tradisional. Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan melakukan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 4% dengan realisasi sebesar 4%.

Indikator Sasaran Program Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 Tingkat Perlindungan Konsumen % 21,02 % 21,00 % 2 Cakupan Produksi Daerah Yang Diekspor Keluar Negeri % 33,33 % 33,33 % 3 Tingkat Pembinaan PKL % 1,02 % 1,02 % 4 Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri % 4,00 % 4,00 % 5 Tingkat Pemantauan Ketersediaan Harga & Pasokan Pangan % 0% 50,00 % 6 Tingkat PembinaanPasar/toko modern pasar tradisional daerah % 4,00 % 4,00 % Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 20142018 serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014

Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini. Tabel 3.16.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perdagangan Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Prog. Non Rutin (Ur. SKPD Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pariwisata) Pemb. dan Ur. Kominfo) 131

#P #K REALISASI (Rp) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2014

# P # K REALISASI (Rp) 4 9 2.123.491.700,0 0


Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi kedua “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi”. Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan


kapasitas industri kecil dan menengah” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 4 (empat) target indikator sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2014 seperti pada tabel berikut :

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Pada Tahun 2014 Satua No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Target Realisasi n 1 2 3 4 5 Persentase industri yang memiliki GKM (pengukuran, standarisasi, 1 % 8,21 % 8,21 % pengujian & kualitas) Persentase IKM yang memiliki izin usaha industri kecil melalui P2 % 3,08 % 3,08 % IRT & Halal Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan 3 % 11,08 % 11,08 % produksi 4 Tingkat pertumbuhan industri di daerah % 1,30 % 1,30 % Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018& Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.

Pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Tangerang terdapat 4 (empat) indikator sasaran pokok pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, seluruh indikator memenuhi capaian target tahun 2014.

No 1 2 3 4 5

Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Pada Tahun 2014 Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

Tingkat kapasitas IPTEK Sistem Produksi Tingkat pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tingkat kemampuan teknologi industri Tingkat penataan Struktur Industri Tingkat Pengembangan Sentra Industri Potensial

(%) (%) (%) (%) %

36,34% 33,25% 38,71% 0,13% 3,39 %

38,16% 33,25% 38,71% 0,13% 3,39 %

Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018& Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014. 133

Pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Tangerang terdapat5 (lima) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, seluruh indikator tercapai 100%. Program dan Kegiatan Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Perindustrian dengan uraian realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut.


Tabel 3.17.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perindustrian Program Rutin (URUSAN OTDA, Program Non Rutin URUSAN PERENCANAAN DAN (URUSAN URUSAN KOMINFO) PERINDUSTRIAN) SKPD # #P #K Realisasi (Rp) # P Realisasi (Rp) K Dinas Perindustrian, Perdagangan 4 9 1.107.654.923,00 dan Koperasi Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2014.

134

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Recommend Documents