LAPORAN TAHUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo  (0274) 773247,  (0274) 774126 www.bappeda.kulonprogokab.go.id

LAPORAN TAHUNAN

2016

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................................................... ..... A. Dasar Hukum ........................................................................................................................... B.

BAB II

1

Gambaran Umum Bappeda ...............................................................................................

1

1.

Susunan Organisasi Tata Kerja ................................................................................

1

2.

Keadaan pegawai ...........................................................................................................

2

3.

Sarana dan prasarana (asset) .....................................................................................

5

C.

Program Kerja ..........................................................................................................................

5

D.

Sasaran .......................................................................................................................................

7

PELAKSANAAN KEGIATAN 2016 .............................................................................

8

A.

BAB III

1

Urusan Desentralisasi ...........................................................................................................

8

1.

Realisasi fisik dan keuangan, SDM ..........................................................................

8

2.

Realisasi urusan ...............................................................................................................

10

B.

Tugas Pembantuan ................................................................................................................

15

C.

Tugas Umum Pemerintahan ..............................................................................................

15

PENUTUP ....................................................................................................................

17

LAMPIRAN

LAPORAN TAHUNAN 2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo

KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penyusunan Laporan Tahunan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dapat terselesaikan pada waktunya. Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga memberikan LPPD kepada Pemerintah dan memberikan LKPJ kepada DPRD, serta menginformasikan ILPPD kepada masyarakat. Dalam penyusunan LPPD Kepala Daerah, dengan materi utama penyusunannya adalah Laporan Tahunan yang disusun oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan urusan kewenangannnya. Sebagai bentuk upaya mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi serta tertib pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo menyampaikan Laporan Tahunan SKPD Tahun 2016. Urusan yang disampaikan dalam laporan ini meliputi urusan Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, dan Statistik. Semoga Laporan Tahunan SKPD ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Untuk perbaikan penyusunan Laporan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Wates, 30 Desember 2016 KEPALA BAPPEDA,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610801 198903 1 005



BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Bappeda Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda menyelenggarakan 3 urusan yaitu: 1.

Urusan Perencanaan Pembangunan

2.

Urusan Penataan Ruang

3.

Urusan Statistik

B. Gambaran Umum BAPPEDA 1.

Susunan Organisasi Tata Kerja Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a.

Kepala

b. Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan 3) Sub Bagian Keuangan c.

Bidang Perekonomian, terdiri dari: 1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal 2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan

d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup e.

Bidang Pemerintahan, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum 2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri

f.

Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1 LAPORAN TAHUNAN 2016


2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik, terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan 2) Sub Bidang Pengendalian 3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik h.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 1) Unit Pelaksana Teknis Badan

2.

Keadaan pegawai Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS berjumlah 53 pegawai dengan kondisi sebagai berikut. a.

Jumlah pegawai berdasar pendidikan

No.

Uraian

SLTA

Diploma III

S1

S2

Jumlah

1

Kepala

-

-

1

-

1

2

Sekretariat

9

-

3

2

14

3

Bidang Perekonomian

2

-

1

2

5

4

2

-

6

1

9

5

Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Pemerintahan

-

1

2

3

6

6

Bidang Kesra

-

-

3

3

6

7

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Litbang dan Statistik

2

2

5

3

12

b. Jumlah pegawai menurut golongan No.

Uraian

Golongan III -

Jumlah

1

Kepala

II -

IV 1

1

2

Sekretariat

2

10

2

14

3

Bidang Perekonomian

1

3

1

5

4

-

7

2

9

5


-

3

3

6

6

Bidang Kesra

-

4

2

6

7


-

9

3

12



c.

Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional No.

Uraian

JFU

Eselon III -

-

II 1

Sekretariat

10

-

1

3

3

Bidang Perekonomian

2

-

1

2

4

5

-

1

3

5


3

-

1

2

6

Bidang Kesra

3

-

1

2

7


8

-

1

3

1

Kepala

2

IV -

d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan No.

e.

Uraian

Pejabat memenuhi syarat kepangkatan 1

Jumlah jabatan yang ada 1

1

Kepala

2

Sekretariat

4

4

3

Bidang Perekonomian

3

3

4

4

4

5


3

3

6

Bidang Kesra

3

3

7


4

4

Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim No.

Uraian

Pejabat memenuhi syarat Diklatpim 1

Jabatan yang ada

1

Kepala

1

2

Sekretariat

4

4

3

Bidang Perekonomian

2

3

4

4

4

5


3

3

6

Bidang Kesra

2

3

7


3

4



f.

Jumlah pejabat yang ada dan harus ada

No.

Uraian

Nama Jabatan

1

Kepala

Kepala Bappeda

2

Sekretariat

Sekretaris Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Ka. Sub Bag. Perencanaan

3

Bidang Perekonomian

4

5

6

7

Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Bidang Pemerintahan

Bidang Kesra


Ka. Sub Bag. Keuangan Kepala Bidang Perekonomian Ka. Sub Bid. Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal Ka. Sub Bid. Pertanian Kehutanan Perikanan dan Peternakan Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Ka. Sub Bid. Pekerjaan Umum dan Perumahan Ka. Sub Bid. Tata Ruang dan Perhubungan Ka. Sub Bid. ESDM dan Lingkungan Hidup Kepala Bidang Pemerintahan Ka. Sub Bid. Pemerintahan Umum Ka. Sub Bid. Kepegawaian Keuangan dan Poldagri Kepala Bidang Kesra Ka. Sub Bid. Pendidikan dan Kebudayaan Ka. Sub Bid. Sosial dan Kesehatan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Litbang dan Statistik Ka. Sub Bid. Perencanaan

Nama Pejabat Ir. Agus Langgeng Basuki Drs. Wahyu Pujianto Retno Dwi Handayani, S.Si., M.T. Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev. Adi Mindarta, S.E. Hesti Suryandari, S.P., M.Si. Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev.

Fajar Pramukti, S.E.

Taufik Prihadi, S.E.

Didik Wijanarto, S.T. Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc. Eni Sulistyawati, S.H. Dra. Siti Mukhodimah Budi, S.IP., M.M. Risdiyanto, S.STP., M.Eng. Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si. Arif Martono, S.Si., M.Si. Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T Ir. M.Indrati Andayani

Ka. Sub Bid. Pengendalian

Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng. Sutarman, S.STP., M.Eng.

Ka. Sub Bid. Litbangstat

Agus Setiawan, S.Hut.



3.

Sarana dan prasarana (Asset) Di tahun 2016 Bappeda Kulon Progo memiliki asset yang dirinci sebagai berikut: No.

Jenis Asset

Nilai (Rp.)

1.

Asset tetap ekstrakomptabel

2.

Asset tetap intrakomptabel Jumlah

Jumlah item

10.961.600

180

3.264.027.219

477

3.274.988.819

657

Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2016 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut: No. 1.

2.

Jenis Asset

Nilai (Rp.)

Jumlah item

Asset tetap ekstrakomptabel a.

Usulan penghapusan Bulan Juni 2016

b.

Usulan penghapusan Bulan Desember 2016

170.000

5

3.510.870

47

Asset tetap intrakomptabel a.

Usulan penghapusan Bulan Juni 2016

342.839.435

43

b.

Usulan penghapusan Bulan Desember 2016

174.900.255

35

521.420.560

130

Jumlah

C. Program Kerja Pada tahun 2016 Bappeda melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan

Penataan Ruang

Perencanaan Pembangunan

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

I

Program Perencanaan Tata Ruang

454.580.000

1

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

454.580.000

II

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

181.132.000

1

Pengendalian pemanfaatan ruang

I

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

1

Pelayanan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi

59.549.100

2

Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten

225.439.100

II

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

181.132.000 284.988.200

1.824.932.225



Urusan

No. 1

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air

29.999.900

3

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

197.329.150

4

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan dana lainnya

97.011.600

5

Penyusunan Data Dasar Spasial

6

Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

95.567.650

7

Perencanaan pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Perencanaan pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Perencanaan pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum Perencanaan pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan Poldagri Pemantauan dan evaluasi SDGs

41.000.000

2

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

75.000.000

121.500.000

43.000.000

83.856.400 36.000.000 28.624.900 49.618.800 20.649.800 67.420.000 37.999.950 1.907.150

18

Penyusunan perencanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Penyusunan RKPD

11.282.700 362.276.825

19

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

110.268.800

20

Penyusunan rancangan RPJMD

179.243.500

21

Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan

135.375.100

III

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

242.945.950



Urusan

No. 1 2 3

Anggaran (Rp.)

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Penyediaan jasa keuangan

71.014.450 19.895.500

1

Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

2

Penyusunan laporan keuangan

3

Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pendidikan dan pelatihan non formal

IV 1 2 V

VI 1

Statistik

Program/Kegiatan

I

2

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan database daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan data keluarga miskin

3

Penyusunan data statistik daerah

1

152.036.000 1.113.170.300 609.514.000 503.656.300 25.178.200 3.978.200 12.500.000 8.700.000 23.100.000 23.100.000 686.834.350 171.336.000

443.025.000 72.473.350

D. Sasaran Sasaran indikator kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja/urusan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

No.

Tujuan

Sasaran

Indikator

Target

1

Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kinerja program

90,00%

2

Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

81,07%



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN 2016 A. Urusan Desentralisasi 1.

Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Laporan realisasi fisik, keuangan dan SDM telah dimutakhirkan melalui sistem informasi e-monev seperti yang tertuang dalam tabel berikut: No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

SDM (orang)

Realisasi (%) Fisik Keuangan

URUSAN PENATAAN RUANG I 1 II 1

I

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

1

Pelayanan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi

2

Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten

II

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air

2

454.580.000 454.580.000

46

100

96,95

57

100

96,69

59.549.100

28

100

99,14

225.439.100

15

100

99,07

29.999.900

22

100

97,75

75.000.000

7

100

92,54

197.329.150

79

100

94,66

181.132.000 181.132.000

284.988.200

1.824.932.225

3

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

4

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan dana lainnya

97.011.600

53

100

89,48

5

Penyusunan Data Dasar Spasial

121.500.000

12

100

95,10



No. 6

7

8

9

10

11

12

13 14 15

16 17

18 19 20 21 III 1 2

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Perencanaan pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Perencanaan pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum Perencanaan pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan Poldagri Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs Penyusunan perencanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Penyusunan RKPD Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa keuangan

SDM (orang)


95.567.650

41

100

94,56

41.000.000

8

100

97,68

43.000.000

8

100

82,96

83.856.400

7

100

87,58

36.000.000

4

100

82,16

28.624.900

6

100

83,93

49.618.800

15

100

95,35

20.649.800

4

100

96,27

67.420.000

12

100

89,16

37.999.950

9

100

98,55

1.907.150

22

100

76,56

11.282.700

7

100

37,78

362.276.825

49

100

96,14

110.268.800

1

100

83,48

179.243.500

101

100

88,13

135.375.100

28

100

98,84

71.014.450

4

100

94,47

19.895.500

4

100

99,99

242.945.950



No. 3 IV 1 2 V

1 2 3 VI

1

I

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

2 3

Anggaran (Rp.)

SDM (orang)

152.036.000


4

100

88,72

609.514.000

4

100

94,69

503.656.300

4

100

89,34

3.978.200

7

100

97,32

12.500.000

4

100

99,86

8.700.000

12

100

96,14

4

100

60,13

171.336.000

161

100

99,62

443.025.000

235

100

79,06

72.473.350

36

100

96,95

1.113.170.300

25.178.200

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pendidikan dan Pelatihan Non Formal URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan Data Keluarga Miskin Penyusunan Data Statistik Daerah

1

2.

Program/Kegiatan

23.100.000

23.100.000

686.834.350

Realisasi Urusan a.

Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1). Indikator Kinerja Daerah

No.

Indikator Sasaran

Satuan

Capaian Kinerja 2016

Target 1 2

Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

predikat %

Realisasi

B

BB

81,07

82,56

Realisasi indikator akuntabilitas kinerja tahun 2016 untuk kinerja tahun 2015 adalah BB,



melebihi dari target yaitu B. Akuntabilitas kinerja pada tahun 2015 atas kinerja tahun 2014 mendapatkan predikat nilai B, melebihi target yaitu CC. Nilai akuntabilitas kinerja diberikan oleh Kementerian PAN-RB kepada seluruh pemerintah daerah setiap tahunnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, di tahun 2016 realisasinya sebesar 82,56%, sehingga melebihi target 1,49%. Angka tersebut berasal dari: 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 = =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑅𝑇𝑅𝑊 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 ×100% 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 48.402,87 𝐻𝑎 ×100% = 82,56% 58.627,51 𝐻𝑎

Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin banyak pemakai lahan di Kulon Progo yang menaati Peraturan Daerah RTRW. 2). Indikator Kinerja SKPD No.

Indikator Kinerja Program

Satuan

Capaian Kinerja Program

Target 1 2 3 4 5

Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang Capaian kesesuaian perencanaan program Capaian tindak lanjut kerjasama Cakupan ketersediaan data perencanaan

Realisasi

%

100

100

%

100

100

%

100

98,21

%

87,50

75

%

90,91

54,54

Penjelasan dari capaian indikator kinerja program adalah sebagai berikut: 1.

Cakupan perencanaan tata ruang Untuk indikator cakupan perencanaan tata ruang di tahun 2016 realisasinya sebesar 100%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari: 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 =

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 ×100% 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 3

= ×100% 3

= 100% Tahun 2016 Bappeda menargetkan menyusun 2 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Samigaluh dan RDTR Kawasan Perkotaan Girimulyo

serta menyusun peninjauan kembali RTRW sebanyak 1 dokumen dan telah



terlaksa na seluruhnya. 2.

Capaian pengendalian tata ruang Untuk indikator capaian pengendalian tata ruang di tahun 2016 realisasinya sebesar 100%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 = =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 ×100% 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 220 220

×100%

= 100% Dari 220 permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang, seluruh rekomendasinya telah dikeluarkan. 3.

Capaian kesesuaian perencanaan program Untuk indikator capaian kesesuaian perencanaan program di tahun 2016 realisasinya sebesar 100%, atau sesuai target. Angka tersebut berasal dari: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑅𝐾𝑃𝐷 ×100%) + ( ×100%) 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝐾𝑃𝐷 = 2 (

108 517 ×100%) + ( ×100%) 112 517 = 2 (

=

96,43% + 100% 2

= 98,21% Kesesuaian perencanaan program tercapai 98,21%. Di tahun anggaran 2016, dari 112 program di RPJMD, ada 108 program yang tertuang di RKPD, dan total 517 kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di APBD. Empat program yang tidak terlaksana adalah 2 program dari urusan Kebudayaan (Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya) dan 2 program dari Urusan Energi Sumber Daya Mineral (Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan dan Program Pengembangan Kegeologian dan Energi). Urusan Kebudayaan telah terlaksana dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan Urusan ESDM telah dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 4.

Capaian tindak lanjut kerjasama Untuk indikator capaian tindak lanjut kerjasama di tahun 2016 realisasinya sebesar



50%, atau berada di bawah target. Angka tersebut berasal dari: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ ( ×100%) + ( ×100%) 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑔𝑢𝑟𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑗𝑢𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑚𝑒𝑤𝑎𝑘𝑖𝑙𝑖 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 = 2

5 1 ( ×100%) + ( ×100%) 5 2 = 2 =

100% + 50% 2

= 75% Di tahun 2016 terdapat 5 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Kelima perguruan tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Teknik Kedirgantaraan (STTKD), STMIK Akakom, Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Universitas Janabadra (UJB), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Sedangkan dari kejuaraan teknologi terapan yang diikuti dalam rangka Harteknas Tingkat DIY dan Kejuaraan Simpul Jaringan Data Geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Kulon Progo mendapatkan 1 penghargaan yaitu Juara 3 Simpul Jaringan Data Geospasial Terbaik Kategori Kabupaten.

Kulon Progo menerima penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG)

5.

Cakupan ketersediaan data perencanaan Untuk indikator cakupan ketersediaan data perencanaan di tahun 2016 realisasinya sebesar 54,54%, atau di bawah target. Angka tersebut berasal dari:



𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 = =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 ×100% 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑎𝑑𝑎 6 11

×100%

= 54,54% Data/statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2016 Bappeda telah menyusun 6 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, data kemiskinan, dan CBDIS (Census-Based

District Information System). b.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal yang digunakan oleh Bappeda adalah SPM informasi tata ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 yang dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu informasi tata ruang kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. Capaian di semua lingkup adalah 100% yang berarti informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah sampai ke seluruh lapisan wilayah.

Capaian Kinerja No. 1 2 3

c.

SPM Informasi tata ruang (kabupaten) Informasi tata ruang (kecamatan) Informasi tata ruang (kelurahan/desa)

Satuan % % %

2015 100 100 100

Target 100 100 100

2016 Realisasi 100 100 100

Prestasi Penyelenggaraan Urusan Di tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan pembangunan. Kulon Progo menempati urutan terbaik pertama sehingga Kabupaten Kulon Progo diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional. Materi yang dinilai dalam pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2016 ini adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku secara sah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2016 kepada kabupaten/kota bertujuan untuk mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.



Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY

d.

Permasalahan dan Solusi 1). Permasalahan Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut: 

Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan



Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana



Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan



Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja

2). Solusi Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut: 

Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data



Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang implementatif



Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan



Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di kabupaten-kabupaten lain.



B. Tugas Pembantuan Bappeda tidak melaksanakan tugas pembantuan.

C. Tugas Umum Pemerintahan Bappeda tidak melaksanakan tugas umum pemerintahan.



BAB III

PENUTUP

Laporan Tahunan SKPD Bappada Tahun 2016 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Bappeda yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Selanjutnya laporan ini menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud. Di sisi lain terdapat capaian indikator program yang belum sesuai dengan target. Di tahun berikutnya diharapkan Bappeda dapat terus meningkatkan kinerjanya.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan Lampiran 2 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Lampiran 3 Indikator kinerja Kunci (IKK) Kinerja Penyelenggara Urusan



LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO No.

(1)

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)

(4)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

1

3

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

13

KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kewenangan

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2013)

Capaian KInerja

Keterangan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW

Kesesuaian prioritas pembangunan

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 1

14

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor :1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 8 program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 10 program prioritas. Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = 26 urusan.

Ada

100 %

100 %

8 prioritas daerah mencakup 10 program prioritas nasional

Sesuaikan dengan dok. perencanaan dan penganggaran tahun 2012.

1 Program prioritas pembangunan nasional tergambarkan pada 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang agenda prioritas RKP: (1) Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang; (2) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (3) Pembangunan Ekonomi; (4) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (5) Pembangunan Politik; (6) Pembangunan Pertahanan dan Keamanan; (7) Hukum dan Aparatur; (8) Pembangnan wilayah dan Tata Ruang; (9) Penyediaan sarana dan prasarana; (10) Sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : KULON PROGO NAMA SKPD : BAPPEDA URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Perencanaan Pembangunan 2. Urusan Penataan Ruang 3. Urusan Statistik

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

Jenis Data

No ASPEK

FOKUS

NO.

IKK

Rumus/Persamaan


Penataan Ruang

Statistik


(7B)

(7C)

(8A)

Urusan (2) Penataan Ruang (8B)

0%

100 %

100%

Ada 12 SOP

Ada 2 SOP

Ada 2 SOP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)

1

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2

Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada


Capaian Kinerja

-

-


Ada 12 SOP, terdiri dari: Ada 2 SOP, terdiri dari: 1. SOP Pengelolaan 1. SOP Informasi Sistem Informasi Penataan Ruang Penanggulangan 2. SOP Rekomendasi Kemiskinan Kesesuaian Tata (Sinangkis) Ruang 2. SOP Penyusunan Rencana Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Sosial, KB dan KS, Sosial, Pemberdayaan Masy. dan Desa, Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian 3. SOP Penyusunan RKPD

-

-


Ada 2 SOP, terdiri dari: 1. SOP Pelayanan Data Umum 2. SOP Pelayanan Data Khusus

Urusan (3) Statistik (8C)

KETERANGAN (9)

Jenis Data

No ASPEK

(1)

(2)

FOKUS

(3)

NO.

(4)

IKK

Rumus/Persamaan

(5)


(6)

Perencanaan Pembangunan (7A) 4. SOP Penyusunan Rencana Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Perpustakaan 5. SOP Penyusunan Rencana Urusan Perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal 6. SOP Penyusunan Rencana Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 7. SOP Penyusunan Rencana Urusan ESDM dan Lingkungan Hidup 8. SOP Penyusunan Rencana Urusan PU dan Perumahan 9. SOP Penyusunan Rencana Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Kominfo 10. SOP Penyusunan Rencana Urusan Dukcapil, Kearsipan, Sub Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah,

Capaian Kinerja

Penataan Ruang

Statistik


(7B)

(7C)

(8A)



KETERANGAN (9)

Jenis Data

No ASPEK

(1)

(2)

2

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

3

FOKUS

(3)

NO.

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rumus/Persamaan

(4)

(5)

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

3

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Pengisian struktur jabatan

4

5

4

IKK

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6

(6)

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Perencanaan Pembangunan (7A) Persandian, dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu 11. SOP Penyusunan Rencana Urusan Kesbangpoldagri, Sub Urusan Kepegawaian dan Keuangan 12. SOP Pelaporan dan Evaluasi Pencapaian SDG’s - PERDA pelaksanaan sebanyak 2 buah (Perda 7/2014 tentang Perubahan RPJMD dan Perda 14/2007 tentang SPPD) - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 buah - Jabatan yang terisi sebanyak 20

Rasio struktur Jumlah jabatan yang jabatan dan terisi dibagi jumlah eselonering yang jabatan yang ada x 100% terisi -

Jabatan yang ada, sebanyak 20 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, jabatan jabatan fungsional dalam sebutkan nama fungsional dalam struktur organisasi SKPD bidang/jabatan fungsional: struktur Kelompok Jabatan organisasi SKPD Fungsional Tertentu. Rasio kabupaten

PNS Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten

PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 47 personil

-

Total PNS Kabupaten, sebanyak .....personil


Penataan Ruang

Statistik


(7B)

(7C)

(8A)


100%

100%

-

100 %

100 %

100%

Ada

Ada

PERDA pelaksanaan sebanyak 1 buah (Perda 1/2012 tentang RTRW) PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 buah.

PERDA pelaksanaan sebanyak 0. PERDA yang seharusnya, sebanyak 0.

Jabatan yang terisi sebanyak 1

Jabatan yang terisi sebanyak 1

Jabatan yang ada, sebanyak 1 Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu - PNS yang menangani urusan (2) SKPD, sebanyak 2 personil -

-

Capaian Kinerja

-

Jabatan yang ada, sebanyak 1 Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu


KETERANGAN (9)

-

-

Total PNS Kabupaten, sebanyak ......personil

PNS yang menangani urusan (3) SKPD, sebanyak 4 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ...... personil

Ada

Data total PNS Kabupaten diisi oleh BKD

Jenis Data

No ASPEK

(1)

(2)

FOKUS

(3)

NO.

(4)

7

8

5

PERENCANAAN Kelengkapan dokumen PEMBANGUNAN perencanaan DAERAH pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9

IKK

Rumus/Persamaan

(5)

(6)

Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% -

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% -

Keberadaan Ada atau tidak ada dokumen dokumen perencanaan perencanaan SKPD berikut jumlahnya pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD


Capaian Kinerja


Penataan Ruang

Statistik


(7A)

(7B)

(7C)

(8A)


85 %

100%

100%

100%

100%

100%

Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org.



Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.


-


Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org.


-


Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.

-

Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.

-

Ada. Sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD

-

2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD

-

-


KETERANGAN (9)

Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt. 3 jenis dokumen

(dokumen (dokumen Tidak ada perencanaan perencanaan pemisahan tidak dipilah) tidak dipisah) Dokumen perencanaan SKPD menurut urusan

Jenis Data

No ASPEK

(1)

(2)

FOKUS

(3) Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

6

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi anggaran

NO.

IKK

(4) (5) 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Rumus/Persamaan


14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)

Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program


Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. Total anggaran SKPD, sebesar Rp. 8.196.760.567,00

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.

-

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

-

-

-

Besaran belanja modal


Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

13 Anggaran SKPD Total anggaran SKPD terhadap total dibagi total anggaran anggaran belanja APBD x 100% APBD

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%


-

Statistik (7C) Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.

(7A) Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program.

-

Penataan Ruang (7B) Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.

(6) Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

-

Capaian Kinerja

-

-

-

-

-

-

Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.478.932.036.193, 42 Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.577.155.500,00

-

-

-

-

(8A)


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %



100 %

0,55%

(tidak (tidak dipisahkan) dipisahkan)

7,57 %


-

KETERANGAN (9)

Jenis Data

No ASPEK

(1)

(2)

FOKUS

(3)

NO.

(4)

IKK

Rumus/Persamaan

(5)


(6) -

Besaran belanja pemeliharaan

15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)

16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

-

7

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 449.969.538,00

-

Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.558.136.352,00

-

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 449.969.538,00

-

Laporan keuangan SKPD

(7A) Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.628.691.221,00 -

-

Capaian Kinerja

Penataan Ruang

Statistik


(7B)

(7C)

(8A)

(8C)

17,59%


5,90%


-

Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.628.691.221,00

Ada atau tidak ada Ada laporan keuangan SKPD Laporan keuangan, berikut komponen yang sebanyak 1 jenis, ada (Neraca, Calk) 1. Laporan Keuangan

-

Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan Ada inventarisasi barang atau asset SKPD

-

-

Penggunaan Asset SKPD

-

KIB A KIB B KIB C KIB D KIB E Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebesar digunakan SKPD dibagi Rp.521.420.560,00 total asset yang dikuasai SKPD x 100 %


Urusan (3) Statistik

-

-

19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD


(laporan (laporan keuangan Ada sebanyak keuangan tidak dipisah) 1 jenis tidak dipisah)

Ada (asset tidak dipisahkan)

(asset tidak dipisahkan)



15,92%

KETERANGAN (9)

Jenis Data

No ASPEK

(1)

(2)

FOKUS

(3)

NO.

(4)

IKK

Rumus/Persamaan

(5)


(6) -

8

PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana prasarana partisipasi informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di media massa 21 Keberadaan Ada atau tidak adanya Survey Kepuasan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan publik


(7A) Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.3.274.988.819,00

Penataan Ruang

Statistik


(7B)

(7C)

(8A)

Sebutkan jenisnya 1.Papan pengumuman 2.Situs web dengan link pengaduan: http: www.bappeda.kulonprogo kab.go.id 3. Email Bappeda: bappeda@kulonprogokab. go.id

---

Capaian Kinerja

-

---

Jumlah sebanyak 3 jenis.

---

tidak ada



(prasarana (prasarana partisipasi partisipasi tidak dipisah) tidak dipisah)

tidak ada

tidak ada

KETERANGAN (9)

LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A. URUSAN WAJIB 31 5

Tata Ruang

6


32 33

34

35

24

Statistik

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

74

Buku ”kabupaten dalam angka”

75

Buku ”PDRB kabupaten”


Luas ruang terbuka hijau ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB

983,83 Ha X 100% 7.124,28 Ha

13,81%

Ada/tidak

Ada

Ada/tidak

Ada

Ada/tidak

Ada

Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

108 X 100% 112

96,43 %

Ada atau tidak

Ada

Ada atau tidak

Ada

LAPORAN TAHUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Recommend Documents