PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2015 - 2019
VISI MISI 3
: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan
: Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan : Satuan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 2 Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Meningkatnya kualitas 1 Cakupan Penerbitan pelayanan administrasi Kartu Keluarga kependudukan 2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 3 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 4 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
Satuan
Tahun Dasar
%
93.99
95
97
99
100
100
100
Dispenduk & Capil
%
81.88
89
93
95
100
100
100
Dispenduk & Capil
%
84.03
86
87
89
90
90
90
Dispenduk & Capil
%
0.36
25
45
65
70
73
75
Dispenduk & Capil
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Pelaksanaan Diseminasi 2 Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan dan Pendistribusian media masa Informasi Nasional melalui:
SKPD Pelaksana
Bagian Humas
a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
12x pertahun
312
316
320
324
328
332
336
Bagian Humas
b. Media baru seperti website (media online);
Setiap hari
2160
2185
2210
2235
2260
2285
2320
Bagian Humas
c. Media tradisionil seperti 12x pertahun pertunjukan rakyat;
12
12
12
12
12
12
12
Bagian Humas
d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;
12x pertahun setiap kecamatan
34
34
34
34
34
34
34
Bagian Humas
e.Media luar ruang seperti 12x pertahun media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho
66
71
75
81
89
94
98
Bagian Humas
100
100
100
100
100
100
100
Bagian Humas
2 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
%
Sasaran Uraian URUSAN PERTANAHAN 3 Meningkatnya penanganan pertanahan
Indikator Kinerja
URUSAN KEARSIPAN 6 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal
URUSAN SOSIAL 7 Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
Tahun Dasar
Bidang
SKPD Pelaksana
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
200
200
200
200
200
Bagian Tata Pemerintahan
%
50
60
60
65
70
70
70
Bappeda
1 Keberadaan dokumen "Lumajang Dalam Angka"
ada/tidak
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Bappeda
2 Keberadaan dokumen "PDRB" 3 Keberadaan dokumen "IPM"
ada/tidak
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Bappeda
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
1 Pensertifikatan tanah untuk keluarga miskin
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4 Meningkatnya efektifitas 1 Program RKPD yang perencanaan diakomodasi dalam Pembangunan APBD URUSAN STATISTIK 5 Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu
Satuan
ada/tidak
Bappeda
1 Terciptanya DPA SKPD
Eks
5
6
7
9
11
12
13
Kantor Perpustakaan & Arsip
1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
%
4.11
18.23
18.50
19.40
19.90
20.30
21.00
Kantor Sosial
2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
%
3 Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
%
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Sosial
4 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
%
100
100
100
100
100
100
100
Kantor Sosial
5.41
5.71
6.06
6.45
6.90
7.40
8.00
Kantor Sosial
Sasaran Uraian
Satuan
Tahun Dasar
5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
%
100
6 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
%
Indikator Kinerja
2014
2015
2016
2017
2018
2019
100
100
100
100
100
100
1.45
1.45
2.90
4.30
4.90
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN % 8 Meningkatnya 1 Prosentase jumlah LHP 90 90 90 92 Pengawasan dan reguler dibanding jumlah Akuntabilitas target obyek pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan % 2 Prosentase jumlah LHP 100 100 100 100
5.40
SKPD Pelaksana Kantor Sosial
6.00
Kantor Sosial
94
96
98
Inspektorat
100
100
100
Inspektorat
dengan tujuan tertentu dibanding jumlah target obyek pemeriksaaan
9 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
3 Prosentase jumlah kasus dan pengaduan yang ditangani 4 Prosentase jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang diproses dibanding jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang masuk
%
90
90
90
92
94
96
98
Inspektorat
%
90
90
90
92
94
96
98
Inspektorat
5 Prosentase jumlah LHR dibanding jumlah target review 6 prosentase jumlah LHE dan LHM dibanding jumlah target evaluasi dan monitoring
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
7 Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti
%
70
70
70
75
80
85
90
8 Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti
%
70
70
70
75
80
85
85
Inspektorat
tepat waktu/ tidak
tepat waktu
tepat waktu
tepat waktu
tepat waktu
tepat waktu
tepat waktu
tepat waktu
Bagian Tata Pemerintahan
Raperda
10
25
15
15
15
15
15
Bagian Hukum
1 Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD) 2 Jumlah Raperda yang diserahkan ke DPRD
penyelenggaraan pemerintahan Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Tahun Dasar
ya/tidak
SKPD Pelaksana
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
DPKD
tepat/tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
DPKD
%
6.0
12.2
10.9
9.8
8.9
8.2
7.6
DPKD
%
87
89
90
92
93
94
96
DPKD
1 Prosentase prolegda yang ditetapkan menjadi 2 Efektifitas penyusunan, pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban APBD
%
56
100
100
100
100
100
100
Sekretariat DPRD
%
50
100
100
100
100
100
100
Sekretariat DPRD
3 Prosentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
100
100
100
100
Sekretariat DPRD
12 Meningkatnya Pengelolaan 1 Rasio pejabat struktural Aparatur yang Profesional yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya 2 Rasio jabatan yang terisi
%
80.60
81.18
81.74
82.26
86.09
86.47
87.88
Kan Diklat
%
84.63
86
88
90
92
94
96
BKD
3 Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal
%
85.00
88
90
92
94
96
98
BKD
4 Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
%
83
86
89
91
93
95
97
BKD
5 Kesesuian SOTK SKPD dengan pedoman/ peraturan tentang SOTK
%
65
65
70
75
80
85
90
Bagian Organisasi
10 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
11 Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan
1 Laporan keuangan tersusun tepat waktu 2 APBD ditetapkan tepat waktu 3 Prosentase peningkatan PAD 4 % SKPD yang sdh baik manajemen assetnya
Sasaran Uraian 13 Meningkatnya kerjasama Daerah
Indikator Kinerja 1 Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga
14 Meningkatnya Akuntabilitas 1 Keberadaan Pengadaan Barang dan E-procurement Jasa 2 Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Satuan
Tahun Dasar
Buah
SKPD Pelaksana
2014
2015
2016
2017
2018
2019
10
12
12
12
15
15
15
Bagian Tata Pemerintahan
Ada/Tidak Ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Bagian Pembangunan
Orang
97
97
115
135
155
175
200
Kantor Diklat
