PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINGKASAN RENSTRA 2014-2018 1.

LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk sebuah institusi yang disusun dengan memperhatikan tahapan, tata cara dan mekanisme tertentu mengenai upaya Kepala SKPD dalam bersinergi secara strategis untuk mencapai visi

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

dan misi Kepala Daerah.

Renstra merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan suatu SKPD untuk masa 5 (lima) tahun, yang termasuk di dalamnya adalah rencana indikatif pendanaan program dan kegiatan. Renstra SKPD dapat diartikan sebagai rencana pembangunan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dialami institusi tersebut. Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk menghadapi dan memenangkan persaingan yang terdapat di dalam pelaksanaan kegiatan usaha institusi bersangkutan. Hal ini dikenal populer dalam Ilmu Manajemen dan Bisnis serta populer dalam penyusunan Dokumen rencana pembangunan, dan digunakan dalam proses penyusunan Renstra SKPD, dan

memperhatikan keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra

Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berkenaan dengan rencana diberlakukannya penerapan penganggran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) secara penuh yang menggunakan struktur program dan kegiatan hasil restrukturisasi nomenklatur program dan kegiatan, maka mekanisme penyusunan Renstra SKPD menyesuaikan dengan perubahan tersebut, mengacu pada tujuan dan sasaran pada Visi dan Misi yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang, yaitu:

VISI: “TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”

MISI: 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional.


2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

3. Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi.

4. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas. 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Maka dengan keterkaitan Visi, Misi dan RPJMD dengan Visi, Misi Renstra SKPD Kecamatan Benda dalam Rencana pembangunan yang baik dan memperhatikan aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan tersebut.

Visi adalah kondisi objektif yang diinginkan dan dicita-citakan dimasa depan dapat diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat pada periode waktu tertentu. Sedangkan Misi pembangunan pada dasarnya merupakan cara dan upaya umum dan bersifat pokok yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah ditetapkan tersebut.

Strategi merupakan cara atau jalan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan harus memperhatikan kondisi umum dan potensi yang dimiliki, baik yang sudah digarap maupun belum. Dan perumusan prioritas pembangunan perlu memperhatikan perubahan strategis yang telah terjadi dan yang akan terjadi di masa mendatang agar proses pembangunan

tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Bila ditinjau dari segi keadaan dan kebutuhan, terdapat empat strategi yang digunakan yaitu: 1)

-Strategi Klasik, untuk digunakan dalam keadaan normal

2)

–Strategi Sistemik, untuk digunakan dalam keadaan normal

3)

-Strategi Evolusi, untuk digunakan mengatasi keadaan krisis.

4)

-Strategi Proses, untuk digunakan mengatasi keadaan krisis.


Program dan Kegiatan, merupakan upaya konkrit dalam bentuk intervensi pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumberdaya, termasuk dana dan tenaga, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam rangka memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di kemudian hari, maka untuk setiap program dan kegiatan ditetapkan indikator dan target kinerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja yang digunakan memiliki 6 aspek utama yaitu Masukan (Input), Proses (Process), Keluaran (Output), Hasil (Outcome) Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impacts). 2.

MAKSUD DAN TUJUAN

 Maksud dari penyusunan Renstra SKPD adalah merupakan target pembangunan pada sasaran sesuai dengan yang direncanakan atau dalam perencanaan untuk priode waktu tertentu, yang menjadi pedoman SKPD dalam pelaksanaan program kerja tepat guna. Sasaran pada dasarnya adalah bentuk konkrit dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan, sedangkan target adalah sasaran lebih konkrit dan spesifik dalam bentuk kuantitatif. Sehingga dapat untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan sekaligus monitoring dan evaluasi bagi instansi pelaksanaan.  Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun untuk : 

Terwujudnya kelembagaan organisasi Kecamatan Benda yang Handal



Terwujudnya Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Tepat



Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil



Terwujudnya Pelayanan Prima

2.1.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014, susunan Organisasi Kecamatan di wilayah kota Tangerang, termasuk di dalamnya kecamatan Benda adalah sebagai berikut,


a. Camat;

b. Sekretariat, terdiri atas : 1.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

2.

Sub Bagian Keuangan;

3.

Sub Bagian Perencanaan.

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat; f. Seksi Pelayanan Umum; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah sebagaimana tertera pada Pasal 2 & Pasal 3 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang menyebutkan bahwa dari sisi kedudukan, kecamatan merupakan perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan Walikota serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Perda nomor 13 tahun 2014 dan perwal no. 89 tahun 2014 memberi penjelasan tentang fungsi kecamatan, yaitu terdiri dari delapan butir.

Fungsi itu adalah, a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang


belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh fungsinya.

Walikota sesuai

dengan

tugas

dan

Sementara itu, dalam pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan penyelenggaraan fungsi Kecamatan tersebut, maka uraian tugas dan fungsi unit kerja Kecamatan di Kota Tangerang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan tugas Kecamatan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, serta kemasyarakatan sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penetapan kebijakan teknis dalam rangka penyelenggaraan tugas kecamatan dalam lingkup urusan-urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat, serta pelayanan Umum;

2.

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup urusan-urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat, serta pelayanan Umum;

3.

Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

4.

Penyelenggaraan pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas kecamatan;

5.

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan kecamatan;


6.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas kecamatan dalam lingkup urusan-urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat, serta pelayanan Umum;

7.

Pelaporan.

Adapun rincian tugas Camat adalah sebagai berikut: 1.

Menetapkan rencana strategis kecamatan berdasarkan visi dan misi walikota dalam lingkup urusan-urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat, serta pelayanan Umum sebagaimana terjabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;

2.

Menetapkan usulan rencana kerja, kinerja, serta anggaran tahunan kecamatan sesuai dengan rencana strategis kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada walikota;

3.

Mempelajari dan melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh walikota dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan otonomi daerah yang telah dilimpahkan wewenangnya oleh walikota kepada camat serta tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kerja kecamatan;

4.

Memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan kedinasan kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas kecamatan;

5.

Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan dalam lingkup urusan-urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat, serta

pelayanan Umum di tingkat kecamatan; 6.

Menetapkan kebijakan teknis dalam dalam lingkup urusan-urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat, serta pelayanan Umum di tingkat kecamatan;

7.

Menetapkan kebijakan pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas kecamatan;

8.

Menunjuk dan menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk)

9.

Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang keagrariaan;


10. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan ketenagakerjaan;

11. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pajak bumi dan bangunan buku I dan buku II;

12. Menyelenggarakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 13. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah kerja kecamatan;

14. Menyelenggarakan kegiatan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota di wilayah kerja kecamatan;

15. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 16. Mengkoordinasikan upaya-upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 17. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap para anggota satuan polisi pamong praja yang ditempatkan dalam wilayah kerja kecamatan;

18. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan (siskamling);

19. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa di wilayah kerja kecamatan; 20. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum; 21. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap potensi perekonomian masyarakat; 22. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan di wilayah kerja kecamatan; 23. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 24. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian umum terhadap proyek-proyek pembangunan fisik di wilayah kerja kecamatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, dan pemerintah pusat; 25. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerja kecamatan;


26. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kerja kecamatan;

27. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kesehatan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

28. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program keluarga berencana di wilayah kerja kecamatan;

29. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang pendidikan;

30. Memberikan penilaian mengenai prestasi para kepala sekolah dasar negeri dan para kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) sebelum dimintakan penandatanganannya kepada para kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan urusan kesehatan;

31. Memberikan pertimbangan bagi walikota dalam pengangkatan kepala unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang ada di wilayah kerja kecamatan; 32. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas unit pelaksana teknis dinas serta lembaga-lembaga milik pemerintah lainnya yang memiliki keterkaitan tugas dengan kecamatan yang ada di wilayah kerja kecamatan; 33. Menyelenggarakan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang-bidang generasi muda, keolahrgaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita; 34. Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya;

35. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi dalam penyaluran bantuan sosial bagi para korban bencana, dan masyarakat miskin; 36. Menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup urusanurusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat; 37. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada sekretaris camat dan para kepala seksi yang dibawahkannya; 38. Membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasan melekat atas sekretaris camat serta


para kepala seksi yang dibawahkannya dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kerja, akuntabilitas kinerja serta pengembangan karier;

39. Membangun jaringan koordinasi di antara seluruh satuan kerja di lingkungan kecamatan dalam rangka mewujudkan integrasi, sinkronisasi, sinergi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kecamatan;

40. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan kecamatan;

41. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh kecamatan;

42. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan program, rencana kerja serta penggunaan anggaran tahunan kecamatan; 43. Melakukan analisis terhadap permasalahan manajerial yang dihadapi oleh kecamatan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;

44. Memberikan saran serta pertimbangan kepada walikota dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kecamatan; 45. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya; 46. Menyelenggarakan serta mengupayakan terwujudnya tertib administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perencanaan di lingkungan kecamatan;

47. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) yang berkenaan dengan kecamatan; 48. Memberikan laporan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan kecamatan atau perkembangan serta situasi aktual yang menyangkut penyelenggaraan urusan-urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, baik diminta ataupun tidak diminta, kepada walikota; 49. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.


2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kewenangankewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan serta menyelenggarakan pelayanan administratif di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;

2.

penatausahaan urusan keuangan;

3.

pengoordinasian dalam perencanaan program Kecamatan; dan

4.

pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi–Seksi di lingkungan Kecamatan.

5.

Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan camat dalam penyelenggaraan kewenangankewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan;

6.

Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sekretariat;

7.

Penyelenggaraan penyusunan usulan program, rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan kecamatan;

8.

Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perencanaan;

9.

Pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala sub bagian yangdibawahkannya;

10.

Pelaporan.

Adapun rincian tugas Sekretaris Camat adalah sebagai berikut: 1.

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh camat;

2.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan camat dalam lingkup urusan-urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;


3.

Mempersiapkan konsep rencana strategis kecamatan;

4.

Menyelenggarakan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sekretariat;

5.

Menyelenggarakan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan kecamatan beserta perubahan dan perhitungannya;

6.

Menyelenggarakan kegiatan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan program, rencana kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan kecamatan;

7.

Menyusun laporan mengenai realisasi atau pelaksanaan program, rencana kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan kecamatan;

8.

Menyelenggarakan pembangunan, pengadaan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas kecamatan;

9.

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan;

10.

Menyelenggarakan pembinaan ketatalaksanaan di lingkup tugas kecamatan;

11.

Menyelenggarakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan kantor;

12.

Menyelenggarakan kegiatan perawatan/perbaikan peralatan kantor;

13.

Menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan;

14.

Menyelenggarakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

15.

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan di bidang kepegawaian;

16.

Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan anggaran kecamatan;

17.

Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan barang daerah di lingkup tugas kecamatan;

18.

Menyelenggarakan penyusunan konsep laporan keuangan kecamatan;

19.

Menyelenggarakan pembinaan di bidang administrsi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasi perencanaan;

20.

Menyelenggarakan penyusunan rancangan naskah perjanjian kerja sama antara kecamatan dengan pihak lain;

21.

Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para kepala sub bagian yang dibawahkannya;

22.

Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas


kedinasan para kepala sub bagian yang dibawahkannya; 23.

Memantau dan mengendalikan kegiatan para kepala sub bagian yang dibawahkannya;

24.

Mempersiapkan konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh camat yang berhubungan dengan tugas kedinasan sekretariat;

25.

Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para kepala sub bagian yang dibawahkannya;

26.

Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkungan sekretariat;

27.

Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk sekretariat;

28.

Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh sekretariat guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;

29.

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan secretariat dengan persetujuan atau sepengetahuan camat;

30.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan sekretariat;

31.

Menyelenggarakan penyusunan konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) yang berkenaan dengan kecamatan;

32.

Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

33.

Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada camat;

34.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi dan dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum


dan administrasi kepegawaian. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.

melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;

3.

melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Kecamatan;

4.

melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.

melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.

melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.

melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Kecamatan;

8.

melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Kecamatan;

9.

melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;

10.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

11.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 1.

Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh sekretaris camat;

2.

Melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian umum dan kepegawaian; Melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk;

4.

Melaksanakan pengendalian dan pengiriman surat keluar;

5.

Melaksanakan penggandaan naskah dinas;

6.

Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas di lingkup tugas kecamatan;

7.

Melaksanakan dan membina kegiatan kearsipan;

8.

Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, keprotokolan


3.

dan penerimaan tamu; 9.

Menyediakan pelayanan kebutuhan akomodasi para pegawai kecamatan;

10.

Mengupayakan terpeliharanya kebersihan serta kerapihan ruangan kantor, halaman, taman, dan area parkir kantor kecamatan;

11.

Memeliharan keamanan lingkungan kantor kecamatan;

12.

Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan listrik, air, faksimilie, dan telpon;

13.

Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas sekretariat;

14.

Mengadministrasikan dan melayani kebutuhan perawatan ruangan kantor, kendaraan dinas dan barang-barang lainnya yang dikuasai oleh kecamatan;

15.

Mengumpulkan dan mengolah data mengenai kebutuhan perlengkapan kantor di lingkungan kecamatan;

16.

Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor kecamatan;

17.

Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor;

18.

Melaksanakan penyimpanan perlengkapan kantor kecamatan;

19.

Mengendalikan distribusi perlengkapan kantor kecamatan;

20.

Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh kecamatan;

21.

Menyusun rencana kebutuhan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh kecamatan;

22.

Melaksanakan

perawatan/perbaikan

gedung/ruangan

kantor,

kendaraan

dinas,

perlengkapan kantor, dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh kecamatan; Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas kecamatan;

24.

Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas kecamatan;

25.

Melaksanakan distribusi bahan bakar kendaraan dinas kecamatan;

26.

Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan naskah


23.

perjanjian kerja sama antara kecamatan dengan pihak lain; 27.

Menyusun konsep rancangan naskah perjanjian kerja sama antara kecamatan dengan pihak lain;

28.

Mengumpulkan dan mengolah data mengenai kebutuhan pegawai di lingkungan kecamatan;

29.

Menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkungan kecamatan;

30.

Mempersiapkan bahan-bahan untuk pengajuan permohonan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu asuransi kesehatan dan kartu tabungan asuransi pegawai negeri para pegawai di lingkungan kecamatan;

31.

Mempersiapkan bahan-bahan untuk pengajuan permohonan dan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada para pegawai di lingkungan kecamatan;

32.

Mengelola sarana atau upaya peningkatan disiplin, etos kerja dan kesejahteraan pegawai;

33.

Melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan (duk) dan mengurus daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) para pegawai di lingkungan kecamatan;

34.

Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;

35.

Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;

36.

Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya;

37.

Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani camat yang berhubungan dengan tugas kedinasan sub bagian umum dan kepegawaian;

38.

Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;

39.

Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;


40.

Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk sub bagian umum dan kepegawaian;

41.

Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian umum dan kepegawaian guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;

42.

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian umum dan kepegawaian dengan persetujuan atau sepengetahuan sekretaris camat;

43.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan sub bagian umum dan kepegawaian;

44.

Melaksanakan koordinasi dengan para kepala sub bagian lainnya yang ada di lingkungan sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan sub bagian umum dan kepegawaian;

45.

Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas kedinasan sub bagian umum dan kepegawaian dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) yang berkenaan dengan kecamatan;

46.

Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

47.

Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris camat;

48.


b. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang.administrasi keuangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

2.

melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Kecamatan;

3.

melakukan penatausahaan anggaran Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-


1.

undangan yang berlaku; 4.

melakukan pengelolaan kas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

5.

melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.

melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.

menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;

8.

melakukan penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan

10.


Adapun rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 1.


2.

Melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian keuangan;

3.

Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan usulan anggaran tahunan

kecamatan; 4.

Melaksanakan penyusunan usulan anggaran tahunan kecamatan;

5.

Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan usulan anggaran perubahan kecamatan; Melaksanakan penyusunan usulan anggaran perubahan kecamatan;

7.

Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan perhitungan anggaran tahunan kecamatan;

8.

Melaksanakan perhitungan anggaran tahunan kecamatan;

9.

Melaksanakan pengelolaan anggaran kecamatan;

10.

Melaksanakan kegiatan verifikasi;

11.

Mempersiapkan surat perintah membayar;

12.

Melaksanakan kegiatan akuntansi kecamatan;

13.

Menyusun laporan keuangan kecamatan;

14.

Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai kecamatan;

15.

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan terhadap bendaharawan yang


6.

ada di lingkungan kecamatan; 16.

Melaksanakan pengurusan terhadap arsip-arsip yang berkenaan dengan administrasi keuangan;

17.

Mengadministrasikan dan melayani kebutuhan perjalanan dinas para pegawai di lingkungan kecamatan;

18.


19.


20.


21.

Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani oleh camat yang berhubungan dengan tugas kedinasan sub bagian keuangan;

22.


23.

Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkungan sub bagian keuangan;

24.

Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk sub bagian keuangan;

25.

Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian keuangan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;

26.

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian keuangan dengan persetujuan


atau sepengetahuan sekretaris camat; 27.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan sub bagian keuangan;

28.

Melaksanakan koordinasi dengan para kepala sub bagian lainnya yang ada di lingkungan sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan sub bagian keuangan;

29.

Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas kedinasan sub bagian keuangan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) yang berkenaan dengan kecamatan;

30.

Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskahnaskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

31.


32.


c. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang.perencanaan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

2.

melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);

3.

melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;

4.

melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Kecamatan berdasarkan usulan unitunit kerja dan hasil pembahasan internal Kecamatan; melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Kecamatan;

6.

melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau


5.

pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan; 7.

melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Kecamatan dan laporan kedinasan lainnya;

8.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan

9.


Adapun rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut: 1.


2.

Mengadakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan konsep rencana strategis dan usulan program kecamatan;

3.

Mengadakan analisis dan pengkajian atas bahan-bahan penyusunan konsep rencana strategis dan usulan program kecamatan;

4.

Melaksanakan penyusunan konsep rencana strategis kecamatan;

5.

Melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian perencanaan;

6.

Mengadakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan usulan rencana kerja tahunan kecamatan;

7.

Melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja tahunan kecamatan;

8.

Mengadakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan usulan rencana kerja tambahan

dalam rangka penyusunan anggaran perubahan kecamatan; 9.

Melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja tambahan dalam rangka penyusunan anggaran perubahan kecamatan;

10.

Mengadakan pengumpulan data dan bahan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan kecamatan;

11.

Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan kecamatan;

12.

Memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan usulan rencana kerja tahunan dan rencana kerja tambahan oleh satuan kerjasatuan kerja di lingkungan kecamatan;


13.

Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan kecamatan;

14.


15.


16.


17.

Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani oleh camat yang berhubungan dengan tugas kedinasan sub bagian perencanaan;

18.


19.

Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkungan sub bagian perencanaan;

20.

Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk sub bagian perencanaan;

21.

Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian perencanaan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;

22.

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian perencanaan dengan persetujuan atau sepengetahuan sekretaris camat;

23.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris camat dalam hal-hal yang

berkaitan dengan kegiatan kedinasan sub bagian perencanaan; 24.

Melaksanakan koordinasi dengan para kepala sub bagian lainnya yang ada di lingkungan kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan sub bagian perencanaan;

25.

Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas kedinasan sub bagian perencanaan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) yang berkenaan dengan kecamatan;

26.

Mengadakan penghimpunan bahan-bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja


instansi pemerintah (lakip) yang berkenaan dengan kecamatan dari seluruh satuan kerja di lingkungan kecamatan; 27.

Melaksanakan penyusunan konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) yang berkenaan dengan kecamatan;

28.

Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskahnaskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

29.


30.


3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;

2.

melakukan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan;

3.

melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan;

4.

melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai

penyelenggaraan

kewenangan-kewenangan

pemerintahan

yang

telah

dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan; 5.

melakukan

penyusunan

konsep

pedoman

dan

petunjuk

teknis

mengenai


penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan; 6.

melakukan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kecamatan;

7.

melakukan kegiatan fasilitasi dalam pelaksanaan pembebasan Tanah Milik dan pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan;

8.

melakukan kegiatan fasilitasi dalam peralihan status tanah dari Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.

melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Tanah Terlantar, Tanah Negara Bebas dan Tanah Timbul yang berada di wilayah kerja Kecamatan;

10.

melakukan penerimaan SPPT Pajak Bumi Bangunan Buku I, SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Buku II, dan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Buku III beserta Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan lainnya dari Perangkat Daerah yang menangani Pajak Bumi Dan Bangunan;

11.

melakukan pendistribusian SPPT Pajak Bumi Bangunan Buku I beserta Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan lainnya kepada Kelurahan-Kelurahan;

12.

melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kelurahan-kelurahan di wilayah kerja Kecamatan; melakukan penyiapan bahan penyusunan data monografi Kecamatan;

14.

melakukan penyusunan dan pelaporan data monografi Kecamatan;

15.

melakukan penyiapan bahan penyusunan profil Kecamatan;

16.

melakukan penyusunan profil Kecamatan;

17.

melaksanakan tugas pembantuan di bidang tata pemerintahan;

18.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan

19.



13.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;

2.

melakukan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

3.

melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

4.


penyelenggaraan


pemerintahan

yang

telah

dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 5.

melakukan

penyusunan

konsep

pedoman

dan

petunjuk

teknis

mengenai

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan

6.


ketenteraman dan ketertiban umum;

melakukan pemantauan, pengawasan, analisis dan pembinaan terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban wilayah;

7.

melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan penertiban dalam rangka memelihara dan memulihkan suasana ketenteraman dan ketertiban wilayah;

8.

melakukan penertiban terhadap pasar-pasar liar dan para Pedagang Kaki Lima di wilayah kerja Kecamatan;

9.

melakukan penertiban terhadap pemasangan spanduk-spanduk dan papan reklame yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau Keputusan Walikota di wilayah kerja Kecamatan;

10.

melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar atau yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang sah di wilayah kerja Kecamatan;

11.

melakukan pengendalian, pembinaan dan pengaturan lalu lintas pada persimpanganpersimpangan jalan atau kawasan-kawasan rawan kemacetan di dalam wilayah kerja Kecamatan;

12.

melakukan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan di tingkat Kota Tangerang mengenai lokasilokasi yang dapat dijadikan tempat parkir pada bahu jalan-bahu jalan di dalam wilayah kerja Kecamatan;

13.

melakukan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah di tingkat Kota Tangerang urusan perhubungan mengenai pembuatan, pemasangan atau

penempatan fasilitas-fasilitas lalu lintas pada jalan-jalan di dalam wilayah kerja Kecamatan; 14.

melakukan penertiban terhadap terminal-terminal bayangan di dalam wilayah kerja Kecamatan;

15.

melakukan pembinaan terhadap para anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di wilayah kerja Kecamatan; melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan;

17.

melakukan pembinaan terhadap para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang


16.

ditempatkan dalam wilayah kerja Kecamatan; 18.

melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa di wilayah kerja Kecamatan;

19.

melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup antar/inter-umat beragama di wilayah kerja Kecamatan;

20.

melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan aktifitas-aktifitas Organisasi-Organisasi Massa dan Partai-Partai Politik di wilayah kerja Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21.

melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22.

melaksanakan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

23.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan

24.


5. SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN dan KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Seksi Ekonomi, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan

kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

melakukan

penyusunan

rencana

kegiatan Seksi Ekonomi,

Pembangunan, dan

Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;


2.

melakukan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

3.

melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

4.


penyelenggaraan


pemerintahan

yang

telah

dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; 5.

melakukan

penyusunan

konsep

pedoman

dan

petunjuk

teknis

mengenai

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; 6.

melakukan pendataan, pembinaan dan fasilitasi pengembangan potensi perekonomian masyarakat;

7.

melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan di wilayah kerja Kecamatan;

8.

melakukan inventarisasi dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian dan peikanan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

9.

melakukan penghimpunan data mengenai harga barang-barang yang termasuk ke dalam kategori Sembilan Bahan Pokok dari Kelurahan-Kelurahan;

10.

melakukan pengawasan terhadap tingkat ketersediaan dan distribusi barang-barang yang


termasuk ke dalam kategori Sembilan Bahan Pokok berdasarkan data-data yang dihimpun dari Kelurahan-Kelurahan dalam rangka mencegah terjadinya kelangkaan atau adanya upaya-upaya penimbunan barang-barang yang termasuk ke dalam kategori Sembilan Bahan Pokok; 11.

melakukan pengusulan penertiban dan melaksanakan penertiban bersama-sama dengan Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban terhadap upaya-upaya penimbunan barang-barang yang termasuk ke dalam kategori Sembilan Bahan Pokok berdasarkan petunjuk dan arahan Camat;

12.

melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar musiman di wilayah kerja Kecamatan;

13.

melakukan pengusulan penertiban dan melaksanakan penertiban bersama-sama dengan Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban terhadap pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar musiman berdasarkan petunjuk dan arahan Camat;

14.

melakukan pengawasan dan pengendalian umum terhadap proyek-proyek pembangunan fisik di wilayah kerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Pusat;

15.

melakukan pengoordinasian pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat;

16.

melakukan inventarisasi dan pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

17.

melakukan kegiatan inventarisasi terhadap prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman, rumah-rumah yang rusak dan kebutuhan rumah;

18.

melakukan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Tangerang mengenai penataan kampung kumuh di wilayah kerja Kecamatan;

19.

melakukan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Tangerang mengenai penempatan,


pembangunan serta pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa di wilayah kerja Kecamatan; 20.

melakukan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Tangerang mengenai pembangunan serta pemeliharaan sarana-sarana di bidang-bidang perniagaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan umum dan sosial budaya di wilayah kerja Kecamatan;

21.

melakukan kegiatan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Tangerang mengenai pembangunan serta pemeliharaan jalan setapak yang berukuran lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) meter dan saluran air atau drainase lokal pada lingkungan perumahan dan permukiman di wilayah kerja Kecamatan;

22.

melakukan kegiatan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Tangerang mengenai pemasangan, pembuatan serta pemeliharaan sarana dan fasilitas penerangan jalan umum dan tamantaman yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

23.

melakukan pengoordinasian, pembinaan, pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerja Kecamatan;

24.

melakukan pencegahan terhadap upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan hidup di wilayah kerja Kecamatan;

25.

pengkajian dan perumusan konsep kebijakan Camat dalam rangka pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kerja Kecamatan;

26.

melaksanakan kebijakan Camat dalam urusan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

27.

melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program kesehatan masyarakat

28.


di wilayah kerja Kecamatan;

melakukan pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program keluarga berencana di wilayah kerja Kecamatan;

29.

melakukan kegiatan dalam rangka pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Pusat Kesehatan Masyarakat serta lembaga-lembaga milik Pemerintah lainnya yang bergerak dan memiliki keterkaitan tugas dengan Kecamatan di bidang kesehatan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

30.

melakukan pembinaan dan penyuluhan mengenai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahanbahan berbahaya;

31.

melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang pendidikan;

32.

melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang-bidang generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;

33.

melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya;

34.

melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan aktifitas-aktifitas Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang-bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan;

35.

melakukan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi dalam penyaluran bantuan sosial bagi para korban bencana, dan masyarakat miskin;

36.

melaksanakan tugas pembantuan di bidang ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;

37.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat; dan

38.



6. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan pelayanan Umum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;

2.

melakukan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan;

3.

melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan;

4.


penyelenggaraan


pemerintahan

yang

telah

dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan; 5.

melakukan

penyusunan

konsep

pedoman

dan

petunjuk

teknis

mengenai

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan; 6.

melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

7.


Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya; melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8.

melakukan penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.

melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan serta legalisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya;

10.

melakukan penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan pembatalan perizinan sesuai kewenangannya ;

11.

melakukan pengolahan dan pemrosesan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;

12.

menerima

dan

menindaklanjuti

pengaduan/keluhan

dari

masyarakat

dengan

melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris; 13.

melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik;

14.

melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

15.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum; dan

16.


7. JABATAN FUNGSIONAL Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis-jenis jabatan fungsional yang berada pada Kecamatan yang meliputi: 1. Statistisi; 2. Arsiparis; 3. Pranata Komputer. Setelah melihat pada tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas dari semua organ atau komponen


pada SKPD Kecamatan, maka berikut ini akan ditampilkan struktur organisasi kecamatan Benda, yang juga merupakan struktur organisasi dari kecamatan lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran I Perda 13/2014.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BENDA KOTA TANGERANG CAMAT

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI EKBANGKEMAS

Sumber: Lampiran I Perda Kota Tangerang 13/2014

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI KEAMANAN & KETERTIBAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

2.2.

SUMBER DAYA KECAMATAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Benda didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut seksi dan kesekretariatan. Jumlah pegawai Kecamatan Benda adalah sebanyak 32 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 80% atau 25 orang di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 10% atau 3 orang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan 10% atau 4 orang lainnya berstatus Tenaga Kerja Sementara (TKS).


Sementara itu, jumlah total pegawai yang bertugas pada kelurahan di Kecamatan Benda mencapai 40 orang, yang didominasi oleh pegawai berstatus Non PNS yang jumlahnya mencapai 25 orang atau sebesar 63%. Sedangkan Pegawai yang berstatus PNS sebanyak 15 0rang atau sebesar 37%. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai di kecamatan Benda dan di seluruh kelurahan pada wilayah kecamatan Benda bisa dilihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 2.1. Kondisi Status Jabatan di Kecamatan Benda KECAMATAN BENDA TAHUN 2013 No

STATUS JABATAN ISI

Camat

1

Sekretaris Kecamatan

1

Kasi Tata Pemerintahan

1

Kasi Ekbangkemas

1

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1

Kasi Pelayanan Umum

1

Kasubag Umum dan Kepegawaian

1

Kasubag Keuangan

1

Kasubag Perencanaan

1

KOSONG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

NAMA JABATAN

Fungsional Kecamatan Staf Kecamatan

Kepala Kelurahan Benda

1

Sekretaris Kelurahan Benda

1

Kasi Tata Pemerintahan Kel. Benda

1

Kasi EkbangmasKel. Benda

1

Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Benda

1

Fungsional Kelurahan Benda Staf Kelurahan Benda

Kepala Kelurahan Belendung

1

Sekretaris Kelurahan Belendung

1

Kasi Tata Pemerintahan Kel. Belendung

1

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Belendung

1

Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Belendung

1

Fungsional Kelurahan Belendung Staf Kelurahan Belendung Kepala Kelurahan Pajang

1

Sekretaris Kelurahan Pajang

1

Kasi Tata Pemerintahan Kel. Pajang

1

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Pajang

1

Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Pajang

1

Fungsional Kelurahan Pajang Staf Kelurahan Pajang

Kepala Kelurahan Jurumudi Baru

1

Sekretaris Kelurahan Jurumudi Baru

1

Kasi Tata Pemerintahan Kel. Jurumudi Baru

1

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Jurumudi Baru

1

Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Jurumudi Baru

1

Fungsional Kelurahan Jurumudi Baru Staf Kelurahan Jurumudi Baru Kepala Kelurahan Jurumudi

1

Sekretaris Kelurahan Jurumudi

1

Kasi Tata Pemerintahan Kel. Jurumudi

1

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Jurumudi

1

Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Jurumudi

1

Fungsional Kelurahan Jurumudi

Tabel 2.2. Pegawai Kecataman Benda Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) SD

SLTP

SLTA

D1

D2

D3

S1

Camat

S2 1


1


1

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

1


1

Kasi Ekonomi dan Pembangunan

1


1

Kasubag Keuangan

1

Kasubag Perencanaan

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

NAMA JABATAN

4

15


4 1



Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Benda

Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Benda Fungsional Kelurahan Benda Staf Kelurahan Benda

7



1


1

1 1


Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Belendung Fungsional Kelurahan Belendung Staf Kelurahan Belendung

1

4

Kepala Kelurahan Pajang


2 1

1


1


1

Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Pajang Fungsional Kelurahan Pajang Staf Kelurahan Pajang

4


1


1



Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Jurumudi Baru Fungsional Kelurahan Jurumudi Baru Staf Kelurahan Jurumudi Baru

5

Kepala Kelurahan Jurumudi

1


1

Kasi Tata Pemerintahan Kel. Jurumudi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Jurumudi Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Jurumudi Fungsional Kelurahan Jurumudi Staf Kelurahan Jurumudi TOTAL

5 5

47

18

3

S3


Tabel 2.3. Pegawai Kecamatan Benda Berdasarkan Kepangkatan No

GOLONGAN/PANGKAT TKS

TKK

I

II

III

Camat

IV 1


1


1


1


1


1


1

Kasubag Keuangan

1

Kasubag Perencanaan

1


4

3

3

12


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

NAMA JABATAN


2 1





5

3


1



1


Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Belendung Fungsional Kelurahan Belendung Staf Kelurahan Belendung

6

1

Kepala Kelurahan Pajang

1


1


1


1


4


1


1



Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Jurumudi Baru Fungsional Kelurahan Jurumudi Baru Staf Kelurahan Jurumudi Baru

4

1

Kepala Kelurahan Jurumudi

1


1


TKS: Tenaga Kerja Sementara, TKK: Tenaga Kerja Kontrak

4 27

1 5

3

16

19

3


Tabel 2.4. Pegawai Kecamatan Benda Berdasarkan Pendidikan Pelatihan No

PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL PIM I

PIM II

PIM III

Camat

1


1

PIM IV


1


1


1


1


1

Kasubag Keuangan

1

Kasubag Perencanaan

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

NAMA JABATAN


1


1





1


1


1


Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Belendung Fungsional Kelurahan Belendung Staf Kelurahan Belendung Kepala Kelurahan Pajang

1


1


1




1


1


Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Jurumudi Baru Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Jurumudi Baru Fungsional Kelurahan Jurumudi Baru Staf Kelurahan Jurumudi Baru Kepala Kelurahan Jurumudi

1


1


2

19

4.1. Visi dan Misi SKPD Pernyataan Visi dan Misi SKPD adalah penting dalam rangka mengarahkan agar setiap perencanaan pembangunan di tingkat SKPD disusun dengan mengacu pada visi dan misi SKPD tersebut. Sementara itu, visi dan misi SKPD tidak lain merupakan turunan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar perencanaan yang disusun benar-benar sejalan dan bersinergi, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Untuk itu, Visi dan Misi SKPD Kecamatan Benda dalam Rencana Strategis (Renstra)


Kecamatan Benda 2014-2018 ditetapkan sebagai berikut,

VISI: “MENJADI UNIT PELAYANAN PUBLIK YANG AMANAH DAN PROFESIONAL MENUJU WILAYAH KECAMATAN BENDA SEBAGAI ETALASE KOTA TANGERANG”

MISI: 1.

Meningkatkan kinerja aparatur dan perbaikan manajemen organisasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan

2.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan demi terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik

4.

Melakukan penataan wilayah Kecamatan Benda sebagai Etalase Kota Tangerang untuk mengikuti keberadaan kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Tujuan adalah target pembangunan pada sasaran sesuai dengan yang direncanakan atau dalam perencanaan untuk priode waktu tertentu. Sasaran pada dasarnya adalah bentuk konkrit dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan sedangkan target adalah sasaran lebih konkrit dan spesifik lagi dalam bentuk kuantitatif. Sehingga dapat untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan sekaligus monitoring dan evaluasi bagi instansi pelaksanaan.

Strategi merupakan cara atau jalan tersebut untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan harus memperhatikan kondisi umum dan potensi yang dimiliki, baik yang sudah digarap maupun belum. Dan perumusan prioritas pembangunan perlu memperhatikan perubahan strategi yang telah terjadi dan yang akan terjadi di masa mendatang agar proses pembangunan tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang.


Program dan Kegiatan, untuk pembangunan pada dasarnya merupakan upaya konkrit dalam bentuk intervensi pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumberdaya, termasuk dana dan tenaga, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di kemudian hari, untuk setiap program dan kegiatan ditetapkan indikator dan target kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan indikator kinerja yang digunakan ada 6 aspek utama yaitu: Masukan (Input), Proses (Process), Keluaran (Output), Hasil (Outcome) Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impacts).

4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD

Tujuan dan Sasaran SKPD Kecamatan Benda didasarkan pada kewenangan yang diberikan untuk menyelenggarakan tugas yaitu sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka SKPD Kecamatan Benda menetapkan tujuan sebagai berikut: 1.

Mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang dapat dipergunakan secara efektif dan efisien oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Benda serta didukung oleh kemampuan aparatur yang terus meningkat dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik.

2.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sehingga masyarakat menjadi aktor utama kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.

Meningkatkan kualitas pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat

4.

Memperbaiki layanan kesehatan yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

5.

Menciptakan lingkungan kota yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal bagi penduduk Kecamatan Benda.


6.

Menata kota melalui peningkatan sarana dan prasarana yang memadai mengikuti pengembangan kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari ke-6 tujuan di atas adalah sebagai berikut, Sasaran Pada Tujuan I: Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Aparatur dan Sistem Manajemen Organisasi.

Sasarana Pada Tujuan II: Terciptanya Peningkatan Kemampuan Masyarakat Miskin Untuk Hidup Mandiri, Terciptanya Peningkatan Penyebaran Informasi Pasar Tenaga Kerja, dan Terwujudnya Pelaku UMKM Yang Mandiri

Sasaran Pada Tujuan III: Terpenuhinya Kualitas Pendidikan Pada Semua Lapisan Masyarakat.

Sasaran Pada Tujuan IV: Terwujudnya Layanan Kesehatan Masyarakat Yang Makin Berkualitas dan Terjangkau.

Sasaran Pada Tujuan V: Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Angkutan Umum Yang Memadai, serta Penanganan Banjir Yang Cepat dan Berkurangnya Wilayah Banjir. Sasaran Pada Tujuan VI: Terwujudnya Tata Kota di Kecamatan Benda Sebagai Etalase Kota Tangerang Mengikuti Pengembangan Kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Dalam rangka mencapai sasaran yang sudah disebutkan sebelumnya, maka strategi yang diambil oleh SKPD Kecamatan Benda adalah sebagaimana Tabel 4.1. berikut,


Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kecamatan Benda

TUJUAN

Meningkatkan kualitas pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat

SASARAN

STRATEGI

4

5

Terpenuhinya Kualitas Pendidikan Pada Semua Lapisan Masyarakat

1

Peningkatan Fasilitas Pendidikan

2

Pelaksanaan Pelatihan

3 Peningkatan Kualitas Guru

Memperbaiki layanan kesehatan yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terwujudnya Layanan 1 Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Yang Makin Berkualitas dan 2 Perbaikan Sistem Terjangkau 3 Peningkatan SDM

TUJUAN

SASARAN

Terciptanya Peningkatan Kemampuan Masyarakat Miskin Untuk Hidup Mandiri Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sehingga masyarakat menjadi aktor utama kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

STRATEGI

1

2 Bantuan Permodalan Terciptanya Peningkatan Penyebaran Informasi Pasar Tenaga Kerja

1


1 2 Terwujudnya Pelaku UMKM Yang Mandiri 3 4

Menata kota melalui peningkatan sarana dan prasarana yang memadai mengikuti pengembangan kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Menciptakan lingkungan kota yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal bagi penduduk Kecamatan Benda.

Pelatihan dan Fasilitasi

Terwujudnya Tata Kota di Kecamatan Benda Sebagai Etalase Kota Tangerang Mengikuti Pengembangan Kawasan Bandara Soekarno-Hatta

Penanganan Banjir Yang Cepat dan Berkurangnya Wilayah Banjir

1

Pendataan dan Publikasi Fasilitasi Permodalan Pelatihan Promosi Fasilitasi Pembangunan

Fasilitasi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Penataan

1 Pemenuhan Fasilitas Bencana 2

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat 1 Terhadap Angkutan Umum Yang Memadai

Mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang dapat dipergunakan secara efektif dan efisien Terwujudnya Peningkatan Kemampuan oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Benda serta 1 didukung oleh kemampuan aparatur yang terus Aparatur dan Sistem Manajemen Organisasi meningkat dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik

Mitigasi Bencana

Fasilitasi

Pelatihan dan Koordinasi

Sedangkan kebijakan yang dipilih untuk melaksanakan tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditentukan adalah bila dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini,

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1

Peningkatan Fasilitas Pendidikan

Memberi Dukungan Bagi Semua Kelompok Masyarakat Untuk Akses Pendidikan

2

Pelaksanaan Pelatihan

Memberikan Tambahan Ilmu Pengetahuan dan Wawasan Kepada Masyarakat

Terpenuhinya Kualitas Pendidikan Pada Semua Lapisan Masyarakat

3 Peningkatan Kualitas Guru

1

Sosialisasi dan Penyuluhan

Memberikan Informasi-Informasi Praktis Kepada Masyarakat Tentang Kesehatan


Terwujudnya Layanan Kesehatan Masyarakat Yang Makin Berkualitas dan Terjangkau

Menyelenggarakan Pelatihan

Terciptanya Peningkatan Kemampuan Masyarakat Miskin Untuk Hidup Mandiri

Terciptanya Peningkatan Penyebaran Informasi Pasar Tenaga Kerja

2 Perbaikan Sistem 3 Peningkatan SDM

1

Pelatihan dan Fasilitasi

Dukungan Pembiayaan

1

Fokus Pada Penguatan Pasar Tenaga Kerja

Pendataan dan Publikasi

2 Pelatihan

Terwujudnya Pelaku UMKM Yang Mandiri

3 Promosi

4 Fasilitasi Pembangunan

Penanganan Banjir Yang Cepat dan Berkurangnya Wilayah Banjir

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Angkutan Umum Yang Memadai

Memberikan Informasi-Informasi Praktis Tentang Kemandirian Kepada Masyarakat Miskin

2 Bantuan Permodalan

1 Fasilitasi Permodalan

Terwujudnya Tata Kota di Kecamatan Benda Sebagai Etalase Kota Tangerang Mengikuti Pengembangan Kawasan Bandara SoekarnoHatta

Pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Standar SDM

1

Fasilitasi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Penataan

1 Pemenuhan Fasilitas Bencana

Dukungan Pembiayaan Untuk UMKM Lokal Terpilih Dukungan Teknis Manajerial Kewirausahaan Untuk UMKM Lokal Terpilih Dukungan Publikasi Produk UMKM Lokal Terpilih Mendorong Terbentuknya Sentra-Sentra Produk UMKM Mendorong Seluruh Pihak Terkait Untuk Segera Melakukan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Penataan Kota Kecamatan Benda Menyiapkan Fasilitas Yang Diperlukan Untuk Penanganan Banjir Membekali Masyarakat Untuk Mampu Mencegah dan Siap Dengan Banjir

2

Mitigasi Bencana

1

Fasilitasi

Mendorong Penambahan Fasilitas Angkutan Umum

Pelatihan dan Koordinasi

Membekali Aparatur Dengan Pengetahuan Teknis Yang Diikuti Dengan Perbaikan Sistem

Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Aparatur 1 dan Sistem Manajemen Organisasi

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Benda Pada Renstra 2014-2018

PROGRAM DAN KEGIATAN Pemberian Beasiswa SMP-SMA dan S1/S2 untuk Warga Tidak Mampu dan Siswa Berprestasi a. Pemberian Beasiswa SMP b. Pemberian Beasiswa SMA c. Pemberian Beasiswa S1/S2

2

Fasilitasi Kegiatan KEJAR Kesetaraan Paket A, B, dan C bagi siswa/i putus sekolah a. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan KEJAR di Kecamatan Benda b. Rapat Koordinasi Pengawasan Kegiatan KEJAR di Kecamatan Benda

3

Penyusunan Database Pendidikan Kecamatan Benda a. Jasa Konsultansi Survei Pendidikan di Kecamatan Benda b. Rapat Koordinasi Pendataan Pendidikan di Kecamatan Benda c. Penyusunan Buku Database Pendidikan Kecamatan Benda

4

Penyelenggaraan Pelatihan Profesi a. Pelatihan Kebandarudaraan b. Pelatihan Manajemen Logistik


1

PROGRAM DAN KEGIATAN

5

6

7

Sosialisasi dan Penyuluhan Keluarga a. Sosialisasi Program Pendidikan di Kecamatan Benda b. Penyuluhan Pendidikan Keluarga Pelatihan Pembina Pramuka di Sekolah a. Pelatihan Pembina Pramuka Tingkat SLTP b. Pelatihan Pembina Pramuka Tingkat SLTA

Pelatihan Kemampuan Ilmu dan Wawasan Guru Ngaji a. Rapat Koordinasi dengan MUI Kota Tangerang b. Pelatihan Dasar-Dasar Akidah Islam c. Pelatihan Fiqih Islam d. Pelatihan Wawasan Keislaman

Fasilitasi Penanganan Pos Gizi dan Pelayanan Kesehatan a. Rapat Koordinasi Pos Gizi Kecamatan Benda b. Evaluasi Pelaksanaan Pos Gizi Kecamatan Benda c. Diseminasi Kegiatan Pos Gizi Kecamatan Benda

2

Diklat Kesehatan Masyarakat Bagi Aparatur a. Diklat Urgensi dan Peranan Pembangunan Kesehatan b. Diklat Penyuluh Kesehatan Masyarakat

3

Penyuluhan dan Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat a. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak b. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan c. Penyuluhan Kesehatan Remaja d. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Untuk Masyarakat

4

5


1

Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Data Kesehatan a. Jasa Konsultansi Kajian Sistem Informasi Data Kesehatan Kecamatan Benda b. Rapat Koordinasi Sistem Informasi Data Kesehatan Kecamatan Benda c. Diseminasi Hasil Kajian Sistem Informasi Kesehatan Kecamatan Benda Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia di Puskesmas a. Jasa Konsultansi Analisis SDM Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Benda b. Rapat Koordinasi Tenaga Kesehatan Kecamatan Benda


1 Penyelenggaraan Pelatihan & Pembinaan Untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi a. Jasa Konsultansi Analisis Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Benda b. Rekrutmen Pembina Wanita Rawan Sosial Ekonomi c. Pelatihan Wirausaha Untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi 2 Fasilitasi Lanjut Usia Telantar Bekerjasama Dengan UKM a. Pendataan Penduduk Lanjut Usia di Kecamatan Benda b. Rapat Koordinasi Pemberdayaan Penduduk Lanjut Usia Telantar 3 Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembinaan Fakir Miskin

a. Rekrutmen Pembina Fakir Miskin b. Jasa Konsultansi Analisis Pemberdayaan Fakir Miskin di Kecamatan Benda c. Pelatihan Wirausaha dan Pengembangan Ekonomi Untuk Fakir Miskin 4 Pelatihan Bagi Pembina Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin a. Pelatihan Kewirausahaan b. Training for Trainers


5 Peningkatan Kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) a. Sosialisasi Keberadaan dan Peran PSM b. Pelatihan Kepemimpinan dan Pengembangan Diri c. Pelatihan Psikologi Sosial Kemasyarakatan d. Pelatihan Teknologi Informasi

6 Bantuan Permodalan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Miskin a. Rapat Koordinasi Bantuan Permodalan Untuk Masyarakat Miskin b. Pemberian Bantuan Modal Untuk Masyarakat Miskin

1 Fasilitasi Jejaring Informasi Kesempatan Kerja a. Focus Group Discussion Ketenagakerjaan di Kecamatan Benda b. Rapat Koordinasi Pembentukan Jejaring Informasi Kesempatan Kerja c. Sosialisasi dan Publikasi Jejaring Informasi Kesempatan Kerja 2 Penyusunan Profil Angkatan Kerja Di Kecamatan Benda a. Jasa Konsultansi Studi Angkatan Kerja Kecamatan Benda b. Penyusunan Buku Profil Angkatan Kerja di Kecamatan Benda c. Sosialisasi Profil Angkatan Kerja di Kecamatan Benda

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Fasilitasi Bantuan Permodalan Untuk UMKM Lokal a. Jasa Konsultansi Analisis Permodalan UMKM Kecamatan Benda b. Penyaluran Bantuan Permodalan Untuk UMKM Kecamatan Benda Terpilih 2 Penyelenggaraan Pelatihan Untuk UMKM Lokal a. Pelatihan Manajemen Organisasi UMKM b. Pelatihan Disain dan Kemasan Produk UMKM

c. Pelatihan Manajemen Pemasaran UMKM d. Pelatihan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) e. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM 3 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Lokal a. Focus Group Discussion Promosi Produk UMKM b. Pekan Promosi Produk UMKM Kecamatan Benda


4 Fasilitasi Pembangunan Pusat Penjualan Produk UMKM a. Jasa Konsultansi Studi Pemasaran Produk UMKM Kecamatan Benda b. Rapat Koordinasi Pembentukan Pusat Penjualan Produk UMKM Kecamatan Benda c. Sosialisasi Pembentukan Pusat Penjualan Produk UMKM Kecamatan Benda

1 Fasilitasi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan a. Focus Group Discussion Pemetaan Permasalahan Jalan di Kecamatan Benda b. Sosialisasi Urgensi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Benda 2 Fasilitasi Penataan Jalan Lingkungan a. Focus Group Discussion Pemetaan Permasalahan Jalan Lingkungan di Kecamatan Benda b. Sosialisasi Urgensi Penataan Jalan Lingkungan di Kecamatan Benda 3 Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman a. Focus Group Discussion Pemetaan Kondisi Kawasan Permukiman di Kecamatan Benda b. Sosialisasi Urgensi Penataan Kawasan Permukiman di Kecamatan Benda 4 Fasilitasi Penataan Kawasan Industri dan Jasa a. Focus Group Discussion Pemetaan Kondisi Kawasan Industri dan Jasa di Kecamatan Benda b. Sosialisasi Urgensi Penataan Kawasan Industri dan Jasa di Kecamatan Benda

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir a. Rapat Koordinasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir di Kecamatan Benda b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir 2 Fasilitasi Normalisasi Drainase di Kecamatan Benda a. Rapat Koordinasi Permasalahan Drainase di Kecamatan Benda b. Sosialisasi Urgensi Normalisasi Drainase di Kecamatan Benda


3 Pelatihan Siaga Bencana Di Titik Banjir a. Pelatihan dan Simulasi Siaga Bencana b. Pelatihan Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Banjir c. Rapat Koordinasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Banjir 4 Sosialisasi dan Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga a. Sosialisasi Peraturan Tentang Sampah b. Penyuluhan Daur Ulang Sampah Rumah Tangga c. Penyuluhan Manajemen Sampah Rumah Tangga

1 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pengemudi Angkutan Umum a. Rapat Koordinasi Angkutan Umum Kecamatan Benda b. Focus Group Discussion Peningkatan Pelayanan Pengemudi Angkutan Umum di Kecamatan Benda c. Diseminasi Hasil FGD Peningkatan Pelayanan Pengemudi Angkutan Umum di Kecamatan Benda 2 Fasilitasi Penyediaan Mikro Bus Khusus dan Halte Khusus a. Focus Group Discussion Sistem Transportasi di Kecamatan Benda b. Disseminasi Hasil FGD Sistem Transportasi di Kecamatan Benda

1 Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Perencanaan Pembangunan a. Sosialisasi Peraturan Terkait Perencanaan Pembangunan b.Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Peningkatan Pemahaman Terhadap Tata Naskah Dinas a. Sosialisasi Peraturan Terkait Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

3 Peningkatan Pengelolaan Arsip a. Pelatihan Manajemen Arsip b. Pelatihan Penggunaan Teknologi dalam Arsip



4 Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Aparatur a. Bimtek Kepegawaian b. Bimtek Keuangan c. Bimtek Pelayanan Publik

Penutup Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai (SKPD) dan stakeholder.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Recommend Documents