PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PROFIL KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PROFIL KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

2014

Bappeda Kulon Progo 35 PROFIL KINERJA

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR GAMBARAN UMUM ................................................................................................................ A.

Tugas Pokok dan Fungsi ….……...........................................................................................................

1

B.

Struktur Organisasi ..................................................................................................................................

6

C.

Sumber Daya …………………......................................................................................................................

7

1. Susunan Kepegawaian …...…………………………………………………………………………………….

7

2. Kondisi Sarana dan Prasarana ………………………………………………………………………………

9

3. Keuangan ……………………………………………………………………………………………………………..

10

D.

Isu Strategis ………………………………………………………………………………………………………………..

10

E.

Visi, Misi, dan IKU SKPD ....…………………………………………………………………………………………..

14

1. Visi SKPD ....…………………………………………………………………………………………………………..

14

2. Misi SKPD .....…………………………………………………………………………………………………………

15

3. IKU SKPD ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… PETA KINERJA SKPD ………………………………………………………………………………………

15 17

CAPAIAN KINERJA SKPD ……………………………………….....................................................

18

A.

Target dan Realisasi IKU Pemda ………………………………................................................................

18

B.

Target dan Realisasi IKU SKPD ………………………………...................................................................

19

C.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program ……....................................................................

20

D.

Target dan Realisasi SPM ………………………………...……....................................................................

22

E.

Target dan Realisasi IKK ………………..………………...……....................................................................

22

F.

Target dan Realisasi Anggaran …..…………………...……....................................................................

23

PENUTUP …………………………….............................................................................................

27

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2014

1


KATA PENGANTAR

P

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih

diberikan

kesehatan

sehingga

dapat

menyelesaikan penyusunan Profil Kinerja Bappeda

Kulon Progo Tahun 2014. Meningkatnya

tuntutan

pemerintah

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good

governance dan clean government) melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

telah

mendorong

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Dalam penyelenggaraan SAKIP, diperlukan data-data pendukung yang konsisten berkualitas, dan

up to date. Adanya Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo diharapkan mampu mendukung SAKIP SKPD Bappeda Kulon Progo yang berkualitas dan terarah. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo Tahun 2014 ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo tahun berikutnya sehingga penyusunan profil yang akan datang akan lebih baik lagi. Harapan kami semoga buku ini

2014

dapat bermanfaat bagi semua pihak.


GAMBARAN UMUM SKPD

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada

Bupati melalui

Sekretaris

Daerah.

Dalam penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda mempunyai fungsi perumusan kebijakan

teknis

perencanaan, pengoordinasian,

penyusunan

perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bappeda mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; b. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup; c. Menyusun perencanaan pemerintahan; d. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik; dan

2014

f.

Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Bappeda Kulon Progo 2 PROFIL KINERJA Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan serta administrasi keuangan. a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian. b. Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dan laporan. c. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan. 2. Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan. a. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal mempunyai

tugas

melaksanakan

perencanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan Daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, dan penanaman modal. b. Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah

2014

urusan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan. 3. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Bappeda Kulon Progo 3 PROFIL KINERJA Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan informatika, serta energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan perumahan. b. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan penataan ruang. c. Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada urusan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup. 4. Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, kearsipan dan bidang pelayanan perizinan terpadu. a. Sub Bidang Pemerintahan Umum Sub

Bidang

Pemerintahan

Umum

mempunyai

tugas

mempunyai

tugas

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan kependudukan dan catatan sipil, kearsipan, sub urusan otonomi daerah,

2014

pemerintahan umum, perangkat daerah, persandian dan bidang pelayanan perizinan terpadu. b. Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri

Bappeda Kulon Progo 4 PROFIL KINERJA Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sub urusan kepegawaian, keuangan, serta urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 5. Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesehatan. a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta perpustakaan. b. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Sub

Bidang

Sosial

dan

Kesehatan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa. 6. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik. a. Sub Bidang Perencanaan Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan

daerah,

penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

2014

b. Sub Bidang Pengendalian Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Bappeda Kulon Progo 5 PROFIL KINERJA c. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik Sub

Bidang

Penelitian

Pengembangan

dan

Statistik

mempunyai

tugas

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kegiatan pembangunan Daerah serta pengolahan dan pelaporan

2014

statistik.

Bappeda Kulon Progo 6 PROFIL KINERJA B. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA Ir. Agus Langgeng Basuki SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Ir. Adnan Widodo, M.T.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sri Sumarsih, S.H.

BIDANG PEREKONOMIAN Hesti Suryandari, SP., M.Si.

SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PARIWISATA, DAN PENANAMAN MODAL Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev.

BIDANG PRASWIL, TR & LH Taufik Prihadi, S.E.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Triyanto R,S.Sos., M.Si.

BIDANG PEMERINTAHAN Dra. Siti Mukhodimah

SUBID PEMERINTAHAN UMUM SUBID PU & PERUMAHAN Bambang Susilo, S.Si., M.Eng. SUBID TR & PERHUBUNGAN

SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Arif Martono,S.Si.,M.Si.

Budi, S.IP., M.M. SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, & POLDAGRI Tristijanti, S.IP., M.Si.

SUBID SOSIAL & KESEHATAN Eny Sulistyawati, S.H.

2014

SUBID ESDM & LH C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng.

SUB BAGIAN KEUANGAN Adi Mindarta, S.E.

BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Ir. Maria Indrati Andayani

SUBID PERENCANAAN Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.

SUBID PENGENDALIAN Sutarman,S.STP., M.Eng.

SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Agus Setiawan, S.Hut.

Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc. SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, & KELAUTAN Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.

SUB BAGIAN PERENCANAAN Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.

UPTB

Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo 7 PROFIL KINERJA C. SUMBER DAYA 1. Susunan Kepegawaian 1.1. Kondisi riil pegawai a. Pejabat Struktural Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon III terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 6 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Bappeda. Jumlah pejabat struktural dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Bappeda Kulon Progo dijelaskan pada gambar I.2 berikut:

2014

Gambar 2 Jumlah Pejabat Struktural dan JFU Berdasarkan Jenis Kelamin

Bappeda Kulon Progo 8 PROFIL KINERJA b. Golongan Tabel 1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut Golongan Pangkat

Unit

Gol.II

Gol.III

Gol.IV

Jumlah

Kepala

-

-

1

1

Sekretariat

4

10

1

15

Bidang Perekonomian

-

3

3

6

Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan

-

7

1

8

Bidang Kesejahteraan Rakyat

-

4

2

6

Bidang Pemerintahan

-

3

2

5

Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian

-

10

2

12

4

37

12

53

Lingkungan Hidup

Pengembangan dan Statistik Jumlah

c. Pendidikan

Gambar 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2014

Dari

gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Bappeda Kulon

Progo didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (18 orang atau 34%), diikuti oleh pendidikan SLTA (16 orang atau 30%), pendidikan S-2 (16 orang atau 30%) dan D-3 (3 orang atau 6%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki,

Bappeda Kulon Progo 9 PROFIL KINERJA secara umum

kondisi pegawai Bappeda Kulon Progo kurang memadai dalam segi

kuantitas, namun cukup memadai dalam segi kualitas.

d. Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah, maka formasi kebutuhan pegawai Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Gambar 4 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kondisi pegawai di semua bidang Bappeda Kulon Progo masih berada di bawah jumlah kebutuhan pegawai. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

2014

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Bappeda Kulon Progo 10 PROFIL KINERJA Tabel 2 Kondisi Aset Bappeda Tahun 2014 No.

Jenis Asset

A.

Aset yang Dipakai

1.

Aset tetap ekstrakomptabel

2. 3.

Nilai (Rp.)

Jumlah item

11.505.100

200

Aset tetap intrakomptabel

1.947.952.825

314

Aset tidak berwujud

1.185.549.200

17

3.145.007.125

531

2.300.000

1

1.108.500

25

3.408.500

26

Jumlah

B.

Aset yang Tidak Dipakai

1.

Aset lain-lain tahun 2013 (barang penghapusan hasil Sensus Barang Milik Daerah)

2.

Aset lain-lain tahun 2014 (usulan daftar penghapusan barang) Jumlah Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2014

3. Keuangan Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Kulon sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2014 Bappeda Kulon Progo mengelola anggaran sebesar Rp. 6.016.082.260,00 terdiri belanja langsung sebesar Rp.3.241.498.724,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.774.583.536,00.

D. ISU STRATEGIS

Permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi Bappeda adalah

sebagai berikut: 

Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses

2014

perencanaan; 

Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;



Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan;



Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan

Bappeda Kulon Progo 11 PROFIL KINERJA percepatan pencapaian indikator kinerja. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut: Tabel 3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Faktor yang Mempengaruhi

Aspek Kajian

Capaian/

Standar yang

Kondisi Saat

Digunakan

Internal (Kewenangan

ini

SKPD) (1)

Gambaran pelayanan

2014

SKPD

(2)

 Pelayanan permohonan rekomendasi tata ruang

(3)

(4)

Eksternal

Permasalahan

(Diluar

Pelayanan SKPD

Kewenangan SKPD) (5)

(6)

 UU No. 26 Tahun 2007  PP No. 8 Tahun 2013  Permen PU No.11/PRT/M/2 009  Permen PU No.20 Tahun 2011  Permen PU No.01/PRT/M/2 013  Perda DIY No. 2 Tahun 2010  Perda KP No. 1 Tahun 2012

 Kecepatan agenda rakor BKPRD  Kecermatan telaah Ketentuan Peraturan Perundangan  Ketersediaan Dokumen pendukung (RDTR)

 Kelengkapan info/dokumen pemohon  Kesesuain lokasi eksisting dengan dokumen (sertifikat)

 Kurangnya dokumen pendukung (RDTR)

 UU No. 25  Penyusunan Tahun 2004 perencanaan  PP No. 8 Tahun daerah 2008 tahunan dan 5  Permendagri tahunan No.54 Tahun 2010  Perda No. 14 Tahun 2007  Perda No.16 Tahun 2007  Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012  Perda Kulon Progo No.2 Tahun 2012  Perda No.16 Tahun 2012

 Ketersediaan

 Pemahaman stakeholder akan arti penting perencanaan  perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS  Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD DIY  Informasi kebijakan dari pemerintah dan pemerintah DIY  Ketepatan dan

 Belum optimalnya hasil perencanaan  Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan

E-Plan  Ketersediaan Sarana prasarana kerja  Kecermatan verifikasi  Kemampuan aparatur perencana  Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda  Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang

Bappeda Kulon Progo 12 PROFIL KINERJA Faktor yang Mempengaruhi

Aspek Kajian

Capaian/

Standar yang

Kondisi Saat

Digunakan

Internal (Kewenangan

ini

SKPD) (1)

(2)

(3)

 memberikan ijin KKN

 UU No.14 Tahun 2008  PP No.61 Tahun 2010  Permendagri No. 8 Tahun 2014

 Perda No.16 Tahun 2012  Perbup No.69 Tahun 2012

 Memfasilitasi  Perda No.16 penelitian Tahun 2012 pengembanga  Perbup No.69 n IPTEK Tahhun 2012 kepada institusi dan masyarakat Kajian terhadap Renstra SKPD

2014

Bappeda DIY

 Koordinasi dengan Bappeda DIY  Pelaporan ke Bappeda DIY tepat waktu

Kajian

Kesesuaian

terhadap

produk

Renstra

perencanaan

Kementerian

dengan

 UU No. 25 Tahun 2004  PP No. 8 Tahun 2008

Permasalahan

(Diluar

Pelayanan SKPD

Kewenangan SKPD)

(4)

 Perbup No.69 Tahun 2012  Penyediaan data statistik

Eksternal

(5)

(6)

Kecermatan Data dan Usulan  Kecermatan aparatur  Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda  Ketersediaan SIM data statistik daerah

 Akurasi dan Ketepatan waktu data SKPD dan BPS  Ketersediaan data base SKPD  Konsistensi data

 Kecepatan menanggapi permohonan  Inventarisasi ijin yang sudah dikeluarkan  Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan

 Kelengkapan permohonan

Inventarisasi penelitian/pene muan yang ada di Kulon Progo

Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang

 Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan up to

date  Data belum bisa diakses secara mudah oleh

stakeholders

Kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan IPTEK untuk penelitian

Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY

 Permendagri No.54 Tahun 2010

 UU No. 25 Tahun 2004

Kepatuhan

Informasi

SKPD terhadap

kebijakan dari

 PP No. 8 Tahun 2008

peraturan

pemerintah

perundangan

pusat

-

Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK di masyarakat

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan

Bappeda Kulon Progo 13 PROFIL KINERJA Faktor yang Mempengaruhi

Aspek Kajian

Capaian/

Standar yang

Kondisi Saat

Digunakan

Eksternal

Internal

(Diluar

(Kewenangan

ini

Kewenangan

SKPD) (1)

(2)

PPN/

peraturan di

Bappenas

atasnya

Kajian terhadap RTRW

 Telah memiliki Perda RTRW  Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis

(3)

Permasalahan Pelayanan SKPD

SKPD)

(4)

(5)

 Permendagri No.54 Tahun 2010

(6)

data statistik dari BPS

Keterbatasan SDM

 UU TR No.26 Tahun 2006  Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012





 Telah dicapai kesesuaian tata ruang 79,55%

Belum Belum tersusunnya optimalnya SOP Pelayanan proses legislasi Informasi RDTR Pemanfaatan Tata Kondisi Ruang eksisting pemanfaatan tata ruang



Inkonsistensi penegakan Perda



Kurangnya pemahaman masyarakat

Tabel 4 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No. Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika

Lain-lain

Regional/Lokal (1)

2014

1

(2)

(3)

(4)

Globalisasi semakin

Penyusunan rencana

Terbatasnya SDM di

berpengaruh dalam proses

pembangunan daerah tidak

bidang perencanaan

pembangunan di Indonesia

terlepas dari landasan atau

pembangunan di

(perdagangan,perkembangan

acuan hukum yang berlaku di

lingkungan Pemda

Teknologi Informasi, dan

pemerintahan pusat. Adanya

yang memiliki

lain-lain)

perubahan landasan atau

kompetensi untuk

acuan hukum yang

melakukan

mendasari, mengakibatkan

perencanaan

peraturan perundang–

pembangunan,

undangan tersebut masih

penganggaran,

belum sepenuhnya

pelaksanaan dan

terintegrasi secara baik

pelaporan secara baik

sehingga dapat menghambat

dan akuntabel.

pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

(5) -

Bappeda Kulon Progo 14 PROFIL KINERJA Kebijakan moratorium PNS

Kualitas SDM

yang telah menghentikan

perencana yang

penerimaan PNS

belum merata di

mengakibatkan semakin

SKPD–SKPD

berkurangnya kuantitas SDM

mengakibatkan beban

disamping alasan alamiah

tugas perencanaan

yaitu berkurangnya PNS

menjadi overload.

karena memasuki usia pensiun.

E. VISI, MISI, DAN IKU SKPD 1. Visi SKPD Visi Bappeda adalah “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai

Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.

Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut: Perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. 

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan pada alternatif, realistis, luwes, didasari partisipasi dan komprehensif. Realistis berarti mendasarkan pemikiran yang objectif dan perhitungan masak serta berdasarkan fakta dan kondisi yang dihadapi, luwes berarti perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang, rasional berarti perencanaan yang akan dirumuskan dapat dapat di dilaksanakan, dan komprehensif berarti perencanaan bersifat menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.



Kulon Pogo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera adalah kondisi Kabupaten Kulon Progo yang sehat jasmani dan rohani, mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pemerintahan dan masyarakatnya mampu berinovasi dengan etos kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk

2014

daerah yang berdaya saing tinggi, hasil pembangunannya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kulon Progo, kehidupannya berlangsung dengan tenang dan damai, terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Bappeda Kulon Progo 15 PROFIL KINERJA 2. Misi SKPD Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan misi Bappeda sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif 2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

3. IKU SKPD Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bappeda ditetapkan 2 tujuan sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan. 2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran (IKU SKPD) serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3. Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo

NO.

(1) 1

2014

2

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN (IKU SKPD)

(2) (3) Terwujudnya Meningkatnya peningkatan kinerja kinerja perencanaan perencanaan

(4) Capaian kinerja program

Terwujudnya Meningkatnya peningkatan kesesuaian kesesuaian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012

2013

(5)

(6)

83,70

81,83

70,43

2014

2015

2016

(7)

(8)

(9)

84,00 87,00 90,00

78,69 79,47 80,27 81,07

Bappeda Kulon Progo 16 PROFIL KINERJA 95

90.00

87.00

90 83,7

85

81,83

84.00

78,69

79,47

80 75

81,07

80,27

70 65

70,43

60 55 50 2012

2013

2014

Capaian Kinerja program

2015

2016


Gambar 5 Target Indikator Sasaran (IKU SKPD) Bappeda Kulon Progo(%) Tahun 2012-2016

Formula dari penghitungan IKU Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut: a. Capaian Kinerja Program =

ℎ

× 100%

ℎ

b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

2014

=

ℎ

× 100%


2014

PETA KINERJA SKPD


CAPAIAN KINERJA SKPD

A. TARGET DAN REALISASI IKU PEMDA Adanya visi Bappeda Kulon Progo tidak terlepas dari adanya keinginan pencapaian visi Bupati Kulon Progo melalui sasaran dari misinya. Berkaitan dengan 3 urusan yang Bappeda Kulon Progo selenggarakan dan sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, Bappeda Kulon Progo mendukung ketercapaian 2 (dua) sasaran Pemerintah Daerah Kulon Progo yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6 Misi, Tujuan, Sasaran, dan IKU Pemda Terkait Kinerja Bappeda Kulon Progo Misi Bupati

Tujuan

Sasaran

IKU Pemda

Misi ke-2: Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsipprinsip clean government dan good governance

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Nilai akuntabilitas kinerja

Misi ke-5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam


Target dan realisasi IKU Pemda di atas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7 Target dan Realisasi IKU Pemda Terkait Kinerja Bappeda Kulon Progo

2014

NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN (IKU PEMDA)

TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012

2013

2014

2015

2016

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Target

1

Meningkatnya kapasitas kelembagaan

Nilai akuntabilitas kinerja

C

C

CC

B

CC

(dicapai di tahun 2015)

CC

B


NO.

SASARAN



2013

2014

2015

2016


2

dan aparatur pemerintahan Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam


70,43

70,43

78,69

78,69

79,47

79,55

80,27

81,07

Realisasi indikator akuntabilitas kinerja tahun 2014 belum ada dikarenakan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2014 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) baru disampaikan sekitar triwulan 4 di tahun berikutnya.

B. TARGET DAN REALISASI IKU SKPD Target dan realisasi IKU SKPD Bappeda Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 8 Target dan Realisasi IKU SKPD Bappeda Kulon Progo

NO.

SASARAN



2013

2014

2015

2016


1

2

Meningkatnya kinerja perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Capaian kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

83,70

83,70

81,83

81,83

84,00

85,38

87,00

90,00

70,43

70,43

78,69

78,69

79,47

79,55

80,27

81,07

Di tahun 2014 program dan kegiatan SKPD belum berpedoman pada RPJMD Perubahan

2014

2011-2016, sehingga dalam 1 program SKPD masih terdiri dari lebih dari 1 indikator program, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja program di 2014 adalah:

Bappeda Kulon Progo 20 PROFIL KINERJA ℎ

=

=

ℎ 54.730,80% 641

= 85,38% Untuk capaian IKU SKPD presentase kesesuaian pemanfaatan ruang di tahun 2014 adalah sebagai berikut: =

=

ℎ 46.640,43 58.627,51

× 100%

× 100%

= 79,55%

C. TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM Pada tahun 2014 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 42 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang 

Cakupan perencanaan tata ruang Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2014 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 3 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Lendah, Brosot, dan Nanggulan.



Capaian pengendalian tata ruang Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2014 dengan mengeluarkan 66 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 66 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

2014



Capaian kesesuaian perencanaan program Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 87,22%. Di tahun anggaran 2014, total 174 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan

Bappeda Kulon Progo 21 PROFIL KINERJA dari 2.172 kegiatan di RKPD, terdapat 1.617 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD. 

Capaian tindak lanjut kerjasama Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 100%. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan kerjasama dengan Universitas PGRI Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU kerjasama, sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili Kabupaten Kulon Progo adalah sebanyak 1 penghargaan dari 1 kejuaraan yang diikuti.

3. Urusan Statistik 

Cakupan ketersediaan data perencanaan Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2014 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan. Tabel 9 Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 Meningkatnya kinerja perencanaan

Target (%)

2 Capaian program

kesesuaian

3 perencanaan

87,22

75,00

100

81,82

81,82

Cakupan perencanaan tata ruang

100

100

Capaian pengendalian tata ruang

100

100

Cakupan ketersediaan perencanaan

2014

4

81,40

Capaian tindak lanjut kerjasama

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Realisasi (%)

data

Bappeda Kulon Progo 22 PROFIL KINERJA D. TARGET DAN REALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Standar Pelayanan Minimal yang digunakan oleh Bappeda adalah SPM informasi tata ruang yang dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu informasi tata ruang kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. Capaian di semua lingkup adalah 100% yang berarti informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah sampai ke seluruh lapisan wilayah. Tabel 10 Target dan Realisasi SPM Bappeda Kulon Progo Tahun 2014

No. 1 2 3

SPM

Capaian Kinerja 2014 2013 Target Realisasi

Satuan

Informasi tata ruang (kabupaten) Informasi tata ruang (kecamatan) Informasi tata ruang (kelurahan/desa)

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

E. TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Indikator kinerja kunci (IKK) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Berikut capaian IKK Bappeda Kulon Progo pada tahun 2014: Tabel 11 Target dan Realisasi IKK Bappeda Kulon Progo Tahun 2014

Capaian Kinerja No.

Satuan

2013

Target

2014 Realisasi

A.

Urusan Penataan Ruang

1

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Urusan Perencanaan Pembangunan

%

13,80

20

13,80

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/Tidak

Ada

Ada

Ada

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/Tidak

Ada

Ada

Ada

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn

Ada/Tidak

Ada

Ada

Ada

B.

2014

IKK

Bappeda Kulon Progo 23 PROFIL KINERJA Capaian Kinerja No.

IKK

Satuan

C.

PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Statistik

1 2

Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten”

4

Ada/Tidak

Ada/Tidak Ada/Tidak

2013

Target

2014 Realisasi

Ada

Ada

Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

F. TARGET DAN REALISASI ANGGARAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 90,10% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 89,64%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 92,16%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-2 (98,71%) disusul dengan program/kegiatan di sasaran ke-1 (87,25%). Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2014 No.

Sasaran

1

Meningkatnya kinerja perencanaan 2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Jumlah

2014

Belanja langsung program kegiatan setiap SKPD Total belanja langsung

Anggaran

Realisasi

Rp. 2.098.879.425,00

Rp.1.831.262.385,00

% Realisasi 87,25%

Rp. 553.041.275,00

Rp. 545.898.650,00

98,71%

Rp.2.651.920.700,00

Rp.2.337.161.035,00

89,64%

Rp. 589.578.024,00

Rp. 543.326.511,00

92,16%

Rp.3.241.498.724,00

Rp.2.920.487.546,00

90,10%

Bappeda Kulon Progo 24 PROFIL KINERJA Adanya realisasi anggaran untuk sasaran pertama yang berada di bawah 90% selain disebabkan oleh efisiensi anggaran juga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: 1.

Penyusunan Dewan Riset Daerah (DRD) tidak terlaksana, dikarenakan Peraturan Bupati tentang DRD belum disahkan, sehingga anggaran untuk DRD dalam Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten tidak bisa direalisasikan. Penyerapan Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten sebesar 54,96%.

2.

Anggaran kegiatan Penyusunan data keluarga miskin terealisasi sebesar 75,60% dikarenakan sebagian honor petugas pendata tidak direalisasikan terkait dengan kebijakan di tahun 2014 bahwa pendataan keluarga miskin dilaksanakan oleh PNS di Kabupaten Kulon Progo. Laporan realisasi fisik, keuangan dan SDM telah dimutakhirkan melalui sistem

informasi e-monev seperti yang tertuang dalam tabel berikut: Tabel 13 Realisasi Fisik, Keuangan, dan SDM Program Kegiatan Tahun 2014

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

SDM (orang)

Realisasi (%) Fisik

Keuangan

URUSAN PENATAAN RUANG I

Program Perencanaan Tata Ruang

1

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

II 1

I

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Daerah

508.116.275

57

100

98,92

33

100

96,29

44.925.000 44.925.000

128.654.960

1

Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi

38.459.800

27

100

99,16

2

Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten Program Perencanaan Pembangunan Daerah

90.195.160

6

76

54,96

233.913.750

59

100

84,87

289.262.950

75

100

91,02

II

2014

Koordinasi pemanfaatan ruang

508.116.275

1 2

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

1.319.934.765


No.

Realisasi (%)

Anggaran (Rp.)

SDM (orang)

156.931.550

102

100

87,46

Fisik

Keuangan

3

Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

4

Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan TP

35.000.000

30

100

98,81

5

Penyusunan Data Dasar Spasial

14.999.950

10

100

89,34

6

Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya mengatasi soal pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

15.000.000

13

100

92,66

62.405.150

28

100

92,76

Koordinasi pembangunan ekonomi daerah Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan sumber daya air

19.999.100

6

100

99,44

257.185.615

22

100

97,81

235.236.700

103

100

94,40

1.000.000 49.202.000

4 4

100 100

82,15 78,70

11.000.000

4

100

24,32

19.800.000

4

100

98,74

7

8 9

10

Penyusunan Rancangan RPJMD

III

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

313.914.825

10.499.775

4

100

100,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor

12.700.000

4

100

100,00

14.000.000

4

100

89,83

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

16.500.050

4

100

100,00

1.250.000

4

100

99,92

1.200.000

4

100

92,00

36.918.000

4

100

97,70

1 2 3

4 5 6 7 8 9

2014

Program/Kegiatan

10 11

Bappeda Kulon Progo 26 PROFIL KINERJA SDM (orang)

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa pelayanan kantor

129.265.000

4

100

95,33

2.000.000

4

100

91,00

8.580.000

4

100

100,00

247.007.999

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

46.900.000

4

100

99,85

2

Pengadaan mebeleur

32.325.000

4

100

99,16

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.000.000

4

100

99,90

160.282.999

4

100

90,70

2.500.000

4

100

100,00

4

66,67

70,00

1.999.950

6

100

96,49

9.750.000

9

100

99,77

Program/Kegiatan

12 13 14 IV

4 5 V 1 VI

1 2 VII

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan non formal

10.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan

11.749.950

10.000.000

Fisik

Keuangan

4.905.450

1

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Renstra SKPD

2.905.500

5

100

99,04

2

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.999.950

6

100

97,83

VIII

Program Pengawasan dan Pengendalian Program Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan URUSAN STATISTIK

5

100

99,48

1

I 1 2

2014

Realisasi (%)

Anggaran (Rp.)

No.

3

1.999.800 1.999.800

Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah Penyusunan database daerah

650.289.700 87.624.775

67

100

89,80

Penyusunan, pengumpulan, pengolahan updating dan analisis data statistik daerah Penyusunan data keluarga miskin

163.000.000

55

100

92,28

399.664.925

53

100

75,60


PENUTUP

S

istem

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

(SAKIP)

merupakan

merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan

mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran kinerja menjadi instrumen di dalam manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, diharapkan SKPD dapat mengetahui prestasinya secara obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program pemerintah daerah seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan,

2014

sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


LAMPIRAN I CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2014

%

2014 Target Realisasi 50,44 51,16 56,36

Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar Program Pendidikan Menengah Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik Capaian kinerja peningkatan dan Tenaga Kependidikan mutu Guru Program Manajemen Pelayanan Capaian kinerja peningkatan Pendidikan mutu pendidikan

%

82,05

85,54

86,10

100,66 Dinas Pendidikan

%

96,37

96,31

95,11


%

77,88

78,12

79,39


%

91,93

92,16

92,11


6

Program Pendidikan Non Formal

%

79,52

80,51

99,54


7

Program Peningkatan Peran Serta Pelajar Program Pelayanan Medis Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Capaian kinerja pendidikan non formal Capaian peran serta pelajar

%

79,14

81,77

85,42


Capaian pelayanan medis Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan 10 Program Pelayanan Kesehatan Capaian Pelayanan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 11 Program Pengembangan Kesehatan Cakupan pengembangan kesehatan 12 Program Peningkatan Pelayanan Capaian Kinerja Mutu Kesehatan Rujukan Pelayanan dan Manfaat 13 Program Pembangunan dan Capaian panjang jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan kabupaten dalam kondisi dan Jembatan baik 14 Program Peningkatan Sarana dan Capaian layanan uji Prasarana Kebinamargaan laboratorium dan alat berat 15 Program Pengembangan, Capaian ketersediaan air Pengelolaan dan Konservasi Sumber baku Daya Air 16 Program Pengembangan dan Capaian peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa pelayanan irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya 17 Program Pembangunan, Rehabilitasi Capaian drainase pengairan Saluran Drainase dan Gorong-gorong dalam kondisi baik

% %

99,02 84,13

94,76 88,89

94,12 100,00

99,32 Dinas Kesehatan 112,50 Dinas Kesehatan

%

99,26

99,45

99,37

99,93 Dinas Kesehatan

%

100,00

100,00

100,00

100,00 Dinas Kesehatan

%

81,88

90,00

90,00

100,00 RSUD Wates

%

70,16

80,00

80,00

100,00 DPU

%

72,73

72,73

61,93

85,15 DPU

%

96,62

96,83

96,04

99,18 DPU

%

67,76

75,27

76,09

101,09 DPU

%

29,97

32,52

33,41

102,72 DPU

18 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 19 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 20 Program Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum 21 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 22 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 23 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

%

56,71

66,69

71,88

107,79 DPU

%

58,93

58,94

59,85

101,55 DPU

%

38,54

50,00

50,00

100,00 DPU

%

60,40

61,12

76,07

124,46 DPU

%

37,81

37,75

30,86

81,74 DPU

%

57,14

61,40

58,37

95,06 DPU

%

85,08

85,57

92,59

108,20 DPU

%

90,73

93,78

93,96

100,19 DPU

%

75,00

100,00

87,50

No. 1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

3

4 5

8 9

2014

Program

Indikator Kinerja Program Cakupan layanan PAUD

Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah

Cakupan layanan persampahan Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi 24 Program pengembangan perumahan Capaian peningkatan pelayanan perumahan 25 Program Lingkungan Sehat Capaian peningkatan Perumahan kawasan lingkungan sehat pemukiman 26 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang

Satuan

2013

SKPD % 110,15 Dinas Pendidikan

87,50 Bappeda, DPU

Bappeda Kulon Progo 29 PROFIL KINERJA No.

Program

Indikator Kinerja Program

SKPD % 94,13 Bappeda, DPU

%

79,72

81,40

81,40

100,00 Bappeda

%

66,67

75,00

56,25

75,00 Bappeda

%

78,55

78,74

78,74

2013

27 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 28 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 29 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 30 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

Capaian pengendalian tata ruang Capaian kesesuaian perencanaan program Capaian tindak lanjut kerjasama

31 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas

%

39,08

39,41

39,42

32 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Capain peningkatan pelayanan angkutan

%

77,83

77,83

79,05

Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam 34 Program Pengendalian Pencemaran Capaian peningkatan dan Perusakan Lingkungan Hidup pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 35 Program Penataan, Penguasaan, Capaian kinerja layanan Pemilikan, Penggunaan dan pertanahan Pemanfaatan Tanah

%

92,59

92,59

122,22

%

70,17

77,41

92,71

%

65,06

70,26

73,25

36 Program Penataan Administrasi Kependudukan

%

96,56

97,03

97,97

104,24 Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) 100,97 Dinas Dukcapil

37

%

63,99

64,13

72,00

112,28 Badan PMPDPKB

%

16,91

30,06

22,89

76,14 Badan PMPDPKB

% %

79,18 22,55

79,32 31,22

80,34 32,50

101,29 BPMPDPKB 104,11 BPMPDPKB

%

31,71

33,67

35,91

106,67 Dinas Sosnakertrans

100,15 Dinas Sosnakertrans 99,23 Dinas Sosnakertrans 100,02 Dinas Sosnakertrans 103,55 Dinas Sosnakertrans 100,64 Dinas Koperasi dan UMKM 117,95 Dinas Koperasi dan UMKM

0

33 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

38

39 40 41

2014

%


Satuan

Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil Program Peningkatan Kualitas Hidup Capaian layanan kualitas dan Perlindungan Perempuan dan hidup perempuan dan anak anak Program Peningkatan Peran Serta Cakupan Peranserta dan Kesetaraan Jender dalam perempuan dalam Pembangunan pembangunan Program Keluarga Berencana Cakupan peserta KB aktif Program Keluarga Sejahtera Cakupan pembinaan keluarga sejahtera Program Perlindungan dan Cakupan perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah pemberdayaan PMKS Kesejahteraan Sosial (PMKS)

42 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 43 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 44 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 45 Program Perlindungan Ketenagakerjaan 46 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 47 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah 48 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Cakupan pemberdayaan PSKS Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja Capaian perlindungan ketenagakerjaan Capaian jumlah koperasi aktif Capaian peningkatan kualitas UMKM

%

65,58

68,00

68,10

%

84,95

96,10

95,36

%

72,58

79,63

79,65

%

25,75

51,89

53,73

%

92,35

92,56

93,15

%

109,79

93,82

110,67

Cakupan realisasi nilai investasi

%

73,44

82,29

125,38

49 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 50 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 51 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Capaian peningkatan pelayanan perijinan Capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Capaian peningkatan sarana dan prasarana olahraga

%

93,18

93,40

93,16

%

79,06

100,00

89,57

%

100,00

100,00

87,34

100,01 Dinas Perhubungan dan Kominfo 100,03 Dinas Perhubungan dan Kominfo 101,56 Dinas Perhubungan dan Kominfo 132,00 Kantor Lingkungan Hidup 119,77 Kantor Lingkungan Hidup

152,36 Badan Penanaman Modal dan PT 99,74 Dinas Koperasi dan UMKM 89,57 Dinas Kebudparpora 87,34 Dinas Kebudparpora


Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional 53 Program Pengembangan Nilai Cakupan pengembangan Budaya nilai budaya 54 Program Pengelolaan Kekayaan dan Capaian pengelolaan Keragaman Budaya kekayaan dan keragaman budaya 55 Program Peningkatan Keamanan dan Capaian peningkatan Kenyamanan Lingkungan keamanan dan kenyamanan lingkungan Capaian penanganan Bahaya Kebakaran 56 Program Peningkatan Wawasan Capaian peningkatan Kebangsaan dan Politik Masyarakat wawasan kebangsaan dan politik masyarakat 57 Program Penanggulangan Dini Capaian peningkatan Bencana penanggulangan bencana 58 Program Tanggap Darurat Bencana Cakupan penanganan bencana 59 Program Rehabilitasi dan Cakupan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana rekonstruksi pasca bencana 60 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran 61 Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana Prasarana Perkantoran dan prasarana kondisi baik

%


%

59,96

71,52

161,00

%

85,43

87,37

81,12

%

74,57

78,48

95,40

121,56 Sat Pol PP

%

58,53

43,53

58,53

134,46 BPBD

%

100,00

100,00

100,00

%

17,61

28,98

45,45

156,86 BPBD

%

100,00

100,00

100,00

100,00 BPBD

%

85,71

92,00

26,67

28,99 BPBD

%

20,00

60,00

60,00

100,00 Seluruh SKPD

%

76,68

80,32

80,32

100,00 Seluruh SKPD

62 Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD 63 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan

%

20,00

60,00

60,00

100,00 Seluruh SKPD

%

17,58

23,79

23,79

100,00 Seluruh SKPD

%

40,00

60,00

60,00

100,00 Bag. Umum

%

100,00

100,00

100,00

Cakupan pengembangan eGov

%

69,19

69,19

69,19

Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien Cakupan peningkatan kualitas pelayanan publik Capaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan

%

69,87

56,41

91,67

162,50 Bag. Organisasi

%

58,92

100,00

100,00

100,00 Bag. Organisasi

%

94,44

100,00

100,00

70 Program Peningkatan Akuntabilitas Cakupan ketepatan laporan Kinerja Pemerintah Daerah kinerja Kepala Daerah

%

100,00

100,00

100,00

71 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah

%

100,00

100,00

100,00

72 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah

Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah

%

82,24

83,77

83,77

%

138,96

100,00

100,00

100,00 Bag. Kesra. Bag. Adm. Perekonomian,B ag. Adm. Pembangunan 100,00 Bag Adm Pemerintahan Umum 100,00 Bag. Adm Pemerintahan Umum 100,00 Bag. Adm Pemerintahan Umum 100,00 Bagian Hukum

%

100,00

100,00

100,00

100,00 Bagian Hukum

%

97,94

100,00

100,00

100,00 Bag Adm Pembangunan

No.

Program


52 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

64 Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 65 Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 66 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa 67 Program Penataan dan Penguatan Organisasi 68 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 69 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah

2014

73 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Cakupan peraturan perundang-undangan yang disusun 74 Program Pelayanan Bantuan Hukum Cakupan pelayanan bantuan hukum 75 Program Peningkatan Kualitas Cakupan pengadaan barang Pengadaan Barang/Jasa dan jasa secara elektronik

Satuan

2013

SKPD % 350,00 Dinas Kebudparpora 225,10 Dinas Kebudparpora 92,84 Dinas Kebudparpora

100,00 Kantor Kesbangpol

100,00 Bag. Adm. Kesra dan Kemasyarakatan 100,00 Bagian TI dan Humas


Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah 78 Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan Sumber Daya Aparatur kapasitas sumber daya aparatur 79 Program Pengelolaan Sumber Daya Capaian peningkatan layanan Aparatur kepegawaian

%


%

98,62

100,00

97,58

SKPD % 100,00 Bagian Adm Perekonomian 97,58 DPPKA

%

26,92

100,00

100,00

100,00 Bag. Keuangan

%

90,14

92,62

91,51

%

100,00

100,00

100,00

80 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 81 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Capaian peningkatan sistem pengawasan internal Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 82 Program Peningkatan Pelayanan Capaian Peningkatan Kecamatan Pelayanan Kecamatan 83 Program Peningkatan Pelayanan Capaian Peningkatan Kelurahan Pelayanan Kelurahan 84 Program Peningkatan Ketahanan Capaian peningkatan Pangan ketahanan pangan 85 Program Pemberdayaan Penyuluhan Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani 86 Program Pengembangan Kapasitas Cakupan kualitas pelayanan Otonomi Desa pemerintah desa 87 Program Penguatan Kelembagaan Capaian penguatan Masyarakat kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa 88 Program Peningkatan Partisipasi Cakupan partisipasi Masyarakat masyarakat 89 Program Pengembangan Data/ Cakupan ketersediaan data Informasi/ Statistik perencanaan 90 Program Peningkatan Pengelolaan Capaian pengelolaan Kearsipan kearsipan

%

25,55

32,66

43,13

%

96,15

90,00

90,00

98,81 Badan Kepagawaian Daerah 100,00 Badan Kepagawaian Daerah 132,06 Inspektorat daerah 100,00 Sekretariat DPRD

%

86,47

87,01

88,99

102,27 Kecamatan

%

45,94

45,94

45,94

100,00 Kelurahan

%

96,47

97,91

84,94

86,75 KP4K

%

78,27

78,55

63,90

81,34 KP4K

%

57,18

53,47

66,77

124,88 BPMPDPKB

%

66,12

76,35

71,20

93,25 BPMPDPKB

%

48,90

49,96

56,72

113,52 BPMPDPKB

%

81,82

81,82

81,82

100,00 Bappeda

%

63,28

62,25

54,17

91 Program Pengembangan Komunikasi Capaian pengembangan Informasi komunikasi informasi

%

88,46

88,46

88,46

92 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Capaian layanan perpustakaan

%

41,91

42,07

43,61

93 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian

%

47,62

95,24

95,24

87,03 Kantor Perpustakaan dan Arsip 100,00 Dinas Perhubungan dan Kominfo 103,64 Kantor Perpustakaan dan Arsip 100,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan

%

79,97

86,47

94,65

109,46 Dinas Pertanian dan Kehutanan

95 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 96 Program Peningkatan Produksi Hasil Capaian produksi Peternakan peternakan

%

61,13

70,05

79,89

114,05 Dinas Pertanian dan Kehutanan

%

79,12

88,04

76,74

97 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan

%

92,50

85,83

91,39

%

76,49

85,04

86,88

87,16 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 106,48 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 102,17 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

No.

Program


76 Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank 77 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2014

94 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

98 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan

Satuan

2013


99 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Capaian kesehatan ternak

%


100 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 101 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 102 Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan 103 Program Pengembangan Kegeologian dan Energi 104 Program Pengembangan Pariwisata

%

91,89

93,31

93,66

%

95,76

97,25

97,81

%

108,49

96,83

99,94

%

94,27

94,99

95,03

%

83,29

88,40

145,64

105 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

capaian peningkatan produksi hasil hutan cakupan rehabilitasi hutan dan lahan Capaian pegusahaan dan pengawasan pertambangan Capaian pengembangan kegeologian dan Energi Capaian peningkatan kunjungan wisatawan Capaian produksi ikan budidaya

%

94,92

96,12

98,45

106 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Capaian produksi ikan tangkap

%

57,64

70,08

70,20

107 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan

%

85,51

89,85

89,55

108

%

32,14

57,14

135,71

%

36,20

36,50

43,57

%

81,36

86,45

97,21

%

98,42

99,25

105,07

%

62,67

100,00

47,50

73,23

84,00

85,38

No.

109 110 111

2014

112

Program


Capaian produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi Program Pemberdayaan masyarakat Capaian pelestarian sumber dalam Pengawasan dan daya perikanan dan kelautan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Program Pembinaan dan Penataan Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional Pasar Tradisional Program Pengembangan Usaha Capaian pengembangan Perdagangan usaha perdagangan Program Pengembangan Industri Capaian pertumbuhan industri Program Pengembangan Wilayah Capaian penempatan Transmigrasi transmigrasi Rata-rata Kinerja

Satuan

2013

SKPD % 100,47 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 100,37 Dinas Pertanian dan Kehutanan 100,57 Dinas Pertanian dan Kehutanan 103,22 Dinas Perindag ESDM 100,03 Dinas Perindag ESDM 164,75 Dinas Kebudparpora 102,43 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 100,17 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 99,66 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 237,50 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 119,38 Dinas Perindag ESDM 112,44 Dinas Perindag ESDM 105,87 Dinas Perindag ESDM 47,50 Dinas Sosnakertrans 101,64


LAMPIRAN II PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2014

2014

No.

Penilaian

1

Sesuai

2

Tidak sesuai

Kesesuaian Lahan (Ha) 46.640,43

Pola Ruang (Ha) 58.627

79,55

11.986,57

58.627

20,45

%


LAMPIRAN III FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Capaian kesesuaian perencanaan program ℎ =

ℎ

+

ℎ

ℎ

× 100%

2

2. Capaian tindak lanjut kerjasama ℎ

+

ℎ

=

ℎ

ℎ

ℎ

× 100%

2

3. Cakupan ketersediaan data perencanaan =

ℎ ℎ

ℎ

× 100%

4. Cakupan perencanaan tata ruang =

× 100%

ℎ

5. Capaian pengendalian tata ruang

2014

=

ℎ ℎ

ℎ

× 100%

ℎ

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PROFIL KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Recommend Documents